OKTOBER - NOVEMBER 2013

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

www. bakt i .o r . id

EDISI 94

Solusi Ekonomi Hijau Mandiri di Boven Digoel, Papua

Digester Biogas PortableGeng Motor iMuT

Dimulai dari Data ke Tata Laksana

Pemerintahan yang Tepat Sasaran

Mengawal Pelayanan Publik

di Kabupaten Jeneponto Overseeing Public Service

Delivery in Jeneponto

1 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKT INews juga dapat diakses di website BaKTI : www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTINEWS DITERBITKAN OLEH YAYASAN BaKTI DENGAN DUKUNGAN PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH KANADA / BaKTINEWS IS

PUBLISHED BY THE BaKTI FOUNDATION WITH SUPPORT OF THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA

PANDANGAN YANG DIKEMUKAKAN TAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN PANDANGAN YAYASAN BaKTI MAUPUN PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH KANADA / THE VIEWS EXPRESSED DO NOT NECESSARILY

REFLECT THE VIEWS OF YAYASAN BaKTI, THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA.

Editor MILA SHWAIKOVICTORIA NGANTUNG

Forum KTI ZUSANNA GOSALITA MASITA IBNU

Events at BaKTI SHERLY HEUMASSESmart Practices

Info Book & SUMARNI ARIANTODesign Visual

& Layout ICHSAN DJUNAID

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32Makassar 90125Sulawesi Selatan - Indonesia T. +62 411 832228, 833383 F. +62 411 852146E. info@bakti.or.id

Redaksi

PERTANYAAN DAN TANGGAPAN

www.bakti.or.id

SMS BaKTINews 0813 4063 4999 0815 4323 1888

0878 4062 0999E-mail: baktinews@bakti.or.id

Anda juga bisa menjadi penggemar BaKTINews di Facebook :

www.facebook.com/yayasanbakti

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style. Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews Subscribing to BaKTINews

Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id atau SMS 085255776165. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id or SMS to 085255776165. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

Kawasan Timur Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa. Pantai pasir putih cantik di Maluku, laut yang biru di Raja Ampat, pegunungan

hijau Jayawijaya, hingga lansekap eksotik Sumba. Ditambah sumberdaya alam yang beragam mulai komoditas laut dan pertanian hingga mineral dan energi yang terkandung dalamnya.

Kaya Tangguh Inspiratif

PHO

TO : C

LIFF

MA

RLE

SSY

Di balik segala keterbatasan itu, masyarakat di Kawasan Timur Indonesia pada dasarnya adalah masyarakat yang tangguh. Banyak sekali upaya yang telah dilakukan dan berhasil mengatasi tantangan pembangunan yang ada. Sebut saja Desa Bebas Rokok pertama di dunia di Bonebone, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan; atau inisiatif Malaria Center di Halmahera Selatan, Maluku Utara yang berhasil menurunkan drastis angka kematian akibat penyakit malaria; dan masih banyak lagi lainnya. Keberhasilan-keberhasilan seperti ini patut dicontoh atau menjadi inspirasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia yang juga menghadapi tantangan yang sama. Dengan belajar dari kegiatan lain yang telah berhasil dilakukan, masyarakat tidak lagi mulai dari nol dan peluang untuk berhasilnya jauh lebih besar. Sayangnya, dari kacamata pembangunan, Kawasan Timur Indonesia masih tertinggal. Kesenjangan pembangunan dengan kawasan Barat sangat besar. Mutu pelayanan publik seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan Sekolah di daerah-daerah Timur terbilang jauh di bawah daerah lain. Infrastruktur pelabuhan, bandar udara, dan jalan raya pun tidak secanggih dan semulus Jawa – menyebabkan melambungnya harga barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang bermukim di pelosok Papua, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ketangguhan dan inspirasi dari Kawasan Timur Indonesia ini perlu disadari oleh lebih banyak pihak, khususnya masyarakat KTI sendiri. Pandangan berbeda yang menganggap kita punya kekuatan untuk memajukan bangsa ini akan membantu diri sendiri dan masyarakat untuk lebih mandiri dan membuat pembangunan menjadi lebih giat dan efektif. Ketangguhan dan inspirasi ini juga penting untuk melengkapi kekayaan sumberdaya alam di Kawasan Timur Indonesia dan mengubah stigma yang diberikan kepada Kawasan Timur Indonesia. Sudah waktunya kita memandang Kawasan Timur Indonesia tidak lagi sebagai kawasan yang tertinggal, tetapi kawasan yang kaya dan tangguh. Masa depan Indonesia.

Editorial

Kegiatan diBaKTI16

15

27

30

31

EditorialKaya Tangguh Inspiratif

Essai FotoSolusi Ekonomi Hijau Mandiri di Boven Digoel, Papua

Sosok

Libby SinlaeloeRumah Aman Perempuan

Upaya Terpadu Memerangi Malaria di Halmahera Selatan

Kesehatan

Refleksi JiKTI

Pembangunan Kewilayahan di Kawasan Timur Indonesia

Digester Biogas PortableGeng Motor iMuT

Teknologi Tepat Guna

Pemuda dari Timur

Forum Orang Muda Papua Barat

Pesan dari TimurPembangunan Berdimensi Kewilayahan: Sebuah Keharusan

Dari Belanga Kita Bersantap

Kuliner Indonesia

Review Film

Atambua 39 Derajat Celcius

Membangun Percaya Diri Dari Usia DiniSekolah Kampung di Sarmi, Papua

Pendidikan

Ulasan KTI

Rebranding KTI

Dimulai dari Data ke Tata Laksana Pemerintahan yang Tepat Sasaran

Perspektif NasionalKTI Untuk Indonesia

Tata Pemerintahan

29 KTI, Kaya Tangguh Inspiratif

Festival Forum KTI 2014

Daftar Isi2

3

8

11

InfoBuku

12

14

17

19

22

23

25

20

Mengawal Pelayanan Publik di Kabupaten Jeneponto Overseeing Public Service Delivery in Jeneponto

1 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, B aKTINews juga dapat diakses di website BaKTI : www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTINEWS DITERBITKAN OLEH YAYASAN BaKTI DENGAN DUKUNGAN PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH KANADA / BaKTINEWS IS

PUBLISHED BY THE BaKTI FOUNDATION WITH SUPPORT OF THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA

PANDANGAN YANG DIKEMUKAKAN TAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN PANDANGAN YAYASAN BaKTI MAUPUN PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH KANADA / THE VIEWS EXPRESSED DO NOT NECESSARILY

REFLECT THE VIEWS OF YAYASAN BaKTI, THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA.

Editor MILA SHWAIKOVICTORIA NGANTUNG

Forum KTI ZUSANNA GOSALITA MASITA IBNU

Events at BaKTI SHERLY HEUMASSESmart Practices

Info Book & SUMARNI ARIANTODesign Visual

& Layout ICHSAN DJUNAID

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32Makassar 90125Sulawesi Selatan - Indonesia T. +62 411 832228, 833383 F. +62 411 852146E. info@bakti.or.id

Redaksi

PERTANYAAN DAN TANGGAPAN

www.bakti.or.id

SMS BaKTINews 0813 4063 4999 0815 4323 1888

0878 4062 0999E-mail: baktinews@bakti.or.id

Anda juga bisa menjadi penggemar BaKTINews di Facebook :

www.facebook.com/yayasanbakti

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style. Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews Subscribing to BaKTINews

Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id atau SMS 085255776165. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id or SMS to 085255776165. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

Kawasan Timur Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa. Pantai pasir putih cantik di Maluku, laut yang biru di Raja Ampat, pegunungan

hijau Jayawijaya, hingga lansekap eksotik Sumba. Ditambah sumberdaya alam yang beragam mulai komoditas laut dan pertanian hingga mineral dan energi yang terkandung dalamnya.

Kaya Tangguh Inspiratif

PHO

TO : C

LIFF

MA

RLE

SSY

Di balik segala keterbatasan itu, masyarakat di Kawasan Timur Indonesia pada dasarnya adalah masyarakat yang tangguh. Banyak sekali upaya yang telah dilakukan dan berhasil mengatasi tantangan pembangunan yang ada. Sebut saja Desa Bebas Rokok pertama di dunia di Bonebone, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan; atau inisiatif Malaria Center di Halmahera Selatan, Maluku Utara yang berhasil menurunkan drastis angka kematian akibat penyakit malaria; dan masih banyak lagi lainnya. Keberhasilan-keberhasilan seperti ini patut dicontoh atau menjadi inspirasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia yang juga menghadapi tantangan yang sama. Dengan belajar dari kegiatan lain yang telah berhasil dilakukan, masyarakat tidak lagi mulai dari nol dan peluang untuk berhasilnya jauh lebih besar. Sayangnya, dari kacamata pembangunan, Kawasan Timur Indonesia masih tertinggal. Kesenjangan pembangunan dengan kawasan Barat sangat besar. Mutu pelayanan publik seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan Sekolah di daerah-daerah Timur terbilang jauh di bawah daerah lain. Infrastruktur pelabuhan, bandar udara, dan jalan raya pun tidak secanggih dan semulus Jawa – menyebabkan melambungnya harga barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang bermukim di pelosok Papua, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ketangguhan dan inspirasi dari Kawasan Timur Indonesia ini perlu disadari oleh lebih banyak pihak, khususnya masyarakat KTI sendiri. Pandangan berbeda yang menganggap kita punya kekuatan untuk memajukan bangsa ini akan membantu diri sendiri dan masyarakat untuk lebih mandiri dan membuat pembangunan menjadi lebih giat dan efektif. Ketangguhan dan inspirasi ini juga penting untuk melengkapi kekayaan sumberdaya alam di Kawasan Timur Indonesia dan mengubah stigma yang diberikan kepada Kawasan Timur Indonesia. Sudah waktunya kita memandang Kawasan Timur Indonesia tidak lagi sebagai kawasan yang tertinggal, tetapi kawasan yang kaya dan tangguh. Masa depan Indonesia.

Editorial

Kegiatan diBaKTI16

15

27

30

31

EditorialKaya Tangguh Inspiratif

Essai FotoSolusi Ekonomi Hijau Mandiri di Boven Digoel, Papua

Sosok

Libby SinlaeloeRumah Aman Perempuan

Upaya Terpadu Memerangi Malaria di Halmahera Selatan

Kesehatan

Refleksi JiKTI

Pembangunan Kewilayahan di Kawasan Timur Indonesia

Digester Biogas PortableGeng Motor iMuT

Teknologi Tepat Guna

Pemuda dari Timur

Forum Orang Muda Papua Barat

Pesan dari TimurPembangunan Berdimensi Kewilayahan: Sebuah Keharusan

Dari Belanga Kita Bersantap

Kuliner Indonesia

Review Film

Atambua 39 Derajat Celcius

Membangun Percaya Diri Dari Usia DiniSekolah Kampung di Sarmi, Papua

Pendidikan

Ulasan KTI

Rebranding KTI

Dimulai dari Data ke Tata Laksana Pemerintahan yang Tepat Sasaran

Perspektif NasionalKTI Untuk Indonesia

Tata Pemerintahan

29 KTI, Kaya Tangguh Inspiratif

Festival Forum KTI 2014

Daftar Isi2

3

8

11

InfoBuku

12

14

17

19

22

23

25

20

Mengawal Pelayanan Publik di Kabupaten Jeneponto Overseeing Public Service Delivery in Jeneponto

News 4Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 20133 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

Ekonomi Sosial Hijau

Tidak banyak orang di negeri ini yang bersedia menemukenali potensi diri dan berbagi modal yang mereka miliki untuk membangkitkan kepercayaan diri bersama. Kisah ini terjadi di sebuah kampung bernama Ogenetan, di Distrik Iniyandit, Kabupaten Boven Digoel, Papua.

ESSAY FOTO

FOTO & CAPTION STEVENT FEBRIANDY

Solusi Ekonomi Mandiri di Boven Digoel, Papua

News 4Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 20133 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

Ekonomi Sosial Hijau

Tidak banyak orang di negeri ini yang bersedia menemukenali potensi diri dan berbagi modal yang mereka miliki untuk membangkitkan kepercayaan diri bersama. Kisah ini terjadi di sebuah kampung bernama Ogenetan, di Distrik Iniyandit, Kabupaten Boven Digoel, Papua.

ESSAY FOTO

FOTO & CAPTION STEVENT FEBRIANDY

Solusi Ekonomi Mandiri di Boven Digoel, Papua

5 6News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

Kampung Ogenetan dihuni oleh 179 penduduk yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani karet. Kebun karet bukanlah hal yang lazim dijumpai di Tanah Papua. Di Ogenetan, karet diperkenalkan sebagai tanaman komoditas pada dekade 70an oleh seorang Pastor bernama Josep Nuy. Walaupun hasil karet di Ogenetan terbilang sangat baik, namun masyarakat Kampung Ogenetan tidak serta merta menjadi sejahtera. Letak geografis yang cukup sulit dan minimnya akses transportasi yang memadai membuat roda pereknomian bergerak sangat lambat.

Kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok satu dari rentetan masalah yang dihadapi warga Ogenetan sepuluh tahun yang lalu. Untuk mendapatkan beras, garam, atau sabun, masyarakat Kampung Ogentan harus berjalan kaki selama enam hingga delapan jam sehari untuk mencapai kios terdekat di Distrik Mindiptana. Setelah lelah berjalan, warga Ogenetan masih harus bersabar karena harga barang yang dibutuhkan melambung tinggi.

Tak kurang dari sepuluh tahun yang lalu, warga Ogenetan terpaksa menjual hasil sadapan karetnya dengan harga sangat murah pada tengkulak semata-mata untuk membayar hutang mereka. Tidak jarang, para tengkulak itu bahkan membarter karet dengan mie instan atau beras. “Saat itu kami berpikir, kalau terus menjual karet ke tengkulak, masyarakat tidak akan pernah bisa menentukan harga karet dan akhirnya hanya hidup untuk mengurus hutangnya. Kapan bisa maju kalau tidak berusaha bersama?”, ujar Riswanto

Awalnya warga Ogenetan ragu karena sebelum Koperasi Nonggup mereka telah tiga kali gagal dalam membina usaha secara berkelompok. Uang yang telah terkumpul banyak selalu dibawa kabur oleh ketua kelompok. Riswanto selalu meyakinkan warga bahwa modal usaha tidak selalu dalam bentuk uang. Keahlian berburu atau mencari ikan pun adalah modal. Akhirnya pada tahun 2009, sebanyak 29 warga Kampung Ogenetan sepakat mendirikan koperasi yang dinamakan Nonggup. Nonggup berarti kebersamaan. Kebersamaan untuk mewujudkan impian masyarakat Kampung Ogenetan.

Perkembangan Koperasi Nonggup luar biasa cepat. Menyadari dapat menghasilkan empat sampai tujuh ton karet setiap bulan, Koperasi Nonggup pun memberanikan diri menggagas kerjasama dengan perusahana karet PT Montelo di Kabupaten Boven Digoel. Harga karet yang dijual Koperasi ke PT Montelo berkisar 15 ribu sampai 23 ribu rupiah.

Koperasi Nonggup juga membuat usaha bersama berupa kios yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Harga kebutuhan pokok di Kampung Ogenetan kini tidak lagi semahal dulu, bahkan menjadi sama dengan harga kebutuhan di ibukota Kabupaten Boven Digoel.

Saat itu kami berpikir, kalau terus menjual karet ke tengkulak, masyarakat tidak akan pernah bisa menentukan harga karet dan akhirnya hanya hidup untuk mengurus hutangnya. Kapan bisa maju kalau tidak berusaha bersama?Riswanto

“

“

5 6News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

Kampung Ogenetan dihuni oleh 179 penduduk yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani karet. Kebun karet bukanlah hal yang lazim dijumpai di Tanah Papua. Di Ogenetan, karet diperkenalkan sebagai tanaman komoditas pada dekade 70an oleh seorang Pastor bernama Josep Nuy. Walaupun hasil karet di Ogenetan terbilang sangat baik, namun masyarakat Kampung Ogenetan tidak serta merta menjadi sejahtera. Letak geografis yang cukup sulit dan minimnya akses transportasi yang memadai membuat roda pereknomian bergerak sangat lambat.

Kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok satu dari rentetan masalah yang dihadapi warga Ogenetan sepuluh tahun yang lalu. Untuk mendapatkan beras, garam, atau sabun, masyarakat Kampung Ogentan harus berjalan kaki selama enam hingga delapan jam sehari untuk mencapai kios terdekat di Distrik Mindiptana. Setelah lelah berjalan, warga Ogenetan masih harus bersabar karena harga barang yang dibutuhkan melambung tinggi.

Tak kurang dari sepuluh tahun yang lalu, warga Ogenetan terpaksa menjual hasil sadapan karetnya dengan harga sangat murah pada tengkulak semata-mata untuk membayar hutang mereka. Tidak jarang, para tengkulak itu bahkan membarter karet dengan mie instan atau beras. “Saat itu kami berpikir, kalau terus menjual karet ke tengkulak, masyarakat tidak akan pernah bisa menentukan harga karet dan akhirnya hanya hidup untuk mengurus hutangnya. Kapan bisa maju kalau tidak berusaha bersama?”, ujar Riswanto

Awalnya warga Ogenetan ragu karena sebelum Koperasi Nonggup mereka telah tiga kali gagal dalam membina usaha secara berkelompok. Uang yang telah terkumpul banyak selalu dibawa kabur oleh ketua kelompok. Riswanto selalu meyakinkan warga bahwa modal usaha tidak selalu dalam bentuk uang. Keahlian berburu atau mencari ikan pun adalah modal. Akhirnya pada tahun 2009, sebanyak 29 warga Kampung Ogenetan sepakat mendirikan koperasi yang dinamakan Nonggup. Nonggup berarti kebersamaan. Kebersamaan untuk mewujudkan impian masyarakat Kampung Ogenetan.

Perkembangan Koperasi Nonggup luar biasa cepat. Menyadari dapat menghasilkan empat sampai tujuh ton karet setiap bulan, Koperasi Nonggup pun memberanikan diri menggagas kerjasama dengan perusahana karet PT Montelo di Kabupaten Boven Digoel. Harga karet yang dijual Koperasi ke PT Montelo berkisar 15 ribu sampai 23 ribu rupiah.

Koperasi Nonggup juga membuat usaha bersama berupa kios yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Harga kebutuhan pokok di Kampung Ogenetan kini tidak lagi semahal dulu, bahkan menjadi sama dengan harga kebutuhan di ibukota Kabupaten Boven Digoel.

Saat itu kami berpikir, kalau terus menjual karet ke tengkulak, masyarakat tidak akan pernah bisa menentukan harga karet dan akhirnya hanya hidup untuk mengurus hutangnya. Kapan bisa maju kalau tidak berusaha bersama?Riswanto

“

“

87

Tekad kami adalah masyarakat di sini dapat membuktikan diri, bahwa kami bisa berhasil dalam berusaha. Hanya perlu kesabaran dan mengerti apa yang benar-benar ingin dicapai bersama

“ “Kebutuhan pokok yang dijual di kios Koperasi Nonggup tidak hanya sembilan bahan pokok, tapi juga hasil kebun dan hasil buruan warga. Tentu saja ini menambah daya pikat kios yang semakin padat dikunjungi pembeli.

Dimulai dengan modal sebesar dengan modal 8-10 juta rupiah, Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pertama yang diadakan tahun 2010 melaporkan keuntungan bersih kelompok sebesar sekitar 23 juta rupiah. Besar iuran yang terkumpul pun meningkat dari 46 juta rupiah di tahun kedua menjadi hampir 162 juta di akhir tahun ketiga. Sisa Hasil Usaha yang dibagikan pada akhir tahun ketiga pada anggota bahkan ada yang mencapai 7 juta rupiah dengan bonus televisi.

Semangat warga Ogenetan mengatasi kegagalan masa lalu dan memulai memecahkan masalah bersama-sama sungguh luar biasa. Mereka berhasil membuktikan kesalahan pandangan bahwa masyarakat asli Papua tidak mau berusaha dan tidak pandai berdagang. “Tekad kami adalah masyarakat di sini dapat membuktikan diri, bahwa kami bisa berhasil dalam berusaha. Hanya perlu kesabaran dan mengerti apa yang benar-benar ingin dicapai bersama,” ujar Bruno Etmop, Ketupa Koperasi Nonggup (berbaju putih) dengan nada bangga.

Koperasi Nonggup KiniDimulai dengan 29 anggota, saat ini anggota Koperasi Nonggup telah berjumlah 416 orang hingga akhir Oktober tahun ini.

Koperasi Nonggup mengembangkan pembinaan usaha ke kampung sekitar Distrik Arimop dan membentuk Koperasi Kasih di Kampung Tinggam, Distrik Mindiptana.

Koperasi Nonggup secara rutin mengadakan pelatihan pengembangan masyarakat, khususnya terkait teknik budidaya karet.

Dalam waktu dekat, Koperasi Nonggup akan mengelola kegiatan agrowisata sebagai unit usaha koperasi.

ekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap Kperbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat t imbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan kasus KDRT yang dilaporkan pada tahun 2011 adalah sebesar 113.878 atau 311 kasus per hari di Indonesia. Untuk tahun 2013, sampai bulan Maret saja tercatat 919 kasus KDRT di Indonesia. Dari 919 kasus tersebut, 25 persen korbannya adalah perempuan. Kemiskinan, minimnya pendidikan, dan budaya patriarki adalah tiga penyebab utama munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Awal tahun 2000an, kekerasan dalam rumah tangga di Kota Kupang khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih dianggap sebagai masalah sepele. Dalam keluarga di sana dan sebagian besar daerah di Indonesia, perempuan dan anak sering diposisikan sebagai pihak yang lemah sehingga rentan terhadap kekerasan.

Libby Sinlaeloe meyakini hal yang berbeda. Ia percaya bangsa yang kuat dimulai dari keluarga. ”Bila banyak keluarga berantakan, maka apa saja yang dilakukan bangsa ini untuk maju tidak akan berhasil”, ujar Libby. Ia pun percaya, sebuah keluarga dikatakan harmonis bila ibu dan anak dapat merasa aman dan sejahtera. Tahun 2002 di Kota Kupang, bersama aktivis Sanggar Suara Perempuan, Libby Sinaleloe turut mendirikan Rumah Perempuan untuk menjadi tempat perlindungan bagi korban KDRT termasuk layanan konseling dan pendampingan hukum. Perlahan Libby memperluas layanan dan jangkauan Rumah Perempuan dengan menyelenggarakan kampanye tentang hukum dan penanganan kasus KDRT. Salah satu program unik yang dikerjakan Libby bersama Rumah Perempuan adalah Konselor Pria, untuk mendampingi pelaku maupun korban yang berjenis kelamin laki-laki. Mendampingi korban KDRT membutuhkan empati, kesabaran, dan juga pengetahuan yang memadai dalam aspek psikologi dan hukum. Tahun ini hingga bulan Oktober, Rumah Perempuan telah menangani 222 kasus atau tak kurang dari 20 kasus kekerasan setiap bulan. Tentu saja ini membutuhkan energi yang besar. Menjaga agar energi tetap tersedia menghadapi rupa ragam kasus kekerasan dalam rumah tangga, Libby senantiasa berdiskusi dan berbagi cerita dengan teman-teman seperjuangannya di kantor. ”Dengan demikian, beban psikologis saat menangani sebuah kasus dapat dipikul bersama dan juga ia dapat menerima banyak masukan dari teman-teman, terutama saat melakukan proses mediasi yang membutuhkan waktu panjang”, ungkap Libby Setelah lebih dari 13 tahun bekerja mendampingi korban KDRT, penanganan kasus KDRT di Indonesia menurut Libby Sinaleloe masih belum memuaskan. Pemerintah masih belum memberi perhatian serius terhadap pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Di sisi lain masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga termasuk apa yang harus dilakukan bila mengalami kekerasan dalam keluarga. Menurut Libby, masih banyak sekali orang yang belum tau harus melapor ke mana bila mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Di kalangan penegak hukum sendiri, masih banyak yang belum mengerti dan mengimplementasikan dengan baik prosedur hukum. Akibatnya proses penanganan KDRT secara hukum pun berjalan tersendat. Hal yang kerap membuat Libby prihatin adalah adanya anggapan bahwa Rumah Perempuan atau lembaga sejawat kerap dianggap sebagai pihak yang senang mengirim pelaku KDRT ke penjara atau lebih parah lagi: pemecah belah rumah tangga. ”Panggilan saya sebenarnya adalah agar lebih banyak keluarga harmonis di Indonesia. Tujuan akhir saya dan teman-teman bekerja adalah agar pasangan suami isteri dan atau keluarga dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik”, tutur Libby yang baru merasa berhasil apabila pasangan yang telah melalui kasus KDRT dapat merefleksi, menyadari dan kembali hidup bersama dengan harmonis. Libby berharap kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat semakin berkurang. Ia mengajak lebih banyak orang untuk memberi perhatian serius terhadap persoalan KDRT. Bersama teman-temannya di Rumah Perempuan, Libby semakin aktif melakukan advokasi t e r h a d a p k a s u s - k a s u s y a n g t e r h a m b a t , mengkampanyekan Undang-Undang KDRT, dan m e n g a k t i f k a n k e l o m p o k d a m p i n g a n u n t u k mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan maupun KDRT. ”Saya akan terus bekerja sama dengan lebih banyak orang, khususnya pemuka agama dan tokoh adat untuk mengkampanyekan anti kekerasan”, pungkas Libby.

Libby oeSinlael

ILLUST

RASI C

HA

NN

O D

JUN

AED

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

SOSOK

87

Tekad kami adalah masyarakat di sini dapat membuktikan diri, bahwa kami bisa berhasil dalam berusaha. Hanya perlu kesabaran dan mengerti apa yang benar-benar ingin dicapai bersama

“ “Kebutuhan pokok yang dijual di kios Koperasi Nonggup tidak hanya sembilan bahan pokok, tapi juga hasil kebun dan hasil buruan warga. Tentu saja ini menambah daya pikat kios yang semakin padat dikunjungi pembeli.

Dimulai dengan modal sebesar dengan modal 8-10 juta rupiah, Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pertama yang diadakan tahun 2010 melaporkan keuntungan bersih kelompok sebesar sekitar 23 juta rupiah. Besar iuran yang terkumpul pun meningkat dari 46 juta rupiah di tahun kedua menjadi hampir 162 juta di akhir tahun ketiga. Sisa Hasil Usaha yang dibagikan pada akhir tahun ketiga pada anggota bahkan ada yang mencapai 7 juta rupiah dengan bonus televisi.

Semangat warga Ogenetan mengatasi kegagalan masa lalu dan memulai memecahkan masalah bersama-sama sungguh luar biasa. Mereka berhasil membuktikan kesalahan pandangan bahwa masyarakat asli Papua tidak mau berusaha dan tidak pandai berdagang. “Tekad kami adalah masyarakat di sini dapat membuktikan diri, bahwa kami bisa berhasil dalam berusaha. Hanya perlu kesabaran dan mengerti apa yang benar-benar ingin dicapai bersama,” ujar Bruno Etmop, Ketupa Koperasi Nonggup (berbaju putih) dengan nada bangga.

Koperasi Nonggup KiniDimulai dengan 29 anggota, saat ini anggota Koperasi Nonggup telah berjumlah 416 orang hingga akhir Oktober tahun ini.

Koperasi Nonggup mengembangkan pembinaan usaha ke kampung sekitar Distrik Arimop dan membentuk Koperasi Kasih di Kampung Tinggam, Distrik Mindiptana.

Koperasi Nonggup secara rutin mengadakan pelatihan pengembangan masyarakat, khususnya terkait teknik budidaya karet.

Dalam waktu dekat, Koperasi Nonggup akan mengelola kegiatan agrowisata sebagai unit usaha koperasi.

ekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap Kperbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat t imbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan kasus KDRT yang dilaporkan pada tahun 2011 adalah sebesar 113.878 atau 311 kasus per hari di Indonesia. Untuk tahun 2013, sampai bulan Maret saja tercatat 919 kasus KDRT di Indonesia. Dari 919 kasus tersebut, 25 persen korbannya adalah perempuan. Kemiskinan, minimnya pendidikan, dan budaya patriarki adalah tiga penyebab utama munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Awal tahun 2000an, kekerasan dalam rumah tangga di Kota Kupang khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih dianggap sebagai masalah sepele. Dalam keluarga di sana dan sebagian besar daerah di Indonesia, perempuan dan anak sering diposisikan sebagai pihak yang lemah sehingga rentan terhadap kekerasan.

Libby Sinlaeloe meyakini hal yang berbeda. Ia percaya bangsa yang kuat dimulai dari keluarga. ”Bila banyak keluarga berantakan, maka apa saja yang dilakukan bangsa ini untuk maju tidak akan berhasil”, ujar Libby. Ia pun percaya, sebuah keluarga dikatakan harmonis bila ibu dan anak dapat merasa aman dan sejahtera. Tahun 2002 di Kota Kupang, bersama aktivis Sanggar Suara Perempuan, Libby Sinaleloe turut mendirikan Rumah Perempuan untuk menjadi tempat perlindungan bagi korban KDRT termasuk layanan konseling dan pendampingan hukum. Perlahan Libby memperluas layanan dan jangkauan Rumah Perempuan dengan menyelenggarakan kampanye tentang hukum dan penanganan kasus KDRT. Salah satu program unik yang dikerjakan Libby bersama Rumah Perempuan adalah Konselor Pria, untuk mendampingi pelaku maupun korban yang berjenis kelamin laki-laki. Mendampingi korban KDRT membutuhkan empati, kesabaran, dan juga pengetahuan yang memadai dalam aspek psikologi dan hukum. Tahun ini hingga bulan Oktober, Rumah Perempuan telah menangani 222 kasus atau tak kurang dari 20 kasus kekerasan setiap bulan. Tentu saja ini membutuhkan energi yang besar. Menjaga agar energi tetap tersedia menghadapi rupa ragam kasus kekerasan dalam rumah tangga, Libby senantiasa berdiskusi dan berbagi cerita dengan teman-teman seperjuangannya di kantor. ”Dengan demikian, beban psikologis saat menangani sebuah kasus dapat dipikul bersama dan juga ia dapat menerima banyak masukan dari teman-teman, terutama saat melakukan proses mediasi yang membutuhkan waktu panjang”, ungkap Libby Setelah lebih dari 13 tahun bekerja mendampingi korban KDRT, penanganan kasus KDRT di Indonesia menurut Libby Sinaleloe masih belum memuaskan. Pemerintah masih belum memberi perhatian serius terhadap pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Di sisi lain masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga termasuk apa yang harus dilakukan bila mengalami kekerasan dalam keluarga. Menurut Libby, masih banyak sekali orang yang belum tau harus melapor ke mana bila mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Di kalangan penegak hukum sendiri, masih banyak yang belum mengerti dan mengimplementasikan dengan baik prosedur hukum. Akibatnya proses penanganan KDRT secara hukum pun berjalan tersendat. Hal yang kerap membuat Libby prihatin adalah adanya anggapan bahwa Rumah Perempuan atau lembaga sejawat kerap dianggap sebagai pihak yang senang mengirim pelaku KDRT ke penjara atau lebih parah lagi: pemecah belah rumah tangga. ”Panggilan saya sebenarnya adalah agar lebih banyak keluarga harmonis di Indonesia. Tujuan akhir saya dan teman-teman bekerja adalah agar pasangan suami isteri dan atau keluarga dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik”, tutur Libby yang baru merasa berhasil apabila pasangan yang telah melalui kasus KDRT dapat merefleksi, menyadari dan kembali hidup bersama dengan harmonis. Libby berharap kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat semakin berkurang. Ia mengajak lebih banyak orang untuk memberi perhatian serius terhadap persoalan KDRT. Bersama teman-temannya di Rumah Perempuan, Libby semakin aktif melakukan advokasi t e r h a d a p k a s u s - k a s u s y a n g t e r h a m b a t , mengkampanyekan Undang-Undang KDRT, dan m e n g a k t i f k a n k e l o m p o k d a m p i n g a n u n t u k mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan maupun KDRT. ”Saya akan terus bekerja sama dengan lebih banyak orang, khususnya pemuka agama dan tokoh adat untuk mengkampanyekan anti kekerasan”, pungkas Libby.

Libby oeSinlael

ILLUST

RASI C

HA

NN

O D

JUN

AED

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

SOSOK

Rumah Aman

Menuju Kesetaraan

Gender

PH

OT

O : I

CH

SAN

DJU

NA

ED

9 10

umah Aman dan layanan terintegrasi Rbagi kroban KDRT yang diinisiasi oleh Libby Sinlaeloe dan teman-temannya ini

kemudian terpilih menjadi Praktik Cerdas kategori Kesetaraan Gender dan dipresentasi-kan pada Pertemuan Forum KTI tahun 2010. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, kaum perempuan di Soe, Kupang, dan banyak daerah lain di Nusa Tenggara Timur, tidak punya pilihan selain diam menerima perlakuan kasar. Segala bentuk kekerasan yang mereka alami dalam rumah tangganya harus ditutup rapat agar tak menjadi aib bagi keluarga besar.

Pengalaman berjuang sendiri selama lebih sepuluh tahun, membuat Sanggar Suara Perempuan dan Rumah Perempuan lebih terbuka terhadap berbagai inisiiatif dari institusi lain yang mengurusi hal yang sama. Sebut saja Biro Pemberdayaan Perempuan, Pengadilan Tinggi, dan Kepolisian. “Dari seluruh kasus yang kami tangani, tantangan terbesar bagi kami adalah kasus-kasus darurat medis yang terjadi di pelosok pedesaan”, tutur Filpin Therik, Wakil Direktur Sanggar Suara Perempuan. Belajar dari pengalaman itu, Sanggar Suara Perempuan dan Rumah Perempuan membentuk gugus tugas di tingkat desa yang terdiri dari beberapa kader yang bekerja sebagai konselor dan paralegal di tingkat komunitas. “Keberadaan gugus tugas dan kader ini dapat memberi respon cepat atas laporan suatu kasus sekaligus terus menerus melakukan penyadaran dan mendorong perubahan perilaku kasar untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan”, ujar Filpin.Pada awal tahun 2009, Rumah Perempuan mereka melakukan sebuah pendekatan baru dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan, yakni melibatkan kaum pria. “Bila pelaku KDRT adalah laki-laki, kami kerap mengalami kesulitan saat melakukan mediasi. Mereka pun sulit bersikap terbuka kepada konselo r k ami yang semuanya p e r e m p u a n”, u n g k a p L i b by S i n l a e Lo E, Koordinator Rumah Perempuan di Kupang. “Konselor pria dapat mencairkan suasana yang sebelumnya kaku bahkan tegang. Bila pelaku KDRT adalah laki-laki, biasanya mereka bisa mengungkapkan lebih banyak hal dengan lebih rileks dan sebaliknya juga lebih terbuka menerima masukan-masukan”, imbuh Libby. Tidak hanya berfokus pada pendampingan korban, Rumah Perempuan juga menjangkau akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yakni kurangnya aktivitas ekonomi produktif dan terbatasnya wawasan tentang kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat.

PRAKTIK CERDAS Kondisi ini mendorong Sanggar Suara Perempuan sejak tahun 1996 memfokuskan pekerjaan mereka pada upaya menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan. Saat itu masih sedikit sekali organisasi masyarakat maupun instansi pemerintah di Indoensia yang perduli akan permasalahan ini. Kegiatan penyadaran perlahan mendapat dukungan masyarakat. Pada tahun 2002, Sanggar Suara Perempuan mendirikan Rumah Perempuan yang menjadi tempat perlindungan bagi para perempuan korban kekerasan di Kota Kupang.

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

Rumah Aman

Menuju Kesetaraan

Gender

PH

OT

O : I

CH

SAN

DJU

NA

ED

9 10

umah Aman dan layanan terintegrasi Rbagi kroban KDRT yang diinisiasi oleh Libby Sinlaeloe dan teman-temannya ini

kemudian terpilih menjadi Praktik Cerdas kategori Kesetaraan Gender dan dipresentasi-kan pada Pertemuan Forum KTI tahun 2010. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, kaum perempuan di Soe, Kupang, dan banyak daerah lain di Nusa Tenggara Timur, tidak punya pilihan selain diam menerima perlakuan kasar. Segala bentuk kekerasan yang mereka alami dalam rumah tangganya harus ditutup rapat agar tak menjadi aib bagi keluarga besar.

Pengalaman berjuang sendiri selama lebih sepuluh tahun, membuat Sanggar Suara Perempuan dan Rumah Perempuan lebih terbuka terhadap berbagai inisiiatif dari institusi lain yang mengurusi hal yang sama. Sebut saja Biro Pemberdayaan Perempuan, Pengadilan Tinggi, dan Kepolisian. “Dari seluruh kasus yang kami tangani, tantangan terbesar bagi kami adalah kasus-kasus darurat medis yang terjadi di pelosok pedesaan”, tutur Filpin Therik, Wakil Direktur Sanggar Suara Perempuan. Belajar dari pengalaman itu, Sanggar Suara Perempuan dan Rumah Perempuan membentuk gugus tugas di tingkat desa yang terdiri dari beberapa kader yang bekerja sebagai konselor dan paralegal di tingkat komunitas. “Keberadaan gugus tugas dan kader ini dapat memberi respon cepat atas laporan suatu kasus sekaligus terus menerus melakukan penyadaran dan mendorong perubahan perilaku kasar untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan”, ujar Filpin.Pada awal tahun 2009, Rumah Perempuan mereka melakukan sebuah pendekatan baru dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan, yakni melibatkan kaum pria. “Bila pelaku KDRT adalah laki-laki, kami kerap mengalami kesulitan saat melakukan mediasi. Mereka pun sulit bersikap terbuka kepada konselo r k ami yang semuanya p e r e m p u a n”, u n g k a p L i b by S i n l a e Lo E, Koordinator Rumah Perempuan di Kupang. “Konselor pria dapat mencairkan suasana yang sebelumnya kaku bahkan tegang. Bila pelaku KDRT adalah laki-laki, biasanya mereka bisa mengungkapkan lebih banyak hal dengan lebih rileks dan sebaliknya juga lebih terbuka menerima masukan-masukan”, imbuh Libby. Tidak hanya berfokus pada pendampingan korban, Rumah Perempuan juga menjangkau akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yakni kurangnya aktivitas ekonomi produktif dan terbatasnya wawasan tentang kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat.

PRAKTIK CERDAS Kondisi ini mendorong Sanggar Suara Perempuan sejak tahun 1996 memfokuskan pekerjaan mereka pada upaya menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan. Saat itu masih sedikit sekali organisasi masyarakat maupun instansi pemerintah di Indoensia yang perduli akan permasalahan ini. Kegiatan penyadaran perlahan mendapat dukungan masyarakat. Pada tahun 2002, Sanggar Suara Perempuan mendirikan Rumah Perempuan yang menjadi tempat perlindungan bagi para perempuan korban kekerasan di Kota Kupang.

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

ejarah panjang tantangan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) di Stanah air, belum banyak berubah. Laju pertumbuhan ekonomi kawasan yang

lumayan tinggi dalam satu dekade terakhir, belum mampu mendekatkan pada

kinerja pembangunan Kawasan Barat Indonesia, di satu sisi. Di sisi lain, justru

memperlihatkan semakin tidak meratanya hasil kemajuan antar provinsi maupun

dalam setiap provinsi di KTI. Paradigma dan pendekatan pembangunan kewilayahan

nampaknya memerlukan penguatan. Namun untuk itu, komitmen kewilayahan juga

dibutuhkan dalam kerangka pembangunan nasional.

Bagi KTI, wawasan pembangunan sektoral tentu saja menjadi sebuah

keniscayaan dalam hal peran dan kepentingannya. Tetapi, bagaimanapun wawasan

pengembangan wilayah sepatutnya mampu diletakkan mendahului wawasan

pembangunan sektoral, bila memang KTI diinginkan terlepas dari tantangan

pembangunan yang menderanya selama ini. Oleh karena itu, kesadaran dan

pemahaman bersama patut secara nyata dikedepankan. Yaitu, kesadaran bersama di

semua wilayah di KTI, serta pemahaman yang sejatinya di kalangan penentu

kebijakan pembangunan nasional.

Dalam kerangka pikir sebagaimana di atas, JiKTI (Jaringan Peneliti KTI) akan

mampu berkiprah secara maksimal untuk memberikan dukungan melalui sektor

pengetahuan. Apalagi sudah sejak lama didengungkan bahwa sumber daya

pembangunan di KTI amat potensial. Sumberdaya pembangunan yang tersedia,

bahkan tidak hanya untuk kepentingan pembangunan KTI sendiri, melainkan akan

mampu mendukung dan memperkuat struktur pembangunan nasional itu sendiri.

Ini adalah sebuah tantangan, yang sepatutnya secara bersama mampu disikapi dan

ditata sebagai seperangkat peluang pembangunan.

Pembangunan Kewilayahan

di Kawasan Timur Indonesia

REFLEKSI JiKTI

11 12

Upaya Terpadu Memerangi

Malaria di Halmahera Selatan

N ama kapal besi itu adalah Mekar Teratai. Setiap malam kapal ini mengantarkan para penumpangnya dari Pelabuhan Bastiong, Ternate menuju Pelabuhan Babang di Labuha, Pulau Bacan. Penumpang sangat banyak saat itu, mereka naik berebutan dan sepertinya sedikit panik seolah-olah kapal sebentar lagi akan meninggalkan pelabuhan, padahal masih ada waktu sekitar satu jam lagi sebelum kapal benar-benar berangkat. ”Disini satu satunya alat transportasi yang diandalkan ya kapal ini,” sahut seorang

penumpang. Dari logatnya yang khas, sepertinya Bapak ini adalah perantau yang sedang mengadu nasib ke Maluku Utara. Sejak jalur penerbangan Ternate-Labuha tidak menentu, transportasi laut menjadi andalan warga untuk melakukan perjalanan. Serupa dengan daerah lain di Kawasan Timur Indonesia, Maluku Utara memiliki wilayah perairan yang lebih banyak daripada daratan yakni 76,27% dari 140.225,32 kilometer persegi. Sebagian besar penduduk bermukim di daerah pesisir ketimbang di pegunungan. Kebanyakan daerah pesisir yang kini menjadi pemukiman sekarang adalah bekas rawa dengan banyak genangan air. Sebuah tempat yang ideal bagi nyamuk malaria untuk berkembang biak. Tak heran bila banyak daerah di Maluku Utara, termasuk Halmahera Selatan menjadi daerah endemis Malaria. Halmahera Selatan mengalami Kejadian Luar Biasa akibat serangan malaria pada tahun 2003 hingga 2007. Pada masa itu daerah ini kehilangan 268 jiwa akibat penyakit malaria. Bahkan pada tahun 2005, Halmahera Selatan mengalami angka insiden tahunan malaria (Annual Malaria Incidents) tertinggi, yaitu 80,2 persen!

KESEHATAN

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

FOTO

ST

EVEN

T F

EBR

IAN

DY

ejarah panjang tantangan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) di Stanah air, belum banyak berubah. Laju pertumbuhan ekonomi kawasan yang

lumayan tinggi dalam satu dekade terakhir, belum mampu mendekatkan pada

kinerja pembangunan Kawasan Barat Indonesia, di satu sisi. Di sisi lain, justru

memperlihatkan semakin tidak meratanya hasil kemajuan antar provinsi maupun

dalam setiap provinsi di KTI. Paradigma dan pendekatan pembangunan kewilayahan

nampaknya memerlukan penguatan. Namun untuk itu, komitmen kewilayahan juga

dibutuhkan dalam kerangka pembangunan nasional.

Bagi KTI, wawasan pembangunan sektoral tentu saja menjadi sebuah

keniscayaan dalam hal peran dan kepentingannya. Tetapi, bagaimanapun wawasan

pengembangan wilayah sepatutnya mampu diletakkan mendahului wawasan

pembangunan sektoral, bila memang KTI diinginkan terlepas dari tantangan

pembangunan yang menderanya selama ini. Oleh karena itu, kesadaran dan

pemahaman bersama patut secara nyata dikedepankan. Yaitu, kesadaran bersama di

semua wilayah di KTI, serta pemahaman yang sejatinya di kalangan penentu

kebijakan pembangunan nasional.

Dalam kerangka pikir sebagaimana di atas, JiKTI (Jaringan Peneliti KTI) akan

mampu berkiprah secara maksimal untuk memberikan dukungan melalui sektor

pengetahuan. Apalagi sudah sejak lama didengungkan bahwa sumber daya

pembangunan di KTI amat potensial. Sumberdaya pembangunan yang tersedia,

bahkan tidak hanya untuk kepentingan pembangunan KTI sendiri, melainkan akan

mampu mendukung dan memperkuat struktur pembangunan nasional itu sendiri.

Ini adalah sebuah tantangan, yang sepatutnya secara bersama mampu disikapi dan

ditata sebagai seperangkat peluang pembangunan.

Pembangunan Kewilayahan

di Kawasan Timur Indonesia

REFLEKSI JiKTI

11 12

Upaya Terpadu Memerangi

Malaria di Halmahera Selatan

N ama kapal besi itu adalah Mekar Teratai. Setiap malam kapal ini mengantarkan para penumpangnya dari Pelabuhan Bastiong, Ternate menuju Pelabuhan Babang di Labuha, Pulau Bacan. Penumpang sangat banyak saat itu, mereka naik berebutan dan sepertinya sedikit panik seolah-olah kapal sebentar lagi akan meninggalkan pelabuhan, padahal masih ada waktu sekitar satu jam lagi sebelum kapal benar-benar berangkat. ”Disini satu satunya alat transportasi yang diandalkan ya kapal ini,” sahut seorang

penumpang. Dari logatnya yang khas, sepertinya Bapak ini adalah perantau yang sedang mengadu nasib ke Maluku Utara. Sejak jalur penerbangan Ternate-Labuha tidak menentu, transportasi laut menjadi andalan warga untuk melakukan perjalanan. Serupa dengan daerah lain di Kawasan Timur Indonesia, Maluku Utara memiliki wilayah perairan yang lebih banyak daripada daratan yakni 76,27% dari 140.225,32 kilometer persegi. Sebagian besar penduduk bermukim di daerah pesisir ketimbang di pegunungan. Kebanyakan daerah pesisir yang kini menjadi pemukiman sekarang adalah bekas rawa dengan banyak genangan air. Sebuah tempat yang ideal bagi nyamuk malaria untuk berkembang biak. Tak heran bila banyak daerah di Maluku Utara, termasuk Halmahera Selatan menjadi daerah endemis Malaria. Halmahera Selatan mengalami Kejadian Luar Biasa akibat serangan malaria pada tahun 2003 hingga 2007. Pada masa itu daerah ini kehilangan 268 jiwa akibat penyakit malaria. Bahkan pada tahun 2005, Halmahera Selatan mengalami angka insiden tahunan malaria (Annual Malaria Incidents) tertinggi, yaitu 80,2 persen!

KESEHATAN

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

FOTO

ST

EVEN

T F

EBR

IAN

DY

Selain itu pemerintah daerah juga memberi dukungan melalui dalam Alokasi Dana Desa Khusus (ADDK) Malaria untuk membiayai berbagai kegiatan penanggulangan malaria. Dalam Malaria Center sendiri terdapat berbagai komponen, seperti BAPPEDA, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, bahkan Dinas Pendidikan. Ini menjadikan Malaria Center sebagai sebuah pusat untuk koordinasi, komunikasi, informasi dan aktivitas pemberantasan malaria. ”Anak-anak kami belajar mengenali jentik nyamuk malaria, tempat perkembang-biakannya, dan bagaimana memberantas malaria. Dengan demikian mereka dapat menyadari dan mengerti bahaya malaria serta bagaimana menghindarinya,” ujar Bakri Samad, Staff Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak hanya memberantas malaria, Malaria Center juga berfungsi sebagai pendukung pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Bekerjasama dengan posyandu di tingkat desa dan dibantu oleh kader-kader posyandu, dilakukan pemeriksaan berkala dan diagnosis cepat malaria (Rapid Diagnostic Test – RDT) bagi ibu hamil dan balita. Malaria Center mengawam-kan penggunaan kelambu berinsektisida bagi ibu hamil dan anak yang telah menerima imunisasi lengkap. ”Integrasi pencegahan dan pengobatan malaria dengan layanan kesehatan ibu dan balita adalah keunikan Malaria Center. Belum ada program serupa di negara lain”, jelas Dokter Santi, Malaria Ofcer dari UNICEF dengan bangga. Malaria Center banyak menemui banyak tantangan dalam perjuangan-nya. ”Kondisi geogras Maluku Utara yang cukup sulit, menyebabkan distribusi obat sering terhambat. Memang kendala terbesar yang kami hadapi di daerah seeperti ini adalah dalam hal logistik”, aku Firmansyah, Pengelola Program Malaria Dinkes Halsel. Perjuangan dan kerja keras memerangi malaria kini telah menampakan hasil. ”Saat ini angka penurunan malaria cukup signikan, yakni sekitar 45 persen jika dibandingkan dengan tahun 2003 sampai tahun 2008,” ujar Iswahyudi, Pengelola Program Malaria Dinkes Provinsi Maluku Utara. Khusus di Halmahera Selatan dimana Malaria Center beroperasi sejak 24 April 2010 jumlah penderita malaria menurun drastis. Jika pada tahun 2005 angka insiden malaria tahunan daerah ini adalah 80, maka tahun 2009 angka insiden malaria tahunan dipangkas menjadi 40,2 persen. Hal lain yang menggembirakana adalah bahwa angka parasit malaria bagi anak-anak berumur kurang dari 9 tahun (Angka parasite Rate-PR) juga menurun dari 58,7 persen pada tahun 2007 menjadi 41,5 persen di tahun 2009. Jika pada tahun 2003 malaria menelan korban 205 orang maka di tahun 2009 korban meninggal akibat penyakit ini tinggal 1 orang saja. Kerjasama antar berbagai pihak dan komitmen yang kuat dari Pemerintah pada berbagai tingkat dan lintas sektoral serta partisipasi yang baik dari masyarakat adalah kunci keberhasilan perjuangan melawan malaria. Perang melawan malaria belum usai, namun kini semua pihak telah bekerja sama dan bergandeng tangan untuk memenang-kan peperangan ini. Sayup-sayup terdengar suara warga desa bernyanyi ”Marilah berantas nyamuk malaria, yang suka menggigit warga desa kita, berantas berantas nyamuk malaria, agar warga desa sehat sejahtera.......”

erbagi i lmu. In i lah yang mendorong sekelompok pemuda asal Kupang melakukan konvoi motor mengunjungi daerah-daerah terpencil di bumi Timor sejak tahun 2005. Saat itu, Noverius Nggili, Gunawan Dwi Junianto, S emi K ase, D o n ald M ang ngi , J urgen Nubatonis, dan keenam teman lainnya baru

menjadi alumni muda Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana. Pada saat yang sama, mereka juga prihatin melihat kondisi petani dan peternak di Nusa Tenggara Timur yang sepertinya tak kunjung tak kunjung sejahtera. Serangkaian diskusi yang dilakukan lebih dari sepuluh tahun silam menyadarkan mereka bahwa sebagian besar program dan bantuan Pemerintah dan lembaga lainnya yang selama ini diterima oleh para petani dan peternak belum berhasil mentransfer ilmu praktis yang dibutuhkan petani dan peternak untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi secara mandiri. Tahun 2010, kelompok anak muda ini bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang dinamakan Geng Motor iMuT. Kata iMuT dipilih untuk mewakili singkatan Aliansi Masyarakat

B

FOTO

VIC

TOR

IA N

GA

NT

UN

G

Geng Motor iMuT

Digester Biogas

Portable

Peduli Ternak. Syarat minimal untuk menjadi anggotanya adalah memiliki dua ekor ternak, bersedia berbagi ilmu, dan bersedia berkelana dengan meng-gunakan motor. Tapaleuk urus ternak atau berkelana urus ternak pun dipilih sebagai semboyan. Bagi Geng Motor iMuT, ternak adalah entry point untuk meningkatkan kapasitas peternak dan petani agar bisa mandiri dan sejahtera. Pertemuan rutin geng motor yang dinamakan Sabtu Bermimpi melahirkan beberapa ide gila yang telah diwujudkan dan menjadi solusi bagi sebagian besar masyarakat NTT. Digester Biogas Portable* adalah satu dari beberapa solusi yang dilahirkan dari Bengkel Inovasi milik Geng Motor iMuT. Digester Biogas Portable adalah alat yang berfungsi mengolah kotoran ternak menjadi gas. Ada tiga komponen utama alat ini yaitu reaktor biogas (digester), penampung gas sekaligus regulator, dan kompor. Reaktor biogas terbuat dari drum bekas menampung bahan bakar minyak (BBM). Karena pada bulan-bulan tertentu, BBM menjadi barang langka di bumi Flobamora ini, drum bekas pun berlimpah jumlahnya. Pada kedua ujung drum terdapat dua lubang. Lubang pertama untuk memasukkan kotoran ternak yang telah dicampur dengan air, dan lubang lainnya berfungsi untuk mengeluarkan cairan hasil proses anaerob yang berlangsung di dalam reaktor. Cairan yang berwarna bening dan tidak berbau ini dapat digunakan sebagai pupuk organik. Pada bagian tengah atas drum terdapat saluran kecil yang menyalur-kan biogas ke ban dalam bekas. Ada knop di atas drum untuk mengatur masuk dan keluargnya biogas dari drum ke ban. Ban dalam bekas berfungsi untuk menyimpan biogas, layaknya tabung elpiji yang biasa kita gunakan di rumah. Bila persediaan gas mulai berkurang, ban akan mengempis. Ini menjadi penanda bagi pengguna untuk segera me-masukkan bahan kotoran ternak ke dalam drum. Dari ban dalam tadi, masih ada satu saluran kecil yang menyuplai biogas ke kompor. Ada knop di kompor untuk mengatur banyak-sedikitnya gas yang diperlukan saat memasak. Kompor biogas rakitan Geng Motor iMuT pun tak kalah unik. Bentuknya kecil, sederhana, namun sangat aman untuk digunakan. Juga aman karena sifat biogas yang tidak

13 14

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

”Sebagai dokter, ya salah satu tugas saya adalah menyuntik penderita malaria dengan obat, tapi setelah pasien pulang dia terima suntik lagi dari nyamuk malaria. Saat itu kami memang masih berfokus pada pengobatan penderita saja,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Halsel dr. Mohammad Alhabsyi, yang kerap dipanggil Dokter Moh. Setelah mengalami beberapa kali kejadian luar biasa yang menelan banyak korban itu, Dokter Moh mengakui mulai ada kebutuhan pendekatan baru dalam penanganan malaria. ”Perlu penanganan bersama karena ini bukan tugas dan wewenang Dinas Kesehatan saja. Semua pihak harus ikut terlibat dan upayanya sendiri harus lintas sektoral,” tambahnya. Saat itu Dokter Ahmad Aziz, Yudi dan Dokter Moh mulai mendesain konsep penanganan malaria terintegrasi. “Kami memulai perang melawan malaria dengan coret-coretan di selembar kertas kemudian mengembangkan ide program lintas sektoral ini ke dalam sebuah dokumen,” kenang Dokter Ahmad Azis yang rambutnya mulai memutih dengan semangat yang berkobar. ”Ada lima jurus paten yang harus diperhatikan dalam memerangi malaria yaitu kapasitas sumber daya manusia yang baik, laboratorium medis yang mendukung, sistem logistik yang kuat, anggaran yang memadai, dan sistem pencatatan dan pelaporan yang jelas,” jelas Dokter Aziz yang telah berjuang melawan malaria sejak tahun 1975. Menindaklanjuti ide awal tadi, konsep Malaria Center mulai disusun dan dikembangkan. Dokter Aziz bergerilya mencari dukungan dan mengadvokasi Gubernur Maluku Utara dan para Bupati. Perjuangan Dokter Azis menunjukkan hasil pada tahun 2004 saat Gubernur Maluku Utara mendirikan Pusat Pelayanan Malaria terpadu yang dikenal dengan Malaria Center dan menghibahkan gudang obat di Tanah Tinggi. Pendekatan yang dilakukan di Malaria Center menuntut keterlibatan dari masyarakat pada seluruh proses. ”Partisipasi masyarakat merupakan kunci untuk memenangkan perang terhadap malaria,” jelas Dokter Azis. Metode Participatory Learning and Action (PLA) pun digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat di Malaria Center. Bekerjasama dengan UNICEF, program ini melatih dua kader pejuang malaria dari masing-masing desa dengan misi utama mengenali apa itu malaria, melakukan musyawarah penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat dalam memerangi malaria dan pembentukan Komite Malaria Desa. Dengan cara ini masyarakat desa mendapatkan edukasi tentang malar ia dan selanjutnya dapat melakuk an pemberantasan malaria berbasis masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan mereka menjadi lebih sehat.

Ada lima jurus paten yang harus diperhatikan dalam memerangi malaria yaitu kapasitas sumber daya manusia yang baik, laboratorium medis yang mendukung, sistem logistik yang kuat, anggaran yang memadai, dan sistem pencatatan dan pelaporan yang jelas

FOTO

ST

EVEN

T F

EBR

IAN

DY

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

Selain itu pemerintah daerah juga memberi dukungan melalui dalam Alokasi Dana Desa Khusus (ADDK) Malaria untuk membiayai berbagai kegiatan penanggulangan malaria. Dalam Malaria Center sendiri terdapat berbagai komponen, seperti BAPPEDA, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, bahkan Dinas Pendidikan. Ini menjadikan Malaria Center sebagai sebuah pusat untuk koordinasi, komunikasi, informasi dan aktivitas pemberantasan malaria. ”Anak-anak kami belajar mengenali jentik nyamuk malaria, tempat perkembang-biakannya, dan bagaimana memberantas malaria. Dengan demikian mereka dapat menyadari dan mengerti bahaya malaria serta bagaimana menghindarinya,” ujar Bakri Samad, Staff Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak hanya memberantas malaria, Malaria Center juga berfungsi sebagai pendukung pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Bekerjasama dengan posyandu di tingkat desa dan dibantu oleh kader-kader posyandu, dilakukan pemeriksaan berkala dan diagnosis cepat malaria (Rapid Diagnostic Test – RDT) bagi ibu hamil dan balita. Malaria Center mengawam-kan penggunaan kelambu berinsektisida bagi ibu hamil dan anak yang telah menerima imunisasi lengkap. ”Integrasi pencegahan dan pengobatan malaria dengan layanan kesehatan ibu dan balita adalah keunikan Malaria Center. Belum ada program serupa di negara lain”, jelas Dokter Santi, Malaria Ofcer dari UNICEF dengan bangga. Malaria Center banyak menemui banyak tantangan dalam perjuangan-nya. ”Kondisi geogras Maluku Utara yang cukup sulit, menyebabkan distribusi obat sering terhambat. Memang kendala terbesar yang kami hadapi di daerah seeperti ini adalah dalam hal logistik”, aku Firmansyah, Pengelola Program Malaria Dinkes Halsel. Perjuangan dan kerja keras memerangi malaria kini telah menampakan hasil. ”Saat ini angka penurunan malaria cukup signikan, yakni sekitar 45 persen jika dibandingkan dengan tahun 2003 sampai tahun 2008,” ujar Iswahyudi, Pengelola Program Malaria Dinkes Provinsi Maluku Utara. Khusus di Halmahera Selatan dimana Malaria Center beroperasi sejak 24 April 2010 jumlah penderita malaria menurun drastis. Jika pada tahun 2005 angka insiden malaria tahunan daerah ini adalah 80, maka tahun 2009 angka insiden malaria tahunan dipangkas menjadi 40,2 persen. Hal lain yang menggembirakana adalah bahwa angka parasit malaria bagi anak-anak berumur kurang dari 9 tahun (Angka parasite Rate-PR) juga menurun dari 58,7 persen pada tahun 2007 menjadi 41,5 persen di tahun 2009. Jika pada tahun 2003 malaria menelan korban 205 orang maka di tahun 2009 korban meninggal akibat penyakit ini tinggal 1 orang saja. Kerjasama antar berbagai pihak dan komitmen yang kuat dari Pemerintah pada berbagai tingkat dan lintas sektoral serta partisipasi yang baik dari masyarakat adalah kunci keberhasilan perjuangan melawan malaria. Perang melawan malaria belum usai, namun kini semua pihak telah bekerja sama dan bergandeng tangan untuk memenang-kan peperangan ini. Sayup-sayup terdengar suara warga desa bernyanyi ”Marilah berantas nyamuk malaria, yang suka menggigit warga desa kita, berantas berantas nyamuk malaria, agar warga desa sehat sejahtera.......”

erbagi i lmu. In i lah yang mendorong sekelompok pemuda asal Kupang melakukan konvoi motor mengunjungi daerah-daerah terpencil di bumi Timor sejak tahun 2005. Saat itu, Noverius Nggili, Gunawan Dwi Junianto, S emi K ase, D o n ald M ang ngi , J urgen Nubatonis, dan keenam teman lainnya baru

menjadi alumni muda Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana. Pada saat yang sama, mereka juga prihatin melihat kondisi petani dan peternak di Nusa Tenggara Timur yang sepertinya tak kunjung tak kunjung sejahtera. Serangkaian diskusi yang dilakukan lebih dari sepuluh tahun silam menyadarkan mereka bahwa sebagian besar program dan bantuan Pemerintah dan lembaga lainnya yang selama ini diterima oleh para petani dan peternak belum berhasil mentransfer ilmu praktis yang dibutuhkan petani dan peternak untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi secara mandiri. Tahun 2010, kelompok anak muda ini bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang dinamakan Geng Motor iMuT. Kata iMuT dipilih untuk mewakili singkatan Aliansi Masyarakat

BFO

TO V

ICTO

RIA

NG

AN

TU

NG

Geng Motor iMuT

Digester Biogas

Portable

Peduli Ternak. Syarat minimal untuk menjadi anggotanya adalah memiliki dua ekor ternak, bersedia berbagi ilmu, dan bersedia berkelana dengan meng-gunakan motor. Tapaleuk urus ternak atau berkelana urus ternak pun dipilih sebagai semboyan. Bagi Geng Motor iMuT, ternak adalah entry point untuk meningkatkan kapasitas peternak dan petani agar bisa mandiri dan sejahtera. Pertemuan rutin geng motor yang dinamakan Sabtu Bermimpi melahirkan beberapa ide gila yang telah diwujudkan dan menjadi solusi bagi sebagian besar masyarakat NTT. Digester Biogas Portable* adalah satu dari beberapa solusi yang dilahirkan dari Bengkel Inovasi milik Geng Motor iMuT. Digester Biogas Portable adalah alat yang berfungsi mengolah kotoran ternak menjadi gas. Ada tiga komponen utama alat ini yaitu reaktor biogas (digester), penampung gas sekaligus regulator, dan kompor. Reaktor biogas terbuat dari drum bekas menampung bahan bakar minyak (BBM). Karena pada bulan-bulan tertentu, BBM menjadi barang langka di bumi Flobamora ini, drum bekas pun berlimpah jumlahnya. Pada kedua ujung drum terdapat dua lubang. Lubang pertama untuk memasukkan kotoran ternak yang telah dicampur dengan air, dan lubang lainnya berfungsi untuk mengeluarkan cairan hasil proses anaerob yang berlangsung di dalam reaktor. Cairan yang berwarna bening dan tidak berbau ini dapat digunakan sebagai pupuk organik. Pada bagian tengah atas drum terdapat saluran kecil yang menyalur-kan biogas ke ban dalam bekas. Ada knop di atas drum untuk mengatur masuk dan keluargnya biogas dari drum ke ban. Ban dalam bekas berfungsi untuk menyimpan biogas, layaknya tabung elpiji yang biasa kita gunakan di rumah. Bila persediaan gas mulai berkurang, ban akan mengempis. Ini menjadi penanda bagi pengguna untuk segera me-masukkan bahan kotoran ternak ke dalam drum. Dari ban dalam tadi, masih ada satu saluran kecil yang menyuplai biogas ke kompor. Ada knop di kompor untuk mengatur banyak-sedikitnya gas yang diperlukan saat memasak. Kompor biogas rakitan Geng Motor iMuT pun tak kalah unik. Bentuknya kecil, sederhana, namun sangat aman untuk digunakan. Juga aman karena sifat biogas yang tidak

13 14

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

”Sebagai dokter, ya salah satu tugas saya adalah menyuntik penderita malaria dengan obat, tapi setelah pasien pulang dia terima suntik lagi dari nyamuk malaria. Saat itu kami memang masih berfokus pada pengobatan penderita saja,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Halsel dr. Mohammad Alhabsyi, yang kerap dipanggil Dokter Moh. Setelah mengalami beberapa kali kejadian luar biasa yang menelan banyak korban itu, Dokter Moh mengakui mulai ada kebutuhan pendekatan baru dalam penanganan malaria. ”Perlu penanganan bersama karena ini bukan tugas dan wewenang Dinas Kesehatan saja. Semua pihak harus ikut terlibat dan upayanya sendiri harus lintas sektoral,” tambahnya. Saat itu Dokter Ahmad Aziz, Yudi dan Dokter Moh mulai mendesain konsep penanganan malaria terintegrasi. “Kami memulai perang melawan malaria dengan coret-coretan di selembar kertas kemudian mengembangkan ide program lintas sektoral ini ke dalam sebuah dokumen,” kenang Dokter Ahmad Azis yang rambutnya mulai memutih dengan semangat yang berkobar. ”Ada lima jurus paten yang harus diperhatikan dalam memerangi malaria yaitu kapasitas sumber daya manusia yang baik, laboratorium medis yang mendukung, sistem logistik yang kuat, anggaran yang memadai, dan sistem pencatatan dan pelaporan yang jelas,” jelas Dokter Aziz yang telah berjuang melawan malaria sejak tahun 1975. Menindaklanjuti ide awal tadi, konsep Malaria Center mulai disusun dan dikembangkan. Dokter Aziz bergerilya mencari dukungan dan mengadvokasi Gubernur Maluku Utara dan para Bupati. Perjuangan Dokter Azis menunjukkan hasil pada tahun 2004 saat Gubernur Maluku Utara mendirikan Pusat Pelayanan Malaria terpadu yang dikenal dengan Malaria Center dan menghibahkan gudang obat di Tanah Tinggi. Pendekatan yang dilakukan di Malaria Center menuntut keterlibatan dari masyarakat pada seluruh proses. ”Partisipasi masyarakat merupakan kunci untuk memenangkan perang terhadap malaria,” jelas Dokter Azis. Metode Participatory Learning and Action (PLA) pun digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat di Malaria Center. Bekerjasama dengan UNICEF, program ini melatih dua kader pejuang malaria dari masing-masing desa dengan misi utama mengenali apa itu malaria, melakukan musyawarah penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat dalam memerangi malaria dan pembentukan Komite Malaria Desa. Dengan cara ini masyarakat desa mendapatkan edukasi tentang malar ia dan selanjutnya dapat melakuk an pemberantasan malaria berbasis masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan mereka menjadi lebih sehat.

Ada lima jurus paten yang harus diperhatikan dalam memerangi malaria yaitu kapasitas sumber daya manusia yang baik, laboratorium medis yang mendukung, sistem logistik yang kuat, anggaran yang memadai, dan sistem pencatatan dan pelaporan yang jelas

FOTO

ST

EVEN

T F

EBR

IAN

DY

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

ILLUST

RASI C

HA

NN

O D

JUN

AED

Siapa Kami

orum Orang Muda Papua Barat adalah sebuah forum anak muda di FTanah Papua yang dimotori oleh sekelompok anak muda yang peduli terhadap permasalahan sosial di Papua Barat. Mulanya forum

ini dikenal sebagai wadah komunikasi relawan muda yang bergerak sebagai pendidik sebaya (berumur 15-29 tahun) untuk penyebaran informasi terkait HIV&AIDS pada Oktober 2010. Namun, sejak tahun 2011 diadakan Konferensi Forum Orang Muda (FOM) se-Tanah Papua di Mimika.

Rekomendasi utama dari Konferensi tersebut adalah memperluas fokus pelayanan FOM di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Mimpi Besar KamiSebagai anak muda kami ingin memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Kami sadar bahwa masa depan itu dimulai sejak saat ini, kami juga ingin teman- teman kami memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Mimpi kami sangat sederhana:

• Kami ingin semua anak muda di Papua Barat mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas, baik formal maupun informal;

• Kami ingin semua anak muda di Papua Barat mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan berkualitas tanpa diskriminasi; dan

• Kami ingin semua anak muda di Papua Barat mendapatkan kesempatan kerja yang sama dan aman tanpa diskriminasi.

Apa yang Kami LakukanKami melakukan hal-hal sederhana dengan mendengarkan. Kami memberikan waktu kami untuk mendengarkan anak muda berbicara tentang kehidupan mereka, tentang kebutuhan mereka dan tentang keinginan mereka akan masa depan. Kami membangun semangat anak muda untuk berani bermimpi dan berani berusaha mencapai mimpi tersebut.

Kami juga berusaha agar apa yang kami dengarkan dapat kami sampaikan kepada orang dewasa yang punya otoritas (pemangku kebijakan) untuk membantu anak muda dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kami membantu anak muda untuk membangun jembatan komunikasi dengan orang dewasa.

Kami juga membantu anak muda dengan berbagai kegiatan positif yang membangun jiwa kepemimpinan dan kehidupan positif untuk masa depan yang lebih baik. Kami berbagi informasi dan pengetahun dengan anak muda tanpa diskriminasi

PEMUDA DARI TIMUR

Forum Orang Muda Papua Barat

Forum Orang Muda ada di Kantor Sekretariat KPAP Papua Barat Lantai 2Jl. Trikora Wosi – Manokwari Papua Barat

Kontak Person: Diego Valentino (HP 085757413314) Email fom_papuabarat@yahoo.co.id www.facebook.com/papuanmuda

Kota Sorong – Nafsiah 085244755072Kabupaten Sorong – Astro 085290008127Kabupaten Manokwari – Eduard F

Pembangunan yang mengutamakan peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan daya saing dan percepatan pembangunan wilayah dengan mengutamakan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya lokal, pembangunan sarana dan prasarana, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika tidak sungguh-sungguh, tantangan pembangunan yang sudah kita rasakan sejak dahulu, masih akan terus dirasakan oleh anak dan cucu kita di masa datang.

Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI adalah sub jaringan Forum Kawasan Timur Indonesia yang beranggotakan duabelas Kepala BAPPEDA Provinsi dari Kawasan Timur Indonesia. Melalui forum ini, para Kepala BAPPEDA Provinsi se-KTI bertemu dua kali setahun guna membahas beragam upaya koordinasi pembangunan antar-pemerintah provinsi, antar pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, dan untuk berbagi pengalaman dan praktik cerdas dalam bidang perencanaan pembangunan.

PESAN DARI TIMUR

Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

ebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi wilayah pesisir dan

kepulauan yang besar. Potensi dan kondisi di setiap wilayah ini tidaklah sama. Keragaman kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat antar daerah, dan perbedaan potensi sumber daya alam serta sarana dan prasarana antar wilayah di Indonesia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan wilayah dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Diperlukan dukungan yang konsisten dari Pemerintah Nasional dan semangat membara dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang sesungguhnya. Pembangunan yang sungguh-sungguh memperhatikan potensi, karakteristik dan tahapan pembangunan setiap wilayah.

S

Sebuah Keharusan

FOTO

AFD

HA

LIYA

NN

A M

AR

IFA

H

bertekanan tinggi. Dalam tiga tahun, sebanyak 22 unit digester telah dipasang dan aktif digunakan pada 18 lokasi di sekitar pulau Timor, Alor, dan Rote. “Sekarang pengeluaran saya bisa berkurang karena tidak lagi beli banyak minyak. Sekali saya ambil kotoran ternak dari kandang, saya bisa pakai gasnya untuk dua hari”, tutur mama Dorkas, seorang anggota Kelompok Wanita Tani Damai di Desa Noelbaki sambil tersenyum senang saat menggoreng telur di atas kompor ramping berwarna abu-abu muda. Sebuah ban dalam bekas berisi gas yang dihasilkan dari drum berisi kotoran ternak, tergantung di depan pintu dapur. Ban itu terlihat sedikit kempes setelah digunakan menggoreng telur. “Kalau sudah kempes begini, sebentar lagi sudah mesti isi bahan ke dalam drum”, jelas Mama Dorkas. Tentu saja bahan yang dimaksud Mama Dorkas adalah slury, cairan campuran kotoran ternak dan air. Bustaman Marolah, Lurah Bakunase, Kabupaten Kupang, termasuk salah seorang k a w a n s e p e r j u a n g a n y a n g m e r a s a k a n perubahan yang terjadi di kelurahan yang dipimpinnya pasca berkenalan dengan Geng Motor iMuT. “Dua tahun lalu warga Bakunase menghadapi masalah limbah ternak dan limbah produksi tahu tempe. Ini masalah yang sensitif dan berpotensi konik, mengingat pengusaha tahu tempe adalah warga pendatang dan limbah ternak berasal dari hewan yang diharamkan oleh agama tertentu”, kenang Bustaman, lelaki berdarah Flores yang menjabat sebagai Lurah Bakunase tak lama setelah kelulusannya dari STPDN Jatinangor. “Kehadiran Geng Motor iMuT menawarkan solusi bagi warga Bakunase. Saat itu warga sangat senang karena bisa memanfaatkan limbah menjadi biogas dan menghasilkan pupuk organik cair yang bisa dijual. Saya pun lega karena kerukunan antar warga Bakunase tetap terjaga, bahkan warga menjadi lebih produktif ”, lanjut Bustaman dengan mata berbinar-binar.

“Kehadiran Geng Motor iMuT menawarkan solusi bagi

warga Bakunase. Saat itu warga sangat senang karena bisa memanfaatkan limbah

menjadi biogas dan menghasilkan pupuk organik

cair yang bisa dijual. Saya pun lega karena kerukunan antar warga Bakunase tetap

terjaga, bahkan warga menjadi lebih produktif”

15 16News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

ILLUST

RASI C

HA

NN

O D

JUN

AED

Siapa Kami

orum Orang Muda Papua Barat adalah sebuah forum anak muda di FTanah Papua yang dimotori oleh sekelompok anak muda yang peduli terhadap permasalahan sosial di Papua Barat. Mulanya forum

ini dikenal sebagai wadah komunikasi relawan muda yang bergerak sebagai pendidik sebaya (berumur 15-29 tahun) untuk penyebaran informasi terkait HIV&AIDS pada Oktober 2010. Namun, sejak tahun 2011 diadakan Konferensi Forum Orang Muda (FOM) se-Tanah Papua di Mimika.

Rekomendasi utama dari Konferensi tersebut adalah memperluas fokus pelayanan FOM di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Mimpi Besar KamiSebagai anak muda kami ingin memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Kami sadar bahwa masa depan itu dimulai sejak saat ini, kami juga ingin teman- teman kami memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Mimpi kami sangat sederhana:

• Kami ingin semua anak muda di Papua Barat mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas, baik formal maupun informal;

• Kami ingin semua anak muda di Papua Barat mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan berkualitas tanpa diskriminasi; dan

• Kami ingin semua anak muda di Papua Barat mendapatkan kesempatan kerja yang sama dan aman tanpa diskriminasi.

Apa yang Kami LakukanKami melakukan hal-hal sederhana dengan mendengarkan. Kami memberikan waktu kami untuk mendengarkan anak muda berbicara tentang kehidupan mereka, tentang kebutuhan mereka dan tentang keinginan mereka akan masa depan. Kami membangun semangat anak muda untuk berani bermimpi dan berani berusaha mencapai mimpi tersebut.

Kami juga berusaha agar apa yang kami dengarkan dapat kami sampaikan kepada orang dewasa yang punya otoritas (pemangku kebijakan) untuk membantu anak muda dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kami membantu anak muda untuk membangun jembatan komunikasi dengan orang dewasa.

Kami juga membantu anak muda dengan berbagai kegiatan positif yang membangun jiwa kepemimpinan dan kehidupan positif untuk masa depan yang lebih baik. Kami berbagi informasi dan pengetahun dengan anak muda tanpa diskriminasi

PEMUDA DARI TIMUR

Forum Orang Muda Papua Barat

Forum Orang Muda ada di Kantor Sekretariat KPAP Papua Barat Lantai 2Jl. Trikora Wosi – Manokwari Papua Barat

Kontak Person: Diego Valentino (HP 085757413314) Email fom_papuabarat@yahoo.co.id www.facebook.com/papuanmuda

Kota Sorong – Nafsiah 085244755072Kabupaten Sorong – Astro 085290008127Kabupaten Manokwari – Eduard F

ILL

Pembangunan yang mengutamakan peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan daya saing dan percepatan pembangunan wilayah dengan mengutamakan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya lokal, pembangunan sarana dan prasarana, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika tidak sungguh-sungguh, tantangan pembangunan yang sudah kita rasakan sejak dahulu, masih akan terus dirasakan oleh anak dan cucu kita di masa datang.

ILLUST

RASI C

HA

NN

O D

JUN

AED

Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI adalah sub jaringan Forum Kawasan Timur Indonesia yang beranggotakan duabelas Kepala BAPPEDA Provinsi dari Kawasan Timur Indonesia. Melalui forum ini, para Kepala BAPPEDA Provinsi se-KTI bertemu dua kali setahun guna membahas beragam upaya koordinasi pembangunan antar-pemerintah provinsi, antar pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, dan untuk berbagi pengalaman dan praktik cerdas dalam bidang perencanaan pembangunan.

PESAN DARI TIMUR

Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

ebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi wilayah pesisir dan

kepulauan yang besar. Potensi dan kondisi di setiap wilayah ini tidaklah sama. Keragaman kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat antar daerah, dan perbedaan potensi sumber daya alam serta sarana dan prasarana antar wilayah di Indonesia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan wilayah dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Diperlukan dukungan yang konsisten dari Pemerintah Nasional dan semangat membara dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang sesungguhnya. Pembangunan yang sungguh-sungguh memperhatikan potensi, karakteristik dan tahapan pembangunan setiap wilayah.

S

Sebuah Keharusan

FOTO

AFD

HA

LIYA

NN

A M

AR

IFA

H

bertekanan tinggi. Dalam tiga tahun, sebanyak 22 unit digester telah dipasang dan aktif digunakan pada 18 lokasi di sekitar pulau Timor, Alor, dan Rote. “Sekarang pengeluaran saya bisa berkurang karena tidak lagi beli banyak minyak. Sekali saya ambil kotoran ternak dari kandang, saya bisa pakai gasnya untuk dua hari”, tutur mama Dorkas, seorang anggota Kelompok Wanita Tani Damai di Desa Noelbaki sambil tersenyum senang saat menggoreng telur di atas kompor ramping berwarna abu-abu muda. Sebuah ban dalam bekas berisi gas yang dihasilkan dari drum berisi kotoran ternak, tergantung di depan pintu dapur. Ban itu terlihat sedikit kempes setelah digunakan menggoreng telur. “Kalau sudah kempes begini, sebentar lagi sudah mesti isi bahan ke dalam drum”, jelas Mama Dorkas. Tentu saja bahan yang dimaksud Mama Dorkas adalah slury, cairan campuran kotoran ternak dan air. Bustaman Marolah, Lurah Bakunase, Kabupaten Kupang, termasuk salah seorang k a w a n s e p e r j u a n g a n y a n g m e r a s a k a n perubahan yang terjadi di kelurahan yang dipimpinnya pasca berkenalan dengan Geng Motor iMuT. “Dua tahun lalu warga Bakunase menghadapi masalah limbah ternak dan limbah produksi tahu tempe. Ini masalah yang sensitif dan berpotensi konik, mengingat pengusaha tahu tempe adalah warga pendatang dan limbah ternak berasal dari hewan yang diharamkan oleh agama tertentu”, kenang Bustaman, lelaki berdarah Flores yang menjabat sebagai Lurah Bakunase tak lama setelah kelulusannya dari STPDN Jatinangor. “Kehadiran Geng Motor iMuT menawarkan solusi bagi warga Bakunase. Saat itu warga sangat senang karena bisa memanfaatkan limbah menjadi biogas dan menghasilkan pupuk organik cair yang bisa dijual. Saya pun lega karena kerukunan antar warga Bakunase tetap terjaga, bahkan warga menjadi lebih produktif ”, lanjut Bustaman dengan mata berbinar-binar.

“Kehadiran Geng Motor iMuT menawarkan solusi bagi

warga Bakunase. Saat itu warga sangat senang karena bisa memanfaatkan limbah

menjadi biogas dan menghasilkan pupuk organik

cair yang bisa dijual. Saya pun lega karena kerukunan antar warga Bakunase tetap

terjaga, bahkan warga menjadi lebih produktif”

15 16News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

Ada berapa banyak jenis hidangan khas di Indonesia? Dengan jumlah suku sekitar 1300 dan tak kurang dari 500 bahasa daerah, tampaknya cukup sulit memprediksi

jumlah makanan khas di Indonesia.

Tentu saja tidak sesulit menentukan hidangan khas Indonesia yang paling terkenal. Sebut saja nasi goreng, gado-gado, sate, dan bakso. Mungkin karena makanan ini

paling gampang ditemui di berbagai restoran dan rumah makan, bahannya mudah dan cara memasaknya mudah?

Hey, makanan-makanan itu memang khas tapi berasal hanya dari Pulau Jawa saja alias satu dari 6000 pulau berpenghuni yang ada di Indonesia!

Hari ini kami menyajikan hidangan khas Indonesia lainnya yang mulai terkenal dan tak kalah nikmat. Lebih banyak rempah dan bahan dasar, lebih pedas, lebih banyak daun jeruk, lebih warna dan variasi. Itulah ciri utama makanan khas wilayah timur

Indonesia. Anda bisa terkenang India, Meksiko, Jepang, Vietnam atau mungkin Thailand saat menyantap makanan-makanan ini. Tapi yakinlah, Anda tidak

menemukan makanan ini di negara-negara itu.

Binte Biluhuta berasal dari Gorontalo. Di daerah asalnya, hidangan ini juga dikenal dengan nama Milu Siram. Milu atau Binte berarti jagung dan Biluhuta berarti disiram.

Sesuai dengan namanya, bahan utama Binte Biluhuta adalah jagung yang diberi udang, parutan kelapa, kemangi, tomat, cabai, dan tentu saja jeruk nipis. Selain nikmat,

hidangan ini juga sehat karena kaya akan vitamin C, karotenoid, bioavinoids, dan asam folat. Sangat dianjurkan bagi ibu yang sedang mengandung.

Binte Biluhuta

Ayam Taliwang adalah ikon hidangan khas Pulau Lombok dan wajib dicoba oleh siapa saja yang berkunjung ke sana. Taukah Anda,

hidangan ini pertama kali diperkenalkan oleh juru masak Sultan Sumbawa yang ditempatkan di Lombok pada zaman Raja

Karangasem dan menjadi terkenal berkat mendiang Papuq (Nenek) Maknawiyah seorang penjual nasi ayam dari Kampung Taliwang,

Lombok. Setelah tiada, racikan bumbu Ayam Taliwang ini dilestarikan oleh keluarga Maknawiyah yang membuka Rumah Makan Ayam

Taliwang di kompleks pertokoan Cakranegara. Rumah makan yang berdiri sejak tahun 1966 itu menjadi pelopor berdirinya warung Ayam

Taliwang. Ayam Taliwang biasanya dipanggang atau digoreng lalu dicampur

dengan saos berbumbu pelecing atau palelah. Pelecing adalah bumbu dengan rasa pedas yang khas. Dibuat dari campuran cabai merah asli Lombok, garam, terasi dan kemiri. Sedangkan palelah adalah bumbu

yang terbuat dari terasi dan santan.

Ayam Taliwang

Ikan Kuah Kuning

Bunga pepaya memiliki karakteristik rasa yang pahit karena kandungan Alkaloid Carpein, sebuah zat yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit jantung.

Meski memiliki rasa pahit, tetapi jika diolah dengan baik, rasa pahit tersebut bisa dinetralisir. Sayur Bunga Pepaya adalah dapat Anda jumpai di Sulawesi Utara,

Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua dengan cara penyajian yang berbeda-beda. Di Sulawesi Utara dan Maluku bunga pepaya ditumis bersama dengan

kangkung atau sayur pakis. Sementara di Nusa Tenggara Timur, bunga pepaya ditumis bersama dengan parutan kelapa dan cabe merah. Sayur Bunga Pepaya

sungguh nikmat bila disantap bersama daging panggang atau ikan asin.

Bunga Pepaya

Ikan kuah kuning adalah menu yang wajib dicicipi bila Anda berkunjung ke Maluku. Ikan kakap atau kerapu adalah bahan utama masakan ini. Rasa manis daging ikannya berpadu dengan rasa kecut

Lemon Cui dan pedas cabai rawit membuat Ikan Kuah Kuning ini sungguh menggugah selera.

Di Maluku, ikan Kuah Kuning disantap bersama Papeda. Cita rasanya yang segar membuat hidangan ini sangat pas untuk

membangkitkan semangat di pagi dan siang hari.

17 18News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

Ada berapa banyak jenis hidangan khas di Indonesia? Dengan jumlah suku sekitar 1300 dan tak kurang dari 500 bahasa daerah, tampaknya cukup sulit memprediksi

jumlah makanan khas di Indonesia.

Tentu saja tidak sesulit menentukan hidangan khas Indonesia yang paling terkenal. Sebut saja nasi goreng, gado-gado, sate, dan bakso. Mungkin karena makanan ini

paling gampang ditemui di berbagai restoran dan rumah makan, bahannya mudah dan cara memasaknya mudah?

Hey, makanan-makanan itu memang khas tapi berasal hanya dari Pulau Jawa saja alias satu dari 6000 pulau berpenghuni yang ada di Indonesia!

Hari ini kami menyajikan hidangan khas Indonesia lainnya yang mulai terkenal dan tak kalah nikmat. Lebih banyak rempah dan bahan dasar, lebih pedas, lebih banyak daun jeruk, lebih warna dan variasi. Itulah ciri utama makanan khas wilayah timur

Indonesia. Anda bisa terkenang India, Meksiko, Jepang, Vietnam atau mungkin Thailand saat menyantap makanan-makanan ini. Tapi yakinlah, Anda tidak

menemukan makanan ini di negara-negara itu.

Binte Biluhuta berasal dari Gorontalo. Di daerah asalnya, hidangan ini juga dikenal dengan nama Milu Siram. Milu atau Binte berarti jagung dan Biluhuta berarti disiram.

Sesuai dengan namanya, bahan utama Binte Biluhuta adalah jagung yang diberi udang, parutan kelapa, kemangi, tomat, cabai, dan tentu saja jeruk nipis. Selain nikmat,

hidangan ini juga sehat karena kaya akan vitamin C, karotenoid, bioavinoids, dan asam folat. Sangat dianjurkan bagi ibu yang sedang mengandung.

Binte Biluhuta

Ayam Taliwang adalah ikon hidangan khas Pulau Lombok dan wajib dicoba oleh siapa saja yang berkunjung ke sana. Taukah Anda,

hidangan ini pertama kali diperkenalkan oleh juru masak Sultan Sumbawa yang ditempatkan di Lombok pada zaman Raja

Karangasem dan menjadi terkenal berkat mendiang Papuq (Nenek) Maknawiyah seorang penjual nasi ayam dari Kampung Taliwang,

Lombok. Setelah tiada, racikan bumbu Ayam Taliwang ini dilestarikan oleh keluarga Maknawiyah yang membuka Rumah Makan Ayam

Taliwang di kompleks pertokoan Cakranegara. Rumah makan yang berdiri sejak tahun 1966 itu menjadi pelopor berdirinya warung Ayam

Taliwang. Ayam Taliwang biasanya dipanggang atau digoreng lalu dicampur

dengan saos berbumbu pelecing atau palelah. Pelecing adalah bumbu dengan rasa pedas yang khas. Dibuat dari campuran cabai merah asli Lombok, garam, terasi dan kemiri. Sedangkan palelah adalah bumbu

yang terbuat dari terasi dan santan.

Ayam Taliwang

Ikan Kuah Kuning

Bunga pepaya memiliki karakteristik rasa yang pahit karena kandungan Alkaloid Carpein, sebuah zat yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit jantung.

Meski memiliki rasa pahit, tetapi jika diolah dengan baik, rasa pahit tersebut bisa dinetralisir. Sayur Bunga Pepaya adalah dapat Anda jumpai di Sulawesi Utara,

Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua dengan cara penyajian yang berbeda-beda. Di Sulawesi Utara dan Maluku bunga pepaya ditumis bersama dengan

kangkung atau sayur pakis. Sementara di Nusa Tenggara Timur, bunga pepaya ditumis bersama dengan parutan kelapa dan cabe merah. Sayur Bunga Pepaya

sungguh nikmat bila disantap bersama daging panggang atau ikan asin.

Bunga PepayaBunga pepa

CMesk

dinetrNusa

beda.kangkung atau sa

ditumis bersama dengan parutan k

Bunga Pepaya

Ikan kuah kuning adalah menu yang wajib dicicipi bila Anda berkunjung ke Maluku. Ikan kakap atau kerapu adalah bahan utama masakan ini. Rasa manis daging ikannya berpadu dengan rasa kecut

Lemon Cui dan pedas cabai rawit membuat Ikan Kuah Kuning ini sungguh menggugah selera.

Di Maluku, ikan Kuah Kuning disantap bersama Papeda. Cita rasanya yang segar membuat hidangan ini sangat pas untuk

membangkitkan semangat di pagi dan siang hari.

17 18News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

Atambua 39 Derajat

Celcius

RIRI RIZA Muhammad Rivai Riza atau Riri Riza adalah fenomena dalam sejarah perfilman Indonesia sekarang. Sebagai seorang sutradara, tak terbantahkan bahwa ia adalah salah satu pelopor bangkitnya industri film saat ini.

tambua, sebuah kota kecil di perbatasan Indonesia dan ATimor Leste. Alamnya indah namun keras. Setelah jajak pendapat tahun 1999 dilakukan di Timor Timur, Atambua

kedatangan tak kurang dari 400 ribu tamu yang ingin tinggal menetap. Mereka yang memilih menjadi Warga Negara Indonesia, kemudian hidup berdampingan dengan penduduk asli kota Atambua. Bagaimana penduduk asli dan pendatang dari Timor Timur hidup bersama dan berinteraksi di Atambua menjadi kisah yang menarik dilihat. Riri Riza mengangkat kisah ini ke dalam lm Atambua 39 Derajat Celcius. Ini adalah lm pertama Riri Riza yang mengeksplorasi bahasa dan kebudayaan lokal Timor, tidak dalam konteks tradisi melainkan tentang persoalan hari ini,

Joao telah terpisah dari ibunya sejak berusia tujuh tahun. Ia dibawa eksodus ayahnya pindah ke Atambua setelah referendum 1999,

sementara ibu dan dua adiknya yang masih bayi tinggal di Liquica, Timor Leste. Ronaldo, ayahnya, kini bekerja sebagai supir bis antar kota. Ia sering mabuk sampai akhirnya dipecat dari pekerjaan. Satu hari gadis Nikia kembali ke Atambua untuk menyelesaikan ritual duka kematian kakeknya. Joao yang biasa menghabiskan waktu menjadi tukang ojek dan bermalasan bersama teman-teman remajanya berganti ritual mengikuti Nikia. Joao tidak terlalu paham mengapa. Perlahan Nikia mulai membuka hati pada Joao, sampai suatu hari Joao menunjukkan perasaannya dengan cara yang memaksa. Nikia pun pergi meninggalkan Atambua. Sementara, Ronaldo berkelahi di sebuah tempat bilyar hingga ia ditahan di kantor Polisi. Joao menebus ayahnya keluar dari tahanan, kemudian pergi untuk mencari Nikia. Ronaldo pulang ke rumah yang kosong dan menemukan kumpulan surat dalam bentuk kaset-kaset rekaman suara istrinya. Joao mencoba menebus kesalahannya – akankah Ronaldo mengikuti?.

interaksi penduduk asli Atambua dengan mereka yang 10 tahun lalu memilih Indonesia sebagai tanah air. Atambua 39 Derajat Celcius adalah lm yang dimainkan oleh aktor-aktor lokal. Hampir seluruh dialog dalam lm ini menggunakan bahasa Tetun & Porto, bahasa asli orang Timor. Tanpa bintang ternama dan dikemas dalam bahasa daerah, Mira Lesmana, produser lm ini, menyadari lm tersebut akan sulit mendatangkan investor. Walaupun tidak mudah menyajikan ide lm ini ke para investor bisnis, Mira Lesmana dan Riri Riza tetap merasa perlu memotret sepenggal kehidupan di Timur Indonesia yang kerap terlupakan. Skenario lm Atambua 39 Derajat Celcius diselesaikan dalam tiga bulan. Syuting lm dilakukan oleh Riri bersama tim kecil yang hanya terdiri dari 13 orang kru dan lima orang penduduk lokal selama limabelas hari pada Mei 2012. Tayang perdana di Tokyo International Film Festival pada akhir tahun 2012, Atambua langsung mendapat perhatian dunia. Februari 2013 lm ini meraih INALCO Jury Award di Vesoul Film Festival Perancis. Dalam festival lm tersebut, Atambua 39 Derajat Celcius mendapat penghargaan untuk kualitas fotogra yang luar biasa, warna dan kontras dengan pencarian identitas karakter pasca konik antarsaudara. Di tanah air, Atambua 39 derajat celcius terpilih sebagai Film Bioskop Terbaik di Apresiasi Film Indonesia pada November tahun ini. Setelah Atambua 39 Derajat Celcius, Riri Riza aktif mendorong agar lebih banyak anak muda di Indonesia dapat membuat lm. Di Makassar, Riri mendirikan Rumata Art Space yang baru-baru ini mengadakan Makassar SEAscreen Academy, sebuah workshop pembuatan lm internasional di Makassar, Sulawesi Selatan yang mendorong pendekatan baru dalam pembuatan lm, yang berfokus pada inisiatif lokal dan independen.

2019

M atahari baru saja mulai bersinar, tapi Nelci Oisba sudah membuka matanya. Setelah berdoa dia beranjak dari tempat tidurnya,

kemudian mandi dan menyikat gigi. Selesai mandi, Nelci kecil mengenakan seragam sekolahnya, lalu segera menuju teras di mana mamanya telah menyajikan sarapan kesukaannya, singkong goreng. Sebelum mencomot singkong, Nelci mendadak teringat sesuatu. Tergesa-gesa ia menuju kamar mandi untuk mencuci tangannya. “Sudah wangi”, kata Nelci sambil mencium jari-jari tangannya. Kembali ke teras, dengan tenang ia menyantap singkong goreng buatan sang mama. Jam delapan kurang lima belas menit. Nelci dan mamanya berjalan menuju bangunan sekolah yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Bersama mereka, para mama bersama anak-anak yang lain melangkah menuju tempat yang sama. Di halaman sekolah anak-anak bermain, saling kejar ke sana ke mari. Tak lama kemudian Nelci sudah berada di tengah teman-temannya. Jam delapan tepat, empat orang guru mengumpulkan anak-anak yang sibuk berkejaran ke sana ke mari. Tidak lagi berkejaran, kini anak-anak itu sudah berbaris rapi, siap masuk ke kelas untuk mulai belajar.

Aktivitas di atas mungkin merupakan hal yang sangat biasa di kota-kota besar. Namun ini adalah kisah dari Kampung Beneraf di pesisir Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Papua. Ada seratus duapuluh keluarga di kampung yang berjarak delapan jam perjalanan darat dari Jayapura, ibukota provinsi Papua. Lima tahun lalu, anak-anak di kampung ini belum mengenal kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, mandi, berdoa, dan sarapan. Banyak anak yang masih tinggal di rumah walaupun telah terdaftar sebagai murid Sekolah Dasar. Sekarang, para mama dengan bangga bercerita bagaimana anak-anak mereka mau mandi setiap pagi, mencuci tangan sebelum makan, berdoa di rumah. Mereka senang sekali saat anak-anaknya dengan mata berbinar menceritakan kegiatan mereka di Sekolah Kampung. Sekolah kampung itu bernama Maju Bersama. Sebuah sekolah yang telah mengubah kehidupan masyarakat Kampung Benaf. Sekolah ini berdiri tahun 2007 dan dikelola sendiri oleh m a s y a r a k a t k a m p u n g. I d e a w a l S e k o l a h K a m p u n g diperkenalkan oleh John Rahail, fasilitator dari Insitut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (ICDp) Papua. Ide ini disambut baik oleh masyarakat kampung Beneraf, Betaf, dan Yamna.

Membangun Percaya Diri Dari Usia Dini

SEKOLAH KAMPUNG DI SARMI, PAPUA

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

REVIEW FILM

PENDIDIKANILLU

STRA

SI I

CH

SAN

DJU

NA

ED

FOTO

DES

TA P

RA

TAM

A

Atambua 39 Derajat

Celcius

RIRI RIZA Muhammad Rivai Riza atau Riri Riza adalah fenomena dalam sejarah perfilman Indonesia sekarang. Sebagai seorang sutradara, tak terbantahkan bahwa ia adalah salah satu pelopor bangkitnya industri film saat ini.

tambua, sebuah kota kecil di perbatasan Indonesia dan ATimor Leste. Alamnya indah namun keras. Setelah jajak pendapat tahun 1999 dilakukan di Timor Timur, Atambua

kedatangan tak kurang dari 400 ribu tamu yang ingin tinggal menetap. Mereka yang memilih menjadi Warga Negara Indonesia, kemudian hidup berdampingan dengan penduduk asli kota Atambua. Bagaimana penduduk asli dan pendatang dari Timor Timur hidup bersama dan berinteraksi di Atambua menjadi kisah yang menarik dilihat. Riri Riza mengangkat kisah ini ke dalam lm Atambua 39 Derajat Celcius. Ini adalah lm pertama Riri Riza yang mengeksplorasi bahasa dan kebudayaan lokal Timor, tidak dalam konteks tradisi melainkan tentang persoalan hari ini,

Joao telah terpisah dari ibunya sejak berusia tujuh tahun. Ia dibawa eksodus ayahnya pindah ke Atambua setelah referendum 1999,

sementara ibu dan dua adiknya yang masih bayi tinggal di Liquica, Timor Leste. Ronaldo, ayahnya, kini bekerja sebagai supir bis antar kota. Ia sering mabuk sampai akhirnya dipecat dari pekerjaan. Satu hari gadis Nikia kembali ke Atambua untuk menyelesaikan ritual duka kematian kakeknya. Joao yang biasa menghabiskan waktu menjadi tukang ojek dan bermalasan bersama teman-teman remajanya berganti ritual mengikuti Nikia. Joao tidak terlalu paham mengapa. Perlahan Nikia mulai membuka hati pada Joao, sampai suatu hari Joao menunjukkan perasaannya dengan cara yang memaksa. Nikia pun pergi meninggalkan Atambua. Sementara, Ronaldo berkelahi di sebuah tempat bilyar hingga ia ditahan di kantor Polisi. Joao menebus ayahnya keluar dari tahanan, kemudian pergi untuk mencari Nikia. Ronaldo pulang ke rumah yang kosong dan menemukan kumpulan surat dalam bentuk kaset-kaset rekaman suara istrinya. Joao mencoba menebus kesalahannya – akankah Ronaldo mengikuti?.

interaksi penduduk asli Atambua dengan mereka yang 10 tahun lalu memilih Indonesia sebagai tanah air. Atambua 39 Derajat Celcius adalah lm yang dimainkan oleh aktor-aktor lokal. Hampir seluruh dialog dalam lm ini menggunakan bahasa Tetun & Porto, bahasa asli orang Timor. Tanpa bintang ternama dan dikemas dalam bahasa daerah, Mira Lesmana, produser lm ini, menyadari lm tersebut akan sulit mendatangkan investor. Walaupun tidak mudah menyajikan ide lm ini ke para investor bisnis, Mira Lesmana dan Riri Riza tetap merasa perlu memotret sepenggal kehidupan di Timur Indonesia yang kerap terlupakan. Skenario lm Atambua 39 Derajat Celcius diselesaikan dalam tiga bulan. Syuting lm dilakukan oleh Riri bersama tim kecil yang hanya terdiri dari 13 orang kru dan lima orang penduduk lokal selama limabelas hari pada Mei 2012. Tayang perdana di Tokyo International Film Festival pada akhir tahun 2012, Atambua langsung mendapat perhatian dunia. Februari 2013 lm ini meraih INALCO Jury Award di Vesoul Film Festival Perancis. Dalam festival lm tersebut, Atambua 39 Derajat Celcius mendapat penghargaan untuk kualitas fotogra yang luar biasa, warna dan kontras dengan pencarian identitas karakter pasca konik antarsaudara. Di tanah air, Atambua 39 derajat celcius terpilih sebagai Film Bioskop Terbaik di Apresiasi Film Indonesia pada November tahun ini. Setelah Atambua 39 Derajat Celcius, Riri Riza aktif mendorong agar lebih banyak anak muda di Indonesia dapat membuat lm. Di Makassar, Riri mendirikan Rumata Art Space yang baru-baru ini mengadakan Makassar SEAscreen Academy, sebuah workshop pembuatan lm internasional di Makassar, Sulawesi Selatan yang mendorong pendekatan baru dalam pembuatan lm, yang berfokus pada inisiatif lokal dan independen.

2019

M atahari baru saja mulai bersinar, tapi Nelci Oisba sudah membuka matanya. Setelah berdoa dia beranjak dari tempat tidurnya,

kemudian mandi dan menyikat gigi. Selesai mandi, Nelci kecil mengenakan seragam sekolahnya, lalu segera menuju teras di mana mamanya telah menyajikan sarapan kesukaannya, singkong goreng. Sebelum mencomot singkong, Nelci mendadak teringat sesuatu. Tergesa-gesa ia menuju kamar mandi untuk mencuci tangannya. “Sudah wangi”, kata Nelci sambil mencium jari-jari tangannya. Kembali ke teras, dengan tenang ia menyantap singkong goreng buatan sang mama. Jam delapan kurang lima belas menit. Nelci dan mamanya berjalan menuju bangunan sekolah yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Bersama mereka, para mama bersama anak-anak yang lain melangkah menuju tempat yang sama. Di halaman sekolah anak-anak bermain, saling kejar ke sana ke mari. Tak lama kemudian Nelci sudah berada di tengah teman-temannya. Jam delapan tepat, empat orang guru mengumpulkan anak-anak yang sibuk berkejaran ke sana ke mari. Tidak lagi berkejaran, kini anak-anak itu sudah berbaris rapi, siap masuk ke kelas untuk mulai belajar.

Aktivitas di atas mungkin merupakan hal yang sangat biasa di kota-kota besar. Namun ini adalah kisah dari Kampung Beneraf di pesisir Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Papua. Ada seratus duapuluh keluarga di kampung yang berjarak delapan jam perjalanan darat dari Jayapura, ibukota provinsi Papua. Lima tahun lalu, anak-anak di kampung ini belum mengenal kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, mandi, berdoa, dan sarapan. Banyak anak yang masih tinggal di rumah walaupun telah terdaftar sebagai murid Sekolah Dasar. Sekarang, para mama dengan bangga bercerita bagaimana anak-anak mereka mau mandi setiap pagi, mencuci tangan sebelum makan, berdoa di rumah. Mereka senang sekali saat anak-anaknya dengan mata berbinar menceritakan kegiatan mereka di Sekolah Kampung. Sekolah kampung itu bernama Maju Bersama. Sebuah sekolah yang telah mengubah kehidupan masyarakat Kampung Benaf. Sekolah ini berdiri tahun 2007 dan dikelola sendiri oleh m a s y a r a k a t k a m p u n g. I d e a w a l S e k o l a h K a m p u n g diperkenalkan oleh John Rahail, fasilitator dari Insitut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (ICDp) Papua. Ide ini disambut baik oleh masyarakat kampung Beneraf, Betaf, dan Yamna.

Membangun Percaya Diri Dari Usia Dini

SEKOLAH KAMPUNG DI SARMI, PAPUA

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

REVIEW FILM

PENDIDIKANILLU

STRA

SI I

CH

SAN

DJU

NA

ED

FOTO

DES

TA P

RA

TAM

A

21 22

Hampir tak ada kendala yang ditemui oleh John dan kawan-kawan dalam memperkenalkan dan mengembangkan ide masyarakat mengelola sendiri sebuah sekolah. Dengan cepat ide ini disambut baik oleh para orang tua yang merindukan kehadiran sekolah bagi anak-anak mereka di kampung tersebut. Kepala Kampung bahkan mengeluarkan Surat Keputusan Penugasan para guru dan seluruh warga sepakat untuk menggunakan seluruh dana RESPEK sebesar seratus juta rupiah untuk pembangunan gedung sekolah. Anggaran operasional sekolah ini diperoleh dari usaha para guru mengolah minyak kelapa untuk dijual ke masyarakat. Secara tidak langsung, orang tua membayar iuran sekolah dengan membeli minyak kelapa tersebut. Jumlah murid Sekolah Kampung Maju Bersama pada awal berdirinya di Beneraf adalah 57 orang. Karena sebagian besar muridnya sudah masuk Sekolah Dasar, kini ada 30 anak yang belajar di Sekolah Kampung. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, sekolah ini dipadati oleh anak-anak usia tiga sampai lima tahun yang berkumpul untuk belajar membaca dan berhitung. Di sekolah ini mereka juga berbagi kebahagiaan, bernyanyi, berkreasi sambil mempelajari keterampilan dasar hidup lainnya, termasuk memelihara kebersihan dan kesehatan. Ada empat orang guru; Martinus Wainok, Silva Abi, Sarah Mafud, dan Sam Orthi yang bertugas mengajar di sekolah ini. Sam Orthi adalah guru di Sekolah Kampung yang lain daripada yang lain. Usianya menjelang lima puluh tahun, dan telah memiliki dua orang cucu. Namun hatinya tergerak untuk mengajar dan membimbing anak-anak ini. Sam rindu melihat generasi muda di kampungnya bisa menuntut ilmu dan punya masa depan yang cerah. “Saya rasa senang. Sekarang orang- orang tua sudah mau menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah dasar,” katanya sambil tersenyum. Sama halnya dengan Sam Orthi, Martinus Wainok, Kepala Sekolah Kampung, juga sangat bersyukur melihat perubahan yang terjadi di kampungnya. “Sejak ada sekolah ini, anak-anak senang sekali belajar. Mereka sudah bisa berhitung sampai duapuluh dan mengenal alfabet. Kami senang sekali, anak-anak juga sudah percaya diri memimpin doa bersama di rumah”, jelas Martinus.

Kampung tetangga, Betaf dan Yamna, juga tak ingin ketinggalan. Mencontoh keberhasilan kampung Beneraf, di sana juga ada sekitar 30 anak yang mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Kampung. Yang menjadi guru di sana adalah para pemuda setempat. Sama dengan sekolah Maju Bersama, murid-murid di sana juga belajar membaca, berhitung, dan bernyanyi. Mereka juga dikenalkan dengan berbagai permainan yang mengasah kreativitas seperti gasing, lompat tali, menyusun balok-balok kayu, atau bermain dengan boneka binatang. M u n g k i n te rd e n g a r s e d e r h a n a , t a p i keinginan untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi bukanlah sesuatu yang umum di

Beneraf beberapa tahun lalu. Dulu, masyarakat belum menganggap pendidikan sebagai investasi untuk perbaikan hidup di masa depan. Masyarakat menganggap bahwa begitu anak masuk sekolah dasar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru dan bukan orang tua. Angka partisipasi sekolah di Beneraf dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang tinggi di awal pendaftaran kelas satu SD, namun menurun di tahun-tahun berikutnya. Ini berarti tidak semua anak melanjutkan pendidikan ke jenjang kelas yang lebih tinggi. Statistik pendidikan Kabupaten Sarmi memperlihatkan angka-angka yang sangat baik. Dari data tahun 2009, angka partisipasi sekolah tingkat SD, SMP dan SMA/SMK di atas 90 persen. Angka kelulusan siswa SD adalah 90 persen, sementara untuk SMP dan SMA/SMK di atas 70 persen. Namun ironisnya, masih ada murid SMK di daerah ini yang belum bisa membaca. Sepanjang jalan trans Jayapura – Sarmi, banyak dijumpai gedung-gedung sekolah dengan kondisi baik, namun beberapa di antaranya sepi dari murid dan aktivitas belajar, pada hari dan jam sekolah. Padahal tercatat ada sekitar 6.500 anak yang terdaftar sebagai murid SD, 1.800 murid SMP, dan sekitar 1.500 murid SMA/SMK. Mengejutkan, namun kondisi serupa adalah kenyataan pendidikan di belahan lain Papua, atau bahkan di Kawasan Timur Indonesia secara umum. Yang sedang terjadi di Kampung Beneraf, dan juga di Betaf dan Yamna adalah perubahan perilaku dan pola pikir. Sekolah Kampung adalah alat untuk mewujudkan kerinduan Sam Orthi dan juga para orang tua lainnya, yakni sekolah ke jenjang yang lebih tinggi untuk meningkatkan perikehidupan generasi penerus di masa mendatang. Berhitung, mengenal alfabet, bermain sambil belajar, maupun mandi dan mencuci tangan mungkin hal yang sederhana. Namun di Kampung Beneraf, ini menunjukkan pola pikir yang mulai berubah di kalangan masyarakat: sebuah harapan baru untuk masa depan yang cerah bagi generasi muda Papua. Di lapangan berpasir, Nelci Oisba masih bermain bersama teman-temannya. Dengan bangga ia menunjukkan tulisan di baju seragamnya, “Ayo ke sekolah, membangun percaya diri!”. Langkah pertama dimulai dari tawa dan keceriaan anak-anak kecil ini.

Potensi dan aset lokal yang dimiliki oleh masyarakat KTI harus menjadi pusat pergerakan menuju pembangunan keberlanjutan bangsa Indonesia. Pemerintah perlu lebih berkomitmen terhadap kemajuan Kawasan Timur IndonesiaSyahrul Yasin Limpo

Rebranding

KTIara pandang yang berlebihan tentang ketertinggalan Cdan kemiskinan tentang Kawasan Timur Indonesia cenderung menempatkan masyarakat di daerah ini

sebagai masyarakat yang pasrah pada nasib, tidak berdaya, dan malas. Ini berbeda dengan kenyataan budaya masyarakat KTI sebagai bangsa pejuang, pedagang ulung, pelaut yang handal, bekerja penuh semangat, dan pantang menyerah. Akibatnya kebijakan pembangunan Indonesia selama ini menempatkan Kawasan Timur Indonesia sebagai obyek. Memperhitungkan sumberdaya alam sebagai aset tetapi belum mengutamakan sumberdaya manusia sebagai

aset yang lebih penting dalam mempercepat kemajuan pembangunan. Sudah waktunya melepas label Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai daerah yang tertinggal dan miskin, seolah tak berdaya. Karena terdapat banyak sekali upaya masyarakat yang berhasil dengan memanfaatkan aset yang ada di sekitar mereka. Terdapat banyak sekali tokoh di pelosok Timur Indonesia yang tanpa lelah bekerja memajuk an kampungnya dan memotivasi masyarakat untuk bekerja bersama demi kehidupan yang lebih baik di sekitar mereka, di tempat yang nyaris tak tersentuh roda pembangunan Indonesia. Hal ini membuktikan masyarakat KTI adalah masyarakat berpotensi luar biasa untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan. Potensi dan aset lokal yang dimiliki oleh masyarakat KTI harus menjadi pusat pergerakan menuju pembangunan keberlanjutan bangsa Indonesia. Tentunya keterhubungan antar daerah di KTI secara sik dan termasuk juga dalam hal informasi dan pengetahuan, harus menjadi perhatian untuk membuat pembangunan kawasan ini. Syahrul Yasin Limpo, Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia baru-baru ini meminta Pemerintah Pusat untuk lebih berkomitmen terhadap kemajuan Kawasan Timur Indonesia . Syahrul meminta Pemerintah Pusat mewujudkan hal ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Syahrul Yasin Limpo juga mengusulkan adanya Instruksi Presiden yang lahir untuk memberi energi bagi kawasan timur, seperti insentif khusus bagi pengembangan potensi strategis. Strategi lainnya untuk memercepat pembangunan dan menarik investasi, menurut Syahrul, adalah dengan pelayanan yang lebih baik, prosedur yang lebih ringan daripada daerah lain dan membuat investor senang kerja sama dengan daerah di KTI.

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

Sejak ada sekolah ini, anak-anak senang sekali belajar. Mereka sudah bisa berhitung sampai duapuluh dan mengenal alfabet. Kami senang sekali, anak-anak juga sudah percaya diri memimpin doa bersama di rumah

ULASAN KTI

FOTO

DES

TA P

RA

TAM

A

ILLU

STRA

SI I

CH

SAN

DJU

NA

ED

21 22

Hampir tak ada kendala yang ditemui oleh John dan kawan-kawan dalam memperkenalkan dan mengembangkan ide masyarakat mengelola sendiri sebuah sekolah. Dengan cepat ide ini disambut baik oleh para orang tua yang merindukan kehadiran sekolah bagi anak-anak mereka di kampung tersebut. Kepala Kampung bahkan mengeluarkan Surat Keputusan Penugasan para guru dan seluruh warga sepakat untuk menggunakan seluruh dana RESPEK sebesar seratus juta rupiah untuk pembangunan gedung sekolah. Anggaran operasional sekolah ini diperoleh dari usaha para guru mengolah minyak kelapa untuk dijual ke masyarakat. Secara tidak langsung, orang tua membayar iuran sekolah dengan membeli minyak kelapa tersebut. Jumlah murid Sekolah Kampung Maju Bersama pada awal berdirinya di Beneraf adalah 57 orang. Karena sebagian besar muridnya sudah masuk Sekolah Dasar, kini ada 30 anak yang belajar di Sekolah Kampung. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, sekolah ini dipadati oleh anak-anak usia tiga sampai lima tahun yang berkumpul untuk belajar membaca dan berhitung. Di sekolah ini mereka juga berbagi kebahagiaan, bernyanyi, berkreasi sambil mempelajari keterampilan dasar hidup lainnya, termasuk memelihara kebersihan dan kesehatan. Ada empat orang guru; Martinus Wainok, Silva Abi, Sarah Mafud, dan Sam Orthi yang bertugas mengajar di sekolah ini. Sam Orthi adalah guru di Sekolah Kampung yang lain daripada yang lain. Usianya menjelang lima puluh tahun, dan telah memiliki dua orang cucu. Namun hatinya tergerak untuk mengajar dan membimbing anak-anak ini. Sam rindu melihat generasi muda di kampungnya bisa menuntut ilmu dan punya masa depan yang cerah. “Saya rasa senang. Sekarang orang- orang tua sudah mau menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah dasar,” katanya sambil tersenyum. Sama halnya dengan Sam Orthi, Martinus Wainok, Kepala Sekolah Kampung, juga sangat bersyukur melihat perubahan yang terjadi di kampungnya. “Sejak ada sekolah ini, anak-anak senang sekali belajar. Mereka sudah bisa berhitung sampai duapuluh dan mengenal alfabet. Kami senang sekali, anak-anak juga sudah percaya diri memimpin doa bersama di rumah”, jelas Martinus.

Kampung tetangga, Betaf dan Yamna, juga tak ingin ketinggalan. Mencontoh keberhasilan kampung Beneraf, di sana juga ada sekitar 30 anak yang mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Kampung. Yang menjadi guru di sana adalah para pemuda setempat. Sama dengan sekolah Maju Bersama, murid-murid di sana juga belajar membaca, berhitung, dan bernyanyi. Mereka juga dikenalkan dengan berbagai permainan yang mengasah kreativitas seperti gasing, lompat tali, menyusun balok-balok kayu, atau bermain dengan boneka binatang. M u n g k i n te rd e n g a r s e d e r h a n a , t a p i keinginan untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi bukanlah sesuatu yang umum di

Beneraf beberapa tahun lalu. Dulu, masyarakat belum menganggap pendidikan sebagai investasi untuk perbaikan hidup di masa depan. Masyarakat menganggap bahwa begitu anak masuk sekolah dasar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru dan bukan orang tua. Angka partisipasi sekolah di Beneraf dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang tinggi di awal pendaftaran kelas satu SD, namun menurun di tahun-tahun berikutnya. Ini berarti tidak semua anak melanjutkan pendidikan ke jenjang kelas yang lebih tinggi. Statistik pendidikan Kabupaten Sarmi memperlihatkan angka-angka yang sangat baik. Dari data tahun 2009, angka partisipasi sekolah tingkat SD, SMP dan SMA/SMK di atas 90 persen. Angka kelulusan siswa SD adalah 90 persen, sementara untuk SMP dan SMA/SMK di atas 70 persen. Namun ironisnya, masih ada murid SMK di daerah ini yang belum bisa membaca. Sepanjang jalan trans Jayapura – Sarmi, banyak dijumpai gedung-gedung sekolah dengan kondisi baik, namun beberapa di antaranya sepi dari murid dan aktivitas belajar, pada hari dan jam sekolah. Padahal tercatat ada sekitar 6.500 anak yang terdaftar sebagai murid SD, 1.800 murid SMP, dan sekitar 1.500 murid SMA/SMK. Mengejutkan, namun kondisi serupa adalah kenyataan pendidikan di belahan lain Papua, atau bahkan di Kawasan Timur Indonesia secara umum. Yang sedang terjadi di Kampung Beneraf, dan juga di Betaf dan Yamna adalah perubahan perilaku dan pola pikir. Sekolah Kampung adalah alat untuk mewujudkan kerinduan Sam Orthi dan juga para orang tua lainnya, yakni sekolah ke jenjang yang lebih tinggi untuk meningkatkan perikehidupan generasi penerus di masa mendatang. Berhitung, mengenal alfabet, bermain sambil belajar, maupun mandi dan mencuci tangan mungkin hal yang sederhana. Namun di Kampung Beneraf, ini menunjukkan pola pikir yang mulai berubah di kalangan masyarakat: sebuah harapan baru untuk masa depan yang cerah bagi generasi muda Papua. Di lapangan berpasir, Nelci Oisba masih bermain bersama teman-temannya. Dengan bangga ia menunjukkan tulisan di baju seragamnya, “Ayo ke sekolah, membangun percaya diri!”. Langkah pertama dimulai dari tawa dan keceriaan anak-anak kecil ini.

Potensi dan aset lokal yang dimiliki oleh masyarakat KTI harus menjadi pusat pergerakan menuju pembangunan keberlanjutan bangsa Indonesia. Pemerintah perlu lebih berkomitmen terhadap kemajuan Kawasan Timur IndonesiaSyahrul Yasin Limpo

Rebranding

KTIara pandang yang berlebihan tentang ketertinggalan Cdan kemiskinan tentang Kawasan Timur Indonesia cenderung menempatkan masyarakat di daerah ini

sebagai masyarakat yang pasrah pada nasib, tidak berdaya, dan malas. Ini berbeda dengan kenyataan budaya masyarakat KTI sebagai bangsa pejuang, pedagang ulung, pelaut yang handal, bekerja penuh semangat, dan pantang menyerah. Akibatnya kebijakan pembangunan Indonesia selama ini menempatkan Kawasan Timur Indonesia sebagai obyek. Memperhitungkan sumberdaya alam sebagai aset tetapi belum mengutamakan sumberdaya manusia sebagai

aset yang lebih penting dalam mempercepat kemajuan pembangunan. Sudah waktunya melepas label Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai daerah yang tertinggal dan miskin, seolah tak berdaya. Karena terdapat banyak sekali upaya masyarakat yang berhasil dengan memanfaatkan aset yang ada di sekitar mereka. Terdapat banyak sekali tokoh di pelosok Timur Indonesia yang tanpa lelah bekerja memajuk an kampungnya dan memotivasi masyarakat untuk bekerja bersama demi kehidupan yang lebih baik di sekitar mereka, di tempat yang nyaris tak tersentuh roda pembangunan Indonesia. Hal ini membuktikan masyarakat KTI adalah masyarakat berpotensi luar biasa untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan. Potensi dan aset lokal yang dimiliki oleh masyarakat KTI harus menjadi pusat pergerakan menuju pembangunan keberlanjutan bangsa Indonesia. Tentunya keterhubungan antar daerah di KTI secara sik dan termasuk juga dalam hal informasi dan pengetahuan, harus menjadi perhatian untuk membuat pembangunan kawasan ini. Syahrul Yasin Limpo, Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia baru-baru ini meminta Pemerintah Pusat untuk lebih berkomitmen terhadap kemajuan Kawasan Timur Indonesia . Syahrul meminta Pemerintah Pusat mewujudkan hal ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Syahrul Yasin Limpo juga mengusulkan adanya Instruksi Presiden yang lahir untuk memberi energi bagi kawasan timur, seperti insentif khusus bagi pengembangan potensi strategis. Strategi lainnya untuk memercepat pembangunan dan menarik investasi, menurut Syahrul, adalah dengan pelayanan yang lebih baik, prosedur yang lebih ringan daripada daerah lain dan membuat investor senang kerja sama dengan daerah di KTI.

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

Sejak ada sekolah ini, anak-anak senang sekali belajar. Mereka sudah bisa berhitung sampai duapuluh dan mengenal alfabet. Kami senang sekali, anak-anak juga sudah percaya diri memimpin doa bersama di rumah

ULASAN KTI

FOTO

DES

TA P

RA

TAM

A

ILLU

STRA

SI I

CH

SAN

DJU

NA

ED

23 24

Dimulai dari Data ke Tata Laksana

Pemerintahanyang Tepat Sasaran

rogram Wajib Bejalar 9 Tahun yang digulirkan pada tahun 2004 tidak serta merta berhasil mengembalikan anak-anak usia sekolah ke bangku sekolah. Saat akan diterapkan di Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Pendidikan setempat masih belum punya data akurat tentang jumlah anak yang berhenti sekolah, jumlah anak usia

sekolah yang belum duduk di bangku sekolah, dan apa penyebab utama mereka berhenti atau belum bersekolah. “Ada data tapi sumbernya dari sekolah dan tidak valid” ujar Yohanis Piterson, Kepala bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Polman. Pak Piter, demikian pria asal Maumere ini biasa disapa, telah lebih dari 10 tahun mengabdi di Dinas Pendidikan dan Olahraga. Melihat fakta ini, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Dinas Pendidikan kemudian menginisiasi untuk membuat suatu sistem informasi pendataan yang datanya bersumber langsung dari masyarakat. Agar dapat melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bersehati untuk membenahi data terkait bidang pendidikan di daerah

tersebut, dengan menggelar program pendataan bertajuk Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di tahun 2004.

Berbenah data menata rencana Program SIPBM dimulai dengan pendataan di enam desa di Kecamatan Tinambung dan lima desa di Kecamatan Tapango. Pendataan ini bertujuan untuk mengidentikasi kegiatan anak usia 0 sampai 18 tahun dan hasil pendataannya menjadi bahan dasar perencanaan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun. Sebuah tim kemudian dibentuk terdiri dari di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Tim tersebut terdiri dari elemen Dians Pendidikan, LSM, dan pers yang punya perhatian besar bagi dunia pendidikan. “Ketiga unsur ini berkolaborasi menjadi sebuah kekuatan besar untuk mengawal program SIPBM. Semua bersinergi karena kekuatan ini penting. Itu modal dan landasan kami,” jelas Nehru Sagena, Fasilitator SIPBM. Di tahun 2005, pendataan tuntas dilaksanakan pada 7 desa di kecamatan Tinambung dan Tapango. Dari temuan data SIPBM ini teridentikasi anak-anak usia Sekolah Dasar yang putus sekolah dilengkapi dengan penyebabnya, dan kondisi ekonomi orang tua. Kegiatan pendataan juga mengidentikasi pihak-pihak yang berpotensi memberikan dukungan agar anak-anak tersebut dapat kembali ke sekolah. Serangkaian pembahasan untuk menentukan rencana aksi berdasarkan temuan dari kegiatan pendataan pun dilakukan. Pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan pun kemudian diajak serta untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah. Sebanyak 11 anak putus sekolah yang teridentikasi di Desa Tapango akhirnya kembali bersekolah berkat dukungan Komite Sekolah. “Saya sangat gembira karena bisa sekolah lagi”, ungkap Hendra Sebuah rencana aksi desa dibuat untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke sekolah dengan melibatkan komite sekolah. 11 anak putus sekolah ini kemudian diserahkan oleh pihak Komite Sekolah kepada pihak Sekolah dalam sebuah seremoni pada 28 Desember 2004. “Saya prihatin, banyak anak di desa kami yang tidak sekolah. Saya dekati orang tuanya dan bicara dari hati ke hati. Soal seragam, buku, alat tulis jangan dipikirkan, kami akan usahakan. Akhirnya orang tua setuju anaknya kembali ke sekolah. Senang sekali rasanya”, ungkap Muhdar, seorang anggota Komite sekolah di SDN 030 Tapango. Rasa haru dan gembira terutama dialami oleh Hendra, satu dari sebelas anak itu yang kini telah duduk di kelas 2 SMA. “Kalau saya tidak kembali bersekolah saat itu, mungkin sampai sekarang saya masih tidak bersekolah”, tutur Hendra. Abdul Salam, Kepala Desa Tapango, tak kalah bersyukur. “Tanpa data SIPBM, kami tak tahu persis berapa anak putus sekolah yang ada di desa kami”, ungkapnya penuh rasa haru. Kisah yang sama dialami M.Ali, anak putus sekolah dari Desa Bussu. Karena orangtuanya tidak punya biaya, terpaksa Ali harus putus sekolah. Adalah Basir Amin, Ketua Badan Amil Zakat Desa Bussu sekaligus fasilitator SIPBM. Karena prihatin dengan anak putus sekolah di desanya, muncul ide untuk memberi beasiswa melalui lembaga amil zakat. “Saya mengajak orang tua santri khususnya petani coklat untuk mengeluarkan zakat 2.5% dari 1 juta rupiah. Uang sebesar 25 ribu rupiah ini lalu dikumpulkan dan setiap Jumat saldonya diumumkan di mesjid,” kisah Pak Basir yang juga guru mengaji di desa Bussu. “Syukur alhamdulilah, berkat beasiswa dari lembaga amil zakat, beberapa anak saat ini sudah bisa bersekolah mulai dari pesantren, Madrasah Aliyah Negeri sampai kuliah,” imbuhnya bangga. “Saya bertekad akan membalas kebaikan masyarakat desa Bussu dengan cara belajar keras agar bisa sukses dan kembali untuk membangun desa ini” kata Ali yang saat ini kuliah di Universitas Negeri Makassar.

Memutakhirkan data untuk perluasan manfaat S e t e l a h s e t a h u n m e l a k s a n a k a n b e r b a g a i a k s i menindaklanjuti hasil pendataan SIPBM, di tahun 2006 Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar menyempurnakan instrumen pendataan ini. Karena telah berkomitmen untuk

“Kami berpikir, bagaimana kita

bisa membangun suatu daerah

tanpa ada data akurat”

- Ali Baal, Bupati Polewali Mandar.

P

melakukan pendataan setiap tahun, di tahun 2007, proses pendataan kembali dilaksanakan pada 15 Kecamatan di K a b u p a te n Po l e w a l i M a n d a r d e n g a n m e l i p u t i 1 3 2 Desa/Kelurahan. Melihat program SIPBM membawa hasil dan dampak nyata, data SIPBM kemudian dijadikan data dasar untuk Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Polewali Mandar untuk ahun 2008 hingga 2013. Namun tak hanya berhenti sampai disitu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi persoalan pendidikan dasar di Kabupaten Polewali Mandar. Setelah pendataan SIPBM periode 2004-2007, ternyata masih tinggi angka putus sekolah, mencapai 80 persen. Oleh karena itu, Pemkab Polman merancang lanjutan program SIPBM yang disebut Program Study Anak Diluar Sekolah Fokus Transisi (Lulus SD/Mi sederajat Tetapi Tidak Lanjut Ke SMP/MTs sederajat) atau dikenal dengan nama Program Transisi pada tahun 2011 dengan Pilot Project pada 10 Desa di Kecamatan Binuang dan 12 Desa di Kecamatan Mapilli. Program Transisi diawali dengan pemutakhiran data SIPBM 2007. Setiap desa melakukan kegiatan Diskusi Kelompok Terbatas, tujuannya bukan hanya mendata ulang tapi juga melakukan konsultasi dan advokasi agar anak putus sekolah bisa dikembalikan. Tim pendata turun langsung ke rumah-rumah untuk melakukan advokasi. Posko pengaduan anak putus sekolah dibentuk hingga tingkat dusun. Hasilnya, ditemukan 438 anak yang tidak bersekolah di Kecamatan Tinambung karena tidak adanya sarana pendidikan bagi anak usia dini (PAUD) selain karena masalah biaya. Temuan ini menyadarkan masyarakat yang dalam Rencana Aksi Desa mengusulkan pembangunan fasilitas PAUD/TK dan program beasiswa. Beruntung, kecamatan ini termasuk dalam lokasi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (sebelumnya dikenal dengan Program Pengembangan Kecamatan - PPK). “Saya bersyukur, ada SIPBM dan PNPM yang menindaklanjuti hasil pendataan dengan membangun sarana sekolah dan pemberian beasiswa,” ujar Ramli, Fasilitator PNPM kecamatan Tinambung. “Dulu kami belajar di bawah kolong rumah. Untung ada PPK yang mau membiayai pembangunan sekolah. Sekarang saya sangat bahagia dan perasaan plong,” kenang Ibu Masni, pengelola Kelompok Bermain Melati Aisyiah di Desa Batulaya. “Sekarang, 7 Desa dan 1 Kelurahan di kecamatan Tinambung, telah memiliki sarana Taman Kanak-Kanak, PAUD, Posyandu dan Poliklinik berkat data SIPBM,” ungkap Haidir, Lurah Tinambung. Ia pun berharap pemutahiran data SIPBM dapat terus dilakukan minimal sekali dalam lima tahun agar data tetap valid. Berkat dukungan dana APBD dan bantuan UNICEF, pemutakhiran data SIPBM anak putus sekolah dapat dilaksanakan. Hasilnya di Kecamatan Binuang, 271 anak dari keluarga miskin dari 530 teridentikasi, dapat dikembalikan ke sekolah. Ernia adalah salah satu dari 271 anak penerima beasiswa. Ernia adalah seorang anak berusia 13 tahun di Batetangnga yang putus sekolah demi mengurus empat orang adiknya seorang diri. Ayahnya meninggal ketika Ia berumur 10 tahun dan ibunya pergi meninggalkan mereka begitu saja. Keberadaan Ernia dan saudara-saudaranya diketahui karena ada laporan tetangganya yang juga selama ini membantu hidup sehari-hari mereka. Setelah berkoordinasi dengan kepala dusun dan Kepala Sekolah MTs DDI Kanang, tim program transisi mencari jalan untuk mengembalikan Ernia dan adik-adiknya ke bangku sekolah. “Tahun ajaran 2010/2011, sekolah kami menerima hasil pendataan SIPBM. Ada 26 anak di desa Batetangnga yang putus sekolah di kelas 7 dan kelas 8. Salah satunya Ernia, di kelas 7,” ungkap M.Saleh, Kepsek Madrasah Tsanawiyah DDI Kanang. Menurut Pak Piter, intervensi Pemkab Polewali Mandar dengan dukungan UNICEF melalui program Transisi hingga April 2012 membuat tak kurang dari enam ribu anak di kabupaten ini bisa kembali bersekolah hingga ke jenjang SMP.

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

TATA PEMERINTAHAN

FOTO

AK

RA

M Z

AK

AR

IA

23 24

Dimulai dari Data ke Tata Laksana

Pemerintahanyang Tepat Sasaran

rogram Wajib Bejalar 9 Tahun yang digulirkan pada tahun 2004 tidak serta merta berhasil mengembalikan anak-anak usia sekolah ke bangku sekolah. Saat akan diterapkan di Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Pendidikan setempat masih belum punya data akurat tentang jumlah anak yang berhenti sekolah, jumlah anak usia

sekolah yang belum duduk di bangku sekolah, dan apa penyebab utama mereka berhenti atau belum bersekolah. “Ada data tapi sumbernya dari sekolah dan tidak valid” ujar Yohanis Piterson, Kepala bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Polman. Pak Piter, demikian pria asal Maumere ini biasa disapa, telah lebih dari 10 tahun mengabdi di Dinas Pendidikan dan Olahraga. Melihat fakta ini, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Dinas Pendidikan kemudian menginisiasi untuk membuat suatu sistem informasi pendataan yang datanya bersumber langsung dari masyarakat. Agar dapat melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bersehati untuk membenahi data terkait bidang pendidikan di daerah

tersebut, dengan menggelar program pendataan bertajuk Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di tahun 2004.

Berbenah data menata rencana Program SIPBM dimulai dengan pendataan di enam desa di Kecamatan Tinambung dan lima desa di Kecamatan Tapango. Pendataan ini bertujuan untuk mengidentikasi kegiatan anak usia 0 sampai 18 tahun dan hasil pendataannya menjadi bahan dasar perencanaan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun. Sebuah tim kemudian dibentuk terdiri dari di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Tim tersebut terdiri dari elemen Dians Pendidikan, LSM, dan pers yang punya perhatian besar bagi dunia pendidikan. “Ketiga unsur ini berkolaborasi menjadi sebuah kekuatan besar untuk mengawal program SIPBM. Semua bersinergi karena kekuatan ini penting. Itu modal dan landasan kami,” jelas Nehru Sagena, Fasilitator SIPBM. Di tahun 2005, pendataan tuntas dilaksanakan pada 7 desa di kecamatan Tinambung dan Tapango. Dari temuan data SIPBM ini teridentikasi anak-anak usia Sekolah Dasar yang putus sekolah dilengkapi dengan penyebabnya, dan kondisi ekonomi orang tua. Kegiatan pendataan juga mengidentikasi pihak-pihak yang berpotensi memberikan dukungan agar anak-anak tersebut dapat kembali ke sekolah. Serangkaian pembahasan untuk menentukan rencana aksi berdasarkan temuan dari kegiatan pendataan pun dilakukan. Pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan pun kemudian diajak serta untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah. Sebanyak 11 anak putus sekolah yang teridentikasi di Desa Tapango akhirnya kembali bersekolah berkat dukungan Komite Sekolah. “Saya sangat gembira karena bisa sekolah lagi”, ungkap Hendra Sebuah rencana aksi desa dibuat untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke sekolah dengan melibatkan komite sekolah. 11 anak putus sekolah ini kemudian diserahkan oleh pihak Komite Sekolah kepada pihak Sekolah dalam sebuah seremoni pada 28 Desember 2004. “Saya prihatin, banyak anak di desa kami yang tidak sekolah. Saya dekati orang tuanya dan bicara dari hati ke hati. Soal seragam, buku, alat tulis jangan dipikirkan, kami akan usahakan. Akhirnya orang tua setuju anaknya kembali ke sekolah. Senang sekali rasanya”, ungkap Muhdar, seorang anggota Komite sekolah di SDN 030 Tapango. Rasa haru dan gembira terutama dialami oleh Hendra, satu dari sebelas anak itu yang kini telah duduk di kelas 2 SMA. “Kalau saya tidak kembali bersekolah saat itu, mungkin sampai sekarang saya masih tidak bersekolah”, tutur Hendra. Abdul Salam, Kepala Desa Tapango, tak kalah bersyukur. “Tanpa data SIPBM, kami tak tahu persis berapa anak putus sekolah yang ada di desa kami”, ungkapnya penuh rasa haru. Kisah yang sama dialami M.Ali, anak putus sekolah dari Desa Bussu. Karena orangtuanya tidak punya biaya, terpaksa Ali harus putus sekolah. Adalah Basir Amin, Ketua Badan Amil Zakat Desa Bussu sekaligus fasilitator SIPBM. Karena prihatin dengan anak putus sekolah di desanya, muncul ide untuk memberi beasiswa melalui lembaga amil zakat. “Saya mengajak orang tua santri khususnya petani coklat untuk mengeluarkan zakat 2.5% dari 1 juta rupiah. Uang sebesar 25 ribu rupiah ini lalu dikumpulkan dan setiap Jumat saldonya diumumkan di mesjid,” kisah Pak Basir yang juga guru mengaji di desa Bussu. “Syukur alhamdulilah, berkat beasiswa dari lembaga amil zakat, beberapa anak saat ini sudah bisa bersekolah mulai dari pesantren, Madrasah Aliyah Negeri sampai kuliah,” imbuhnya bangga. “Saya bertekad akan membalas kebaikan masyarakat desa Bussu dengan cara belajar keras agar bisa sukses dan kembali untuk membangun desa ini” kata Ali yang saat ini kuliah di Universitas Negeri Makassar.

Memutakhirkan data untuk perluasan manfaat S e t e l a h s e t a h u n m e l a k s a n a k a n b e r b a g a i a k s i menindaklanjuti hasil pendataan SIPBM, di tahun 2006 Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar menyempurnakan instrumen pendataan ini. Karena telah berkomitmen untuk

“Kami berpikir, bagaimana kita

bisa membangun suatu daerah

tanpa ada data akurat”

- Ali Baal, Bupati Polewali Mandar.

P

melakukan pendataan setiap tahun, di tahun 2007, proses pendataan kembali dilaksanakan pada 15 Kecamatan di K a b u p a te n Po l e w a l i M a n d a r d e n g a n m e l i p u t i 1 3 2 Desa/Kelurahan. Melihat program SIPBM membawa hasil dan dampak nyata, data SIPBM kemudian dijadikan data dasar untuk Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Polewali Mandar untuk ahun 2008 hingga 2013. Namun tak hanya berhenti sampai disitu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi persoalan pendidikan dasar di Kabupaten Polewali Mandar. Setelah pendataan SIPBM periode 2004-2007, ternyata masih tinggi angka putus sekolah, mencapai 80 persen. Oleh karena itu, Pemkab Polman merancang lanjutan program SIPBM yang disebut Program Study Anak Diluar Sekolah Fokus Transisi (Lulus SD/Mi sederajat Tetapi Tidak Lanjut Ke SMP/MTs sederajat) atau dikenal dengan nama Program Transisi pada tahun 2011 dengan Pilot Project pada 10 Desa di Kecamatan Binuang dan 12 Desa di Kecamatan Mapilli. Program Transisi diawali dengan pemutakhiran data SIPBM 2007. Setiap desa melakukan kegiatan Diskusi Kelompok Terbatas, tujuannya bukan hanya mendata ulang tapi juga melakukan konsultasi dan advokasi agar anak putus sekolah bisa dikembalikan. Tim pendata turun langsung ke rumah-rumah untuk melakukan advokasi. Posko pengaduan anak putus sekolah dibentuk hingga tingkat dusun. Hasilnya, ditemukan 438 anak yang tidak bersekolah di Kecamatan Tinambung karena tidak adanya sarana pendidikan bagi anak usia dini (PAUD) selain karena masalah biaya. Temuan ini menyadarkan masyarakat yang dalam Rencana Aksi Desa mengusulkan pembangunan fasilitas PAUD/TK dan program beasiswa. Beruntung, kecamatan ini termasuk dalam lokasi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (sebelumnya dikenal dengan Program Pengembangan Kecamatan - PPK). “Saya bersyukur, ada SIPBM dan PNPM yang menindaklanjuti hasil pendataan dengan membangun sarana sekolah dan pemberian beasiswa,” ujar Ramli, Fasilitator PNPM kecamatan Tinambung. “Dulu kami belajar di bawah kolong rumah. Untung ada PPK yang mau membiayai pembangunan sekolah. Sekarang saya sangat bahagia dan perasaan plong,” kenang Ibu Masni, pengelola Kelompok Bermain Melati Aisyiah di Desa Batulaya. “Sekarang, 7 Desa dan 1 Kelurahan di kecamatan Tinambung, telah memiliki sarana Taman Kanak-Kanak, PAUD, Posyandu dan Poliklinik berkat data SIPBM,” ungkap Haidir, Lurah Tinambung. Ia pun berharap pemutahiran data SIPBM dapat terus dilakukan minimal sekali dalam lima tahun agar data tetap valid. Berkat dukungan dana APBD dan bantuan UNICEF, pemutakhiran data SIPBM anak putus sekolah dapat dilaksanakan. Hasilnya di Kecamatan Binuang, 271 anak dari keluarga miskin dari 530 teridentikasi, dapat dikembalikan ke sekolah. Ernia adalah salah satu dari 271 anak penerima beasiswa. Ernia adalah seorang anak berusia 13 tahun di Batetangnga yang putus sekolah demi mengurus empat orang adiknya seorang diri. Ayahnya meninggal ketika Ia berumur 10 tahun dan ibunya pergi meninggalkan mereka begitu saja. Keberadaan Ernia dan saudara-saudaranya diketahui karena ada laporan tetangganya yang juga selama ini membantu hidup sehari-hari mereka. Setelah berkoordinasi dengan kepala dusun dan Kepala Sekolah MTs DDI Kanang, tim program transisi mencari jalan untuk mengembalikan Ernia dan adik-adiknya ke bangku sekolah. “Tahun ajaran 2010/2011, sekolah kami menerima hasil pendataan SIPBM. Ada 26 anak di desa Batetangnga yang putus sekolah di kelas 7 dan kelas 8. Salah satunya Ernia, di kelas 7,” ungkap M.Saleh, Kepsek Madrasah Tsanawiyah DDI Kanang. Menurut Pak Piter, intervensi Pemkab Polewali Mandar dengan dukungan UNICEF melalui program Transisi hingga April 2012 membuat tak kurang dari enam ribu anak di kabupaten ini bisa kembali bersekolah hingga ke jenjang SMP.

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

TATA PEMERINTAHAN

FOTO

AK

RA

M Z

AK

AR

IA

25 26

Kunci sukses Keberhasilan Kabupaten Polewali Mandar membangun sistem informasi berbasi masyarakat tak lepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten yang mengalokasikan anggaran khusus untuk membenahi data dan kegiatan tindak lanjutnya. Dukungan pun datang dari berbagai pihak seperti UNICEF dan PNPM, baik dalam hal teknis maupun kucuran dana. Ini bisa dilihat dari tahun 2004 sampai 2007, dana alokasi APBD Polman sebesar Rp.404 juta dan alokasi dana UNICEF sebesar Rp.750 juta. Sementara untuk menindaklanjuti hasil SIPBM, pemerintah daerah lewat alokasi APBD memberikan dukungan beasiswa bagi anak putus sekolah dan tamat tidak lanjut pada tahun 2007 sebesar Rp.250.000 /anak/tahun kepada 438 siswa. Tahun 2008, beasiswa anak putus sekolah sebesar Rp.360.000/siswa untuk 850 siswa dan b e a s i s w a M i s k i n B e r p r e s t a s i s e b a n y a k Rp.360.000/tahun untuk 250 Siswa. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga bekerjasama dengan UNICEF dan PNPM Generasi Sehat Cerdas yang ber fokus pada penuntasan wajib belajar. Untuk tuntas belajar di pendidikan dasar bagi sekitar enam ribu anak ini, biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp.1 miliar. “Tidak ada alasan apapun yang bisa membuat anak putus sekolah, semua anak di Polman harus bersekolah,” tegas Ali Baal.

Keinginan ini diwujudkan dalam Peraturan Bupati Polman No.14 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar 12 tahun dan Instruksi Bupati Nomor. 421/5183/ DISDIKPORA tentang Pemutakhiran data SIPBM. Kedua aturan ini mewajib setiap desa membiayai minimal 2 anak putus sekolah, membuka posko pengaduan putus sekolah, memutakhir-kan data SIPBM setiap tahunnya dan melakukan pendataan ulang setiap 5 tahun untuk memastikan tidak ada lagi anak SD yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP. Peraturan ini juga tidak mensyaratkan siswa untuk memakai seragam sekolah. ”Tidak punya seragam tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bersekolah,” imbuh Ali Baal. S I P B M b u k a n s e m a t a - m a t a b a g a i m a n a menghasilkan dan memanfaatkan data. Namun lebih penting adalah pendataan berbasis aksi. Pendataan yang dikemas dalam bingkai advokasi, bagaimana membangun kesadaran bersama bahwa masalah pendidikan, masalah putus sekolah, masalah buta huruf bukan semata tanggung jawab pemerintah, namun semua elemen masyarakat karena pendidikan dasar adalah hak asasi bagi generasi muda dan investasi bangsa untuk mencapai tujuannya.

FOTO

CLI

FF M

AR

LESS

Y

strategis masing-masing pulau besar. Dari 6 koridor di Indonesia, 3 koridor berada di Kawasan Timur Indonesia yaitu Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasi l Per tanian, Perkebunan, Per ik anan, M igas dan Pertambangan Nasional”, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”, Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku dengan tema pembangunan sebagai ”Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”. Ini menunjukkan bahwa kekuatan KTI luar biasa. Sesuai dengan tujuan pembangunan wilayah yaitu mendorong pertumbuhan daerah yang optimal sesuai dengan

potensi dan daya dukung lingkungannya dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup di seluruh wilayah, maka percepatan pembangunan KTI perlu terus didorong untuk penguatan daya saing daerah dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru bagi Indonesia. Apalagi KTI merupakan salah satu pilar utama roda perekonomian nasional karena menghasilkan beberapa komoditas strategis. Apabila potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi serta jaringan transportasi yang ada di KTI diperkuat dan dikelola dengan optimal maka diyakini KTI dapat tumbuh dan berkembang sebagai salah satu pusat ekonomi nasional . Mari membangun KTI untuk Indonesia.

KTIUN TUK INDONESIAPERSPEKTIF NASIONAL

P eraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka M e n e n g a h N a s i o n a l 2 0 1 0 - 2 0 1 4

merumuskan strategi pengembangan. Sejalan dengan hal ini, pembangunan koridor ekonomi di Indonesia seperti yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di s e l u r u h I n d o n e s i a . P e n e t a p a n k o r i d o r memperhitungkan berbagai potensi dan peran

“Tanpa data SIPBM, kami tak tahu persis berapa anak putus sekolah yang ada di desa kami”

“Kalau saya tidak kembali bersekolah saat itu, mungkin sampai sekarang saya masih tidak bersekolah”

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

25 26

Kunci sukses Keberhasilan Kabupaten Polewali Mandar membangun sistem informasi berbasi masyarakat tak lepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten yang mengalokasikan anggaran khusus untuk membenahi data dan kegiatan tindak lanjutnya. Dukungan pun datang dari berbagai pihak seperti UNICEF dan PNPM, baik dalam hal teknis maupun kucuran dana. Ini bisa dilihat dari tahun 2004 sampai 2007, dana alokasi APBD Polman sebesar Rp.404 juta dan alokasi dana UNICEF sebesar Rp.750 juta. Sementara untuk menindaklanjuti hasil SIPBM, pemerintah daerah lewat alokasi APBD memberikan dukungan beasiswa bagi anak putus sekolah dan tamat tidak lanjut pada tahun 2007 sebesar Rp.250.000 /anak/tahun kepada 438 siswa. Tahun 2008, beasiswa anak putus sekolah sebesar Rp.360.000/siswa untuk 850 siswa dan b e a s i s w a M i s k i n B e r p r e s t a s i s e b a n y a k Rp.360.000/tahun untuk 250 Siswa. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga bekerjasama dengan UNICEF dan PNPM Generasi Sehat Cerdas yang ber fokus pada penuntasan wajib belajar. Untuk tuntas belajar di pendidikan dasar bagi sekitar enam ribu anak ini, biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp.1 miliar. “Tidak ada alasan apapun yang bisa membuat anak putus sekolah, semua anak di Polman harus bersekolah,” tegas Ali Baal.

Keinginan ini diwujudkan dalam Peraturan Bupati Polman No.14 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar 12 tahun dan Instruksi Bupati Nomor. 421/5183/ DISDIKPORA tentang Pemutakhiran data SIPBM. Kedua aturan ini mewajib setiap desa membiayai minimal 2 anak putus sekolah, membuka posko pengaduan putus sekolah, memutakhir-kan data SIPBM setiap tahunnya dan melakukan pendataan ulang setiap 5 tahun untuk memastikan tidak ada lagi anak SD yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP. Peraturan ini juga tidak mensyaratkan siswa untuk memakai seragam sekolah. ”Tidak punya seragam tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bersekolah,” imbuh Ali Baal. S I P B M b u k a n s e m a t a - m a t a b a g a i m a n a menghasilkan dan memanfaatkan data. Namun lebih penting adalah pendataan berbasis aksi. Pendataan yang dikemas dalam bingkai advokasi, bagaimana membangun kesadaran bersama bahwa masalah pendidikan, masalah putus sekolah, masalah buta huruf bukan semata tanggung jawab pemerintah, namun semua elemen masyarakat karena pendidikan dasar adalah hak asasi bagi generasi muda dan investasi bangsa untuk mencapai tujuannya.

FOTO

CLI

FF M

AR

LESS

Y

strategis masing-masing pulau besar. Dari 6 koridor di Indonesia, 3 koridor berada di Kawasan Timur Indonesia yaitu Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasi l Per tanian, Perkebunan, Per ik anan, M igas dan Pertambangan Nasional”, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”, Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku dengan tema pembangunan sebagai ”Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”. Ini menunjukkan bahwa kekuatan KTI luar biasa. Sesuai dengan tujuan pembangunan wilayah yaitu mendorong pertumbuhan daerah yang optimal sesuai dengan

potensi dan daya dukung lingkungannya dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup di seluruh wilayah, maka percepatan pembangunan KTI perlu terus didorong untuk penguatan daya saing daerah dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru bagi Indonesia. Apalagi KTI merupakan salah satu pilar utama roda perekonomian nasional karena menghasilkan beberapa komoditas strategis. Apabila potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi serta jaringan transportasi yang ada di KTI diperkuat dan dikelola dengan optimal maka diyakini KTI dapat tumbuh dan berkembang sebagai salah satu pusat ekonomi nasional . Mari membangun KTI untuk Indonesia.

KTIUN TUK INDONESIAPERSPEKTIF NASIONAL

P eraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka M e n e n g a h N a s i o n a l 2 0 1 0 - 2 0 1 4

merumuskan strategi pengembangan. Sejalan dengan hal ini, pembangunan koridor ekonomi di Indonesia seperti yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di s e l u r u h I n d o n e s i a . P e n e t a p a n k o r i d o r memperhitungkan berbagai potensi dan peran

“Tanpa data SIPBM, kami tak tahu persis berapa anak putus sekolah yang ada di desa kami”

“Kalau saya tidak kembali bersekolah saat itu, mungkin sampai sekarang saya masih tidak bersekolah”

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

ACCESS PHASE II THE AUSTRALIAN COMMUNITY DEVELOPMENT AND CIVIL SOCIETY STRENGTHENING SCHEME

27 28

alai Konservasi Sumberdaya Alam dan masyarakat BSulawesi Tenggara (BKSDA Sultra) mengusulkan hutan di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe dan Konawe Utara

menjadi daerah penting bagi keragaman hayati (key biodiversity area-KBA). Hal itu terungkap dalam lokakarya para pemangku kepentingan Penyusunan Profil Ekosistem Wallacea yang diselenggarakan di Kantor Yayasan Bakti, Makassar, pada 24-25 September 2013. Lokakarya tersebut diadakan oleh Burung Indonesia, Wildlife Conservation Society, BirdLife International, The Samdhana Institute, dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB dan didukung Dana Kemitraan Ekosistem Kritis (CEPF). Menurut Adhi Andriyamsyah dari BKSDA Sultra, kawasan hutan Routa seluas kurang lebih 700.000 ha di perbatasan Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara itu menjadi habitat bagi sejumlah jenis terancam punah. Jenis-jenis tersebut yaitu anoa dataran tinggi (Bubalus quarlesi), anoa dataran rendah (Bubalus depressicornis), kayu kalappia (Kalappia celebica), kayu bayam (Intsia bijuga), hada (Macaca ochreata), dan kayu hitam (Diospyros celebica). Selain itu, hutan di Routa juga menjadi habitat bagi hewan-hewan khas (endemik) Sulawesi seperti elang sulawesi (Nisaetus lanceolatus). Routa juga memiliki keunikan lain karena merupakan salah satu situs arkeologi asal usul Suku Tolaki. Namun, daerah penting ini terancam keberadaannya karena mulai tergusur investasi perkebunan sawit dan tambang. Land clearing yang terjadi dalam kurun 10 tahun terakhir merusak vegetasi dan habitat hewan-hewan terancam punah sekaligus mengancam ketersediaan sumber air bersih bagi warga. Dengan diusulkan sebagai KBA, masyarakat berharap kawasan ini bisa mendapat perhatian dari CEPF atau dari pemerintah dan pemerhati lingkungan. Namun, status sebagai KBA tidak mengubah suatu lokasi menjadi kawasan konservasi. “Identifikasi KBA merupakan salah satu bentuk strategi CEPF u ntuk menentuk an pr ior i tas dukungan ser ta menggerakkan para pelaku konservasi di tingkat lokal, regional, maupun global guna menciptakan visi konservasi yang sama,” tutur Ria Saryanthi, Koordinator Tim Biodiversity Penyusunan Profil Ekosistem Wallacea. Strategi tersebut disusun agar bantuan CEPF nantinya dapat memberi dampak yang paling efektif. Selama lokakarya, tim penyusun profil ekosistem mencari masukan dari berbagai pihak terkait KBA yang telah diidentifikasi di Wallacea. Tim biodiversity Penyusunan Profil Ekosistem Wallacea saat ini telah berhasil mengidentifikasi 293 calon KBA dengan luas total 13,89-juta hektar. Karena itu dalam lokakarya ini tak hanya perwakilan pemerintah seper ti BKSDA dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diundang untuk memberi masukan. Masyarakat adat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pihak swasta, dan akademisi pun turut hadir. Sebelumnya, lokakarya serupa juga digelar di Kupang dan Sumba (NTT), Manado (Sulut), Ternate (Malut), Lombok (NTB), Ambon (Maluku) serta Dili (Timor-Leste). Untuk Makassar, lokakarya ditujukan untuk menampung masukan dari berbagai pihak di wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain Routa, ada sejumlah daerah lain yang diusulkan masyarakat selama lokakarya di Makassar untuk menjadi KBA. Daerah tersebut antara lain Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara dan Tanakeke di Sulawesi Selatan.

ILLUST

RASI C

HA

NN

O D

JUN

AED

eran Aliansi LPM semakin membuktikan keberadaannya dalam Pmembantu warga mendapatkan layanan publik secara baik, diawali dengan undangan LPM Sipitangarri Desa Bonto Ujung Kecamatan

Taroang kepada Aliansi LPM untuk hadir pada acara rapat bulanannya, dimana dalam rapat tersebut terungkap bahwa sudah 65 tahun Indonesia merdeka tapi di tiga dusun di Desa Bonto Ujung belum pernah menikmati penerangan listrik PLN. Maka saat itu juga dibicarakan langkah-langkah strategis untuk mengadvokasi kebutuhan warga tersebut ke pihak PLN. Langkah pertama adalah memberitakan di Koran tentang 3 Dusun tersebut yang belum tersentuh jaringan listrik PLN di Koran Harian dimana wartawannya merupakan salah satu pengurus Aliansi LPM. Setelah itu beberapa hari kemudian LPM desa bersama Aliansi LPM menghadap ke Kepala Cabang PLN Bulukumba. Gayung bersambut karena mereka ternyata telah mendapat instruksi dari PLN Wilayah Sulsel di Makassar untuk merespon pemberitaan di Koran Harian, yang akhirnya disepakati untuk melakukan pertemuan dengan warga 3 dusun di Desa Bonto Ujung. Selanjutnya difasilitasi oleh LPM Desa, maka dilangsungkan pertemuan antara perwakilan warga, PLN dan Kepala Desa Bonto Ujung di rumah Ketua LPM Sipitangarri yang kebetulan juga adalah Kepala Dusun. Pada pertemuan itu terungkap bahwa upaya untuk memasukkan jaringan listrik PLN di 3 dusun tersebut telah lama diperjuangkan oleh Kepala Desa ke pihak PLN namun terkendala banyaknya warga yang tidak setuju karena warga harus merelakan pohon-pohon kapuk pada areal yang akan dilewati tiang dan kabel jaringan listrik, yang akhirnya warga saat itu bersedia mengorbankan pohon-pohon kapuknya demi masuknya

Mengawal Pelayanan Publik

di Kabupaten Jeneponto BAGIAN 2

Subsequently, LPM Alliance continued to prove itself by assisting citizens to obtain quality public service delivery. This started with an invitation from Sipitangarri LPM in Bonto Ujung village, Taroang sub-district to the LPM Alliance to attend their monthly meeting, where it was revealed that although Indonesia has been independent for 65 years; three hamlets in Bonto Ujung village do not have access to electricity from the State Electricity Company (PLN). They also discussed strategic steps required in advocating the need of these communities for electricity to PLN. The first step was to publish an article in the daily newspaper written by a journalist who is a LPM Alliance member on how PLN had not supplied these three hamlets with electricity. A few days later, the village LPM together with the LPM Alliance met with the Head of the Bulukumba PLN branch. They were well received as it turned out that they actually had been instructed by South Sulawesi Regional PLN in Makassar to respond to the article in the newspaper so eventually they agreed to a meeting in Bonto Ujung village with the communities from the three hamlets. Thus, a meeting facilitated by the village LPM was held with community representatives, PLN and the Head of Bonto Ujung village in the house of the Sipitangarri LPM Chairperson who incidentally is also the Head of the hamlet. It turned out that the Head of the village had long campaigned to PLN for them to install a network to supply electricity to these three hamlets but his efforts had been

Overseeing Public Service Delivery in Jeneponto

hindered by the many citizens who did not agree to cutting down the cotton wood trees to install the necessary power poles and cables. Finally, at that meeting, citizens agreed to sacrifice the cottonwood trees so that electricity could be installed to their homes. After several meetings, the power poles are now firmly installed in the three hamlets in place of the felled cottonwood trees. Although there are only power poles in place, the communities are very grateful as the poles are a sign for them that electricity will come to their village. According to the explanation from PLN, they are still waiting on the winning tender contractor to install the network cables as it is still in process at PLN. These cases above that have been handled by LPM Alliance demonstrate that cases can be settled by first using persuasive methods before going through formal legal processes. Actually, many complaints cases have been settled through persuasive means by the LMP Alliance such as the alleged misuse of school funds where the school principal realized his/her mistake and returned the misappropriated funds that were reported. There was also a case where a village head reported the alleged misappropriation of the Farmers Group Alliance (Gapoktan) funds. However, once the group c a m e t o g e t h e r i t t u r n e d o u t t o b e a p r o b l e m o f miscommunication and a lack of transparency in Gapoktan’s budget management which had led to the village head being unaware of what was going on. There have also been many other problems resolved through musyawarah (a consultative decision making process). In addition to complaints advocacy, the LPM Alliance is also active in encouraging the establishment of a Public Service Commission (KPP), which is the mandate of Local Regulation Number 2 of 2007 on Public Services. They have had several hearings at DPRD together with village LPM and Pattiro Jeka. As a result, executive and legislative branches of government have agreed to put the budget for KPP member recruitment into the 2011 local budget (APBD) amendments. The successes of the LPM Alliance have also been appreciated at the national level with the Jeneponto LPM Alliance management being invited to the Citizens Information Centre National Jamboree from 30 June-2 July 2011 at Serang Banten. Mr. Masykur (the Jeneponto LPM Alliance Chairperson) was one of the speakers at the jamboree and received a great response from the jamboree participants. Looking at these success stories, it’s hard to believe the courage of the LPM Alliance that has advocated cases of corruption in their district which of course involved district officials even though the LPM Alliance Chairperson and Secretary are active civil servants themselves. Mr. Masykur (Chairperson) is the Head of the Public Service Section at the Rumbia Sub-district Office in Jeneponto while M. Basri (Secretary) is a teaching staff member at 2 Kelera State Junior High School in Jeneponto. Mr. Masykur was even able to persuade the sub-district head to request all villages within the Rumbia sub-district region to form a LPM. The LPM Alliance has recently facilitated the establishment of 6 village LPMs within this sub-district, which means there was a total of 31 village LPM members in the LMP Alliance. On 16 August 2011, 28 village LPM’s were simultaneously inaugurated (3 of them were previously inaugurated in their respective villages) at the Rumbia Sub-district Hall. Approximately 200 village LPM staff attended the inauguration, which was led by the Jenoponto Secretary (H. Ishak Iskandar) and witnessed by 3 DPRD members and the Head of Rumbia sub-district. The success of Aliansi LPM Kabupaten Jeneponto illustrates the dynamic that has been built at the community level through the LPM Desa. It also demonstrates the increased willingness of communities to look beyond their own village and collaborate in a formal way to promote the interests of the citizens. While the LPM Desa tend to focus on more proactical issues, the Aliansi LPM is focused on more strategic issues that will have an impact across the whole district. The consolidation of this alliance bodes well for its sustainability beyond ACCESS Phase II’s involvement.

jaringan listrik ke rumah mereka dan setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya sekarang tiang-tiang listrik telah terpasang kokoh di 3 dusun tersebut seiring banyaknya pohon-pohon kapuk yang telah ditebang pada areal yang akan dilewati jaringan listrik tersebut. Walaupun masih tiang yang terpasang, warga sudah sangat bersyukur karena dengan adanya tiang-tiang listrik tersebut sudah menjadi penanda besar akan masuknya jaringan listrik ke dusun mereka karena sesuai penjelasan dari PLN bahwa pemasangan kabel jaringan masih menunggu kontraktor pemenang tender yang semantara dalam proses di PLN wilayah. Beberapa kasus diatas yang ditangani oleh Aliansi LPM mencerminkan bahwa penyelesaian kasus dilakukan dengan terlebih dahulu mengedepankan cara-cara persuasive sebelum diarahkan pada penanganan hukum formal. Banyak sebenarnya pengaduan kasus yang telah diselesaikan secara persuasif oleh Aliansi LPM diantaranya adalah kasus dugaan penyelewengan dana sekolah yang kemudian ditangani dan pihak kepala sekolah menyadari kesalahannya dan mengembalikan dana yang dilaporkan diselewengkan. Juga ada kasus dugaan penyelewengan dana Gapoktan yang diadukan oleh Kepala Desa yang kemudian setelah dipertemukan ternyata hanya karena mis komunikasi dan tidak transparannya pengelolaan anggaran gapoktan sehingga kepala desa tidak tahu menahu dan banyak lagi persoalan-persoalan yang telah diselesaikan melalui musyawarah. Selain advokasi pengaduan, Aliansi LPM juga aktif mendorong pembentukan Komisi Pelayanan Publik (KPP) yang merupakan amanah perda nomor 2 tahun 2007 tentang Pelayanan Publik dengan beberapa kali melakukan hearing ke DPRD bersama dengan LPM Desa/Kelurahan dan Pattiro Jeka. Hasilnya legislative dan eksekutif menyepakati memasukkan anggaran rekruitmen anggota KPP dalam APBD perubahan 2011. Keberhasilan-keberhasilan Aliansi LPM ini juga telah mendapat apresiasi ditingkat nasional dengan diundangnya Pengurus Aliansi LPM Kabupaten Jeneponto pada Jambore Nasional Pusat Informasi Warga pada tanggal 30 Juni – 02 Juli 2011 di Serang Banten, dimana Bapak Masykur (Ketua Aliansi LPM Kabupaten Jeneponto) menjadi salah satu nara sumber pada kegiatan tersebut dan mendapat banyak apresiasi dari peserta jambore. Dibalik cerita sukses diatas, mungkin kita kurang percaya atas keberanian pengurus Aliansi LPM ini sampai mengadvokasi persoalan korupsi di daerahnya yang tentunya akan melibatkan para pejabat kabupaten sementara Ketua dan Sekretaris Aliansi LPM adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang aktif. Pak Masykur (Ketua) adalah Kepala Seksi Pelayanan Umum di Kantor Kecamatan Rumbia Kabupaten Janeponto sedangkan M. Basri (Sekretaris) adalah Staf Pengajar di SMP Negeri 2 Kelara Kabupaten Jeneponto. Bahkan Pak Masykur mampu meyakinkan camatnya sehingga Camat Rumbia meminta seluruh (12) desa di wilayahnya dibentuk LPM, Namun baru-baru ini baru dapat difasilitasi pembetukan LPM oleh Aliansi KPM pada 6 desa di Kecamatan Rumbia sehingga anggota Aliansi LPM telah berjumlah 31 LPM Desa/Kelurahan dan pada tanggal 16 Agustus 2011 baru-baru ini telah dilantik serentak 28 LPM Desa/kelurahan (3 LPM sebelumnya telah dilantik di desa masing-masing) bertempat di Aula Kantor Camat Rumbia. Pelantikan dilakukan langsung oleh sekda Kabupaten Jeneponto (H. Ishak Iskandar) disaksikan oleh 3 orang anggota DPRD dan Camat Rumbia yang dihadiri sekitar 200 orang pengurus LPM Desa/Kelurahan. Sukses dari Aliansi LPM Kabupaten Jeneponto menggambarkan dinamika yang telah terbangun ditingkat masyarakat melalui LPM Desa. Sukses tersebut juga menunjukkan peningkatan kemauan masyarakat untuk melihat diluar desa mereka sendiri dan bekerjasama secara formal untuk mempromosikan kepentingan warga. Sementara LPM Desa cenderung untuk lebih terfokus pada isu-isu yang lebih strategis yang akan berdampak pada seluruh kabupaten. Konsolidasi dari aliansi ini menjadi tanda yang baik bagi keberlanjutannya setelah keterlibatan ACCESS Tahap II.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui informasi mengenai program ACCESS Tahap II, Anda dapat

menghubungi Widya P Setyanto (RYAN), Media & Communication Officer

ACCESSJl. Bet Ngandang I, No.1 xx, Sanur Bali, Indonesia Tel (+62) 361 288428 Fax (62) 361 287509 MP (+62) 811 380 8925 E: ryan@access-indo.or.id W: www.access-indo.or.id

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

ACCESS PHASE II THE AUSTRALIAN COMMUNITY DEVELOPMENT AND CIVIL SOCIETY STRENGTHENING SCHEME

27 28

alai Konservasi Sumberdaya Alam dan masyarakat BSulawesi Tenggara (BKSDA Sultra) mengusulkan hutan di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe dan Konawe Utara

menjadi daerah penting bagi keragaman hayati (key biodiversity area-KBA). Hal itu terungkap dalam lokakarya para pemangku kepentingan Penyusunan Profil Ekosistem Wallacea yang diselenggarakan di Kantor Yayasan Bakti, Makassar, pada 24-25 September 2013. Lokakarya tersebut diadakan oleh Burung Indonesia, Wildlife Conservation Society, BirdLife International, The Samdhana Institute, dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB dan didukung Dana Kemitraan Ekosistem Kritis (CEPF). Menurut Adhi Andriyamsyah dari BKSDA Sultra, kawasan hutan Routa seluas kurang lebih 700.000 ha di perbatasan Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara itu menjadi habitat bagi sejumlah jenis terancam punah. Jenis-jenis tersebut yaitu anoa dataran tinggi (Bubalus quarlesi), anoa dataran rendah (Bubalus depressicornis), kayu kalappia (Kalappia celebica), kayu bayam (Intsia bijuga), hada (Macaca ochreata), dan kayu hitam (Diospyros celebica). Selain itu, hutan di Routa juga menjadi habitat bagi hewan-hewan khas (endemik) Sulawesi seperti elang sulawesi (Nisaetus lanceolatus). Routa juga memiliki keunikan lain karena merupakan salah satu situs arkeologi asal usul Suku Tolaki. Namun, daerah penting ini terancam keberadaannya karena mulai tergusur investasi perkebunan sawit dan tambang. Land clearing yang terjadi dalam kurun 10 tahun terakhir merusak vegetasi dan habitat hewan-hewan terancam punah sekaligus mengancam ketersediaan sumber air bersih bagi warga. Dengan diusulkan sebagai KBA, masyarakat berharap kawasan ini bisa mendapat perhatian dari CEPF atau dari pemerintah dan pemerhati lingkungan. Namun, status sebagai KBA tidak mengubah suatu lokasi menjadi kawasan konservasi. “Identifikasi KBA merupakan salah satu bentuk strategi CEPF u ntuk menentuk an pr ior i tas dukungan ser ta menggerakkan para pelaku konservasi di tingkat lokal, regional, maupun global guna menciptakan visi konservasi yang sama,” tutur Ria Saryanthi, Koordinator Tim Biodiversity Penyusunan Profil Ekosistem Wallacea. Strategi tersebut disusun agar bantuan CEPF nantinya dapat memberi dampak yang paling efektif. Selama lokakarya, tim penyusun profil ekosistem mencari masukan dari berbagai pihak terkait KBA yang telah diidentifikasi di Wallacea. Tim biodiversity Penyusunan Profil Ekosistem Wallacea saat ini telah berhasil mengidentifikasi 293 calon KBA dengan luas total 13,89-juta hektar. Karena itu dalam lokakarya ini tak hanya perwakilan pemerintah seper ti BKSDA dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diundang untuk memberi masukan. Masyarakat adat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pihak swasta, dan akademisi pun turut hadir. Sebelumnya, lokakarya serupa juga digelar di Kupang dan Sumba (NTT), Manado (Sulut), Ternate (Malut), Lombok (NTB), Ambon (Maluku) serta Dili (Timor-Leste). Untuk Makassar, lokakarya ditujukan untuk menampung masukan dari berbagai pihak di wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain Routa, ada sejumlah daerah lain yang diusulkan masyarakat selama lokakarya di Makassar untuk menjadi KBA. Daerah tersebut antara lain Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara dan Tanakeke di Sulawesi Selatan.

ILLUST

RASI C

HA

NN

O D

JUN

AED

eran Aliansi LPM semakin membuktikan keberadaannya dalam Pmembantu warga mendapatkan layanan publik secara baik, diawali dengan undangan LPM Sipitangarri Desa Bonto Ujung Kecamatan

Taroang kepada Aliansi LPM untuk hadir pada acara rapat bulanannya, dimana dalam rapat tersebut terungkap bahwa sudah 65 tahun Indonesia merdeka tapi di tiga dusun di Desa Bonto Ujung belum pernah menikmati penerangan listrik PLN. Maka saat itu juga dibicarakan langkah-langkah strategis untuk mengadvokasi kebutuhan warga tersebut ke pihak PLN. Langkah pertama adalah memberitakan di Koran tentang 3 Dusun tersebut yang belum tersentuh jaringan listrik PLN di Koran Harian dimana wartawannya merupakan salah satu pengurus Aliansi LPM. Setelah itu beberapa hari kemudian LPM desa bersama Aliansi LPM menghadap ke Kepala Cabang PLN Bulukumba. Gayung bersambut karena mereka ternyata telah mendapat instruksi dari PLN Wilayah Sulsel di Makassar untuk merespon pemberitaan di Koran Harian, yang akhirnya disepakati untuk melakukan pertemuan dengan warga 3 dusun di Desa Bonto Ujung. Selanjutnya difasilitasi oleh LPM Desa, maka dilangsungkan pertemuan antara perwakilan warga, PLN dan Kepala Desa Bonto Ujung di rumah Ketua LPM Sipitangarri yang kebetulan juga adalah Kepala Dusun. Pada pertemuan itu terungkap bahwa upaya untuk memasukkan jaringan listrik PLN di 3 dusun tersebut telah lama diperjuangkan oleh Kepala Desa ke pihak PLN namun terkendala banyaknya warga yang tidak setuju karena warga harus merelakan pohon-pohon kapuk pada areal yang akan dilewati tiang dan kabel jaringan listrik, yang akhirnya warga saat itu bersedia mengorbankan pohon-pohon kapuknya demi masuknya

Mengawal Pelayanan Publik

di Kabupaten Jeneponto BAGIAN 2

Subsequently, LPM Alliance continued to prove itself by assisting citizens to obtain quality public service delivery. This started with an invitation from Sipitangarri LPM in Bonto Ujung village, Taroang sub-district to the LPM Alliance to attend their monthly meeting, where it was revealed that although Indonesia has been independent for 65 years; three hamlets in Bonto Ujung village do not have access to electricity from the State Electricity Company (PLN). They also discussed strategic steps required in advocating the need of these communities for electricity to PLN. The first step was to publish an article in the daily newspaper written by a journalist who is a LPM Alliance member on how PLN had not supplied these three hamlets with electricity. A few days later, the village LPM together with the LPM Alliance met with the Head of the Bulukumba PLN branch. They were well received as it turned out that they actually had been instructed by South Sulawesi Regional PLN in Makassar to respond to the article in the newspaper so eventually they agreed to a meeting in Bonto Ujung village with the communities from the three hamlets. Thus, a meeting facilitated by the village LPM was held with community representatives, PLN and the Head of Bonto Ujung village in the house of the Sipitangarri LPM Chairperson who incidentally is also the Head of the hamlet. It turned out that the Head of the village had long campaigned to PLN for them to install a network to supply electricity to these three hamlets but his efforts had been

Overseeing Public Service Delivery in Jeneponto

hindered by the many citizens who did not agree to cutting down the cotton wood trees to install the necessary power poles and cables. Finally, at that meeting, citizens agreed to sacrifice the cottonwood trees so that electricity could be installed to their homes. After several meetings, the power poles are now firmly installed in the three hamlets in place of the felled cottonwood trees. Although there are only power poles in place, the communities are very grateful as the poles are a sign for them that electricity will come to their village. According to the explanation from PLN, they are still waiting on the winning tender contractor to install the network cables as it is still in process at PLN. These cases above that have been handled by LPM Alliance demonstrate that cases can be settled by first using persuasive methods before going through formal legal processes. Actually, many complaints cases have been settled through persuasive means by the LMP Alliance such as the alleged misuse of school funds where the school principal realized his/her mistake and returned the misappropriated funds that were reported. There was also a case where a village head reported the alleged misappropriation of the Farmers Group Alliance (Gapoktan) funds. However, once the group c a m e t o g e t h e r i t t u r n e d o u t t o b e a p r o b l e m o f miscommunication and a lack of transparency in Gapoktan’s budget management which had led to the village head being unaware of what was going on. There have also been many other problems resolved through musyawarah (a consultative decision making process). In addition to complaints advocacy, the LPM Alliance is also active in encouraging the establishment of a Public Service Commission (KPP), which is the mandate of Local Regulation Number 2 of 2007 on Public Services. They have had several hearings at DPRD together with village LPM and Pattiro Jeka. As a result, executive and legislative branches of government have agreed to put the budget for KPP member recruitment into the 2011 local budget (APBD) amendments. The successes of the LPM Alliance have also been appreciated at the national level with the Jeneponto LPM Alliance management being invited to the Citizens Information Centre National Jamboree from 30 June-2 July 2011 at Serang Banten. Mr. Masykur (the Jeneponto LPM Alliance Chairperson) was one of the speakers at the jamboree and received a great response from the jamboree participants. Looking at these success stories, it’s hard to believe the courage of the LPM Alliance that has advocated cases of corruption in their district which of course involved district officials even though the LPM Alliance Chairperson and Secretary are active civil servants themselves. Mr. Masykur (Chairperson) is the Head of the Public Service Section at the Rumbia Sub-district Office in Jeneponto while M. Basri (Secretary) is a teaching staff member at 2 Kelera State Junior High School in Jeneponto. Mr. Masykur was even able to persuade the sub-district head to request all villages within the Rumbia sub-district region to form a LPM. The LPM Alliance has recently facilitated the establishment of 6 village LPMs within this sub-district, which means there was a total of 31 village LPM members in the LMP Alliance. On 16 August 2011, 28 village LPM’s were simultaneously inaugurated (3 of them were previously inaugurated in their respective villages) at the Rumbia Sub-district Hall. Approximately 200 village LPM staff attended the inauguration, which was led by the Jenoponto Secretary (H. Ishak Iskandar) and witnessed by 3 DPRD members and the Head of Rumbia sub-district. The success of Aliansi LPM Kabupaten Jeneponto illustrates the dynamic that has been built at the community level through the LPM Desa. It also demonstrates the increased willingness of communities to look beyond their own village and collaborate in a formal way to promote the interests of the citizens. While the LPM Desa tend to focus on more proactical issues, the Aliansi LPM is focused on more strategic issues that will have an impact across the whole district. The consolidation of this alliance bodes well for its sustainability beyond ACCESS Phase II’s involvement.

jaringan listrik ke rumah mereka dan setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya sekarang tiang-tiang listrik telah terpasang kokoh di 3 dusun tersebut seiring banyaknya pohon-pohon kapuk yang telah ditebang pada areal yang akan dilewati jaringan listrik tersebut. Walaupun masih tiang yang terpasang, warga sudah sangat bersyukur karena dengan adanya tiang-tiang listrik tersebut sudah menjadi penanda besar akan masuknya jaringan listrik ke dusun mereka karena sesuai penjelasan dari PLN bahwa pemasangan kabel jaringan masih menunggu kontraktor pemenang tender yang semantara dalam proses di PLN wilayah. Beberapa kasus diatas yang ditangani oleh Aliansi LPM mencerminkan bahwa penyelesaian kasus dilakukan dengan terlebih dahulu mengedepankan cara-cara persuasive sebelum diarahkan pada penanganan hukum formal. Banyak sebenarnya pengaduan kasus yang telah diselesaikan secara persuasif oleh Aliansi LPM diantaranya adalah kasus dugaan penyelewengan dana sekolah yang kemudian ditangani dan pihak kepala sekolah menyadari kesalahannya dan mengembalikan dana yang dilaporkan diselewengkan. Juga ada kasus dugaan penyelewengan dana Gapoktan yang diadukan oleh Kepala Desa yang kemudian setelah dipertemukan ternyata hanya karena mis komunikasi dan tidak transparannya pengelolaan anggaran gapoktan sehingga kepala desa tidak tahu menahu dan banyak lagi persoalan-persoalan yang telah diselesaikan melalui musyawarah. Selain advokasi pengaduan, Aliansi LPM juga aktif mendorong pembentukan Komisi Pelayanan Publik (KPP) yang merupakan amanah perda nomor 2 tahun 2007 tentang Pelayanan Publik dengan beberapa kali melakukan hearing ke DPRD bersama dengan LPM Desa/Kelurahan dan Pattiro Jeka. Hasilnya legislative dan eksekutif menyepakati memasukkan anggaran rekruitmen anggota KPP dalam APBD perubahan 2011. Keberhasilan-keberhasilan Aliansi LPM ini juga telah mendapat apresiasi ditingkat nasional dengan diundangnya Pengurus Aliansi LPM Kabupaten Jeneponto pada Jambore Nasional Pusat Informasi Warga pada tanggal 30 Juni – 02 Juli 2011 di Serang Banten, dimana Bapak Masykur (Ketua Aliansi LPM Kabupaten Jeneponto) menjadi salah satu nara sumber pada kegiatan tersebut dan mendapat banyak apresiasi dari peserta jambore. Dibalik cerita sukses diatas, mungkin kita kurang percaya atas keberanian pengurus Aliansi LPM ini sampai mengadvokasi persoalan korupsi di daerahnya yang tentunya akan melibatkan para pejabat kabupaten sementara Ketua dan Sekretaris Aliansi LPM adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang aktif. Pak Masykur (Ketua) adalah Kepala Seksi Pelayanan Umum di Kantor Kecamatan Rumbia Kabupaten Janeponto sedangkan M. Basri (Sekretaris) adalah Staf Pengajar di SMP Negeri 2 Kelara Kabupaten Jeneponto. Bahkan Pak Masykur mampu meyakinkan camatnya sehingga Camat Rumbia meminta seluruh (12) desa di wilayahnya dibentuk LPM, Namun baru-baru ini baru dapat difasilitasi pembetukan LPM oleh Aliansi KPM pada 6 desa di Kecamatan Rumbia sehingga anggota Aliansi LPM telah berjumlah 31 LPM Desa/Kelurahan dan pada tanggal 16 Agustus 2011 baru-baru ini telah dilantik serentak 28 LPM Desa/kelurahan (3 LPM sebelumnya telah dilantik di desa masing-masing) bertempat di Aula Kantor Camat Rumbia. Pelantikan dilakukan langsung oleh sekda Kabupaten Jeneponto (H. Ishak Iskandar) disaksikan oleh 3 orang anggota DPRD dan Camat Rumbia yang dihadiri sekitar 200 orang pengurus LPM Desa/Kelurahan. Sukses dari Aliansi LPM Kabupaten Jeneponto menggambarkan dinamika yang telah terbangun ditingkat masyarakat melalui LPM Desa. Sukses tersebut juga menunjukkan peningkatan kemauan masyarakat untuk melihat diluar desa mereka sendiri dan bekerjasama secara formal untuk mempromosikan kepentingan warga. Sementara LPM Desa cenderung untuk lebih terfokus pada isu-isu yang lebih strategis yang akan berdampak pada seluruh kabupaten. Konsolidasi dari aliansi ini menjadi tanda yang baik bagi keberlanjutannya setelah keterlibatan ACCESS Tahap II.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui informasi mengenai program ACCESS Tahap II, Anda dapat

menghubungi Widya P Setyanto (RYAN), Media & Communication Officer

ACCESSJl. Bet Ngandang I, No.1 xx, Sanur Bali, Indonesia Tel (+62) 361 288428 Fax (62) 361 287509 MP (+62) 811 380 8925 E: ryan@access-indo.or.id W: www.access-indo.or.id

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 OKTOBER-NOVEMBER 2013News Edisi 94

KEGIATAN DI BaKTI

28 Oktober 2013Conflict Management Training (CMT)

29 30

Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas 45 Makassar menggelar Festival Perdamaian mulai 27-29 Oktober 2013 untuk memperingati Hari Perdamaian Internasional. Festival Perdamaian yang bertajuk “Building Culture of Peace” ini memiliki beberapa rangkaian acara dan salah satunya adalah Conflict Management Training (CMT) yang digelar di Kantor BaKTI Makassar, bekerjasama dengan Search For Common Ground (SFCG) dan Yayasan BaKTI. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan gabungan mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas 45 Makassar, Universitas Hasanuddin dan

Universitas Negeri Sulawesi Barat. Conflict Management Training yang difasilitatori oleh Magfiroh dan Dian dari SFCG berupaya memberikan pengetahuan dasar tentang manajemen konflik kepada para peserta melalui beragam metodologi. Mulai pagi hingga sore, para peserta menerima materi yang dikemas dalam bentuk games, simulasi dan dinamika kelompok sehingga peserta tidak bosan menjalani pelatihan ini. pada kegiatan ini fasilitator membawakan materi cara memahami konflik, memetakan aktor-aktor, isu dan kepentingan dalam konflik hingga teknik negosiasi menuju perdamaian.

BaKTI kembali menggelar Diskusi NEWS Café, sebuah ruang informal dan santai untuk berbagi dan berdiskusi mengenai suatu isu pembangunan antara media, pemerintah, parlemen, CSO dan masyarakat, yang kali ini sharing tentang hasil studi/kajian berjudul “Sulawesi Development Diagnostic (SDD)” yang telah dilakukan oleh Bank Dunia bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen (P3KM) UNHAS dan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS). Kegiatan diskusi yang mengangkat topik “Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi menuju Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan”, menghadirkan Dr.Agussalim dari P3KM UNHAS sebagai narasumber yang mempresentasikan hasil kajian dengan fokus pada infrastruktur jalan di Sulawesi.Acara ini dihadiri oleh 25 peserta yang berasal dari pemerintah daerah, NGO, jurnalis dan akademisi, dan bertempat di Kantor BaKTI Makassar.

MENUJU FESTIVAL FORUM KTI 2014

Kaya. Di balik segala keterbatasan-nya, Kawasan Timur Indonesia kaya akan

sumberdaya alam dan memiliki lansekap yang indah. Selain itu, potensi sumber daya manusianya juga sangat besar. Masyarakat KTI adalah pejuang, pedagang ulung, pelaut yang handal, pekerja yang semangat dan pantang menyerah.

Tan�uh. Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia pada dasarnya adalah

masyarakat yang tangguh. Terdapat banyak sekali upaya masyarakat yang berhasil mengatasi tantangan pembangunan dengan memanfaatkan aset yang ada di sekitar mereka. Terdapat banyak sekali tokoh, baik pada skala lokal maupun nasional bahkan internasional yang saat ini berhasil dan terus bekerja memotivasi masyarakat untuk bekerja bersama memajukan daerah dan Indonesia. Potensi dan aset lokal yang dimiliki oleh masyarakat KTI harus menjadi pusat pergerakan menuju pembangunan keberlanjutan bangsa Indonesia. Sebut saja Desa Bebas Rokok pertama di dunia di Bonebone, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan; inisiatif Malaria Center di Halmahera Selatan, Maluku Utara yang berhasil menurunkan drastis angka kematian akibat penyakit malaria; Koperasi Nonggup di Boven Digoel, Papua yang berhasil membawa kemandirian ekonomi masyarakat Kampung Ogenetan; Sekolah Kampung terintegrasi di Kabupaten Sarmi, Papua yang berhasil membangun kepercayaan diri anak-anak; Badan Usaha Milik Desa untuk pengelolaan air yang mandiri di desa Lendang Nangka, Lombok Timur; dan masih banyak lagi.

Inspiratif. Keberhasilan-keberhasilan seperti ini patut dicontoh atau

menjadi inspirasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia yang juga menghadapi tantangan yang sama. Dengan belajar dari inisiatif lain yang telah berhasil dilakukan, masyarakat tidak lagi mulai dari nol dan peluang untuk berhasil jauh lebih besar. Mari kita saling belajar, saling membangun dan bertukar solusi dengan memanfaatkan aset yang ada agar dapat mandiri menuju Indonesia sejahtera.

Dari kacamata pembangunan, Kawasan Timur Indonesia dipandang sebagai daerah yang tertinggal. Mutu pelayanan

publik seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan Sekolah di daerah-daerah Timur masih terbilang rendah. Infrastruktur

pelabuhan, bandar udara, jalan raya pun tidak secanggih dan semulus Jawa dan Sumatera – menyebabkan melambungnya

harga barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang bermukim di pelosok Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan

Sulawesi.

Kaya Tangguh Inspiratif

29 Oktober 2013 NEWS Café “Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi menuju Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan”

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 MBER 2013OKTOBER-NOVENews Edisi 94

KEGIATAN DI BaKTI

28 Oktober 2013Conflict Management Training (CMT)

29 30

Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas 45 Makassar menggelar Festival Perdamaian mulai 27-29 Oktober 2013 untuk memperingati Hari Perdamaian Internasional. Festival Perdamaian yang bertajuk “Building Culture of Peace” ini memiliki beberapa rangkaian acara dan salah satunya adalah Conflict Management Training (CMT) yang digelar di Kantor BaKTI Makassar, bekerjasama dengan Search For Common Ground (SFCG) dan Yayasan BaKTI. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan gabungan mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas 45 Makassar, Universitas Hasanuddin dan

Universitas Negeri Sulawesi Barat. Conflict Management Training yang difasilitatori oleh Magfiroh dan Dian dari SFCG berupaya memberikan pengetahuan dasar tentang manajemen konflik kepada para peserta melalui beragam metodologi. Mulai pagi hingga sore, para peserta menerima materi yang dikemas dalam bentuk games, simulasi dan dinamika kelompok sehingga peserta tidak bosan menjalani pelatihan ini. pada kegiatan ini fasilitator membawakan materi cara memahami konflik, memetakan aktor-aktor, isu dan kepentingan dalam konflik hingga teknik negosiasi menuju perdamaian.

BaKTI kembali menggelar Diskusi NEWS Café, sebuah ruang informal dan santai untuk berbagi dan berdiskusi mengenai suatu isu pembangunan antara media, pemerintah, parlemen, CSO dan masyarakat, yang kali ini sharing tentang hasil studi/kajian berjudul “Sulawesi Development Diagnostic (SDD)” yang telah dilakukan oleh Bank Dunia bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen (P3KM) UNHAS dan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS). Kegiatan diskusi yang mengangkat topik “Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi menuju Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan”, menghadirkan Dr.Agussalim dari P3KM UNHAS sebagai narasumber yang mempresentasikan hasil kajian dengan fokus pada infrastruktur jalan di Sulawesi.Acara ini dihadiri oleh 25 peserta yang berasal dari pemerintah daerah, NGO, jurnalis dan akademisi, dan bertempat di Kantor BaKTI Makassar.

MENUJU FESTIVAL FORUM KTI 2014

Kaya. Di balik segala keterbatasan-nya, Kawasan Timur Indonesia kaya akan

sumberdaya alam dan memiliki lansekap yang indah. Selain itu, potensi sumber daya manusianya juga sangat besar. Masyarakat KTI adalah pejuang, pedagang ulung, pelaut yang handal, pekerja yang semangat dan pantang menyerah.

Tan�uh. Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia pada dasarnya adalah

masyarakat yang tangguh. Terdapat banyak sekali upaya masyarakat yang berhasil mengatasi tantangan pembangunan dengan memanfaatkan aset yang ada di sekitar mereka. Terdapat banyak sekali tokoh, baik pada skala lokal maupun nasional bahkan internasional yang saat ini berhasil dan terus bekerja memotivasi masyarakat untuk bekerja bersama memajukan daerah dan Indonesia. Potensi dan aset lokal yang dimiliki oleh masyarakat KTI harus menjadi pusat pergerakan menuju pembangunan keberlanjutan bangsa Indonesia. Sebut saja Desa Bebas Rokok pertama di dunia di Bonebone, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan; inisiatif Malaria Center di Halmahera Selatan, Maluku Utara yang berhasil menurunkan drastis angka kematian akibat penyakit malaria; Koperasi Nonggup di Boven Digoel, Papua yang berhasil membawa kemandirian ekonomi masyarakat Kampung Ogenetan; Sekolah Kampung terintegrasi di Kabupaten Sarmi, Papua yang berhasil membangun kepercayaan diri anak-anak; Badan Usaha Milik Desa untuk pengelolaan air yang mandiri di desa Lendang Nangka, Lombok Timur; dan masih banyak lagi.

Inspiratif. Keberhasilan-keberhasilan seperti ini patut dicontoh atau

menjadi inspirasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia yang juga menghadapi tantangan yang sama. Dengan belajar dari inisiatif lain yang telah berhasil dilakukan, masyarakat tidak lagi mulai dari nol dan peluang untuk berhasil jauh lebih besar. Mari kita saling belajar, saling membangun dan bertukar solusi dengan memanfaatkan aset yang ada agar dapat mandiri menuju Indonesia sejahtera.

Dari kacamata pembangunan, Kawasan Timur Indonesia dipandang sebagai daerah yang tertinggal. Mutu pelayanan

publik seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan Sekolah di daerah-daerah Timur masih terbilang rendah. Infrastruktur

pelabuhan, bandar udara, jalan raya pun tidak secanggih dan semulus Jawa dan Sumatera – menyebabkan melambungnya

harga barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang bermukim di pelosok Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan

Sulawesi.

Kaya Tangguh Inspiratif

29 Oktober 2013 NEWS Café “Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi menuju Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan”

News Edisi 94 OKTOBER-NOVEMBER 2013 MBER 2013OKTOBER-NOVENews Edisi 94

Meniti Harapan Perubahan Melalui Gerakan Audit Sosial; Belajar bersama dengan Pemerintah Kota Makassar

Pencerah Nusantara: Best Practices untuk Mencapai MDGs

Perempuan di Persimpangan Parlemen; Studi dalam Perspektif Politik Hukum

Sudah saatnya publik/masyarakat turut ambil bagian dalam mengwasi pemerintahan melalaui mekanisme

sosial audit. Audit social adalah bentuk lain dari monitoring pelaksanaan kebijakan untuk mencegah

penyelewengan kebijakan dan kekuasaan.Sosial audit bersama Pemkot Makassar mencoba meneliti,

menyimpulkan dan mengurai berbagai program pengentasan kemiskinan di kota Makassar agar lebih

transparan, akuntabilitas dan mendorong partisipasi masyarakat.

MDGs adalah ikrak bersejarah para pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan dan berbagai kondisi tak manusiawi lain di tahun 2015 nanti. BErbagai upaya percepatan dulakukan agar memungkinkan untuk memenuhi target yang ditetapkan salah satunya dengan menghimpun 20 praktik cerdas terbaik dari seluruh Indonesia melalui MDGs Award. Dalam buku ini, mereka yang menjadi praktisi praktik cerdas di sebut dengan Pencerah Nusantara.

Kuota 30% perempuan dalam lembaga legislative adalah sebuah affirmative action untuk mendorong keterlibatan lebih perempuan dalam politik namun masih perlu langkah taktis dan praktis dalam upaya peningkatan keterwakilan tersebut. Eksistensi perempuan di parlemen harus mendapatkan legitimasi dan dilindungi hukum.

Indonesia Governance Index 2012; Toward A Well-Informed Society and Responsive Government”

IGI (Indonesia Governance Index) ditujukan untuk menakar tata kelola pemerintahan di daerah secara objektif, akurat, komprehensif dan setara. Hasil IGI dapat menjadi masukan untuk perbaikan di tingkat nasional maupun daerah. Secara jangka panjang IGI hadir untuk terciptanya masyarakat yang cerdas (dalam bidang tata kelola pemerintahan) yang dapat memacu pemerintahan yang responsive.

INFO BUKU

ISBN

978-602-8740-27-2

Buku-buku tersebut diatas tersedia di Perpustakaan BaKTI.Perpustakaan BaKTI berada di Kantor BaKTI Jl. H.A. Mappanyukki No. 32, Makassar Fasilitas ini terbuka untuk umum setiap hari kerja mulai dari jam 08:00 – 17:00.

Penulis

Pahir Halim, Mulyani Prajitno dan Edi Ariyadi

Terima kasih kepada Kemitraan dan YKPM Sulsel atas sumbangan buku-bukunya untuk perpustakaan BaKTI.

PenulisDr. Asmaeny Azis

Deskripsi Fisik

xi+ 89 hlm; 13 x 19 cm

ISBNPenerbit

AIPD Bekerjasama dengan Kemitraan

Penerbit

YKPM Sulsel dan Tifa Foundation

Editor

Tutut M. Lestari

978-602-1616-01-7

Deskripsi Fisik

198 hlm; 14 x 21 cm

ISBN

xii+ 148 hlm; 14 x 21 cm

Deskripsi Fisik

978-602-7793-002-2