memoar pengawasan · 2020. 8. 25. · kota, panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan, panwaslu...

MEMOAR PENGAWASANPEMILU SERENTAK

Moh. Syahirul Alim, dkk

MEMOAR PENGAWASAN PEMILU SERENTAK© PARIST PENERBIT, 2019Hak cipta ada pada masing-masing penulis.

Penulis: Moh. Syahirul Alim, dkk

Editor & Penyelaras bahasa:Eko Budiyono

Desain Cover:Budi Kusriyanto

Tata Isi:Muhammad Syaroful Anam

Alim, Moh. SyahirulMEMOAR PENGAWASAN PEMILU SERENTAKKudus; Parist Penerbit, 2019xviii + 204 hlm.; 14 x 21 cmISBN: 978-602-0864-30-3

Cetakan Pertama, November 2019

PARIST PENERBITJln. Ekapraya III No. 34 RT 1 RW 1 Rendeng, Kota, Kudus 59311Jawa Tengah [email protected]: @paradigma.institute

Terbi atas kerjasama: BAWASLU Kabupaten Grobogan

MEMOAR PENGAWASANPEMILU SERENTAK

- v -

PEMILU 2019 telah usai. Pelantikan para legislator dan presiden/wakil presiden terpilih menandai berakhirnya tahapan pemilu 2019. Pemilu 2019 telah berhasil diarungi dengan berbagai dinamikanya.

Kalau pemilu 2019 sudah usai, lalu bagaimana dan mau apa? Buku yang Anda pegang ini adalah salah satu jawabannya. Bawaslu Kabupaten Grobogan menuliskan berbagai peristiwa penting dalam pemilu 2019 dalam sebuah buku. Tujuannya untuk “mengabadikan” berbagai peristiwa pemilu di Kabupaten Grobogan.

Pentingkah? Sangat, sangat penting. Sebab, banyak peristiwa penting dalam pemilu 2019 di Kabupaten Grobogan. Jika peristiwa itu tak “diabadikan” maka akan hilang ditelan sejarah. Salah satu cara mengabadikan peristiwa adalah melalui menuliskan dalam sebuah buku. Jika peristiwa itu sudah berlalu maka tinggal menjadi sejarah. Menulis buku bagian dari mengabadikan sejarah.

Catatan Sejarah Pengawas Pemilu

SAMBUTAN

SAMBUTAN

- vi -

Karena pemilu 2019 akan menjadi sejarah maka peristiwa ini tak hanya dikenang tapi juga perlu diketahui detail peristiwanya. Jika tak dituliskan dalam sebuah buku, maka 5 tahun, 10 tahun, hingga puluhan tahun ke depan, maka peristiwa pemilu 2019 di Grobogan sudah dipastikan akan hilang.

Penulisan buku tentang Pemilu 2019 juga diharapkan bisa menjadi refleksi dan pembelajaran bersama bagi proses demokrasi. Tak hanya pembelajaran bagi Kabupaten Grobogan tapi juga bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

Buku ini sangat menarik karena sangat kaya dengan cerita dan data. Cerita dan data cukup detail karena terkait dengan peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa penting yang ditulis itu mengular cukup panjang. Mulai dari soal rumitnya rekapitulasi perhitungan suara, patroli yang dilakukan jajaraan Bawaslu di Grobogan, repotnya memastikan data pemilih, masih adanya kelemahan aturan untuk menjerat pelaku politik uang, pentingnya pengawasan partisipatif, penanganan pelanggaran pemilu, perencanaan distribusi logistik yang masih lemah, berbagai upaya sosialisasi ke kelompok masyarakat dan lain-lain.

Tak hanya berisi peristiwa, buku ini juga berisi refleksi dan evaluasi. Misalnya, soal kelemahan aturan untuk menjerat pelaku politik uang. Penulis meneropong dari kelemahan aturan yang memang harus diperbaiki di masa mendatang.

Sekali lagi, buku ini sangat menarik karena ditulis orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses pemilu 2019. Penulisnya adalah mereka yang ikut di dalam peristiwa. Mereka bisa mengamati dan merasakan secara langsung. Karena, ya itu tadi, para penulisnya adalah para pengawas pemilu di Kabupaten Grobogan. Tak hanya para komisioner, tapi juga para staf, serta penulis tamu dari luar.

SAMBUTAN

- vii -

Selama tahapan pemilu 2019, mereka sehari-hari bergelut melakukan pengawasan. Kerja-kerja pengawasan dari sisi konseptual maupun tekhnis di lapangan menjadi pekerjaan mereka sehari-hari.

Saat-saat tertentu, dimana agenda pengawasan sangat padat, jajaran Bawaslu di Grobogan harus pulang malam pergi pagi. Karena harus memelototi berbagai peristiwa, kadang mereka harus meninggalkan keluarga. Tak hanya memelototi peserta pemilu, Bawaslu Grobogan juga harus mengawasi KPU Kabupaten Grobogan dan jajarannya. Polah tingkah masyarakat (pemilih) juga wajib diawasi jajaran Bawaslu Grobogan.

Dari sisi tahapan, Bawaslu Grobogan juga tak mau lepas “ketinggalan kereta” dengan KPU maupun peserta pemilu. Tiap sejengkal peristiwa di tahapan, haruslah diawasi Bawaslu Grobogan. Apapun yang dilakukan KPU Grobogan maupun yang dilakukan peserta pemilu yang terkait dengan pemilu 2019 harus diawasi Bawaslu.

Peran Bawaslu Kabupaten Grobogan sangatlah penting. Lihat saja, pencegahan yang telah mereka lakukan. Baik pencegahan berupa kegiatan, pencegahan lisan dan pencegahan tertulis. Data menunjukan, Bawaslu Kabupaten Grobogan melakukan sebanyak 110 kali pencegahan secara lisan ke partai politik. Adapun pencegahan surat resmi sebanyak 22 kali yang dikirim secara resmi ke partai politik, KPU, maupun instansi terkait.

Dari sisi sosialisasi pencegahan, Bawaslu Grobogan juga sangat giat melakukan berbagai terobosan kegiatan. Mulai dari soal netralitas ASN, Stadium General Pemilu dengan mahasiswa, Bawaslu Goes To School, Pengawasan Pemilu dalam “Kerukunan Umat Beragama”, “Car Free Night” bersama Bawaslu, dan lain-lain. Dari sisi penanganan, Bawaslu juga menangani berbagai dugaan

SAMBUTAN

- viii -

pelanggaran. Mereka melakukan berbagai kajian hingga lahir sebuah keputusan.

Itu semua dilakukan untuk memastikan agar proses pemilu benar-benar berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Pemilu harus diawasi agar prosesnya bisa jujur, adil, transparan dan benar-benar menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Ibarat pertandingan olah raga, pemilu adalah kompetisi antar peserta pemilu. Bawaslu hadir untuk memastikan pertandingan olah raga tersebut berjalan secara fair dan adil. Karena harus mengawasi maka tak jarang para pengawas pemilu akan bergelut dan bergumul dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, para calon legislatif, masyarakat dan lain-lain. Pergumulan itu akan mendatangkan berbagai pengalaman. Sekali lagi, berbagai pengalaman dalam pengawasan pemilu itu sangatlah menarik jika dituliskan.

Pengalaman itu relatif lama. Sebab, hampir selama satu tahun lebih, berbagai tahapan pemilu 2019 telah dilakukan. KPU sebagai pelaksana tekhnis dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu telah menunaikan tugasnya. Mereka harus mengarungi berbagai jalan terjal agar bisa menjalankan proses demokrasi di negeri ini. Dalam berbagai proses itu pasti ada cerita kesuksesan dan kelancaran. Tapi, tak sedikit ada berbagai catatan dan evaluasi. Banyak juga yang bisa menjadi bahan permenungan. Buku ini bagian dari catatan evaluasi dan permenungan. Semoga buku ini bermanfaat. Selamat membaca.

Semarang, 8 November 2019

M. Rofiuddin (Komisoner Bawaslu Jawa Tengah 2018-2023)

- ix -

PEMILIHAN Umum (pemilu) 2019 merupakan Pemilu serentak pertama kalinya di Indonesia, di mana Pemilihan Calon Legislatif dan Calon Presiden dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Pemilu 2019 juga merupakan tantangan pertama yang harus dihadapi dan dilewati oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah terbentuk. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menguatkan kelembagaan Bawaslu di mana Bawaslu Kabupaten/Kota harus dibentuk dan dipermanenkan.

Tanggal 15 Agustus 2018, secara resmi Komisioner Bawaslu Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia dilantik. Dalam pelantikannya, Abhan ketua Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan “Pemilu tidak cukup dengan hanya terseleggara saja tetapi harus terselenggara secara berintegritas, dengan memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil berkepastian hukum, tertib, terbuka proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien”.

Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan (Periode 2018-2023)

SAMBUTAN

SAMBUTAN

- x -

Dalam melaksanakan pesan Ketua Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten Grobogan berupaya penuh menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari kewenangannya, Bawaslu Kabupaten/ Kota memiliki tiga kewenangan besar yaitu kewenangan pengawasan, kewenangan penindakan pelanggaran dan kewenangan untuk mengadili. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Grobogan mencatat sebanyak 132 kegiatan pencegahan, menindak 2 dugaan pelanggaran politik uang dan menangani 1 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran administrasi. Tentu masih banyak lagi cerita maupun peristiwa dalam Pengawasan Pemilu di Grobogan. Mulai dari pengawasan Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Logistik, Pemungutan dan Rekap Suara maupun Pengawasan non Tahapan pada Pemilu 2019.

Sebagai pertanggungjawaban publik dengan usainya Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Grobogan menorehkan tinta dalam sebuah karya buku ini. Pemilu memang telah berakhir, namun Bawaslu Kabupaten Grobogan terus dan terus berupaya mensosialisasikan kepada stakeholder dan masyarakat. Aturan main yang tegas dan hasil pengawasan sebagai refleksi songsong Pilkada 2020 akan menjadikan kelembagaan Bawaslu Kabupaten semakin kuat. Tentu karya buku ini diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat luas tentang Bawaslu. Bahwa sesuai dengan Slogan Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”, Bawaslu Kabupaten Grobogan merangkul dan mengajak pada seluruh masyarakat untuk menjadi Pengawas Partisipatif Pemilu.

Akhirnya, saya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan periode 2018-2023 menghimbau pada stakeholder dan masyarakat luas untuk dapat membaca buku karya kami yang ditulis oleh

SAMBUTAN

- xi -

Komisioner maupun staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan. semua yang menjadi tulisan merupakan peristiwa yang kami alami ketika melakukan pengawasan Pemilu 2019. Inilah dedikasi dan kontribusi Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Terima kasih kepada Pimpinan Bawaslu Jateng atas arahannya dan kepada seluruh pihak yang telah membantu. Selamat membaca.

Grobogan, 8 November 2019

Fitria Nita Witanti(Ketua Bawaslu Kab. Grobogan Periode 2018-2023)

SAMBUTAN

- xii -

- xiii -

ALHAMDULILLAH puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas berkah karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku pengawasan Bawaslu Kabupaten Grobogan. Banyak cerita mewarnai penulisan buku ini. Suka, duka, kami rasakan bersama. Beberapa kendala datang menghadang. Misalnya keterbatasan kemampuan menulis, mengingat belum banyak pengalaman teman-teman dalam membuat tulisan. Akan tetapi dengan tekad membara dan semangat yang menggelora, kendala yang ada tidak menjadi penghalang dan dapat kami lalui, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buku dengan judul “Memoar Pengawasan Pemilu Serentak” disusun untuk menjadi pengingat tentang apa yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam melakukan pengawasan pemilihan umum (pemilu) 2019 yang lalu. Kiprah Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam menegakkan keadilan pemilu dituangkan secara lengkap. Kewenangan Bawaslu Kabupaten

PENGANTAR

PENGANTAR

- xiv -- xiv -

Grobogan yang begitu “Dahsyat” dalam penanganan pelanggaran administrasi di mana outputnya berupa putusan, tidak lagi rekomendasi menjadi penyempurna isi buku. Isi buku juga mengulas tuntas tentang pemilu serentak yang begitu menghentak. Pemilu yang untuk pertama kali diselenggarakan secara bersamaan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta sekaligus memilih anggota legislatif. Pemilu yang begitu menyita waktu, menguras tenaga, biaya, bahkan mengorbankan nyawa dari para penyelenggara. Serangkaian tahapan pemilu dari awal sampai akhir ditulis secara runtut dalam buku ini. Pemakaian kalimat yang dipakai cukup sederhana, agar pembaca mudah dalam memahami isi buku.

Dengan penyusunan buku, Bawaslu Kabupaten Grobogan berharap agar masyarakat umum lebih mengenal dan mengetahui tugas dan kewajibannya sebagai pengawas pemilu. Pemilu tidak akan sempurna tanpa pengawas di dalamnya. Penyusunan buku diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas akan arti penting pemilu bermartabat. Tidak ada artinya kemenangan dalam pemilu apabila diwarnai pelanggaran dan kecurangan. Semua harus berjalan sesuai ketentuan. Peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pemilih harus berkomitmen sama, agar pemilu berjalan sesuai azas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Jika pemilu berjalan sebagaimana mestinya, tentu akan terwujud pemilu yang bermartabat

Akhirnya kami menyadari keberhasilan menyelesaikan buku ini tidak lepas dari perhatian dan bantuan banyak pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya teman-teman yang telah bekerja keras dalam penyusunan buku. Tidak lupa terima kasih tak terhingga kami

PENGANTAR

- xv -- xv -

sampaikan kepada seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Penulis

Moh. Syahirul Alim

- xvi -- xvi -

Prolog; Catatan Sejarah Pengawas Pemilu___________vSambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan (Periode 2018-2023)________xKata Pengantar________xii

Peran Urgen Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu M. Syahirul Alim_________1Aku, Perempuan dan Pengawas Pemilu Fitria Nita Witanti________7Pemilih Milenial yang Fenomenal M. Syahirul Alim_______15Temuan dari Desa Tarub Desi Ari Hartanta________35Etika Pengawas Pemilu M. Syahirul Alim________55Logistik Dalam Pemilu Moh. Shohibul Mujib A.A_________61Mewujudkan Pilkada yang Demokratis dan Berintegritas Agus Purnama________65Saksi Peserta Pemilu Menjadi Saksi Sejarah Fitria Nita Witanti_______71

DAFTAR ISI

Daftar Is i

- xvii -- xvii -

Mata Bangsa Maya Reizita Prinkhasari_______75Serba Serbi Daftar Pemilih Ryan Puspita Anggraini _______85Menunggumu Indri Hapsari Sugiarto______93Burung Terbang, Jerat Hukum Melayang Gilang Bagaskara_______99Lemahnya Jeratan Politik Uang Yudhi Atmaja_______115Aku dan Bawaslu Wahyu Hasta Ariwidya_______121Misteri Dibalik Tumpukan Kardus Alif Adibatul Lathifah_______127Mengasah Ujung Tombak Bawaslu Betari Maulida Nastiti_____136Patroli Menjaga Hak Pilihmu Esti Dwi Puspitasari______147Mengawal Menuju Kursimu Ryan Puspita Anggraini_______151Ketuk Palu Perdana Bawasluku Octaviani Putri Irawati______161Optimalisasi Fungsi Ganda Kewenangan Bawaslu Muhammad Zainal Mawahib_______177Urgensi Proaktif Pengawas Partisipatif Eko Budiono_______185Prinsip Pengawas Partisipan Di Dalam Pemilu Itu... Tri Agus Utomo_______191

Tentang Penulis________196

Daftar Is i

- xviii -

- 1 -

Mengenal Bawaslu

BADAN Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memiliki tugas utama mengawasi pelaksaanan Pemilihan Umum di negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melakukan pengawasan Pemilu, Bawaslu memiliki jajaran di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain berwenang melakukan penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

PERAN URGEN BAWASLU DALAM SENGKETA

PROSES PEMILU

Moh. Syahirul Alim

Peran Urgen Bawaslu Dalam S engketa Proses Pemilu

- 2 -

Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”. Selanjutnya dalam ayat (4) menyebutkan: “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”.

Pengertian Sengketa Proses Pemilu Dan Penyelesaiannya Sesuai ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu, dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dari ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dapat kita lihat obyek sengketa proses pemilu berupa Surat Keputusan (SK) KPU, yang dikeluarkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Terkait obyek sengketa proses pemilu, Bawaslu RI membuat terobosan dengan memasukkan Berita Acara (BA) dari KPU sebagai tambahan obyek sengketa.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”.

Berikutnya Pasal 4 ayat (1) huruf c Perbawaslu 18 Tahun 2017, “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU

Moh. Syahirul Al im

- 3 -

Kabupaten/Kota”. Meski tidak disebut dalam Undang-Undang Pemilu, masuknya Berita Acara (BA) dari KPU sebagai obyek sengketa di Bawaslu tentu bukan tanpa alasan.

Hal ini, jelas untuk mempermudah pemohon sengketa di Bawaslu, karena tidak jarang dalam pengajuan sengketa, pemohon kesulitan melampirkan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan KPU, karena pemohon hanya mempunyai Berita Acara (BA) yang menjadi dasar dikeluarkannya SK KPU.

Pemohon dalam sengketa proses pemilu, yakni peserta pemilu yang terdiri atas perorangan, partai politik, maupun calon legislatif, yang merasa produk KPU berupa SK atau BA merugikan kepentingan mereka. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, selaku pihak yang mengeluarkan SK atau Berita Acara tentu akan menjadi Termohon dalam sengketa yang diajukan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dari sini dapat diambil kesimpulan, sengketa proses pemilu bisa diajukan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila KPU mengeluarkan produk berupa Surat Keputusan dan/atau Berita Acara yang dianggap merugikan peserta pemilu.

Sesuai ketentuan pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan menerima, mengkaji, dan mempertemukan pihak yang bersengketa, untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah, dan mufakat.

Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Adjudikasi yang

- 4 -

dijalankan Bawaslu dalam sengketa proses pemilu sama persis dengan proses persidangan oleh badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu dimulai dengan agenda pembacaan permohonan, jawaban termohon, pembuktian, kesimpulan, dan putusan.

Perlu diketahui, sesuai ketentuan Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan pasangan calon.

Selanjutnya dalam ayat (2), apabila penyelesaian Bawaslu sebagaimana ayat (1) tidak diterima oleh para pihak, maka dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Dengan kewenangan Bawaslu Berserta jajarannya yang begitu strategis dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, tentu sudah menjadi kewajiban bagi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk selalu meningkatkan kapasitas, mengingat mereka akan bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi, dan berperan sebagai “Hakim” dalam adjudikasi.

Agar memiliki kemampuan sebagai mediator, dan “Hakim” dalam adjudikasi, sudah menjadi kewajiban bagi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, untuk mendapat bimbingan dan pelatihan langsung dari mediator professional, dan hakim dari lingkungan peradilan, dan semestinya harus dilakukan terus menerus, sampai memiliki kemampuan yang betul-betul mumpuni, dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diajukan peserta pemilu, agar dapat menghasilkan putusan yang baik dan benar, serta dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.


- 5 -

Kalau kita lihat lebih jauh lagi di Kabupaten Grobogan selama berlangsungnya tahapan pemilu 2019, tidak ada satupun sengketa proses pemilu yang diajukan di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Hal ini bisa dimengerti mengingat upaya pencegahan, maupun sosialisasi regulasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Grobogan terhadap peserta pemilu, telah dilakukan secara terus menerus, maksimal, dan professional, sehingga mereka dapat memahami dan mematuhi semua regulasi yang ada.

Moh. Syahirul Al im

- 6 -


- 7 -

AKU adalah perempuan. Satu tahun sudah aku mengemban tugas sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Grobogan. Ya, aku bersama 4 teman lainnya dari Grobogan dilantik tanggal 15 Agustus 2018 di Hotel Bidakara Jakarta. Masih ingat betul kebaya putih yang kukenakan saat aku diambil sumpah dan janji bersama 1913 komisioner lainnya se-Indonesia. Haru rasa kala itu. Menjadi bagian dari pelaku demokrasi bangsa yang banyak diminati orang.

Tak banyak perempuan di Bidakara kala itu. Aku adalah satu-satunya komisioner perempuan dari Grobogan. Dalam sejarah, akulah perempuan pertama yang ada di Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan. Aku berada dalam angka 320 komisioner perempuan tingkat Kabupaten se-Indonesia. Artinya jika dibandingkan dengan 1914, belum memenuhi 30% kuota perempuan. Miris menurutku sebagai kaum perempuan.

Tentu bercerita tentang Bawaslu Kabupaten tak lepas dari Lembaga Panitia Pengawas (Panwas) kabupaten yang sebelumnya

AKU, PEREMPUAN DAN PENGAWAS PEMILU

Fitria Nita Witanti

Aku, Perempuan Dan Pengawas Pemilu

- 8 -

adalah Lembaga ad-hoc di Kabupaten. Hingga sampai pada Undang-Undang tentang Pemilu diketok yaitu UU No 7 Tahun 2017, Panwas kabupaten berubah menjadi Lembaga permanen Badan Pengawas Pemilu.

Pengalamanku belum banyak dalam kepemiluan. Bekalku menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tahun 2015 masih minim, namun tekadku sangat kuat. “Bismillah, Aku harus bisa” gumamku saat itu ketika melihat ada pendaftaran Panwas Kabupaten. Tahun 2017 ku beranikan diri untuk mendaftar Panitia Pengawas Kabupaten. Akhirnya 3 terpilih sebagai komisioner Panwaskab Grobogan saat itu, satu diantaranya adalah aku.

26 Agustus 2017 aku resmi dilantik menjadi Panwas Kabupaten. Aku jalani hari-hari dalam tugas yang berbeda dengan sebelumnya. Tentu membutuhkan waktu dan pemikiran untuk bisa beradaptasi. Yang semula aku berhadapan dengan mahasiswa kini aku harus berhadapan dengan partai politik. Ya.. aku nikmati dan aku cintai apapun tugas yang aku emban, semangatku sampai saat ini.

Divisi yang kuampu adalah divisi yang menurut orang adalah ruhnya Pengawasan. Aku mengampu divisi Pengawasan, Hubungan antar Lembaga dan Hubungan antar masyarakat. Tentu pengalaman baru dan hal baru namun keoptimisanku dalam belajar dan membaca regulasi tak membuat tugasku menjadi berat. Sampai pada akhirnya aku menjadi dan terpilih kembali sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten di tahun 2018.

Pleno pertama di tahun 2018 sejak pelantikan anggota Bawaslu adalah pemilihan ketua. Garis Tuhan bahwa aku akhirnya terpillih sebagai leader-nya. Antara percaya dan tidak percaya namun 5 tahun itulah menjadi tanggung jawabku. “Ini tantangan”, itulah yang terbersit kala itu.

Fitr ia Nita Witant i

- 9 -

Perempuan dan menjadi pemimpin tentu tidak mudah. Namun aku kuatkan dalam diri bahwa “setiap kita adalah pemimpin, dan kelak akan dipertanyakan kepemimpinannya”. Ku semangati diri bahwa ada perempuan lain di luar sana yang juga sukses menjadi pemimpin. Di Jawa Tengah terdapat 5 perempuan pengawas Pemilu yang sekaligus sebagai ketua.

Aku mencoba menata diri dan menata Lembaga. Beban ketika aku dan teman-teman adalah pelaku pertama dalam sejarah Bawaslu Kabupaten Grobogan. Bagaimana tidak? Aku dan 4 orang temanku adalah komisioner yang pertama kalinya dalam Lembaga Pengawas Pemilu di Kabupaten yang telah permanen.

Beberapa program mulai kami susun di Lembaga tercintaku. Kultur budaya kerja yang dibangun di Bawaslu, mulai dari apel pagi setiap senin dilanjut dengan breafing bersama. Sekedar bercengkerama atau mendiskusikan hal penting dalam proses tahapan bersama teman komisioner juga teman-teman sekretariat. Hari Jumat yang segar bugar dengan berolahraga bersama. Sesekali keluar kantor mencari inspirasi bersama teman-teman komisioner dan staff juga dilakukan.

Dalam beberapa moment, teman staff diajak bergumul di dalam diskusi hangat. Mbak Ryan, salah satu staff yang sejak awal mendampingi dan membantu laporan pengawasanku mulai dari Pilkada. Mas Yudi yang kemudian membantuku membuat keterangan di masa akhir adanya PHPU. Mas Anjar yang sudah tidak asing dengan ke-IT-annya, Mbak Alif dengan jurnalisnya sangat membantuku dalam mempublish kinerja Bawaslu. Dan tentu semua staff yang telah supporting dalam pengawasan dan pelaporan.

*******

- 10 -

Dalam kurun satu tahun di Bawaslu tentu banyak rintang menghadang dalam memimpin Lembaga. Semuanya tak kendorkan semangatku sampai saat ini untuk melaluinya. Mulai dari pengawasan tahapan Daftar Pemilih, pencalonan, kampanye, logistik, pungut hitung dan rekap sampai dengan penetapan.

Empat kali surat rekom Daftar Pemilih Tetap (DPT) aku tanda tangani. 8 September 2018 menjadi awal kami berkirim surat ke KPU. Mbak Ryan Staff Bawaslu yang jago IT menemukan adanya potensi pemilih ganda sejumlah 1028 pemilih, yang meninggal 449, pindah domisili 95 pemilih. Dalam surat pertama, kami menunggu balasan dari KPU namun ternyata nihil.

Hingga sampai surat ke dua di bulan Nopember, ketiga Januari 2019 dan keempat di bulan Februari 2019. Jumlah rekomendasi yang dikirim ke KPU pemilih ganda 1686, pindah domisili 482, meninggal 1990, anggota TNI 9, anggota Polri 6, data invalid 12. Bawaslu yang kala itu memiliki Panwas di tingkat Kecamatan meminta kepada jajarannya untuk koordinasi dengan PPK di masing-masing kecamatan. Alhasil rekomendasi yang kami kirim ditindaklanjuti oleh KPU.

Pada tahap pencalonan, aku dan teman-teman kembali membuka mata lebar dalam pengawasan. 17 partai politik yang mendaftar di KPU Grobogan, 16 yang dinyatakan lolos. Sekali lagi aku agak tercengang sampai dengan hasil akhir. Hasil analisa Bawaslu Grobogan, 44% pengurus partai politik yang memenuhi kuota perempuan sedangkan 50%nya tidak memenuhi karena 1 partai politik tidak mendaftar di Grobogan. Lagi-lagi perempuan tidak memenuhi kuota 30% di dalam kancah demokrasi.

Tahapan kampanye lebih mendramatisir dalam cerita perjalananku di Bawaslu. Sepertinya tidaklah beda antara kaum Hawa dan kaum Adam dalam tahapan ini. Berkeliling ke seluruh


- 11 -

wilayah kabupaten untuk memastikan bahwa tidak ada APK yang melanggar. Untunglah kami memiliki Panwas Kecamatan juga Panwas desa yang sigap dan cekatan. Mereka membantu tugas Bawaslu dalam menegakkan peraturan. Dapat dibayangkan, selama Pemilu terdapat 21.633 buah baliho yang kami tertibkan, 1.490 spanduk, 84 umbul-umbul, 4.429 bendera, dan 625 pamflet. Fantastis kan? Grobogan masuk dalam 5 terbesar di Jawa Tengah dalam penertiban APK.

Masa menjelang pemungutan suara, aku dan teman-teman yang lainnya awas lagi dalam melakukan pengawasan. Pencegahan terus kami optimalkan. Terbukti ketika kami awasi Gudang logistic KPU yang kurang representative. Aku kembali tanda tangan dalam surat Bawaslu yang dikirim ke KPU, memberikan himbauan tentang kondisi Gudang KPU. Diarrrr… kejadian, Gudang KPU terkena banjir. Beberapa formulir basah dan tidak dapat digunakan. Akhirnya KPU meminta dikirim ulang logistik yang tidak dapat digunakan.

Kembali perempuanku dipertaruhkan saat tahapan Pemungutan Suara dan proses rekap. Coblosan kali ini tentu sangat berbeda dengan sebelumnya, bagaimana tidak? 5 surat suara dalam sekali coblos. Siang menjadi malam, malam seperti siang begitulah kira-kira yang cocok menggambarkan. Penyelenggara pemilu tak kenal lelah dan waktu dalam tahapan ini. Tak ayal, banyak penyelenggara pemilu yang sakit bahkan meninggal dunia. Aku dan teman-teman kembali berkeliling wilayah Grobogan untuk memastikan kondisi di bawah tidak ada permasalahan.

Tak banyak permasalahan berarti dalam proses penghitungan dan rekap suara. Ini dimungkinkan preventif yang kami lakukan sangat optimal. Kami aktif berkoordinasi dengan teman-teman penyelenggara pemilu teknis dan stakeholder menjelang


- 12 -

pemungutan dan rekap suara. Meskipun demikian, terdapat 2 penghitungan suara ulang di TPS sebanyak 2 TPS dan 13 di tingkat PPK.

Di akhir pengawasanku dalam Pemilu bulan Agustus 2019. Sampailah pada pengawasan penetapan anggota DPRD terpilih di kabupaten Grobogan. Kembali aku mlongo. Dari DCT 239 orang perempuan dan 337 orang laki-laki, calon anggota DPRD terpilih 44 diantaranya adalah laki-laki dan 6 perempuan. Ini artinya bahwa kuota perempuan pada tataran kursi DPRD di Grobogan belum terpenuhi. Analisa Bawaslu Grobogan, 58% petahana dan 42% new comer.

Keprihatinanku pada tataran demokrasi dalam kuota perempuan tak menyurutkan semangatku. Tentu dalam negara demokrasi, pengakuan perempuan atas dasar prinsip persamaan derajad dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik menjadi penting terutama dalam posisi pengambilan keputusan. Peran serta perempuan dalam segala aktivitas dan pengambilan keputusan adalah bentuk emansipasi dan demokrasi nyata. Hal tersebut sebagai bentuk upaya perempuan untuk mendapatkan hak politik, kesetaraan dan persamaan derajat.

Semangatku akhirnya terkobar kembali dalam acara yang diadakan oleh Bawaslu RI “Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu se-Indonesia” pada tanggal 31 Agustus-1 September 2019 di Jakarta. 362 Pengawas Pemilu Perempuan se Indonesia hadir dalam acara tersebut. Aku menjadi salah satu diantara mereka.

Amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu untuk memperhatikan 30% kuota perempuan. Hal tersebut yang mendorong Bawaslu RI untuk mengagendakan acara konsolidasi perempuan Pengawas Pemilu Se-Indonesia. Ke depan Bawaslu


- 13 -

berupaya memenuhi kuota perempuan pengawas Pemilu dengan pertimbangan berbagai aspek sesuai dengan amanah Undang-Undang.

Aku dan tentunya perempuan-perempuan lainnya mengharapkan kuota perempuan dalam kancah Pengawas Pemilu terpenuhi sesuai dengan amanh Undang-Undang 7 tahun 2017. Tidak ada bias gender dalam aspek penyelenggaran pemilu. Semoga ke de depan terdapat review regulasi internal tentang tata kelola dan pengorganisasian yang masih bias gender, pengarusutamaan gender dalam penganggaran, program kerja, dan penguatan kapasitas pengawas pemilu dan terdapat rancangan pengawasan partisipatif berperspektif gender.

“TIDAK ADA DEMOKRASI TANPA PEREMPUAN, TIDAK ADA PEMILU ADIL DAN BERINTEGRITAS

TANPA PARTISIPASI PEREMPUAN”


- 14 -


- 15 -

Jumat, 1 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB

PAGI yang cerah, sinar mentari merekah, biru langit terlihat bersih dan indah. Aku bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Grobogan Fitria Nita Witanti, anggota merangkap Kordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Desi Ari Hartanta duduk dalam mobil warna hitam bertuliskan Bawaslu. Tak ketinggalan Ryan Puspita, Gilang Bagaskara, dan Sulistyono turut mendampingi. Mereka bertiga staf yang sehari-hari bertugas di Bawaslu Grobogan.

Mobil kujalankan pelan, menikmati perjalanan. Canda tawa penuh kegembiraan mewarnai perjalanan. Hanya satu tempat yang menjadi tujuan, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Purwodadi yang ada di jalan R Suprapto Nomor 82 Purwodadi Grobogan. Aku datang untuk memperkenalkan lembagaku agar lebih dikenal mereka, para generasi penerus bangsa. Tema yang

Moh. Syahirul Alim

PEMILIH MILLENIAL YANG FENOMENAL

Pemil ih Mi l lenia l Yang Fenomenal

- 16 -

aku usung sederhana namun mengena, yakni “Bawaslu Goes to School”.

Ada 13 (tiga belas) SMA di Purwodadi yang akan menjadi sasaran perkenalan, dan SMA 1 Purwodadi yang pertama kali menjadi tujuan. Sebagai lembaga baru, tentu aku harus banyak mengenalkan agar banyak yang peduli dan mencintai. Pepatah bilang “Tak kenal, maka tak sayang”. Selain mengenalkan diri ada misi lain yang menjadi tujuan, yakni mengajak para generasi muda penerus bangsa untuk peduli dengan keberlangsungan demokrasi di negeri ini.

Telah kita ketahui bersama, manifestasi dari demokrasi bangsa Indonesia berupa Pemilihan Umum (Pemilu). Pelaksanaan Pemilu atau pesta demokrasi tidak boleh hanya sekedar prosedural, namun harus betul-betul berjalan sesuai azas langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil ( Jurdil) agar menghasilkan Pemilu yang bermartabat.

Waktu 15 (lima belas menit) bagai satu menit. Perjalanan terasa sangat singkat. Pukul 08.15 WIB roda mobil sempurna menapak di halaman SMA 1 Purwodadi. Mobil kuhentikan dan parkir di bawah pohon yang rimbun. Hampir bersamaan kami turun dari mobil. Dengan wajah ceria dan senyum yang terus mengembang kami melangkah beriringan. Saat melangkah tatapan mataku dibuat kagum dan terkesima oleh kebersihan dan keindahan gedung sekolah. “Betul-betul sekolah yang indah”, ucapku dalam hati.

Ruang aula tujuan utama. Setelah sampai, nampak ratusan wajah tak berdosa, para pemilih pemula siswa kelas XII, pria wanita mengenakan seragam pramuka, nampak seksama, duduk bersila di lantai aula dengan semangat menggebu, menunggu kedatanganku dan kawan dari Bawaslu Grobogan.

Moh. Syahirul Al im

- 17 -

Rupanya mereka berkumpul di ruang aula sejak pukul 08.00 WIB karena sehari sebelumnya mendapat pengumuman dari salah seorang guru, bahwa hari Jumat 1 Februari 2019 SMA 1 Purwodadi akan kedatangan tamu dari Bawaslu Grobogan yang akan mengenalkan lembaga dan tugasnya.

Sejenak sebelum acara dimulai, Gilang Bagaskara membagikan kertas yang berisi daftar hadir untuk diisi nama, kelas, dan tanda tangan. Staf lain, Sulistyono dengan dibantu 2 orang siswa sibuk memasang backdrop yang telah dipersiapkan sebelumnya di tembok belakang aula. Backdrop itu memuat tulisan “Bawaslu Goes to School, Mewujudkan Pemilu Bermartabat Bersama Generasi Millenial”.

Sementara Ryan Puspita menyiapkan laptop dan mencoba menghubungkan dengan layar proyektor yang terpampang di hadapan ratusan siswa. Setelah semua siap, Ryan Puspita selaku operator dan pembawa acara mengumumkan acara akan segera dimulai. Peserta pun sangat-sangat siap dan antusias untuk menerima materi yang ingin disampaikan.

Fitria Nita Witanti yang semula duduk di belakang meja, berdiri tegap dan tepat di hadapan mereka. Jemari kanan memegang mikrofon, membuka acara dengan perkenalan. “Selamat pagi, assalamualaikum” kalimat pertama yang terucap darinya. Serentak seluruh siswa dengan suara menggema membalas dengan kalimat “Waalaikumsalam “.

Perkenalan diawali tentang lembaga kami yakni Bawaslu Grobogan. Fitria Nita Witanti menjelaskan Bawaslu Grobogan semula bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, kelembagaannya bersifat Ad hoc. Adapun susunan keanggotannya terdiri dari tiga orang. Namun berdasar

- 18 -

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu berubah menjadi Bawaslu dan bersifat tetap dengan jumlah anggota lima orang.

Tak ketinggalan disampaikan pula mengenai tugas dan kewajiban Bawaslu Grobogan, yakni mengawasi jalannya Pemilu di wilayah Kabupaten Grobogan. Sementara Fitria Nita Nitanti memberi materi, aku duduk di kursi plastik warna biru di belakang meja kayu. Sepasang bola mataku tak lepas memandang mereka. Semua siswa pria terlihat tampan dan yang perempuan nampak cantik. Sorot mata mereka terlihat polos dan lugu. Raut wajah mereka bagai tak berdosa. Melihat semua itu membuatku teringat masa muda.

Fitria Nita Witanti melanjutkan acara perkenalan dengan menyebut nama kami satu persatu. Namaku pertama kali disebut, dan aku pun berdiri. Kulambaikan sepuluh jari ke arah mereka sambil memberi senyum yang paling manis. Berikutnya Fitria Nita Witanti menyebut nama Desi Ari Hartanta, Ryan Puspita, Gilang Bagaskara, dan terakhir Sulistyono.

Setelah acara perkenalan selesai Fitria Nita Witantanti kembali duduk di kursi belakang meja berhadapan dengan ratusan siswa yang terlihat makin bersemangat, seakan tak sabar menunggu acara berikutnya. Aku berdiri, kursi kutinggalkan, dan melangkah ke depan ketika namaku disebut pembawa acara.

Dengan tenang dan penuh percaya diri kusapa siswa yang masih setia duduk di keramik aula. Tak lupa seulas senyum kuberikan kepada mereka. Suaraku menggelegar agar semangat mereka makin terbakar ketika berteriak dengan ucapan “Masih Semangat??”, jawaban mereka sungguh membara dalam meneriakkan “Semangat”. Mendengar itu aku menggangguk patah-patah.

Sesaat kemudian aku menyampaikan bahwa sebentar lagi tepatnya Rabu 17 April 2019, bangsa kita akan melaksanakan


- 19 -

hajat besar berupa Pemilihan Umum (Pemilu). Pertama kali dalam sejarah, Pemilu 2019 diadakan secara serentak. Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota akan dipilih secara serentak atau bersamaan.

Dengan usia mereka yang menginjak 17 (tujuh belas) tahun, Pemilu 2019 jadi momentum pertama dalam memberikan hak suara. Tak heran mereka terlihat sangat antusias dan berapi-api menyimak materi. Jarum jam tangan menunjuk pukul 08.30 WIB, saat aku mengawali penjelasan. Dengan intonasi pelan namun lantang, aku jelaskan bahwa saat ini tahapan Pemilu 2019 telah masuk masa kampanye.

Kampanye Pemilu 2019 berjalan teramat panjang, kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Kampanye mulai dilaksanakan tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019. Masa kampanye berakhir tiga hari sebelum masuk hari tenang. Dalam masa kampanye, semua peserta pemilu bebas menawarkan visi, misi, dan/atau program dengan tujuan calon pemilih tertarik dan akhirnya mencoblos gambar mereka saat berada di bilik suara.

Sejenak kuhentikan penjelasan, menatap wajah ratusan siswa di hadapanku. Sedikit pun tak nampak kebingungan memancar dari raut muka mereka. Usai mengambil nafas panjang, materi kembali kulanjutkan. Masih dengan tempo perlahan namun lantang aku sampaikan dalam masa kampanye sering terjadi pelanggaran, meski rambu-rambu yang harus ditaati sudah ada dan sangat jelas.

Rambu-rambu itu ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP, maupun

Moh. Syahirul Al im

- 20 -

peserta Pemilu 2019. Aku tegaskan dalam Undang-Undang Pemilu, ada larangan yang harus dipatuhi semua peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye.

Dengan menatap layar proyektor yang terpampang dihadapan mereka, aku perlihatkan ketentuan Pasal tentang larangan kampanye yakni Pasal 280 ayat (1) huruf h. Bunyi lengkap Pasal ini, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

Sejenak penjelasan kuhentikan dan bertanya kepada mereka, “ada yang ingin ditanyakan”?. Terlihat salah satu siswa perempuan memakai jilbab warna coklat, duduk di baris depan sebelah utara berdiri mengacungkan jari kanan. Dengan sigap Gilang Bagaskara berlari, mendekat, dan memberikan mikrofon kepadanya. Mikrofon diterima, tangan kanan menggenggam sempurna.

Sebelum melanjutkan kalimatnya, aku menyuruh maju dan berdiri di sampingku. Dengan segera gadis itu melangkah, mendekat, dan berdiri tepat di sampingku. Kulihat tubuhnya sedikit gemuk, namun tidak mengurangi kecantikan wajahnya. Tak berselang lama ia menyebut nama dan kelas lalu bertanya, “sanksinya apa pak bagi orang yang melakukan kampanye di tempat pendidikan?”.

Mendengar pertanyaan itu, spontan aku memuji “Pertanyaan yang sangat bagus sekali”. Aku melanjutkan, “ini bukti kalau adik-adik semua memperhatikan”. Kemudian semua pasang mata aku ajak kembali melihat ke layar proyektor. Sementara Ryan Puspita dengan cekatan membuka ketentuan pasal 512 Undang-Undang Pemilu yang sudah sangat dihafal.

Dengan mata tak berkedip, kemudian kubacakan dengan tegas “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu


- 21 -

sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Nampak sorot mata kaget dari gadis di sampingku, entah apa yang ada dalam benaknya. Sejenak kemudian terlontar pertanyaan dari bibirku “kamu sudah paham?”, “sudah paham pak”, jawabnya. Sambil tangan kanan mengusap pelipis yang tak berkeringat kembali dia berkata, “ternyata sanksi bagi yang kampanye di sekolah berat ya pak”.

Aku mengangguk, membenarkan ucapannya, dan berkata “sudah menjadi kewajiban peserta Pemilu untuk patuh dan taat aturan, dan kalau melanggar tentu akan dikenakan sanksi yang berat untuk membuat efek jera”. Setelah paham, kulihat ia menjulurkan tangan kanan untuk mengajak salaman, mengucapkan terima kasih, dan menyerahkan mikrofon yang sejak tadi di genggamnya.

Dengan wajah berseri ia melangkah ke tempat semula, kembali duduk bersila di lantai aula sedikit berdesakan dengan teman di sebelahnya. Aku masih berdiri tegap di hadapan ratusan siswa. Kembali kuamati wajah-wajah mereka. Wajah yang terlihat polos, tenang, dan damai. Nampak kecerdasan memancar dari wajah mereka. Sejenak kemudian kulanjutkan materi tentang larangan kampanye di sekolah.

Sembari kedua tangan membetulkan peci yang terasa miring, aku menyampaikan tugas dan kewajiban Bawaslu Grobogan tidak akan berjalan maksimal tanpa partisipasi pengawasan dari masyarakat. Hal ini disebabkan anggotanya hanya 5 (lima) orang, kemudian di tingkat Kecamatan pengawas Pemilu ada 3 (tiga)

Moh. Syahirul Al im

- 22 -

orang, dan di Desa atau Kelurahan, masing-masing hanya 1 (satu) orang pengawas Pemilu.

Dengan keterbatasan jumlah pengawas Pemilu, tentu pengawasan yang dilakukan tidak akan berjalan maksimal. Wilayah Kabupaten Grobogan sangat luas, terdapat 19 Kecamatan, 7 Kelurahan, dan 273 Desa. Untuk itu masyarakat luas harus ikut aktif melakukan pengawasan, tidak terkecuali para pelajar. Karena alasan itulah, aku datang ke sekolah untuk mengajak generasi millenial siswa kelas XII bersama-sama mewujudkan Pemilu yang bermartabat tanpa diwarnai banyak pelanggaran dan kecurangan.

“Sangat mudah dan sederhana dalam melakukan pengawasan, adik-adik cukup mengawasi lingkungan sekolah sendiri”, begitu ucapku. Apabila ada peserta Pemilu datang, aku minta mereka segera menelepon atau berkirim WhatsApp. Mendengar itu, Ryan Puspita menampilkan deretan nomor telepon anggota Bawaslu Grobogan yang terus menyala 24 (dua puluh empat) jam untuk menerima laporan pelanggaran Pemilu.

Jarum jam di tembok aula terus berdetak, waktu semakin beranjak. Tepat pukul 09.00 WIB aku melanjutkan penjelasan. Sepasang bola mataku menatap ke arah mereka, ratusan siswa yang masih setia memenuhi ruang aula. Saat itu suasana sedikit gaduh, ada yang bicara, ada yang canda tawa, duduk bersila, ada yang duduk sambil melipat kaki, dan jari kiri sibuk menggarut keramik aula dengan ujung pena.

Suaraku terdengar berwibawa saat berkata “Boleh santai tapi serius” mendengar itu sontak mereka diam, hening, dan kembali menatapku. Saat aku melanjutkan pembicaraan, terlihat sorot mata mereka sedikit tegang, dahi berkerut, dan membisu. Seakan sedikit pun tidak mau melewatkan


- 23 -

penjelasanku. Aku sampaikan kepada ratusan siswa, selain larangan kampanye di sekolah ada juga larangan memberikan uang kepada calon pemilih atau lebih dikenal dengan politik uang.

Politik uang sungguh merusak bangsa. Politik uang membuat rakyat terhina. Politik uang menjadi racun demokrasi. Politik uang membuat korupsi tumbuh subur di negeri ini. Suara rakyat terbeli, terbuai janji, dan tiada lagi harga diri. Mau jadi apa negeri ini. Aku menarik nafas panjang saat melanjutkan penjelasan. Kulihat mereka masih seksama dan tak bergeming dari duduknya.

Aku menyampaikan, Bawaslu Grobogan selama ini tiada henti melakukan sosialisasi regulasi tentang larangan politik uang. Kaum pinggiran, perkotaan, pelajar, mahasiswa, tua, muda, organisasi masa, semua tak terlewatkan. Namun jauh bumi, jauh langit. Masih banyak masyarakat di sekitar kita yang alih-alih menolak, justru mereka berharap ada lembaran rupiah yang diberikan peserta Pemilu kepada mereka.

Aku melangkah dan lebih mendekat, saat melanjutkan penjelasan. Banyak orang di lingkungan kita yang berpikir pragmatis. Tak ada uang, tak nyoblos. Sangat sederhana, tak banyak kata. Namun kesalahan tak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Tanggung jawab paling besar justru berada di pundak partai politik, berikut calon-calon pemimpin yang ikut berkompetisi dalam Pemilu 2019.

Seharusnya sebagai calon pemimpin, mereka wajib memberi contoh yang baik. Percaya diri dan jujur, itulah yang seharusnya mereka lakukan. Pemilu dapat diibaratkan sebuah kompetisi. Selama mereka memiliki kapasitas, kualitas, dan kemampuan, tentu harus yakin dan percaya diri akan menjadi pemenang. Sebaliknya, yang tidak mempunyai kemampuan tentu akan mengalami kekalahan.

Moh. Syahirul Al im

- 24 -

Untuk kesekian kalinya, kembali aku menambahkan kalau ada peserta Pemilu yang berlaku curang dengan membeli suara rakyat agar tidak usah dipilih. Calon pemimpin yang melakukan politik uang, apabila terpilih pasti tidak akan memikirkan nasib rakyatnya. Sebaliknya, yang pertama kali dipikirkan tentu bagaimana caranya agar secepat mungkin mendapat uang sebanyak-banyaknya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat pencalonan.

Masih dengan muka serius aku berpesan sebagai generasi muda penerus bangsa, kalian semua harus berani menolak politik uang dan berani berkata “Tidak” apabila ada yang memberi. Dalam memilih, kita harus bersikap rasional, sesuai isi hati, dan bukan karena janji. Siapapun dia, kalau punya kemampuan, rekam jejak baik, tidak pernah berbuat tercela, dan tidak pernah melakukan korupsi, tentu itulah yang harus kita pilih sebagai pemimpin.

Aku menambahkan, agar politik uang tidak semakin merajalela kita semua harus berani menabuh “Genderang Perang”. Upaya menolak politik uang bisa kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Setelah itu kita mengajak tetangga dekat dan masyarakat sekitar untuk bersama menolak politik uang. Apabila keluarga kita ada yang jadi tokoh agama, tentu ajakan menolak politik uang bisa disampaikan saat acara keagamaan misalnya pengajian, tahlilan, dan yasinan.

Begitu juga bila ada orang tua kita yang jadi tokoh masyarakat, tentu akan lebih mudah menyampaikan ajakan menolak praktik kotor bernama politik uang. Budaya politik uang sangat menggurita. Menghilangkan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ibarat penyakit, sangat kronis. Harus ada komitmen bersama dari seluruh anak bangsa. Pelajar, mahasiswa, masyarakat biasa, tokoh masyarakat, tokoh agama, politikus, dan tentu mereka para calon pemimpin bangsa.

Matahari semakin meninggi, meja kuhampiri, kuraih sebotol


- 25 -

air agar tenggorokan terbasuhi. Setelah merasa segar dan terhapus dahaga di tenggorokan, aku berkata “Penjelasanku bagaimana? Bisa dipahami?” tanyaku pada mereka. Sontak mereka menjawab dengan kompak dan penuh semangat, “Bisa pak”,. “Berani menolak kalau ada yang memberi uang?” Imbuhku dalam memancing mereka mencari jawaban yang spontan. “Berani”, jawab mereka bersahutan membuat seisi ruang aula bergetar. Hatiku pun ikut bergetar.

Jawaban mereka membuatku lega, seperti air menghilangkan dahaga. Diskusi pagi makin menarik, ketika aku memberi kesempatan mereka untuk bertanya. “Ayo ada pertanyaan tidak?” tanyaku pada mereka.

“Siapa yang mau bertanya, silakan!!!”Berkata begitu, bola mataku menyapu seluruh ruang aula

melihat reaksi mereka.Tak berselang lama, dari barisan tengah nampak salah satu

siswa berdiri mengacungkan jari. Pakaian dan rambutnya terlihat sangat rapi. Kumis tipis menghiasi ketampanan dan kegagahannya. Segera aku menyuruhnya untuk maju ke depan. Dengan langkah pasti dan percaya diri siswa itu mendekat dan berdiri tepat di hadapanku. Melihat itu, Gilang Bagaskara bergegas menghampiri. Segera mikrofon diserahkan pada siswa yang ingin bertanya. Cekatan tangan itu menerima.

Sesaat berikutnya dia menyebut nama. Sorot matanya tajam menatap wajahku dan kemudian bertanya,

“Apakah larangan politik uang ada dalam Undang-Undang Pemilu”?, “Mengapa sampai sekarang masih banyak yang melakukan”?

“Larangan itu ada, bahkan sanksinya sangat jelas dan berat”.“Sanksi itu berupa pidana penjara dan denda”.

Moh. Syahirul Al im

- 26 -

“Masyarakat mau menerima uang karena merasa itu hal yang lumrah, sebagai balas budi telah memilih”, jawabku atas dua pertanyaannya.

Tanya jawab dengannya masih terus berlanjut, “pemikiran seperti itu harus dihilangkan, karena politik uang jelas dilarang, praktek seperti itu yang membuat korupsi tumbuh subur di negeri ini”, imbuhku lagi.

“Bagaimana kalau saya terima uangnya, tapi tidak memilihnya pak”?, kembali dia bertanya kepadaku.

“Kalau seperti itu berarti kamu berdosa dua kali, pertama menerima uang yang itu sebenarnya suap, dan kedua kamu ingkar janji, terima uang tapi tidak memilih”, jawabku dengan sangat tegas.

Untuk lebih meyakinkan penjelasan, aku menyuruh Ryan Puspita menampilkan ketentuan larangan politik uang. Dengan segera jari tangannya memainkan keyboard laptop di hadapannya. Dalam sekejap ketentuan larangan politik uang terpampang jelas di layar monitor. Ketentuan itu ada dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sebelum melanjutkan, aku menyuruh mereka agar tetap melihat ke depan, mendengar, dan memperhatikan. Ruang aula begitu hening dan sunyi. Dengan satu kali tarikan nafas kubacakan ketentuan itu,

1) “Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya

kepada peserta Kampanye Pemilu”.Saat ketentuan itu kubacakan, siswa yang sebelumnya berdiri di

hadapanku sedikit bergeser ke samping. Kulihat dia mengangguk tanda mengerti penjelasan yang kusampaikan. Tak berselang lama kembali dia bertanya, “sanksinya apa pak”? Tanyanya dengan penuh penasaran.

“Tadi sudah kusampaikan ,sanksi bagi pelaku politik uang itu


- 27 -

pidana”, jawabku masih dengan suara yang tegas. Untuk menghilangkan rasa penasaran atas pertanyaannya,

sejenak aku menatap Ryan Puspita. Seakan mengerti apa yang kuinginkan, jari tangannya terampil memainkan keyboard laptop di hadapannya. Dalam sekejap di layar proyektor terpampang dengan jelas ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku politik uang. Ketentuan itu ada dalam Pasal 512 Undang-Undang Pemilu yang tidak asing lagi bagi dirinya.

Dengan sorot mata tajam dan masih tetap berdiri dihadapan ratusan siswa, suaraku terdengar lantang saat membacakan ketentuan “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Aku sempat melirik siswa gagah dan tampan di sampingku saat membaca sanksi pidana politik uang. Siswa itu nampak mengangguk halus dan berulang-ulang tanda mengerti penjelasanku. Raut mukanya terlihat lega, karena rasa penasarannya telah terobati. Sesaat setelah aku membacakan Pasal 521 Undang-Undang Pemilu, pandangan mata kuarahkan kepada mereka semua. Hening dan sunyi masih menyelimuti ruang aula. Dari tatapan mata dan gurat wajah yang nampak, aku yakin tak sedikit pun mereka ragu dengan penjelasanku.

Untuk memastikan keyakinanku, aku bertanya kepada semua siswa termasuk yang berdiri di sampingku. “Bagaimana sudah jelas semua?, berani menolak, berani lapor kalau melihat orang melakukan politik uang?”. Seperti mendapat aba-aba, suara mereka

Moh. Syahirul Al im

- 28 -

terdengar bersamaan, menggema, dan bergelora ketika menjawab “berani pak”, “berani pak”, secara berulang kali. Mendengar jawaban mereka, hatiku menjadi sangat terharu.

Aku pun meneruskan ucapanku, “Seandainya semua masyarakat berani bersikap seperti kalian semua, aku yakin politik uang pasti akan segera hilang dari negeri ini”. Ucapku setulus hati, memuji mereka semua.

Setelah merasa jelas dengan penjelasanku, siswa berkumis tipis yang berdiri di sampingku mengucapkan terima kasih. Sejenak kemudian, dia mengulurkan tangan mengajak berjabat tangan. Begitu erat tangannya menggenggam tanganku, menunjukkan keakraban yang teramat sangat. Senyumnya mengembang sehingga terlihat deretan giginya yang putih bersih. Sesaat berikutnya, dengan langkah tegap dia pergi meninggalkanku menuju tempat duduknya semula di barisan tengah.

Aku kembali melihat jam yang melingkar di tangan kanan. Waktu menunjuk pukul 10.00 WIB. “Pantas udara semakin panas”, ucapku dalam hati. Kulihat Fitria Nita Witanti masih tetap duduk di kursi sambil membaca buku. Desi Ari Hartanta yang duduk di sampingnya nampak sibuk menulis. Ryan Puspita masih setia dengan laptop yang ada di hadapannya, di atas meja kecil yang ada di dekat pintu masuk ruang aula. Sementara Gilang Bagaskara dan Sulistyono berdiri di samping kanan Ryan Puspita dengan kedua tangan menggenggam mikrofon.

Setelah melihat semua itu, aku kembali melanjutkan materi pagi ini. Kusampaikan kepada mereka semua, untuk membuat jera pelaku politik uang selain Pasal 521 masih ada lagi Pasal yang mengatur sanksi pidana politik uang. Ketentuan itu ada dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berkata begitu


- 29 -

aku melihat Ryan Puspita yang serius mendengarkan materi yang kusampaikan.”Tolong dibuka Pasal 523 Undang-Undang Pemilu”, ucapku kepadanya.

Mendengar ucapanku, dengan segera Ryan Puspita menampilkan ketentuan Pasal yang kumaksud. Sebelum membacakan ketentuan itu sejenak aku melihat reaksi ratusan siswa di hadapanku. Semangat yang membara masih memancar dari raut muka mereka. “Sungguh anak muda yang fenomenal, semoga mereka semua nanti jadi pejabat yang terkenal”, doaku dalam hati. Melihat semua itu aku menjadi semakin bersemangat.

Dengan berdiri tegap, mata tajam menatap layar proyektor dan dengan suara yang sangat keras kubacakan Pasal 523:

1). “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

2). “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.

3). Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana

Moh. Syahirul Al im

- 30 -

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Setelah membaca Pasal 523 Undang-Undang Pemilu, aku bertanya kepada mereka “bagaimana Penjelasanku bisa dipahami?, “bisa pak”, jawab mereka bersamaaan dengan suara yang tetap menggema.

“Ada yang ingin bertanya lagi tidak?”, kembali kutanya mereka.Mendengar pertanyaanku, dalam sekejap suasana menjadi

hening. Kulihat sebagian siswa saling menengok ke arah teman yang duduk di sebelahnya. Mungkin mereka ingin melihat siapa lagi yang akan bertanya.

Aku kembali menghampiri meja dan meraih sebotol air. Setelah minum beberapa teguk dan merasa segar, kembali aku bertanya “bagaimana ada lagi yang ingin bertanya”?. Mendengar pertanyaanku kali ini, dengan suara lantang mereka menjawab, “tidak ada pak”. Setelah para siswa tidak ada lagi yang bertanya, kembali kulanjutkan penjelasan. Begitu besar dampak politik uang bagi demokrasi kita, maka larangan berikut sanksinya telah diatur secara jelas dan tegas.

Aku kembali menyampaikan ajakan kepada ratusan siswa untuk bersama-sama menolak dan melawan politik uang. Apabila ada calon pemimpin yang memberi uang untuk memilih, harus ditolak dan berani melaporkan ke Bawaslu Grobogan. Aku yakin sebagai pemilih millenial, mereka semua akan berani melakukan hal yang fenomenal dalam memerangi praktek kotor politik uang. Berbagai kajian menyebutkan bahwa politik uang jelas-jelas menghancurkan demokrasi. Oleh karena itu, upaya memberantas dan memerangi politik uang harus terus menerus dilakukan oleh segenap generasi bangsa.

Pagi terus bergeser menuju siang hari. Terik matahari terlihat


- 31 -

semakin membakar bumi. Aku mengusap keringat tipis yang terasa membasahi dahi. Aku sedikit mengangkat tangan kanan untuk melihat jarum arloji. Waktu tepat menunjuk pukul 10.30 WIB, saat aku berniat mengakhiri materi pagi ini. “Sudah cukup ya, sudah paham semua ya” ucapku keras kepada ratusan siswa di hadapanku. “Cukup pak”, “cukup “pak, jawab mereka bersahutan.

Sesuai rencana awal, setelah penyampaian materi akan dilanjutkan dengan deklarasi. Berani tolak kampanye di sekolah dan tolak politik uang, menjadi isi deklarasi. “Sebelum acara selesai ayo kita bersama-sama membaca deklarasi”, ucapku kepada mereka semua. “Deklarasi apa pak”?, jawab beberapa siswa pria yang duduk di barisan depan. “Deklarasi tolak kampanye di sekolah dan tolak politik uang”, imbuhku lagi.

Usai berkata begitu, sejenak kuperhatikan mereka semua. Semangat membara masih nampak di raut muka ratusan siswa. Aku kembali melanjutkan pertanyaan, kali ini dengan nada menantang, “Berani tidak membaca deklarasi?”, “Berani pak”, teriak mereka kompak menjawab tantanganku. Sesaat kemudian, aku memanggil Desi Ari Hartanta untuk berdiri di depan ratusan siswa.

Mendengar panggilanku, dengan segera Desi Ari Hartanta berdiri meninggalkan kursi. Dengan langkah cepat dia mendekat dan behenti tepat di sampingku. Aku memberitahu mereka, pembacaan deklarasi sepenuhnya akan dipandu Desi Ari Hartanta. Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kuberikan kepada mereka semua. Tidak berselang lama, mikrofon yang sejak tadi kugenggam kuberikan kepada teman yang berdiri di sampingku. Begitu erat tangan kanannya menerima mikrofon dariku.

Aku melangkah kembali menuju kursi. Perasaan lega, haru, bercampur menjadi satu. Keceriaan begitu membayang di wajahku. Senyum pun tak lepas dari bibirku. Aku duduk di

Moh. Syahirul Al im

- 32 -

kursi lipat warna biru, berdampingan dengan Ketua Bawaslu Grobogan. Sama denganku, keceriaan dan senyum menghiasi paras wajahnya.

Setelah Desi Ari Hartanta berdiri tepat di hadapan ratusan siswa, kulihat dia memanggil Gilang Bagaskara untuk maju ke depan. Mendengar namanya dipanggil, dia segera melangkah dan mendekati Desi Ari Hartanta. Beberapa papan slogan yang telah dipersiapkan sebelumnya, nampak dalam genggaman tangannya. No Money Politic dan Tolak Kampanye Di Sekolah, kalimat yang tertulis di papan slogan.

Beberapa saat kemudian, Desi Ari Hartanta meminta salah satu siswa maju ke depan untuk memimpin pembacaan deklarasi. Satu orang siswa pria yang duduk di baris depan sebelah selatan berdiri dan berjalan ke depan. Melihat itu, Desi Ari Hartanta segera menghampiri dan memberikan satu lembar kertas bertuliskan naskah deklarasi. Sesaat siswa itu terlihat membaca tulisan yang berada di tangannya. Suaranya terdengar pelan dan berulang.

Setelah merasa siap, siswa itu mengangguk dan mengatakan pembacaan deklarasi bisa dimulai. Gilang Bagaskara mendekat dan memberikan mikrofon kepadanya. Sebelum pembacaan deklarasi, Desi Ari Hartanta meminta seluruh siswa berdiri dan lebih maju ke depan. Ryan Puspita pun turut menampilkan naskah deklarasi di layar proyektor agar para siswa bisa membacanya.

Setelah semuanya berdiri, aku bersama Fitria Nita Witanti segera maju dan berdiri berhadapan dengan semua siswa. Sementara Sulistyono bersiap merekam pembacaan deklarasi dengan menggunakan handycame. Beberapa saat sebelum pembacaan deklarasi dimulai, Gilang Bagaskara membagikan sepuluh papan slogan kepada beberapa siswa perempuan. Papan Slogan itu


- 33 -

untuk dipegang saat membaca deklarasi. Kulihat salah satu siswa perempuan sejenak berfoto diri membawa papan slogan di tangan kanannya. Setelah semuanya siap, pembacaan deklarasi pun dimulai.

Naskah deklarasi itu sepenuhnya berbunyi:Kami, Keluarga Besar SMA 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan

menolak politik uang, berita hoax, politisasi sara dan kampanye di sekolah, karena kami tidak mau kegiatan belajar mengajar kami terganggu, demi terwujudnya Pemilihan Umum 2019 yang bermartabat.

Suara bergemuruh memenuhi seluruh ruang aula saat ratusan siswa membaca deklarasi. Suara itu memberi isyarat tekad yang berapi-api dalam memerangi politik uang sebagai musuh besar demokrasi. Raut muka mereka terlihat sangat menghayati deklarasi. Semangat membara nampak menghias di wajah mereka, menggambarkan jiwa muda penerus bangsa. Melihat semua itu, nampak pemilu yang bersih, jujur, dan adil membayang di pelupuk mataku. Hati kecilku pun berkata “Pemilu yang bermartabat akan terwujud dengan peran besar mereka semua”.

Lima menit berjalan, pembacaan deklarasi pun usai. Saat foto bersama pun tiba. Kudengar suara Desi Ari Hartanta menyuruh seluruh siswa kelas X11 maju ke depan membentuk barisan. Siswa perempuan berdiri di depan siswa pria. Sementara aku, Fitria Nita Witanti, dan Desi Ari Hartanta berdiri di tengah di antara para siswa perempuan. Mengingat jumlah siswa mencapai ratusan, maka foto dibuat bergantian.

Matahari semakin bergeser ke barat. Kudengar lamat-lamat suara orang mengaji dari masjid Jabalpookkul Khoir simpang lima Purwodadi. Tepat pukul 11.00 WIB saat aku mengakhiri kebersamaan dengan siswa kelas X11 SMA 1 Purwodadi. Kebersamaan selama tiga jam yang tidak akan terlupakan.

Moh. Syahirul Al im

- 34 -

Kebersamaan bersama para pemilih millenial yang fenomenal. Ucapan terima kasih dan mohon pamit dari Ketua Bawaslu Grobogan menjadi kalimat penutup yang disampaikan kepada mereka semua.

Keceriaan tetap mengiringi langkah kami saat meninggalkan ruang aula. Mobil hitam bertuliskan Bawaslu menjadi tujuan. Mobil hitam itulah yang akan membawaku bersama teman-teman kembali ke kantor Bawaslu Grobogan. Mobil hitam kujalankan pelan menuju jalan Pierre Tendean, tempat di mana kantor Bawaslu Grobogan berada. Sepuluh menit perjalanan, kami pun tiba di kantor Bawaslu Grobogan.


- 35 -

Desi Ari Hartanta

TEMUAN DARI DESA TARUB

MASA kampanye Pemilu 2019 berlangsung dalam waktu yang relatif panjang. Sejak ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2019, maka selang tiga hari kemudian tahapan kampanye dimulai. Tepatnya tanggal 23 September 2018. Peserta Pemilu 2019 akan saling beradu visi, misi dan program sampai dengan tanggal 13 Maret 2019. Kurang lebih enam bulan, mereka akan mengeluarkan jurus-jurus andalan dalam meraup simpati dari masyarakat. Siasat yang sudah tersusun rapi menjadi teruji agar mendulang suara terbanyak di hari pemungutan nanti. Baik secara pribadi maupun berkoloni, mereka berstrategi untuk memperoleh kursi. Meski ada yang mencibir hanya obral janji, tapi itu adalah hak anak negeri dalam menyemarakkan pesta demokrasi bangsa ini.

Peserta Pemilu lebih banyak memilih hari Sabtu dan Minggu untuk melakukan kampanye. Mungkin hari-hari itu dirasa efektif dan efisien. Disamping menghindari ijin cuti, akhir pekan adalah

Temuan Dar i Desa Tarub

- 36 -

waktu senggang bagi masyarakat. Di mana masyarakat lebih mudah dikumpulkan dalam suatu pertemuan. Pertemuan terbatas ataupun pertemuan tatap muka menjadi pilihan sebagai metode kampanye utama ketika pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sangat dibatasi dengan aturan main. Disitu kontestan bisa leluasa memperkenalkan diri, menyampaikan pesan politiknya dan membagikan bahan kampanye, serta menampung aspirasi peserta yang diundangnya.

Namun terkadang kendalanya adalah STTP. Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian sebagai pemberitahuan akan adanya giat kampanye acap kali terlambat. Itu juga sebab dari ulah kontestan sendiri. Mereka biasanya mendadak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Kampanye. Rasa was-was menyelimuti hati Pengawas Pemilu ketika sudah mendengar berita akan adanya kampanye di wilayahnya, sementara STTP belum ada. Panwaslu tidak boleh melakukan pembiaran terhadap kampanye pertemuan terbatas yang tak ber-STTP.

Hari Jum’at menjadi hari penuh tanya bagi Panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu) Kecamatan. Meski mereka selalu siap sedia manakala ada pengawasan kampanye, namun STTP lah ditunggu-tunggu sebagai kepastian. Hal ini dikarenakan Kepolisian Resor (Polres) Grobogan sering menerbitkan STTP Kampanye di hari Jum’at untuk memberitahukan adanya giat kampanye di hari Sabtu atau Minggu. Begitulah Panwaslu Kecamatan menengarainya. Bisa dikata itu menjadi bagian naluri seorang pengawas. Mereka menunggu informasi di grup WA (Whats App) Panwascam se Kabupaten Grobogan. Tak terkecuali Panwaslu Kecamatan Tawangharjo.

Ketua Panwaslu Kecamatan Tawangharjo, Yochanan Dwi Atmojo, sering menanyakan kapan mendapat instruksi pengawasan

Desi Ar i Har tanta

- 37 -

kampanye di wilayah kerjanya. Kecamatan lain sudah banyak yang melakukan giat pengawasan kampanye. Namun Tawangharjo belum sekalipun ada STTP yang mendarat di wilayahnya. Moh Jasmani dan Darwanto, dua anggota Panwaslu Kecamatan Tawangharjo tentu sangat berharap bisa menuliskan Laporan Pengawasan dalam Form A Pengawasan tentang giat kampanye Calon Legeslatif (Caleg) di wilayah pengawasannya.

*****Bak gayung bersambut, pucuk dicinta ulam pun tiba, sesuatu

yang dinanti datang juga. Polres Grobogan menerbitkan STTP Nomor : STTP/23/XI/YAN.2.1./2018/Res Gob tertanggal 23 November 2018. Surat tersebut menerangkan bahwa salah satu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai politik (Parpol) di Kabupaten Grobogan akan menyelenggarakan Kampanye Pertemuan Terbatas. Kampanye akan dilakukan pada hari Sabtu, 24 November 2018 pukul 10.00 – 15.00 WIB. Bertempat di Rumah Suparjan RT 3/RW 3 Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo dengan peserta kurang lebih 50 orang. Meski penanggung jawabnya adalah Ketua DPC Parpol yang bersangkutan, namum yang bertindak sebagai juru kampanye adalah Caleg DPRD I (Provinsi Jawa Tengah) dan Caleg DPRD II (Kabupaten Grobogan).

Panwaslu Kecamatan Tawangharjo bersiap diri untuk giat esok hari. Yochanan, Jasmani dan Darwanto saling berkoordinasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Grobogan berpesan agar mengutamakan pencegahan dalam menjalankan tugas pengawasan. Jangan bertindak gegabah jika memang tidak dapat dicegah, tetaplah menjaga marwah. Cegah jangan sampai terjadi pelanggaran. Namun bila dalam pengawasan ada unsur dugaan pelanggaran, segera lakukan penindakan sesuai dengan aturan.

- 38 -


Sore itu sudah banyak warga sekitar Rumah Suparjan yang mengetahui bahwa akan ada pertemuan di lokasi itu. Pertemuan warga RT 3 RW 3 Desa Tarub dengan caleg dari Partai Demokrat. Beberapa poster dari caleg yang akan berkampanye serta bendera partai terpasang di situ. Sri Henny Puji Astuti menuturkan hal itu. Henny menjabat sebagai Panitia Pengawas Pemilu Desa Tarub. Kebetulan rumahnya dekat dengan lokasi yang dimaksud. Dia mengetahui warga telah diundang oleh Aripin, putra Suparjan. Aripin yang juga tinggal di Rumah Suparjan, mengajak warga untuk hadir di kediamannya esok hari jam 10.00 WIB karena akan ada caleg yang datang.

Begitu pula bagi Darwanto. Ternyata anggota Panwaslu Kecamatan Tawangharjo ini, selain berprofesi sebagai pendidik, dia juga menjabat sebagai Ketua RT 4 RW 3 Desa Tarub. Dia tinggal masih dalam satu lingkungan RW. Dua orang pengawas Pemilu, Darwanto dan Henny, akan mengawasi kegiatan kampanye di lingkungannya sendiri. Mungkin akan menjadi dilema tersendiri. Mereka akan mengawasi warganya sendiri yang menjadi peserta kampanye. Harapannya tentu kampanye berjalan dengan tertib dan aman, tanpa ada pelanggaran. Karenanya pencegahan pun dimaksimalkan dan integritas harus tetap ditegakkan.

*****Desa Tarub merupakan salah satu nama desa di antara 9

desa lainnya di Kecamatan Tawangharjo. Desa Tarub terletak di sebelah utara perempatan Ngantru Tawangharjo (Jalan Raya Purwodadi Blora Km 15). Kurang lebih berjarak 2,5 kilometer dari perempatan itu. Desa ini sangat erat kaitannya dengan legenda Joko Tarub. Hal ini dibuktikan dengan adanya Makam Ki Ageng Tarub. Ki Ageng Tarub dianggap sebagai leluhur bagi masyarakat

- 39 -

Desi Ar i Har tanta

Kabupaten Grobogan. Tidak sedikit orang yang sering berziarah ke makamnya. Bahkan setiap peringatan Hari Jadi Kabupaten Grobogan, Bupati dan pejabat pimpinan daerah lainnya selalu melakukan tradisi ziarah ke makam Ki Ageng Tarub. Nama Desa Tarub sendiri sepertinya diambil dari tokoh legenda ini.

Konon tersebutlah seorang pemuda bernama Joko Tarub. Ia tergambarkan sebagai seorang pemuda yang gagah dan memiliki kesaktian. Ia sering keluar masuk hutan untuk berburu di kawasan gunung keramat. Suatu ketika, Joko Tarub hendak mandi di sebuah telaga yang terdapat air terjunnya. Sebelum sampai di telaga itu, tanpa sengaja ia melihat sekumpulan bidadari yang turun dari khayangan sedang mandi di bawah air terjun. Joko Tarub kemudian mengamati pemandangan itu dari balik pepohanan besar. Ada 7 bidadari cantik yang sedang mandi sembari menikmati percikan air dari segarnya air terjun. Senda gurau dan canda tawa mereka, menambah pesona kecantikannya. Joko Tarub menjadi terpikat melihat keadaan itu. Timbul hasratnya untuk mengambil selendang milik salah satu bidadari itu. Sambil mengendap-endap di antara semak, ia mengambil sebuah selendang yang disampirkan pada ranting tumbuhan dan menyembunyikannya. Entah selendang itu milik bidadari yang mana.

Karena hari sudah beranjak senja, ketujuh bidadari itu menyelesaikan mandinya. Mereka segera berdandan dan siap kembali ke khayangan. Namun salah satu bidadari kebingungan karena tidak menemukan selendangnya. Sedangkan bidadari yang lain sudah lengkap pakaiannya. Tanpa menunggu lama mereka bergegas terbang meninggalkannya karena takut melewati waktu senja. Sang bidadari yang ditinggalkan itu menangis tersedu-sedu. Ia telah kehilangan selendang yang digunakan untuk terbang pulang ke khayangan.

- 40 -


Tiba-tiba Joko Tarub muncul bak seorang pahlawan di hadapan sang bidadari. Ia berpura-pura menolong dengan memberikan pakaian ganti kepada bidadari itu.Terjadilah perkenalan di antara mereka. Bidadari itu bernama Nawangwulan. Joko Tarub mengajaknya pulang ke rumah. Nawangwulan pun bersedia ikut pulang ke rumah Joko Tarub karena hari sudah senja.

Joko Tarub kemudian menikahi Nawangwulan. Mereka hidup sebagai suami istri hingga dikaruniai seorang putri, yang diberi nama Nawangsih. Saat berumah tangga, Nawangwulan berpesan agar suaminya tidak membuka tutup penanak nasi ketika istrinya sedang menanak nasi. Ternyata Nawangwulan menyimpan rahasia akan kesaktiannya. Rahasia itu adalah bahwa Nawangwulan selalu memasak nasi dengan hanya sebutir beras dalam penanak nasi namun mengahasilkan nasi yang banyak. Joko Tarub menjadi penasaran mengapa persedian padi di lumbungnya masih banyak sementara setiap hari istrinya memasak nasi. Karena rasa penasaran itu maka ketika istrinya sedang pergi, Joko Tarub melupakan pesan istrinya. Ia membuka tutup penanak nasi. Terbongkarlah rahasia itu dan akibatnya kesaktian Nawangwulan menjadi hilang.

Sejak saat itu Nawangwulan menanak nasi seperti orang biasa pada umumnya. Ia harus menumbuk gabah (bulir padi) yang ada di lumbung. Sehingga persedian gabah pun semakin berkurang. Namun ketika persediaan gabah di lumbung tinggal sedikit, justru ia menemukan selendangnya. Ternyata selama ini suaminya sendiri yang mencuri selendang itu dan menyembunyikannya di dalam lumbung. Perasaan marah menyelimuti dirinya.

Joko Tarub tertunduk lesu, karena istrinya telah mengetahui semuanya. Kemarahan istrinya memuncak, hingga mengancam meninggalkan dirinya. Ia memohon agar istrinya tidak kembali ke khayangan. Akan tetapi tekad istrinya sudah bulat untuk pulang ke

- 41 -

Desi Ar i Har tanta

khayangan. Hanya saja Nawangwulan memberi kemurahan hati seorang ibu. Dalam tangis perpisahan Nawangwulan berpesan, bahwa pada saat-saat tertentu ia akan datang turun ke marcapada untuk menyusui bayi Nawangsih.

Kisah selanjutnya Joko Tarub menjadi pemuka desa dan dikenal sebagai Ki Ageng Tarub. Ia merawat Nawangsih hingga tumbuh dewasa. Karena kedekatannya dengan Prabu Brawijaya (Raja Majapahit), ia menikahkan putrinya dengan putra Prabu Brawijaya yaitu Bondan Kejawan. Setelah Ki Ageng Tarub meninggal dunia, Bondan Kejawan inilah yang kemudian menggantikan sebagai pemuka desa.

Dari pernikahan Bondan Kejawan dengan Nawangsih melahirkan seorang anak, yang setelah dewasa dikenal sebagai Ki Ageng Gentas Pendowo. Dia juga merupakan tokoh yang dimuliakan oleh masyarakat Kabupaten Grobogan. Dari Ki Ageng Getas Pendowo ini akhirnya menurunkan tokoh-tokoh legenda tanah Jawa yang terkenal. Mulai dari Ki Ageng Selo, seorang tokoh ternama yang dikenal karena kesaktiannya menangkap petir. Hingga sampai pada tokoh Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram.

Begitulah cerita yang berkembang dari masa ke masa di kalangan masyarakat Kabupaten Grobogan. Terlepas akan kebenaran cerita itu, yang jelas di Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo terdapat petilasan berupa Makam Ki Ageng Tarub dan Bondan Kejawan. Adapun makam Ki Ageng Selo terletak di Desa Selo yang berada di arah selatan dari perempatan Ngantru Tawangharjo. Sedangkan makam Ki Ageng Getas Pendowo berada di Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

*****

- 42 -


Pagi itu, Sabtu 28 November 2018, cuaca di Desa Tarub sangat cerah. Matahari bersinar terang meski telah memasuki musim penghujan. Sinarnya menembus di antara rindang pohon-pohon besar yang tak jauh dari lokasi Makam Ki Ageng Tarub. Rumah Suparjan berada tak jauh dari komplek makam. Kurang lebih berjarak 50 meter menghadap ke arah jalan kecil menuju makam. Rumahnya sangat sederhana, hanya terbuat dari papan, tetapi mempunyai halaman yang cukup luas. Di rumah itulah akan digelar kampanye pertemuan terbatas dari salah satu partai politik di kabupaten Grobogan. Di halaman rumah telah terpasang bendera partai dan baliho kecil bergambar Caleg DPRD II dari partai yang bersangkutan. Beberapa polisi dari Polsek Tawangharjo telah siap siaga menjaga keamanan di sana. Demikian pula ketiga Panwaslu Kecamatan Tawangharjo sudah standbay untuk mengawasinya. Bahkan tidak ketinggalan anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan, Moch. Shohibul Mujib Al Anshori ikut serta mendampingi pengawasan.

Sekitar jam 10.00 WIB warga lingkungan RT 3/RW 3 Desa Tarub dan sekitarnya mulai berdatangan ke Rumah Suparjan. Mereka diundang oleh Aripin, putra Bapak Suparjan, untuk mengikuti pertemuan dengan Caleg DPRD II dimaksud. Mereka yang datang tidak hanya dari warga sekitar, namun juga dari dusun tersebut. Saudaranya Arifin dari luar dusun juga turut hadir, seperti dari Dusun Beringin, Jentir, Barangan dan Dempet. Tak ketinggalan beberapa pengurus ranting dari partai yang bersangkutan pun hadir disana. Kurang lebih 30 orang sudah berkumpul di rumah itu.

Caleg pelaksana kampanye tersebut memang bukan berasal dari Desa Tarub. Ia tinggal di Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan. Keinginannya untuk menjadi wakil rakyat, ia salurkan melalui partainya di Daerah Pemilihan (Dapil) Grobogan 2 yang

- 43 -

Desi Ar i Har tanta

meliputi Kecamatan Grobogan, Tawangharjo, Wirosari dan Ngaringan. Aripin lah yang memintanya untuk hadir di Desa Tarub karena masih ada hubungan keluarga. Sebagai kerabat, Aripin ingin mencarikan dukungan untuknya. Tawaran pun diterima dengan senang hati. Besar harapannya dapat meraup simpati dan menambah pundi-pundi suaranya nanti.

Caleg DPRD II itu datang bersama rombongan. Turun dari mobil didampingi 2 orang relawannya. Seorang teman sesama Caleg dari partai yang sama juga hadir bersamaan dengannya. Teman itu caleg dari Dapil yang berbeda. Mereka berjalan beriringan menuju rumah tempat pertemuan. Tiba-tiba Darwanto menghampirinya. Ia bermaksud menemui pelaksana kampanye untuk memberitahukan hal-hal terkait pelaksanaan kampanye. Itu merupakan bagian dari strategi pengawasan pemilu yaitu pencegahan. Ia pun menyampaian aturan-aturan kampanye sebagaimana yang diketahuinya. Terlebih mengenai pencegahan money politic dalam kegiatan kampanye. Namun penyampaiannya langsung dijawab oleh salah satu Caleg.

“ Iya mas, kami sudah mengetahuinya karena saya sendiri sudah terbiasa melakukan kampanye,” jawab si Caleg sembari melangkah menuju Rumah Suparjan.

Peserta kampanye dan rombongan Caleg DPRD II sudah berkumpul di rumah Suparjan. Mereka duduk di ruang tengah dengan beralaskan tikar. Jamuan sederhana dihidangkan untuk mereka. Ada kacang rebus dan buah pisang yang tersuguhkan pada beberapa piring serta air mineral dalam kemasan gelas. Tak lama kemudian datang Caleg DPRD I yang tercatat sebagai juru kampanye di STTP. Berikutnya menyusul Caleg DPR RI yang datang. Kebetulan pada hari itu Caleg DPR RI ini mempunyai agenda berziarah ke Makam Ki Ageng Tarub. Setelah ziarahnya

- 44 -


selesai maka langsung ikut bergabung di pertemuan terbatas itu. Sekira jam 10.30 WIB acara kampanye pertemuan terbatas

itu dimulai. Format acara pun sangat sederhana, tanpa basa-basi lagaknya rapat resmi. Dengan pengeras suara ala kadarnya, Caleg DPRD II mengambil inisiatif memulai sambutannya. Sebagai juru kampanye utama yang punya hajat, dimanfaatkannya untuk memperkenalkan diri dan mohon dukungan kepada hadirin. Maklumlah dia merupakan pendatang baru di pertarungan Pemilu 2019, dan moment perdana baginya dalam meraup simpati melalui pertemuan terbatas. Harapannya tentu bisa merangkul sedikit demi sedikit massa untuk mendulang suara menjadi jawara.

Setelah selesai jatah Caleg DPRD II, orasi dilanjutkan oleh Caleg DPRD I. Tak jauh beda, ia pun memperkenalkan diri serta mohon restu dukungan dengan visi dan misinya. Sedangkan orasi Caleg DPR RI lebih banyak bercerita tentang silsilah keluarganya di Desa Tarub. Keluarganya masih ada hubungan kerabat dengan keluarga yang ada di Makam Ki Ageng Tarub. Dia sudah terkenal karena menjabat Komisi X DPR RI. Orasinya ditutup dengan menyampaikan apa yang telah dilakukannya untuk Kabupaten Grobogan melalui Komisi X DPR RI.

Acara pertemuan terbatas itu berlangsung tidak begitu lama. Kurang dari jam 12.00 WIB sudah diakhiri. Ternyata ada berita duka yang menghampiri. Istri dari Ketua DPC Parpol yang bersangkutan meninggal dunia. Rombongan pelaksana kampanye bergegas mengakhiri pertemuannya. Mereka akan melanjutkan takyiah ke daerah Kota Purwodadi, tempat rumah duka berada. Mereka pun berpamitan kepada hadirin di sela-sela suara adzan dhuhur yang berkumandang tak jauh dari lokasi pertemuan.

Di depan pintu Rumah Suparjan terlihat 2 orang yang membagikan bingkisan kepada peserta kampanye. Bingkisan

- 45 -

Desi Ar i Har tanta

berupa bungkusan plastik berwarna putih, masing-masing diberikan kepada yang datang. Entah apa isinya. Peserta yang sudah menerima pun bergegas meninggalkan rumah itu. Darmanto melihatnya dari kejauhan dengan rasa penasaran. Dia pun mendekat ke rumah itu. Dari balik jendela dia mengambil foto aktivitas bagi-bagi bungkusan plastik itu. Setelah memastikan semua hadirin menerima bungkusan plastik, 2 orang tersebut segera menyusul rombongam pelaksana kampanye dan meninggalkan lokasi pertemuan.

Suasana Rumah Suparjan mulai sepi. Hanya tinggal beberapa orang saja yang masih bercengkerama, terutama ibu-ibu yang sudah tua. Darwanto mendekatinya dan mencari tahu apa isi bungkusan yang dibagikan. Dia bertanya kepada seorang nenek yang ada di situ dan berusaha melihat isi bungkusan. Ternyata plastik tersebut berisi stiker bergambar Caleg DPR RI dan Caleg DPRD I yang hadir tadi serta kertas saku bergambar Caleg DPRD II. Kertas saku itu seukuran kartu nama yang memuat foto. Pada bagian belakang ada gambar kolom menyerupai isi dalam surat suara. Bertuliskan nama dan nomor urut Caleg tersebut.

Namun ada yang lebih mengejutkan Darwanto. Sebuah amplop juga diberikan kepada peserta kampanye. Setelah dibuka terlihat selembar uang kertas warna merah terlipat di dalamnya. Begitu pula peserta yang masih di ruang itu memperlihatkan apa yang diterimanya. Masing-masing peserta yang hadir diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Tak lupa Darwanto mengambil foto dengan kamera handphone miliknya. Ia mendokumentasikan apa yang dilihatnya.

Setelah merasa cukup mendapatkan keterangan, ia pun segera mendatangi teman-teman pengawas lainnya. Diceritakanlah apa yang dilihatnya kepada Yochanan dan Moh Jasmani serta

- 46 -


Mujib. Mendengar peristiwa itu, Mujib segera berkoordinasi dengan anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan yang lain melalui sambungan telepon dan WA. Hingga ditarik kesimpulan bahwa patut diduga ada unsur money politic dalam kampanye pertemuan terbatas tadi. Mujib menyampaikannya kepada Panwaslu Kecamatan Tawangharjo untuk menjadikan Temuan Pelanggaran Pemilu. Laporan Form A agar segera disusun dan bukti-bukti yang ada dikumpulkan. Tidak ketinggalan untuk mencari saksi minimal 2 orang. Kemudian untuk segera diplenokan melalui rapat.

*****Rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tawangharjo pada tanggal

28 November 2018 membahas tindak lanjut hasil pengawasan kampanye pertemuan terbatas di RT 3/RW 3 Desa Tarub. Masing-masing anggota Panwaslu berpendapat sama, bahwa terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilu melalui pembagian amplop yang berisi uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dugaan ini merujuk pada Pasal 523 ayat (1) jo 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 523 ayat (1) berbunyi, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruj j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Sedangkan Pasal 280 ayat (1) huruf j berbunyi, “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: Menjanjikan atau Memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”.

- 47 -

Desi Ar i Har tanta

Dengan demikian hasil pleno menyatakan bahwa hasil pengawasan kampanye pertemuan terbatas ditindaklanjuti sebagai Temuan. Sedangkan penemunya adalah Darwanto selaku anggota Panwaslu Kecamatan Tawangharjo.

Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam kasus di Desa Tarub ini, temuan dilengkapi dengan alat bukti berupa saksi-saksi dan barang bukti. Darwanto mengajukan Aripin dan Sri Henny Pujiastuti sebagai saksi. Adapun barang bukti antara lain berupa foto dokumentasi, amplop berserta isinya (uang tunai) dan bungkusan plastik berikut dengan isinya. Adapun terlapor adalah Caleg DPRD II. Semua data Terlapor dan Saksi serta berkas-berkas barang bukti disusun secepatnya. Karena penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu harus diserahkan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten dalam waktu 1 x 24 jam. Begitu aturan untuk penangananan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.

*****Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan

pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam hal lingkup Gakkumdu Kabupaten maka unsur Gakkumdu di Kabupaten Grobogan terdiri dari Bawaslu Kabupaten Grobogan, Polres Grobogan dan Kejaksaan Negeri Grobogan. Fungsi Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana Pemilu.

- 48 -


Temuan dari Desa Tarub telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan pada hari yang sama. Pada tanggal 28 November 2018, temuan tersebut diregister melalui Staf Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Grobogan dengan Nomor : 002/TM/PL/Kab/14.15/XI/2018. Semua anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan merapatkan barisan untuk mengkaji lebih dalam temuan tersebut.

Disinilah aku mulai berperan. Aku adalah Desi Ari Hartanta selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Grobogan. Aku menjadi leading sector dalam penanganan pelanggaran Pemilu. Semua berkas mulai dari Laporan Hasil Pengawasan, Berita Acara Pleno dari Panwaslu Kecamatan Tawangharjo, Formulir Temuan sampai dokumen-dokumen yang menjadi bukti adanya pelanggaran menumpuk di meja kerja. Gilang Bagaskara sebagai Staf Penindakan senantiasa siap membantu apa yang kuperlukan.

Undangan Rapat Pembahasan Gakkumdu segera disampaikan ke masing – masing jajaran anggota Gakkumdu. Meski demikian koordinasi secara langsung tetap aku lakukan. Agar dalam rapat pembahasan nanti semua sudah mempunyai gambaran tentang temuan tersebut.

Sesusai dengan undangan, Rapat Pembahasan Pertama Gakkumdu pun dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 mulai pukul 10.00 WIB. Rapat dilakukan di Ruang Sentra Gakkumdu yang masih satu atap dengan Kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan. Pembahasan Pertama ini hanya sebatas menilai apakah temuan yang disampaikan sudah memenuhi syarat formil dan materil atau belum. Fitria Nita Witanti, Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan memimpin rapat pembahasan ini. Tak terkecuali Agus Purnama, Moh. Syahirul Alim dan Mujib sebagai

- 49 -

Desi Ar i Har tanta

anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan pun turut serta. Dari unsur Kepolisian hari hadir Kanit Reskrim Polres Grobogan, Sunarto, bersama 2 orang rekannya. Sedangkan dari unsur Kejaksaan dihadiri Kasi Pidum Kejari Grobogan, Wisnu Murtopo berikut anggota dari Kejari lainnya.

Aku memaparkan temuan dari Desa Tarub dalam forum rapat pembahasan pertama. Pemenuhan syarat formil dan materil aku tekankan agar temuan ini bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Uraian peristiwa, tempat kejadian, saksi yang mengetahui dan bukti yang diajukan merupakan syarat materil yang harus terpenuhi. Memang hanya itu yang dibahas dalam rapat pembahasan pertama ini. Dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan pun menilai temuan ini sudah memenuhi persyaratan, maka selanjutnya diperlukan pengkajian melalui klarifikasi terhadap saksi dan terlapor. Dalam waktu 14 hari, harus bisa menggali bukti-bukti dan keterangan saksi untuk dijadikan alat bukti. Alat bukti yang merujuk pada unsur pidana dari pasal yang disangkakan. Tentu ini tidak mudah. Perlu tenaga ekstra dan kejelian investigasi dalam mendalami kasus. Jadwal klarifikasi pun harus segera disusun mengingat batas waktu yang ditentukan. Rapat pembahasan pertama pun ditutup untuk persiapan tugas berikutnya.

Gilang mempersiapkan berkas-berkas untuk klarifikasi. Meja kerjanya mulai penuh dengan tumpukan berkas yang bersanding dengan laptopnya. File-file formulir dari lampiran Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum diurutkannya satu per satu. Aku pun menyusun jadwal untuk pelaksanaan klarifikasi. Selain itu juga menyiapkan daftar pertanyaan yang harus dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Karena rencana klarifikasi terhadap saksi dimulai hari Senin, maka undangan harus segera tersampaikan.

- 50 -


*****Klarifikasi kami lakukan secara maraton. Mulai dari saksi yang

diajukan Penemu yaitu Aripin dan Henny di hari pertama Senin 3 Desember 2018. Dari dua orang saksi tersebut berkembang kepada saksi-saksi lain dari peserta kampanye yang hadir. Saksi dari peserta kampanye kami klarifikasi di hari-hari berikutnya. Tampak wajah-wajah cemas dari para saksi yang dihadirkan. Mereka mengaku kapok mengikuti kampanye kalau harus dimintai keterangan seperti ini. Keluarga mereka di rumah juga merasa was-was menunggu kepulangan mereka. Itu tergambar dari ungkapan salah satu saksi, ketika aku sekedar menawarkan makan siang setelah selesai klarifikasi.

“Maaf pak, kami buru-buru karena ditunggu istri di rumah. Istri saya tadi ketakutan ketika saya pamit ke sini,” jawabnya dengan nada cemas.

Dalam hatiku tertawa kecil bercampur geli melihat kepolosan mereka, tapi kasihan juga harus melibatkannya dalam kasus ini. Namun semua harus dilakukan untuk menegakan kebenaran dalam demokrasi ini.

Dari hasil klarifikasi dengan saksi peserta kampanye, mereka mengaku menerima uang Rp. 100.000,- dalam kampanye itu dengan dalih bahwa itu adalah pengganti uang transport dan uang makan. Sedangkan tentang siapa yang memberikan, mereka menunjuk kepada 2 orang lelaki dalam bukti foto dokumentasi. Maka aku pun mencari informasi tentang kedua orang tersebut. Ternyata mereka adalah relawan dari Terlapor, yang berdomisili dalam satu wilayah kelurahan dengannya. Undangan klarifikasi pun kami sampaikan untuk mengorek keterangan sejelas-jelasnya.

Dua orang relawan itu datang ke kantor dengan senyum simpul di raut wajahnya. Nampak tenang dan seakan sudah

- 51 -

Desi Ar i Har tanta

menyiapkan jawaban terhadap apa yang akan kami tanyakan. Keduanya kami klarifikasi secara bergantian di ruang klarifikasi. Akan tetapi keterangan yang disampaikan pada dasarnya sama. Uang yang dibagikan kepada peserta kampanye itu adalah sebagai pengganti uang transport dan uang makan. Sedangkan sumber dananya dari Terlapor. Mereka hanya relawan yang ditugasi untuk membaginya bersama bungkusan plastik putih yang berisi stiker bahan kampanye.

Kami didampingi oleh anggota Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam setiap klarifiksasi. Tanpa bertanya langsung kepada saksi, mereka memberi masukkan kepada kami tentang keterangan apa yang harus digali. Pendampingan ini membuatku tenang menghadapi saksi maupun terlapor. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kuberikan dapat mengalir dengan sendirinya tanpa mengurangi substansi yang diinginkan. Pendampingan ini juga akan memudahkan para anggota Gakkumdu dalam mengkaji kasus di Sidang Pembahasan Kedua Gakkumdu ataupun pada pembahasan selanjutnya.

Senin pagi tanggal 10 Desember 2018, tiba giliran kami menghadirkan Terlapor. Seorang lelaki usia 45 tahun berdandan rapi datang ke kantor. Mengenakan hem biru muda berlengan panjang dilipat dan bercelana blue jean telah duduk di ruang tamu. Wajahnya tampan dengan rambut lurus dibelah samping, serta menampakan penampilan seperti seorang pengusaha. Tentu tak asing dengan wajahnya yang terpampang di DCT dan APK. Staf kantor menyuguhkan secangkir kopi selamat datang kepadanya. Sembari menunggu anggota Gakkumdu yang lain, aku menemuinya untuk sekedar menyapa dan berbincang basa basi secukupnya. Setelah semua sudah siap, Gilang mempersilahkan untuk memasuki ruang klarifikasi. Terlapor yang semula kelihatan

- 52 -


ceria mendadak sedikit cemas melihat penyidik dan jaksa yang ada di belakangku. Kucairkan suasana agar ia siap untuk memberikan keterangannya. Hampir memakan waktu 2 jam lebih klarifikasi dilakukan terhadapnya. Inti keterangan yang diberikan pun sama seperti relawannya, bahwa ia memberikan uang tersebut sebagai pengganti uang transport dan uang makan. Sebagai pelaksana kampanye dia tidak sempat menyiapkan makan siang untuk peserta yang hadir. Sedangkan ia sendiri tidak mengetahui berapa batasan pemberian uang pengganti itu.

Dalam klarifikasi yang lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan menerangkan bahwa terkait besarnya pemberian biaya transport serta biaya makan dan minum belum ada ketentuan besarannya. Meskipun dalam penjelasan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan pemberian tersebut berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah. KPU juga belum mempunyai peraturan yang menetapkan besarnya nilai kewajaran dan kemahalan tersebut.

Secara terpisah aku pun berusaha mencari data tentang indeks biaya transport dan biaya makan ke pihak Pemeritah Daerah Kabupaten Grobogan. Namum dalam buku standarisasi harga biaya kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati yang ada, tidak berlaku untuk kegiatan kampanye Pemilu. Yang berarti bahwa memang belum ada kejelasan tentang indeks biaya yang dimaksud.

*****Setelah semua keterangan diperoleh melalui klarifikasi, aku

menyusun kajian dugaan pelanggaran. Mulai dari kasus posisi, kajian hukum, fakta dan keterangan hingga analisis kutuangkan dalam bentuk kajian. Proses penyusunan kajian juga melibatkan

- 53 -

Desi Ar i Har tanta

anggota Bawaslu yang lain meski divisinya berbeda. Hal ini bertujuan agar mempunyai kesamaan terhadap kesimpulan serta rekomendasi yang diputuskan. Yang selanjutnya aku paparkan dalam Sidang Pembahasan II Gakkumdu. Akan tetapi dalam pembahasan itu diputuskan bahwa temuan dari Desa Tarub belum memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Penjelasan Pasal 284 yang tersebut di atas membawa angin segar bagi Terlapor. Status temuan pun dihentikan.

Dewi fortuna masih memihak kepada pelaksana kampanye yang memberikan uang transport dan uang makan. Unsur-unsur pidana yang disangkakan menjadi terpatahkan. Jerat hukum pun melayang. Seperti bidadari Nawangwulan yang terbang kembali pulang ke khayangan. Meski demikian tetap meninggalkan kenangan yang tak terlupakan.

- 54 -


- 55 -

UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebut secara jelas lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Masing-masing lembaga mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda. KPU mempunyai tugas menyelenggarakan tahapan Pemilu. Bawaslu mempunyai tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu dan DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Semua penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak terlepas dari kode etik yang harus dipatuhi. Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu tentu juga harus selalu berpedoman pada kode etik. Sikap dan tindakan pengawas Pemilu pada semua tingkatan tidak boleh melanggar

ETIKA PENGAWAS PEMILU

Moh. Syahirul Alim

Etika Pengawas Pemilu

- 56 -

dan melenceng dari kode etik penyelenggara Pemilu yang telah ditentukan.

Kalau kita lihat ketentuan Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum di situ jelas menyebutkan setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Kemudian menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Ketentuan tersebut di atas memberi arti yang sangat jelas. Semua pengawas Pemilu yang merupakan penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak boleh melanggar kode etik yang telah ditentukan. Selain itu mereka juga harus menjaga sikap, tindakan, dan perilaku sehari-hari dengan tidak melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Apabila ada pengawas Pemilu yang tidak patuh dan melanggar kode etik, tentu akan dikenakan sanksi oleh DKPP selaku lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi bagi penyelenggara Pemilu.

Untuk menjaga marwah Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu, tentu dalam seleksi perekrutan anggota harus dilakukan dengan cermat dan berhati-hati. Semua pengawas Pemilu di setiap tingkatan harus benar-benar mempunyai etika yang baik demi

Moh. Syahirul Al im

- 57 -

menjaga nama baik lembaga. Selain itu pengawas Pemilu juga dituntut harus mempunyai integritas.

Sesuai peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, Integritas mengandung maksud bahwa pengawas Pemilu harus selalu bersikap jujur, mandiri, adil, dan akuntabel. Jujur maknanya setiap pengawas Pemilu dalam bertugas harus didasari niat semata-mata untuk terselenggaranya Pemilu sesuai ketentuan berlaku tanpa ada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Mandiri maknanya pengawas Pemilu harus bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan atau putusan yang diambil. Kemudian adil bermakna pengawas Pemilu dalam menjalankan tugasnya harus dapat menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.

Akuntabel mengandung makna, pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai Pemilu yang bermartabat tanpa banyak pelanggaran dan kecurangan, maka integritas harus dimiliki oleh setiap pengawas Pemilu. Bagi pengawas Pemilu, integritas menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

Contoh konkret sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan pengawas Pemilu, di antaranya:

1. Netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;

2. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;

- 58 -

3. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;

4. Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;

5. Menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu;

6. Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain.

7. Menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta;

8. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu.

Perlu kita ketahui bersama, sejak DKPP berdiri tahun 2002 jumlah pengaduan pelanggaran kode etik yang diterima mencapai 3.274. Dari jumlah pengaduan yang diterima, ada 1.271 perkara yang masuk meja persidangan. Dari 1.271 perkara yang disidangkan DKPP melibatkan 4.892 penyelenggara Pemilu. Dari jumlah itu hanya 48,6 persen Teradu yang diberikan sanksi oleh DKPP. Sisanya, yaitu 51,4 persen Teradu terbukti tidak bersalah dan direhabilitasi namanya. Sumber dari Website http://dkpp.go.id tanggal 16 April 2019, judul berita Dr. HARJONO: BANYAKNYA PELANGGARAN KODE ETIK BUKTI KESERIUSAN DKPP.

Sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti bersalah, sebagaimana tertera dalam Pasal 22 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Patut diketahui, putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Etika Pengawas Pemilu

- 59 -

Agar terhindar dari sanksi dari DKPP, sudah seharusnya semua pengawas Pemilu dalam segala sikap, tindakan, dan perilaku harus sesuai kode etik yang telah ditentukan bagi penyelenggara Pemilu. Kalau melihat pengertian kode etik bagi penyelenggara Pemilu, sudah sangat jelas pengawas Pemilu tidak hanya dituntut mematuhi kode etik dalam semua tindakan yang terkait dengan penyelenggaran Pemilu. Pengawas Pemilu dalam perilaku sehari-hari pun harus selalu patuh dan taat pada norma negara, norma agama maupun norma kesusilaan. Hal itu karena jabatan pengawas Pemilu melekat penuh selama 24 jam.

Moh. Syahirul Al im

- 60 -

Et ika Pengawas Pemilu

- 61 -

DALAM kegiatan pemilu, ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian selain SDM yang mumupuni, baik SDM sebagai Penyelenggara maupun SDM di Pengawas, juga tidak kalah penting adalah ketersediaan logistik. Dan dalam ketersediaan logistik tersebut tentunya menjadi tanggung jawab KPU selaku penyelenggara teknis Pemilu. Dalam penyediaan logistik tersebut KPU harus benar-benar berhitung secara matang baik secara jumlah maupun kualitas orang. Sehingga diharapkan dengan ketersediaan logistik yang sesuai dengan perencanaan akan memperlancar proses pemilu itu sendiri.

Dan dalam kegiatan Pemilu Serentak 2019, sangat banyak sekali logistik-logistik yang dibutuhkan, dan tidak hanya dari sisi logistiknya saja, akan tetapi juga dibutuhkan tempat penyimpanan yang luas dan representatif. Kemudian logistik harus aman, baik dari sisi keamanan dari potensi kerusakan, baik kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alam

LOGISTIK DALAM PEMILU

Moh. Shohibul Mujib A.A

Logist ik Dalam Pemilu

- 62 -

disini adalah ancaman dari hama (baik rayap maupun tikus) dan hujan, karena kebetulan waktu pemilu serentak 2019 kemarin kedatangan logistik-logistik yang ada bisa berpotensi kehujanan dan kebanjiran. Sedangkan dari faktor manusia yaitu potensi pencurian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari faktor-faktor di atasa Bawaslu Kabupaten Grobogan melakukan tindakan pencegahan dengan bersurat kepada KPU Kabupaten Grobogan dengan nomor 37/Bawaslu-Pro.JT/PM.00.02/III/2019 Yang isinya menghimbau kepada KPU Kabupaten Grobogan untuk memperhatikan potensi-potensi kerusakan yang ada. Surat tersebut dikeluarkan juga atas dasar masukan dari masyarakat pada saat Bawaslu melakukan pengawasaan/ saat mendatangi gedung Tennis Indoor sehari sebelum penggunaan Gudang Indoor Tennis yang ada di Simpang Lima Purwodadi yang akan digunakan untuk perakitan Kotak suara, pelipatan surat suara, dan pengepakan surat suara sering terjadi banjir jika dilingkungan gedung tersebut terjadi hujan lebat. Dan dari surat himbauan tersebut KPU Kabupaten Grobogan menindaklanjutinya dengan memasang palet untuk dijadikan alas/ dasar tempat kotak suara, kemudian KPU Kabupaten Grobogan juga memperbaiki saluran air/ parit di sekitar gedung Indoor Tennis tersebut.

Selain itu terkait kedatangan logistik pemilu, Bawaslu merasa agak kesulitan karena kurangnya koordinasi dari pihak KPU terutama terkait jadwal kedatangan yang tidak jelas/ tidak pasti. Kadang malah terkesan kurang koordinasi, karena terkadang Bawaslu tahu akan datangnya logistik bukan dari pihak penyelenggara akan tetapi malah dari pihak keamanan (Kepolisian) yang melakukan penjagaan di gudang logistik.

Begitu juga ketika pengiriman logistik ke PPK , Bawaslu Kabupaten Grobogan menyarankan secara lisan kepada KPU

Moh. Shohibul Mujib A.A

- 63 -

untuk menutup dengan terpal bagian atas logistik yang dikirim, karena yang digunakan adalah armada bak terbuka (truk) dan menumpuknya untuk tidak terlalu tinggi karena kotak suara riskan mengalami kerusakan, disini Bawaslu Kabupaten Grobogan juga mengalami kesulitan di dalam memperoleh jadwal pengirimannya ke PPK, sehingga Bawaslu meminta Panwaslu pengiriman dan kedatangannya, kemudian Panwas Kecamatan juga diminta untuk memastikan terkait segi keamanan logistik baik dari sisi tempat dan potensi-potensi kerusakannya.

Selanjutnya pada tanggal 13 April 2019, salah satu anggota Bawaslu Grobogan yaitu koordinator Pengawas, Humas dan Hubal (Kordiv PHL) bersama Panwaslu Kecamatan Kradenan melakukan pengawasan logistik di Aula Kantor Kecamatan Kradenan saat dilakukan pengesetan logistik oleh PPK Kradenan yang dibantu oleh PPSnya, disini Bawaslu Kabupaten Grobogan menemukan beberapa surat suara yang sebenarnya sudah tersegel mengalami kerusakan/ sobek, dan kejadian tersebut bisa berpotensi menimbulkan masalah saat pengesetan, karena bisa tercecer dan berkurang jumlahnya dan kejadian tersebut bisa berpotensi terjadi tidak hanya di Kecamatan Kradenan saja tapi juga terjadi di Kecamatan lainnya. Jadi seketika itu juga Bawaslu Kabupaten Grobogan melalui Ketuanya Ibu Fitria Nita Witanti, M.SI berkoordinasi dengan ketua KPU Kabupaten Grobogan untuk segera ditindak lanjuti, selain berkoordinasi secara langsung keesokan harinya Bawaslu Kabupaten Grobogan juga berkirim surat secara resmi tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Grobogan terkait potensi tersebut. Surat yang dikirim oleh Bawaslu tertanggal 14 April 2019 dengan nomor 69/Bawaslu-Prop.JT-09/PM.00.02/V/2019. Kemudian oleh KPU Kabupaten Grobogan malam iru juga memperintahkan kepada PPK Kradenan dan

- 64 -

semua PPK se Kabupaten Grobogan untuk mengecek semua surat-surat suara yang tercecer/ yang rusak sampulnya untuk segera diindentifikasi dan diganti sampulnya.

Dari pengalaman pengalaman kejadian diatas, Bawaslu Kabupaten Grobogan berharap untuk tingkat koordinasi disemua tingkatan untuk ditingkatkan, baik Bawaslu dengan KPU, beserta jajaran dibawahnya, maupun dengan semua stakeholder pemangku kepentingan dalam pemilu. Sehingga dengan adanya koordinasi yang baik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya akan dihasilnya pemilu yang bermartabat.

Logist ik Dalam Pemilu

- 65 -

MEMASUKI tahun 2020 di Indonesia akan digelar hajatan besar Demokrasi. Apa itu hajatan besar Demokrasi dan kenapa dikatakan demikian. Dikatakan hajatan besar Demokrasi, karena diadakan pemilihan Kepala Daerah serentak di 270 Daerah. Pemilihan serentak di 270 Daerah itu terdiri dari 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 240 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah itu juga sebagai satu sarana demokrasi untuk kedaulatan rakyat dalam upaya menentukan dan memilih pimpinan di Daerah secara langsung tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dilindungi ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Di Jawa Tengah sendiri nantinya akan ada 21 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menggelar Pilkada tersebut adalah:

MEWUJUDKAN PILKADA YANG DEMOKRATIS DAN

BERINTEGRITAS

Agus Purnama

Mewujudkan Pi lkada Yang Dimokrat is Dan B er integras i

- 66 -

1. Kabupaten Pekalongan2. Kota Pekalongan3. Kabupaten Semarang4. Kota Semarang5. Kota Magelang6. Kabupaten Kebumen7. Kabupaten rembang8. Kabupaten Kendal9. Kabupaten Purbalingga10. Kabupaten Boyolali11. Kabupaten Blora12. Kabupaten Sukoharjo13. Kota Surakarta14. Kabupaten Wonosobo15. Kabupaten Wonogiri16. Kabupaten Purworejo17. Kabupaten Sragen18. Kabupaten Klaten19. Kabupaten Pemalang20. Kabupaten Demak21. Kabupaten GroboganDalam daftar di Ditjen Otonomi Daerah mayoritas masa

jabatan Kepala Daerah di 21 Kabupaten/Kota, berakhir tanggal 17 Februari 2021. Kecuali, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Demak berakhir di tanggal 4 Mei 2021, Kabupaten Grobogan berakhir 21 Maret 2021.

Dari jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengadakan Pilkada, Jawa Tengah menempati urutan nomor 2 dalam pelaksanaan Pilkada, hanya kalah dengan Provinsi Sumatra Utara yang berjumlah 23 Kabupaten/Kota. Sebagai perbandingan di

Agus Purnama

- 67 -

Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur hanya 19 Kabupaten/Kota dan Jawa Barat hanya 8 Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada. Dengan banyaknya jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mengadakan Pilkada, maka dari itu harusd diperluhkan persiapan yang matang untuk menghasilkan Pilkada yang Demokratis.

Oleh karena itu KPU sebagai salah satu penyelenggara Pilkada dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada tanggal 5 Agustus 2019 menerbitkan PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bpaten dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Bahkan kalau dilihat lebih detail lagi di PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, tahapan persiapan untuk perencanaan program dan anggaran sudah dimulai 30 September 2019. Untuk proses perekrutan penyelenggara adhoc tingkat Kecamatan sudah di mulai pada Januari 2020.

Kita berharap banyak dalam Pilkada Tahun 2020 khususnya di Kabpaten Grobogan nantinya dapat terlaksana dan menjadi pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas dan demokratis. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Pilkada yang Demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus berpegang teguh pada prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proposional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Disamping itu juga penyelenggara Pilkada harus juga dibekali dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan pemilu, yaitu :

- 68 -

1. IndependensiPenyelenggara yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak-pihak yang berkepetningan dalam pelaksanaan pemilihan (politik praktis)

2. ImparsialitasPenyelenggara harus menunujukkan sikap dan prilaku yang adil dan setara kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilihan.

3. IntegritasPenyelenggara Pemilu di tuntut harus jujur dan mandiri, karena prinsip ini sebagai landasan moral dan etika.

4. TransparansiPenyelenggaran harus menunjukan sikap transparan dalam semua tahapan penyelenggaran pemilihan.

5. EfisiensiPenyelenggaran harus mempertimbangkan juga asas efisiensi dalam mengunakan dana untuk penyelenggaraan pemilihan. Karena dana yang dipakai adalah dana publik sehingga bisa menaikan tingkat kepercayaan publik.

6. ProfesionalSemua penyelenggara harus bisa melaksanakan semua pekerjaan dengan baik sesuai dengan keahlian dan kopetensi yang dimiliki.

7. Orientasi PelayananPenyelengagran harus membuat skema operasional pelayanan dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga penyelenggara sebagai pihak yang melayani peserta pemilu sesuai dengan koridor pekerjaannya.

Untuk menghasilkan pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Berintegritas harus ada dukungan dari beberapa


- 69 -

pihak pada gelaran Pilkada 2020. Terutama dalam sistem regulasi Undang-Undang yang harus lebih diperbaiki karena masih banyak kekurangan sehingga menimbulkan celah dalam penanganan pelanggaran pemilihan. Peran Pemerintah Daerah berperan penting dalam fasilitasi anggaran serta sarana dan prasrana. Pemerintah Daerah juga wajib memberikan penugasan personil pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS. Kemudian dalam hal penegakan hukum diharapkan seluruh komponen seperti Kejaksaan, Polri dan Bawaslu bisa berkoordinasi dengan baik dan berkomitmen dalam proses penegekan hukum. Perserta pemilihan diharapkan juga bisa berkomitmen dan taat terhadap Undang-Undang yang berlaku, serta harus siap menerima apapun hasil proses pemilihan tersebut.

Pada prinsipnya membangun pemilihan yang Demokratis dan Berintegritas dalam dicapai dengan cara sebagai berikut. Pertama, memastikan bahwa warga negara dan peserta pemilu meiliki kesetaraan dimata hukum. Kedua, menciptakan penyelenggaraan pemilu yang mandiri, berkompeten dan profesional tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Ketiga, penegakan hukum yang sesuai Undang-Undang sehingga bisa mengurangi adanya pelanggaran. Keempat, mereformasi dan mendesain sistem pemilu dan mengupayakan kebijakan untuk mengurangi politik winner take all. Kelima, mengawasi politik anggaran, dengan mengatur perihal sumbangan dan pengeluaran terhadap calon Kepala Daerah, serta pemberian sanksi kepada calon Kepala Daerah yang tidak patuh terhadap regulasi Undang-Undang yang berlaku.

Maka dari itu untuk menciptakan Pilkada yang Demokratis dan Berintegritas tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu semata, tetapi seluruh komponen yang ikut serta dalam pelaksanaan termasuk

Agus Purnama

- 70 -

masyarakat itu sendiri yang diharapkan bisa menjadi pengawas pertisipatif dalam gelaran Pilkada 2020 nanti.


- 71 -

SAKSI PESERTA PEMILU MENJADI SAKSI SEJARAH

Fitria Nita Witanti

JUMAT kala itu yang dinanti aku dan teman-teman. Bawaslu Grobogan mengumpulkan Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Grobogan. Tanggal 29 Maret 2019 menjadi saksi sejarah. 16 partai politik diundang Bawaslu dalam persiapan Pemungutan Suara.

Waktu menunjukkan Pukul. 14.30 WIB. Aku lihat buku tamu di depan aula yang berjejer. Satu demi satu langkah kaki berdatangan menghampiri aula sekretariat Bawaslu Grobogan. Buku tamu mulai penuh dengan tanda tangan. Ya, ada 16 partai politik lolos di Kabupaten Grobogan. Namun, sore itu tidak semua partai politik hadir dalam undangan Bawaslu.

Tepat pukul 15.00 WIB, kumulai melantangkan suara untuk membuka acara. Di depan puluhan mata dan telinga jeli dari perwakilan Partai Politik aku sampaikan hal ikhwal tujuan Bawaslu. “Bahwa sesuai pasal 351 UU 7 tahun 2017 saksi di latih oleh Bawaslu” tegasku. Bagi mereka ini adalah hal baru. Terdengar slentingan, “kok bedo karo biyen ya” dari peserta di paling ujung kanan.

Saksi Peser ta Pemi lu Menjadi Saksi S e jarah

- 72 -

Kemudian ku tegaskan pula teknis pelatihan pada Peserta pemilu. Segala kebutuhan akan ditanggung oleh Bawaslu. Tempat, snack, buku saku saksi dan video tutorial. “Maka hari ini kami kumpulkan rekan-rekan partai politik untuk mengagendakan kegiatan pelatihan saksi” ujarku

Padu padan kata kusampaikan kala itu. Suasana sore dan semilir angin yang masuk dalam aula Bawaslu Grobogan melalui celah-celah ruangan. Nampak wajah sumringah, lesu, semangat dan garang menghiasi ruang itu. Aku sampaikan utuh apa yang kupahami selaku Kordiv Hukum, Data dan Informasi sebagai penanggung jawab pelatihan saksi.

Setelah usai penjelasanku, ku buka sesi tanya jawab. Suara lantang dari salah satu Perwakilan Partai Politik terdengar di antara kami. Pak Fatah dengan khas pecinya yang tidak pernah terlepas dari kepalanya menyampaikan keberatan. Baginya, bahwa seluruh saksi Partainya tidak akan mungkin dapat dihadirkan dalam pelatihan saksi dari Bawaslu. “Bagaimana nanti kami kasih uang transport yang tidak ditanggung Bawaslu pada saksi kalau harus hadir semuanya”, begitu katanya.

Salah satu pengurus partai juga ikut mengacungkan jarinya menyampaikan. “Partai kami tidak akan mengirimkan saksi yang akan dilatih Bawaslu”, katanya. Masih banyak lagi keluhan dari rekan-rekan pengurus Partai di sore itu. Dari uang transport, dari tempat dan masih banyak alasan mereka tidak mau saksinya dilatih Bawaslu.

Aku berpikir sejenak, bahwa sesuai Undang-Undang pelatihan saksi dilakukan oleh Bawaslu. Maka dalam statement terakhir tetap aku simpulkan bahwa Partai Politik tetap menghadirkan saksi untuk dilatih dan mendaftarkan diri pada Bawaslu Kabupaten Grobogan.


- 73 -

*******Hingga sampai pada hari pelaksanaan pelatihan saksi. Bawaslu

Grobogan telah mengakomodir keinginan dari pengurus partai politik, termasuk tempat yang diinginkan ditempati juga dari jumlahnya saksi yang dihadirkan.

Jadwal aku susun ditemani dengan staff yang menangani yaitu Mas Yudi. Dalam waktu satu minggu pelatihan saksi kami lakukan dengan mengakomodir teman Panwaslu Kecamatan sebagai narasumbernya. Apa yang terjadi??

Di hari H pelaksanaan pelatihan hanya sedikit saksi yang datang. Meskipun Bawaslu telah mengakomodir permintaan dari Peserta Pemilu. Sangat disayangkan. Harapan dari Bawaslu, saksi dapat memahami betul peraturan ataupun bentuk surat suara yang sah dan tidak sah ketika di TPS. Buku saku yang disediakan Bawaslu sudah menjelaskan dan mendeskripsikan pihak yang terlibat dalam pemungutan suara, tugas dan larangan saksi Peserta Pemilu hingga tata cara, mekanisme dan prosedurdalam Tungsura. Buku saku juga dilengkapi dengan ilustrasi dan contoh form supaya lebih memudahkan.

Al kisah, saksi peserta Pemilu menjadi saksi sejarah Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam Pemilu serentak pertama kalinya. Dengan minimnya saksi yang hadir dalam pelatihan, tempat dan makanan yang sudah disiapkan menjadi mubazir. Atas inisiatif Bawaslu, maka makanan yang tidak terpakai disumbangkan untuk Panti Asuhan dan juga Pondok Pesantren.

Data yang dihimpun Bawaslu hanya terdapat 11 partai politik peserta Pemilu yang mengirimkan saksinya untuk dilatih Bawaslu. Dari kesebelas partai, 396 saksi yang hadir. Di Kabupaten Grobogan terdapat 4629 TPS, idealnya jika Partai Politik Peserta Pemilu mengirimkan satu saksi di masing-

- 74 -

masing TPS. Maka jika ada 16 partai politik dikalikan 4629 TPS maka tentu jumlahnya sangat jauh dari saksi yang hadir mengikuti pelatihan.

Saksi Peser ta Pemi lu Menjadi Saksi S e jarah

- 75 -

PERSEMAYAMAN atau tempat,dimana menjadi salah satu karunia yang di ciptakan untuk menampung berbagai latar belakang manusia. Satu anugerah terindah yang di ciptakan untuk menopang segala bentuk karuniayang di miliki manusia. Segala sesuatu yang identik dengan keindahan. Keindahan alamnya, keberanekaragaman dan cara hidup manusianya, serta yang paling unik adalah cara bersosial dan sistim pemerintahannya.Sebutlah Indonesia, dimana satu karunia besar dalam hidup dengan menampung kehidupan masyarakat oleh satu prinsip yang sama.

Suatu hari seseorang bertanya mengenai hal apa yang paling rumit di bumi. Kemudianseseorang yang berbeda menjawab, yaitu bagaimana mengatur manusia. Setelahnya, seseorang datang dengan lantang. Ia mengutarakan seputar pentingnya sistem pemerintahan bagi manusia.

“Bayangkan, bila di muka bumi ini tidak ada tatanan bagi manusia, sistem pemerintahannya, tidak ada yang membut aturan,

MATA BANGSA

Maya Rezita Prinkhasari

Mata Bangsa

- 76 -

hukum, dan sebagainya. Bayangkan, apabila di muka bumi ini tidak ada pemimpin. Bagaimana mengerikannya manusia yang hidup dengan bebas, mengedepankan prinsipnya masing-masing, tidak ada batasan, dan sebagainya. Pasti bumi yang menampung berbagai macam tipe manusia ini akan porak poranda, saban harinya akan terbengkalai. Negeri ini akan babak belur, dan akhirnya mati akibat sikap dan sifat manusia”.

Begitu pentingnya perihal tatanan manusia, begitu pentingnya aturan yang berlaku, dan begitu pentingnya peran seorang pemimpin untuk memimpin negara yang kaya raya ini. Jika tidak ada pemimpin, problem-problem pasti sulit di pecahkan karena tidak ada yang bertanggungjawab. Akibatnya organisasi atau suatu kelompokakan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan, visi misi dan targetnya. Seorang pemimpin mempunyai banyak tanggungjawab yang harus di pikul. Salah satunya yaitu, pemimpin harus melihat sebuah permasalahan secara menyeluruh dan terintegritasi sehingga pemecahan masalah akan lebih efektif. Pemimpin juga akan mempercepat pengambilan keputusan atas pilihan-pilihan dan solusi dari masyarakat yang sudah tertampung dan di saring.

Kalau tidak ada pemimpin maka sumber daya yang terbatas akan sulit di kelola dengan baik. Bila tidak ada pemimpin, kita tak mampu menentukan skala prioritas atas dasar pertimbangan ketersediaan sumber daya dan waktu yang terbatas. Pemimpin juga harus mempunyai kepercayaan diri, ketegasan, dan sifat penuh tanggung jawab terhadap apa yang sudah di amanahkan rakyat kepada dirinya.

Keterkaitan dengan pemimpin, kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia memiliki satu agenda besar dalam setiap lima tahun. Agenda besar untuk menentukan siapa pemimpin negeri ini.

Maya Rezita Pr inkhasar i

- 77 -

Pesta demokrasi sebagai satu wadah serta anugerah yang mendapat izin oleh Tuhan untuk dapat terlaksana di Indonesia. Pesta demokrasi sebagai jalan untuk memilih pemimpin yang mampu membawa amanah negeri ini supaya jauhlebih baik.

Tanpa diketahui banyak masyarakat umum sebetulnya ada karunia besar yang harus kita syukuri. Tuhan memberikan karunia baiknya sehingga terbentuklah sistem pemerintahan.Adanya pemerintahan bertujuan membuat hidup manusia tertata rapi dan baik, dengan berbagai aturan serta cara hidup.Tuhan menciptakan manusia sebagai mahluk cerdas yang dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran baik, sehingga terbentuklah suatu sistem pemerintahan. Termasuk bagaimana terselenggaranya pesta demokrasi negeri ini.

Sedikit pembahasan mengenai pemerintahan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu. Pemerintahan mempunyai tatanan utuh dan terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung, serta mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan sistem pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintahan memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan rakyatnya. Pemilihan Umum (Pemilu) dapat terselenggara dengan baik tidak lepas dari peran besar pemerintahan.

Dari hal tersebut, terdapat satu hal yang menarik untuk di kupas hingga tuntas. Bagaimanakah jalannya Pemilu yang jatuh pada tanggal 17 April 2019?. Pemilu kali ini mengisahkan hal penuh hikmah yang dapat kita petik bersama. Pemilu yang meninggalkan sederet kisah suka dan duka bagi bangsa Indonesia.Pemilu yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak. Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan

- 78 -

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dipilih secara serentak atau bersamaan.

Pemilu sebagai manifestasi demokrasi tidak bisa dipisahkan dari sebuah lembaga yang bernama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).Telah kita ketahui bersama, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).Tugas utama Bawaslu mengawasi jalannya Pemilu di seluruh Indonesia.Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.“Pengawasan Penyelenggaran Pemiludilakukan oleh Bawaslu”. Selanjutnya ayat (2) berbunyi, “Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS”.

Sesuai Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu. Anggota Bawaslu sebanyak lima orang, Bawaslu Provinsi sebanyak lima atau tujuh orang, BawasluKabupaten/Kota sebanyak tiga orang, dan Panwaslu Kecamatan tiga orang. Melihat jumlah terbatas dari anggota Bawaslu dan jajarannya, tentu pengawasan Pemilu tidak akan berjalan maksimal tanpa peran aktif masyarakat. Rakyat biasa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa dan semua tanpa terkecuali harus ikut mengawasi agar dapat terwujud Pemilu yang bermartabat.

Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Menyusun standar tata pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan, mengawasi

Mata Bangsa

- 79 -

persiapan penyelenggaraan, dan sebagainya.Selain itu,mengawasi pelaksanaan tahapan, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasinetralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, mengelola, memelihara, merawat arsip serta melaksanakan penyusunan berdasarkan jadwal retensi arsip yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Perlu kita ketahui, dalam Pemilu 2019 Kementrian Keuangan menganggarkan sebesar Rp. 25,59 triliun. Angka ini naik 61 % dibanding anggaran untuk Pemilu 2014 yang sebesar Rp.15,62 triliun. Selain itu juga dialokasikan anggaran untuk pengawasan sebesar Rp. 4,85 triliun naik dibanding 2014 sebesar Rp. 3,67 triliun. Anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp.3,29 triliun (anggaran 2014 Rp. 1,7 triliun). Begitupun anggaran untuk kegiatan pendukung Pemilu meningkat dari Rp.1,7 triliun pada pemilu 2014 menjadi Rp. 3,29 triliun pada Pemilu 2019. (Dikutip dari detikfinance Rabu, 27 Maret 2019 13.10 WIB).

Melihat dana yang begitu besar dalam pelaksanaan Pemilu 2019,maka wajar jika tuntutan atas penyelenggaraan pemilu yang baik menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Pemilu harus berjalan secara bersih, jujur, dan adil tanpa diwarnai banyak pelanggaran dan kecurangan sehingga dapat terwujud Pemilu yang bermartabat. Pemimpin yang dihasilkan dari Pemilu yang bermartabat tentu akan mempunyai legitimasi yang kuat dihadapan masyarakatnya.

Menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara, kekuatan Bawaslu dalam melakukan pengawasan semakin kuat.Hal ini tidak lepas dari keberadaan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah dilantik di seluruh Indonesia pada tanggal 25 Maret 2019. Masing-masing pengawas TPS akan mengawasi satu TPS.


- 80 -

Sudah tentu keberadaan pengawas TPS akan sangat berguna dalam mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Sudah kita ketahui bersama, jadi dan tidaknya calon pemimpin akan ditentukan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Kalau kita lihat jauh ke belakang, dalam Pemilu-Pemilu sebelumnya belum pernah ada pengawas di setiap TPS. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu di Indonesia, baru dalam Pemilu 2019 terdapat satu orang pengawas di masing-masing TPS.Keberadaan pengawas TPS tidak lepas dari ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.Pasal itu menjelaskan jajaran Bawaslu di tingkat paling bawah yaitu pengawas TPS.Patut untuk diketahui bersama, para pengawas yang berada di TPS saat pemungutan suara berlangsung mempunyai dua tugas utama.

Tugas pertama, mereka harus memastikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sesuai dengan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawas TPS harus bisa mengidentifikasi mana pemilih yang sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mana yang tidak, misal ada pemilih yang sudah meninggal dunia atau berpindah domisili, Pengawas TPS bisa memastikan surat undangan (form C6) yang dibawa pemilih ke TPS sudah sesuai data di DPT.

Tugas utama kedua, Pengawas TPS harus bisa memastikan tidak ada lagi perbedaan data terutama terkait hasil Pemilu. Berita acara dan sertifikat yang dipegang oleh Pengawas TPS, saksi dari tiap partai politik dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai KPU Kabupaten/Kota dan seterusnya harus sama jumlahnya, bahkan angka dan hurufnya harus sama. Ini semua tentu akan menghindarkan dari sengketa hasil Pemilu yang bermuara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mata Bangsa

- 81 -

Rabu tanggal 17 April 2019 telah tiba.Hari itu sangat ditunggu oleh semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih.Semua peserta Pemilu menanti dengan harap-harap cemas. Semua hasil perjuangan dan pengorbanan selama tahapan pencalonan akan ditentukan pada hari itu. Bawaslu beserta seluruh jajarannya pun turut meningkatkan pengawasannya.Tahapan pemungutan suara sangat rentan terjadinya pelanggaran, misal politik uang dan adanya pemilih yang memberikan suara di TPS padahal tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan.

Untuk mencegah politik uang, seluruh jajaran pengawas Pemilu dari atas sampai bawah melakukan patrolipengawasan.Praktek kotor politik uang sangat mungkin terjadi saat hari pemungutan suara.Tujuannya jelas untuk mempengaruhi seseorang agar mau memilihnya dengan imbalan lembaran rupiah.Dalam upaya mencegah seseorang yang tidak punya hak pilih, pengawas TPS begitu ketat dalam melakukan pengawasan.Pengawas TPS selalu memastikan setiap orang yang datang ke TPS telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan.Selain itu, pengawas TPS juga memastikan agar pemilih yang mencoblos di TPS dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus sesuai dengan tempat tinggalnya.

Kalau kita lihat di Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan tertib dan lancar.Bawaslu Grobogan beserta jajaran di bawah tidak menemukanpelanggaran, misalnya pelanggaran yang dapat menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini dapat dimaklumi mengingat upaya pencegahan dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Grobogan beserta jajaran sampai Pengawas TPS telah dilakukan secara akurat, maksimal dan menyeluruh. Selain itu, Bawaslu Grobogan beserta Panwaslu Kecamatan telah


- 82 -

maksimal dalam memberikan pembekalan dan bimbingan teknis kepada 4629 Pengawas yang akanbertugas di setiap TPS. Hal itu dilakukan dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu khususnya pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi tahapan krusial dalam Pemilu.

Kemudian apabila kita lihat lebih jauh lagi khususnya di Jawa Tengah, saat hari pemungutan dan penghitungan suara juga berjalan lancar dan tertib.Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memang ada 27 (dua puluh tujuh) TPS yang mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).TPS yang mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebar di 14 Kabupaten/Kota.Seperti telah disinggung di atas, penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu adanya pemilih yang memberikan suara di TPS padahal tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan.Selain itu ada pemilih yang mencoblos di TPS dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun tidak sesuai dengan tempat tinggalnya.

Secara keseluruhan meski ada 27 (dua puluh tujuh) TPS yang mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), pengawasan yang dilakukan seluruh Pengawas Pemilu di Jawa Tengah bisa dikatakan berhasil.Banyak pihak yang memberi apresiasi atas keberhasilan mereka dalam mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 lalu.Namun dibalik keberhasilan dalam pengawasan, ada sederet duka mendalam yang menyertai mereka dalam melakukan pengawasan Pemilu.Banyak jajaran pengawas Pemilu di Jawa Tengah yang mengalami kecelakaan, sakit, dan bahkan meninggal dunia.

Untuk jajaran Pengawas Pemilu di Jawa Tengah yang mengalami kecelakaan, sakit, dan meninggal dunia selama menjalankan tugas pengawasan dari data yang masuk di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Mata Bangsa

- 83 -

tercatat rawat inap 63 orang, rawat jalan 74 orang, kecelakaan rawat inap 34 orang, dan meninggal dunia 4 orang. Sungguh mahal Pemilu serentak sehingga begitu banyak korban berjatuhan.Begitu besar pengorbanan para pengawas Pemilu dalam mengawasi Pemilu sehingga berjalan dengan bersih fair, jujur, dan adil.Sungguh luar biasa para pengawas Pemilu yang telah mewujudkan sebuah Pemilu yang bermartabat.

Tapi sungguh ironis, masih ada sebagian masyarakat seolah buta dan tutup mata dengan perjuangan pengawas Pemilu. Mereka dengan mudahnya menuduh Pemilu 2019 dengan Pemilu yang cacat, curang, penuh pelanggaran dan kecurangan hanya karena hasilnya tidak sesuai keinginan mereka. Seolah tak ada rasa hormat, seolah tak ada harga. Mereka tidak peduli ada mata yang tak terpejam saat pemungutan dan penghitungan suara.Betapa tenaga mereka terkuras demi mengemban tugas dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu agar bisa berjalan dengan baik.Hanya satu yang menjadi tujuan pengawas Pemilu, yaitu mewujudkan Pemilu yang bermartabat tanpa diwarnai pelanggaran dan kecurangan.

Begitu mulia jasa para pengawas Pemilu. Tugas pengawasan mereka sungguh membutuhkan waktu, usaha, dan tenaga demi tercapainya Pemilu yang bermartabat. Tidak pernah lelah mata mereka mengawasi Pemilu ini.Dapat kita bayangkan, bagaimana seandainya penyelenggaraan Pemilu tidak ada pengawas Pemilu. Sudah pasti pelanggaran dan kecuranganakan terjadi di mana-mana. Pemilu yang bermartabat tentu hanya menjadi impian belaka.Terimakasih pengawas Pemilu, engkau telah menjadi mata bangsa dengan segala perjuangan dan pengorbanan dalam mengawasi jalannya Pemilu serentak 2019.


- 84 -

Mata Bangsa

- 85 -

PEMILIHAN Umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu dilaksanakan untuk menghasilkan pemerintahan, negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan Pemilu diperlukan suatu pengawasan untuk menjamin agar benar-benar berjalan sesuai azas langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), serta jujur dan adil (jurdil). Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang bertugas mengawasi jalannya Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Patut untuk diketahui, Bawaslu Kabupaten Grobogan merupakan jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten. Tugas utama Bawaslu Kabupaten Grobogan mengawasi jalannya Pemilu di wilayah Kabupaten Grobogan. Adapun tahapan Pemilu yang menjadi obyek pengawasan Bawaslu Kabupaten Grobogan adalah

SERBA SERBI DAFTAR PEMILIH

Ryan Puspita Anggraini

S erba S erbi Daf tar Pemi l ih

- 86 -

tahapan Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Kemudian tahapan Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota, Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.

Objek pengawasan selanjutnya adalah seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya, Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan serta proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Memegang teguh motto Sinergitas, Integritas, Mentalitas dan Profesionalitas (SIM-P), Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu lebih mengutamakan pencegahan/ langkah preventif. Hal ini bertujuan agar tidak banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan, sehingga bisa terwujud Pemilu yang bermartabat. Siapapun pemimpin yang terpilih melalui Pemilu yang bermartabat, maka akan mendapat legitimasi yang kuat di hadapan masyarakatnya.

Tetapi di balik suksesnya pagelaran kontestasi Pemilu Tahun 2019, ada beberapa kendala yang dijumpai dalam pengawasan. Pemutakhiran data dan daftar pemilih menjadi salah satu di antara beberapa kendala yang ditemukan dalam pengawasan. Dari Pemilu ke Pemilu, permasalahan itu terus berulang dan menjadi permasalahan klasik yang seolah-olah tidak pernah ada penyelesaian.


- 87 -

Demikian pula yang terjadi pada Pemilu Tahun 2019 daftar pemilih menjadi hal yang krusial selama tahapan. Hal ini sangat penting karena menetukan hak pemilih dalam memberikan suaranya saat hari pemungutan suara. Pemilih tidak memenuhi syarat masih menjadi topik utama dan menarik untuk diperbincangkan.

Tahapan pemutakhiran data pemilih berawal dari program pencocokan dan penelitian (coklit) yang diselenggarakan secara serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 20 Januari 2018. Coklit bertujuan agar mendapatkan data akurat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Data pemilih Pilkada 2018 diharapkan menjadi penyumbang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas untuk Pemilu 2019. Akan tetapi seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa permasalahan daftar pemilih merupakan permasalahan klasik, maka tetap saja dijumpai permasalahan dalam penyusunan DPT Pemilu 2019.

- 88 -

Bawaslu Kabupaten Grobogan sendiri telah melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan data dan daftar pemilih Pemilu 2019. Bawaslu Kabupaten Grobogan melibatkan seluruh jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PPKD) dalam melakukan pengawasan daftar pemilih.

Tujuan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk memastikan pemilih yang memenuhi syarat, namun belum masuk dalam daftar pemilih yang nantinya akan ditetapkan dalam DPT. Selain itu memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat agar dicoret atau dihapus dari daftar pemilih.

Kategori pemilih yang memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Pemilu adalah Warga Negara Indonesia, pemilih yang telah berusia 17 tahun, pemilih yang berusia di bawah 17 tahun tapi sudah menikah/kawin, pensiunan TNI, pensiunan Polri, tidak terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pemilih tidak memenuhi syarat bisa terbagi menjadi beberapa kategori, di antaranya meninggal dunia, anggota TNI, anggota Polri, pemilih ganda, pemilih pindah domisili, pemilih di bawah umur, pemilih hilang ingatan, data invalid, data anomali dan pemilih bukan domisili setempat.

Dalam rangka semangat menjaga hak pilih, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan merekomendasikan daftar pemilih bermasalah kepada KPU Kabupaten Grobogan yang bertujuan agar agar KPU Kabupaten Grobogan memperbaiki daftar pemilih sehingga betul-betul valid dan sesuai regulasi yang ada.

Dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS ) sebanyak 1.105.242 (satu juta seratus lima ribu duaratus empat puluh dua) sampai dengan penyempurnaan DPT ke-3


- 89 -

sebanyak 1.122.269 (satu juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh Sembilan), Bawaslu Kabupaten Grobogan telah merekomendasikan ke KPU Kabupaten Grobogan pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak empat kali, yaitu pada tanggal 8 September 2018, 29 November 2018, 25 Januari 2019, dan 10 Februari 2019.

Rekomendasi itu terdiri dari 1.990 (seribu sembilan ratus sembal puluh) pemilih meninggal dunia, 1.686 (seribu enam ratus delapn puluh enam) pemilih ganda, 482 (empat ratus delapan puluh dua) pemilih yang pindah domisili, 12 (dua belas) data invalid, sembilan anggota TNI, enam anggota Polri, lima pemilih di bawah umur, lima pemilih bukan domisili setempat, tiga pemilih yang memiliki data anomali, dan satu pemilih yang dinyatakan hilang ingatan.

Selain itu, pada tanggal 25 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Grobogan merekomendasikan 15 (lima belas) pemilih potensi


- 90 -

Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan sepuluh pemilih potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK).Kemudian pada tanggal 10 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Grobogan merekomendasikan 31 (tiga puluh satu) DPK.

Selama pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Grobogan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk mengetahui seberapa banyak pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El). Hal ini sesuai dengan pasal 348 ayat (1) huruf a Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada pemilih tetap di TPS yang bersangkutan.

Meskipun pada akhirnya pemilih diperbolehkan menggunakan surat keterangan pengganti KTP-El selama yang bersangkutan telah melakukan rekam data KTP-El.

Dispendukcapil selaku stakeholder pengawasan yang berhubungan dengan data pemilih menjadi mitra kerja Bawaslu


- 91 -

Kabupaten Grobogan untuk memastikan berapa pemilih yang telah ataupun belum melakukan perekaman KTP-El. Bawaslu Kabupaten Grobogan juga melakukan pengawasan terhadap perekaman KTP-El di Rutan Kelas II Purwodadi, hal ini sebagai perwujudan slogan menjaga hak pilih di seluruh negeri.

Permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam melakukan pengawasan diantaranya sulitnya memperoleh angka pasti berapa pemilih yang telah melakukan rekam KTP-El, masih ditemukan adanya pemilih ganda setiap kali penetapan daftar pemilih, data pemilih yang memenuhi syarat araupun tidak memenuhi syarat yang terus bergerak terlebih untuk pemilih yang meninggal dunia, proses tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Grobogan atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Grobogan tidak patah arang dengan adanya kendala yang dihadapi. Bawaslu Kabupaten Grobogan bersama dengan jajaran di bawahnya terus melakukan pengawasan dengan hasil seperti yang telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Grobogan. Bahkan pada detik-detik terakhir menjelang hari tenang Bawaslu Kabupaten tetap memberikan instruksi kepada jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa agar pemilih yang tidak memenuhi syarat dipastikan tidak memperoleh formulir C6-KWK yaitu surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih.

Bawaslu Kabupaten Grobogan memberikan apresiasi luar biasa kepada seluruh jajaran pengawasan mulai dari panwascam, PPD/K sampai dengan pengawas TPS yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pemilu yang bermartabat dan berintegritas.


- 92 -


- 93 -

SELASA, 3 Oktober 2017 menjadi salah satu hari yang ditunggu dalam kontestasi pemilu 2019. Partai politik telah jauh-jauh hari bersiap untuk menjadi bagian dari perhelatan akbar Pemilu serentak Tahun 2019.

Tidak terkecuali di Kabupaten Grobogan. Salah satu tahapan yang menjadi objek pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Grobogan, yakni pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019. Tujuan pengawasan itu memastikan seluruh persyaratan pendaftaran partai politik telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum.

Perlu kita ketahui bersama, Panwaslu secara lembaga saat ini telah berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan. Adapun jumlah anggotanya sebanyak lima orang.

Dalam mengawasi pendaftaran partai politik di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Grobogan, Panwaslu

MENUNGGUMU

Indri Hapsari Sugiarto

Menunggumu

- 94 -

Grobogan membagi jumlah personil. Setiap komisioner, yaitu Agus Purnama, Moh. Syahirul Alim, dan Fitria Nita Witanti didampingi satu orang staf.

Perlu diketahui jumlah anggota atau komisioner Panwaslu Grobogan ada tiga orang, sebagaimana tersebut di atas. Staf yang bertugas di Panwaslu Grobogan ada lima orang, yaitu Sulistiyono, Ryan Puspita, Indri Hapsari, Gilang Bagaskara, dan Melenia.

Hari pertama 3 Oktober 2017, Agus Purnama dan Melenia hadir di KPU Kabupaten Grobogan pada pukul 08.00 WIB. KPU Kabupaten Grobogan membuka pendaftaran di ruang aula . Akan tetapi ketika sampai di sana, mereka berdua melihat Aula KPU Grobogan masih dalam keadaan kosong. Satu partai politik pun belum ada yang datang, baik untuk mendaftar ataupun sekedar berkonsultasi.

Pada hari pertama, KPU Grobogan membuka pendaftaran partai politik sampai pukul 16.00 WIB. Pada hari itu mereka menunggu sekitar dua jam, tapi keadaan aula KPU Grobogan masih tetap sama, tetap kosong.

Melihat hal itu, Agus Purnama memutuskan untuk kembali ke kantor Panwaslu. Sebelum meninggalkan aula KPU Grobogan, Agus Purnama berpesan kepada Melenia apabila ada partai politik yang datang untuk memberi tahu dirinya.

Melenia menunggu di KPU Grobogan sampai pukul 13.00 WIB, dan kemudian digantikan Sulistyono. Ternyata sampai pukul 16.00 WIB atau berakhirnya waktu pendaftaran, tidak satu pun partai politik datang ke KPU Grobogan.

Keadaan seperti itu berlangsung sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017. Komisioner dan staf Panwaslu Grobogan bergantian melakukan pengawasan di KPU Grobogan.

Indr i Hapsar i Sugiar to

- 95 -

Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Moh. Syahirul Alim, Fitria Nita Witanti, dan Sulistyono datang di Aula KPU Grobogan. Setelah menunggu, menunggu dan menunggu, akhirnya hadirlah utusan dari Partai Perindo yang akan melakukan pendaftaran pada pukul 12.45 WIB.

KPU Grobogan menerima berkas pendaftarannya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan administrasi. Proses pemeriksaan memakan waktu yang cukup lama sekitar 4,5 jam untuk memastikan berkas yang dikumpulkan benar-benar lengkap. Pada tanggal 10 Oktober 2017, hanya partai Perindo yang melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2019.

Pendaftaran partai politik berlanjut pada hari ke sembilan, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2017, di mana partai politik yang melakukan pendaftaran adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan hadir pada pukul 10.00 WIB. Selanjutnya anggota KPU Grobogan bersama beberapa staf melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran. Seperti pada hari sebelumnya, sampai pukul 16.00 WIB tidak ada lagi partai politik yang datang di KPU Grobogan.

Kamis, 12 Oktober 2017 pukul 08.00 WIB Moh. Syahirul Alim, Fitria Nita Witanti dan Ryan Puspita kembali melakukan pengawasan di KPU Grobogan. Sampai pukul 10.00 WIB belum terlihat ada partai politik yang akan melakukan pendaftaran.

Melihat keadaan seperti itu, Moh. Syahirul Alim bersama Fitria Nita Witanti kembali ke kantor. Sementara Ryan Puspita tetap bersiaga di KPU Grobogan. Pada pukul 12.00 WIB, Sulistyono datang ke KPU Grobogan untuk menggantikan Ryan Puspita. Sulistyono melakukan pengawasan sampai pukul 16.00 WIB, dan ternyata tidak satu pun partai politik datang melakukan pendaftaran.

Pada hari berikutnya Panwaslu Grobogan tetap melakukan pengawasan seperti sebelumnya. Pengawasan dilakukan oleh

- 96 -

komisioner dibantu staf. Pada tanggal 13 Oktober 2017 partai politik yang melakukan pendaftaran adalah partai NasDem.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2017 yang melakukan pendafatran adalah partai Hanura. Berikutnya pada tanggal 15 Oktober 2017 partai politik yang melakukan pendaftaran adalah Partai Gerindra. Seperti hari sebelumnya, waktu pendaftaran partai politik berakhir pukul 16.00 WIB.

Hari terakhir pendaftaran atau hari ke 14 (empat belas) tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2017 pendaftaran partai politik seperti biasa di mulai pada pukul 08.00 WIB. Kali ini partai politik yang melakukan pendaftaran ada 12 (dua belas) ,yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan pembangunan, Partai Garuda, Partai berkarya, Partai Golkar , Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang, Partai Indonesia Kerja, dan Partai Republik.

Pada hari terakhir pendaftaran partai politik, tiga orang komisioner Panwaslu melakukan pengawasan secara bersamaan. Lima orang staf pun tak ketinggalan ikut pengawasan.

Hal ini dilakukan mengingat pada hari terakhir banyak sekali partai politik yang melakukan pendaftaran. Kalau pada hari sebelumnya pendaftaran mulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB.

Khusus hari terakhir, pendaftaran berakhir sampai pukul 18.00 WIB. terakhir ditutup sampai namun ditutup pada pukul 18.00 WIB. Pada hari itu pun KPU Grobogan bersama beberapa staf melakukan pemeriksaan untuk 12 (dua belas) partai politik sampai berakhirnya waktu pendaftaran.

Begitulah selama 14 (empat belas) hari Komisioner Panwaslu Grobogan bersama staf secara bergantian melakukan pengawasan pendaftaran partai politik di KPU Grobogan. Hal ini dilakukan

Menunggumu

- 97 -

karena sudah menjadi tugas dan kewajiban Panwaslu Grobogan untuk mengawasi semua tahapan pemilu di Kabupaten Grobogan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang ada.

Indr i Hapsar i Sugiar to

- 98 -

Menunggumu

- 99 -

SUKIJAN merupakan Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Kradenan. Bersama kedua Anggotanya, yakni Domo dan Hanif melakukan pengawasan kegiatan lomba burung berkicau. Pelaksanaan pengawasan di Pasar Gedhang Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan pada 28 Oktober 2019. Setelah lomba usai, Dia menemukan adanya dugaan unsur tindak pidana pemilu dalam kegiatan perlombaan. Setelah itu, bersama dengan Panwaslucam Kradenan membuat Laporan pengawasan yang disertai dengan pengumpulan bukti-bukti. Bukti tersebut nantinya dikirim ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan pelanggaran yang ada.

Berasal dari temuan di lapangan, mereka melihat adanya baliho dan piagam yang bergambarkan calon legislatif atas nama FT (31). Dia merupakan calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Kemudian atas kejadian tersebut, Sukijan beserta Anggotanya

BURUNG TERBANG, JERAT HUKUM MELAYANG

Gilang Bagaskara

Burung Terbang, Jeratan Hukum Melayang

- 100 -

mengisi formulir temuan dugaan pelanggaran. Temuan tersebut yang nantinya diberikan ke Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Dalam keterangannya, pada saat perlombaan Panwaslucam Kradenan juga menemukan adanya pembagian uang berserta piagam bergambar FT. Oleh karena itu dalam rapat pleno Panwaslucam Kradenan, kegiatan kampanye dalam bentuk lomba kicau burung diduga terdapat unsur politik uang.

Sesuai pasal 523 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam ketentuan dugaan tindak pidana Pemilu, FT diduga memberikan uang dan piagam bergambar dirinya kepada pemenang lomba. Sukijan menyerahkan temuan dugaan tindak pidana dan alat bukti kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan. Setelah temuan diterima dan diregister, Bawaslu Kabupaten Grobogan melayangkan surat kepada Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

KeAnggotaan Gakkumdu terdiri dari Bawaslu Kabupaten Grobogan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan dan Kepolisian Resor (Polres) Grobogan. Isi surat tersebut merupakan pemberitahuan rapat pembahasan pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Grobogan. Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2018 dan bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Dalam rapat sentra Gakkumdu yang pertama, disimpulkan bahwa dalam perlombaan burung berkicau di Kecamatan Kradenan

Gilang Bagaskara

- 101 -

diduga memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Bawaslu Kabupaten Grobogan menindaklanjuti dengan cara mengklarifikasi saksi-saksi, dengan tujuan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Bawaslu Kabupaten Grobogan melayangkan surat kepada beberapa saksi. Diantaranya yaitu MA (36), JS (31), AF (40), dan ML (30).

Kamis, 1 November 2018 pukul 10.00 WIB, MA (36) saksi pertama dalam kegiatan lomba kicau burung diklarifikasi oleh Desi Ari Hartanta SP dan Moh Syahirul Alim MH. Keduanya adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran dan kordiv Penyelesaian Sengketa. Klarifikasi dilaksanakan di ruang Sentra Gakkumdu Kabupaten Grobogan dengan didampingi oleh Kejaksaan Negeri Grobogan dan Polres Grobogan. Agenda pertama diawali dengan pembacaan keterangan di bawah sumpah oleh MA, dan dilanjutkan dengan klarifikasi.

“Apakah benar anda berada di lokasi tersebut?”, tanya tegas oleh Desi Ari.

“Ya Pak, saya disana sebagai peserta dalam lomba kicau burung tersebut pak”, jawab MA.

MA menambahkan, bahwa pertama kali mengetahui adanya lomba burung kicau dari media sosial Facebook. Pada tanggal 25 Oktober 2018 di grup kicau mania khusus Kradenan. Setelah itu MA menghubungi pihak panitia dan mendaftarkan diri ikut kelas cendet. Untuk pendaftaran kelas Rp. 30.000,00 dan Rp. 50.000,00 pada ajang lomba burung berkicau yang diadakan oleh Cakra Grup.

“Saya ikut di kelas Gerindra sekitar 30 peserta. Akan tetapi dalam perlombaan tersebut saya tidak menang dan hanya mendapatkan semprotan burung hasil tiket yang diundi dalam perlombaan” Imbuh MA menjelaskan dengan rinci.

- 102 -

MA menjelaskan mengenai hadiah yang diberikan kepada peserta. Hadiah tersebut memang murni dari uang pendaftaran peserta. Jadi apabila pesertanya banyak hadiahnya juga pasti banyak. Hadiah itu menyesuaikan dengan jumlah pendaftar. Jika pesertanya tidak penuh, maka hadiah yang didapat juga sedikit.

Dia juga membenarkan tentang adanya baliho dan piagam yang bergambar FT (31) calon legislatif disekitar perlombaan. Dia juga melihat FT berada di lokasi pada pukul 14.00 WIB dan hanya berjalan-jalan sambil melihat peserta yang mengikuti lomba tersebut. Akan tetapi FT tidak melakukan orasi ataupun himbauan untuk mencoblos ataupun memilih dirinya.

“Apakah ada promosi atau himbauan visi dan misi yang berbentuk seperti kampanye ataupun pembagian selembaran atribut kampanye?”, tanya Syahirul sambil memegang dokumentasi yang menjadi alat bukti.

“Seperti yang saya katakan diawal tadi, kalau berupa orasi atau himbuan memang tidak ada. Namun ada banner dan spanduk bergambar FT yang terpasang disekitar perlombaan. Serta panita lomba yang menggunakan kaos berwarna hitam putih bergambar FT”, jawab MA dengan singkat.

Setelah dirasa cukup, acara klarifikasi berakhir pukul 10.50 WIB. Dilanjutkan dengan agenda kedua klarifikasi dengan JS (31). JS merupakan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPKD) Kradenan. Jadi dia berada di lokasi Perlombaan Lomba kicau burung, karena Sudah kewajiban PPKD dalam mengawasi kegiatan kampanye. Klarifikasi dimulai Pukul 11.00 WIB. Seperti klarifikasi sebelumnya, JS dimintai pembacaan sumpah oleh Desi Ari Hartanta.

Saksi JS (31) menyampaikan bahwa Sebelum Panwaslucam Kradenan memberikan informasi, dia sudah mengetahui lewat


- 103 -

brosur yang disebar melalui facebook tentang adanya Kegiatan Kampanye dalam bentuk lomba kicau burung, yang bertempat di Pasar Pisang Kradenan, Desa Kradenan. Dia selaku PPKD Kradenan, langsung datang ke lokasi untuk memastikan lokasi tersebut. Karena menurut keterangannya, lokasi yang dimaksud sering diadakan Lomba Gantangan Burung setiap hari senin.

Setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 22.00 WIB, JS melihat Banner dan Spanduk bergambar calon legislatif dari salah satu partai politik sudah terpasang di lokasi. Akan tetapi tidak ada satu orangpun yang bisa dimintai keterangan terkait pemasangannya. Setelah memastikan memang akan ada perlombaan, JS pulang ke rumah untuk bersiap-siap mengawasi jalannya perlombaan besok.

“Siapa penyelenggara perlombaan tersebut?”, tanya Desi Ari dengan memegang secarik kertas dan pena.

“Nama tenarnya FD (40) atau AF Pak. Dia memang selalu menyelenggarakan lomba gantangan burung dilokasi tersebut, karena FD dikenal memang “pentholan” club kicau mania di Kecamatan Kradenan” jawab JS dengan penuh keyakinan.

JS juga membenarkan tentang adanya panitia lomba tersebut yang mengenakan kaos bergambar FT berwarna hitam putih dengan bertuliskan “Pejuang Mas F”, nomor urut calon legislatif dan logo Partai Politiknya. Akan tetapi dalam acara tersebut JS tidak menemukan adanya orasi maupun penyampaian visi, misi program maupun citra diri dari peserta pemilu. Sedangkan Pembawa acara hanya membuka acara dan memberikan hadiah kepada pemenang lomba.

“Saya sempat melihat FT hadir dalam acara tersebut. Tetapi dia hanya melihat perlombaan saja pak”, imbuh JS dalam memberikan keterangan terkait perlombaan tersebut.

Gilang Bagaskara

- 104 -

Setelah melakukan klarifikasi kepada 2 saksi yang hadir dalam lomba tersebut yaitu MA, dan JS. Masih ada 2 Saksi yang belum hadir yaitu AF dan ML. Bawaslu Kabupaten Grobogan tetap mengirimkan surat kepada kedua Orang tersebut, agar dapat dimintai keterangan. Akan tetapi tidak ada satupun yang datang ke Bawaslu Grobogan.

Karena kedua saksi tersebut tidak kunjung datang. Akhirnya Bawaslu Grobogan melayangkan surat kepada terlapor FT agar hadir ke Kantor Bawaslu Grobogan, untuk dimintai keterangan. Atas keterkaitannya dalam Lomba Burung di Pasar Pisang Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan.

Pada hari Senin tanggal 5 Mei 2018, FT datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan dan bersedia dimintai keterangan oleh Desi Ari Hartanta Anggota Bawaslu Grobogan. Pukul 10.00 WIB agenda klarifikasi dengan terlapor FT dimulai.

“Apakah benar, saudara hadir dalam lomba burung berkicau di Pasar Pisang, Kecamatan Kradenan?”, tanya Desi Ari

“Iya pak, saya memang datang di perlombaan tersebut pak”, jawab singkat FT

“Siapa yang merencanakan kegiatan Lomba Kicau Lomba Gantangan Burung di Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan?”, tanya Desi Ari dengan menatap wajah FT.

“yang merencanakan kegiatan lomba tersebut adalah FD dan Panitia dari Cakra Bird Club (Cakra BC). Kebetulan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 WIB Saya bertemu dengan FD di warung kopi Mas Roni. Dia mengajak saya agar ikut serta dalam lomba burung di Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan”, jawab FT dengan agak gugup.

“Saudara di perlombaan tersebut, sebagai apa?”, saut Syahirul untuk memperjelas.


- 105 -

“Saya diminta untuk sebagai sponsor, piala, pemandu acara, dan biaya juri, sedangkan untuk hadiah doorprize tersebut murni dari FD sendiri’, jawab FT.

FT dalam keteranganya membenarkan terkait keikut sertaanya pada kegiatan lomba burung tersebut. Dia diminta FD sebagai sponsor di lomba kicau tersebut, karena FT merupakan Ketua Kicau Mania di Sulursari (Aji Saka Bird Club).

“Apakah benar ada baliho dan spanduk yang menempel di sana seperti di foto ini?”, tanya Syahirul sambil menunjukan foto dokumentasi Pengawasan dari Panwaslucam Kradenan.

“Iya benar Pak. memang di sana terdapat baliho dan spanduk Pak. Akan tetapi yang memasang bukan saya”, jawab FT dengan singkat.

“Trus yang memasang ini siapa?”, saut Desi Ari dengan penasaran.

“Setahu saya yang memasang dari pihak panitia lomba pak, yang kebetulan bertempat tinggal di sekitar perlombaan”, jawab FT sambil melihat foto dokumentasi yang diberikan oleh Syahirul.

“Mengenai dana kampanye, darimana anggaran membuat baliho sampai spanduk itu siapa yang membayar?”, imbuh Desi Ari untuk memperjelas siapa yang membiayai lomba burung tesebut

“Untuk spanduk dan baliho yang berjumlah 4 buah dibuat oleh pihak Panitia Cakra BC. Sedangkan saya hanya menyediakan 9 kaos berwarna hitam putih bergambar foto saya di depan dan bertuliskan “Pejuang Mas F” di belakang. Kaos tersebut untuk Panitia perlombaan, Pak.” jawab FT sambil memperlihatkan foto kaos dan spanduk yang didokumentasikan oleh Panwaslucam Kradenan.

FT juga mengakui, dalam Pemasangan Baliho dan Spanduk bergambarkan Foto dirinya beserta nomer urut sebagai Calon

Gilang Bagaskara

- 106 -

Anggota DPRD dari salah satu Partai Politik di Kabupaten Grobogan. Baliho tersebut bertujuan untuk memperkenalkan dirinya di kalangan Komunitas Kicau Mania. Akan tetapi baliho dan spanduk itu dibuat oleh Panitia Cakra BC, bukan dari FT.

Dia menjelaskan memang dalam pelaksanaan lomba burung tersebut, sudah sesuai dengan perlombaan burung sebelumnya. Dia datang ke lokasi lomba burung berkicau tersebut pukul 15.00 WIB. Akan tetapi dia hanya berjalan-jalan disekitar lomba saja tanpa memberikan orasi atau menyampaikan visi, misi, program ataupun citra diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan.

Terkait pemberian hadiah kepada pemenang lomba. Dia juga menjelaskan bahwa setelah diumumkan oleh pembawa acara siapa saja pemenangnya. Pemenang langsung mengambil hadiah di meja Panitia, tanpa disertai perjanjian apapun. Sedangkan hadiah uang tunai tersebut juga sesuai dengan nominal yang terdapat di brosur. Hadiah uang tunai yang diberikan, bukan dari pemberian FT akan tetapi dari uang pendaftaran peserta.

Setelah mengklarifikasi terhadap 2 saksi dan 1 terlapor yang hadir. Bawaslu Kabupaten Grobogan masih belum bisa menghadirkan Panitia lomba burung berkicau, yaitu dari Pihak Cakra BC. Selain itu Bawaslu Kabupaten Grobogan juga belum mempunyai bukti-bukti yang kuat, terkait kebenaran dugaan pelanggaran money politic di lomba tersebut.

Akan tetapi, setelah Bawaslu Kabupaten Grobogan mengklarifikasi terlapor FT. Bawaslu Kabupaten Grobogan tetap berusaha mendatangkan saksi dari pihak panitia Cakra BC, dan masih melayangkan surat kepada FD. Surat tersebut bertujuan agar FD mau datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan, untuk dimintai keterangan.


- 107 -

Setelah hampir 5 hari, akhirnya Bawaslu Kabupaten Grobogan mendapatkan informasi dari Panwaslucam Kradenan mengenai FD. Menurut keterangan Panwaslucam Kradenan bahwa setelah mengadakan lomba tersebut, FD langsung pergi ke luar jawa dikarenakan pekerjaannya. Setelah itu Bawaslu Kabupaten Grobogan mengadakan rapat internal pada tanggal 12 November 2018.

Rapat Internal tersebut bertujuan untuk membahas alat bukti kasus dugaan tindak pidana dalam lomba kicau burung. Setelah melaksanakan rapat internal, sesuai dengan kesepakatan bersama, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari partai politik terkait dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan. Untuk dimintai keterangan mengenai terlapor atas nama FT.

Selasa tanggal 13 November 2018, NS (58) Ketua DPC Partai terkait datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan dan bersedia dimintai keterangan. Agenda klarifikasi dimulai pukul 12.00 WIB dipimpin langsung oleh Desi Ari Hartanta Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Grobogan. Klarifikasi dimulai dengan pembacaan keterangan dibawah Sumpah/Janji oleh NS.

Dalam keterangannya, NS memang tidak berada di lokasi perlombaan. Dia juga tidak mengetahui adanya kegiatan kampanye dalam bentuk lomba burung berkicau di Desa tersebut. Sebelum perlombaan, FT juga tidak berkoordinasi dengan NS maupun pimpinan partai terkait lainya.

“Apakah benar, Saudara FT masuk dalam tim pelaksana kampanye? Apakah sudah disampaikan ke KPU?”, tanya Desi Ari Hartanta sambil melihat NS.

“FT sudah masuk dalam tim pelaksana kampanye, Pak. Seingat saya sudah bersamaan dengan mengirim tim kampanye

Gilang Bagaskara

- 108 -

koalisi Pilpres. Konsep dari Partai, memang semua calon legislatif dimasukan dalam tim kampanye.” jawab NS sambil menyodorkan data terkait tim kampanye ke Desi Ari.

NS juga menambahkan, bahwa FT merupakan Bendahara DPC Partai terkait di Kabupaten Grobogan. Setelah klarifikasi tersebut, dikarenakan waktu penanganan kasus tindak pidana hanya dibatasi sampai 14 hari sejak temuan diterima dan diregister. Bawaslu Kabupaten Grobogan mengadakan rapat internal untuk persiapan rapat Gakkumdu, guna pembahasan kedua yang akan datang.

Setelah melaksanakan rapat internal bersama, dipastikan rapat Sentra Gakkumdu akan diadakan tanggal 14 November 2018. Desi Ari Hartanta selaku Kordiv Penindakan Pelanggaran membuat kajian dari semua bukti yang terkumpul untuk disampaikan kepada Anggota Gakkumdu yang lain.

Kajian tersebut diambil dari bukti-bukti dan hasil klarifikasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Setelah menyusun kajian tersebut, Bawaslu Kabupaten Grobogan juga memberikan undangan kepada Anggota Sentra Gakkumdu. Undangan tersebut perihal rapat pembahasan kedua kasus dugaan tindak pidana di Kecamatan Kradenan.

Rabu tanggal 14 November 2018 bertempat di ruang Sentra Gakkumdu Bawaslu Grobogan, rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dilaksanakan. Rapat tersebut juga dihadiri oleh semua Anggota Gakkumdu. Setelah rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu selesai, diambil keputusan bersama dengan beberapa catatan dalam kasus dugaan tindak pidana tersebut, yaitu:

1. Dari unsur Peserta Kampanye, berdasarkan keterangan klarifikasi bahwa yang datang dan ikut dalam perlombaan tersebut merupakan peserta lomba burung bukan dari


- 109 -

Peserta Kampanye. Jadi dapat disimpulkan Kegiatan tersebut bukan Kegiatan Kampanye

2. Dari unsur Hadiah, berdasarkan keterangan saksi maupun terlapor yang pada saat klarifikasi bahwa uang tersebut berasal dari uang pendaftaran dan bukan dari Calon Legislatif, jadi murni perlombaan.

3. Saksi memang membenarkan adanya baliho dan Spanduk yang menempel dalam kegiatan perlombaan tersebut. Akan tapi tidak ada kegiatan kampanye (berorasi atau menyampaikan visi, misi program maupun citra diri dari peserta pemilu) yang dilakukan dalam perlombaan tersebut.

4. Bawaslu Kabupaten Grobogan belum dapat menghadirkan “saksi kunci”, saksi kunci yang dimaksud adalah Panitia penyelenggara lomba, karena yang berkaitan langsung adalah dari Panitia lomba.

Berdasarkan catatan tersebut, kasus dugaan money politic dalam kegiatan lomba burung berkicau di Kecamatan Kradenan tidak dapat ditindaklanjuti. Hal tersebut karena masih kurangnya alat bukti. Setelah Keputusan tersebut, Bawaslu Kabupaten Grobogan membuat Berita yang berisi perihal tindaklanjut temuan dugaan tindak pidana di Kecamatan Kradenan.

Sahabat Bawaslu, kasus money politic memang sering kita jumpai di masyarakat dan sudah marak dalam acara Pilkada maupun Pemilu-Pemilu lainya. Akan tetapi dengan bukti yang lemah dan waktu penanganan yang relatif singkat. Terkadang hal itu menjadi kendala dalam menangani maupun membuktikan kasus tersebut..

Dalam kasus di Kradenan, memang mudah menyimpulkan bahwa itu kegiatan tersebut merupakan money politic. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Grobogan harus mengkaji terlebih dahulu, dengan mengumpulkan bukti bukti yang ada. Selain itu dalam

Gilang Bagaskara

- 110 -

menangani kasus tindak pidana, sesuai dengan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “ Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.”

Dalam menerima laporan maupun temuan, Bawaslu Kabupaten Grobogan juga berpedoman pada Pasal 454 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menerangkan:

(1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.

(2) Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

(3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Sebelum menerima laporan maupun temuan tersebut. Bawaslu Kabupaten Grobogan juga harus mengkaji laporan tersebut, apakah sudah memenuhi syarat formil dan materil atau perlu diberikan waktu untuk melengkapi data yang akan dijadikan temuan maupun laporan. Sesuai dengan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat


- 111 -

(3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat pelapor;, b. Pihak terlapor;, c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan, d. Uraian kejadian.”

Setelah Laporan terpenuhi untuk diregister oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Bawaslu Kabupaten Grobogan mengadakan rapat Sentra Gakkumdu dengan semua Anggota Sentra Gakkumdu, untuk melakukan Pembahasan pertama. Rapat tersebut bertujuan, untuk membahas tindaklanjut dari laporan yang diregister oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Apabila masih kurangnya alat bukti, Bawaslu Kabupaten Grobogan dapat mengundang para saksi yang terkait, dan mengundang pihak terlapor untuk dimintai keterangan.

Agenda klarifikasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan didampingi dari Anggota Sentra Gakkumdu, baik dari Polres Grobogan dan Kejari Grobogan. Setelah melaksanakan klarifikasi dari pihak saksi maupun pihak terlapor. Bawaslu Kabupaten Grobogan membuat kajian untuk rapat Gakkumdu pembahasan kedua. Kajian tersebut agar Anggota Gakkumdu tahu apa saja data dan alat bukti yang dikumpulkan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan dari klarifikasi tersebut.

Dalam kasus dugaan tindak pidana di lomba kicau burung tersebut. Apabila dilihat dari sekilas memang memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi dengan alat bukti yang kurang kuat dan kurangnya “saksi kunci” yang tidak bisa hadir. Bawaslu Kabupaten Grobogan tidak dapat menindaklanjuti kasus dugaan tersebut. karena dalam penanganan dugaan kasus tindak pidana.

Sesuai dengan Pasal 454 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas

Gilang Bagaskara

- 112 -

TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.” Dalam waktu 14 hari Bawaslu Kabupaten Grobogan berserta Anggota Gakkumdu lainya harus memutuskan apakah kasus tersebut ditindaklanjuti ataupun tidak ditindaklanjuti.

Saksi kunci yang tidak dapat dihadirkan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Hadiah dari uang pendaftaran menjadi catatan yang penting dalam unsur dugaan tindak pidana, dan peserta yang hadir dalam lomba tersebut juga bukan peserta kampanye. Hal tersebut menjadi catatan dari rapat Gakkumdu pembahasan kedua, dalam menyimpulkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Untuk penanganan tindak pidana sendiri, sudah sesuai dengan peraturan regulasi yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 476 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.”

Apabila memang terbukti melanggar, maka sesuai dengan pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana


- 113 -

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) ahun dan denda paling banyak Rp24.OOO.OOO,OO (dua puluh empat juta rupiah).”

Sahabat Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Grobogan juga tidak tinggal diam dalam menangani kasus tindak pidana. Akan tetapi terkadang alat bukti dan juga keterangan dari saksi maupun terlapor mengungkap fakta dilapangan. Fakta di lapangan yang dimaksud adalah, apakah benar ini kasus money politic atau hanya dugaan saja?. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Grobogan berkerja sama dengan Polres Grobogan dan Kejaksaan Negeri Grobogan yang tergabung dalam Anggota Sentra Gakkumdu, dalam menangani kasus tindak pidana di Kabupaten Grobogan.

Sekian dari saya, sesuai dengan semboyan Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”. Jangan biarkan politik uang mencemari Pemilihan Umum kita. Laporkan segala bentuk pelanggaran pemilihan umum yang ada dilingkungan kita. Mari bersama-sama melawan politik uang, agar tercipta Pemilu yang bersih dan bermartabat. Salam Awas!!!

Gilang Bagaskara

- 114 -


- 115 -

PEMILU merupakan proses panjang yang terdiri atas tahapan-tahapan yang antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Setiap tahapan diberikan aturan mana yang diperbolehkan dan dilarang ketika Pemilu berjalan. Seringkali praktik ilegal, sehingga dapat menimbulkan adanya peluang pelanggaran pemilu yang terjadi terutama politik uang.

Yang membuat saya heran, mengapa setiap gelaran Pemilu nampaknya selalu diwarnai dengan praktik politik uang. Apakah itu karena regulasi undang-undang yang lemah? atau memang sudah menjadi budaya dari masyarakat itu sendiri?. Bahkan dalam demokrasi langsung sebagaimana yang terjadi selama ini, praktik politik uang menjadi semakin tak terbendung. Berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang praktik haram ini seolah dibuat hanya untuk dilanggar.

Dalam tulisan ini saya tertarik untuk lebih mengenal politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

LEMAHNYA JERATAN POLITIK UANG

Yudhi Atmaja

Lemahnya Jeratan Pol it ik Uang

- 116 -

Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dari sini kita bisa melihat, apakah politik uang dijadikan sebagai cara yang ampuh dalam mengumpulkan dan atau mencari dukungan oleh para calon legislator. Kira-kira seberapa besar pengaruh tersebut?

Money politics atau yang biasa disebut politik uang juga dapat dikatakan kejahatan. Karena, suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli oleh kepentingan. Sehingga adanya praktik money politics dapat mencemari dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Masyarakat yang seharusnya sudah menentukan pilihannya kemudian dipengaruhi pihak lain untuk memilih pilihan lainnya dengan memberikan sejumlah uang atau barang tertentu.

Hal seperti itu berimbas pada pendidikan politik di masyarakat. Rakyat dalam proses seperti ini menjadi objek eksploitasi politik yang memiliki kekuasaan. Money politics dikatakan salah, tidak hanya secara moral saja. Tetapi dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan. Hal ini bukan tanpa sebab, karena memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.

Dalam proses penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu perlu adanya penyelesaian yang khusus. Oleh karena itu ada lembaga lain yang terlibat didalamnya. Seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang kemudian disebut dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sentra Gakkumdu berfungsi membahas kasus-kasus tindak pidana pemilu. Tujuannya agar proses penyelesaian kasus pidana pemilu lebih mudah dan cepat.

Yudhi Atmaja

- 117 -

Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, “Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih pasangan calon tertentu, memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, sesuai dengan Pasal 286 hanya dijatuhkan sanksi administrasi.”

Di samping itu dalam penjelasan pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini membolehkan pemberian biaya uang makan/minum, biaya uang/transport, biaya/uang pengadaan bahan kampanye kepada peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka. Hal ini berdasarkan pada lampiran Pasal 286 UU Pemilu tidak termasuk pada kategori materi lainnya. Selanjutnya, pada aturan bahan kampanye tercantum pada Peraturan KPU 23 Tahun 2018 Pasal 30. Menyatakan bahwa nilai setiap bahan kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 60.000,00. Padahal, ketika Pilkada 2018, nilai bahan kampanye apabila dikonversikan paling tinggi Rp. 25.000,00.

Ada perbedaan regulasi kalau kita bandingkan antara regulasi politik uang dengan biaya makan/minum dan biaya transpor. Antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, lebih progresif Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemberian sanksi dapat diberikan kepada penerima dan pemberi. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- 118 -

Pemilu, hanya pemberi yang dapat diberikan sanksi bila terjadi politik uang. Undang-Undang Pilkada, pemberi dan penerima uang sama-sama bisa dihukum. Apapun, ini bisa menjadikan warning untuk publik. Masyarakat juga harus lebih berhati-hati. Karena jika melakukan hal yang melanggar, maka akan sama-sama mendapatkan sanksi hukum. Tetapi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya pelaku politik uang saja bisa dikenakan pidana. Sedangkan penerima politik uang tidak mendapatkan sanksi hukum.

Terkait dengan subjek pelaku tindak pidana money politics. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, subjeknya lebih mudah. Yaitu setiap orang, siapapun yang melakukan money politics, siapapun yang memberi, itu bisa dijerat. Karena dalam praktik lapangan, bukan tim kampanye yang beraksi, kampanye bisa siapa saja yang melakukan. Memang dia tidak masuk kampanye, tapi secara subtansinya dia punya kepentingan Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, subjek pelaku politik uang dibedakan menjadi tiga fase. Ketiga fase tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Politik uang dibedakan tiga fase. Pertama, mulai dari kampanye yaitu unsurnya adalah segi pelaksanaan kampanye di masa kampanye. Kedua, dimulai dari masa tenang, unsur subjeknya sama yaitu tim sukses dan pelaksana kampanye. Adapun unsur ketiga dimulai saat pemungutan suara berlangsung.

Artinya kita bisa melihat bahwa ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini memiliki kelemahan dalam menjerat perilaku money politics bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ada banyak celah yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu untuk memengaruhi pemilih. Dengan diperbolehkannya memberi biaya


- 119 -

transpor dan makan minum kepada peserta kampanye. Pengawas pemilu di lapangan akan sulit untuk membedakan mana cost politics dan money politics. Apalagi pemilih.

Bagi masyarakat ketika diberikan uang dengan jumlah tertentu pola pikirnya adalah untuk memilih calon yang bersangkutan. Serta nilai bahan untuk berkampanye yang ditentukan aturan undang-undang menjadi naik, maka akan membuat peserta pemilu berlomba-lomba untuk mengumpulkan dana kampanye yang sangat tinggi. Sehingga dampaknya kedepan calon legislatif yang terpilih menjadi anggota dewan sangat berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilakukan untuk mengganti semua biaya yang dikeluarkan pada tahapan pencalonan hingga pemungutan suara. Dengan adanya kelemahan dalam regulasi serta kondisi saat pemilu, pengawasan perlu diperketat. Mengingat berbagai potensi akan marak terjadi.

Maka dari itu perlu adanya perbaikan regulasi undang-undang. Dimana hasil dari pengawasan di lapangan, undang-undang tersebut masih banyak memiliki celah. Pemberian sanksi tidak hanya pelaksana dan tim kampanye saja, melainkan juga kepada gapit (tim sukses). Serta koordinasi antar penyelenggara dan gakkumdu harus ditingkatkan. Sehingga tidak kecolongan lagi dugaan kasus money politics yang dilakukan oleh calon legislatif. Serta Bawaslu juga harus lebih jelas dalam pemberian Surat Tanda Terima Pemberitahuan kegiatan (STTP). Apakah itu untuk kampanye atau untuk kegiatan lainnya. Supaya tercipta pemilu yang lebih bermartabat dan demokratis sesuai dengan Pancasila.

Yudhi Atmaja

- 120 -


- 121 -

KISAH ini berawal saat aku mendaftar untuk menjadi staf di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan, tepatnya menjadi Staf Analisis Hukum. Aku mengikuti tahapan tes tertulis dan tes wawancara Sebelum aku di nyatakan di terima di Bawaslu. Dengan mengucap bismillah aku melakukan semua tahapan itu. Terhitung dus hari aku menungggu penggumuman itu, dan pada saatnya aku dinyatakan di terima pada Rabu, 13 Febuari 2019 lalu lewat Media Sosial Whatshapp oleh Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan yang bernama Milenia awal bekerja dimulai Senin 18 Febuari 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Namaku Ariwidya dan biasa di panggil Widya, aku adalah staf analis hukum divisi sengketa yang bekerja di Bawaslu Kabupaten Grobogan sejak 18 Febuari 2019 lalu. Sebenarnya ketika diterima untuk bekerja di Bawaslu Kabupaten Grobogan ini aku belum sepenuhnya memahami tentang Pemilihan Umum, namun itu menjadi motivasi tersendiri untuk terus

AKU DAN BAWASLU

Wahyu Hasta Ariwidya

Aku Dan Bawaslu

- 122 -

belajar dan belajar. Tujuannya agar bisa memahami dan mengerti sepenuhnya mengenai Bawaslu, Pemilu serta semua yang mencakup yang ada di dalamnya. Seperti halnya pelanggaran tindak pidana dalam Pemilu dan semua yang mencakup tugas-tugas dari Bawaslu sebagai pengawas Pemilu.

Merupakan suatu tantangan bagiku ketika aku mulai bekerja di Bawaslu Kabupaten Grobogan dan dalam hitungan waktu dua bulan saja tepatnya tanggal 17 April 2019 aku ikut serta menjadi pengawas dalam Pemilu serentak 2019. Itu merupakan penyelenggaraan pemilihan umum yang paling menegangkan karena mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil presiden, Anggota Dewan Pperwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kab/kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilakukan secara serentak. terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Sebagai staf analis hukum divisi Sengketa yang bertugas menangani proses penyelesaian Sengketa Pemilu dan sebagai staf yang melekat dengan Koordinator Divisi yang bernama Moh Syahirul Alim, MH. Di Kabupaten Grobogan sejauh ini tidak menerima permohonan Penyelesaian Sengketa proses pemilu, baik yang terjadi antar peserta pemilu maupun peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Namun dalam tahapan pengawasan Bawaslu Kabupaten Grobogan selama Pemilihan Umum Tahun 2019 ini tidak menemukan dan/atau menerima laporan terkait adanya sengketa Pemilu, oleh karena itu tidak ada putusan penyelesaian sengketa proses, tindak lanjut, dan penyelesaian sengketa acara cepat, karena tidak ada permohonan (nihil).

Pemilu adalah proses memilih orang untuk dijadikan pengisi

Wahyu Hasta Ar iwidya

- 123 -

jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Tanggal 16 Agustus 2017 lalu, Undang-Undang tersebut terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM sebagai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pada 17 April 201 lalu, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 secara serentak, ini yang paling di nanti-nantikan semua masyarakat Indonesia dan pemilihan umum yang paling menegangkan di dunia, Karena baru kali ini pemilu serentak yang mencakup Pemilihan Presiden dan wakil presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota dan DPD dilakukan secara serentak. Pemilihan umum ini adalah yang paling mencengangkan di dunia Karena baru kali ini ada pemilihan presiden dan parlemen dilakukan dalam satu hari. Pemilu 2019 berlangsung pada hari, Rabu 17 April 2019 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Rakyat akan memilih pemimpin eksekutif serta anggota legislatif yang akan menentukan arah perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan.

Bawaslu Kabupaten Grobogan yang semula Panwas (panitia pengawas) Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjadi badan tetap yang berkedudukan di ibukota kabupaten. Bawaslu Kabupaten Grobogan beralamat di Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi. Beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang Komisioner Bawaslu Kabupaten Grobogan.Diantaranya adalah Fitria Nita Witanti, Agus Purnama, Moh Syahirul Alim, Desi Ari Hartanta dan M. Shohibul Mujib. Kelima komisioner Bawaslu dilantik di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018.

- 124 -

Sebelum hari Pemilihan Umum itu tiba banyak sekali tugas-tugas Bawaslu sebagai pengawas, supaya nantinya tidak terjadi tindak pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu, seperti halnya Sosialisasi partisipasif (Soswatif) mendatangi beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan yang berjumlah 19 Kecamatan. Pada tanggal 6 April 2019 Bawaslu Kabupaten Grobogan melakukan rapat pleno koordinator wilayah.Sesuai dengan Berita Acara Pleno Nomor 04/BA/Bawaslu-Prov.JT-09/OT.00/IV/2019 tanggal 6 April 2019, Bawaslu Kabupaten Grobogan menetapkan pembagian koordinator wilayah untuk melaksanakan sosialisasi partisipasif.

Dalam Soswatif di bagi beberapa komisioner untuk memberi bimbingan dan arahan mengenai pemilu serentak dan dibagi oleh para pimpinan Bawaslu. Fitria Nita Witanti selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi sebagai Koordinator Wilayah Grobogan, Tawangharjo, Wirosari dan Ngaringan.Agus Purnama selaku Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber daya masyarakat dengan Koordinator Wilayah Toroh, Geyer, Purwodadi dan Brati. Moh, Syahirul Alim selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dengan Koordinator wilayah Kedungjati, Gubug, Tegowanu dan Tanggungharjo. Desi Ari Hartanta, SP selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dengan Koordinator Wilayah Klambu, Penawangan, Godong dan Karangrayung. M,Sohibul Mujib selaku Koordinator Divisi Pengawasan, hubungan antar masyarakat dan lembaga dengan Koordinator wilayah Pulokulon, Kradenan dan Karangrayung.

Salah satu tahapan dalam Pemilu adalah Tahapan Dana Kampanye. Tahapan ini dimulai satu hari sebelum memasuki masa kampanye yaitu pada tanggal 23 September 2018. Tapi aku belum menerima itu karena pada saat itu aku belum masuk di Bawaslu

Aku Dan Bawaslu

- 125 -

kabupaten Grobogan. Aku mulai menerima Laporan Penerimaan, Pengeluaran Dana Kampanye yang sering di sebut dengan (LPPDK) pada Jumat 26 April 2019, Ketika itu aku ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) pukul 16.00 WIB dengan salah satu teman staf yang bernama Sulistiyono. Sampainya kami di situ kami bertemu dengan Kasubag Hukum KPU yang bernama Yudhaviska, SE, MH. Beliau menjelaskan mengenai bagaimana cara mengisi formulir LPPDK online, Karena pada saat itu terakhir pengisian formulir LPPDK online paling lambat di hari itu pada pukul 18.00 WIB. Setelah berbincang-bincang banyak dengan beliau kemudian kamipun kembali ke kantor.

Kamis 9 Mei 2019 aku mengerjakan formulir pengawasan penyerahan LPPDK yang di bimbing oleh koordinator divisi ku untuk di kirim ke Provinsi. Kususun apa saja yang harus di persiapkan untuk mengerjakan formulir pengawasan LPPDK yang nantinya akan dikirim ke provinsi. Isinya adalah Formulir Pengawasan Pelayanan KPU kepada Peserta Pemilu pada penyampaian LPPDK yang disebut (DK1), Formulir Pengawasan Penyerahan LPPDK Peserta pemilu kepada KPU (DK2), Formulir penggawasan penerimaan pengeluaran dana kampanye (DK3), Formulir pengawasan penyerahan LPPDK KPU Kepada (KAP) Kantor Akuntan Publik (DK4), Pengawasan Kantor Akuntan Publik (DK5). Dan Partai Politik yang tidak menyerahkan LPPDK di Kabupaten Grobogan adalah Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Secara garis besar pengawasan Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye baik pada masa pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) hingga masa LPPDK mempunyai fokus dan urgensi yang sama Selain untuk memastikan

Wahyu Hasta Ar iwidya

- 126 -

kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga untuk memastikan terpenuhinya unsur keadilan bagi sesama pasangan calon (kandidat).

Pengawasan dana kampanye yang di lakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pengawasan berdasarkan analis terhadap fokus pengawasan Dana Kampanye kepada Bawaslu secara berjenjang. Dalam hal adanya tautan online akan di minta sewaktu-waktu kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota.

Aku Dan Bawaslu

- 127 -

SIANG itu, Kamis tanggal 28 Februari 2019 kurang lebih pukul 12:49 WIB matahari sangat terik. Saat itu aku bersama komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan Koordinator Divisi Pengawasan, M. Shohibul Mujib A.A, S.Pd dan staf Bawaslu yaitu Ryan Puspita Anggraini, berada di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan.

Tujuanku saat itu untuk melakukan pengawasan logistik 2019. Ketika itu aku melihat truk yang telah parkir di halaman kantor KPU Kabupaten Grobogan. Saat dibuka, truk tersebut memuat tumpukan kardus berwarna coklat. Tumpukan kardus tersebut berisi surat suara pelaksanaan Pemilu 2019.

Kardus-kardus itu mulai diturunkan dari truk kontainer di KPU Kabupaten Grobogan. Sebelum surat suara, kotak suara telah tiba di Kabupaten Grobogan. Selain itu sudah ada beberapa dokumen yang telah sampai . Misalnya sampul formulir model C3, C6 dan A5 sebanyak 4629 yang diterima

MISTERI DI BALIK TUMPUKAN KARDUS

Alif Adibatul Lathifah

Mister i Di Ba l ik Tumpukan Kardus

- 128 -

oleh KPU pada yanggal 12 Desember 2018 dari CV. Beringin Indah Semarang.

Mulai dari dokumen C2, C6 dan A5, sampul model D, dan C6, sampul model C1 hologram, sampul formulir model C, C2 dan C5, sampul salinan formulir model C1, sampul salinan formulir model C (TPS-PPS), sampul salinan formulir model C (TPS-KPU Kab/Kota), sampul formulir model DA1, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), DPRD Kab/Kota, sampul formulir model DA KPU dan DA.1 PPWP, sampul salinan formulir model DA dan DA1, sampul formulir model A.3, A.4, A.DPK & C7, sampul formulir model DAA.1 PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, sampul salinan formulir model DAA dan DAA.1, sampul surat suara. Ada juga yang datang pada tanggal 28 Februari 2019, yaitu formulir C6.

Meskipun matahari sedang terik-teriknya, para pekerja mulai bahu membahu menurunkan surat suara yang dimasukkan kardus ke dalam aula yang berfungsi untuk gudang penyimpanan KPU Kabupaten Grobogan. Aku menatapnya dengan penuh keseriusan. Memperhatikan tumpukan surat suara dalam kardus yang sedang dipindahkan.

Ada sepuluh orang tenaga yang ikut memindahkan dokumen dari dalam truk ke dalam gudang KPU Kabupaten Grobogan. Hilir mudik mulai satu persatu dokumen itu ditata dalam gudang yang berlokasi di di Aula KPU yang beralamat di Jl. S. Parman nomor 2 Purwodadi.

Cukup banyak memang, bahkan jumlah tersebut dapat dikatakan tidak sedikit. Semua dokumen tersebut dibutuhkan untuk memenuhi pagelaran Pemilu serentak 2019. Perhelatan akbar yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga pribumi.

Ali f Adibatul L athi fah

- 129 -

Karena jumlahnya yang banyak, kertas-kertas itu datang bersamaan. Dokumen negara itu didatangkan secara bertahap dari Gudang PT. Balai Pustaka (Persero) Kawasan Industri Pulogadung yang beralamat di Jln. Rawa Gatel 17, Cakung, Jakarta Timur (13930) sebagai tempat produksi.

Setelah tiba di Kabupaten Grobogan, semua berkas disimpan dalam gudang-gudang yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Grobogan. Gudang yang telah disiapkan tersebut tak lain adalah:

a. Gudang KPU Kabupaten Grobogan di Aula KPU Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jl. S. Parman No. 2 Purwodadi

b. Gedung Gapensi Kabupaten Grobogan yang berlokasi di Jl. Gajahmada Purwodadi

c. Gudang KPU Kabupaten Grobogan di Jl. Tendean Purwodadi

d. Gudang KPU Kabupaten Grobogan di Jl. Tentara Pelajar Purwodadi

e. Gedung Tennis Indoor GOR Purwodadi.Semua gudang tersebut dipersiapkan untuk menyimpan

logistik Pemilu 2019. Perlu diketahui bersama, surat suara, kotak suara, bilik suara dan berkas lainnya yang dikirimkan ke Kabupaten Grobogan belum terlipat. Kotak suara pun belum dirangkai.

Hal itu menjadikan pekerjaan rumah bagi KPU Kabupaten Grobogan untuk menyelesaikannya sebelum Pemilu serentak 2019 berlangsung. Begitu juga dengan Bawaslu Kabupaten Grobogan, yang mengawasi logistik dan pendistribusiannya.

Perlu diketahui bersama, perlengkapan pemungutan suara yang tiba di KPU Kabupaten Grobogan tidak hanya dokumen berupa kertas saja. Ada peralatan lain yang datang, di antaranya tinta, bilik suara, kotak suara, paku dan perlengkapan lainnya. Tinta diterima

- 130 -

oleh KPU Kabupaten Grobogan sebanyak 9258 botol pada tanggal 28 November 2018.

Setelah surat suara tiba, kemudian dilakukan penyortiran. Sortir surat suara mulai dilakukan pada tanggal 13-20 Maret 2019 di Gudang KPU Kabupaten Grobogan yang berlokasi di gedung tennis indoor GOR Purwodadi. Sortir bertujuan untuk mencari surat suara yang rusak. Surat suara yang rusak dipisahkan untuk dikembalikan ke percetakan untuk mendapatkan ganti yang baru.

Sudah menjadi kewajiban Bawaslu Kabupaten Grobogan untuk melakukan pengawasan. Mulai dari pensortiran, pelipatan, hingga pengepakan perlengkapan pemungutasn suara. Kegiatan ini dimulai tanggal 5-8 April 2019 di gedung tennis indoor GOR Purwodadi.

Staf Bawaslu juga turut mengawasi aktivitas pelipatan dan pensortiran. Jadwal untuk staf diberikan secara bergiliran dan dibagi menjadi dua shift. Pagi mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Setiap satu shift ada dua orang. Sedangkan siang mulai pukul 13.00- 16.00 WIB.

Bawaslu Kabupaten Grobogan juga melibatkan jajaran di bawahnya dalam melakukan kegiatan pengawasan ini. Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) ikut bertugas mengawasi sesuai dengan jadwal. Semua surat suara yang sudah terlipat maupun rusak, datanya dihimpun untuk dijadikan laporan harian oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Perakitan kotak suara dilakukan di gedung tennis indoor Gor Purwodadi. Ada 15 orang yang merakit kotak suara. Pengerjaannya dilakukan dengan berbagi tugas. Ada yang membuka bungkus kotak suara dari segel, ada yang mulai melipat, ada yang memasang pengait, ada yang menyusun rangkaian kotak suara yang telah jadi.


- 131 -

Semua bekerja dengan saling koordinasi. Hingga tersusun menjadi kotak suara yang rapi.

Setelah selesai, maka kotak suara tersebut diletakkan di tepi Gedung untuk ditata menjulang keatas dan rapi. Hal ini memudahkan para petugas untuk menghitung. Dalam menyusun kotak suara yang telah dirakit, para pekerja lebih dahulu memberikan bantalan kayu yang tingginya kurang lebih 20 cm. Ini digunakan untuk mengantisipasi jika ada air yang masuk ke dalam ruangan. Karena jika hujan tinggi, air yang dari selokan samping gedung bisa masuk ke ruangan.

Dalam melakukan pengawasan di gedung tenis indoor, Bawaslu Kabupaten Grobogan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Grobogan, agar dapat menyediakan gudang dengan memperhatikan keamanan dari hujan, serangga, dan pencurian, sehingga semua logistik dalam keadaan baik dan aman.

Sangatlah banyak kotak suara yang dirakit saat itu. Sehingga separuh gedung tennis indoor penuh dengan kotak suara. Pelipatan surat suara diawali dengan salah satu orang dari kelompok mengambil satu dus surat suara. Surat suara yang dilipat sesuai yang dijadwalkan di hari itu. Setelah mengambil satu dus surat suara, kemudian empat orang dari setiap kelompok tadi menyelesaikan pelipatan surat suara.

Dari 134 kelompok yang ada, mereka menggunakan cara yang berbeda. Ada yang melipat, ada yang menghitung dan ada juga yang mengikat dengan karet. Namun ada juga dari kelompok lain yang masing-masing pekerja melipat dan menghitungnya sendiri.

Surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang pertama dilipat. Setelah itu surat suara untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Untuk membantu proses melipat surat suara, ada beberapa dari mereka


- 132 -

yang membawa alat bantu. Alat bantu yang dibawa di antaranya botol, penggilas adonan dan sejenisnya. Alat ini digunakan untuk membantu para pekerja agar lipatan surat suara rapi dan simetris.

Tidak jarang dari mereka yang sebelumnya sudah pernah ikut dalam melipat surat suara. Sehingga mereka sudah mengerti peralatan yang digunakan untuk melipat suara. Mereka telah mempersiapkan sebelumnya. Ada juga yang tanpa menggunakan alat bantu. Namun mereka mengerjakannya sesuai dengan isntruksi dari KPU Kabupaten Grobogan.

Jika salah satu kelompok sudah selesai melipat satu kardus surat suara, maka bisa mengambil kardus surat suara yang belum dilipat. Hal ini dilakukan dengan cara salah seorang dari mereka mengambil kertas kontrol yang telah tertera nomor kelompok dan kardus ke berapa yang akan diselesaikan.

Berdasarkan pengawasan, terdapat sejumlah kertas surat suara yang robek ataupun rusak. Bawaslu Kabupaten Grobogan saat awal pelipatan menemukan surat suara yang rusak. Hal itu karena gedung tenis indoor terjadi kebanjiran, sehingga tumpukan kardus tergenang air. Ini menjadikan catatan khusus, agar ke depannya KPU Kabupaten Grobogan lebih memperhatikan kelayakan dan keamanan gudang penyimpanan.

Aku pun ikut melakukan pengawasan. Mulai saat berkas tiba di gudang KPU Kabupaten Grobogan, hingga pendistribusian ke masing-masing kecamatan se Kabupaten Grobogan. Panasnya ruangan di gedung tenis Indoor terkadang membuat resah para pelipat. Tangan yang semula kering berubah menjadi basah oleh keringat sehingga ada beberapa surat suara menjadi rusak.

Ruangan yang berukuran dua kali lapangan tenis ini harus dipenuhi dengan 500-an orang tenaga lipat. Dengan perlengkapan pemungutan suara, ditambah beberapa relawan demokrasi,


- 133 -

dan beberapa pengawas. Banyaknya orang yang ada di dalam gedung tenis indoor menambah kendala yang ada. Mereka semua menimbulkan suara yang riuh nan ramai. Konsentrasi pekerja pun terganggu sehingga tidak jarang salah melipat. Aku juga merasakan suasana panas di gedung tennis indoor GOR Purwodadi. Meskipun bangunan GOR sudah cukup tinggi, akan tetapi intensitas cuaca yang panas berasal dari atap GOR yang berasal dari seng.

Sebelum dilakukan pelipatan, surat suara terlebih dahulu dilakukan pensortiran. Hal ini meminimalisir jika terdapat surat suara yang rusak saat di percetakan. Sortir surat suara dilakukan pada tanggal 13-20 Maret 2019, di Gudang KPU Grobogan yang berada di tennis indoor GOR Purwodadi. Petugas sortir terdiri dari tenaga pelipat dari berbagai usia dan latar belakang profesi pekerjaan. Mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan ada yang biasanya kerja serabutan. Mereka semua melakukan itu untuk mendapatkan tambahan penghasilan.

Setelah dilipat, surat suara itu pun diikat dengan karet gelang. Setiap satu ikat ada sepuluh surat suara, begitu seterusnya. Hal ini memudahkan penghitungan dan saat dilakukan pembagian surat suara ke masing- masing kecamatan.

Saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Grobogan menemukan beberapa permasalahan, di antaranya:

a. Terdapat keterlambatan pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan surat suara dari jadwal yang ditentukan.

b. Penyelenggara teknis yang kurang transparan dalam pemberian data dan jadwal pendistribusian sehingga diperlukan koordinasi secara intens.

c. Kendala cuaca dalam penyimpanan dan pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu 2019.


- 134 -

d. Pengalokasian perlengkapan suara yang kurang tepat jumlah.

Belum cukup sampai di sini, pengawasan logistik masih terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Tahap akhir dalam pengawasan logistik ini adalah pendistribusian. Seluruh perlengkapan pemungutan pemungutan suara akan didistribusikan sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara berjenjang.

Pendistribusian di lakukan KPU Grobogan dari tingkat Kabupaten hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kecamatan tanggal 9-11 April 2019. Selanjutnya PPK melakukan pengiriman tanggal 15-16 April 2019 ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa. Pada tanggal 17 April 2019, Semua kelengkapan logistik harus sudah sampai TPS untuk digunakan saat hari pemungutan suara.

Perlu diketahui, surat suara yang rusak akan dimusnahkan dengan cara dibakar oleh KPU Kabupaten Grobogan. Pemusnahan surat suara, tidak lepas dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Grobogan. Seluruh surat suara dimusnahkan guna menghindari penyalahgunaan saat perhelatan akbar Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Grobogan menghimpun surat suara yang rusak saat proses pelipatan. Rincian surat suara yang rusak adalah sebagai berikut:

a. Surat suara jenis DPD 1488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) lembar yang rusak.

b. Surat suara jenis DPR 1895 (seribu delapan ratus sembilan puluh lima) lembar yang rusak.

c. Surat suara jenis DPRD Provinsi 1414 (seribu empat ratus empat belas) lembar yang rusak.

d. Surat suara jenis DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) satu yaitu 1113 (seribu seratus tiga belas) lembar,


- 135 -

Dapil dua yaitu 542 (lima ratus empat puluh dua) lembar, Dapil tiga sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) lembar, Dapil empat yaitu 214 (dua ratus empat belas) lembar yang rusak, dan Dapil lima yaitu 215 (dua ratus lima belas) lembar yang rusak.

Selama proses pengawasan, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan surat suara, Bawaslu telah memetakan kerawanan yang mungkin terjadi. Maka langkah preventif sebagai pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan dan jajarannya adalah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Grobogan terkait jadwal pendistribusian. Baik dari Provinsi ke Kabupaten ataupun dari Kabupaten ke kecamatan hingga ke TPS.

Bawaslu Kabupaten Grobogan juga menjalin komunikasi yang baik dengan Panwaslucam, Pengawas Pemilu Desa/ Kelurahan (PPD/K) atau pengawas TPS pada tahapan ini. Sehingga meminimalisir terjadinya miss komunikasi saat pendistribusian perlengkapan Pemilu 2019.


- 136 -


- 137 -

NAMAKU Beta. Aku adalah staf di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Sejak Senin, 18 Februari 2019 aku bersama tujuh orang lainnya mulai bekerja disana. Kami terdiri dari lima orang staf analis hukum, dua orang staf analis keuangan dan satu orang staf analis data dan informasi.

Aku bersama teman staf analis hukum masing-masing mendampingi koordinator divisi. Ketentuan koordinator divisi tersebut diatur dalam Peraturan Bawaslu 18 Tahun 2019. Aku berada di bawah Agus Purnama,SE selaku koordinator divisi Sumber Daya Manusia (SDM).

Divisi SDM merupakan leading sektor dalam membentuk jajaran Pengawas di tingkat Kecamatan (Panwascam), Pengawas di tingkat Kelurahan/Desa (PPKD), dan Pengawas di Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Untuk meningkatkan kemampuan Pengawas ditingkat kecamatan dalam melakukan pengawasan, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan mengadakan kegiatan bimbingan teknis.

MENGASAH UJUNG TOMBAK

BAWASLU

Betaria Maulida Nastiti

Mengasah Ujung Tombak Bawaslu

- 138 -

Kabupaten Grobogan memiliki 19 (sembilan belas) Kecamatan. Masing-masing Kecamatan terdapat tiga orang pengawas pemilu. Kemudian di tingkat Desa/Kelurahan terdapat 280 (dua ratus delapan) orang Pengawas Pemilu. Panwascam dilantik sejak 10 Oktober 2017 oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Pelantikan PPKD dimulai tanggal 12 sampai 14 Januari 2018. PPKD dilantik oleh Panwascam dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Selanjutnya, 4.629 (empat ribu enam ratus dua puluh sembilan) orang Pengawas TPS dilantik pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019. Proses perekrutan, pelantikan dan bimbingan teknis dilakukan oleh Panwascam.

Syarat utama yang perlu diperhatikan untuk menjadi PTPS adalah minimal berumur 25 (dua puluh lima) tahun dengan pendidikan minimal SMA/sederajat. Selain itu persyaratan yang harus dikumpulkan adalah fotocopy KTP-El, legalisir ijazah terakhir dan Surat Keterangan Kesehatan.

Pengumuman pendaftaran dilaksanakan tanggal 04 sampai 10 Februari 2019. Tanggal 11 sampai 21 Februari 2019 penerimaan berkas pendaftaran dikumpulkan di masing-masing kecamatan. Tanggal 8 sampai 12 Maret 2019 adalah pengumuman PTPS terpilih. Jumlah total pendaftar seluruh kecamatan sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) orang. Setelah itu diseleksi dan dipilih 4.629 (empat ribu enam ratus dua puluh sembilan) orang sesuai jumlah TPS. Kemudian mereka mendapatkan bimbingan teknis pada tanggal 25 Maret 2019 bersamaan dengan pelantikan. Mereka memiliki masa kerja selama satu bulan.

PTPS memiliki tugas pengawasan di TPS. Maka dari itu mereka dituntut memahami tugas, kewajiban dan kewenangannya sesuai pasal 114 dan 115 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemampuan dan keberanian menjadi modal

B etar ia Maul ida Nast it i

- 139 -

utama yang harus dimiliki. Sebagai ujung tombak pengawasan, mereka harus berani bertindak tegas jika terjadi pelanggaran di TPS.

Tombak adalah simbol ketajaman pikiran. Agar ujung tombak pengawasan dapat bekerja maksimal maka harus terus “diasah” secara serius. PTPS diberikan pembekalan yang dilaksanakan oleh Panwascam. Panwascam diberikan ilmu oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Sedangkan kemampuan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Grobogan diperoleh dari kegiatan yang telah diadakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Pembekalan ini dilakukan seperti teori piramida terbalik, yaitu berurutan dari atas ke bawah.

Pada hari Sabtu, 24 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Grobogan mengadakan kegiatan “Training Of Trainer” (TOT), yaitu program untuk peningkatan kapasitas SDM bagi Panwascam. Kegiatan itu meliputi pelatihan Saksi dan PTPS yang nantinya menjadi bekal untuk Panwacam melakukan bimbingan teknis. Hal ini perlu dilakukan agar Saksi dan PTPS bekerja sesuai regulasi.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Bawaslu Kabupaten Grobogan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan pada saat pelatihan. Satu hari sebelum kegiatan TOT, aku dan tujuh orang staf lainnya membeli beberapa kardus bekas untuk dijadikan kotak suara. Kardus itu lalu kami sampuli dengan kertas warna putih polos. Kardus-kardus putih yang telah jadi diberi stiker bertuliskan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten beserta warna-warna yang sesuai. Kardus-kardus itu seolah menyerupai kotak suara yang sebenarnya.

Beberapa dari kami ada pula yang menyiapkan surat suara dan mencetak Form-Form yang dipergunakan pada saat di TPS. Kami membuat duplikasi semua peralatan yang dibutuhkan. Kegiatan

- 140 -

tersebut kami persiapkan sebaik mungkin, seperti saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pada kegiatan hari itu dihadiri oleh 57 (lima puluh tujuh) orang Panwascam se-Kabupaten Grobogan. Mereka terdiri dari koordinator divisi SDM, Pencegahan dan Pengawasan Hubungan antar Lembaga, serta Penindakan Pelanggaran. Materi dan simulasi dibawakan oleh Agus Purnama. Materi terkait ketentuan yang harus diketahui dan dilakukan saat di TPS. Ketentuan yang harus dipahami antara lain mengenai persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara. Selain itu juga persiapan, pelaksanaan, dan pergerakan hasil penghitungan suara. Tak lupa diajarkan pula penilaian sah dan/atau tidaknya surat suara yang dicoblos.

Ketentuan yang memuat sahnya surat suara yaitu ada pada pasal 386 Undang-Undang Pemilihan Umum dan pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Sedangkan tidak sahnya surat suara ada pada pasal 365 Undang-Undang Pemilihan Umum dan pasal 55 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Ketentuan beserta isinya harus dihafalkan oleh PTPS karena menyangkut tugasnya saat penghitungan suara.

Selain materi berupa powerpoint, juga diberikan buku saku masing-masing satu untuk PTPS. Serta video singkat yang menggambarkan seseorang yang berperan sebagai PTPS yang melaksanakan tugas. Buku saku dan video tersebut dapat memudahkan PTPS karena mudah dibawa dan dipelajari.

Setelah materi selesai kemudian dilakukan simulasi. Beberapa Panwascam ditunjuk untuk berperan sebagai petugas yang ada di TPS. Ada yang berperan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pertahanan Sipil (Hansip),


- 141 -

PTPS, Saksi, dan Pemantau Pemilu. Ada pula yang menjadi beberapa macam Pemilih. Ada Pemilih yang berkebutuhan khusus dan pemilih pindahan. Sedangkan lainnya yang tidak ditunjuk dituntut untuk melihat dan mencermati.

Usai pembagian peran maka simulasi pun dimulai. Pertama yang dilakukan adalah rapat petugas penyelenggara, yaitu antara KPPS, PTPS dan Petugas Keamanan. Selesai rapat kemudian TPS dibuka untuk pencoblosan. Beberapa orang yang berperan sebagai warga pemilih terlihat memasuki ruang simulasi. Mereka menunjukkan Form C-6 kepada petugas KPPS 4 dan 5 yang bertugas pencatat kehadiran. Setelah itu pemilih duduk antri untuk menanti panggilan. Saat pemilih mendapat giliran, kemudian menuju meja KPPS 1, 2, 3 untuk mendapatkan lima jenis surat suara.

Pemilih berjalan menuju bilik, membuka surat suara lalu mencoblosnya satu persatu. Selesai pencoblosan, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai jenis dan warnanya. Pada saat itu PTPS dituntut untuk teliti, jangan sampai pemilih salah memasukkan surat suara ke kotak suara yang berbeda.

Tak lupa pemilih diharuskan mencelup jari kelingking di tinta yang disediakan. Untuk menjadi catatan bagi PTPS bahwa tissue tidak boleh disediakan di dekat tinta, karena dapat menyebabkan tinta tidak meresap dan mudah dihilangkan. Tindakan itu untuk mencegah adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

Ada pula yang melakukan simulasi sebagai pemilih berkebutuhan khusus, yaitu memiliki gangguan jiwa dan penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, warga negara yang mengalami gangguan jiwa diperkenankan memberikan suaranya. Selain itu sesuai Pasal 5 Undang-Undang Pemilihan


- 142 -

Umum mengatur bahwa penyandang disabilitas mental dapat memilih selama memenuhi syarat, yaitu faktor kesiapan mental dan terpenuhinya identitas kependudukan.

Pemilih berkebutuhan khusus ini dibantu pendamping pada saat pencoblosan. Untuk tuna netra diberi pilihan apakah dibantu pendamping dalam melakukan pencoblosan atau mencoblos secara mandiri. Bagi pemilih mandiri, dapat dilakukan jika panitia menyediakan surat suara dengan template huruf braille.

Namun jika belum lancar membaca huruf braille dan bukan penderita low vision, pemilih akan didampingi saat pencoblosan. Pemilih mandiri hanya dapat memilih untuk Presiden dan DPD. Hanya kedua jenis surat suara itu yang disediakan template braille.

Untuk itu pemilih mandiri tetap membutuhkan pendamping untuk mencoblos jenis surat suara yang lain. Tuna daksa yang memiliki cacat tangan juga membutuhkan pendamping. Pendamping bisa dari pihak keluarga atau KPPS 5 yang telah disumpah untuk jujur dan adil oleh KPPS.

Pendamping pemilih bertugas memastikan sudah benar atau belum lipatan surat suara, serta mendampingi sampai ke bilik suara. Selain itu harus mencoblos sesuai pilihan tuna netra maupun tuna daksa dan merahasiakan pilihan tersebut. Hal-hal tersebut harus diketahui PTPS agar tidak ada pihak yang memanfaatkan ketika ada pemilih disabilitas.

Setelah simulasi pencoblosan selesai, kemudian dilakukan simulasi penghitungan suara dan formulir apa saja yang digunakan. Perlu diketahui sesaat setelah pemungutan suara berakhir, PTPS harus mendapat Form C-1 dari Ketua KPPS. Form C-1 yang diberikan kepada PTPS lembarnya harus lengkap dan ada tanda tangan basah lengkap dan bukan fotocopy.


- 143 -

Ada 5 Form C-1 yang harus dibawa yaitu PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada saat pengawasan di TPS, PTPS harus membawa Form A. Mereka harus menuliskan secara lengkap hasil pengawasan. Form A sangat penting untuk diisi oleh PTPS, karena sebagai bukti apabila ada gugatan dari peserta Pemilu. Form A berisi data, kegiatan, dan uraian singkat pengawasan. Selain itu berisi informasi dugaan pelanggaran, alat bukti, barang bukti, uraian singkat pelanggaran, fakta, keterangan, dan analisa.

Selain itu, kewajiban PTPS setelah pengawasan penghitungan adalah mendokumentasikan C-1 Plano hasil penghitungan suara. Dokumentasi tersebut selanjutnya dikirim melalui aplikasi Sitem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) yang terhubung langsung ke Bawaslu RI.

Siwaslu bisa didapatkan gratis dengan mengunduhnya di google playstore. Namun yang dapat mengakses hanya Pengawas Pemilu saja dan hanya PTPS yang dapat mengunggah dokumentasi. Melalui laporan orisinalitas dokumentasi tersebut dapat meminimalisir kecurangan. Apabila ada perubahan data dapat digunakan sebagai pembanding awal hasil pengawasan PTPS. Tak lupa dilakukan bimbingan dan pelatihan untuk penggunaan aplikasi ini.

Selain itu untuk harus diingat bahwa PTPS tidak boleh membantu KPPS. PTPS harus mengetahui tugas KPPS karena termasuk tugasnya untuk mengawasi tugas KPPS. Pengawasan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kecurangan atau terjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh KPPS.

Penjelasan-penjelasan di atas merupakan sebagian kecil dari tugas yang harus dipahami. Masih banyak tugas pengawasan yang perlu dipelajari dalam buku saku. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Grobogan merekrut ujung tombak pengawasan yang kompeten dalam kepemiluan juga memiliki integritas yang kuat.


- 144 -

Pelatihan yang telah didapatkan oleh Panwascam ini nantinya akan disampaikan kepada PTPS. Harus lengkap dan tidak ada yang terlewatkan. Maka Panwascam dituntut untuk benar-benar paham dan mengingat apa saja yang harus disampaikan.

Dalam menjalankan tugas, Pengawas TPS harus mengetahui dan menganalisa masalah yang kemungkinan akan muncul. Terutama yang bertugas di TPS yang rawan. PTPS yang menghadapi masalah pada saat pengawasan nantinya harus berani mengambil tindakan karena sudah merupakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Begitulah sifat ujung tombak yang seharusnya. Sebagai ujung tombak pengawasan, sungguh berat tanggung jawab mereka dalam mewujudkan Pemilu yang bersih dan bermartabat.


- 145 -

DALAM pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan yang paling krusial. Terpilih dan tidaknya para peserta Pemilu ditentukan dalam tahapan tersebut.

Mengawali proses pengawasan pada tahapan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Grobogan melakukan kegiatan patroli pengawasan pada hari tenang. Tanggal 14 sampai 16 April 2019 merupakan hari tenang Pemilu.

Patroli pengawasan melibatkan Bawaslu Kabupaten Grobogan, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Satpol PP, dan Panitia Pengawas pemilu (Panwaslu) Kecamatan. Patroli pengawasan bertujuan mempersempit ruang gerak aktor-aktor money politik yang terbiasa bergerak pada hari tenang.

Selain itu patroli pengawasan bertujuan untuk memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan memiliki

PATROLI MENJAGA HAK PILIHMU

Esti Dwi Puspitasari

Patrol i Menjaga Hak Pi l ihmu

- 146 -

kesiapan yang maksimal untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 ini.

Patroli pengawasan dilakukan ke seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Lima orang anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan masing-masing melakukan patroli di wilayah masing-masing.

Perlu diketahui, lima komisioner (sebutan pimpinan) Bawaslu Kabupaten Grobogan dibagi menjadi lima koordinator. Masing-masing menjadi koordinator di tiga dan empat Kecamatan. Selama patroli masa tenang, Bawaslu Kabupaten Grobogan tidak menemukan dugaan pelanggaran.

Pada akhirnya tibalah hari pemungutan suara. Hari Rabu, 17 April 2019 menjadi hari yang bersejarah dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Untuk pertama kalinya Pemilu dilakukan secara serentak. Pemilu yang memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2023.

Kalau kita lihat lebih jauh, masyarakat Kabupaten Grobogan perlu bersyukur jika selama ini iklim demokrasi di

Est i D wi Puspitasar i

- 147 -

Kabupaten Grobogan cenderung stabil, tertib, aman dan tidak panas.

Situasi itu tidak terlepas dari peran Bawaslu Kabupaten Grobogan selaku penyelenggara pemilu yang memiliki tugas pengawasan dalam Pemilu 2019. Dalam pengawasan, Bawaslu Kabupaten Grobogan selalu mengutamakan pencegahan dengan terus menerus melakukan sosialisasi peraturan yang ada. Sosialisai dilakukan kepada masyarakat luas maupun peserta Pemilu 2019, agar mereka semua mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pemilu 2019, semua komisioner Bawaslu Kabupaten Grobogan beserta seluruh staf tak lupa turut menggunakan hak pilihnya dengan memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setelah mereka memberikan hak pilihnya, kemudian melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kabupaten Grobogan. Seperti

- 148 -

telah dijelaskan di atas, komisioner Bawaslu Kabupaten Grobogan terbagi menjadi 5 (lima) koordinator wilayah, yaitu :

Secara umum tidak terjadi permasalahan selama proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi catatan selama pengawasan hari pemungutan, di antaranya:

- Terdapat TPS yang kurang ramah terhadap penyandang disabilitas;

- Terdapat saksi partai yang tidak hadir di TPS;- Kesesuaian jumlah surat suara di TPS;- SDM penyelenggara yang kurang memadai;- Penghitungan suara yang memakan waktu agak lama karena

adanya penghitungan suara untuk 5 pemilihan- Adanya salah penulisan pada formulir model C1 yang

disebabkan efek kelelahan, sehingga terjadi penghitungan suara ulang di lima Kecamatan, yaitu Penawangan, Pulokulon, Toroh, Purwodadi, dan Tanggungharjo;

- Penggunaan aplikasi Siwaslu yang terkadang memecah konsentrasi pengawas TPS;

Selain catatan tersebut di atas, ada hal-hal yang harus kita syukuri bersama, yaitu:

- Pelaksanaan pemungutan berjalan lancar, baik dan aman;- Tidak adanya proses pemungutan suara ulang di semua TPS

yang ada di Kabupaten Grobogan;- Kerjasama yang baik antara Bawaslu Kabupaten Grobogan,

KPU Kabupaten Grobogan, Kepolisian, TNI, dan masyarakat yang menginginkan terwujudnya Pemilu Tahun 2019 yang bermartabat dan berintegritas.Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, proses


- 149 -

pemungutan suara berakhir pada 17 April 2019 pukul 13.00 WIB. Selanjutnya setelah itu dilakukan penghitungan perolehan suara hasil pemungutan.

Perlu kita ketahui bersama, penghitungan suara di TPS dimulai tanggal 17 April 2019 pukul 13.00 WIB dan harus selesai pada hari yang sama.

Pada saat penghitungan surat terdapat dua kejadian hitung ulang di tingkat TPS, yaitu di TPS 3 Desa Wolo Kecamatan Karangrayung, dan TPS 29 Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon.

Setelah tahap penghitungan suara di TPS berakhir kemudian dilakukan penghitungan di tingkat Kecamatan. Penghitungan suara ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan bertempat di kantor Kecamatan. Tahapan penghitungan suara di tingkat Kecamatan mulai tanggal 17 April 2019 dan berakhir tanggal 30 April 2019.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Grobogan bersama Panwaslu Kecamatan, setiap PPK melakukan rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara dengan membagi dalam dua sampai tiga panel. Masing-masing panel

Est i D wi Puspitasar i

- 150 -

berjumlah tiga orang. Anggota panel terdiri dari satu atau dua orang PPK dan dibantu satu atau dua orang Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK terjadi penghitungan ulang di beberapa TPS, yaitu :

Secara global pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di seluruh wilayah kabupaten Grobogan berjalan dengan tertib, lancar sesuai regulasi yang ada.


- 151 -

JADWAL rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten mulai tanggal 2 sampai 4 Mei 2019. Untuk rekapitulasi di Kabupaten Grobogan dilakukan selama dua hari, yakni tanggal 2 sampai 3 Mei 2019. Rekapitulasi ini dilaksanakan di Ballroom Firdausia Kyriad Grand Master Purwodadi. Rekapitulasi tingkat Kabupaten dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan.

Bawaslu Kabupaten Grobogan sebelum melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara mengadakan persiapan yang sangat matang. Lima orang komisioner Bawaslu Kabupaten Grobogan bersama satu orang staf divisi pengawasan, humas dan hubungan antar lembaga serta 1 (satu) staf divisi hukum, data dan informasi mempersiapkan semua berkas yang diperlukan.

Berkas-berkas yang dipersiapkan didapatkan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan yang berupa formulir

MENGAWAL MENUJU KURSIMU


Mengawal Menuju Kursimu

- 152 -

model DAA1 dan DA1. Tujuan pengumpulan formulir tesebut untuk membandingkan dengan isi formulir yang dibacakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan.

Acara rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 dimulai pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 10.00 WIB. Rapat pleno dibuka oleh ketua KPU Kabupaten Grobogan.

Pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 di hadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Grobogan, Komisioner Bawaslu Kabupaten Grobogan, Panitia Pengawas Pemilihan (PPK) se-Kabupaten Grobogan, Perwakilan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Grobogan.

Selain itu hadir pula saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No urut 01 dan 02, saksi dari Partai Politik, dan saksi calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Saat rapat pleno terbuka tersebut, beberapa anggota Polri dan TNI melakukan pengamanan.

Dalam sambutannya Ketua KPU Kabupaten Grobogan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara Pemilu mulai dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sampai dengan PPK, dan kepada Bawaslu beserta jajarannya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kepolisian, TNI, partai politik peserta Pemilu dan kepada masyarakat Grobogan yang telah membantu untuk mewujudkan Pemilu yang aman di Kabupaten Grobogan.

Sebelum rapat pleno terbuka dimulai, ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan kepastian mengenai surat mandat saksi yang hadir pada saat itu. Atas penyampaian itu, ketua


- 153 -

dan anggota KPU Kabupaten Grobogan kemudian melakukan pemeriksaan surat mandat saksi yang hadir.

Selanjutnya komisioner Bawaslu Kabupaten Grobogan Koordinator Divisi Pengawasan menyampaikan beberapa hal, antara lain:

(1) Adanya calon legislatif (caleg) tidak memenuhi syarat (TMS) yang masih mendapatkan perolehan suara pada saat pleno tingkat kecamatan belum dimasukkan ke dalam suara partai, perlu disampaikan kepada saksi peserta pemilu dan ditanyakan apakah ada keberatan pada saat itu?.

(2) Adanya perubahan angka-angka dalam disabilitas dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) harus juga disampaikan kepada saksi dan ditanyakan adakah keberatan pada saat itu?.

Pada hari pertama rekapitulasi, KPU Kabupaten Grobogan melakukan penghitungan perolehan suara dari 3 daerah pemilihan (dapil). Penghitungan pertama dari dapil 1 (Toroh, Geyer, Purwodadi). Setelah itu Dapil 2 (Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, Grobogan). Kemudian terakhir penghitungan untuk Dapil 3 (Pulokulon, Kradenan, Gabus). Rekapitulasi di skors oleh ketua KPU Kabupaten Grobogan pada pukul 22.00 WIB, untuk dilanjutkan keesokan harinya tanggal 3 Mei 2019.

- 154 -

Pada tanggal 3 Mei 2019, Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 dilanjutkan dengan rekapitulasi suara pada Dapil 4 (kedungjati, Gubug, Tegowanu, Tanggungharjo), dan selanjutnya terakhir dapil 5 (penawangan, Brati, Klambu, Godong). Terdapat penyampaian interupsi dari saksi partai Golkar. Saksi tersebut menyampaikan koreksi terhadap hasil perolehan suara caleg partai Golkar di Kecamatan Penawangan, yaitu di Desa Wolo dan Desa Sedadi untuk Caleg Nomor 4 dan Nomor 5. Saksi menyampaikan bahwa ada perbedaan antara C1 yang diterima saksi dengan DA1 tingkat kecamatan, yaitu di Kecamatan Penawangan.

Interupsi dari saksi partai Golkar mendapat tanggapan dari PPK dan Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten Grobogan. Tanggapan yang disampaikan oleh PPK : bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan sudah terlampaui dan jika ada keberatan maka saksi dapat menyampaikan pada saat pleno tingkat kecamatan.


- 155 -

Akan tetapi pada saat pleno tingkat kecamatan, saksi hadir dan tidak menyampaikan keberatan serta menandatangai formulir model DA1.

Tanggapan yang disampaikan oleh Panwascam adalah pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan saksi partai Golkar hadir dan pada saat itu tidak menyatakan keberatan atas hasil yang diperoleh.


- 156 -

Tanggapan KPU Kabupaten Grobogan, jika ada perselisihan atau keberatan seharusnya disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan melihat C1 hologram, dan jika masih merasa kurang sesuai dapat membuka C1 Plano.

Keberatan saksi Golkar ini tidak disampaikan saat mengikuti rekapitulasi tingkat Kecamatan. Namun jika saksi partai Golkar masih merasa keberatan, ketua KPU Kabupaten Grobogan mempersilakan saksi agar mengumpulkan bukti untuk mengajukan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 berakhir pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 23.00 WIB.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilu 2019 dapat dilihat dalam diagram dibawah ini.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 berakhir pada tanggal 3 Mei 2019 hasilnya akan ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2019. Memang jeda waktunya agak panjang dikarenakan menunggu dari hasil sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi. Meskipun untuk caleg DPRD Kabupaten


- 157 -

Grobogan tidak ada yang mengajukan gugatan namun Kabupaten Grobogan menjadi salah satu objek yang disebutkan dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi oleh Partai Berkarya dan Calon Anggota DPRRI Dapil Jateng 3 dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dr. Ir. H. Djoko Udjianto, MM.

Bawaslu Kabupaten Grobogan mengawasi jalannya penetapan kursi dan penetapan calon terpilih dengan melakukan penghitungan metode Saint League. penghitungan metode Saint League adalah partai politik harus terlebih dahulu memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4% sebelum penghitungan perolehan kursi caleg. Pasal 414 ayat 2 Undang-Undang pemilu mengatur bahwa


- 158 -

setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5,7 dan seterusnya.

Ketua, anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019 di Hotel 21 Purwodadi dengan membawa hasil penghitungan Saint League.

Setelah dilakukan pembacaan perolehan oleh KPU Kabupaten Grobogan hasil yang dibacakan sama dengan hasil penghitungan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Partai politik yang memperoleh kursi pada periode 2019 – 2024 adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Berkarya, PKS, PPP, PAN, Partai Hanura, dan Partai Demokrat. Sedangkan Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan PKP Indonesia tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Grobogan.


- 159 -

Dari jumlah 50 kursi DPRD Kabupaten Grobogan diisi oleh 29 caleg pertahanan dan 21 caleg pendatang baru. Dapat diartikan bahwa sebanyak 58% anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih Kabupaten Grobogan periode 2019 – 2024 didominasi oleh anggota legislatif yang telah menjabat pada periode sebelumnya.

Berdasarkan pembagian gender, 50 kursi DPRD Kabupaten Grobogan terdiri dari enam perempuan dan 44 (empat puluh empat) laki-laki. Artinya secara persentase anggota DPRD Kabupaten Grobogan terpilih sebanyak 88% diisi oleh laki-laki dan 12% perempuan.

Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2019 berjalan lancar dan tidak ada keberatan apapun dari saksi partai politik peserta pemilu 2019 yang hadir.

Patut diingat bersama bahwa wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif Kabupaten Grobogan harus menjadi wakil yang amanah dan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat demi kemajuan Kabupaten Grobogan.


- 160 -

Puncak acara rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah pemberian piagam penghargaan oleh KPU Kabupaten Grobogan kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan dan stakeholder Pemilu yang lain atas keberhasilan dalam menyelenggarakan pemilu yang bersih, bermartabat dan berintegritas.


- 161 -

PERBEDAAN atas perubahan status kelembagaan tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari badan ad-hoc menjadi lembaga badan tetap merupakan sejarah baru dalam pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu kini telah memberikan kewenangan yang kuat kepada Bawaslu. Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilu tidak hanya menjadi lembaga pemberi rekomendasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya, sekarang Bawaslu menjadi lembaga eksekutor atau pemutus perkara. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam rumusan Pasal 461 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif Pemilu.

Kemudian Pasal 461 ayat (6) menyatakan bahwa putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk

KETUK PALU PERDANA BAWASLUKU

Octaviani Putri Irawati

Ketuk Palu Perdana Bawasluku

- 162 -

menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berupa: pertama, perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; kedua, teguran tertulis; ketiga, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan keempat, sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Inilah pengalaman pertamaku sebagai bagian dari Bawaslu Kabupaten Grobogan. Aku bernama Octaviani Putri Irawati, biasa dipanggil Octa. Aku diterima sebagai staf analisis hukum dan mendampingi Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran di bawah leading sektor Desi Ari Hartanta,SP. Tugas utamanya adalah melakukan penindakan segala macam pelanggaran Pemilu baik pelanggaran tindak pidana maupun administratif.

Selama pelaksanaan Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Grobogan menangani lima dugaan pelanggaran Pemilu. Satu diantaranya dari laporan masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan Pilkada 2015 dan Pilgub 2018. Saat itu tidak ada laporan langsung dari warga terkait adanya pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Grobogan menerima laporan dari H. Moh. Tohirin yang beralamat di Jl. Gunung Lawu Nomor 16 Rt 02/Rw 018 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. H. Moh Tohirin (pelapor) melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan (terlapor) karena diduga tidak melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran data kesehatan Bambang Guritno, S.H. Pada saat mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemilu 2019, Bambang Guritno masih berstatus sebagai incumbent dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bambang Guritno diduga menderita stroke yang dapat menghambat kinerja sebagai anggota dewan.

Octaviani Putr i Irawat i

- 163 -

Peraturan tentang laporan pelanggaran administratif Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 dalam Ketentuan Umum menjelaskan bahwa ”Laporan dugaan pelanggaran Pemilu adalah Laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang dapat dikategorikan sebagai terlapor ada tujuh orang. Mereka adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tim kampanye dan/atau Penyelenggara Pemilu.

Laporan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan pada tanggal 28 Mei 2019. Karena persyaratan belum lengkap, laporan dikembalikan untuk dilengkapi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019. Laporan tersebut diregistrasi karena sudah memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formiil terpenuhi karena sudah memuat: nama, nomor identitas, tempat tanggal lahir, alamat dan pekerjaan pelapor serta terlapor. Syarat materiil terpenuhi karena sudah memuat terbukti waktu dan tempat peristiwa, saksi, bukti, riwayat/ uraian peristiwa dan hal-hal yang diminta pelapor untuk diputuskan.

Laporan tersebut diregister dengan nomor 01/LP/PL/ADM/Berkas/Kab/14.15/V/2019. Artinya laporan siap untuk diproses melalui sidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten Grobogan.

- 164 -

Pengertian adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa yang menunjuk dan melibatkan pihak ketiga (adjudikator). Bawaslu Kabupaten Grobogan tidak memihak satu sama lain, semua sesuai fakta di persidangan. Sidang adjudikasi terdiri dari sidang pendahuluan dan pemeriksaan. Sidang pemeriksaan terdiri dari sidang mendengarkan laporan, mendengarkan jawaban terlapor, pemeriksaan saksi dan alat bukti, kesimpulan dan putusan.

Putusan sidang sudah harus disahkan dan ditetapkan dalam waktu relatif singkat. Seperti yang tertuang dalam Pasal 461 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

(5) Bawaslu, Bawaslu Provinci, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Langkah selanjutnya yang diambil adalah pembentukan majelis pemeriksa. Majelis pemeriksa disahkan dan ditetapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan. Hari Senin tanggal 10 Juni 2019, hari itu bertepatan dengan hari pertama aku masuk kerja setelah libur lebaran. Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan, Fitria Nita Witanti, MSI, mengesahkan pembentukan majelis pemeriksa yang terdiri dari lima struktur jabatan. Struktur jabatan tersebut meliputi: ketua majelis pemeriksa, anggota majelis pemeriksa, sekretaris pemeriksa, asisten pemeriksa dan notulen.

Susunan Majelis Pemeriksa terdiri dari Moh. Syahirul Alim, M.H selaku Ketua Majelis. Desi Ari Hartanta, S.P; Fitria Nita Witanti M.SI, Agus Purnama, S.E, Moch. Shohibul Mujib A.A S.Pd. selaku anggota mejelis pemeriksa. Edy Purwanto, S.E selaku Sekretaris Pemeriksa. Aku sendiri, Octaviani Putri Irawati, S.H selaku Asisten Pemeriksa, Sebagai notulen adalah Alif Adibatul Lathifah, S.H.I dan Wahyu Hasta Ariwidya, S.H.


- 165 -

Persiapan dimulai dari berburu kain di Pasar Induk Purwodadi. Menjelajah satu persatu kios untuk menemukan kain hijau sesuai yang aku cari. Sampai dengan perlengkapan yang lainnya yaitu palu putusan, pataka dll. Semua aku lakukan dengan senang hati dan ikhlas. Aku bersama teman staf lainnya juga mempersiapkan ruang persidangan. Berbeda dengan persidangan yang terjadi di peradilan pada umumnya. Ruang sidang sudah paten pemakaiannya. Sedangkan sidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten Grobogan dilaksanakan dalam ruangan yang biasanya digunakan sebagai ruang koordinasi. Hebatnya kami, ruangan koordinasi bisa kami sulap layaknya ruang sidang yang representatif. Aku juga harus mempersiapkan surat undangan untuk pelapor dan terlapor, membuat daftar absensi dan jadwal persidangan.

Sesuai jadwal sidang telah dibuat, sidang pertama adalah sidang pendahuluan dengan agenda pembacaan putusan pendahuluan. Apabila laporan itu dinyatakan diterima akan dilanjut ke tahap selanjutnya yaitu sidang pemeriksaan. Tibalah saat yang dinanti. Sidang pembuka adjudikasi yaitu sidang pendahuluan dengan agenda pembacaan putusan pendahuluan. Masih segar dalam ingatan, hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sidang pertama yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Hari itu aku memakai baju jas hitam dipadupadankan dengan sepatu warna serupa. Majelis pemeriksa mengenakan setelan jas dan memakai peci membuat gagah siapapun pemakainya laksana paduka yang mulia. Mereka terlihar sangat rapi, cantik, tampan dan berwibawa. Terlihat hari itu berbeda dengan biasanya.

Waktu menunjukkan pukul 09.00 WIB. Tanda persidangan akan dimulai. Aku melihat terlapor sudah duduk di kursinya. Sebelum dimulai, sekretaris pemeriksa membacakan peraturan. Setelah itu sekretaris pemeriksa memanggil majelis pemeriksa


- 166 -

memasuki ruang sidang. Kudengar suara langkah-langkah kaki menapaki ruang sidang. Keringat tipis menetes seiring detak jantung yang semakin cepat. Majelis pemeriksa berada di belakang meja utama. Meja letter U, tempat saksi bisu sejarah pengawalan demokrasi di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Aku sebagai asisten pemeriksa berada di belakang majelis pemeriksa. Berdampingan dengan sekretaris pemeriksa dan notulen. Sedangkan di samping kanan meja majelis pemeriksa adalah meja pelapor. Sebelah kiri adalah meja terlapor. Didepan meja majelis pemeriksa terdapat dua kursi saksi. Dibelakang kursi saksi, area pengunjung sidang dan wartawan.

Aku tidak menyangka banyak sekali media massa yang meliput, baik media cetak maupun media elektronik. Euforianya sangat terasa. Ada rasa bangga sekaligus bahagia hinggap, seakan tak mau pergi. Saat sidang pendahuluan pihak yang hadir hanya terlapor, sementara piohak pelapor tidak datang.

Sidang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB. Karena pelapor belum datang sidang ditunda 30 menit. akhirnya sidang dimulai. Ada kejadian yang menurutku sedikit menggelitik. Ketika ketua majelis mengetukkan palu tanda isi putusan pendahuluan disahkan, pelapor baru datang. Padahal di dalam isi putusan disebutkan bahwa sidang hanya dihadiri terlapor saja. Pelapor datang hanya diwakilkan kuasa hukumnya yang bernama Luthfil Hakim, SH dkk. Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, bahwa pelapor bisa diwakili dengan kuasa hukum dengan disertai surat kuasa resmi.

Isi sidang pendahuluan, laporan pelapor dinyatakan diterima dan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan. Sidang pemeriksan dijadwalkan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019 dengan agenda mendengar laporan pelapor. Laporan tersebut sudah dibuat


- 167 -

beberapa rangkap dan dileges kantor pos. Selain dalam bentuk hardcopy, laporan juga disertakan dalam format digital. Tidak hanya data atau bukti dari pelapor saja, pihak KPU juga diharuskan melakukan hal yang sama. Karena ini hukumnya wajib. Seperti yang tertuang dalam Pasal 25 ayat (9) dan (10) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, yang berbunyi:

(9) Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran administrative Pemilu TSM ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.[

(10) Dalam hal terdapat bukti tertulis, dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan dibuatkan salinan sebanyak 6 (enam) rangkap.

Isi dari petitum (hal-hal yang diminta untuk diputuskan) pelapor adalah meminta Bawaslu Kabupaten Grobogan untuk menyatakan KPU Kabupaten Grobogan melakukan kesalahan administrasi terhadap pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran kondisi kesehatan jasmani Bambang Guritno; menolak penetapan Bambang Guritno sebagai anggota DPRD Kabupaten Grobogan; memohon kepada KPU Kabupaten Grobogan untuk mengganti Bambang Guritno sebagai anggota DPRD.

Tahapan selanjutnya sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan jawaban dari terlapor. Sidang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 pukul 09.00 WIB. Sidang tidak berlangsung lama karena hanya mendengarkan jawaban terlapor. Majelis pemeriksa dan pelapor mendapatkan salinan jawaban dari pelapor.

Isi jawaban terlapor bahwa KPU Grobogan telah menjalankan kewajiban sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik


- 168 -

Indonesia (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan PKPU No. 20 Tahun 2018 serta Kep. KPU RI No. 876/PL.014-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota. Isi petitum terlapor adalah KPU Kabupaten Grobogan menolak laporan pelapor seluruhnya dan memohon kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan mengadili dengan seadil-adilnya.

Agenda sidang pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian. Dalam sidang tersebut majelis pemeriksa akan memeriksa alat-alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi baik saksi pelapor dan terlapor. Sebelum sidang dimulai, aku memberikan undangan untuk para saksi. Dari pihak pelapor akan menghadirkan tiga orang saksi. Saksi dari pelapor adalah Suwardi, Slamet Imron dan Rasidi Moh. Kholil. Menurut pelapor dan kuasa hukumnya saksi-saksi ini diduga mengetahui dan mengenal kondisi Bambang Guritno yang mengalami sakit stroke. Pihak terlapor akan menghadirkan dua orang saksi. Sakta Abaway Sakan, anggota KPU Grobogan periode 2013-2018 dan dr. Tarno Sp.Kj, ketua tim dokter yang mengeluarkan surat keterangan sehat calon anggota Dewan Grobogan, termasuk pula Bambang Guritno.

Jam di dinding kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan pukul 09.00 WIB. Hari itu adalah hari Rabu tanggal 19 Juni 2019. Rabu yang tidak seperti biasanya. Matahari pagi itu begitu terik, seakan menyerap peluh kami yang kian menetes. Seperti biasa majelis pemeriksa tetap berpakaian jas hitam lengkap. Suasana persidangan mulai ramai. Kilatan cahaya kamera terlampau silau seiring dengan teriknya matahari. Derap langkah para pelaku pencari keadilan menjadi atmosfer tersendiri pada pagi itu. Puluhan


- 169 -

orang menunggu dengan sabar. Suara derit pintu terdengar setelah sekretaris pemeriksa mempersilakan majelis pemeriksa masuk.

Tatapan demi tatapan menyaksikan dengan seksama. Menebak ada apa gerangan yang akan terjadi. Suara palu ketua majelis membuyarkan lamunan yang singgah. Saat sidang dimulai, pelapor dan terlapor telah berada di tempat masing-masing. Tampak kegelisahan di wajah mereka. Ketua majelis pemeriksa mempersilakan pelapor dan terlapor maju di depan meja persidangan. Mereka sudah siap membawa alat bukti masing-masing. Pelapor diwakili oleh kuasa hukum H. Moh. Tohirin. Sedangkan terlapor diwakili oleh para pimpinan KPU Grobogan.

Alat bukti pelapor meliputi: hasil unduhan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara calon anggota DPRD dapil Grobogan 2 Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah. Selain itu, ada surat pernyataan saksi atas nama Slamet Imron, Rasidi Moh. Kholil dan Suwardi yang menjelaskan Bambang Guritno mengalami sakit stroke. Surat keterangan saksi juga dilengkapi dengan identitas masing-masing saksi. Sedangkan alat bukti terlapor lebih komplek, antara lain meliputi: PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU RI No. 74/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 79/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019.


- 170 -

Setelah bukti tertulis selesai diperiksa, selanjutnya majelis akan mendengar keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan dari pihak pelapor yang awalnya berjumlah tiga orang, namun satu saja yang bisa dihadirkan. Saksi tersebut adalah Rasidi Moh. Kholil. Perawakannya tidak terlalu tinggi, sudah berumur, tetapi masih terlihat segar bugar. Saksi terlebih dulu disumpah menurut agama yang dianut yaitu Islam.

Setelah disumpah, saksi Rasidi Moh. Kholil, dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan. Pemberian keterangan pelapor berlangsung sekitar satu jam. Dalam persidangan, saksi Rasidi Moh. Kholil memberikan keterangan bahwa saksi mengaku sebagai tetangga desa Bambang Guritno, saksi mengenal Bambang Guritno saat mencari massa pada pemilihan kepala desa di rumah keponakan saksi. Masih menurut keterangan saksi, Bambang Guritno kalau berbicara dan berjalan susah. Saksi tidak mengetahui kalau Bambang Guritno mencalonkan sebagai anggota dewan lagi.

Setelah dirasa cukup, ketua majelis memberikan kesempatan kepada terlapor untuk memberikan pertanyaan kepada saksi Rasidi.“Sejak kapan pak Rasidi Moh. Kholil mengetahui kalau pak Bambang sakit?”, tanya Agung Sutopo, Ketua KPU Kabupaten Grobogan. Saksi menjawab, “Saya mengetahui Bambang Guritno sakit sebelum pencoblosan 17 April 2019”. Tetapi saksi Rasidi tidak menjelaskan secara pasti tanggal berapanya.

Di sisi lain menurut keterangan saksi, Bambang Guritno merupakan tetangga desa saksi. Setiap saat saksi melihat Bambang Guritno didepan rumahnya. Jarak antara rumah mereka kurang lebih tiga km. Saksi juga menambahkan bahwa Bambang Guritno memakai alat bantu kateter untuk buang air kecil sehingga perlu didampingi. Pada awalnya saksi menerangkan kalau pernah diajak


- 171 -

mendampingi berobat Bambang Guritno ke RS. Tlogorejo. Tetapi diakhir keterangannya saksi menjelaskan kalau dia belum pernah diajak berobat ke sana.

Terlapor menghadirkan Sakta Abaway Sakan, S.Ag dan dr. Tarno, Sp.Kj. Sakta Abaway Sakan, S. Ag merupakan salah satu pimpinan KPU Grobogan periode 2013-2018. Sakta Abaway Sakan membidangi Divisi Teknis sebagai Ketua Pokok Kerja (Pokja) Pencalonan anggota Dewan. Sebelum memberikan keterangan, saksi disumpah menurut agama yang dianut, agama Islam. Dalam keterangannya, saksi Sakta menjelaskan urutan dari jadwal atau tahapan pencalonan. Untuk kasus Bambang Guritno telah memenuhi semua kriteria. Pemberian surat keterangan sehat masuk dalam tahapan pencalonan. Surat keterangan sehat diperoleh dari rumah sakit yang ditunjuk, dalam kasus ini rumah sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedjati Soemodiardjo, Grobogan.

Masih menurut keterangan Sakta Abaway S., pihak KPU Grobogan kala itu tidak mengikuti secara langsung pemeriksaan demi pemeriksaan yang dilakukan tim kesehatan. Mereka hanya menerima hasil pemeriksaan. KPU Grobogan hanya memverifikasi secara administratif saja. Jumlah calon anggota dewan sebanyak 50 (lima puluh) orang, namun ada satu yang mengundurkan diri. Selebihnya 49 (empat puluh sembilan) orang calon anggota dewan melakukan pemeriksaan kesehatan, salah satunya terdapat Bambang Guritno. Selain pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan yang telah ditunjuk, para calon anggota dewan juga diharusnya membuat surat pernyataan keterangan sehat yang intinya menerangkan bahwa kandidat cakap menulis, membaca, berhitung yang bermaterai dan ditandatangani langsung.

Saksi Sakta Abaway Sakan terlihat tegas saat berbicara. Sakta Abaway Sakan juga menjelaskan perihal jangka waktu yang


- 172 -

diberikan kepada masyarakat untuk memberikan saran atau masukan yaitu tanggal 12-21 Agustus 2018. Saran atau masukan dari masyarakat terkait dengan perubahan DCS (Daftar Calon Sementara) menjadi DCT (Daftar Calon Tetap). Jika ada masyarakat yang keberatan atas DCS bisa melaporkan ke KPU. Tetapi sampai hari yang telah ditentukan, tidak ada satu pun masukan. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukannya verifikasi faktual. Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan, sebagai contoh kasus pemalsuan ijazah oleh calon anggota dewan yang bisa berakibat pendiskualifikasian.

Berdasarkan keterangan saksi Sakta Abaway, telah memberikan pengetahuan baru buatku ternyata banyak sekali tahapan yang harus dilewati guna memilih para wakil rakyat. Tidak bisa dipungkiri hal tersebut dilakukan demi masa depan bangsa dan negara. Supaya para wakil rakyat dapat mengemban tugas dengan baik dan amanah. Setelah Sakta Abaway Sakan selesai memberikan keterangannya, ketua majelis mempersilakan kepada saksi berikutnya untuk memasuki ruang sidang.

Saksi yang terakhir dihadirkan adalah saksi pihak terlapor. dr.Tarno, Sp.Kj selaku ketua tim pemeriksa kesehatan RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo Grobogan. Tim dokter pemeriksa berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari para dokter dan tenaga medis lainnya. Pada kesempatan itu, dr. Tarno, Sp. Kj menjelaskan tentang prosedur penanganan tes pemeriksaan kesehatan para kandidat anggota dewan. Pendidikan saksi adalah dokter kejiwaan, oleh karena itu bertanggung jawab pada pemeriksaan psikiatri. Selain pemeriksaan psikiatri, tugas dr. Tarno dalam tim dokter pemeriksaan kesehatan calon anggota dewan adalah pemeriksaan test penyalahgunaan narkoba dan memberikan resume hasil pemeriksaan.


- 173 -

Sebelum memberikan keterangannya, terlebih dahulu saksi diambil sumpahnya sesuai agama yang dianut oleh majelis pemeriksa. Menurut kesaksian dr. Tarno, Sp.Kj, pengertian sehat dalam pemeriksaan calon anggota dewan berbeda dengan sehat pada umumnya. “Sehat di sini maksudnya untuk mencari apakah ada faktor ketidakmampuan calon anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya”, tegas dr. Tarno. “Tim pemeriksa kesehatan memeriksa beberapa aspek, antara lain dari segi rohani yaitu pemeriksa jiwa dan fisik”, imbuh saksi dr. Tarno. Raut mukanya tidak menampakkan ketegangan sama sekali. Bahkan nada bicaranya memberi kesan penegasan saat bertutur kata.

Saksi dr. Tarno menjelaskan Bambang Guritno juga melewati semua tahapan pemeriksaan kesehatan yang sama. Yakni tahapan wawancara, pemeriksaan fisik dasar, rohani/kejiwaan, pemeriksaan penunjang lainnya sesuai dengan permintaan dokter pemeriksa. Untuk tahapan pemeriksaan psikiatri menggunakan metode minnesota multical personality factory yang memuat 350 (tiga ratus lima puluh) pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan tersebut kemudian diperiksa. Tidak ditemukan suatu kejanggalan dalam pemeriksaan psikiatri dan test penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif dalam diri Bambang Guritno. Akan tetapi dalam pemeriksaan kesehatan jasmani, ditemukan indikasi adanya kenaikan tekanan darah. Adanya kelainan saraf varises level tujuh berakibat saraf muka bengkok ke kiri.

Hasil rekomendasi dari tim kesehatan langsung disampaikan ke KPU Kabupaten Grobogan. Dapat disimpulkan bahwa Bambang Guritno memenuhi syarat untuk pekerjaan tertentu. Saksi dr. Tarno juga menjelaskan tidak ada permintaan dari instansi Bambang Guritno bekerja (DPRD Kabupaten Grobogan) untuk melakukan pemeriksan kesehatan khusus. Setelah saksi


- 174 -

memberikan keterangan, ketua mejelis mengetuk palu tanda sidang berakhir. Saat itu jam di dinding menunjukkan pukul 12.25 WIB, ketua majelis mengumumkan agenda sidang selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2019 dengan agenda kesimpulan.

Hari Jumat tanggal 21 Juni 2019, sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda penyerahan kesimpulan pelapor dan terlapor. Pada kesempatan sidang sebelumnya, ketua majelis telah menawarkan kepada para pihak, bahwa kesimpulan bisa dilakukan dengan pembacaan di depan sidang atau hanya penyerahan berkas. Kedua belah pihak memilih menyerahkan berkas kesimpulan. Setelah penyerahan berkas kesimpulan diterima oleh majelis pemeriksa, sidang selesai.

Tahapan persidangan belum berakhir. Tinggal satu tahapan sidang lagi harus dilalui. Semua kesaksian telah dicatat rapi oleh notulen. Terdapat pula alat perekam dan video recorder yang siap menjadi saksi bisu semua kejadian selama 14 (empat belas) hari ini. Setelah semua tahapan sidang selesai, aku bersama staf lainnya membuka risalah sidang, menulis, merangkum, menerjemahkan satu demi satu, kata demi kata yang terucap pada persidangan. Tidak mudah menjadi orang dibalik panggung persidangan. Selain itu, aku masih harus berkutat menyiapkan keperluan lainnya sedangkan waktu telah menunjukkan pukul 16.00 WIB. Temanku, Staf IT (Information and Technology) harus segera mengunduh video di saluran youtube. Sebagai bahan publikasi masyarakat luas atas kinerja Bawaslu Grobogan. Notulen menyiapkan risalah sidang dan merangkumnya sebagai satu kesatuan utuh. Aku segera memberikan risalah sidang tadi pagi sebagai salah satu bahan untuk membuat putusan oleh majelis pemeriksa.

Sidang putusan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019. Segala letihku akan terbayar sudah. Hari penentuan


- 175 -

akan tiba. Mengamati, mencatat, mengikuti jalannya sidang, membuka peraturan terkait, menjadi rutinitasku dua minggu ini. Walaupun isi putusan telah dibuat majelis pemeriksa, aku sebagai staf divisi penindakan sekaligus asisten pemeriksa ikut membantu penyusunan naskah putusan.

Selasa tanggal 25 Juni 2019 pukul 13.00 WIB, pelapor dan terlapor sampai di ruang sidang. Setelah para pihak menepati tempat duduknya, majelis pemeriksa memasuki ruang sidang. Ketukan palu ketua majelis terdengar tanda sidang dimulai. Secara bergantian mereka membacakan 28 (dua puluh delapan) halaman putusan. Semua pihak mendengar, dan mengamati dengan seksama. Isi dari putusan sidang adjudikasi pelanggaran Pemilu 2019, menolak laporan pelapor seluruhnya. Setelah sidang selesai, masing-masing pihak menerima salinan putusan. Seperti sidang sebelumnya, pelapor tidak datang, hanya diwakili kuasa hukum. Sedangkan terlapor datang dengan formasi lengkap. Nampak ketegangan di wajah mereka. Mengingat hasil putusan sidang bersifat inkrah atau mengikat.

Alhamdulillah penanganan pelanggaran administrasi pemilu melalui sidang adjudikasi telah terselenggara dengan baik. Semua terlaksana berkat dukungan, doa, dan kerja keras komisioner serta staf Bawaslu Kabupaten Grobogan. Momen ini menjadi sebuah prestasi baru dalam penegakan demokrasi di Kabupaten Grobogan. Perlu diketahui bersama, pesan kami mensosialisasikan pentingnya pengawasan dalam Pemilu serentak 2019, telah diterima masyarakat dengan baik. Karenanya hanya ada satu saja laporan dari masyarakat. Selain itu, upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Grobogan beserta jajaran sampai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah dilakukan kepada seluruh masyarakat secara akurat, maksimal dan menyeluruh.


- 176 -


- 177 -

SISTEM demokrasi menjadi pilihan paling popular yang digunakan negara-negara di dunia dalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem yang lahir di zaman Yunani Kuno ini memposisikan rakyat sebagai sentral dalam menjalankan kehidupan bernegara. Dalam bahasa sederhana yang dilontarkan oleh Abraham Lincoln, sistem demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017:61). Melalui sistem yang seperti ini, dianggap paling ideal sebab memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga Negara.

Dengan memposisikan rakyat sebagai sentral, sehingga ciri yang paling mendasar dari sebuah sistem demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Sekalipun bukan satu-satunya, aspek dalam demokrasi, namun Pemilu menjadi satu bagian yang sangat penting. Bahkan di sejumlah Negara Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama

OPTIMALISASI FUNGSI GANDA KEWENANGAN BAWASLU

Muhamad Zainal Mawahib

Optimal isas i Fungsi Ganda Kewenangan Bawaslu

- 178 -

demokrasi (Titik Triwulan Tutik, 2010: 329). Hal ini tidak lepas dari peran yang dimiliki oleh Pemilu itu sendiri, yakni sebagai suatu mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodic dan tertib (Surbakti dkk, 2008: 12).

Idealisme yang demikian juga yang diharapkan oleh Negara Indonesia. Dengan menerapkan sistem demokrasi dan melakukan Pemilu sebagai wujud mengagregasi dan aspirasi yang ada di masyarakat yang sebelumnya diartikulasikan oleh partai politik sesuai dengan fungsinya.

Transformasi Bawaslu; Sebuah Perjalanan Panjang

Pelaksanaan pemilu yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari praktik demokrasi. Namun, penerapan sistem demokrasi di sebuah negara bangsa, termasuk Indonesia tidak selamanya berjalan mulus. Secara teoritis dan empiris masih banyak ditemui hambatan-hambatan yang mengganggu proses dan hasil pemilu. Akibat dari adanya gangguan tersebut, substansi atau kualitas demokrasi menjadi tidak atau belum terwujud dengan ideal.

Di Indonesia, Pemilu tahun 1955 merupakan Pemilu nasional pertama yang diselenggarakan yang berhasil dari aspek pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Hal ini diakui oleh dunia internasional berlangsung dengan lancar dan sangat demokratis, sebab tidak ada pembatasan partai-partai dan tidak ada usaha pemerintah melakukan intervensi terhadap partai (Yusa Djuyandi, 2017: 175). Padahal pada waktu itu, belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Alasan yang menopang keberhasilan pemilu 1955 pada waktu itu telah terbangun

Muhammad Z ainal Mawahib

- 179 -

kepercayaan (trust) yang kuat antara seluruh peserta pemilu dan warga Negara terhadap penyelenggara pemilu (Ratnia Solihah dkk, 2018).

Pengawasan Pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu tahun 1982, yang diberi nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan terhadap pemilu yang dianggap telah di-setting oleh kekuatan rezim penguasa (Bawaslu RI, 2017). Yakni yang tergambar dari pelaksanaan pemilu 1971 dan 1977 yang tidak berjalan demokratis, sebuah pemilu yang dilaksanakan tidak jujur dan adil, ketidakseimbangan kontestasi antar peserta pemilu, dan hasil pemilu yang tidak mencerminkan kedaulatan rakyat (Sirajudin dan Winardi, 2015: 313)

Dalam rangka memperbaiki pelaksanaan yang lebih baik, pada Pemilu 2009 diperkuat dengan mengganti Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan memposisikan Bawaslu tidak lagi suborsinat dengan KPU namun sejajar dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), namun masih bersifat ad hoc. sebagaimana tercantum dalam UU No 22 Tahun 2007.

Hal ini dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, lembaga pengawasan harus dipisahkan dari lembaga yang diawasinya. Pensejajaran antara KPU dan Bawaslu dilakukan agar tercipta check and balances. Ini bertujuan agar pengawas dapat berjalan lebih efektif, meskipun posisi Bawaslu baru ini menjadi sorotan dan perdebatan banyak kalangan.

Keberadaan Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu semakin dianggap penting demi terciptanya pemilu yang ideal. Bahkan setiap perubahan Undang-undang pemilu,

- 180 -

pengaturan mengenai Bawaslu juga terjadi perubahan. Perubahan itu bermaksud untuk memperkuat keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Penguatan Bawaslu ini terlihat pada saat lahirnya UU No.15 Tahun 2011 menggantikan UU No.22 Tahun 2007. Perubahan penting mengenai tugas dan kewanangan Bawaslu terletak pada wewenang penyelesaian sengketa Pemilu yang dalam UU No. 22 Tahun 2007 sempat dihapus dikembalikan lagi ke Bawaslu (Ni’matul Huda dan M Imam Nasef, 119).

Perubahan pengaturan mengenai Bawaslu setiap pelaksanaan pemilu diperlukan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang posisi, organisasi dan fungsi lembaga tersebut. Hal ini juga yang mendasari adanya usulan perubahan terhadap tugas dan kewenangan Bawaslu untuk menyongsong Pemilu 2019. Melalui pembahasan di DPR, lahirlah Undang-undang pemilu yang baru yakni;

UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang lebih banyak, luas dan rinci.

Melalui UU No 07 Tahun 2017 ini, kedudukan baru Bawaslu bertambah, tidak hanya sekedar untuk mengawasi jalannya pemilihan umum namun juga bisa langsung melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan terjadinya politik uang. Tugas baru Bawaslu lainnya adalah pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, anggota TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bersamaan dengan tugas baru Bawaslu yang semakin komprehensif, pun kewenangan Bawaslu juga bertambah. Adapun Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus beberapa pelanggaran yang pada peraturan sebelumnya kewenangan Bawaslu hanya bersifat rekomendasi. Bawaslu berwenang untuk


- 181 -

memutus pelanggaran administrasi pemilu, berwenang untuk mendiskualifikasi peserta pemilu yang terbukti melakukan politik uang. Bawaslu juga berwenang untuk memediasi bahkan mengajudikasi atau menyelenggarakan pengadilan secara mandiri terhadap sengketa pemilu. Kewenangan lainnya adalah Bawaslu dapat memberikan rekomendasi berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara, anggota TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas Ganda Bawaslu

Memperhatikan kedudukan, tugas dan kewenangan Bawaslu yang telah diberikan oleh Undang-undang, itu artinya Bawaslu memiliki peran penting dalam keberhasilan dalam Pemilu yang berasaskan Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasi, Jujur dan Adil) (Bawaslu, 2015: 12). Peran penting berupa pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu. Dimana desain pelaksanaan Pemilu telah dirumuskan dan direncanakan sedemikian rupa, sehingga untuk melaksanaan cita-cita ideal tersebut dibutuhkan pengawasan agar ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan rencana. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu juga berperan untuk menegakkan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu.

Fungsi ganda, sebagai pengawas dan sebagai penegak inilah yang kemudian perlu diperhatikan oleh Bawaslu agar tidak terpecah konsentrasi dalam mengawal pemilu. Sebab, satu sisi ini sebagai bentuk kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu agar semakin kuat dalam kelembagaan dan efektisitas, pada sisi yang lain ini dapat menjadikan kelemahan Bawaslu manakala tidak diantisipasi dengan serius.


- 182 -

Dalam diskursus menejemen, kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan ujung dari fungsi menejemen, yakni fungsi pengawasan (controlling). Melalui fungsi yang diperankan oleh Bawaslu ini untuk mengawal proses dan memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Stone, Freeman dan Gilbert, 1995: 114), dalam konteks ini aktifitas yang diawasi pelaksanaannya agar terselenggara dengan baik adalah Pemilu. Fungsi yang dimiliki oleh Bawaslu ini menjadi sangat penting sekali dilakukan dengan baik, sebab fungsi inilah yang akan mengawal seluruh aktifitas Pemilu.

Penting pula, dalam fungsi pengawasan sangat perlu untuk melibatkan masyarakat, seperti pemantau pemilu, peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, media massa, lembaga survei, sukarelawan dan organisasi masyarakat sipil pada umumnya. Apabila eleman masyarakat ini dimaskimalkan maka akan sangat membantu terbentuknya pemilu yang bersih. Hal ini sangat mungkin terjadi, sebab jumlah Bawaslu terbatas, sedangkan penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia, sehingga keterlibatan masyarakat luas pun menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan. Maka dari itu, kunci dari bentuk penguatan kewenangan yang berasal dari peran serta masyarakat ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah pola sinergis yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses pengawasan pemilu. Di sinilah urgensi keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan pemilu, yang tentu perlu digandeng oleh Bawaslu.

Dalam konteks penegakan pelanggaran administrasi pemilu dan pidana pemilu, kewenangan Bawaslu yang dapat menindak pelanggaran pemilu, sehingga Bawaslu juga berfungsi menjalankan fungsi peradilan administrasi semu (quasi administratieve rechtspraak). Oleh karena itu, Bawaslu harus mempersiapkan


- 183 -

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompeten untuk menunjang kewenangan yang sangat penting dalam pengawasan pemilu.

Hal ini menjadi sangat penting, agar putusan dari quasi peradilan yang dilakukan Bawaslu yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sebab keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu manakala tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka ini akan menjadi benalu bagi Bawaslu, yang tujuan kehadiran awalnya Bawaslu untuk menertibkan Pemilu, justru sebaliknya membuat pesta demokrasi menjadi jauh dari tertib.

Dengan demikian, Bawaslu memiliki posisi yang sentral dalam menciptakan demokrasi yang beradab, sebab pelaksanaan Pemilu yang bersih dan tertib akan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat. Tentu dalam proses melakukan fungsi pengawasan perlu keterlibatan masyarakat dan penguatan kualitas SDM Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu yang cepat, tepat dan efektif.

Pemimpin yang dipilih sesuai dengan hati nurani rakyat inilah wakil rakyat yang diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin sistem pemerintahan di Indonesia, dengan harapan besar segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hasil pemilihan umum yang bersih dan tertib akan memihak kepentingan rakyat. Cita-cita demikian yang termaktub dalam makna demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.


- 184 -

Opt imal isas i Fungsi Ganda Kewenangan Bawaslu

- 185 -

PEMILIHAN Kepala Daerah (pilkada) 2020 sudah di depan mata. Oktober 2019, kompetisi elektoral lokal sudah mulai dibuka tahapan persiapannya. Hal ini termaktub dalam PKPU Nomor 15 tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Terkait hal ini, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi ini sangat diperlukan. Muaranya adalah agar hak suara yang telah diberikan oleh rakyat dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) bisa terkawal dengan baik dan benar. Namun, ada hal penting yang tidak bisa kita kesampingkan, yakni integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan pemilu. Jelas itu merupakan prasyarat penting dalam pemilu, agar hasil pelaksanaan pemilu mendapat legitimasi secara konstitusional dari seluruh rakyat Indonesia.

Bicara demokrasi dan keadilan pemilu, tentu pengawasan pemilu adalah menjadi hal yang sangat urgent. Pengawasan sangat

URGENSI PROAKTIF PENGAWAS

PARTISIPATIF

Eko Budiyono

Urgensi Proakt i f Pengawasan Pars it is ipat i f

- 186 -

diperlukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis. Pengawas pemilu diyakini memiliki kontribusi besar dan nyata dalam pelaksanaan pemilu. Baik pemilu di Indonesia maupun di luar negeri. Tujuannya adalah terciptanya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bermartabat. Pemilu akan terwujud dengan baik jika antara penyelenggara dan pengawas pemilu saling bersinergi. Sinergitas di masing-masing lini sangat diperlukan guna terwujudnya pemilu yang bermartabat dan berintegritas. Penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu tentu akan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing. Meski benturan di lapangan terjadi, hal ini akan semakin menguatkan legitimasi masing-masing lembaganya. Bukan semata untuk mencari kemenangan dan pembenaran penyelenggara atau pengawas pemilu saja, namun penegakan aturan yang berkeadilan adalah muaranya. Penyelenggaraan pemilu tidak hanya terbatas pada pelaksanaan dan pengorganisasian teknis pemilu yang selama ini menjadi domain KPU. Namun untuk melahirkan pemilu yang berintegritas dengan prasyarat akuntabilitas dan transparansi, maka penyelenggaraan pemilu memerlukan kontrol dan pengawasan oleh lembaga pengawas pemilu.

Pengawas pemilu semakin mendapat perhatian penting terutama setelah era reformasi. Pasca reformasi, peraturan perundang-undangan terkait pengawasan pemilu semakin memperkuat pengawas pemilu baik secara kelembagaan maupun kewenangan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Tentu, Bawaslu sangat membutuhkan dukungan dari seluruh pihak dalam proses pengawasan pemilu. Tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu secara mutlak

Eko Budiono

- 187 -

memang berada di pundak Bawaslu. Namun, tidak menutup diri bagi semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Karena seluruh pihak terutama warga negara atau masyarakat mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu. Meskipun dalam kenyataannya pengawasan partisipatif masih sangat minim dilakukan. Namun, dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut proaktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti pengawasan pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Tapi, semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu agar sesuai dengan amanah konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat. Harapannya pemilu demokratis akan tercapai.

Pada dasarnya pemilu bukanlah seremonial pesta demokrasi lima tahunan yang harus menafikan partisipasi masyarakat. Bawaslu dalam rentang waktu yang relatif lama sudah menggalakkan gerakan pemilu parsisipatif secara continue dan konsisten. Bawaslu harus bisa menggiring opini dan tindakan ke warga agar peduli dan mau mengawasi penyelenggaran pemilu. Partisipatif bukan bertujuan untuk membenturkan dinamisasi kehidupan antar masyarakat. Namun, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses berdemokrasi. Tujuannya adalah masyarakat agar bisa terus mengawas hak suara yang diberikan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Agar terwujud cita-cita pemerintah dalam mewujudkan pemilu yang luber, jurdil, dan bermartabat. Dalam mewujudkan cita-cita ini semua elemen masyarakat bisa berpartisipasi dalam kepengawasan pemilu sebagai pengawas partisipatif.

Masyarakat dalam penyelenggaran pemilu tidak hanya dijadikan sebagai objek penyelenggara pemilu dan sekedar

- 188 -

diharapkan untuk memberikan hak suara di bilik suara saja. Namun, lebih dari itu warga masyarakat harus dijadikan subyek dalam penyelenggaraan pemilu. Bawaslu bisa melibatkan masyarakat yang majemuk dan peduli terhadap proses penyelenggaraan khususnya pengawasan pemilu. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir kecurangan dan dapat memastikan bahwa hak suara yang sudah diberikan dapat tersalurkan dengan baik dan konstitusional. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, pada dasarnya pemilu adalah wajah dari prinsip daulat rakyat. Secara filosofis, hal ini eksplisit dituangkan dalam preambule Undang Dasar 1945 alenia IV. Inti dari preambule tersebut adalah menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada lima sila dalam Pancasila. Selain itu dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Jelas, ini adalah murni dari kedaulatan di negeri ini yang dipegang oleh rakyat.

Keberadaan pengawas partisipatif oleh masyarakat yang masif secara psikologis akan mengingatkan dan mengawal penyelenggara pemilu. Kehati-hatian, jujur, adil, dan berkeadilan serta bermartabat dalam menyelenggarakan pemilu adalah tujuannya. Meski sebenarnya antara penyelenggara, peserta, dan pemantau pemilu serta seluruh pihak yang terkait dapat belajar berperan sesuai latar belakang dan kemampuan masing-masing. Semuanya bertujuan untuk menghindari kecurangan, perselisihan, dan hambatan-hambatan lain dalam penyelenggaraan pemilu. Menuju pemilu demokratis. Karena, salah satu ciri penting dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah proses pemilu. Proses ini harus dilaksanakan dengan tanpa kekerasan, adanya korupsi kolusi nepotisme (KKN), dan adanya pelanggaran

Urgensi Proakt i f Pengawasan Pars it is ipat i f

- 189 -

serta kecurangan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk mencegah semua itu dibutuhkan proses pengawasan secara aktif dan masif dari pengawas pemilu dan masyarakat untuk memastikan hal diatas terjadi. Karena jika terjadi warga masyarakat bisa langsung melaporkan kepada penyelenggara pemilu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan. Tindakan akan diambil jika benar-benar ditemukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu. Meski sebagai penyelenggara harus bisa meminimalisir mungkin terhadap pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu guna menghindari gejolak warga masyarakat. Ini adalah bentuk atau cara terkecil kita dalam merawat demokrasi, merawat bangsa dan negara, dan merawat seluruh warga negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pengawas pemilu dan semua pihak terutama warga masyarakat. Perhatian dan kolaborasi tersebut tentunya untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat serta demokratis.

Pemikiran dan pandangan masyarakat terhadap pemilu harus diubah. Pemilu jangan dibayangkan hanya sekedar pesta demokrasi semata. Pemilu harus diarahkan sebagai bagian penting dari proses investasi demokrasi. Di dalam prosesnya, pemilu harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten. Mengaktualisasikan kedaulatan rakyat dengan tidak hanya menjadikannya sebagai subjek tetapi lebih sebagai objek dalam penyelenggaraan pemilu. Termasuk keterlibatan warga masyarakat dalam pengawasan pemilu. Disinilah urgensi peran proaktif masyarakat diperlukan sebagai pengawas partisipatif. (ekobe_lor).

Eko Budiono

- 190 -

- 191 -

(Berpendidikanlah walaupun tidak sekolah, cerdaslah walaupun tidak kuliah, hebatlah dengan cara apapun yang kamu suka,

sukseslah dengan segala kebahagian untuk pilihan)

‘’Bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu kita tegakan keadilan pemilu’’

MELIHAT dinamika Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini adalah gambaran dari warna arus globalisasi di era 4.0 . Pentingnya masyarakat di jadikan sebagai gambaran ideal dan cermin bagi hidup bersosial dewasa ini. Partisipatif warga negara/ masyarakat menjadi tanda keterlibatan kita bagi perkembangan sosial bangsa indonesia, dengan partispasi yang di maksudkan disini bahwa semua orang melibatkan diri dalam membangun sebuah kepercayaan kepada pemimpin bangsa, secara pribadi perlu di ungkapkan secara bersama dengan membentuk komunitas-komunitas kecil di berbagai lapisan masyarakat.

Tri Agus Utomo

PRINSIP PENGAWAS PARTISIPAN DI DALAM

PEMILU ITU...

Prinsip Pengawas Par t is ipan Di Dalam Pemilu Itu. . .

- 192 -

Keterlibatan bersama dalam aneka kegiatan kepemiluan seperti berpartisipasi dalam Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan penyelenggaraan kampanye. Dengan demikian semua orang pada akhirnya tanpa terkecuali mengambil bagian yang sama dalam membangun bangsa dan negara.

Jadi di dalam poin ini, seluruh masyarakat di panggil untuk berpartispasi dalam bernegara untuk membangun pemilihan yang berintegritas, berperan serta dalam konstelasi politik indonesia khusus dalam memilih pemimpin bangsa dan untuk tampil sebagai contoh masyarakat yang turut berperan dalam negara.

Pada prinsipnya pengawasan adalah kegiatan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang di laksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Secara definisi pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menilai sesuatu pelaksanaan yang telah di tentukan sebagaiman mestinya, di dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih angota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di dalam negara kesatuan Republik Indonesia bedasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan pemilu telah menjadi hal terpenting dalam bagian proses penyelenggaraan Pemilu, agar Pemilu bisa di selenggarakan sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di gariskan oleh konstitusi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tri Agus Utomo

- 193 -

Kita harus melibatkan semua warga negara untuk ikut aktif dalam pengawasan Pemilu, tapi bukan berarti pelaksana pengawas Pemilu tidak mampu untuk melaksakan tugas wewenang dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan memaksimalkan proses pengawasan Pemilu agar sesuai dengan amanah konstitusi agar mendapat legitimasi yang kuat dan secara penuh dari rakyat.

Selain menjadikan masyarakat subyek dalam penyelenggaraan Pemilu, dengan Pemilu partisipatif harapannya dapat memberikan pendidikan politik bagi warga negara /masyarakat Indonesia. Masyarakat bisa belajar dan paham bahwa pemilu bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi lebih dari itu, Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk mengimplementasikan daulat yang di punya dan di jamin oleh konstitusi.

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang sangat kuat antara pengawas pemilu dengan seluruh pihak dengan warga masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang berlansung secara jujur dan adil, Kolaborasi antara pengawas pemilu dengan warga masyarakat inilah yang dapat mewujudkan cita-cita kita bersama bahwa pemilihan umum dapat terlaksana dengan demokratis.

Di dalam pengawasan sebagai relawan atau partispan pengawas harus punya acuan pemahaman tentang pertispasi politik, yang dimaksud adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak dalam kegiatan-kegiatan politik.

Contoh seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat menimbulkan gugatan atau tuntutan terhadap sistem politik atau pemertintah. Kegiatan-kegiatan politik yang berupa kegiatan yang mendukung gagasan-gagasan dan kebijakan yang di hasilkan oleh sistem pemerintah.

Prinsip Pengawas Par t is ipan Di Dalam Pemilu Itu. . .

- 194 -

Masyarakat kita harus diperkuat kapasitas dan kualitas pemahaman nya tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sampai Pemilu agar dapat terlibat dalam prosesnya, sehingga masyarakat ini bisa mendorong semua warga negara supaya bisa lebih luas pengawasannya.

Kebebasan bersuara atau mengemukakan pendapat adalah salah satu nikmat tuhan yang harus kita syukuri, banyak orang yang saat ini bisa teriak lantang mengkritik, mengecam, bahkan memaki, tetapi tidak tahu bagaimana kebebasan itu di peroleh.[]

- 195 -- 195 -

DAFTAR PUSTAKA

Berita Acara KPU Kabupaten Grobogan Nomor Nomor 01/PL.01.BA/KPU.Kab/BA/IV/2019 tentang rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berita Acara KUP Kabupaten Grobogan Nomor 02/PL.01.1-BA/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Grobogan.

Keputusan KPU Nomor 79/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019.

Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No.

- 196 -

7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 serta Kep. KPU RI No. 876/PL.014-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

Sirajudin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Press, 2015.

Stoner, Freeman dan Gilbert, Pengantar Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Surbakti, R. dkk., Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: untuk Pembangunan tata Politik Demokratis, Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia, 2008.

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca AmandemenUUD 1945, Jakarta: Kencana, 2010.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota.Yusa Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Rajawali Press,

2017.

- 197 -- 197 -

TENTANG PENULIS

AGUS PURNAMAAgus Purnama dilahirkan pada 19 Agustus 1971, Agus merupakan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Agus mulai bergabung dalam kepemiluan pada tahun 2010, dengan menjadi Pengawas Pemilu Kecamatan.

ALIF ADIBATUL LATHIFAHAlif Adibatul Lathifah dilahirkan di Grobogan, 31 Desember 1993. Sebelum bergabung dengan Bawaslu sebagai sekratariat, wanita satu ini telah menyelesaikan pendidikan S2 nya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Hukum. Semasa kuliah Alif aktif di organisasi jurnalistik yang bernama Justisia. Saat kuliah beberapa tulisan yang dia tulis pernah dimuat di koran Republika dan Harian Semarang.

BETARI MAULIDA NASTITIGadis yang akrab dipanggil Beta ini dilahirkan di Grobogan, 04 Agustus 1994. Saat ini Beta tinggal di Dsn. Demangan RT04/02 Ds. Ngabenrejo, Kec. Grobogan. Anak pertama dari 3 bersaudara ini merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret. Semasa kuliah dirinya aktif dalam organisasi kepecintaalaman.

- 198 -- 198 -

DESI ARI HARTANTA Desi Ari Hartanta, SP merupakan salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan yang mengampu Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran. Pria yang akrab dipanggil Ari ini dilahirkan di Karanganyar, 05 Desember 1976. Ari mengawali karir di dunia kepemiluan sebagai Pemantau Pemilu pada tahun 1999, lalu menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilbup Tahun 2011, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilgub dan Pilpres dan Pileg Tahun 2013, dan PPK Pilbup Tahun 2015, Pengawas Pemilu Kecamatan Tahun 2017. Beberapa karya tulis pernah ditulis Ari semasa menempuh pendidikan, selain itu Ari juga pernah mengelola buletin media warga di desanya melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Maju Lestari dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

EKO BUDIONOPria yang lahir di Grobogan ini adalah seorang pendidik di salah satu Sekolah Dasar di wilayah Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah. Selain mengajar, ia juga menulis di beberapa media massa, di antaranya di koran Wawasan dan Buletin Bawaslu Grobogan. Eko saat ini juga aktif di Asosiasi Guru Penulis Grobogan (AGPG), kepramukaan, organisasi profesi, organisasi keagamaan. Eko juga pernah menjadi bagian di kepemiluan. Selain itu Eko juga menulis buku di antaranya adalah Buku Asal-Usul Desa Belor, Pengelolaan Ekstrakurikuler Pramuka di Sekolah Dasar, Pena Bawaslu (Dalam Sejarah Pemilu), Puspawarna Gurit Pangimpen, Ibuku Matahariku, Puisi Untuk Ibu, Curahan Hati Guru, Catatan Sang Perantau, dan Antologi Puisi GURU Tentang Sebuah Buku dan Rahasia Ilmu

- 199 -- 199 -

(Rekor MURI). Ia bisa dihubungi melalui telpon/whatsApp di 085226293317 atau di surel [email protected]

ESTI DWI PUSPITASARIEsti Dwi Puspitasari merupakan salah satu staf keuangan di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Wanita yang akrab dipanggil Esti ini lahir di Fakfak, 15 April 1984. Esti menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Publik di Universitas Diponegoro. Esti telah bergabung dengan dunia kepengawasan di tingkat Kabupaten sejak masih bernama Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab). Wanita dua anak ini dapat dihubungi melalui email [email protected].

FITRIA NITA WITANTIWanita Kelahiran Kulon Progo, 15 Februari 1987, telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya S2 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2011. Kesibukannya saat ini sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan. Sebelum mengabdi di Bawaslu Fitri telah menjadi Dosen tetap di STAI Grobogan. Tulisan hasil penetilan dimuat di seminar nasional (call paper) 2015 dan jurnal nasional, penerima Hibah anggaran penelitian kopertais 2016. Buku yang pernah di buat “Peran Kepemimpinan”. Selain sebagai Ketua Fitri membidangi Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.

GILANG BAGASKARAGilang Bagaskara dilahirkan di Wonogiri, 10 juni 1994. Pria ini di Bawaslu Kabupaten Grobogan, Gilang sebagai staf sekretariat. Gilang beralamat di Ds. Sukolilo, RT. 04 RW. 06 Kec. Sukolilo Kab. Pati. Saat ini Gilang sedang menyelesaikan studi S1 Hukum di Universitas Surakarta.

- 200 -- 200 -

Untuk komunikasi Gilang dapat dihubungi melalui email [email protected].

INDRI HAPSARI SUGIARTOWanita kelahiran Grobogan 8 Agustus 1983 memiliki nama lengkap Indri Hapsari Sugiarto. Indri menyelesaikan studinya di Kampus STMIK Akakom Yogyakarta jurusan sistem informasi. Wanita satu anak ini beralamat di Desa Kronggen RT.02 RW. 01 Kecamatan Brati. Indri telah bergabung di Bawaslu sejak tahun 2017. Indri dapat dihubungi melalui emai [email protected].

MAYA REZITA PRINKHASARIMaya Rezita Prinkhasari dilahirkan di Grobogan, 23 September 1991. Tinggal di Desa Klampok RT 01/02 Kec.Godong Wanita yang akrab dipanggil Maya menyelesaikan studi S1 nya di STIE bank BPD Jateng. Sebelum bergabung dengan Bawaslu Kabupaten Grobogan Maya pernah menjadi staf di Pengawas Pemilu Kecamatan Godong. Untuk berkomunikasi Maya dapat dihubungi melalui email [email protected].

M. SHOHIBUL MUJIB AL ANSHORIMoch. Shohibul Mujib Al Anshori dilahirkan di Grobogan 10 Oktober 1979, di Bawaslu Grobogan Mujib sebagai Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi. Sebelumnya Mujib pernah menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan Legislatif tahun 1999, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pilihan Gubernur tahun 2013, Anggota PPK tahun 2014 pada pemilihan legislatif dan pilihan Presiden, dan menjadi PPK pada pemilihan bupati tahun 2015.

- 201 -- 201 -

MOH. SYAHIRUL ALIMMoh. Syahirul Alim merupakan salah satu Komisioner di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Pria yang akrab dipanggil Irul ini dilahirkan di Pati, 05 April 1975. Berdomisili di Jl. Banyuono 1 No.80 Purwodadi-Grobogan. Irul sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Latar belakang advokat menjadikannya mahir membidangi sengketa, yang banyak bersinggungan dengan aturan hukum. Irul juga pernah menulis artikel “Sengketa Hasil Pemilu: Apa dan Bagaimana?” yang pernah dimuat di Buletin Provinsi Jawa Tengah Edisi:15/2019. Karya lain yang ditulis Irul berjudul Pemilu Serentak Yang Menghentak, Urgensi Pengawas Tempat Pemungutan Suara .

MUHAMMAD ZAINAL MAWAHIBMuhamad Zainal Mawahib merupakan pria kelahiran Demak, 10 Oktober 1990. Kesibukannya saat ini di Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang, Lajnah Ta’lif wa Nasr (LTN) PWNU Jawa Tengah, serta salah satu pengajar tetap di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pria akrab dipanggil Wahib ini beralamat di Desa Harjowinangun 10/02 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Sebelum menyelesaikan studi S2 nya, Wahib juga sudah aktif di kegiatan kampus seperti jurnalistik dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Semarang. Beberapa tulisan karyanya diantaranya “Pendekatan Fiqih dalam Politik (Posisi Kyai Pesantren dalam Dinamika Partai Politik di Jawa Tengah” Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo 2018, “Membangun Jembatan Politik antara Nalar Syariat Islam dan Tatanan Hukum Nasional”, Kajian Dewan Pertimbangan Presiden 2018 dan “Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis”, Jurnal Iqtisad, Vol. 6 No. 1 Tahun 2019.

- 202 -- 202 -

OCTAVIANI PUTRI IRAWATIOctaviani Putri Herawati atau yang biasa dipanggil Octa ini adalah gadis kelahiran Surakarta. Riwayat pendidikanya dimulai di SDN 68 Jogosuran, SMPN 3 Solo, SMAN 2 Solo, dan Fakultas Hukum Sebelas Maret Solo. Selama berkuliah dirinya aktif dalam Kelompok Studi dan Penelitian (KSP) Principium. Saat ini dia berdomisili di Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi.

RYAN PUSPITA ANGGRAINIRyan Puspita dilahirkan di Grobogan, 9 Desember 1983. Ryan menyelesaikan pendidikan S1 di STIE Atma Bhakti. Wanita dua anak ini sebagai Staf Divisi Pengawasan di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Karirnya di kepemiluan sudah panjang sejak tahun 2012, sejak Bawaslu masih bernama Panwaskab. Beralamatkan di RT. 02 RW. 04 Kedungmulyo Sindurejo Toroh. Ryan bisa dihubungi melalui surat elektronik di [email protected].

TRI AGUS UTOMOTri Agus Utomo merupakan pria kelahiran Grobogan, 06 Agustus1994. Pria yang akrab dipanggil Tomo ini memiliki pengalaman di kepemiluan sebagai Jaringan Pemilih Pemula untuk Rakyat ( JPPR) di Kabupaten Grobogan. Tomo juga telah mengikuti sekolah kader pengawasan Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Tomo menjadi kader pangawasan Pemilu sebagai wakil dari Kabupaten Grobogan. Pria satu ini juga telah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan. Tomo dapat dihubungi melalui email [email protected].

- 203 -- 203 -

WAHYU HASTA ARIWIDYAWahyu Hasta Ariwidya merupakan salah satu sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan. Perempuan yang akrab dipanggil Widya ini terlahir di Grobogan 9 November 1994. Widya menyelesaikan kuliah S1 Hukum di Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin. Setelah selesai kuliah di tanah Borneo, Widya kembali ke Grobogan dan meniti karir di Bawaslu Kabupaten Grobogan.

YUDHI ATMAJAYudhi Atmaja merupakan salah satu staf di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Dia dilahirkan di Grobogan 12 juni 1994. Yudhi telah menyelesaikan studi S1 dan S2 nya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Hukum. Selama kuliah Yudhi aktif sebagai Ketua FORMAKUM (Forum Olahraga Mahasiswa Hukum). Yudhi yang tinggal di Kedungmulyo RT.04/4 ini masih aktif di karang taruna. Yudhi dapat dihubungi melalui email [email protected].

Memoar Pengawasan Pemilu S erentak

- 204 -

memoar pengawasan · 2020. 8. 25. · kota, panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan, panwaslu...

Documents