MENGEMBALIKAN KEJAYAAN EKONOMI MARITIM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYATDisampaikan pada : Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (RAPIMNAS) 2014 Jakarta, 8 Desember 2014

OUTLINE

POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2015-2019

1. 2.

1

POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

2

Sebelum :Luas wilayah laut Indonesia : 2.1 juta km2

Sesudah:Luas wilayah laut Indonesia :

5.8 juta km2

Indonesia diakui sebagai negara kepulauan (UNCLOS 1982), antara lain :a. Penegasan hak-hak dan

kewajiban negara pantai atas laut teritorial dan laut kepulauan

b. Kedaulatan pengelolaan SDA di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai batas 200 mil laut

INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

3

AMANAT UNCLOS 1982(RATIFIKASI 1986)

UNCLOS 1982• Menyelesaikan hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya laut

sesuai UNCLOS 1982• Menyelesaikan penataan batas maritim (perairan pedalaman, laut teritorial,

zona tambahan, zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen).• Menyelesakan batas landas kontinen diluar 200 mil laut• Meyampaikan laporan data nama geografis sumber daya kelautan ke PBB

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN

• Pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan yang mendukung terwujudnya Indonesia sebagi negara Kepulauan.

• Pengembangan sistem koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi

4

4

• Jumlah pulau 17.504 pulau• Panjang pantai mencapai 95.181 km.• Luas laut 5,8 juta km2 atau sekitar 2/3 dari seluruh wilayah

NKRI:• Perairan territorial 3,1 juta km2

• Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2

• 80% industri dan 75% kota besar berada di wilayah pesisir• Dari total 60 Cekungan Migas di Indonesia, 70% berada di

laut• Cadangan Minyak Bumi 9,1 miliar Barel di laut• Sebagian besar obyek wisata di Indonesia terkait dengan

laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN

5

5

• Indonesia dikenal sebagai Marine Mega-Biodiversityterbesar di dunia :• 8.500 species ikan, merupakan 37% dari spesies ikan

dunia• 555 species rumput laut• 950 species biota terumbu karang.

• Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut Indonesia adalah sekitar 6,5 juta ton/tahun

• Potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 juta hektar

• Potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar.

POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN

6

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

7

RANCANGAN PEMBANGUNAN KP TAHUN 2015-2019

8

PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RPJPN 2005-2025

(UU No. 17 Tahun 2007)VISI Nasional Pembangunan Jangka Panjang

”Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”

Misi :1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional

9

* RPJPN = Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

M2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan

penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan

kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

M6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari

memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antarapemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidupdengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini danmasa depan

M7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional

• menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan;

• meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;

• mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran;• membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber

kekayaan laut secara berkelanjutan

MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TERKAIT KELAUTAN DAN PERIKANANBERDASARKAN UU 17/2007 TENTANG RPJPN 2005-2025

10

RANCANGAN AWAL RPJMN TAHUN 2015-2019

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"VISI

MISI

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

7. Mewujudkan masyarakat yang berkperibadian dalam kebudayaan

11

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa danmemberikan rasa aman pada seluruh warga negara

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

NAWACITA

12

FOKUS 1 : PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Energi Ketenagalistrikan

Kemaritiman

Pariwisata

FOKUS 2 : PEMBANGUNAN KEBUTUHAN DASAR

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

FOKUS 3 : PENGURANGAN KESENJANGAN

Antar kelas Pendapatan

Antar wilayah

Membangun untuk manusia danmasyarakat

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial danpembangunan ekologi yang berkelanjutan

TITIK TEKAN PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 FOKUS ALOKASI PADA PRIORITAS

STRATEGI ALOKASI PADA PRIORITAS NASIONAL

ALOKASI PADA QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarawilayah dan antarkelas sosial dalam pembangunan

Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia

13

• Kesejahteraan Masyarakat KP• Kelestarian Sumberdaya KP

MENGELOLA SUMBERDAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

SECARA BERKELANJUTAN

MENINGKATKAN DAYA SAING DANKEBERLANJUTAN

USAHA KELAUTAN DAN

PERIKANAN

MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SDM

DAN IPTEK INOVATIF

REFORMASI BIROKRASI

TUJUAN

PILAR 1

Rancangan AwalRENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2015-2019

PILAR 2 PILAR 3

14

1. MENGELOLA SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA BERKELANJUTAN

Pemberantasan IUU Fishing (Moratorium, Transhipment, penertiban VMS, dll)

Penertiban perizinan usaha perikanan

Penerapan manajemen kuota penangkapan

Perlindungan species tertentu (ikan napoleon dan penyu)

Larangan penangkapan species tertentu (kepiting dan lobster bertelur) dan perlindungan spawning ground

Rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan kawasan konservasi perairan

Pengembangan kawasan ekowisata maritim

Pengembangan sistem karantina ikan

Pengaturan alat tangkap ramah lingkungan dan penertiban rumpon di ZEEI

15

2. MENINGKATKAN DAYA SAING DANKEBERLANJUTAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penataan ruang pesisir dan laut

Peningkatan produksi kelautan dan perikanan

Pembangunan sentra perikanan terpadu

Penerapan Best Aquaculture Practices

Perlindungan nelayan

Kemandirian Nelayan/Pembudidaya/Pengolah/pemasar/Petambak Garam

Pengendalian mutu dan kemanan hasil perikanan

Penguatan permodalan

Pengembangan SLIN (Sistem Logistik Ikan Nasional)

Pengembangan akses pasar dan sentra kuliner

Sertifikasi Tanah Nelayan/Pembudidaya

Peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau terdepan

Realokasi BBM ke LPG untuk nelayan

16

3. MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SDM DAN IPTEKINOVATIF

Peningkatan Kapasitas SDM KP Berbasis Kompetensi

Pengembangan SDM Baru Terampil dan Ahli

Peningkatan Keterampilan Masyarakat

Penumbuhan dan Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Utama/Usaha KP

Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama untuk Capacity Building SDM KP

Pengembangan road map riset KP nasional

Pengembangan kerjasama pemanfaatan hasil riset KP

Pengembangan budaya dan wawasan bahari (maritim)

Pengembangan nelayan hebat

Pengembangan technopark berbasis perikanan rakyat

17

Transparansi dan Modernisasi Sistem Data dan Informasi Perikanan (open government policy)

Penerapan Balanced Scorecard (BSC) dalam manajemen kinerja

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Penyiapan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar K/L terkait

Pengembangan budaya kerja dan kompetensi/profesionalisme ASN KKP

Pengelolaan penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel

4. REFORMASI BIROKRASI

18

• Membangun Gerakan Nelayan Hebat• Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan• Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA

Jawa• Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut• Pencanangan Pembangunan 24 Techno Park berbasis

Perikanan Rakyat• Mendukung operasi keamanan laut di perairan

perbatasan• Pengembangan kawasan ekowisata maritim• Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan

Quick Win

QUICK WIN 2015-2019 YANG DITUGASKAN KEPADA KKP *)

*) Rancangan Awal RPJMN Tahun 2015-2019

19

• Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019

• Pembangunan 100 sentra perikanan terpadu • Penerapan Best Aquaculture Practices• Pemberantasan IUU fishing• Rehabilitasi kerusakan pesisir• Pengelolaan kawasan konservasi perairan• Penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil• Peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau

terdepan

Program Lanjutan/Strategis

PROGRAM LANJUTAN/STRATEGIS 2015-2019YANG DITUGASKAN KEPADA KKP *)

*) Rancangan Awal RPJMN Tahun 2015-2019

20

• 125 Armada penangkapan ikan > 30 GT di wilayah perbatasan sampai 2019

• Cold storage di 100 sentra nelayan dalam rangka SLIN sampai 2019• Sistem Informasi Nelayan Pintar di 100 sentra nelayan sampai 2019• Jaminan pasokan BBM untuk nelayan (berkoordinasi dengan Kementerian

ESDM untuk pasokan ke SPDN dan relokasi BBM ke LPG)• Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan/Pembudidaya 30.000 per tahun

Gerakan Nelayan hebat

• Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) 20.000 pembudidaya sampai 2019

• Penjaminan mutu benih di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan unit pembenihan lainnya pada 900 unit pembenihan sampai 2019

• Pengembangan 100 Kebun Bibit rumput laut dengan kultur jaringan sampai 2019

• Penerapan teknologi biofloc budidaya lele dan patin di 24 lokasi sampai 2019

Gerakan kemandirian Pembudidaya

Ikan

• Penanaman mangrove 3 juta batang per tahun• Pembangunan sabuk pantai 7,5 km sampai 2016• Pembangunan rekayasa hybrid 25 km sampai 2016

Gerakan Cinta Laut dan

Rehabilitasi Kawasan Pesisir

di PANTURA Jawa

RINCIAN QUICK WIN 2015-2019

1

2

3

• Lomba bazaar aneka masakan hasil laut di 35 lokasi per tahun• Lomba inovasi menu masakan hasil laut di 35 lokasi per tahun• Pendirian dan penataan 25 sentra kuliner masakan hasil laut di kota pesisir

sampai 2019 (berkoordinasi dengan Kementerian UKM)

Gerakan Ekonomi Kuliner

Rakyat Kreatif dari Hasil Laut

• Pembangunan 20 techno park berbasis litbang KP sampai tahun 2019• Pembangunan 4 techno park berbasis vokasional sampai tahun 2019

Pembangunan Techno Park

berbasis perikanan rakyat

• Operasional kapal pengawas di WPP wilayah timur dan barat (minimal 210 hari layar per tahun)

Operasi pengawasan laut

di perairan perbatasan

• Pengembangan 5 sentra wisata bahari berbasis gugus pulau sampai 2019• Partisipasi dalam Pekan Wisata Maritim (berkoordinasi dengan

Kementerian Pariwisata)Pariwisata

• Penyediaan LPG untuk 600.000 nelayan sampai 2019 (berkoordinasi dengan Kementerian ESDM)Energi

RINCIAN QUICK WIN 2015-2019

4

5

6

7

8

Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat menjasi 40-50 juta ton pada 2019, pengembangan 100 sentra perikanan terpadu, dan penerapan best aquaculture practices• Pengembangan sentra nelayan terpadu dan SEKAYA MARITIM • Pengembangan KJA, mesin pellet, excavator, dan sarpras budidaya lainnya• Peningkatan kualitas dan produksi usaha garam rakyat• Stock assesment, pemetaan marikultur, iptekmas budidaya• Penerapan Integrated Quarantine and Safety Control Mechanism dan Biosecurity, pemantauan HPIK, dan penerapan

HACCP• Pelatihan dan penyuluhan

Pemberantasan IUU fishing

• Pengembangan sarpras pengawasan (kapal pengawas dan sarana pengawasan lainnya)• Penguatan kelembagaan pengawas dan peningkatan pengawasan SDKP

Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut, peningkatan luas Kasawan Konservasi Perairan, penataan ruang wilayah pesisir dan lautan, dan kesejahateraan di pulau-pulau terdepan• Rehabilitasi ekosistem• Pengembangan kawsan konservasi perairan• Penataan ruang dan zonasi wilayah pesisir dan laut• Pengembangan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terdepan

PROGRAM LANJUTAN/PRIORITAS 2015-2019

1

2

3

No Usulan KKP Instansi terkait

1 Penyelesaian 38 kapal yang tertangkap Kejaksaan; KKP

2 Penetapan SOP penenggelaman kapal asing yang tertangkap TNI AL; POLRI; Bakorkamla; Kemenhub; KKP

3 Pengawasan pelaksanaan Permen KP tentang Moratorium dan PermenKP tentang larangan transshipment

TNI AL; POLRI; Bakorkamla;Kemenhub; KKP

4 Verifikasi ulang kapal ikan eks asing paska moratorium melaluipembentukan Komite Independen yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah, TNI AL, dan LSM)

KKP; Komite Independen

5 Penertiban registrasi kapal perikanan disesuaikan dengan ukuran fisik Kemehub; KKP

6 Meningkatkan tertib pelaporan ikan hasil tangkapan Bea Cukai; KKP

7 Pengawasan kapal pengangkut ikan hidup yang harus melaluipelabuhan check point yang telah ditetapkan

TNI AL: Bakorkamla; Bea Cukai; KKP

8 Pengaturan untuk meningkatkan potensi pengembangan ekonomi dariikan yang dapat didaratkan dan diproses di dalam negeri

Kemendag; Kemenperin; Kemkeu; KKP

9 Pelarangan penggunaan trawl TNI AL; POLRI; Bakorkamla;KKP

10 Percepatan pengesahan RPP Pengawasan Perikanan Kemenko Polhukam; Bakorkamla; Setneg; KKP

ISU DAN USULAN PEMECAHAN PEMBANGUNAN KPA. Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing

24

24

No Isu Usulan KKP Instansi terkait

1 Perizinan kapal< 30 GT

• Penarikan kewenangan perizinan kapal < 30 GT ke pusat (memperhatikan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa “Penerbitan Izin usaha perikaan tangkap untuk kapal perikanan berukuran > 5-30GT” merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi

• Peningkatan PNBP Perikanan melalui revisi PP 19/2006 tentang “Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku diDepartemen Kelautan dan Perikanan”

Kemdagri;Pemda; Kemkeu; Setneg

2 BBM untuk nelayan

• Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi

• Penetapan kuota BBM khusus bagi Nelayan dan pembudidaya ikan (BBM Perikanan) dari BPH Migas

• Koordinasi dalam penetapan kebutuhan BBM Perikanan dengan melibatkan KKP

• Suplai BBM untuk nelayan melalui SPDN terpenuhi secara memadai (kuota per SPDN ditambah)

• Penetapan kuota LPG untuk nelayan• Realokasi BBM solar ke LPG untuk 2015-2019 sesuai dengan

target Quick Wins RPJMN 2015-2019 untuk 600.000 nelayan dapat disediakan pendanaannya oleh Kementerian ESDM (dibutuhkan anggaran Rp. 8,5 juta per unit konverter LPG)

Kemen ESDM; Kemkeu;Pemda

B. Isu lainnya

25

25

No Isu Usulan KKP Instansi terkait

3 Penertiban rumpon

• Dilakukan penarikan rumpon besar yang ditempatkan di ZEEI• Penertiban izin pemasangan rumpon

KKP dan TNI-AL

4 Perlindungan spesies tertentu

• Pengaturan tentang larangan penangkapan lobster dankepiting bertelur

• Pengaturan tentang perlindungan habitat hidup lobster dan kepiting (spawning and nursery ground)

• Pengaturan tentang penangkapan dan pengangkutan ikanNapoleon dan Kerapu hidup

Kemhub;Kemperin;Kemdag;Kemdagri;PemdaKemenhut dan LH

5 Hambatan tarif impor yang diskriminatif

• Mencermati kembali hasil perundingan Tim Negosiasi terkait dengan tarif impor produk perikanan dari Indonesia

• Mengoptimalkan peran para Duta Besar dan fungsi Kemdag

Kemlu;Kemdag

6 Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional

• Penetapan Instruksi Presiden tentang Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional

Setneg; K/L terkait

7 Impor garam • Membangun komitmen Nasional antara pemerintah, swasta dan masyarakat, bahwa garam merupakan komoditi strategis yang harus dipenuhi ketersediaannya di dalam negeri

• Membangun kelembagaan usaha kegiatan usaha garam rakyat melalui korporatisasi garam rakyat

• Menunjuk PT. Garam (Persero) sebagai Lembaga Stabilisator Harga Garam Nasional

Kemenperin;Kemendag

B. Isu lainnya

26

26

No Isu Usulan KKP Instansi terkait

8 Penguatan permodalan

• Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan/Pembudidaya ikan• Peninjauan kembali suku bunga bank melalui skim khusus

kredit program dan kredit komersial bidang kelautan danperikanan

• Pemberian izin prinsip operasional BLU- LPMUKP (LembagaPengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan)

• Pengembangan pola kemitraan dengan swasta• Pemanfaatan CSR untuk pelaku usaha skala kecil

BPN; Kemkeu; Kem BUMN, KADIN

9 Rehabilitasi ekosistem pesisir

• Penanaman mangrove, sabuk pantai dan rekayasa hybrid• Pembentukan Pokja Pengelolaan Ekosistem Pesisir

Kem LH dan Hut; Pemda

10 Kawasan ekowisata maritim

• Pengembangan ekowisata/minawisata di pulau-pulau kecil• Pemberdayaan masyarakat melalui marikultur KJA

(Karamba Jaring Apung)

Kemenpar; Kemendagri;Pemda

11 Techno Park • Pengembangan Tecno Park berbasis perikanan rakyat (24 lokasi selama 2015-2019)

Kemenristek; Kementan

12 Pemasaranproduk perikanan antar wilayah

• Pengembangan Sistim Logistik Ikan Nasional (SLIN)• Pengembangan bandara perintis untuk pengangkutan

komoditi tertentu yang bernilai ekonomis tinggi• Pembangunan sentra perikanan terpadu 100 lokasi

Kemen PU;Pemendag; Kemenperin; Kemenhub; Pemda

13 ReformasiBirokrasi

• Peningkatan besaran Tunjangan Kinerja pegawai KKP dari 40% menjadi sedikitnya 70%

Kemen Pan dan RB; Kemenkeu

B. Isu lainnya

27

27

TERIMA KASIHJakarta, 8 Desember 2014

28