Mengetahui Ketidakharmonisan Sistem Perpajakan di NigeriaNo one really likes paying taxes yet they are inevitable for the provision of social welfare. (Nightingale)Tidak ada keraguan bahwa pengenaan pajak yang adil terhadap warga negara idealnya harus mempengaruhi pembangunan ekonomi[footnoteRef:2] negara tersebut. Dalam konsep negara kesejahteraan, -melalui pembangunan ekonomi- kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar yang berakibat pada percepatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan tingkat pendapatan nasional, dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai pemilik tanggung jawab stabilisatif[footnoteRef:3] berkewajiban untuk menyediakan layanan kepada warga negara dalam bentuk penyediaan barang publik (pengeluaran publik) sebagai bentuk penciptaan pembangunan ekonomi yang stabil. Secara otomatis, adanya pengeluaran publik tentu terkait dengan dibutuhkannya pendapatan pemerintah[footnoteRef:4] dimana salah satunya adalah pajak. Berbicara mengenai pajak tidak lah mudah. Tidak semua orang menyukai pembayaran, pungutan, atau pengenaan pajak. Sebagai contoh di Nigeria, negara dengan limpahan minyak, gas, dan sumber daya mineral lainnya- tingginya tingkat tax evasion dan tax avoidance di negara ini mengakibatkan pembangunan ekonomi jauh dari kata layak. Sektor informal sebagai dominasi perekonomian bersikap apatis terhadap sistem perpajakan di Nigeria. Hal ini diperparah dengan abainya pemerintah dalam sektor pajak dan lebih menggantungkan diri pada sektor pendapatan minyak, gas, serta sumber daya mineral lainnya. Kekurangpedulian ini berkorelasi dengan ketidakharmonisan[footnoteRef:5] sistem perpajakan di Nigeria dengan berbagai kebijakan perpajakannya yang mengakibatkan rendahnya produktivitas administrasi perpajakan. Terkait permasalahan ini, setidaknya terdapat tiga faktor dalam menganalisis sistem perpajakan di Nigeria yaitu dari faktor tax policy, tax laws, dan tax administration. Untuk mengetahui karakteristik masing-masing, akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini. [2: Secara umum pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat.] [3: Peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaandisequilibrium. Selain itu, peran pemerintah yang lain dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai pihak yang berperan alokatif, distributif, dan dinamisatif.] [4: Sumber pendapatan pemerintah lain dapat berupa pinjaman, hibah, dan lain lain.] [5: Harmonisasi sistem pajak diperlihatkan dalam prinsip equitability, neutrality, efficiency, flexibility and simplicity (Adam Smith)]

Pertama, faktor tax policy. Kebijakan perpajakan di Nigeria memiliki tujuan yang mulia yaitu tidak hanya menggambarkan seperangkat pedoman, peraturan, dan prinsip namun juga mampu untuk memberikan referensi yang stabil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi setiap pemangku kepentingan di Nigeria. Akan tetapi, pada praktiknya timbul ketidakmampuan tax policy dalam menciptakan keefisienan dan keadilan. Untuk diketahui, perumusan kebijakan perpajakan di Nigeria dilakukan oleh Federal inland Revenue Services (FIRS), Customs, Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), National Population Commission (NPC), dan lembaga lain yang terkait. Dalam hal ini, tax policy terus menerus mengalami tekanan politik dan perubahan dimana tanpa mendengar pertimbangan dari tax payers, pengaturan administrasi, dan biaya dari perpajakan yang telah ada. Perubahan tanpa pertimbangan ini tidak menjamin hasil yang selaras dengan tujuan sistem perpajakan yang telah ditetapkan.Kedua, faktor tax laws. Tidak ada keraguan bahwa hukum pajak akan senantiasa mengalami perubahan sesuai dinamika ekonomi negara. Berbagai hukum pajak dibuat dalam tingkatan legislatif pemerintah serta dikembangkan untuk mencapai tujuan. Namun, masalah hukum pajak seperti yang mengakibatkan pemajakan berganda dalam Education Tax Decree no 7 LFN 1993 meningkatkan kekecewaaan investor asing karena merampas laba yang dihasilkan dari usaha mereka. Dalam undang-undang tersebut, perusahaan terdaftar di Nigeria dikenakan pajak sebesar 2% dari keuntungan yang dihasilkan dimana sebelumnya telah dikenakan pajak sesuai dengan persyaratan pajak penghasilan (Company Income Tax Act (CITA) CAP.60. LFN 1990). Ketidakpatuhan akan hukum ini mengakibatkan perusahaan dikenakan tambahan 5% dan bunga pada tingkat komersial. Kekecewaan investor ditunjukkan dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengecilkan keuntungan.Ketiga, faktor tax administration. Administrasi pajak merupakan suatu hal yang menjalankan kebijakan, aturan, dan peraturan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut, efisiensi dan efektifitas struktur adminsitrasi perpajakan diperlukan dalam memberikan hasil yang diinginkan. Namun dengan adanya otonomi fiskal di Nigeria yang membagi tiga tingkatan pemerintahan, -yaitu tingkat pemerintah federal, state government, dan local government- mengakibatkan munculnya berbagai pajak yang dapat dikenakan atas subjek pajak yang sama. Pengenaan pajak yang tumpang tindih ini, secara tidak langsung meningkatkan tax evasion dan tax avoidance yang dilakukan oleh taxpayers. Kelemahan lain dapat dilihat dari sumber daya manusia (fiscus). Sebagian besar fiscus kurang memiliki pengetahuan yang baik atas pekerjaan mereka. Hal ini sangat membahayakan karena dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan warga negara terhadap pengumpulan pendapatan pajak oleh fiscus.Berbeda dengan sebagian besar negara maju seperti Inggris, Amerika, dan Jerman, meskipun beberapa negara tersebut tidak diberi limpahan sumber daya alam sebesar Nigeria namun negara-negara tersebut mampu berkembang dan maju dengan sistem perpajakan yang terorganisir. Dari uraian di atas, dapat dilihat jika sistem perpajakan di Nigeria sedikit tidak harmonis karena timbulnya berbagai masalah yang dapat ditinjau dari faktor tax policy, tax laws, dan tax administration. Ketidakharmonisan ini berhubungan dengan rendahnya kemampuan meng-collect pendapatan untuk membiayai pengeluaran publik. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi di Nigeria dapat dikatakan tidak layak. Berkaca dari penjelasan di atas, sepertinya kondisi Indonesia mirip dengan kondisi di Nigeria. Indonesia adalah negara dengan limpahan sumber daya alam yang sangat besar serupa dengan Nigeria. Terakhir kali, agaknya dirasa tepat untuk mengungkapkan pertanyaan, apakah sistem perpajakan di Indonesia sudah efektif dan efisien? Jika melihat dari kesamaan penjelasan di atas? Biarlah kondisi yang akan menjelaskan.ReferensiAbiola, James dan Moses Asiweh. (2012). Impact of Tax Administration on Government Revenue in a Developing Economy A Case Study of Nigeria. International Journal of Business and Social Science: Leicester Business School, De Montfort University, Leicester.