mengawal green banking indonesia

8/19/2019 Mengawal Green Banking Indonesia

1/36


2/36

i

Kata Pengantar

Paper berjudul “Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan

Berkelanjutan” ini merupakan update terhadap perkembangan terakhir dunia perbankan diIndonesia, yang dicoba dihubungkan dengan isu lingkungan hidup dan arah pembangunan

berkelanjutan, dan disusun sebagai background paper terkait dengan akan dilakukannya

pemeringkatan bank berdasarkan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, esponsiBank!

Perbankan nasional merupakan salah satu bagian "ital dalam perekonomian Indonesia! #ecara

simultan, kegiatan ekonomi dan perbankan saling menopang untuk terus tumbuh! Kegiatan

ekonomi yang bertumbuh pesat dan tidak terkontrol seringkali menyebabkan persoalan$

persoalan sosial dan lingkungan hidup! %alaupun penggunaan energi, air dan sumber daya alam

lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor$sektor lain, seperti

pertambangan dan industri pengolahan, namun perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari

persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup karena dengan memberikan pinjaman atau

pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan$kegiatan yangberdampak pada lingkungan!

Pada masa lalu, pihak yang harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang

ditimbulkan ialah pelaku usaha &industri', sementara, bank sebagai pihak yang memberikan

pembiayaan terbebas dari tanggung jawab tersebut! (amun, hal tersebut sudah kini sudah

bergeser! Bank, melalui cara pembiayaannya, diharuskan untuk turut berperan dalam menekan

perusakan lingkungan! )rtinya, bank harus mempertimbangkan apakah kegiatan yang dijalankan

oleh debiturnya memiliki dampak negati* terhadap lingkungan atau tidak!

#ebagian bank telah mencoba melakukan seleksi sejak awal terhadap pembiayaan yang diajukan

oleh calon debitur sehingga dengan demikian mencegah masalah dari hulunya! Inilah yang akan

didorong oleh Panduan Pemeringakatan bank esponsiBank bahwa bank dapat menggunakankekuatannya sebagai pendana proyek dan perusahaan$perusahaan yang berisiko tinggi

menyebabkan masalah sosial dan lingkungan hidup!

Kami berharap paper ini dapat menyumbangkan pemahaman bagi baik kelompok masyarakat sipil

maupun konsumen pada umumnya untuk menelaah bagaimana perkembangan terakhir industri

perbankan dan bagaimana mereka dapat mendorong dunia perbankan untuk makin dapat berbagi

tanggungjawab dengan kelompok masyarakat dan industri lainnya untuk bersama$sama

mewujudkan tujuan$tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan!

+akarta, +uli -./

#etyo Budiantoro

Direktur 0ksekuti* $ Prakarsa


3/36

ii

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Gambar iii

Daftar Tabel iii

Ringkasan Eksekutif iv

Kebijakan Dan Peraturan Umum Perbankan 11.1. Global .

1.2. Nasional

1.3. Potret Perbankan Nasional 1

Perbankan dan Lingkungan Dalam Kebijakan dan

Peraturan

7

2.1. Global 2

2.2. Nasional 3

Pembiayaan Perbankan, Pembangunan dan

Lingkungan

1

3.1. Keterkaitan Pembiayaan

Perbankan dan Pembangunan

.-

3.2. Pembiayaan !n"estasi .4

3.3.

Pembiayaan #odal Kerja .53.$. Pembiayaan dan Kualitas Lingkungan .6

%tudi Kasus Green &anking 1'$.1. %tudi Kasus Global .3

$.2. %tudi Kasus Nasional -

Peran Perbankan Dalam #en(i)takan

Keberlanjutan *konomi, Lingkungan dan %osial

21

+.1. Kerangka Pembangunan &erkelanjutan .

+.2.

Peran !deal Perbankan Dalam Pembangunan&erkelanjutan /

Daftar Pustaka 28


4/36

iii

Datar Gambar

7ambar . #truktur Perbankan Indonesia 8ang Diharapkan

Dalam .-$.1 9ahun ke Depan

1

7ambar asio )set Perbankan (asional terhadap PDB

Indonesia &--5$-.4'

5

7ambar 4 Pertumbuhan Pinjaman In"estasi, Pinjaman Modal

Kerja dan 0konomi

..

7ambar / Perbandingan Pertumbuhan Pinjaman In"estasi dan

Modal Kerja dengan Pertumbuhan 0konomi #ektoral

: )ngka ata$ata --5$-.4

..

7ambar 1 elasi Pertumbuhan Pinjaman In"estasi dan Modal

Kerja dengan Pertumbuhan 0konomi #ektoral

.

7ambar 5 Posisi Pinjaman In"estasi 8ang Diberikan Bank

;mum dan BP Berdasarkan ?, (ilai )set dan Pembiayaan Perbankan

.6

7ambar .. Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan

7ambar . 9ipologi Perbankan dan Pembangunan Berkelanjutan 1

7ambar .4 Kerangka Perbankan yang Berkelanjutan 5

Datar -abel

9abel . Koe*isien Korelasi Pertumbuhan In"estasi dan ModalKerja dengan Pertumbuhan 0konomi #ektoral

.4

9abel Pertumbuhan Pinjaman In"estasi 8ang Diberikan Bank

;mum dan BP Berdasarkan


5/36

i"

Ringkasan Eksekutif

Dalam delapan tahun terakhir, perbankan Indonesia menikmati pertumbuhan yang tergolong tinggi!

)set perbankan dalam kurun waktu --5$-.4 tercatat tumbuh rata$rata .5,5 persen setiap tahunnya!

Dalam masa tersebut, perbankan pun menikmati keuntungan yang relati* tinggi!


6/36

"

%truktur Perbankan !ndonesia ang Di/ara)kan Dalam 101+ -a/un ke De)an

#umberA ?toritas +asa Keuangan

Pada masa kini, seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan$persoalan lingkungan,

perbankan melakukan trans*ormasi dalam perilaku dan kegiatannya! Konsep Green Economy , yang pada

dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalkan dampaknya bagi lingkungan,

juga diadopsi oleh dunia perbankan! #alah satunya melalui konsep Green Banking!

Green Banking ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan

keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya! Bank, secara langsung memangtidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi! Penggunaan energi, air dan

sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor$sektor

lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan!

(amun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi

lingkungan hidup! Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat

menjadi pemicu bagi kegiatan$kegiatan yang berdampak pada lingkungan!

@ingga kini, perdebatan mengenai pihak mana &bank atau debitur' yang harus bertanggung jawab

terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan! #ebagian bank telah mencoba melakukan seleksi sejak

awal terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur! Bank memiliki hak penuh untuk

menurunkan pembiayaan atau tidak, tergantung sejauh mana kegiatan yang akan dibiayai denganpinjaman bank berdampak pada lingkungan &+eucken, --/'!

)lternati* lainya melalui pola pemberian insenti* dan disinsenti*! #alah satunya ialah dengan melakukan

di*erensiasi harga dana! )rtinya, bank dapat memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga

pinjaman yang berbeda! #emakin tinggi dampak negati* yang dihasilkan oleh suatu kegiatan, semakin

tinggi pula tingkat bunga pinjaman yang dikenakan! Demikian berlaku sebaliknya, semakin rendah

dampak negati* yang dihasilkan, semakin rendah pula tingkat bunga pinjamannya!

)pabila diterapkan, kebijakan$kebijakan tersebut dapat mempengaruhi pencapaian kinerja bank! #eleksi

debitur yang terlampau ketat, berpotensi menurunkan pendapatan bunga yang diperoleh dari

pemberian pinjaman! Dalam kondisi ini, bank dihadapkan pada persoalan keberlanjutan dirinya sendiri!

#ebaliknya, apabila terlalu longgar, bank justru akan menjadi sumber yang mendorong laju degradasilingkungan!


7/36

"i

#ecara teknis, tingkat keketatan atau kelonggaran kebijakan bank dalam pembiayaan dapat dirumuskan!

#alah satunya ialah dengan mengidenti*ikasi tingkat keseimbangan antara keberlanjutan bank dan

lingkungan! Dengan mengindahkankan kedua *aktor tersebut, bank dapat mengoptimalkan perannya

dalam menekan laju degradasi lingkungan! Bahkan, lebih jauh lagi, bank dapat memberi stimulus yang

mendorong perilaku “ramah lingkungan”! #ektor perbankan dapat menjadi pemain kunci dalam upaya

pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan!

Di Indonesia, sebelum ?+K berdiri, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia &PBI'(o ./.1PBI-. tentang Penilaian Kualitas )set Bank ;mum! Dengan peraturan ini, Bank Indonesia

mendorong perbankan nasional untuk mempertimbangkan *aktor kelayakan lingkungan dalam

melakukan penilaian suatu prospek usaha!

Peraturan ini sendiri merupakan tindak lanjut Bank Indonesia atas penetapan ;ndang$;ndang (o! 4

9ahun --3 9entang Perlindungan dan Pengelolaan orporation &@#B>', Bank Mandiri, Bank >IMB (iaga dan Bank (egara

Indonesia &B(I' telah beberapa kali memperoleh I7) karena upaya mereka untuk mengakomodasi

prinsip “berkelanjutan”! @#B> misalnya, hanya menyalurkan kredit kepada perusahaan atau calon

kreditur yang telah memenuhi Equator Principles! #ementara, bank$bank lainnya memperoleh

penghargaan menerapkan “perilaku hijau” atau meminimalkan pencemaran lingkungan, terutama di

lingkungan internal!


8/36

1

1.1.

Global

Secara umum, kebijakan sistem perbankan sangat bervariasi antar negara. Kebijakan dan regulasi yang

mengatur sistem perbankan di masing-masing negara disusun dengan memperhatikan kebutuhan dankarakteristik lokal yang bisa saja berbeda antar-negara. Semenjak sistem keuangan global terintegrasi,

muncul kesadaran akan pentingnya sebuah standarisasi dalam sistem perbankan global. Seluruh bank

yang terlibat dalam jaringan internasional ini dituntut untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Hal ini dimaksudkan agar bank dan para nasabahnya terlindungi dari permasalahan yang mungkin

muncul.

Meski belum ada sebuah standar global resmi untuk sistem perbankan yang mengikat semua negara

untuk memenuhinya, berbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan sebuah standarisasi sistem

perbankan yang mendorong operasional bank menjadi lebih seragam di tingkat global. Salah satunya

adalah melalui rekomendasi yang disusun oleh Komite Basel untuk Supervisi erbankan !Basel

Committe on Banking Supervision", di mana #ndonesia menjadi salah satu anggotanya. Komite ini

menyusun rekomendasi untuk negara-negara yang menjadi anggotanya dalam menyusun regulasi danaturan terkait sistem perbankan

$ekomendasi yang tersusun dalam Kesepakatan Basel !#, ##, dan ###" ini dibuat untuk memberikan

panduan berstandar internasional bagi pemangku kebijakan di tingkat negara dalam menyusun

peraturan yang dapat mengurangi potensi risiko masalah keuangan dan operasional yang dapat

mempengaruhi sistem perbankan !dan perekonomian negara", serta diyakini dapat melindungi sistem

keuangan internasional secara keseluruhan.

%alam pilar pertama, Kesepakatan Basel menyusun rekomendasi bagaimana kebutuhan kapital dari

sebuah bank dapat dihitung dengan secara lebih hati-hati mempertimbangkan risiko yang ada.

Kesepakatan Basel ini memberikan panduan regulasi dengan menetapkan bah&a kebutuhan kapital

minimum dapat diukur berdasarkan tiga 'aktor risiko. (aktor risiko yang pertama adalah risiko kredit

yaitu risiko kemungkinan kreditor tidak memenuhi tanggungja&ab kontrak peminjamnya. (aktor kedua

adalah risiko pasar yang muncul akibat perubahan harga pasar yang dinamis. Sementara itu, 'aktor

risiko terakhir terkait dengan operasional bank dimana kerugian bank dapat terjadi dikarenakan adanya

distorsi pada proses internal ataupun diakibatkan permasalahan yang bersi'at eksternal.

Tiga Pilar Utama Kesepakatan Basel:

1. Kebutuhan modal minimum

).

enilaian terhadap penga&asan

*.

Kedisiplinan pasar

1KEBIJAKAN DAN

PERATURAN UMUM

PERBANKAN


9/36

)

%i luar ketiga 'aktor risiko yang menjadi dasar mekanisme penghitungan kebutuh kapital minimum

tersebut, masih ada berbagai 'aktor risiko yang perlu diperhitungkan+ misalnya 'aktor risiko hukum,

risiko suku bunga, dan risiko reputasi. leh karena itu, rekomendasi dalam pilar kedua dimaksudkan

untuk memberikan instrumen yang lebih luas bagi bank dalam memperhitungkan semua aspek risiko

yang mereka hadapi saat melakukan penghitungan kebutuhan kapital minimum.

$ekomendasi dalam pilar ketiga disusun untuk memastikan bah&a pihak bank memenuhi ke&ajibannya

dalam melakukan penilaian kebutuhan kapital minimum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalampilar pertama dan kedua. Melalui rekomendasi yang diberikan dalam pilar ketiga ini, pihak bank

didorong untuk lebih transparan dengan menyediakan in'ormasi yang cukup kepada pihak lain seperti

investor, analis, ataupun bank lain mengenai pro'il risiko yang dimiliki oleh bank tersebut demi

ter&ujudnya tata kelola bank yang baik antar negara yang mengadopsi rekomendasi dalam Kesepakatan

Basel ini.

1.2.

Nasional

Melihat sekilas sejarah sistem perbankan di #ndonesia, ndang-ndang mengenai perbankan #ndonesiapertama kali diatur dalam ndang-ndang omor 1/ 0ahun 123 tentang okok-okok erbankan.

%alam ndang-ndang tersebut dijelaskan bah&a bank adalah semua badan usaha yang kegiatan

pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut ndang-ndang ini, bank dikategorikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan 'ungsinya,

yaitu Bank Sentral, Bank mum, Bank 0abungan dan Bank embangunan.

#4in pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha semua bank, kecuali untuk bank milik negara yang diatur

dalam undang-undang terpisah, diberikan oleh Menteri Keuangan setelah menerima pertimbangan

Bank #ndonesia. Sementara itu, 'ungsi penga&asan dan pembinaan bank berada di ba&ah Bank

#ndonesia sebagai bank sentral.

Bank mum melakukan pengumpulan dana melalui penerimaan utama berupa giro dan deposito,sedangkan pengumpulan dana oleh Bank 0abungan terutama melalui simpanan dalam bentuk

tabungan. Sementara itu, Bank embangunan memiliki &e&enang untuk melakukan pengumpulan

dana, selain menerima simpanan dalam bentuk deposito, dengan mengeluarkan kertas berharga jangka

menengah dan panjang1.

%alam menjalankan kegaiatan operasionalnya, Bank mum dii4inkan untuk memberikan kredit jangka

pendek dan usaha-usaha umum perbankan lainnya. %isamping itu Bank mum diperbolehkan untuk

memberikan kredit jangka menengah dan panjang dengan persyaratan bah&a kredit tersebut diberikan

untuk mendorong bidang produksi, yang mana pemberian kredit harus mengikuti peraturan dan syarat-

syarat yang ditetapkan oleh Bank #ndonesia.

%i sisi lain, kegiatan utama Bank embangunan diutamakan pada penyediaan kredit yang bersi'at jangkamenengah dan panjang untuk keperluan pembangunan. Bank embangunan juga dii4inkan untuk

melakukan penyertaan modal tidak tetap dalam perusahaan dan pemberian kredit jangka pendek

dengan mengikuti regulasi dan syarat-syarat yang ditetapkan Bank #ndonesia. emberian kredit jangka

pendek oleh Bank embangunan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sumber pendanaan dari

simpanan giro dan tidak menggunakan sumber dana yang dikumpulkan melalui surat berharga yang

dikeluarkan oleh Bank pembangunan.

1 %alam ndang-ndang o.1/ 0ahun 123, kredit jangka pendek dide'inisikan sebagai kredit yang berjangka

maksimum satu tahun. Sementara itu kredit jangka menengah adalah kredit yang yang memiliki jangka &aktuantara satu hingga tiga tahun. Sedangkan kredit dikategorikan sebagai kredit jangka panjang apabila durasi &aktu

kredit yang diberikan berjangka &aktu lebih dari tiga tahun.


10/36

*

Berbeda dengan kedua jenis bank sebelumnya, Bank 0abungan diatur oleh undang-undang tersebut

untuk mengelola dana yang terkumpul terutama dengan memperbungakannya dalam bentuk kertas

berharga. emberian kredit oleh bank ini masih diperbolehkan dengan arahan dari Bank #ndonesia.

Setelah lebih dari )5 tahun sejak ndang-ndang o. 1/ 0ahun 123 diberlakukan, pemerintah

#ndonesia kembali mengeluarkan ndang-ndang yang mengatur perbankan pada tahun 1). ndang-

ndang o. 3 0ahun 1) 0entang erbankan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan peraturan

yang mempertimbangkan sistem perbankan yang semakin modern dan pertumbuhan ekonomi#ndonesia maupun internasional yang pesat.

Menurut ndang-ndang o.3 0ahun 1), pengkategorian bank disederhanakan ke dalam dua

kelompok berdasarkan jenis dan usahanya. 6ang pertama adalah Bank mum yang 'okus utama

kegiatannya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. asal 2 ndang-ndang tentang

erbankan ini mengatur bah&a Bank mum dapat melakukan pengumpulan dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan.

asal 2 dan 3 dalam ndang-ndang tersebut juga mengatur kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh

Bank mum dalam mengelola dana nasabah yang terkumpul, dengan selalu mempertimbangkan prinsip

kehati-hatian, beberapa diantaranya adalah7

Memberikan kredit

Menerbitkan surat pengakuan hutang

Membeli, menjual atau menjamin instrumen surat berharga seperti surat &esel, obligasi,

Serti'ikat Bank #ndonesia !SB#", dan jenis surat berharga lainnya

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain+

Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Melakukan kegiatan dalam valuta asing

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan

Menyediakan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit

Mendirikan dan mengelola dana pensiun

%alam memberikan kredit, melakukan investasi dalam surat berharga, memberikan jaminan, dan

kegiatan lain yang serupa kepada pihak peminjam, Bank mum harus mengikuti peraturan yang dibuat

oleh Bank #ndonesia dimana batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank #ndonesia adalah *58 !tiga

puluh persen" dari modal bank. Selain itu, Bank mum juga berhak untuk memberikan kredit, jaminan

dan investasi surat berharga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam struktur bank tersebut serta

perusahaan-perusahan terkait dengan ketentuan tidak melebihi dari batas maksimum 158 !sepuluh

persen" dari modal bank.

Selain kegiatan usaha utama seperti yang diatur dalam pasal 2 dan 3, Bank mum juga terlibat dalam

kebijakan pemerintah dalam mendorong sektor-sektor ekonomi tertentu - antara lain pengembanganpembangunan perumahan serta pengembangan ekspor non migas, termasuk diantaranya adalah

dengan memberikan dukungan lebih terhadap pihak koperasi dan kelompok pengusaha skala ekonomi

kecil.

9pabila dibandingkan dengan Bank mum, Bank erkreditan $akyat memiliki lingkup kegiatan usaha

utama yang lebih kecil. %alam menghimpun dana dari masyarakat, Bank erkreditan $akyat

diperbolehkan untuk menerima dana yang disimpan dalam bentuk tabungan, deposit berjangka, atau

bentuk lain yang anggap sama, tetapi tidak dalam bentuk giro. %alam melakukan kegiatan usahanya,

ndang-ndang tentang erbankan ini mengatur bah&a Bank erkreditan $akyat tidak berhak untuk

terlibat dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, bank ini juga tidak diperbolehkan untuk melakukan

kegiatan usaha terkait perasuransian, penyertaan modal, dan valuta asing.


11/36

/

Mengacu pada pasal 1* dalam ndang-ndang tersebut, salah satu kegiatan usaha utama Bank

erkreditan $akyat adalah memberikan kredit. Selain itu bank ini juga dapat memberikan pembiayaan

bagi nasabahnya berdasarkan prinsip bagi hasil. asal tersebut juga mengatur bah&a Bank erkreditan

$akyat dapat mengelola dana yang terhimpun dengan cara menempatkannya dalan bentuk SB#,

deposito, ataupun tabungan pada bank lain.

%alam peri4inannya, pendirian dan pelaksanaan usaha Bank mum maupun Bank erkreditan $akyat

harus mendapatkan i4in dari Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Bank#ndonesia setelah persyaratan yang ditetapkan dalam ndang-ndang terpenuhi. Setelah itu, bank yang

telah mendapatkan i4in usaha dapat membuka kantor cabang !atau per&akilan" baik di dalam maupun

luar negeri dengan i4in dari Menteri keuangan dengan pertimbangan dari Bank #ndonesia+ sedangkan

untuk pembukaan kantor yang tidak memerlukan i4in Menteri Keuangan, seperti yang diatur dalam

ndang-ndang, &ajib dilaporkan kepada Bank #ndonesia.

Kegiatan operasional bank berjalan dengan pembinaan dan penga&asan dari Bank #ndonesia selaku

bank sentral yang ber&enang membuat regulasi dan ketetapan yang memperhatikan berbagai macam

aspek - seperti aspek permodalan, kualitas manajemen, likuiditas dan solvabilitas, serta aspek lainnya-

yang &ajib dipenuhi oleh pengelola bank agar kesehatan usaha bank selalu terjaga. ndang-ndang ini

mengatur bah&a pihak bank &ajib memberikan laporan secara berkala mengenai neraca dan

perhitungan laba:rugi, serta laporan lainnya sesuai yang telah diatur oleh Bank #ndonesia.

eraturan tersebut juga mengatur ke&enangan yang dimiliki oleh Bank #ndonesia untuk memastikan

bah&a pengelolaan bank selalu berada dalam koridor yang telah ditentukan oleh Bank #ndonesia dan

berhak untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya seperti melakukan pemeriksaan secara

khusus, memerintahkan bank untuk melakukan tindakan seperti menambah modal ataupun merger ,

maupun memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk mencabut i4in usaha sebuah bank-

apabila Bank #ndonesia menilai bah&a bank terkait berada dalam kondisi yang mempengaruhi

kelangsungan usahanya ataupun membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan.

ada tahun 1;, pemerintah -mempertimbangkan beberapa 'aktor seperti sistem keuangan yang

semakin berkembang dan kompleks dan era globalisasi dimana pemerintah telah merati'ikasi berbagai

perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa- menyadari kebutuhan untuk

melakukan perbaikan dari ndang-ndang o. 3 0ahun 1) 0entang erbankan. Karena itu

pemerintah kemudian menetapkan ndang-ndang o. 15 0ahun 1; 0entang erubahan 9tas

ndang-ndang o. 3 0ahun 1) 0entang erbankan.

Melalui ndang-ndang perubahan ini, pemerintah melihat peran penting perbankan di masyarakat

dengan menyebutkan bah&a bank sebagai badan usaha yang dapat meningkatkan tara' hidup rakyat

banyak, khususnya melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan menyalurkan

kredit dan atau bentuk lainnya dari dana yang dihimpun dari masyarakat. Secara umum, pengkategorian

jenis bank dalam ndang-ndang ini tidak berubah dimana bank dibagi menjadi Bank mum dan Bank

erkreditan $akyat.

0erkait dengan upaya memperkuat dan meningkatkan daya saing perbankan #ndonesia,


12/36

=

*5 sampai =5 bank yang kegiatan usahanya ter'okus pada segmen usaha tertentu sesuai

dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal

antara $p155 miliar sampai dengan $p15 triliun+

Bank erkreditan $akyat !B$" dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal

di ba&ah $p155 miliar.

9dapun langkah-langkah yang diambil ialah, menambah modal baru baik dari shareholder lama maupun

investor baru, melakukan merger dengan bank !atau beberapa bank" lain untuk mencapai persyaratan

modal minimum baru, menerbitkan saham baru atau pena&aran sekunder !secondary offering" di pasar

modal, serta menerbitkan subordinated loan.

Gambar 1

Struktur Perbankan Indonesia Yang Diharapkan Dalam 101! Tahun ke Depan

Sumber7


13/36

2

0otal aset perbankan nasional pada tahun )51* tercatat hampir mencapai =.555 triliun rupiah. %engan

jumlah ini, nilai aset 1)5 bank di #ndonesia setara dengan == persen nilai roduk %omestik Bruto !%B"

nasional. $asio aset terhadap %B ini terus meningkat pasca krisis global pada tahun )55;-)55. ada

masa itu, nilai aset perbankan nasional sempat turun hingga tinggal /2-/3 persen dari %B.

Sebagaimana halnya di banyak negara, sistem perbankan #ndonesia pun tidak dapat dipisahkan dengan

sistem perekonomian nasional. erbankan nasional menjadi salah satu bagian vital dalam

perekonomian #ndonesia. Secara simultan, kegiatan ekonomi dan perbankan saling menopang untukterus tumbuh. %i satu sisi, melajunya perekonomian bisa menarik !backward linkage" sektor perbankan.

Kemudian, di sisi lain, sektor perbankan juga memiliki peran untuk mendorong ! forward linkage"

berbagai kegiatan ekonomi.

Sektor perbankan #ndonesia merupakan salah satu sektor non-tradeable yang tumbuh lebih tinggi

dibanding perekonomian nasional. 0erlebih dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan sektor

yang menjadi bagian dari sektor Keuangan ini, 1,* kali lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi.

Sektor perbankan tercatat tumbuh rata-rata ;,1* persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional

hanya sekitar 2,1; persen. Secara langsung, perbankan turut memberi sumbangan yang positi' bagi

pertumbuhan ekonomi.

Selain dampak langsung, sektor perbankan pun turut memba&a dampak tidak langsung. %ampak initerjadi melalui bergeraknya kegiatan ekonomi di sektor lain, melalui stimulus yang didorong oleh sektor

perbankan bersama-sama dengan lembaga keuangan lainnya. Selain kebutuhan akan in'rastruktur 'isik

yang memadai untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi, sektor-sektor di luar sektor

Keuangan pun membutuhkan in'rastruktur keuangan yang kuat agar pengembangan kegiatan usahanya

dapat optimal.

Gambar "

#asio $set Perbankan %asional terhadap PDB Indonesia &"00'"01()

Sumber7 diolah dari data


14/36

3

2.1.

Global

Deklarasi #io 1++"

ada tahun 1) Kon'erensi ersatuan Bangsa-Bangsa untuk >ingkungan dan embagunan !?@%"

menghasilkan %eklarasi $io tentang >ingkungan dan embangunan. %eklarasi tersebut bertujuan untuk

mendorong pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan

dimana peran semua pemangku kepentingan yang terlibat sangat diperlukan. Semakin besarnya

kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang

memperhatikan 'aktor lingkungan hidup juga mendorong usaha-usaha dari berbagai pihak untuk

meminimalkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi.

Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memperkuat sektor keuangan. Hal ini

dilakukan karena institusi keuangan, sebagai pihak yang menyalurkan modal usaha !memiliki 'ungsi

intermediasi", dapat memainkan perannya dalam mengendalikan kegiatan usaha yang berpotensi

memiliki dampak negati' terhadap lingkungan hidup dan sosial masyarakat. otensi dampak negati'

kegiatan ekonomi terhadap lingkungan ditekan seminimal mungkin melalui sektor perbankan. Salah

satunya ialah dengan menyusun arah kebijakan maupun rekomendasi sebagai panduan dalam melakukan

investasi yang ramah lingkungan.

Deklarasi ,olle-e..hio

%eklarasi ?ollevecchio ini merupakan inisiati' dari kelompok organisasi non pemerintah yang memiliki

perhatian terhadap keterlibatan bank di proyek-proyek yang mengandung resiko terhadap lingkungan,

masyarakat dan hak asasi manusia. %eklarasi yang didukung oleh lebih dari )55 organisasi sosial sipil inimendorong institusi keuangan untuk berpartisipasi secara akti' dalam melindungi lingkungan hidup.

Selain itu, institusi keuangan juga didorong untuk berkomitmen terhadap pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan dengan lebih mempertimbangkan 'aktor lingkungan didalam melakukan penyaluran dana

pinjaman.

%alam sistem pasar keuangan yang semakin modern dimana intervensi pemerintah semakin dikurangi,

institusi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan yang tidak lagi

semata berdasarkan orientasi pro'it saja, namun juga lebih memperhatikan keseimbangan antara

pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan yang akhirnya akan merugikan

masyarakat secara umum. %alam %eklarasi ?ollevecchio ini, institusi keuangan didorong untuk

berkomitmen terhadap enam buah poin berikut7

2Perbankan dan

in!k"n!an Dala#

Kebi$akan dan

Perat"ran


15/36

;

• Komitmen pada keberlanjutan+ institusi keuangan dapat mengintegrasikan kesadaran akan

pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup ke dalam strategi kerja mereka.

• Komitmen untuk tidak merusak+ institusi keuangan membuat kebijakan dan regulasi yang

mendorong investasi di kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak mengakibatkan kerusakan

lingkungan hidup.

• Komitmen untuk bertanggungja&ab+ institusi keuangan turut bertangggungja&ab terhadap

dampak negati' dan kerusakan lingkungan hidup dan sosial akibat dari pendanaan yang merekalakukan.

• Komitmen atas akuntabilitas+ institusi keuangan harus akuntabel terhadap semua pemangku

kepentingan untuk memastikan bah&a perlindungan lingkungan dilakukan melalui prosedur dan

kegiatan yang diterapkan oleh instusi keuangan tersebut.

• Komitmen akan transparansi+ institusi harus dapat memberikan in'ormasi mengenai kebijakan,

prosedur dan kegiatan pendanaan yang ada kepada para pemangku kepentingan yang

membutuhkan.

• Komitmen akan tata kelola dan pasar yang berkelanjutan+ institusi keuangan perlu mendukung

kebijakan, peraturan, ataupun mekanisme yang mendorong keberlanjutan.

Prinsip /kuator

rinsip @kuator adalah sebuah standar kerangka mekanisme minimal yang dibuat sebagai panduan bagi

institusi keuangan untuk melakukan penilaian terhadap proyek-proyek yang memiliki potensi dampak

negati' terhadap lingkungan dan dan hal-hal terkait isu sosial. Saat ini prinsip tersebut secara resmi

diadopsi oleh hampir ;5 institusi keuangan di */ negara. %alam rinsip @kuator ini, lembaga keuangan

yang telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dituntut untuk melakukan penilaian secara menyeluruh

dari segi dampak terhadap lingkungan untuk proyek-proyek yang akan dibiayai oleh lembaga keuangan

tersebut.

Sebagai bagian dalam penilaian tersebut, lembaga keuangan perlu mengukur potensial dampak dan

resiko terkait lingkungan dan masalah sosial dari proyek yang diajukan. Berbagai persyaratan perludipenuhi agar proyek dapat mendapat persetujuan pendanaan dari lemabaga keuangan yang telah

mengadopsi rinsip @kuator ini. %iantaranya adalah adanya sistem manajemen dan rencana aksi terkait

usaha mitigasi dan penga&asan terhadap potensi dampak dan resiko yang teridenti'ikasi.

Selain itu, penilaian proyek tersebut harus melalui proses konsultasi dengan berbagai pihak terkait dan

juga mendapatkan revie& dari tenaga ahli lingkungan atau masalah sosial yang independen. elaporan

dan penga&asan yang dilakukan ahli secara independen selama periode pembiayaan oleh lembaga

keuangan tersebut menjadi ke&ajiban yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam.

International inan.e ,orporation &I,)

#nternational (inance ?orporation adalah sebuah organisasi di ba&ah Bank %unia yang mendanai

ataupun memberikan panduan kepada pendanaan sektor s&asta dan proyek-proyek di berbagai negara.

ada tahun )51), organisasi ini menyusun sebuah kerangka untuk melakukan penilaian manajemen

resiko terkait isu lingkungan dan sosial demi ter&ujudnya pembangunan berkelanjutan.

Hal utama yang didorong dalam kerangka ini adalah dilakukannya penilaian yang terintegrasi untuk

mengidenti'ikasi potensi akan dampak negati' terhadap lingkungan dan isu sosial, serta peluang dari

sebuah proyek. Selain itu, kerangka tersebut mendorong adanya manajemen yang baik, serta peran

akti' dari komunitas yang terkenan dampak oleh proyek yang dinilai sehingga dapat meminimalkan

resiko dan dampak negati' terhadap lingkungan dan sosial.


16/36

%alam pelaksanaan studi kelayakan sebuah proyek dengan sistem yang disebut Sistem Manajemen

Sosial dan >ingkungan !Enviromental and Social Management System:@SMS" ini, dibutuhkan peran akti'

dari semua pihak terkait seperti klien dan para pekerjanya, serta komunitas lokal yang terdampak untuk

bersama-sama melakukan identi'ikasi resiko dan dampak yang kemungkinan dapat terjadi. Melalui

proses ini, berbagai rencana kegiatan seperti program mitigasi dampak dan rencana respon darurat,

peningkatan kompentensi dan kapasitas organisasi, serta keterlibatan pemangku kepentingan dan

prosedur penga&asan yang e'ekti' disusun sebagai bentuk usaha untuk meminimalkan potensi danresiko yang ada.

2.2. Nasional

emerintah #ndonesia telah menetapkan ndang-ndang omor *) 0ahun )55 0entang erlindungan

dan engelolaan >ingkungan Hidup. ntuk meraih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara

optimal, kegiatan-kegiatan perekonomian haruslah diimbangi dengan usaha untuk melindungi

lingkungan hidup dan sosial dari dampak negati' yang muncul dari kegiatan usaha tersebut. Kegiatan

yang dilakukan oleh para pelaku usaha di #ndonesia hendaknya sudah mulai memperhatikan pentingnyakeberlangsungan lingkungan hidup dalam merencanakan dan implementasi strategi usaha mereka.

Melalui ndang-ndang tersebut, emerintah mengatur bagaimana sebuah kegiatan usaha &ajib

mele&ati proses 9nalisis Mengenai %ampak >ingkungan !9M%9>". %alam proses tersebut, perencanaan

sebuah kegiatan usaha perlu mengintegrasikan analisis yang menyeluruh untuk mengindenti'ikasi

potensi dampak negati' yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. roses analisis tersebut

harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta mempertimbangkan saran dan tanggapan dari

masyarakat sebagai dasar dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

>ebih lanjut lagi, melalui eraturan emerintah omor )3 0ahun )51) 0entang #4in >ingkungan dan

eraturan Menteri egara >ingkungan Hidup omor = 0ahun )51) 0entang ingkungan Hidup, pemerintahmemberikan panduan yang lebih mendetail mengenai proses 9M%9> yang harus dilakukan dan

persyaratan yang &ajib dipenuhi untuk mendapatkan i4in lingkungan untuk sebuah kegiatan usaha.

Bank #ndonesia pun telah mengakomodasi persyaratan terkait 9M%9> tersebut sebagai salah satu acuan

bagi pihak perbankan dalam menyalurkan investasi modal kepada pelaku usaha. %alam eraturan Bank

#ndonesia o 1/:1=:B#:)51) 0entang enilaian Kualitas 9set Bank mum. %alam eraturan tersebut -

yang diikuti dengan Surat @daran Bank #ndonesia o 1=:);:% mengenai penilaian kualitas aset bank

umum-, Bank indonesia mendorong pihak perbankan untuk semakin mempertimbangkan 'aktor

kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu prospek usaha.

Bank #ndonesia me&ajibkan agar para pelaku usaha yang mengajukan permohonan pendanaan kepada

perbankan untuk melakukan penilaian kelayakan lingkungan hidup atas kegiatan usaha yang mereka

lakukan sesuai dengan peraturan yang disusun oleh pemerintah. Selain itu, Bank #ndonesia juga

mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan

menengah melalui eraturan Bank #ndonesia o 1/:)2:B#:)51) dengan mengasumsikan bah&a

kegiatan usaha di kelompok tersebut lebih mudah untuk diarahkan dan dibina agar produk yang

dihasilkan lebih ramah lingkungan.


17/36

15

3.1.

Keterkaitan Pe#bia%aan

Perbankan dan Pe#ban!"nan

Bank pada dasarnya menjalankan peran sebagai intermediasi. %ana masyarakat yang dikumpulkan

kemudian disalurkan kembali untuk membiayai berbagai hal, utamanya ialah kegiatan usaha. (ungsi

intermediasi tersebut dimani'estasikan ke dalam penyaluran pinjaman kepada dunia usaha. injaman

investasi dan pinjaman modal kerja merupakan dua instrument kredit non-konsumsi yang utama dari

bank.

ada )51*, posisi pinjaman investasi dan modal kerja yang disalurkan oleh perbankan nasional hampir

mencapai )./55 triliun rupiah. %ari jumlah tesebut, sekitar 23 persennya merupakan pinjaman modal

kerja. 0ingkat ini sebenarnya telah menurun lebih dari enam persen dari delapan tahun sebelumnya.

Secara gradual, proporsi pembiayaan modal kerja memang menurun akibat laju ekspansinya yang lebih

rendah dibanding pembiayaan investasi.

Sementara itu, dalam hal persaingan antar bank, tingkat konsentrasi kedua jenis kredit ini menunjukkan

tren yang menurun. angsa pasar kredit investasi dan kredit modal kerja dari sepuluh bank dengan aset

terbesar tergerus tinggal sekitar =/,= persen pada akhir )51*. adahal, lima tahun sebelumnya, masih di

atas = persen. Hal ini menandakan meningkatnya peran bank-bank lain dalam mendorong pembiayaan

investasi dan modal kerja. 9rtinya, kini, semakin banyak bank yang melakukan ekspansi kredit tersebut.

Sesuai dengan tujuannya, penyaluran pinjaman investasi dan modal kerja di #ndonesia diharapkan dapat

memberi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya, pergerakan kedua jenis

pinjaman tersebut sejalan dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional. amun, apabila dilihat

lebih rinci, pinjaman modal kerja nampak memiliki peran yang lebih kuat daripada pinjaman investasi,

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

%ata delapan tahun terakhir menunjukkan korelasi pertumbuhan modal kerja dengan pertumbuhanekonomi terbilang tinggi. Koe'isien korelasinya mencapai 5,. 9ngka ini jauh lebih tinggi dibanding

koe'isien korelasi pertumbuhan pinjaman investasi dengan pertumbuhan ekonomi, yang hanya 5,/.

Koe'isien tersebut menunjukkan keserupaan pergerakan. Semakin tinggi angkanya, semakin serupa

pergerakan keduanya. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin tidak serupa pula pergerakannya.

$ingkasnya, kedua jenis pembiayaan memiliki hubungan yang positi' dengan kegiatan ekonomi.

Semakin tinggi pertumbuhan pembiayaannya, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Hanya saja,

pinjaman modal kerja yang hampir duapertiga dari total kedua jenis pinjaman non konsumsi, sangat

mungkin lebih e'ekti' dalam menggerakkan perekonomian nasional.

3Pe#bia%aanPerbankan&

Pe#ban!"nan dan

in!k"n!an


18/36

11

embiayaan investasi dan pinjaman modal kerja, dengan derajat yang berbeda, memberi stimulus yang

mendorong bergeraknya roda perekonomian. Meski demikian, peran tersebut memiliki magnitude yang

tidak sama untuk setiap sektor ekonomi. 9pabila dirinci ke dalam sembilan sektor, pembiayaan investasi

dan modal kerja berkorelasi tinggi dengan sektor Keuangan, $eal @stat dan


19/36

1)

Gambar !

#elasi Pertumbuhan Pinaman In-estasi dan 3odal Kera

dengan Pertumbuhan /konomi Sektoral

Sumber7 diolah dari data istrik, Cas dan

9ir Bersih, serta sektor ertambangan dan enggalian serta sektor Konstruksi. $ata-rata pertumbuhan

pembiayaan investasi dan modal kerja untuk kedua sektor tersebut dalam delapan tahun terakhir

mencapai, masing-masing, /=,2 dan *;,) persen.

Sementara yang sempat mengalami kontraksi, di antaranya ialah, sektor


20/36

1*

Tabel 1

Koe6isien Korelasi Pertumbuhan In-estasi dan 3odal Kera

dengan Pertumbuhan /konomi Sektoral

Sektor &7apangan

Usaha)Pertumbuhan "008 "009 "00+ "010 "011 "01" "01( rata"

koe6isien

korelasi

ertanian,eternakan,

Kehutanan

erikanan

inj. )/./ 1;.2 1/.1 1.2 )=.2 )./ )/.5 )).)

-5.1

@kon. *.= /.; /.5 *.5 *./ /.) *.= *.;

ertambangan dan

enggalian

inj. ;).* )5.= *2.1 /=.2 /1./ 1;. )).; *;.)5.)

@kon. 1. 5.3 /.= *. 1.2 1.2 1.* ).)

#ndustri engolahaninj. 11.3 *).5 -;.3 11.= )=.5 ).= ).* 1;.2

5.3@kon. /.3 *.3 ).) /.3 2.1 =.3 =.2 /.3

>istrik, Cas dan 9ir

Bersih

inj. /.; 1/*.5 *1.= /5.3 *=./ ).) */.; /=.25.)

@kon. 15.* 15. 1/.* =.* /.3 2.* =.2 ;.)

Konstruksiinj. **.1 *). .3 -5.= 1.1 )3.* )1.3 )5./

5.=@kon. ;.= 3.2 3.1 3.5 2.1 3./ 2.2 3.)

erdagangan, Hotel

dan $estoran

inj. *1.1 )1.5 12.1 1/.; 1.3 **.; );.2 )*.25.*

@kon. ;. 2. 1.* ;.3 .) ;.) =. 3.5

engangkutan dan

Komunikasi

inj. *;. 35.5 13.= *./ )2.= )=.; **.1 *5.;5.*

@kon. 1/.5 12.2 1=. 1*./ 15.3 15.5 15.) 1*.5

Keuangan, $eal @stat

dan


21/36

1/

Sejalan dengan kondisi umumnya, pembiayaan untuk masing-masing sektoral juga menunjukkan tren

yang meningkat. Memang, pembiayaan pada sejumlah sektor sempat turun, yang menandai akhir dari

'ase perlambatan pertumbuhan pembiayaan investasi, pada )515. Saat itu, posisi pinjaman sektor

Keuangan, $eal @stat dan


22/36

1=

Gambar 8

Distribusi Pinaman In-estasi Yang Diberikan Bank Umum

dan BP# Berdasarkan 7apangan Usaha &*)

Sumber7


23/36

12

3.3.

Pe#bia%aan Modal Ker$a

embiayaan modal kerja menjadi instrumen perbankan untuk menyalurkan sebagian besar dananya.

enyaluran pinjaman jenis ini hampir menyentuh angka 1255 triliun rupiah pada akhir )51* lalu. 9pabila

dibandingkan dengan posisi )552, pembiayaan modal kerja meningkat hampir empat kali lipat.

%engan jumlah tersebut, kini, pembiayaan dengan skema modal kerja telah mencapai dua kali lipat

lebih tinggi daripada pembiayaan investasi. Meski demikian, pertumbuhannya dalam delapan tahunterakhir tidak sebesar petumbuhan pembiayaan investasi. 9rtinya, ekspansi pembiayaan modal kerja

dalam delapan tahun terakhir ini memang tidak selaju ekspansi pembiayaan investasi.

erkembangan pembiayaan modal kerja selama periode )552-)51* memiliki pola yang hampir serupa

dengan perkembangan pembiayaan investasi. Setelah a&alnya tumbuh relati' tinggi di kisaran );-)

persen, pertumbuhan pembiayaan modal kerja terkoreksi cukup besar pada )55. Saat itu, posisi

pinjaman jenis ini hanya meningkat tiga persen dibanding tahun sebelumnya.

erlambatan pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pembiayaan pada tiga

sektor. Ketiganya ialah sektor #ndustri engolahan, sektor engangkutan dan Komunikasi, serta sektor

ertanian, eternakan, Kehutahan dan erikanan. enurunan terbesar terjadi pada sektor #ndustri

engolahan, yaitu sebesar 1) persen.6ang membedakan dengan kondisi pembiayaan investasi, ialah bah&a pembiayaan modal kerja ini

dapat segera mencapai tingkat pertumbuhan dua tahun sebelumnya pada )515. Meski dalam dua

terakhir !)51)-)51*", pembiayaan modal kerja pada sektor


24/36

13

Gambar +

Distribusi Pinaman 3odal Kera Yang Diberikan Bank Umum dan BP#

Berdasarkan 7apangan Usaha &*)

Sumber7 istrik, Cas dan 9ir Bersih -=1 * =; )== 13 *) -) =5

Konstruksi * ) 2 2 )= ) 12 ))

erdagangan, Hotel dan $estoran ** )5 13 1* 13 *1 )3 )*

engangkutan dan Komunikasi /; 2; -2 1; )* )5 *5 )

Keuangan, $eal @stat dan


25/36

1;

3.(.

Pe#bia%aan dan K"alitas in!k"n!an

Sejalan dengan tumbuh pesatnya kegiatan perbankan #ndonesia, yang ditandai dengan terus

meningkatnya nilai aset perbankan dan pembiayaan yang disalurkan, kegiatan ekonomi pun berjalan.

Melalui kegiatan ekonomi ini lah, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kemudian memicu

terjadinya degradasi lingkungan. Salah satu persoalan lingkungan yang menjadi perhatian dunia kiniialah melonjaknya emisi ?). @misi ini dianggap sebagai penyebab utama terjadinya perubahan iklim

dunia yang drastis.

Hingga kini, pasokan energi nasional masih bergantung sumber-sumber energi konvensional, seperti

minyak bumi, gas alam dan batubara. %ominasi ketiganya mencapai lebih dari 5 persen. Kemudian,

dari sisi konsumsi, lebih dari duapertiga pasokan bahan bakar minyak !BBM" nasional disedot untuk

kebutuhan transportasi. %emikian pula dengan industri nasional, yang masih mengandalkan energi

konvensional, seperti BBM dan batubara. ola produksi yang demikian, selain mendorong pertumbuhan

ekonomi, juga menyebabkan peningkatan emisi ?).

Gambar 10

/misi ,;"2 %ilai $set dan Pembia


26/36

1

(.1.

)t"di Kas"s Global

Creen #nvestment Bank mengivestasikan dana sebesar /21 juta poundsterling untuk

pendanaan proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai Aestermost $ough dipantai @ast 6orkshire. royek ini diharapkan dapat menghasilkan listrik untuk sekitar

/55.555 rumah tangga dan merupakan bagian dari strategi bank untuk mendukung proyek-

proyek energi terbarukan.

erusahaan 0omatin %istillery mendapatkan kucuran dana investasi dari Creen #nvestment

Bank sebesar 1,) juta poundsterling untuk pendanaan program pengembangan 'asilitas

pemanasan menggunakan biomassa. Melalui investasi ini, perusahaan tersebut dapat

mengurangi emisi ?) sebanyak 2.=55 ton selama masa )5 tahun investasi.

ada )51*, Scotia bank berhasil mengucurkan dana kredit untuk mendanai pengembangan

usaha yang lebih ramah lingkungan melalui pembiayaan beberapa proyek di antaranya7

• Memberikan pinjaman sebesar )=5 juta dolar kepada Brook'ield $ene&able @nergy

artners untuk pembiayaan 'asilitas hidroelektrik.• enyediaan dana kredit untuk perusahaan kecil dan menengah di eru untuk investasi di

teknologi yang ramah lingkungan dan sistem produksi berkelanjutan dimana dana yang

terivenstasikan ditujukan untuk pengurangan dampak negati' kegiatan usaha terhadap

lingkungan

St Mary Bank menyediakan program pinjaman yang mentargetkan rumah tangga demi

mendukung e'isiensi program energi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan

polusi. rogram ini dapat digunakan oleh pemilik rumah untuk berinvestasi pada sistem

pendingin:penghangat rumah dan peralatan rumah tangga yang menggunakan teknologi

ramah lingkungan dan e'isien dalam penggunaan energi.

9lliance Bank Bhd dari Malaysia menyediakan program pinjaman yang ditujukan kepada

rumah tangga yang ingin menggunakan sumber energi terbarukan yang lebih ramahlingkungan melalui pemasangan panel surya di rumah.

0hornton Bank bekerja sama dengan k'& #@E-Bank untuk menyediakan dana investasi

pengembangan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di Belgia. royek tersebut

memakan biaya sebesar 55 juta euro untuk pembangunan kincir angin yang nantinya akan

menghasilkan energi sebesar *)= AM.

()t"di Kas"s

Green Bankin!


27/36

)5

(.2.

)t"di Kas"s Nasional

Bank Mandiri menyalurkan dana sebesar /1,* juta dolar di delapan daerah produsen pati

singkong untuk pembangunan sistem pembangkit listrik tenaga biogas. %ari pengolahan air

limbah pabrik-pabrik penghasil pati ini diharapkan dapat menghasilkan daya listrik

mencapai )*,2 MA dan mengurangi emisi ?) hingga =/* ribu ton per tahun.

ada )51), Bank B$# menyalurkan kredit sebesar $p.1)3 miliar kepada 0 Ceo %ipa @nergiersero yang mengelola 'asilitas embangkit >istrik 0enaga anas bumi di


28/36

)1

*.1.

Keran!ka Pe#ban!"nan

Berkelan$"tan

Pembangunan Berkelanutan dan Tantangann


29/36

))

Gambar 11

Kerangka Pembangunan ingkungan Hidup !)51/" mencatat berbagai

persoalan seperti polusi atau pencemaran sumber daya air, udara dan atmos'er, lahan dan hutan,

pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, energi, limbah padat domestik, serta limbah bahan berbahaya

dan beracun !B*".

Simultan dengan hal tersebut, &acana mengenai dampak sosial pun muncul. Keadilan sosial, misalnya,

sangat terkait dengan alokasi sumber daya alam. FSiapa yang memperoleh man'aatG atau siapa yang

dirugikanG merupakan pertanyaan yang seringkali muncul saat ada kon'lik sosial dalam peman'aatan

sumber daya alam, terutama apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup.

no. *) tahun )55 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 telah

mende'inisikan pencemaran, yakni, Fpencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau

dimasukkannya makhluk hidup, 4at, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh

kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan

hidup tidak dapat ber'ungsi sesuai dengan peruntukannya.

Saat ini, salah satu tekanan terhadap lingkungan yang terbesar yang harus dihadapi oleh #ndonesia ialah

perubahan iklim. erubahan iklim terjadi seiring dengan upaya manusia untuk meningkatkan tara' hidup

melalui kegiatan ekonomi. ertumbuhan ekonomi #ndonesia yang relati' terjaga baik harus Fdibayardengan meningkatnya emisi karbondioksida !?)". @misi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya

e'ek rumah kaca. Kecuali tahun )515, emisi ?) #ndonesia meningkat dalam sekitar -15 persen setiap

tahunnya sejak )552 hingga )55 !Aorld Bank, )51/".

otret menurunnya kualitas lingkungan #ndonesia juga dapat dicermati dari 'akta meningkatnya

persentase sungai utama yang tercemar berat dalam kurun &aktu )55;-)51). 0erutama di ulau ingkungan Hidup #ndonesia, )51)".

Pembangunan


30/36

)*

ola produksi dalam industri yang belum ber&a&asan lingkungan, sistem transportasi yang

menghasilkan polutan berlebihan, hingga perilaku rumah tangga yang masih menganggap alam dan

lingkungan dapat menyerap pencemaran yang mereka produksi, merupakan sebagian kecil dari

penyebab persoalan lingkungan di #ndonesia. Kesemuanya itu menjadi tantangan bagi ter&ujudnya

pembangunan yang berkelanjutan. 9pabila tidak segera ditangani, man'aat yang diterima dari

pembangunan dapat terhapuskan oleh dampak buruk yang harus ditanggung karena memburuknya

kualitas lingkungan.emahaman mengenai hubungan antara pembangunan dan lingkungan dalam beberapa dekade

terakhir cukup didominasi oleh rumusan kurva yang dibuat Cene Crossman dan 9lan Krueger !11".

Kurva yang populer dengan nama Environmental Kunet Curve !@K?" ini, menggambarkan hubungan

antara kualitas lingkungan dan pendapatan per kapita. %alam @K?, hubungan antara keduanya

dirumuskan menyerupai hubungan antara kesenjangan pendapatan dan pendapatan per kapita hasil

karya Ku4net !1=/".

Melalui @K?, Crossman dan Krueger menyatakan bah&a pada tahap a&al industrialisasi, pendapatan

per kapita masyarakat yang meningkat akan diiringi oleh memburuknya kualitas lingkungan hidup. ada

tahap ini, pembangunan lebih mengutamakan peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan

dampaknya bagi lingkungan. leh karenanya, eksploitasi sumber daya alam, peningkatan emisi polutan,

serta berbagai tekanan terhadap lingkungan lainnya tidak akan terhindarkan. ada saatnya nanti,

setelah mele&ati titik balik !turning point ", pembangunan yang direpresentasikan oleh pendapatan per

kapita yang semakin tinggi akan mendorong tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

%alam perkembangannya, @K? justru menuai kontroversi sebab seringkali dijadikan alasan bagi negara-

negara berkembang atau pihak-pihak yang menjalankan industri di negara-negara berkembang untuk

terus mengeksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini berpotensi mendorong kondisi racing to the

bottom, di mana negara-negara berkembang justru kian Fterperosok akibat terdegradasinya sumber

daya alam demi mengejar pertumbuhan ekonomi semata.

%egradasi sumber daya alam dan memburuknya kualitas lingkungan hidup yang terjadi dianggap

sebagai Fkondisi masih berproses. 9rtinya, pembangunan perlu tetap bisa dilanjutkan meski dengan

cara yang business as usual. leh karenanya, belum ada insenti' atau dorongan khusus bagi upaya atau

inovasi untuk merumuskan pembangunan yang juga memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial.

Sekitar satu dekade sebelumnya, 0o''ler mengemukakan teorinya tentang pergeseran tipologi

masyarakat dalam konteks pembangunan atau kegiatan ekonomi %alam bukunya F0he 0hird Aa'e

!1;5", ia mende'inisikan masyarakat sebagai Ftiga gelombang berdasarkan pergeseran kegiatan

ekonomi dalam beberapa abad terakhir.

FCelombang ertama ialah masyarakat pasca revolusi pertanian. Saat itu, masyarakat memulai budaya

bertani sebagai ganti dari budaya berburu untuk memenuhi kebutuhan pangan. ada masa ini,

pengelolaan sumber daya alam berkembang seiring dengan majunya teknologi pertanian. Berikutnya

ialah FCelombang Kedua yang menggambarkan masyarakat pada masa revolusi industri, akhir abad ke-

13 hingga pertengahan abad ke-)5. 0o''ler menulis bah&a masyarakat dalam gelombang ini ialahmasyarakat industrial yang berbasis pada si'at massal, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi,

pendidikan, media, dan lain sebagainya.

6ang terakhir ialah masyarakat FCelombang Ketiga, atau masyarakat pasca industrial, yang

berlandaskan pada pengetahuan sebagai sumber daya utamanya. 0o''ler memandang bah&a transisi

dari gelombang kedua menuju gelombang ketiga, dimulai sejak pertengahan 1=5an. 0ransisi itu

ditandai dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan in'ormasi yang mendorong perubahan

perilaku dalam banyak hal, termasuk dalam kegiatan ekonomi. %i antaranya ialah, produksi yang

berbasis pada pengetahuan, atau yang dikenal dengan istilah knowledge-based production. %engan cara

ini, pola produksi didorong untuk memperhatikan isu keberlanjutan. 9rtinya, produksi pada dasarnya

bisa dijalankan dengan meminimalkan dampaknya bagi lingkungan hidup atau sosial masyarakat.


31/36

)/

*.2.

Peran Ideal Perbankan Dala# Pe#ban!"nan Berkelan$"tan

Tipologi Perbankan Dalam Pembangunan Berkelanutan


32/36

)=

Secara keseluruhan, tahap-tahap yang digariskan oleh


33/36

)2

%alam kerangka ini, terdapat tujuh layer yang digambarkan sebagai berikut7

Gambar 1(

Kerangka Perbankan


34/36

)3

ada masa lalu, pihak yang harus bertanggung ja&ab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan

ialah pelaku usaha !industri". Sementara, bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan terbebas

dari tanggung ja&ab tersebut. amun, hal tersebut sudah kini sudah bergeser. Bank, melalui cara

pembiayaannya, diharuskan untuk turut berperan dalam menekan perusakan lingkungan. 9rtinya, bank

harus mempertimbangkan apakah kegiatan yang dijalankan oleh debiturnya memiliki dampak negati'

terhadap lingkungan atau tidak.

Sebagian bank telah mencoba melakukan seleksi sejak a&al terhadap pembiayaan yang diajukan olehcalon debitur. Bank memiliki hak penuh untuk menurunkan pembiayaan atau tidak, tergantung sejauh

mana kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman bank berdampak pada lingkungan !


35/36

);

Da6tar Pustaka

94is, #&an


36/36

mengawal green banking indonesia

Documents