Media KitKongres Masyarakat Adat Nusantara Ke Empat (KMAN IV)

Tema:

“ MEMPERKOKOH KEBERSAMAAN, MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADAT YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERMARTABAT”

Tobelo, Halmahera Utara, 19-25 April 2011

1. Situasi Masyarakat Adat di Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 237 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Pemerintah melalui kantor Direktorat Jenderal Komunitas Adat Terpencil [KAT] secara resmi mengakui 365 kelompok ethnik dan sub-etnik dengan jumlah populasi 1,192,164 jiwa.

Namun data tersebut di atas berbeda dengan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang memperkirakan 50 – 70 juta jiwa yang dapat di kategorikan sebagai masyarakat adat. Masyarakat Adat di Indonesia tersebar hampir di semua propinsi dengan jumlah populasi dan kelompok yang berbeda-beda. AMAN adalah satu satunya organisasi payung Nasional yang berbasiskan komunitas adat, dan saat ini mempunyai anggota sebanyak 1.696 komunitas.

Masyarakat adat di Indonesia masih terus menghadapi persoalan besar dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun wilayah dan sumber daya alam. Perkembangan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan ekonomi makro mempengaruhi eksistensi, identitas dan ketahanan dari tatanan kehidupan tradisional komunitas-komunitas adat. Keadaan seperti ini masih jauh dari cita-cita perjuangan masyarakat adat untuk mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara budaya. Inilah tiga pilar utama cita-cita rakyat sejahtera dan berdaulat dalam iklim yang demokratis dan berkeadilan.

1.2. Tanah, Wilayah dan Sumber Daya AlamWilayah adat, yang di dalam dan di atasnya mengandung sumber-sumber agraria berupa tanah dan beragam sumber daya alam, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Masyarakat Adat. Wilayah adat tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi dan kelangsungan hidup komunitas, tetapi juga merupakan identitas; identitas suatu eksistensi yang terkandung dalam sistem nilai, baik sosial, budaya maupun spiritual, yang diwariskan secara turun temurun. Dengan nilai-nilai itu, Masyarakat Adat terus berupaya menjaga dan mempertahankan wilayah adatnya.

Upaya-upaya menjaga, melestarikan dan mempertahankan wilayah adat ini mengalami tantangan sangat berat. Selama 4 dasawarsa sejak Rejim Pemerintahan Orde Baru dan Orde Reformasi, berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan telah menyebabkan terjadinya praktek-praktek perampasan, penghancuran dan penghilangan atas wilayah adat. AMAN yang beranggotakan 1.696 komunitas masyarakat adat, mencatat paling tidak, terdapat 530 konflik

terkait wilayah adat (tanah, hutan, laut) yang hingga akhir tahun 2011 dan sampai hari ini masih belum terselesaikan. Pelanggaran HAM maupun kriminalisasi terhadap masyarakat adat sering terjadi.

Di Sumatera Utara, berbagai pelanggaran HAM dialami Rakyat Penunggu yang mempertahankan hak atas tanah adatnya, namun terus mendapatkan aksi-aksi kekerasan dari pihak PTPN II, Komunitas adat pandumaan sipituhuta yang mempertahankan hutan kemeyannya terus di tekan dan diancam oleh PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Di Kalimantan Barat, komunitas adat Semunying Jaya berhadapan dengan PT. Ledo Lestari (PTLL), yang masih beraktifitas walau izin operasinya telah berakhir. Untuk kasus ini, Komnas HAM melakukan investigasi dan hasilnya adalah PTLL telah melakukan pelanggaran HAM terhadap komunitas adat Semunying Jaya. Beberapa aktifis gerakan masyarakat adat dikriminalisasi dan ditahan aparat kepolisian, Salah satunya adalah Andi Japin.

Kasus yang hampir sama juga terjadi di beberapa kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat, seperti kabupaten Sanggau, Ketapang, Sintang, Melawi, Landak dan Sambas. Di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Masyarakat Adat menolak kehadiran perusahaan pertambangan emas PT. Grand Nusantara yang akan melakukan penambangan emas di wilayah adat-nya. Masyarakat adat memblokir jalan masuk perusahaan yang menyebabkan 5 orang anggota komunitas adat ditangkap dan diproses pengadilan. Dan kasus yang terbaru adalah komunitas adat Pekasa di Kabupaten Sumbawa Besar berhadap-hadapan dengan aparat keamanan untuk mempertahankan wilayah adatnya. Wilayah adat mereka di klaim pihak Dinas Kehutanan KSB sebagai hutan lindung tanpa sepengetahuan mereka, yang mengakibatkan 65 rumah milik komunitas adat Pekasa dibakar oleh aparat gabungan.

Umumnya wilayah-wilayah adat ini dikuasai oleh pihak lain melalui sistem perijinan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-dulu HPH), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPHHTI-dulu HTI) dan Kawasan Pertambangan (KP). Masyarakat Adat dipaksa dan ditaklukkan oleh sistem perijinan yang menghilangkan hak-hak dasar, serta menyebabkan terjadinya pemiskinan dan kerawanan pangan.

Ketimpangan pengelolaan agraria mengakibatkan diskriminasi atas hak-hak masyarakat adat terutama hak atas wilayah adatnya. Masyarakat adat seperti tamu di tanahnya sendiri, seperti tikus yang mati di lumbung padi dan menjadi pencuri terhadap harta yang dititipkan oleh leluhurnya.

Dalam beberapa tahun ini, berbagai perkembangan issue di Internasional terkait dengan Perubahan Iklim dan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) telah pula mempengaruhi situasi masyarakat adat di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil emisi terbesar di dunia dari sektor kehutanan, dituntut untuk berperan aktif dalam upaya global untuk mengurangi emisi dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan pengurangan emisi Indonesia sebesar 26% dari sektor bisnis, hingga tahun 2020, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Namun, aspirasi ini mendapat tantangan dari berbagai kepentingan di sector kehutanan. REDD+ yang dianggap sebagai salah satu resep mujarab untuk

menyelamatkan hutan-hutan di Indonesia, harus berhadapan dengan berbagai issue politik, ekonomi, sosial dan budaya. Penyelamatan hutan yang diaspirasikan, masih sangat kental dipengaruhi oleh pasar dan system kapitalisme global.

1.3. Pengabaian Sistem-Sistem Politik Lokal dan Masyarakat Adat

Sementara itu, pengabaian terhadap keberadaan struktur sosial politik masyarakat adat juga disertai dengan pengabaian terhadap kehendak bebas mereka untuk menilai, memutuskan dan mengontrol segala bentuk rencana pembangunan yang dilakukan dalam ruang hidup mereka. Dari sudut politik hukum yang dijalankan Negara sejauh ini dapat dipahami bahwa kedua bentuk pengabaian ini saling terkait satu sama lain. Kuncinya adalah representasi. Kunci representasi ini diabaikan negara (Pemerintah), dan dengan itu sekaligus memutuskan daya komunitas masyarakat adat untuk mengedepankan hak mereka untuk mendapatkan informasi secara jelas (yang menjadi kewajiban Negara dalam cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa), menilai dengan bebas dan memutuskan secara merdeka atas sebuah rencana pembangunan dalam ruang hidup mereka.

Sejak dipraktekkan, demokrasi modern ala Barat, mengandung cacat bawaan yang fatal, yakni tidak memberi tempat kepada kesatuan-kesatuan masyarakat berbasis teritorial, seperti komunitas-komunitas masyarakat adat dengan sejarah dan budayanya yang sangat beragam. Arena politik yang ada saat ini, hanya diperuntukkan bagi elit dari partai politik, birokrasi dan para pengusaha. Hal ini menyebabkan terjadinya disorientasi terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Meski Otonomi Daerah telah ditetapkan, tetapi keputusan-keputusan politik yang strategis, seperti suara lokalitas yang disebut bersifat “kedaerahan”, semuanya dikembalikan kepada otoritas pusat. Otonomi Daerah diakui, tapi kedaerahan dikesankan negative, seperti halnya partai lokal dinafikan, atau DPD dilemahkan posisinya berhadapan dengan DPR. UU tentang Partai Politik, menentukan bahwa partai politik harus berskala nasional dengan kepemimpinan pusat di Jakarta. Ini menunjukkan terputusnya hubungan partai politik dengan konstituennya.

Proses-proses dan sistem politik formal ini telah menyebabkan tersingkirnya masyarakat adat dalam kebijakan Negara. Kebijakan-kebijakan pembangunan lebih menguntungkan berbagai kelompok kepentingan. Hal ini menimbulkan beragam konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, antara masyarakat adat dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan swasta yang difasilitasi lewat kebijakan yang dikeluarkan, maupun konflik yang sifatnya horizontal di antara sesama masyarakat adat atau juga antara masyarakat adat dengan kelompok penduduk lokal lainnya.

1.4. Sosial Budaya

Masyarakat adat memiliki kearifan yang tinggi, kedalaman pengetahuan kehidupan yang mengagumkan serta sistim social-ekonomi yang tangguh. Namun demikian, dalam kenyataannya terjadi pertentangan antara budaya masyarakat adat yang bertumpu pada keseimbangan alam dan sistim produksi yang lebih menekankan pada ekonomi subsisten

(berladang, berburu, mengumpul, berkebun dll), dengan kebijakan pemerintah yang eksploitatif terhadap sumber daya alam. Perekonomian Indonesia dikembangkan secara makro dengan mengutamakan pertambangan, perkebunan skala besar, logging dll sebagai sumber utama pembangunan nasional. Pemerintah, media dan pihak swasta membangun stereotype tentang budaya masyarakad adat sebagai terkebelakang, kuno, tidak beradab, primitif dan berbagai macam cap negative lainnya.

Budaya masyarakat adat tidak saja terancam dari stereotype dan stigmatisasi pihak luar tetapi juga dari tekanan globalisasi dan budaya dominan, maraknya penyalahgunaan pengetahuan, kearifan dan inovasi masyarakat adat. Wilayah-wilayah masyarakat adat yang menyimpan kekayaan budaya dijadikan objek tanpa melalui persetujuan dan keterlibatan penuh dalam pengelolaan serta pembagian hasil yang tidak adil.

Disisi lain Negara secara sepihak mengklaim Hak Cipta atas kekayaan kekayaan intelektual masyarakat adat, yang belakangan ini, diperkenalkan dengan frasa-kunci Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional (EBT/PT) melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Karya-karya milik bersama yang lebih dikenal dengan sebutan hak comunal (communal rights) yang haknya secara eksklusif dipegang negara ini (UU No. 19/2002 pasal 10 ayat (1) dan (2)) meliputi benda-benda peninggalan prasejarah dan jaman sejarah, benda-benda warisan budaya, dan folklor seperti cerita-cerita rakyat, nyanyian, bunyi-bunyian musikal, kerajinan, seni pertunjukan, desain pakaian, dan ratusan jenis warisan tak benda (tangible) lainnya. 1.5. Tersingkirnya Sistem Ekonomi Masyarakat Adat

Masyarakat adat telah sejak dulu mengembangkan sistem ekonomi tradisional untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya, tanggung jawab sosial dan hubungan yang harmonis antar sesama komunitas, maupun dengan pihak luar. Sistem ekonomi adat merupakan bagian dari keseluruhan sistem yang saling terhubung dan yang mengatur hidup masyarakat adat. Didalamnya, kelestarian sumber daya menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem spiritual dan sistem manajemen sumber daya adat.

Sistem ekonomi adat ditandai oleh kegiatan ekonomi yang kecil tapi beragam. Banyak masyarakat adat yang merupakan petani skala kecil dengan sampingan mencari ikan, berburu dan mengumpulkan makanan dari hutan terdekat. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tradisional lainnya seperti bercocok tanam, beternak, menenun, pertukangan seperti tukang kayu, tukang pahat, pandai besi dan lain-lain, untuk mendukung kegiatan pertanian utama. Kegiatan-kegiatan ini mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat adat, dipenuhi semangat berbagi dan semangat kekeluargaan yang kuat di antara mereka, serta semangat untuk menjaga keseimbangan alam.

Sistem ekonomi modern telah memberi dampak terhadap sistem ekonomi tradisional dengan tingkat yang berbeda. Sistem ekonomi tradisonal lebih fokus pada perdagangan barter berdasarkan kebutuhan dan memasarkan kelebihan produksi daripada fokus pada pemenuhan kebutuhan yang lain. Dengan meningkatnya permintaan uang tunai sebagai alat tukar pada ekonomi modern, banyak masyarakat adat pindah dari bentuk produksi sebelumnya ke produksi

komersial untuk memenuhi permintaan pasar. Hal ini tidak memberikan jaminan keberlanjutan bagi sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi modern cenderung mengorbankan kelestarian sumber daya alam dan berpengaruh pada berkurangnya nilai-nilai kolektifitas di komunitas.

Sistem ekonomi kapitalis dengan berbagai kebijakan yang mendukungnya telah banyak mengorbankan masyarakat adat. Tanah, wilayah dan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup dan sumber ekonomi komunitas, dirampas dan digusur untuk pengembangan perkebunan skala besar, pertambangan, pembangunan jalan dan lainnya yang bertujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi makro.Masyarakat adat semakin tersingkir dalam proses-proses pembangunan ekonomi negara.

1.6. Monopoli Identitas oleh Negara

Terkait dengan identitas, di mana anggota komunitas saling mengakui eksistensi anggotanya, Negara telah melakukan monopoli identitas dengan memaksakan sejumlah atribut ”formal” kepada anggota komunitas masyarakat adat. Agama, akte kelahiran, KTP adalah sejumlah atribut formal tersebut. Dalam hal kebebasan memeluk agama dan kepercayaan tertentu dijamin oleh Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 UUD 1945.

Namun dalam kenyataannya, Negara tetap hanya mengakui lima agama besar. Dan kepercayaan-kepercayaan yang hidup di tengah komunitas-komunitas masyarakat adat tidak diakui dalam praktek kehidupan bernegara. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kewajiban setiap orang untuk mencantumkan salah satu dari lima agama besar dalam kartu tanda penduduk (KTP). Jika tidak demikian maka akan ada kesulitan untuk masuk dalam sekolah-sekolah formal, atau juga kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak. Hal ini juga dialami bila perkawinan yang terjadi tidak berdasarkan salah satu dari lima agama yang diakui Negara ditambah dengan perkawinan sipil yang diatur Negara.

Semua fakta ini menunjukkan bahwa Negara telah melakukan monopoli atas identitas warga negara. Sementara itu upaya monopoli identitas tersebut tidak disertai dengan pemenuhan rasa keamanan, kesejahteraan dan tuntutan keadilan yang diminta oleh masyarakat adat. Komunitas-komunitas Dayak dengan kepercayaan Kaharingan, komunitas Orang Rimba dengan kepercayaan akan dewa-dewi, komuntias masyarakat adat Seko dengan kepercayaannya pada Dihata, atau masyarakat adat Sedulur Sikep (Orang Samin) dalam kenyataannya mau tak mau harus menyatakan diri memeluk salah satu dari lima agama besar bilamana hendak mendapatkan pelayanan sosial dari Negara.

Dalam berbagai gejolak konflik yang terjadi, persoalan identitas sangat sering dijadikan alasan untuk mengkriminalisasikan masyarakat adat. Orang Rimba di Jambi adalah contoh nyata betapa pengabaian terhadap identitas mereka oleh Negara telah menyebabkan banyak anggota komunitas tercerai-berai dari komunitasnya dan menggelandang di dalam wilayah masyarakat umum di kota-kota seputar Taman Nasional Bukit Dua Belas. Komunitas-komunitas masyarakat adat Da’a dan Wana di Sulawesi Tengah juga tidak kalah tragisnya dalam mengalami dampak dari politik identitas yang dijalankan oleh Negara. Hampir semua masyarakat Wana dan Da’a tidak memiliki KTP. Mereka tidak mengenal identitas administratif.

Sampai saat ini, terdapat sekitar 1640 orang Wana yang hidup di dalam kawasan Cagar Alam Morowali dan menganut kepercayaan Halaik. Mereka ini belum pernah mendapatkan pelayanan apa pun dari Negara baik di bidang kesehatan maupun pendidikan dan informasi. Akibat tekanan soal identitas, sebagian anggota komunitas-komunitas Wana terpencar keluar dan saat ini kurang lebih 1000 orang dari mereka tersebar di luar komunitasnya, khususnya di Kaju Merangka, Kecamatan Bungku Utara, Morowali. Kenyataan yang tak jauh berbeda dialami komunitas masyarakat adat Da’a yang berdiam di tiga kecamatan, yaitu Marawola, Banava, dan Banava Selatan, Kabupaten Donggala. Sekitar 8000 lebih orang Da’a yang hidup dalam 6 wilayah adat (Ngolo, Ugaga, Karavana, Ue Numpu, Kinovaro dan Kasoloa) tidak mendapatkan pelayanan sosial dari Negara.

Dengan konstelasi sedemikian komplek tersebut di atas, AMAN merencanakan untuk menyelenggarakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-empat (KMAN 4) pada 19 – 25 April 2012 di Tobelo, Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara.

2. Informasi Pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Empat

Dengan realitas sosial, politik dan ekonomi seperti itu, maka KMAN 4 digagas dan dipersiapkan sebagai sebuah proses temu rakyat yang hendak mengartikulasikan aspirasi mereka demi perbaikan kehidupan berbangsa. Seluruh proses, materi dan mekanisme KMAN 4 dirancang untuk mendukung thema besar yang diusung, yaitu MEMPERKOKOH KEBERSAMAAN, MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADAT YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERMARTABAT.

Seluruh rangkaian proses dalam konteks KMAN 4 ini dirancang sebagai berikut:

2.1. Waktu dan Tempat

KMAN IV ini akan dilaksanakan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara pada tanggal 19-25 April 2012. Tanggal 19 April merupakan tanggal yang dianggap ”keramat” oleh masyarakat Tobelo, karena pada 19 April 2001 tercipta perdamaian setelah Tobelo dilanda konflik horizontal.

Rangkaian kegiatan KMAN IV terdiri atas:

19 April 2012 : Pembukaan20-21 April 2012 : Sarasehan Masyarakat Adat22 April 2012 : Festival Makanan Nusantara 23 – 24 April 2012 : Kongres Masyarakat Adat Nusantara IV25 April 2012 : Penutupan

2.2. Agenda Harian KMAN IV

KONGRES KEEMPAT MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (KMAN IV)

Tema: “ Memperkokoh Kebersamaan Mewujudkan Masyarakat Adat Yang Berdaulat, Mandiri dan

Bermartabat”

Tobelo, Halmahera, 19-25 April 2011

WAKTU KEGIATAN TEMPAT10 April 2012 Kedatangan Panitia Hibualamo

15 April 2012Kedatangan Peserta Pertemuan Nasional Perempuan Adat dan Peserta Training Pemimpin: Penyambutan dan Registrasi Hibualamo

16-17 April 2012 Pertemuan Nasional Perempuan Adat Bukit Dikono Lamo18 April 2012 Pertemuan Dewan AMAN Galela

15 - 18 April 2012Kedatangan Peserta KMAN-IV: Penyambutan dan Registrasi Hibualamo

19 April 2012. Pembukaan KMAN IV

07.00 – 09.00Kirab Budaya : Keliling Kota Tobelo Hibualamo – Ruang

Sidang Utama

09.00 – 10.00 Ritual Air Nusantara Monumen Air Nusantara

10.00 – 10.10 Laporan Ketua Panitia: Rukka Sombolinggi Ruang Sidang Utama

10.10 – 10.20Mars AMAN: Paduan Suara Gabungan dari Halut Ruang Sidang Utama

10.20 – 10.40 Sambutan Bupati Tobelo: Hein Namotemo Ruang Sidang Utama

10.40 – 11.00Sambutan Sekjen AMAN 2007-2012: Abdon Nababan Ruang Sidang Utama

11.00 – 11.10 Mars Hibulamo: Tehila Choir Ruang Sidang Utama

11.10 – 11.30Sambutan Pemerintah Pusat sekaligus membuka KMAN IV secara resmi Ruang Sidang Utama

11.30 – 11.45Penyerahan Draft RUU PPMA ke Pemerintah Ruang Sidang Utama

11.45 – 12.30 Konfigurasi Yora oleh Semua Peserta Ruang Sidang Utama12.30 – 14.00 Istirahat dan Makan Siang Ruang Sidang Utama

14.00 – 17.00

Kuliah Umum tentang Masyarakat Adat dan Tanah Airnya: Perjalanan Perjuangan Pengakuan dan Redistribusi Ruang Sidang Utama

17.00 – 22.00 Pameran dan Jembatan Nusantara Lokasi Pameran20 April 2012. Sarasehan I 09.00 – 11.30 Sarasehan Lokasi Sarasehan11.30 – 12.30 Istirahat dan Makan Siang 12.30 – 16.30 Lanjutan Sarasehan Lokasi Sarasehan

19.00 – 22.00 Jembatan Nusantara Lokasi Pameran09.00-22.00 Pameran Lokasi Pameran21 April 2012. Sarasehan II

09.00 – 11.30 Sarasehan Lokasi Sarasehan11.30 – 12.30 Istirahat dan Makan Siang Lokasi Sarasehan12.30 – 16.30 Lanjutan Sarasehan Lokasi Sarasehan19.00 – 22.00 Jembatan Nusantara Lokasi Pameran09.00-22.00 Pameran Lokasi Pameran22 April 2012. 09.00 – 17.00 Kuliner Nusantara Lokasi Pameran11.30 – 12.30 Launching JSDF Ruang Sidang Utama12.30 – 14.00 Istirahat dan Makan Siang 19.00 – 22.00 Jembatan Nusantara Lokasi Pameran09.00-22.00 Pameran Lokasi Pameran23 April 2012. KMAN IV-Persidangan

09.00 – 10.00Sidang Pleno I: Pemilihan Pimpinan sidang , Pembahasan Agenda dan Tata Tertib Ruang Sidang Utama

10.00 – 12.00 Sidang Pleno II; LPJ SEKJEN AMAN 2007-2012 Ruang Sidang Utama

12.00 – 13.00 Istirahat dan Makan Siang

13.30 - 14.00 Sidang Pleno III: Pengantar Pembahasan dan Pembagian Komisi Ruang Sidang Utama

14.00 – 17.00

Sidang Komisi: Komisi I - Anggaran Dasar; Komisi II - Program Kerja; Komisi III - Resolusi

Ruang Sidang Utama, Bukit Dikono Lamo dan Aula Padamara

19.00 – 22.00 Jembatan Nusantara Lokasi Pameran09.00-22.00 Pameran Lokasi Pameran24 April 2012. KMAN IV - Persidangan

09.00 – 12.00Pleno III: Laporan Komisi dan Pengesahan AD AMAN Ruang Sidang Utama

12.00 – 13.00 Istirahat dan Makan Siang Ruang Sidang Utama

13.00 - 15.00Pleno III: Laporan Komisi dan Pengesahan Program Kerja AMAN Ruang Sidang Utama

15.00 - 17.00 Pleno III: Laporan Komisi dan Pengesahan Resolusi KMAN IV Ruang Sidang Utama

19.00 – 22.00 Jembatan Nusantara Lokasi Pameran09.00-22.00 Pameran Lokasi Pameran25 April 2012. Pemilihan Sekjen dan Penutupan

KMAN IV

09.00 - 10.00 Pleno IV : Pemilihan , Penetapan dan Pelantikan Dewan AMAN Ruang Sidang Utama

10.00 – 11.30Pleno V: Pembahasan Kriteria Sekjen AMAN dan Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Sekjen AMAN Ruang Sidang Utama

11.30 – 12.30 Istirahat dan Makan Siang

12.30 – Selesai Pleno VI: Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Sekjen AMAN Ruang Sidang Utama

19.30 – Selesai

Pleno VII: Penutupan (Pimpinan Sidang, Mars AMAN, Ritual Homadebini, Pidato Sekjen AMAN 2012-2017, Sambutan Pemerintah, Mars Hibualamo) Ruang Sidang Utama

19.00 – 22.00 Jembatan Nusantara Lokasi Pameran09.00-22.00 Pameran Lokasi Pameran

26 April 2012.O Ngale Mabobaha: Parade Perahu Kora-Kora dan Pesta Rakyat Makan Bersama Perairan Tobelo

27-29 April 2012. Kepulangan Peserta Tobelo30 April 2012. Retreat Panitia dan Ritual Hohibaha Tobelo

3. Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara Serangkaian sarasehan akan diselenggarakan untuk mendalami persoalan-persoalan utama yang terkait dengan perjuangan masyarakat adat di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Pendalaman isu-isu penting ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman lebih jauh kepada para peserta Kongres, khususnya anggota-anggota AMAN untuk melihat persoalannya dengan perspektif yang lebih kaya dan jauh sehingga dari situ diharapkan dapat merumuskan sikap, langkah strategis dan program-program kerja operasional yang lebih taktis dalam menanggapi tantangan di lingkungannya yang terkait dengan peta sosial, ekonomi, politik dan budaya di tingkat nasional maupun internasional.

Rangkaian sarasehan ini merupakan bagian dari keseluruhan proses menuju Kongres, dan diselenggarakan dalam kerjasama AMAN dengan berbagai elemen civil society, khususnya ornop pendukung dan para peneliti dan akademisi yang memiliki concern terhadap gerakan masyarakat adat di Indonesia.

Sarasehan ini akan dibagi dalam 3 kelompok thema umum, yaitu: Kelompok Politik, Kelompok Ekonomi dan Kelompok Budaya. Masing-masing kelompok thema terdiri dari berbagai sarasehan dengan topik yang berbeda-beda. Berikut ini topik-topik yang akan dibahas:

3.1. Politik 1. Hak-Hak Atas Tanah dan Wilayah Adat. Topik ini akan berkaitan dengan isu-isu hak atas

tanah dan wilayah adat. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah adat di Indonesia. Perkembangan apa saja yang terjadi selama 5 tahun

terakhir baik di lokal, regional maupun nasional, baik dalam konteks kebijakan maupun persoalan-persoalan di tingkat basis. Bagaimana merespon berbagai konflik agraria yang semakin meningkat pada waktu belakangan ini yang sarat kekerasan dan pelanggaran HAM. Strategi apa yang paling tepat untuk menyediakan perlindungan memadai atas tanah dan wilayah adat, serta mekanisme apa yang dapat dibangun untuk mendorong tanggung jawab Negara atas berbagai konflik di masa lalu, juga mekanisme resolusinya dalam situasi urgent maupun jangka panjang.

2. Partisipasi Masyarakat Adat dalam Politik. Topik ini akan membicarakan tentang bagaimana perkembangan situasi politik di Indonesia dan peluang-peluang apa saja yang dimiliki Masyarakat Adat, serta strategi apa yang akan diambil oleh Masyarakat Adat untuk memperkuat partisipasi politiknya.

3. Perempuan Adat dan Pengambilan Keputusan. Topik ini akan membahas bagaimana posisi perempuan adat dalam berbagai proses pengambilan keputusan, baik di tingkat komunitas, maupun di level-level pemerintahan dan organisasi. Bagaimana perempuan adat merespon berbagai kondisi yang mereka hadapi, baik dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam dan berbagai konflik yang terjadi, serta bagaimana pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan-keputusan strategis yang akan berdampak pada komunitas, maupun kepada perempuan adat sendiri secara khusus. Akan dibahas juga strategi untuk memperkuat peran dan posisi perempuan adat dalam gerakan Masyarakat Adat maupun dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.

4. Masyarakat Adat dan Mitigasi Perubahan Iklim. Topik ini berkaitan dengan bagaimana perkembangan isu-isu Mitigasi Perubahan Iklim, khususnya REDD+, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Bagaimana konsep dan strategi negara untuk mitigasi perubahan iklim?. Apa ancaman-ancaman terhadap sistem-sistem asli, peluang apa yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas, serta apa dan bagaimana strategi Masyarakat Adat agar konsep-konsep mitigasi secara tradisional dapat dilindungi, sehingga dapat berkontribusi secara efektif dalam upaya mitigasi perubahan iklim secara nasional.

5. Masyarakat Adat dan Adaptasi Perubahan Iklim. Sarasehan ini akan mendiskusikan tentang isu-isu adaptasi perubahan iklim. Identifikasi apa saja yang jadi ancaman dari perubahan iklim, serta pengetahuan-pengetahuan tradisional apa saja yang dimiliki Masyarakat Adat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim tersebut. Bagaimana mempromosikan serta memperkuat kearifan tradisional sehingga dapat berkontribusi dalam upaya dan strategi adaptasi pada pemerintah.

6. Otonomi Asli Masyarakat Adat. Salah satu hak penting yang dijamin dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat adalah Self Determination (Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri). Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diterjemahkan sebagai otonomi asli Masyarakat Adat. Namun penting untuk didiskusikan apakah yang dimaksud dengan otonomi asli Masyarakat Adat tersebut. Bagaimana situasi kebebasan Masyarakat Adat di Indonesia dalam menentukan masa depan komunitasnya sendiri. Bagaimana kebijakan Negara terkait dengan pemerintahan asli Masyarakat Adat dan bagaimana kondisi yang diakibatkan dari kebijakan tersebut. Hal apa saja yang dapat secara otonom diatur oleh komunitas dan institusinya. Apa saja yang harus dilakukan oleh Masyarakat Adat untuk memperkuat otonomi aslinya.

7. Komunikasi untuk Penguatan MAsyarakat Adat. Informasi dan komunikasi merupakan hal penting dalam membangun dan memperkuat gerakan Masyarakat Adat. Bagaimana komunikasi bisa meningkatkan peran masyarakat adat dalam mempengaruhi kebijakan. Sarasehan ini akan membahas tentang bagaimana strategi pengembangan media informasi dan komunikasi yang efektif untuk menyuarakan hak-hak dan situasi Masyarakat Adat terkini.

8. Pemetaan (Badan Registrasi Wilayah Adat - BRWA) dan Tata Ruang. Topik ini akan membahas tentang pentingnya pemetaan wilayah adat terhadap komunitas-komunitas adat di seluruh nusantara serta mengkonsolidasikan data-data tersebut dalam BRWA. Dalam Sarasehan ini juga akan dibahas strategi masyarakat adat dalam usaha mempercepat proses-proses pemetaan di seluruh nusantara, serta strategi pemanfaatan BRWA sebagai alat pendukung gerakan Masyarakat Adat untuk mendorong pengakuan dan perlindungan atas wilayah-wilayah adat dalam kebijakan dan tata ruang.

9. Pendampingan Hukum untuk Masyarakat Adat. Topik ini akan membahas tentang berbagai kasus konflik yang dihadapi oleh Masyarakat Adat di nusantara, umumnya konflik yang berkaitan dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang banyak berakhir pada persoalan hukum. Akan dibahas bagaimana strategi pendampingan untuk perlindungan hukum bagi Masyarakat Adat.

10. Masyarakat Adat dan Konservasi. Topik ini akan membahas tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan konservasi dan masyarakat adat. Isu-isu tentang pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat dalam konservasi serta bagaimana mempromosikan model-model konservasi berbasis pengetahuan adat sebagai strategi advokasi dan penguatan hak-hak Masyarakat Adat dalam konservasi.

11. Masyarakat Adat Pesisir & Pulau-Pulau Kecil; Penguatan Ekonomi Berbasis Bahari. Topik ini akan membahas tentang situasi dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas Masyarakat Adat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Bagaimana sistem-sistem pengelolaan berbasis pengetahuan lokal/tradisional atas pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjamin kesejahteraan Masyarakat Adat dan keberlanjutan ekologis menjadi model-model yang dapat diidentifikasi, dipromosikan dan diadopsi oleh negara.

12. Perkebunan Skala Besar dan Hak-Hak Masyarakat Adat. Topik ini akan membahas tentang berbagai persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat terkait dengan perkebunan skala besar, baik perkebunan sawit, HTI dll. Diharapkan ada strategi bersama untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dalam isu perkebunan serta penyelesaian konflik antara Masyarakat Adat dan perkebunan.

13. Masyarakat Adat dan Pertambangan. Topik ini akan membahas tentang berbagai persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat terkait dengan pertambangan. Diharapkan ada strategi bersama untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dalam issue tambang serta penyelesaian konflik antara Masyarakat Adat dan pertambangan.

14. Mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Masyarakat Adat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama lebih dari dua dekade telah membicarakan masalah-maslah Masyarakat Adat, bahkan membentuk mekanisme-mekanisme khusus yang dapat digunakan oleh Masyarakat Adat di seluruh dunia, untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Diantara mekanisme tersebut adalah EMPRIP (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples), UNPFII (UN Permanent Forum on Indigenous Issues), UN

Special Rappourteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedom of Indigenous Peoples. Sarasehan ini membahas tentang bagaimana Masyarakat Adat dapat memanfaatkan mekanisme-mekanisme ini dan bagaimana strategi Internasional dapat mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia.

3.2. Ekonomi

15. Community Green Mining (CGM) – Pertambangan Berkelanjutan Komunitas. Sarasehan ini akan membahas tentang bagaimana Komunitas mengelola wilayah adatnya dengan peluang-peluang yang ada, melalui skema pengelolaan pertambangan Komunitas Hijau (Communitty Green Mining) dengan mengacu kepada Hukum Adat, Hukum Negara, Hukum Bisnis dan kelestarian lingkungan serta bagaimana sharing keuntungan yang berdampak maksimal bagi pengembangan Komunitas Masyarakat Adat dalam mempertahankan keberlangsungan sistem kehidupannya dimasa yang akan datang. Selain itu Sarasehan ini juga akan mengelaborasi apa dampak Ekonomi yang nyata dari kegiatan ini dan bagaimana wilayah adat terlindungi dari pihak-pihak yang ingin mengelola tanpa melalui proses-proses yang benar dan merusak.

16. Gerakan Masyarakat Adat dan Pendanaan Berkelanjutan. Topik ini akan membahas bagaimana Masyarakat Adat dapat mengembangkan model-model pendanaan berkelanjutan berbasis sumber-sumber yang ada di komunitas Masyarakat Adat.

17. Masyarakat Adat dan Kedaulatan atas Pangan. Topik ini akan membahas tentang isu-isu pangan di Indonesia dan bagaimana strategi memperkuat eksistensi dan keberlanjutan pangan lokal/komunitas menuju Kedaulatan atas pangan.

18. Masyarakat Adat dan Kedaulatan Atas Energi. Topik ini akan membahas tentang bagaimana Masyarakat Adat dapat mengidentifikasi sumber-sumber energy terbaharukan dan bersifat lokal, yang dikontrol dan dikelola oleh Masyarakat Adat. Sarasehan ini juga akan mengidentifikasi model-model Substitusi Energi apa yang sudah ada di komunitas Masyarakat Adat yang terjangkau, efisien, murah dan dapat dioperasiken sendiri oleh Komunitas Masyarakat Adat.

19. Credit Union: Salah Satu Model Koperasi Masyarakat Adat. Sarasehan ini akan membahas tentang Credit Union sebagai model pengelolaan keuangan Masyarakat Adat. Salah satu contoh keberhasilan Credit Union dalam mendukung penguatan ekonomi Masyarakat Adat, dapat dilihat dari Credit Union yang dikembangkan di Kalimantan Barat. Masyarakat Adat mampu mengembangkan sistem pengelolaan keuangannya sendiri yang tidak kalah dengan sistem pengelolaan keuangan modern-perbankan.

20. Pengelolaan Hutan Adat oleh Komunitas. Topik ini akan membahas tentang bagaimana Masyarakat Adat memiliki kontrol atas hutan adat, sumber daya kayu dan hasil hutan lainnya, serta mampu mengelolanya secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan komunitas. Masyarakat Adat harus dapat memegang kontrol atas hutan adatnya. Diskusi ini juga akan membicarakan tentang bagaimana posisi kebijakan Negara atas hutan adat serta bagaimana strategi Masyarakat Adat untuk memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-haknya atas hutan adat.

3.3. Budaya

21. Agama Asli dan Posisinya dalam NKRI. Topik ini membahas tentang situasi hak-hak Masyarakat Adat atas agama-agama asli. Sistem-sistem kepercayaan asli atau agama asli masyarakat adat tidak diakui oleh Negara telah menyebabkan diskriminasi terhadap masyarakat adat penganut sistem-sistem kepercayaan asli tersebut. Oleh sebab itu, Masyarakat Adat harus menyusun strategi bersama, memastikan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak ini, serta perlakuan setara oleh negara.

22. Mendulang Mitos 1 : Mitos-Mitos Nusantara dan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya. Topik ini akan membahas tentang mitos-mitos Nusantara serta hubungannya dengan Masyarakat Adat dan ekonomi kreatif berbasis budaya Nusantara. Mendulang Mitos bertujuan untuk memanfaatkan warisan budaya yang kaya dengan ‘produk’ mitos itu untuk penguatan ekonomi, sekaligus menciptakan mitos-mitos baru berdasarkan potensi mitos yang sebelumnya telah dimiliki dan diwarisi oleh suatu tradisi di Masyarakat Adat. Mendulang Mitos 2 : Kesenian Tradisional dalam Arus Globalisasi dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional serta Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat. Topik ini merupakan lanjutan dari Sarasehan Mendulang Mitos 1, yang akan membahas: bagaimana situasi kesenian-kesenian tradisional dalam arus globalisasi saat ini. Perlindungan secara hukum dan kebijakan terhadap pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual Masyarakat Adat di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup berat, karena rejim HAKI bicara tentang kekayaan intelektual sebagai hak individu, serta folklore, tari-tarian dan sebagainya sebagai hak negara. Oleh sebab itu, Masyarakat Adat perlu merancang strategi untuk memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual kolektif yang dimiliki oleh komunitas-komunitas Masyarakat Adat.

Sarasehan-sarasehan ini merupakan rangkaian dari aktivitas-aktifitas pra-KMAN IV dan akan dilakukan selama 2 hari, yakni pada tanggal 20-21 April 2011 di Tobelo, Halmahera Utara. Masing-masing sarasehan akan diselenggarakan 1 hari efektif, pukul 09.00 Wit– 16.30 Wit.

Lokasi dan Tempat Saresehan disiapkan oleh panitia lokal di 12 lokasi yang berbeda, dengan kapasitas daya tampung 250 – 300 peserta.

4. Kongres Masyarakat Adat Nusantara Empat Kongres ini digagas untuk menjadi momen politik bagi AMAN dalam membuat evaluasi dan perencanaan strategis masyarakat adat ke depan. Berdasarkan gagasan dasar tersebut, maka isi dari Kongres itu sendiri dirancang sebagai berikut:

4.1. Bagian Pertama: Masyarakat Adat Merefleksikan Gerakan dan Posisi TerkiniPada bagian ini utusan peserta dari setiap wilayah akan melaporkan, berbagi pendapat, menyajikan pandangan dan usulan-usulan perbaikan atas upaya-upaya bersama masyarakat adat untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi dan garis-garis perjuangan masyarakat adat Nusantara sebagaimana dirumuskan dalam KMAN III tahun 2007. Laporan dan pandangan umum dari wilayah-wilayah ini kemudian akan didiskusikan secara bersama (pleno) untuk mendapatkan masukan baru dan pendalaman terhadap isu-isu penting dari wilayah-wilayah.

Dari bagian pertama ini diharapkan Kongres akan mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu kunci bersama gerakan masyarakat adat di tingkat nasional (lintas wilayah dan lintas sektoral).

4.2. Bagian Kedua: Masyarakat Adat Membenahi Organisasi dan Membuat Rencana Aksi Proses kongres dilakukan kegiatan sidang komisi dan sidang pleno. Sidang Komisi bertujuan untuk mengkaji secara kritis berbagai permasalahan bersama dan merumuskan usulan-usulan untuk mencari jalan keluar yang paling strategis. Agar pengkajian masalah dan perumusan usulan-usulan pemecahannya bisa tajam (fokus), maka seluruh peserta dibagi dalam komisi-komisi sesuai isu-isu kunci yang teridentifikasi dan telah di draft rumusannya oleh tim Komisi AD/ART, Program Kerja dan Rekomendasi. Hasil-hasil sidang komisi kemudian disajikan di dalam sidang pleno untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari Kongres. Rumusan sidang pleno ini merupakan sikap kongres dan panduan kerja kedepan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi dan masyarakat adat di seluruh pelosok Nusantara.

Untuk melengkapi keputusan-keputusan tersebut maka pada bagian akhir akan dilakukan pemilihan dan pengesahan anggota Dewan Nasional AMAN dan Sekretaris Jendral AMAN periode 2012 – 2017 sebagai pelaksana mandat (mandataris) keputusan-keputusan KMAN II.

4.3. Peserta KongresPeserta yang akan mengikuti KMAN IV diperkirakan berjumlah 2.200 orang (dengan mempertimbangkan keseimbangan laki-laki dan perempuan). Jumlah ini berdasarkan hasil dari perkembangan organisasi selama 4 tahun terakhir, yang kemudian ditetapkan dalam Rakernas ke II AMAN di Luwu Utara, Oktober 2011.

Dengan demikian, total jumlah peserta rangkaian KMAN IV diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 2.700 orang. Baik itu peserta resmi KMAN IV maupun peninjau.

5. Side Event

Side event digagas untuk menjadi ajang perkenalan dan pertukaran pengetahuan serta informasi budaya antara anggota-anggota AMAN sekaligus memperkenalkan budaya-budaya komunitas masyarakat adat, kearifan-kearifan masyarakat adat, termasuk obat-obatan dan motif-motif tenunan bagi para tamu dan peserta KMAN IV lainnya.

5.1. Pagelaran Budaya

Mars AMAN. MARS AMAN adalah lagu yang diciptakan oleh Ph. Thomas, BA, akan dinyanyikan oleh Paduan Suara Gabungan pada saat pembukaan dan penutupan KMAN IV.

Mars Hibualamo. MARS HIBUALAMO adalah ciptaan Ph. Thomas, BA. Lagu yang akan dinyanyikan oleh Tehillah Choir pada acara pembukaan dan penutupan ini adalah bentuk apresiasi dari masyarakat Halmahera Utara pada KMAN IV, karena pelaksanaannya berlangsung di Bumi Hibualamo, pada tanggal 19 April yang merupakan hari keramat masyarakat adat Halmahera, mengingat tepat pada tanggal tersebut adalah hari deklarasi perdamaian setelah pecah konflik horizontal tahun 2001 di sana.

Kirab Budaya. Prosesi adat dalam bentuk karnaval mengelilingi kota Tobelo, diikuti oleh peserta KMAN IV dari 20 wilayah AMAN ditambah dengan Papua, Mentawai, Lampung, Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara. Paguyuban Nusantara yang ada di Kab. Halut, Pemda Halut, Lembaga Adat Hibualamo, Utusan Sekolah dan Perguruan Tinggi, Sanggar Budaya dan Organisasi Masyarakat. Seluruh peserta membawa pakaian adat masing-masing. Perjalanan dimulai dari Rumah adat Hibualamo mengelilingi kota Tobelo menuju lokasi Kongres. Jarak tempuh diperkirakan sekitar 1,5 – 2 KM. Penari dari masing-masing daerah diharapkan juga keterlibatannya dalam parade ini.

O’ Hoya. O’Hoya adalah tradisi tari yang melekat dalam berbagai konteks sosial yang sangat beragam, dari upacara kelahiran sampai upacara kematian. Tarian ini memperlihatkan gerakan silat dan menggunakan properti perisai (O’ Dadatoko), pedang panjang (O’ Humaranga), atau menggunakan tombak (O’Kuama). Ini diperkirakan jauh lebih tua dan khas Maluku. Yang menarik, tarian ini dilakukan selain oleh laki-laki, juga perempuan, tetapi bukan dalam konsep tarian berpasangan, melainkan mengiring dan mengikuti di belakang si penari laki-laki. Dari sisi gerak yang bebas serta iringan musik yang mampu merangsang gerak, maka tarian ini akan digunakan sebagai musik dan gerak untuk mengiringi parade budaya yang energik dan menarik, yang dikemas dalam O’Hoya Carnival dengan melibatkan masyarakat Tobelo dan seluruh peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara.

Ritual Air Nusantara. Prosesi adat berupa penuangan air yang dibawa oleh Peserta KMAN IV dari Mata Air Keramat yang berasal dari komunitas adat masing-masing. Komunitas anggota AMAN yang membawa air keramat ini wajib membuat cerita atau sinopsis mengenai air yang dibawa. Kemudian air keramat tersebut dituangkan pada wadah yang telah disiapkan, bertempat di Monumen Air Nusantara. Prosesi air Nusantara ini didaftarkan untuk meraih rekor Muri, dan prosesi kegiatan ini diatur tersendiri.

Yora: Atraksi seni budaya yang menjadi maskot KMAN IV, berupa kolaborasi tarian Cakalele, Tide-tide dan Denge-denge (tarian khas Halmahera) dengan jumlah penari 250 orang.

Jembatan Nusantara. Atraksi seni budaya yang berlangsung di panggung hiburan selama KMAN IV berlangsung. Diikuti oleh peserta KMAN IV dari 20 wilayah AMAN (jika ada), Kelompok Kesenian dari Sekolah dan Perguruan Tinggi di Kab. Halut, Sanggar Budaya di Malut, Paguyuban Nusantara yang ada di Kab. Halut, dan para seniman Se-Nusantara.

Irama Dari Timur Nusantara: Atraksi Seni Budaya berupa selingan yang dipentaskan selama Persidangan dan Sarasehan berlangsung pada KMAN IV. Diikuti oleh: Kelompok-kelompok Kesenian bernuansa Maluku Utara, Maluku dan Papua yang telah ditentukan oleh panitia.

Ritual Himadebini. Prosesi Ritual HOMADEBINI yaitu Upacara Adat Tobelo bermakna Pencerahan agar semua peserta mengalami Pembersihkan Hati dari berbagai suasana yang kurang menyenangkan selama kegiatan KMAN IV berlangsung. Ritual HOMADEBINI merupakan pelaksanaan prosesi ritual adat yang dilakukan pada acara penutupan khususnya pada saat pengukuhan SEKJEN AMAN terpilih.

5.2. O’ Ngale Mabobaha Parade Perahu Kora-kora Parade perahu kora-kora adalah display perahu pesisir dan pulau-pulau kecil dari kawasan

Halmahera Utara dengan rute sepanjang perairan Tobelo. Parade perahu ini dimulai dari Gorua sampai Leleoto dan finish di pulau Kumo.

Makan Patita (Makan Bersama di jalan raya)

Makan Patitia adalah pesta rakyat yang diikuti oleh semua peserta, panitia dan masyarakat sebagai tanda syukur atas selesainya seluruh kegiatan KMAN IV, sekaligus mengantarkan peserta kembali ke wilayah masing-masing. Kegiatan ini berlangsung dengan cara semua masyarakat di kota Tobelo menyajikan makanan di jalan-jalan utama yang kemudian dilaksanakan makan bersama yang di iringi dengan sajian atraksi seni Halmahera.

5.3. PameranSarana Penyajian berbagai karya seni dan budaya berupa produk kerajinan tangan, kuliner, dan produk ekonomi kreatif yang diikuti oleh : Peserta KMAN IV dari 20 wilayah AMAN (jika ada), termasuk didalamnya Paguyuban Nusantara di Kab.Halut, dan utusan dari para Pengembang Usaha Ekonomi Kreatif dari wilayah AMAN masing-masing, 17 Kecamatan Kab. Halut, SKPD Lingkup Pemda Halut, 9 Kab/Kota di Prop. Malut, Sekolah dan Perguruan Tinggi Kab. Halut, para Usahawan Ekonomi Kecil dan Menengah dan Kuliner Nusantara. Pameran ini juga akan diikuti oleh beberapa media lokal dan nasional untuk menyajikan liputan mengenai masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara.

6. Temu Nasional Perempuan Adat

Temu Nasional Perempuan Adat (PA) ini merupakan mandat KMAN III, 2007 di Pontianak melalui Direktorat Pemberdayaan Perempuan Adat (DPPA). Melalui fasilitasi DPPA dalam dua tahun terakhir PA mulai melakukan pertemuan yang cukup intensif untuk melihat ulang seluruh proses keterlibatan PA di dalam organisasi AMAN.

Pertemuan-pertemuan ini telah membangun kesadaran bersama PA bahwa dibutuhkan wadah lain sebagai tempat belajar dan mengkonsolidasikan cita-cita bersama PA di dalam organisasi AMAN dan berposisi terhadap pihak-pihak lainnya. ‘Affirmative action’ tidaklah tindakan yang mencukupi bagi PA untuk dapat terjun langsung berpartisipasi melalui proses-proses berorganisasi di dalam AMAN. Tidak dapat disangkal bahwa keterbatasan PA terhadap akses informasi menjadikan mereka harus berkejaran mengatasi ketertinggalan dan secara bersamaan harus terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi posisi PA di berbagai tingkatan mulai dari komunitas, organisasi dan bernegara sehingga keterlibatan PA belumlah optimal. Kesetaraan masih harus diperjuangkan oleh PA.

Untuk itu, dalam Temu Perempuan Adat di Hotel Medina, 2010 yang dihadiri oleh PA dari 7 wilayah regional AMAN (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) telah menyepakati perlu dibentuknya Organisasi sayap PA yang otonom di bawah AMAN di dalam Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara yang dilangsungkan pada tanggal 15-17 April 2012 di Tobelo, Maluku Utara.

Temu Nasional ini dimaksudkan untuk mewujudkan Organisasi sayap PA yang melakukan percepatan kaderisasi dan pengorganisasian PA di komunitas-komunitas anggota AMAN; membangun strategi bersama PA di dalam KMAN IV dan organisasi AMAN serta memposisikan PA di berbagai tingkatan baik komunitas, Organisasi dan Negara. Didasarkan pada tujuannya Temu Nasional PA mengambil tema “Memperkuat Partisipasi Perempuan Adat dalam Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat”

Temu Nasional dapat disebut sebagai Konggres PA I yang akan dihadiri oleh 200 orang PA yang berasal dari perwakilan 1.696 komunitas adat anggota AMAN, Perempuan Dewan AMAN, Perempuan Pengurus Wilayah (PW), Perempuan Pengurus Daerah (PD), Biro Perempuan di PW dan PD, Perempuan anggota Organisasi sayap Barisan Pemuda/i Adat.

7. Panitia Pengarah Dan Panitia Pelaksana

Panitia Pengarah terdiri atas: Isjaya Kaladen (Ketua Merangkap Anggota); Jesaya Banari (Wakil Ketua Merangkap Anggota); Mina Susana Setra (Sekretaris Merangkap Anggota); Abdon Nababan (Anggota); Dewa Nyoman Suardana (Anggota); Elly Kissya (Anggota); Jajang Kurniawan (Anggota); Harun Nuh (Anggota); Ariana (Anggota); Kamardi (Anggota); Nur Amalia (Anggota); Emilianus Kleden (Anggota); Ifdal Kasim (Anggota); Arimbi Heroepoetri (Anggota).

Panitia Pelaksana terdiri atas: Rukka Sombolinggi (Ketua Umum); Ir. Hein Namotemo, M.Sp (Wakil Ketua I/ Ex Oficio Ketua Panitia di Tobelo);Mahir Takaka (Wakil Ketua); Arifin Saleh (Sekretaris Umum); Josef Papilaya (Wakil Sekretrais); Erasmus Cahyadi (Wakil Sekretaris II;) Rainny Situmorang (Bendahara); Adekartika Utami (Kesekretariatan); Nuraida Sitorus (Keuangan); Yoga Saepul Riza (Logistik); Jopi Peranginangin (Urusan-urusan Keluar); Annas Radin Syarif (Program dan Acara Kongres); Simon Armansyah Pabaras (Side Events); Mina Susana Setra (Sarasehan).