materi_umkm

8/10/2019 materi_umkm

1/14

UMKM

Pengertian usaha kecil

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil

dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil

a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;

b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;

c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah

mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;

d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;

e.

Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;

g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

Contoh usaha kecil

Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga,

industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;

Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.

Pengertian usaha menengah

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi

kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling

banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00

(lima milyar rupiah).

Ciri-ciri usaha menengaha. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern,

dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;

b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga

memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;

c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan

kesehatan dll;

d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya

pengelolaan lingkungan dll;e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;

f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Contoh usaha menengah

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara

merata, yaitu:

Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;


2/14

Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor; Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar proponsi; Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam; Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan. Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Danusaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah:

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan

usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

c. Milik Warga Negara Indonesiad. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau

berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar

e. Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan

hukum, termasuk koperasi.

Definisi UKM di Indonesia

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya

adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik

(BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008.Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementrian Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil

(UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling

banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling

banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara

Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk

tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kunatitas tenaga kerja. Usaha kecilmerupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan

entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Berdasarkan Keputuasan Menteri Keuangan Nomor

316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang

telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000

atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1)

badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak,

nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa)

Definisi dan Kriteria UKM menurut Lembaga dan Negara AsingPada prinsipnya definisi dan kriteria UKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai

berikut : (1) jumlah tenaga kerja, (2) pendapatan dan (3) jumlah aset. Paparan berikut adalah kriteria-kriteria UKM

di negara-negara atau lembaga asing.

1. World Bank, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

Medium Enterprise, dengan kriteria :

a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang


3/14

b. Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta

c. Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta

Small Enterprise, dengan kriteria :

a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang

b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta

c. Jumlah aset tidak melebihi $ 3 jutaMicro Enterprise, dengan kriteria :

a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang

b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu

c. Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu

2. Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset

produktif tetap (fixed productive asset) di bawah SG $ 15 juta.

3. Malaysia, menetapkan definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (full

time worker) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari M $ 2,5 juta. Definisi inidibagi menjadi dua, yaitu :

Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5 50 orang atau jumlah modal saham sampai

sejumlah M $ 500 ribu

Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50 75 orang atau jumlah modal saham sampai

sejumlah M $ 500 ribu M $ 2,5 juta.

4. Jepang, membagi UKM sebagai berikut : Mining and manufacturing, dengan kriteria jumah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham

sampai sejumlah US$2,5 juta. Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 840

ribu

Retail, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 820 ribu Service, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 420

ribu

Klasifikasi UKM

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

a. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah,yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima

b. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan

c. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima

pekerjaan subkontrak dan ekspor

d. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan

transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

Undang-Undang dan Peraturan Tentang UKM

Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM :a. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

b. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

c. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

d. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

e. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan

Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan


4/14

f. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah

g. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha

Kecil dan Program Bina Lingkungan

h. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

i. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kemitraan Usaha dan MasalahnyaDalam menghadapi persaingan di abad ke-21, UKM dituntut untuk melakukan restrukturisasi dan

reorganisasi dengan tujuan untuk memenuhi permintaan konsumen yang makin spesifik, berubah dengan cepat,

produk berkualitas tinggi, dan harga yang murah . Salah satu upaya yang dapat dilakukan UKM adalah melalui

hubungan kerjasama dengan Usaha Besar (UB). Kesadaran akan kerjasama ini telah melahirkan konsep supply

chain management (SCM) pada tahun 1990-an. Supply chain pada dasarnya merupakan jaringan perusahaan-

perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan

pemakai akhir. Pentingnya persahabatan, kesetiaan, dan rasa saling percaya antara industri yang satu dengan lainnya

untuk menciptakan ruang pasar tanpa pesaing, yang kemudian memunculkan konsep blue ocean strategy. Kerjasama antara perusahaan di Indonesia, dalam hal ini antara UKM dan UB, dikenal dengan istilah

kemitraan (Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan). Kemitraan tersebut harus disertai

pembinaan UB terhadap UKM yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling

menguntungkan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka

waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi

keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi

sampai target tercapai. Pola kemitraan antara UKM dan UB di Indonesia yang telah dibakukan, menurut UU No. 9Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, terdiri atas 5 (lima) pola, yaitu :

(1).Inti Plasma, (2).Subkontrak, (3).Dagang Umum, (4).Keagenan, dan (5).Waralaba.

Pola pertama, yaitu inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB sebagai inti membina

dan mengembangkan UKM yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi,

pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi

yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, UB mempunyai tanggung jawab

sosial (corporate social responsibility) untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk

jangka panjang.

Pola kedua, yaitu subkontrak merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB, yang didalamnya UKM

memproduksi komponen yang diperlukan oleh UB sebagai bagian dari produksinya. Subkontrak sebagai suatu

sistem yang menggambarkan hubungan antara UB dan UKM, di mana UB sebagai perusahaan induk (parent firma)

meminta kepada UKM selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen)

dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk. Selain itu, dalam pola ini UB memberikan bantuan berupa

kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi, dan

pembiayaan.

Pola ketiga, yaitu dagang umum merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB, yang di dalamnya UB

memasarkan hasil produksi UKM atau UKM memasok kebutuhan yang diperlukan oleh UB sebagai mitranya.

Dalam pola ini UB memasarkan produk atau menerima pasokan dari UKM untuk memenuhi kebutuhan yang

diperlukan oleh UB.

Pola keempat, yaitu keagenan merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB, yang di dalamnya UKM

diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai mitranya. Pola keagenan merupakan hubungan

kemitraan, di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak


5/14

sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan

pihak ketiga.

Pola kelima, yaitu waralaba merupakan hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba

memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima

waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Dalam pola ini UB yang bertindak sebagai pemberi

waralaba menyediakan penjaminan yang diajukan oleh UKM sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga. Kemitraan dengan UB begitu penting buat pengembangan UKM. Kunci keberhasilan UKM dalam persaingan

baik di pasar domestik maupun pasar global adalah membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang

besar. Pengembangan UKM memang dianggap sulit dilakukan tanpa melibatkan partisipasi usaha-usaha besar.

Dengan kemitraan UKM dapat melakukan ekspor melalui perusahaan besar yang sudah menjadi eksportir, baru

setelah merasa kuat dapat melakukan ekspor sendiri. Disamping itu, kemitraan merupakan salah satu solusi untuk

mengatasi kesenjangan antara UKM dan UB. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tumbuh kembangnya

UKM di Indonesia tidak terlepas dari fungsinya sebagai mitra dari UB yang terikat dalam suatu pola kemitraan

usaha. Manfaat yang dapat diperoleh bagi UKM dan UB yang melakukan kemitraan diantaranya adalah Pertama,

dari sudut pandang ekonomi, kemitraan usaha menuntut efisiensi, produktivitas, peningkatan kualitas produk,

menekan biaya produksi, mencegah fluktuasi suplai, menekan biaya penelitian dan pengembangan, dan

meningkatkan daya saing. Kedua, dari sudut moral, kemitraan usaha menunjukkan upaya kebersamaan dam

kesetaraan. Ketiga, dari sudut pandang soial-politik, kemitraan usaha dapat mencegah kesenjangan sosial,

kecemburuan sosial, dan gejolah sosial-politik. Kemanfaatan ini dapat dicapai sepanjang kemitraan yang dilakukan

didasarkan pada prinsip saling memperkuat, memerlukan, dan menguntungkan.

Keberhasilan kemitraan usaha sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalammenjalankan etika bisnisnya. Pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan harus memiliki dasar-dasar

etikan bisnis yang dipahami dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Menurut Keraf

(1995) etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan

terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Dengan

demikian, keberhasilan kemitraan usaha tergantung pada adanya kesamaan nilai, norma, sikap, dan perilaku dari

para pelaku yang menjalankan kemitraan tersebut.

Permasalahan yang Dihadapi UKM

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain meliputi:

Faktor Internal

a. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya

permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau

perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas,

sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara

administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan

terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang

memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun.

Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan

keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit

untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut


6/14

relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang

dihasilkannya.

c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat

terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat

terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi

yang baik.

d. Mentalitas Pengusaha UKM

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat

entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri.[17] Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan

terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko.[18] Suasana

pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja.

Sebagai contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada.

e. Kurangnya Transparansi

Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak

informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan

usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

Faktor Eksternal

a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dandievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik brutto (PDB),

penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan

menengah melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi).[19] Keseluruhan indikator ekonomi makro

tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator

keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus

disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya

persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha

besar.

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka.

Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak

murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan

perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir

kepentingan dari para pengusaha besar.

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan

sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan

usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk

menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

c. Pungutan Liar


7/14

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM

karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali

secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

d. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah

dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurusmasyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan

menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi

maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang

menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di

daerah tersebut.

e. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas

terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mauUKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk

yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu

lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan

secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UKM perlu

mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

f. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-

kerajian dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesiamudah rusak dan tidak tahan lama.

g. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif

baik di pasar nasional maupun internasional.

h. Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya

informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk

ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak

mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat

pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur

ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

Langkah Penanggulangan Masalah

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM dan langkah-langkah yang selama ini telah

ditempuh, maka kedepannya, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan

ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan

sebagainya.

2. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM,

untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial

informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan


8/14

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain:

BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

3. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah,

harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah

yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).4. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di

dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga

untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UKM akan

mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

EKSISTENSI UKM DI INDONESIADefinisi

Di dalam UU No. 9/1999 tersebut ditetapkan bahwa Usaha Kecil (UK) adalah suatu unit usaha yang memiliki

nilai neto (tidak termasuk tanah dan bangunan) yang melebihi Rp. 200 juta, atau penjualan per tahun tidak lebih

besar dari Rp. 1 miliar. Sedangkan, menurut Instruksi Presiden (Inpres) No. 10/1999 tersebut, Usaha Menengah

(UM) adalah suatu unit usaha dengan nilai asset neto (di luar tanah dan gedung) antara Rp. 200 juta hingga Rp. 10

miliar; di atas itu adalah Usaha Besar (UB).

Menurut BPS (2000), Industri Kecil (IK) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang

yang paling banyak 19 orang termasuk pengusaha. Sedangkan, Industri Rumah Tangga (IRT) adalah unit usahadengan jumlah pekerja paling banyak 4 orang termasuk pengusaha. Unit-unit usaha tanpa pekerja (self-employment

unit) termasuk di dalam kategori ini. Sedangkan, IMB adalah unit usaha yang mengerjakan lebih dari 20 orang.

Keberadaan UKM Secara Alami

Proses pembangunan ekonomi di suatu negara secara alami menimbulkan kesempatan besar yang sama bagi

semua jenis kegiatan ekonomi semua skala usaha. Besarnya (size) suatu usaha tergantung pada sejumlah faktor.

Dua diantaranya yang sangat penting adalah pasar dan teknologi (Panandiker, 1996).

Di sektor industri manufaktur, industri skala kecil dan menengah (IKM) membuat berbagai macam produk

yang dapat digolongkan ke dalam dua kategori: barang-barang untuk keperluan konsumsi (final demand) dan

industri seperti barang-barang modal dan penolong (intermediate demand). Walaupun jenis barangnya sama, IKM

memiliki sementasi pasar tersendiri yang melayani kelompok pembeli tertentu.

Perbedaan selera atau pola konsumsi dalam masyarakat untuk barang yang sama juga sangat menentukan

besar kecilnya pasar IKM. Jenis barang lainnya di mana khususnya IK memiliki pasar yang secara alami terproteksi

dari persaingan IB adalah kerajinan tangan seperti patung, ukir-ukiran, perhiasan, meubel dan dekorasi bangunan

dari kayu, rotan atau bamboo.

Di dalam suatu ekonomi modern sekalipun, IKM tetap mempunyai suatu kesempatan besar untuk survive

atau bahkan berkembang pesat hanya jika industri tersebut membuat jenis-jenis produk yang proses produksinya

tidak mempunyai skala ekonomis, dan mengandung teknologi sederhana.

IKM memiliki segmentasi pasar sendiri yang melayani kebutuhan kelompok konsumen tertentu, yang pada

umumnya berasal dari kalangan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dalam suatu proses pembangunan

yang tercermin dari laju pertumbuhan PDB atau peningkatan pendapatan per kapita, kontribusi IK di negara

bersangkutan mengalami perubahan.

Kondisi Umum UKM di Negara-Negara Berkembang


9/14

Karakteristik yang melekat pada UKM bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi

penghambat perkembangan (growth constraints). Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya

dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM.

Tantangan-tantangan yang dihadapi UKM di manapun juga saat ini dan yang akan datang adalah terutama

dalam aspek-aspek berikut ini:

1. Perkembangan teknologi yang pesat: perubahan teknologi mempengaruhi ekonomi atau dunia usaha, dari duasisi, yakni sisi penawaran dan sisi permintaan.

2. Persaingan semakin bebas: penerapan sistem pasar bebas dengan pola atau sistem persaingan yang berbeda dan

intensifitasnya yang lebih tinggi.

Ketahanan UKM Dalam Suatu Gejolak Ekonomi

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 lalu, yang diawali dengan krisis nilai

tukar rupiah terhadap dolar AS dan krisis moneter telah mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami suatu

resesi ekonomi yang besar. Krisis ini sangat berpengaruh negatif terhadap hampir semua lapisan/golongan

masyarakat dan hampir semua kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam negeri, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan yangdilakukan dalam skala kecil dan menengah.

Dampak daripada suatu gejolak ekonomi terhadap UKM perlu dianalisis dari dua sisi, yakni sisi penawaran

dan sisi permintaan.

Efek Dari Sisi Penawaran

Efek negatif daru suatu gejolak ekonomi terhadap kinerja (perkembangan dan pertumbuhan output) UKM lewat sisi

penawarannya berasal dari dua sumber.

1. Seperti yang dialami oleh Indonesia pada saat krisis mencapai klimaksnya (tahun 1998), akibat pengetatan

likuiditas perekonomian nasional maka suku bunga pinjaman menjadi ekstra tinggi. Akibat meningkatnya suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang membuat suku bunga di bank-bank umum menjadi sangat tinggi,

ditambah lagi dengan sulitnya pengusaha mendapatkan kredit baru dari bank, banyak usaha, tidak hanya UKM

tetapi juga UB mengalami stagnasi.

2. Harga-harga dari bahan-bahan baku serta material-material produksi lainnya juga mengalami peningkatan yang

tajam, khususnya bahan-bahan yang diimpor.

Dari sisi produksi, suatu krisis ekonomi seperti yang dialami oleh Indonesia itu juga dapat memberi sejumlah

dorongan positif bagi pertumbuhan output di UKM.

KINERJA UMKM DI DUNIA

Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia

UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan

sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi

pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah

urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-

upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, the Center for

Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), dan the Center for Economic and Social Studies (CESS) pada

tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan

kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses

produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi

dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.


10/14

UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu : (1) Sebagian

UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama, (2) Mayoritas

UKM lebih mengandalkan pada non-banking financingdalam aspek pendanaan usaha, (3) Pada umumnya UKM

melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan (4)

Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak

terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakan ekonomi Indonesia, yaitu (1) Sektor UKM sebagai

penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal, (2) Sektor UKM mempunyai

kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan (3) Sektor UKM sebagai sumber penghasil

devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini.

Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu (1) nilai tambah, (2) unit usaha, tenaga

kerja dan produktivitas, (3) nilai ekspor. Ketiga aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut

2. Nilai TambahKinerja perekonomian Indonesia yang diciptakan oleh UKM tahun 2006 bila dibandingkan tahun sebelumnya

digambarkan dalam angka Produk Domestik Bruto (PDB) UKM pertumbuhannya mencapai 5,4 persen. Nilai

PDB UKM atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.778,7 triliun meningkat sebesar Rp 287,7 triliun dari tahun

2005 yang nilainya sebesar 1.491,2 triliun. UKM memberikan kontribusi 53,3 persen dari total PDB Indonesia.

Bilai dirinci menurut skala usaha, pada tahun 2006 kontribusi Usaha Kecil sebesar 37,7 persen, Usaha Menengah

sebesar 15,6 persen, dan Usaha Besar sebesar 46,7 persen.

2. Unit Usaha dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2006 jumlah populasi UKM mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98 persen terhadap total unitusaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta orang.

3. Ekspor UKM

Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan dari Rp 110,3 triliun pada tahun 2005

menjadi 122,2 triliun pada tahun 2006. Namun demikian peranannya terhadap total ekspor non migas nasional

sedikit menurun dari 20,3 persen pada tahun 2005 menjadi 20,1 persen pada tahun 2006.

Kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di

Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya

kualitas produk. Walau diakui pula bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja di Indonesia

, tetapi kontribusi dalam output nasional di katagorikan rendah. Hal ini dikarenakan UMKM, khususnyausaha

mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja), mempunyaiproduktivitas yang sangat rendah.

Bila upah dijadikan produktivitas, upah rata-rata diusaha mikro dan kecil umumnya berada dibawah upah minimum.

Kondisi ini merefleksikanproduktivitas sektor mikro dan kecil yang rendah bila di bandingkan dengan usaha yang

lebih besar.

Di antara berbagai faktor penyebabnya, rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan wirausaha

di kalangan UMKM menjadi isue yang mengemuka saat ini.Pengembangan UMKM secara parsial selama ini tidak

banyak memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan kinerja UMKM, perkembangan ekonomi secara

lebih luas mengakibatkan tingkat daya saing kita tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti

misalnya Malaysia. Karena itu kebijakan bagi UMKM bukan karena ukurannya yang kecil, tapi karena

produktivitasnya yang rendah. Peningkatan produktivitas pada UMKM, akan berdampak luas pada perbaikan

kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya.

Salah satu alternatif dalam meningkatkan produktivitas UMKM adalah dengan melakukanmodernisasi sistem usaha


11/14

dan perangkat kebijakannya yang sistemik sehingga akan memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam

meningkatkan daya saing daerah.

Untuk meningkatkan daya saing UMKM diperlukan langkah bersama untuk mengangkat kemampuan

teknologi dan daya inovasinnya. Dalam hal ini inovasi berarti sesuatu yang baru bagi si penerima yaitu komunitas

UMKM yang bersangkutan. Kemajuan ekonomi terkait dengan tingkat perkembangan technical change yang

berarti tahap penguasaan teknologi. Technical change sebagian terbesar bersifat tacit atau tidak terkodifikasidan dibangun di atas pengalaman. Juga bersifat kumulatif ( terbentuk secara incremental dan dalam waktu yang

tertentu ). Waktu penguasaan teknologi ini bergantung pada sektor industrinya ( sector specific) dan proses

akumulasinya mengikuti trajektori tertentu yang khas.

Agar supaya pengenalan teknologi dapat menghasilkan technical change dan inovasidalam dunia usaha

diperlukan beberapa kondisi : Kemampuan UKM untuk menyerap, mengadopsi dan menerapkan teknologi baru dalam usahanya. Tingkat kompatibilitas teknologi ( spesifikasi, harga, tingkat kerumitan ) dengan kebutuhan dan kemampuan

UKM yang ada. Ketersediaan dukungan teknis yang relevan dan bermutu untuk proses pembelajaran dalam menggunakan

teknologi baru tersebut.

Untuk komersialisasi teknologi hasil riset (apalagi penemuan baru) banyak menghadapi kendala: sumber

teknologi: teknologi bersifat capital intensive dan belum mempunyai nilai ekonomis, memerlukan waktu lama

dalam penyesuaian terhadap kebutuhan pasar, banyak jenis teknologi yang teruji dalam tingkatan bisnis; sistem

insentif komersialisasi teknologi lemah; arus utama sistem industri

KENDALA UTAMA UKM DI INDONESIA

A. Sifat Permasalahan

Seperti halnya juga Negara Negara lain. Perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai

macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut

jenis produk atau pasar yang dilayani. Tetapi juga berbeda antar wilayah / lokasi, antarsentra, antar sektor atau

subsektor atau jenis kegiatan, dan antarunit usaha dalam kegiatan / sektor yang sama. Namun demikian, ada

beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja

dan / atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yangterjangkau, keterbatasan teknologi, SDM dengan kualitas yang baik (terutama manajemen dan teknisi produksi),

informasi khususnya mengenai pasar, dan kesulitan dalam pemasaran (termasuk manajemen dan teknisi

distribusi). Dengan perkataan lain, masalah masalah yang dihadapi banyak pengusaha kecil dan menengah

bersifat mulidismensi. Selain itu, secara alami ada beberapa permasalahan yang bersifat lebih intern (sumbernya

di dalam perusahaan), sedangkan lainnya lebih bersifat eksternal (sumbernya di luar perusahaan, atau di luar

pengaruh perusahaan), sedangkan lainnya lebih bersifat eksternal (sumbernya di luar perusahaan, atau di luar

pengaruh perusahaan). Dua masalah eksternal yang oleh banyak pengusaha kecil dan menengah dianggap paling

serius adalah keterbatasan akses ke bank dan distorsi pasar (output maupun input) yang disebabkan olehkebijaksanaan kebijaksanaan atau peraturan peraturan pemerintah yang tidak kondusif, yang disengaja

maupun tidak disengaja lebih menguntungkan pengusaha besar, termasuk investor asing (PMA).

Masalah masalah tersebut di atas semakin terasa bagi pengusaha pengusaha yang melayani pasar

terbuka atau ekspor, lain halnya dengan pengusaha pengusaha yang hanya melayani pasar lokal di daerah yang

relatif terisolasi. Oleh karena itu, di pasar terbuka mereka berhadapan dengan produk produk serupa dari

pengusaha pengusaha besar yang lebih unggul dalam banyak hal, majupun persaingan dari barang barang


12/14

impor. Bahkan di pasar ekspor, pengusaha pengusaha kecil maupun menengah Indonesia harus berhadapan

dengan mitra mereka juga dari skala usaha yang sama dan lebih maju dari Negara Negara lain. Dalam kondisi

pasar seperti ini, faktor faktor seperti penguasaan teknologi dan informasi, modal yang cukup, termasuk untuk

melakukan inovasi dalam produk dan proses produksi, pembaharuan mesin dan alat alat produksi dan untuk

melakukan kegiatan promosi yang luas dan agresif, pekerja dnegan keterampilan yang tinggi, dan manajer

dengan etrepreneurship dan tingkat keterampilan yang tinggi dalam business management serta memilikiwawasan yang luas menjadi faktor faktor yang sangat penting, untuk paling tidak mempertahankan tingkat

daya saing global.

Kasus IK dan IRT

Sebagai suatu kasus mengenai masaah masalah yang dihadapi UKM, hasil survei BPS terhadap industri

kecil (IK) dan industri rumah tangga (IRT) tahun 1993 menunjukkan bahwa ada lima (5) masalah utama yang

dihadapi kelompok industri tersebut. Masalah masalah ini dapat dikatakan umum dihadapi oleh pengusaha

pengusaha IK dan IRT, terutama mereka yang berlokasi di daerah pedalaman yang relatif terisolasi dari pusat

pusat administrasi pemerintah dan kegiatan ekonomi dan keuangan. Bisa dilihat bahwa di antara problem problem tersebut, yang paling sering disebut adalah keterbatasan modal, disusul kemudian dengan kesulitan

dalam pemasaran sebagai masalah besar kedua yang dihadapi oleh sebagian besar dari pengusaha pengusaha

yang masuk di dalam sampel survei. Hanya persentase kecil dari responden yang mengaku mempunyai kesulitan

besar yang berkaitan dengan bahan baku. Biasanya masalah bahan baku dalam bentuk harga yang terlalu mahal,

tempat mendaftarkannya terlalu jauh dari lokasi mereka, biaya penyimpanan stok terlalu mahal, atau kualitas

bahan baku yang didapat tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang cukup menarik dari hasil survei BPS

tersebut adalah bahwa jumlah pengusaha yang mengatakan keterbatasan SDM merupakan suatu masalah serius

ternyata tidak banyak, baik yang berlokasi di daerah pedesaan maupun di perkotaan. B. Kesulitan Pemasaran

Dalam literatur, pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan

UKM. Hasil dari suatu studi lintas Negara yang dilakukan oleh James dan Akrasanee (1998) di sejumlah Negara

ASEAN menunjukkan bahwa pemasaran adalah termasuk growth constraint yang dihadapi oleh banyak

pengusaha kecil dan menengah (masalah ini dijumpai tidak terlalu serius di Singapura). Studi ini menyimpulkan

bahwa jika UKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek aspek yang terkait dengan pemasaran

seperti kualitas produk dan kegiatan promosi maka sulit sekali bagi UKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam

era promosi maka sulit sekali bagi UKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.

Hasil studi mereka itu menunjukkan bahwa salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang

umum dihadapi oleh UKM adalah tekanan tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk produk

serupa buatan UB dan impor, maupun di pasar ekspor. Saat ini, di Negara Negara Asia yang terkena krisis

keuangan seperti Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan, masalah pemasaran bisa menjadi lebih serius, karena

sebagai salah satu efek dari krisis tersebut akses ke kredit bank menjadi sulit (kalau tidak dapat dikatakan

tertutup sama sekali), ditambah lagi dengan mahalnya bahan baku yang pada umumnya diimpor, dan permintaan

pasar dalam negeri yang menurun karena merosotnya tingkat pendapatan riil masyarakat per kapita. Akibatnya

dapat di duga bahwa banyak UKM tidak memiliki sumber daya produksi yang cukup untuk paling tidak

mempertahankan volume produksi dan memperbaiki kualitas dari produk produk mereka, dan ini berarti

mereka semakin sulit untuk meningkatkan atau bahkan mempertahankan tingkat daya saing mereka di pasar

domestis maupun pasar internasional.

C. Keterbatasan Finansial

UKM, khususnya UK di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial : mobilisasi

modal awal (star up capital) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat


13/14

diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walau pada umumnya modal awal bersumber dari modal

(tabungan) sendiri atau sumber sumber informal, namun sumber sumber permodalan ini sering tidak cukup

untuk kegiatan produksi, apa lagi untuk investasi (perluasan kapasitas produksi atau menggantikan mesin

mesin tua). Sementara, mengharapkan sisa dari kebutuhan finansial sepenuhnya dibiayai oleh dana dari

perbankan jauh dari realitas. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika hingga saat ini walaupun begitu banyak

skim skim kredit dari perbankan dan dari bantuan BUMN, sumber sumber pendanaan dari sector informalmasih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UKM, terutama usaha mikro / rumah tangga. Hal ini

disebabkan oleh pengusaha yang tinggal di daerah yang relatif terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan

administrasi terlalu bertele tele dan kurang informasi mengenai skim skim perkreditan yang ada dan

prosedurnya (Tambunan, 1994 dan 2000).

Dalam hal jenis kepemilikan modal, baik di kelompok IK maupun IRT jumlah pengusaha yang membiayai

usahanya sepenuhnya dengan uang sendiri atau dengan modal sendiri dan pinjaman, lebih banyak daripada

jumlah pengusaha yang menggunakan 100 persen modal dari pihak lain. Walaupun komposisinya bervariasi

menurut golongan besar industri, baik di IK maupun di IRT sebagian besar dari jumlah pengusaha dengan 100 persen modal sendiri terdapat di industri makanan, minuman dan tembakau, industri kulilt, tekstil dan produk

produknya, dan industri kayu, bambu dan rotan serta produk produknya.

D. Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak UKM di Indonesia, terutama

dalam aspek aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produksi, engineering

design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar.

Sedangkan semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk,

meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru. Sayangnya tidak ada data mengenai tingkat pendidikan di UKM, yang ada hanya data mengenai tingkat

pendidikan pengusaha dan pekerja di IK dan IRT. Seperti yang dapat dilihat di Tabel 4.14, data BPS Tahun 1998

menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen dari jumlah pengusaha IK dan IRT hanya.

Jumlah Pengusaha IK dan IRT Menurut Kategori Pendidikan, Tahun 1998

IK IRT

Jumlah % Jumlah %

Pendidikan Primer 108.495 55,76 1.659.826 82,89

Pendidikan Sekunder 80.069 41,15 334.801 16,72Pendidikan Tersier 6.000 3,08 7.708 0,39

Jumlah 194.564 100 2.002.335 100

Sering dikatakan bahwa untuk menanggulangi masalah SDM ini, memberikan pelatihan langsung kepada

pengusaha sangat penting dan ini khususnya usaha mikro, tidak sanggung menanggung sendiri biaya pelatihan,

oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam menyelenggarakan program program pendidikan /

pelatihan bagi pengusaha maupun tenaga kerja di UKM. Memang selama ini sudah banyak pelatihan dan

penyuluhan yang dari Menegkop dan PKM, depperdag, dan Depnaker. Hanya saja efektivitasnya masih

diragukan. Karena banyak pengusaha yang pernah menguikuti pelatihan pelatihan dari pemerintah mengeluh bahwa pelatihan pelatihan sering terlalu teoritis, waktunya terlalu singkat, tidak ada tindak lanjut (misalnya

beberapa saat setelah pelatihan selesai, pihak pemberi pelatihan mengunjungi kembali pengusaha untuk melihat

sejauh mana pelatihan tersebut diterapkan dalam kegiatan usahanya) dan sering kali tidak cocok dengan

kebutuhan mereka sebenarnya.

Keterbatasan SDM merupakan salah satu ancaman serius bagi UKM Indonesia untuk dapat bersaing baik

di pasar domestik maupun pasar internasional di dalam era perdagangan bebas anti, bahkan di masa itu SDM


14/14

bersama sama dengan teknologi akan menjadi jauh lebih penting dibandingkan modal sebagai faktor penentu

utama kemampuan UKM untuk meningkatkan daya saing globalnya.

E. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku (dan input input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius lagi

pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak UKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis,

banyak sentra sentra IKM di sejumlah subsektor industri manufaktur seperti sepatu dan produk produk tekstilyang mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lainnya, atau karena harganya dalam rupiah

menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Tidak sedikit dari mereka terpaksa

menghentikan usaha dan berpindah profesi ke kegiatan kegiatan ekonomi lainnya, misalnya menjadi pedagang.

Beberapa contoh kasus, misalnya tahun 1998 sekitar 200 pengusaha tempe di Banjarnegara dekat perbatasan

Jawa Barat dan Jawa Tengah terpaksa menghentikan kegiatan produksi mereka karena harga kedelai yang

diimpor ternyata menjadi sangat mahal. Banyak pengusaha rokok kretek di Jawa Tengah juga terpaksa

menghentikan produksi mereka karena naiknya harga bahan baku. Demikian juga, banyak pengusaha batik

tradisional di Pekalongan (Jawa Tengah), dan ratusan pengusaha kecil sepatu di sejumlah sentra sentra diJakarta (PIK), Cibaduyut (Bandung), dan Medan terpaksa gulung tikar dan berubah profesi menjadi pedagang

kecil atau kerja di sektor transportasi atau menjadi buruh bangunan.

F. Keterbatasan Teknologi

Berbeda dengan Negara Negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama

/ tradisional dalam bentuk mesin mesin tua atau alat alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan

teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total faktor productivity dan efisiensi di dalam proses produksi,

tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat. Keterbatasan teknologi khususnya usaha usaha rumah

tangga (mikro), disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan

teknologi atau mesin mesin dan alat alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan

mesin mesin baru atau melakukan inovasi inovasi dalam produk maupun proses produksi. Rendahnya

pemilikan / pengusaha teknologi modern juga merupakan suatu dalam era pasar bebas nanti. Padahal, di era

tersebut, berbeda dengan 20 atau 30 tahun lalu, faktor teknologi bersama sama dengan faktor SDM akan

menjadi komparatif yang dimiliki Indonesia atau UKM pada khususnya selama ini, yaitu ketersediaan berbagai

ragam bahan baku dalam jumlah yang berlimpah dan upah tenaga kerja yang murah akan semakin tidak penting

di masa mendatang, diganti oleh dua faktor keunggulan kompetitif tersebut (teknologi dan SDM).

materi_umkm

Documents