Menghidupkan Kembali Sektor Industri

Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional

Surabaya, 8 Oktober 2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

DAFTAR ISI

Hal

I Kinerja Makro Sektor Industri 3

II Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan Industri 6

III Sasaran dan Tahapan Pembangunan Industri 8

IV Bangun Industri Nasional 11

V Arah Kebijakan dan Strategi Industri Manufaktur 15

VI Beberapa Fasilitasi/Insentif Untuk Investor 16

VII Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 20

3

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Industri Non-Migas Indonesia

Triwulan II Tahun 2015

Sumber : BPS diolah Kemenperin

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR INDUSTRI NON-MIGAS

Jenis Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2014 TW II 2015 TW II

PDB INDUSTRI NON MIGAS

7,46 6,98 5,45 5,61 5,59 5,27

PDB EKONOMI 6,17 6,03 5,58 5,02 5,03 4,67

(tahun dasar 2010, persen)

7.46

6.98

5.45 5.61 5.595.27

6.176.03 5.58

5.02 5.034,67

2

4

6

8

2011 2012 2013 2014 2014 TW I 2015 TW IPertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas Pertumbuhan PDB Ekonomi

Pertumbuhan Industri Non Migas pada triwulan II tahun 2015 sebesar

5,27%, atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan triwulan II

tahun 2014 sebesar 5,59%. Pertumbuhan industri Non Migas tersebut lebih

besar dari pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,67%.

4

B. Perkembangan Ekspor Dan Impor Industri Non-Migas s.d Juli

Tahun 2015

Sumber : BPS diolah Kemenperin

PERKEMBANGAN EKSPOR INDUSTRI NON-MIGAS S.D JULI TAHUN 2015

Jenis Perkembangan 2011 2012 2013 2014 s.d Juli 2014 s.d Juli 2015

Ekspor (US$ Juta) 122.188,7 116.125,1 113.030,0 117.329,9 68.506,5 63.268,4

Impor (US$ Juta) 126.099,5 139.734,1 131.400,7 123.826,4 71.633,3 63.038,2

Neraca Defisit (US$ Juta) -3.910,80 -23.609,00 -18.370,70 -6.496,50 -3.126,80 230,20

Ekspor produk industri s.d Juli tahun 2015 sebesar US$ 63,27 miliar

turun sebesar 7,65% dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebesar US$

68,51 miliar. Ekspor produk industri ini memberikan kontribusi sebesar

70,49% dari total ekspor nasional yang sebesar US$ 89,76 miliar.

Impor produk industri s.d Juli tahun 2015 sebesar US$ 63,04 miliar

turun sebesar 12% dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebesar US$

71,63 miliar.

Neraca ekspor-impor Hasil Industri Non Migas s.d Juli tahun 2015 adalah

US$ 0,23 miliar (neraca surplus) sedangkan pada periode yang sama tahun

lalu defisit sebesar 3,13 miliar.

(US$ Juta)

5

C. Perkembangan Investasi PMDN dan PMA Sektor Industri

Triwulan II Tahun 2015

Sumber : BPS diolah Kemenperin

PERKEMBANGAN INVESTASI SEKTOR INDUSTRI s.d TW II TAHUN 2015

Jenis Investasi2011 2012 2013 2014 2014 TW II 2015 TW II

P I P I P I P I P I P I

PMDN (Rp Miliar)

706 38.533,8 714 49.888,9 1.225 51.171,1 942 59.034,7 264 12.067,6 811 25.562,8

PMA(US$ Juta)

1.643 6.789,6 1.714 11.770,0 3.322 15.858,8 3.075 13.019.3 1231 3.218,6 1.886 2.508,9

Total Investasi (US$ Juta)

2.349 10.643,0 2.428 16.758,9 4.547 20.975,9 4.017 18.922,8 1.495 4.425,4 2,697 5.065,2

6.789,60

11.770,00

15.858,8013.019,30

2.508,90

2.000

7.000

12.000

17.000

22.000

2011 2012 2013 2014 TW II2015

PMA

38.533,80

49.888,90 51.171,10

59.034,70

25.562,80

5.000

20.000

35.000

50.000

65.000

2011 2012 2013 2014 TW II 2015

PMDN

Nilai investasi PMDN sektor industri triwulan II pada tahun 2015 sebesar Rp 25,56

triliun atau tumbuh sebesar 111,83% dibanding triwulan II tahun 2014 sebesar Rp 12,06

triliun. Sedangkan nilai investasi PMA sektor industri pada triwulan II tahun 2015

mencapai US$ 2,51 miliar atau menurun sebesar 22,05% dibandingkan triwulan II tahun

2014 sebesar US$ 3,21 miliar. Sehingga nilai total investasi yang masuk pada triwulan II

pada tahun 2015 mencapai US$ 5,07 miliar.

6

A. Visi Pembangunan Industri

Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan

2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global

3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak

perekonomian nasional;

2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;

3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta

Industri Hijau;

4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah

pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau

perseorangan yang merugikan masyarakat;

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah

Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;

dan

7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara

berkeadilan.

B. Misi Pembangunan Industri

II. VISI, MISI, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

7

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan

industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber

daya alam;

2. pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;

3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia

(SDM) industri;

4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);

5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan

Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan

Menengah;

6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan

kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas

kepada industri kecil dan menengah;

7. pembangunan sarana dan prasarana Industri;

8. pembangunan industri hijau;

9. pembangunan industri strategis;

10.peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan

11.kerjasama internasional bidang industri.

C. Strategi Pembangunan Industri Nasional

8

a. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai

pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi

industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga

puluh persen);

b. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan

mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan

penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk

industri;

c. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke

seluruh wilayah Indonesia;

d. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan

industri nasional;

e. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;

f. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor

industri; dan

g. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan

industri antara yang berbasis sumber daya alam.

A.Sasaran Pembangunan Industri

1.Sasaran Kualitatif Pembangunan Industri

III. SASARAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

9

2. Sasaran kuantitatif Pembangunan IndustriNO Indikator Pembangunan Industri Satuan 2015 2020 2025 2035

1 Pertumbuhan sektor industri

nonmigas

% 6,8 8,5 9,1 10,5

2 Kontribusi industri nonmigas

terhadap PDB

% 21,2 24,9 27,4 30,0

3 Kontribusi ekspor produk industri

terhadap total ekspor

% 67,3 69,8 73,5 78,4

4 Jumlah tenaga kerja di sektor

industri

Juta

orang15,5 18,5 21,7 29,2

5 Persentase tenaga kerja di sektor

industri terhadap total pekerja

% 14,1 15,7 17,6 22,0

6 Rasio impor bahan baku sektor

industri terhadap PDB sektor

industri nonmigas

% 43,1 26,9 23,0 20,0

7 Nilai Investasi sektor industri Rp

Trilyun270 618 1.000 4.150

8 Persentase nilai tambah sektor

industri yang diciptakan di luar

Pulau Jawa

% 27,7 29,9 33,9 40,0

10

B. Penahapan Capaian Pembangunan Industri

Tahap I 2015-2019

Meningkatkan nilai tambah sumber

daya alam

Tahap II 2020-2024

Keunggulan kompetitif dan

berwawasan lingkungan

Tahap III 2025-2035

Indonesia sebagai Negara Industri

Tangguh

Catatan :

Pentahapan pembangunan industri prioritas sejalan dengan tahapan pembangunan

industri dalam RPJPN 2005-2025.

11

A. Bangun Industri Nasional

12

1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor (memilikipotensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri);

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja ( berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerjaproduktif);

3. Memiliki daya saing internasional (memiliki potensi untuk tumbuhdan bersaing di pasar global);

4. Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri ( memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian);

5. Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri; dan

6. Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, danteknologi.

1. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional.2. Menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi.3. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

KRITERIA KUANTITATIF (BERDASARKAN PAST

PERFORMANCE)

KRITERIA KUALITATIF (BERDASARKAN VISI

KEDEPAN)

B. Penetapan Industri Prioritas

13

Industri Pangan

Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Industri Alat Transportasi

Industri Elektronika dan Telematika / ICT

Industri Pembangkit Energi

Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

Industri Hulu Agro

Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan

Batubara

C. Industri Prioritas Tahun 2015-2035

14

PENETAPAN

INDUSTRI PRIORITAS

Pembangunan 10 (sepuluh)

Kelompok Industri yaitu: (1) Industri

Pangan; (2) Industri

Farmasi, Kosmetik dan Alat

Kesehatan; (3) Industri

Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;

(4) Industri Alat Transportasi; (5)

Industri Elektronika dan

Telematika/ICT; (6) Industri

Pembangkit Energi; (7) Industri

Barang Modal, Komponen, dan

Bahan Penolong; (8) Industri Hulu

Agro; (9) Industri Logam Dasar dan

Bahan Galian Bukan Logam; dan

(10) Industri Kimia Dasar Berbasis

Migas dan BatubaraPEMBANGUNAN

SUMBER DAYA

INDUSTRI

1. Pembangunan Sumber Daya

Manusia;

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

3. Pengembangan dan Pemanfaatan

Teknologi Industri;

4. Pengembangan dan Pemanfaatan

Kreativitas dan Inovasi;

5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

PEMBANGUNAN SARANA

DAN PRASARANA

INDUSTRI

1. Pengembangan Standardisasi

Industri

2. Pembangunan Infrastruktur

Industri

3. Pembangunan Sistem

Informasi Industri Nasional

PEMBERDAYAAN

INDUSTRI

1. Pengembangan Industri Hijau

2. Pengembangan Industri

Strategis,

3. Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri (P3DN)

dan

4. Kerjasama Internasional di

bidang industri.

PERWILAYAHAN

INDUSTRI

1. Penetapan Wilayah Pusat

Pertumbuhan Industri (WPPI);

2. Pengembangan Kawasan

Peruntukan Industri;

3. Pembangunan Kawasan

Industri;

4. Pengembangan Sentra IKM

PENGEMBANGAN IKM

1. Pemberian insentif;

2. Meningkatkan akses IKM

terhadap pembiayaan;

3. Standardisasi, procurement

dan pemasaran bersama;

4. Perlindungan dan fasilitasi

terhadap inovasi baru

5. Diseminasi informasi dan

fasilitasi promosi dan

pemasaran di pasar domestik

dan ekspor

6. Peningkatan kemampuan

kelembagaan;

7. Kerjasama kelembagaan.

1

2

3

4

5

6

D. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Industri

15

V. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDUSTRI MANUFAKTURA. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan Perwilayahan Industri di luar pulau Jawa dilakukan melalui

beberapa hal, antara lain: (1) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama

yang berada dalam Koridor ekonomi; (2) Kawasan Peruntukan Industri; (3)

Kawasan Industri; (4) Sentra IKM; (5) Kawasan Ekonomi Khusus; (6) Kawasan

Berikat / Export Processing Zone (EPZ); dan (7) Kawasan Perdagangan Bebas

(FTZ).

Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah:

1. Fasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) di luar pulau Jawa.

2. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari

11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua

Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di

Kawasan Barat Indonesia.

B. Penumbuhan Populasi Industri

Penumbuhan Populasi Industri dilakukan dengan menambah paling tidak

sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50% tumbuh di

luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha.

Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik

melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri.

C. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas

Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per

tenaga kerja).

16

1. Fasilitas Tax Holiday

Diberikan

kepada

industri

pionir: Minimal investasi

Rp. 1 Triliun

Badan Hukum

setelah 15

Agustus 2010

Bentuk fasilitas:

Industri logam dasar

Industri pengilangan minyakbumi dan/atau industrikimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam

Industri permesinan

Industri di bidangsumber daya alam terbarukan

Industri peralatankomunikasi

Pembebasan PPh Badan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun

sampai paling lama 10 (sepuluh)

tahun

Pengurangan PPh Badan

sebesar 50 % dari PPh Badan

terutang selama 2 (dua) tahun

1

2

3

4

5

VI. BEBERAPA FASILITASI/INSENTIF UNTUK INVESTOR :

17

2. Fasilitas Tax Allowance

Fasilitas ini diberikan kepada investasi baru atau perluasan di

sektor industri yang memenuhi syarat tertentu. Kriteria umum

sesuai PP No. 18 Tahun 2015, antara lain:

1) Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor;

2) Memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau

3) Memiliki kandungan lokal yang tinggi.

Bentuk fasilitas yang diberikan:

1) Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen)

dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam)

tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;

2) Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

3) Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan

kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen),

atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran

Pajak Berganda yang berlaku; dan

4) Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi

tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan beberapa ketentuan.

18

3. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)

a. Dasar Hukum.

Peraturan Dirjen Pembina Sektor Industri(Tata cara penandasahan RIB dan Penetapan Alokasi Pagu Anggran BMDTP)

Peraturan Kepala BPKIMI(Juknis Pelaksanaan Verifikasi Industri)

Peraturan Menteri Perindustrian (Penunjukan

Verifikator)

Peraturan Menteri Perindustrian (Verifikasi

Industri)

UU APBN

PMK SektorPerdijen

DJBC Tata cara pemberian BMDTP

PMK Induk

19

20

P3DN

Tujuan :

1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat.

2. Memberdayakan industridalam negeri melaluipengamanan pasardomestik, mengurangiketergantungan kepadaproduk impor, danmeningkatkan nilaitambah di dalam negeri.

3. Memperkuat strukturindustri denganmeningkatkanpenggunaan barangmodal, bahanbaku, komponen, teknologi dan SDM dari dalamnegeri.

Sasaran :

1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh Kementerian / Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta maupun masyarakat.

2. Peningkatan capaiannilai Tingkat KomponenDalam Negeri (TKDN).

3. Peningkatan jumlahproduk yang tersertifikasi TKDN.

4. Peningkatan kecintaandan kebanggaanmasyarakat akanproduk dalam negeri.

1. Tujuan dan Sasaran P3DN

VII. PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

21

2. Kewajiban Pengguna P3DN

a) Kewajiban bagi Kementerian, Lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam

pengadaan barang/jasa dengan sumber pembiayaannya dari APBN, APBD,

termasuk pinjaman atau hibah dari dalam dan luar negeri; (Pemerintah &

Pemerintah Daerah)

b) BUMN, BUMD dan swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya

berasal dari APBN, APBD dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola

kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau

mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

c) Wajib menggunakan barang produksi dalam negeri, apabila terdapat produk

dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN barang dan nilai Bobot

Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% dengan nilai TKDN Barang minimal

25%.

d) Wajib mencantumkan persyaratan Produk dalam negeri yang wajib digunakan;

e) Harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan barang/jasa

termasuk spesifikasi teknis, jumlah, harga dan pelaksanaan pengadaan

barang/jasa.

f) Harus mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri;

g) Informasi harus diumumkan melalui media elektronik, media cetak dan/atau

melalui Sistem Informasi Industri Nasional Kementerian Perindustrian.

h) Wajib memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai

TKDN barang lebih besar atau sama dengan 25); dan jasa konstruksi yang

dikerjakan oleh perusahaan jasa dalam negeri paling tinggi 7,5% di atas harga

penawaran terendah dari perusahaan jasa asing.

22

3. Proyek – Proyek Infrastruktur Yang Menggunakan P3DN

a) Usaha Hulu Migas yang dikoordinasikan oleh SKK Migas dan di

lakukan oleh Kontrak Karya Kerjasama (K3S) dibawah Kementerian

ESDM.

b) Pembangunan Power Plant & Transmisi, Energi, PT. PLN, PT. PGN

dibawah Kementerian BUMN.

c) Pembangunan Infrastruktur jalan, bendungan, jembatan, gedung

perumahan dibawah Kementerian PU & Perumahan Rakyat.

d) Pembangunan Jalan Kereta Api, Pelabuhan, Bandara, Transportasi,

poros maritim, dibawah Kementerian Perhubungan.

e) Pembangunan Telekomunikasi & IT PT. Telkom dibawah

Kementerian Komunikasi dan Informasi.

23

TERIMAKASIH

Menteri Perindustrian Republik Indonesia