Pertumbuhan ekonomi dipercaya menjadi

salah satu solusi bagi upaya pengentasan

kemiskinan. Sayangnya, pertumbuhan ekono-

mi di Indonesia dihambat oleh lingkungan

peraturan yang kompleks, mahal, dan korup.

Prakarsa Reformasi Ekonomi Asia Foundation

bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan mendorong keterlibatan kelom-

pok miskin dalam upaya menggapai pertum-

buhan tersebut melalui penciptaan iklim

usaha yang lebih baik bagi seluruh pelaku

usaha, besar dan kecil.

Prakarsa Reformasi Ekonomi ini dilaksanakan

Asia Foundation memanfaatkan jaringannya

yang luas dengan lembaga-lembaga pemerin-

tah dan mitra organisasi lokal yang bergerak

di bidang studi, advokasi, dan kebijakan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam

prakarsa ini bermuara kepada tiga kelompok

tujuan: menciptakan insentif bagi kebijakan

ekonomi yang lebih baik; menyediakan alat

untuk pelaksanaan kebijakan ekonomi yang

lebih baik; dan, menjamin keterlibatan kelom-

pok miskin.

Asia Foundation mendukung penciptaan

insentif bagi kebijakan ekonomi yang lebih

baik melalui penguatan kapasitas bagi pihak-

pihak non pemerintah untuk berpartisipasi

dalam pembuatan kebijakan. Sebagai contoh,

Asia Foundation telah memfasilitasi pemben-

tukan 39 asosiasi usaha kecil dan menengah di

daerah (Forum Daerah UKM - Forda) dan

memperkuat dialog antara sektor swasta dan

pembuat kebijakan lokal.

Dukungan untuk pembuatan kebijakan

ekonomi yang lebih baik, mitra Asia

Foundation di daerah bekerjasama dengan

pemerintah daerah untuk mengenalkan dan

menerapkan metode Penilaian Dampak

Kebijakan untuk memperbaiki kualitas perat-

uran daerah yang terkait dengan dunia usaha.

Asia Foundation juga memfasilitasi pemben-

tukan atau pengembangan layanan terpadu

untuk perizinan di 55 kabupaten/kota di

Indonesia. Di beberapa daerah, layanan periz-

inan terpadu terbukti mampu mengurangi

biaya dan waktu pengurusan izin.

Kelebihan Prakarsa Reformasi Ekonomi Asia

Foundation bertumpu pada kombinasi antara

keahlian lokal dan pengalaman Asia

Foundation secara internasional, untuk men-

jamin bahwa inovasi daerah bisa dikem-

bangkan secara nasional dan kebijakan nasion-

al yang dibuat mendukung pertumbuhan

ekonomi di Indonesia.

MENDUKUNG PRAKARSAREFORMASI EKONOMI DIINDONESIA

INDONESIA

Asia Foundation

memfasilitasi studi

tentang iklim usaha

daerah yang menilai

tata kelola ekonomi

di 243

kabupaten/kota.

Asia Foundation

telah mendukung

pembentukan

Pelayanan Perizinan

Terpadu di 55

kabupaten/ kota

Asia Foundation

mendukung

organisasi berbasis

Islam

melaksanakan

prakarsa anggaran

yang berpihak ke

kelompok miskin

PENYEDERHANAAN PROSES PERIZINAN

USAHA

Indonesia merupakan salah satu negara yang proses per-

izinannya paling kompleks, lama, dan korup di Asia.

Birokrasi perizinan yang rumit menyebabkan hampir

80% pelaku usaha domestik tetap bersifat informal atau

belum terdaftar. Asia Foundation membantu menguran-

gi beban kelompok usaha tersebut dengan mendukung

pemerintah daerah membentuk sebuah instansi

pelayanan perizinan terpadu, yang dengan kewenangan-

nya bisa memproses berbagai jenis izin usaha di satu

tempat.

Dengan pembentukan pelayanan perizinan terpadu

yang memiliki standar pelayanan minimal, biaya pengu-

rusan izin bisa dikurangi sampai 30% dan lama pengu-

rusan bisa berkurang sampai 60%.

Prosedur perizinan yang lebih mudah dan transparan

akan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah

untuk melakukan formalisasi usaha, sehinga memu-

ngkinkan mereka untuk mendapatkan kredit dari bank,

menambah jumlah pegawai, menjual ke pengecer besar,

bahkan melakukan ekspor.

PENILAIAN DAMPAK KEBIJAKAN

(REGULATORY IMPACT ASSESSMENT - RIA)

Sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan tahun 2001,

pemerintah kabupaten/kota memperoleh kewenangan

yang lebih besar untuk membuat kebijakan dan aturan

daerah. Hal ini mengakibatkan menjamurnya aturan

dan kebijakan, termasuk yang hanya mengejar

penerimaan daerah dalam jangka pendek tanpa

memperhitungkan dampak ekonomi jangka panjang.

Bahkan, banyak diantara aturan-aturan ini yang ilegal

dan sangat mengganggu perkonomian daerah.

Asia Foundation bekerja sama dengan pemerintah

kabupaten/kota mengenalkan metode Penilaian

Dampak Kebijakan (Regulatory Impact Assessment -

RIA) untuk dipakai dalam siklus pembuatan kebijakan

daerah. Metode RIA membantu pembuat kebijakan

untuk menentukan apakah sebuah kebijakan

diperlukan, apa saja keuntungan dan kerugian kalau

kebijakan ini diberlakukan, dan apakah ada opsi lain

untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Metode RIA memungkinkan sebuah proses pembuatan

kebijakan yang transparan dan partisipatif, sehingga

berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku

usaha, bisa terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan

ekonomi daerah. Sampai tahun 2008 nanti, Asia

Foundation akan memberikan pendampingan teknis

RIA kepada 28 kabupaten dan/kota.

ADVOKASI KEBIJAKAN OLEH ASOSIASI

PELAKU USAHA

Dialog antara pelaku usaha dengan pihak pemerintah

sangat penting dalam upaya mengidentifikasi dan

menghilangkan hambatan-hambatan terhadap aktivitas

bisnis. Sebelum tahun 1997, hanya asosiasi usaha yang

didirikan oleh pemerintah saja - kebanyakan berang-

gotakan pelaku usaha besar - yang eksis. Asia

Foundation memfasilitasi pembentukan 39 Forum

Daerah Usaha Kecil dan Menengah (Forda UKM).

Melalui Forda, kelompok usaha kecil dan menengah

berkesempatan mendiskusikan kebijakan-kebijakan

pemerintah yang bisa mempengaruhi aktivitas usahanya

dan didorong untuk melakukan advokasi atas kebijakan

tersebut. Asia Foundation mendukung Forda melalui

pemberian paket-paket pelatihan tentang pengelolaan

organisasi, advokasi kebijakan, serta penggunaan sistem

teknologi informasi untuk kegiatannya. Dengan

meningkatnya kemampuan anggota forda untuk

melakukan advokasi kebijakan, diharapkan salah satu

faktor penghambat pertumbuhan kelompok usaha kecil

dan menengah bisa diatasi.

PEMERINGKATAN IKLIM USAHA DI DAERAH

Sejak tahun 2001, Komite Pemantauan Pelaksanaan

Otonomi Daerah (KPPOD) telah melakukan studi

tahunan untuk menilai iklim usaha daerah. Hasil dari

studi ini digunakan untuk menyusun peringkat kabu-

paten/kota berdasarkan daya tariknya bagi iklim usaha

sekaligus mendorong kompetisi antar daerah dalam

melaksanakan kebijakan yang bersahabat bagi dunia

usaha.

Di tahun 2007, KPPOD didukung Asia Foundation

akan melanjutkan studinya menggunakan metodologi

survei dan pemeringkatan yang baru. Studi ini akan

mensurvei sekitar 12.000 pelaku usaha dan 700 asosiasi

usaha di 243 kabupaten/kota dan menanyakan bebera-

pa aspek dari tata kelola ekonomi daerah.

KISAH SUKSES FORDA

= Forda Bandung menemukan bahwa hibah yangseharusnya diberikan kepada usaha kecil ternyatadiberikan kepada anak perusahaan dari sebuahkorporasi besar. Forda juga menekan pemerintahdaerah agar menerapkan mekanisme hibah yangtransparan dan adil.= Forda Medan memakai jajak pendapat di mediamassa guna meyakinkan DPRD untukmembatalkan sebuah Ranperda tentang tarif parkiryang sangat mahal di tempat usaha.= Forda Maros di Sulawesi Selatan berhasilmembuat nota kesepahaman dengan pemerintahkabupaten dan otoritas Bandara Hasanudinsehingga anggotanya bisa menjual produk-produknya di lingkungan bandara.

INDIKATOR-INDIKATOR TATA KELOLAEKONOMI DAERAH

TAHUN 2007 = Market entry= Kepemilikan tanah = Pengurusan izin usaha = Interaksi pegawai pemerintah dan

pelaku usaha= Korupsi =Tingkat kejahatan= Biaya tenaga kerja= Kapasitas kepala daerah= Biaya transaksi= Transparansi/akses memperoleh

informasi= Program pengembangan usaha

PO BOX 6793 JKSRBJakarta 12067IndonesiaPhone (62-21) 72788424Fax (62-21) 7203123general@tafindo.orgwww.asiafoundation.org

The Asia Foundation

adalah sebuah lembaga

swasta, nirlaba, non-

pemerintah, yang

berkomitmen untuk

mewujudkan kawasan

Asia Pasifik yang

damai, makmur, adil,

dan terbuka. The Asia

Foundation

mendukung program-

program di Asia yang

membantu

meningkatkan tata

pemerintahan dan

hukum, pembangunan

dan reformasi

ekonomi,

pemberdayaan

perempuan, dan

hubungan

internasional. Dalam

pengalamannya selama

50 tahun di Asia, The

Asia Foundation

menjalin kerja sama

dengan mitra-mitra

pemerintah maupun

swasta untuk

mendukung

kepemimpinan dan

pengembangan

kelembagaan,

pertukaran, serta

penelitian kebijakan.

KESEMPATAN BERUSAHA BAGI

KELOMPOK PEREMPUAN DI ACEH

Di Aceh, Asia Foundation bermitra dengan

Pusat Pengembangan Studi Wanita (PPSW)

membuat sebuah program ekonomi bagi

perempuan-perempuan Aceh di tingkat desa.

Melalui program ini, ribuan perempuan Aceh

mendapat akses kredit mikro untuk

pengembangan usaha kecil atau industri

rumah tangga. Sepanjang jalannya program,

para perempuan ini memperoleh pelatihan

tentang pengembangan usaha, dasar-dasar

akuntansi, dan mekanisme dana bergulir, juga

pelatihan-pelatihan yang terkait dengan

pembangunan kepercayaan pasca konflik,

pengorganisasian masyarakat, dan advokasi.

Selain mengajari para perempuan untuk

menjalankan usahanya secara profesional dan

mendorong mereka untuk menentukan secara

kolektif aturan-aturan kelompoknya, program

ini bertujuan untuk memberdayakan

perempuan di lingkungan sosialnya. Para

perempuan ini diajarkan untuk menjadi

peserta aktif di setiap proses pembuatan

kebijakan di komunitasnya.

PROGRAM ADVOKASI ANGGARAN

YANG MEMIHAK KELOMPOK MISKIN

Setelah desentralisasi, 34% anggaran belanja

negara dikelola oleh pemerintah daerah.

Sebagai konsekuensinya, perencanaan dan

penganggaran daerah yang transparan dan

efektif menjadi salah satu kunci untuk mensu-

kseskan program nasional pengentasan

kemiskinan. Prakarsa Inisiatif Masyarakat Sipil

untuk Pengentasan Kemiskinan (Civil Society

Initiative Against Poverty - CSIAP) yang

dikembangkan Asia Foundation bertujuan

untuk menciptakan aliansi strategis antara

organisasi masyarakat sipil dengan organisasi

massa Islam yang memiliki pengaruh politik

di daerahnya masing-masing.

Alasan utama untuk melibatkan kelompok

massa berbasis Islam adalah jaringan akar

rumput yang kuat sampai di tingkat desa,

selain juga konstituennya yang tersebar secara

nasional. Di daerah-daerah di Pulau Jawa mis-

alnya, banyak pejabat publik dan pembuat

kebijakan yang sekaligus menjadi pimpinan

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua

kelompok massa berbasis Islam terbesar den-

gan kredibilitas dan legitimasi yang tinggi.

Mengikutsertakan dua kelompok ini dalam

prakarsa advokasi Asia Foundation terbukti

efektif dalam pembuatan kebijakan daerah

yang memihak kepada kelompok miskin.

Di Kota Solo, Asia Foundation bermitra den-

gan Pattiro Solo telah sukses mengadvokasi

peningkatan anggaran daerah untuk Posyandu

sebanyak 57%.

ISKINHASIL PROGRAM ADVOPrakarsa

inovatif yang dilakukan telah menghasilkan

beberapa kisah sukses yang mengesankan:

Di Kota Solo, Asia Foundation bermitra den-

gan Pattiro Solo telah sukses mengadvokasi

peningkatan anggaran daerah untuk Posyandu

sebanyak 57%.

07/07Program reformasi ekonomi Asia Foundation di Indonesia didukung oleh Canadian International Development Agency, the United States Agency for International

Development dan The United Kingdom’s Department for International Development.

HASIL PROGRAM ADVOKASI

ANGGARAN

Prakarsa inovatif yang dilakukan telahmenghasilkan beberapa kisah sukses yangmengesankan:

= Di Kota Solo, Asia Foundationbermitra dengan Pattiro Solo telah suksesmengadvokasi peningkatan anggaran daer-ah untuk Posyandu sebanyak 57%.

= Di Kota Pekalongan, Walikota telahmenandatangani Nota Kesepahaman den-gan mitra Asia Foundation, PattiroPekalongan dan LABDA, untuk menyedi-akan dukungan teknis bagi penyusunananggaran pemerintah daerah selama 4tahun ke depan.