materiujianupkpv - sistem informasi manajemen kepegawaian · 2017-12-03 · saling menghormati...

MATERI UJIAN UPKP V

PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK, DISIPLIN,DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA ASN

BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNNBADAN NARKOTIKA NASIONAL

2017

@BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNN

BAB IPENDAHULUAN

1. Umum

Modul ini membahas tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik, Disiplin dan

Penilaian Prestasi Kerja Apartur Sipil Negara (ASN).

2. TujuanSetelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan memahami makna

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik, Disiplin dan Penilaian Prestasi Kerja ASN

serta dapat menerapkannya dalam rangka pelaksanaan tugas di satuan kerja

(satker) dan kehidupan sehari-hari.

3. Materi BahasanMateri bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar, yaitu :

a. Pembinaan JIwa Korps dan Kode Etik ASN;

b. Disiplin ASN;

c. Penilaian Prestasi Kerja ASN.

BAB IIPEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

A. Pengertian Jiwa KORPSJiwa Korps ASN adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama,

tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki

organisasi ASN dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI).

B. Tujuan Pembinaan Jiwa KORPSPembinaan Jiwa Korps ASN bertujuan untuk :

1. Membina karakter/watak, memelihara persatuan dan kesatuan secara

kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan pengabdian kepada

masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan ASN.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta TimurTelepon: (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593e-mail: [email protected]: www.bnn.go.id

mailto:[email protected]

http://www.bnn.go.id


2. Mendorong etos kerja ASN untuk mewujudkan ASN bermutu tinggi dan

bertanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.

3. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan

kebangsaan ASN sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Ruang Lingkup Pembinaan Jiwa KORPSRuang lingkup pembinaan Jiwa Korps ASN mencakup :

1. Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan

profesionalitas ASN serta berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan

Pemerintah yang terkait dengan ASN.

2. Peningkatan kerjasama antara ASN untuk memelihara dan memupuk

kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan Jiwa Korps ASN.

3. Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan ASN sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan

kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

D. NIlai-Nilai DasarNilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh ASN meliputi :

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945;

3. Semangat nasionalisme;

4. Mengutamakan kepentingan negara di atas pribadi atau golongan;

5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;

7. Tidak diskriminatif;

8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan

9. Semangat Jiwa Korps

E. Etika ASNDalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib

bersikap dan berpedoman pada etika sebagai berikut :

1. Etika dalam bernegara, meliputi :

a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;

b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;


c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam melaksanakan tugas;

d. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan berwibawa;

e. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan

setiap kebijakan dan program Pemerintah;

f. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara

efisien dan efektif; dan

g. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan tidak benar.

2. Etika dalam berorganisasi, meliputi :

a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan;

b. Menjaga informasi yang bersitat rahasia;

c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan pejabat berwenang;

d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;

e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait

dalam rangka pencapaian tujuan;

f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi; dan

i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

3. Etika dalam bermasyarakat, meliputi :

a. Mewujudkan pola hidup sederhana;

b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih

dan tanpa unsur pemaksaan;

c. Memberikan pelayanan cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif;

d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan

e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Etika terhadap diri sendiri, meliputi :

a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi tidak benar;

b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, golongan;


d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,

keterampilan, dan sikap;

e. Memiliki daya juang yang tinggi;

f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan

h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

5. Etika terhadap sesama ASN, meliputi :

a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/

kepercayaan yang berlainan;

b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;

c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun

horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, antar instansi;

d. Menghargai perbedaan pendapat;

e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;

f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN; dan

g. Berhimpun dalam satu wadah Korps ASN Republik Indonesia yang

menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam

memperjuangkan hak-haknya.

F. Pengertian Korps Pegawai Republik IndonesiaKorps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah suatu wadah menghimpun

seluruh Pegawai Republik Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, aktif,

profesional, netral, produktif, dan akuntabel. KORPRI dibentuk pada tanggal 29

Nopember 1971 dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 berdasarkan

Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Visi, Misi dan Fungsi KORPRI Visi KORPRI adalah terwujudnya organisasi

KORPRI yang kuat, netral, demokratis, untuk membangun Jiwa Korps (KORSA)

Pegawai Republik Indonesia dan mensejahterakan anggota dan keluarganya.

Misi KORPRI :

a. Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, berwibawa, dan mencakup

seluruh tingkat kepengurusan;

b. Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai

perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara;


c. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman, perlindungan

hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota;

d. Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, profesional,

disiplin, bebas KKN, dan mampu melaksanakan tugas kepemerintahan;

e. Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.

KORPRI berfungsi :

a. Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota;

b. Membina dan meningkatkan Jiwa Korps (Korsa);

c. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara;

d. Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan

penghargaan bagi anggota;

e. Sebagai pengayom, pelindung, pemberi bantuan hukum bagi anggota;

f. Meningkatkan harkat dan martabat anggota;

g. Meningkatkan ketakwaan, kejujuran, keadilan, disiplin, profesionalisme;

h. Mewujudkan kepemerintahan yang baik.

i. Keanggotaan KORPRI Anggota KORPRI terdiri atas :

1) Anggota Biasa, yaitu :

ASN Republik Indonesia;

Pegawai BUMN dan BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan/atau

Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan

Layanan Umum Pusat dan Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola

Kawasan Ekonomi Khusus;

Aparatur Pemerintah Desa dan/atau nama lain dari desa.

2) Anggota Luar Biasa, yaitu Pensiunan ASN Republik Indonesia, BUMN

dan BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Pendidikan, Lembaga

Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan

Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.

3) Anggota Kehormatan, yaitu para Penasihat KORPRI di semua tingkat

kepengurusan dan seseorang yang berjasa kepada KORPRI yang dipilih

selektif dan ditetapkan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Hak Anggotaa) Anggota Biasa, mempunyai hak :

Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;


Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;

Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan tidak adil;

Mendapat pendampingan dan bantuan hukum;

Memperoleh kesejahteraan sesuai kemampuan organisasi; dan

Memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan dari intervensi

politik dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.

b) Anggota Luar Biasa, mempunyai hak :

Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan

Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.

c) Anggota Kehormatan, mempunyai hak :

Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan

Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.

Kewajiban Anggotaa) Anggota Biasa, mempunyai kewajiban untuk:

Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi;

Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;

Membela dan menjunjung tinggi organisasi;

Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;

Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi; dan

Membayar iuran anggota.

b) Anggota Luar Biasa, mempunyai kewajiban untuk:





dan

Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi.

c) Anggota Kehormatan, mempunyai kewajiban untuk:






dan

Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi.

G. Kepengurusan dan Masa Jabatan KORPRIPengurus KORPRI terdiri dari Dewan dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Dewan Pengurus KORPRI bersifat kolektif yang dipilih anggota berdasarkan

musyawarah sesuai tingkat kepengurusan. Masa jabatan Dewan Pengurus

KORPRI 5 (lima) tahun sedangkan masa jabatan Sekretaris Dewan Pengurus

KORPRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat

kepengurusan KORPRI dan wilayah kerja :

1. Dewan Pengurus KORPRI Nasional mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non

Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara meliputi Kementerian,

Lembaga Pemerintah Non Kmenterian, Keskretariatan Lembaga Negara;

3. Dewan Pengurus KORPRI BUMN, Badan Hukum Milik Negara dan/atau

Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat,

Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai wilayah

kerja di masing-masing instansi;

4. Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara RI

berkedudukan di Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara RI mempunyai

wilayah kerja di masing-masing instansi;

5. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah

Provinsi yang bersangkutan;

6. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota mempunyai wilayah kerja meliputi

wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Latihan SoalDibawah ini yang bukan termasuk dari Etika ASN, yaitu :

a. Etika dalam bernegara

b. Etika dalam kepemerintahanc. Etika dalam bermasyarakat

d. Etika dalam berorganisasi


BAB IIIDISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

A. Pengertian Disiplin ASNDisiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman

disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN

yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN,

baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN.

B. Kewajiban dan Larangan Aparatur Sipil Negara serta Pelanggaran dan JenisHukuman Disiplin1. Pelanggaran Terhadap Kewajiban

No KewajibanTingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran

Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5

1 mengucapkansumpah/janjiASN

apabila tanpaalasan yang sah

2 mengucapkansumpah/janjijabatan

apabila tanpaalasan yang sah

3 setia dan taatsepenuhnyakepadaPancasila, UUDNegaraRepublikIndonesiaTahun 1945,NegaraKesatuanRepublikIndonesia, danPemerintah

apabilapelanggaranberdampaknegatif pada unitkerja

apabilapelanggaranberdampak negatifpada instansi ybs

apabilapelanggaranberdampak negatifpada Pemerintahdan/atau negara



Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5

4 menaati segalaketentuanperaturanperundang-undangan




5 melaksanakantugas kedinasanyangdipercayakankepada ASNdengan penuhpengabdian,kesadaran, dantanggung jawab




6 menjunjungtinggikehormatannegara,Pemerintah, danmartabat ASN




7 mengutamakankepentingannegara daripadakepentingansendiri,seseorang,dan/ataugolongan




8 memegangrahasia jabatanyang menurutsifatnya ataumenurutperintah harusdirahasiakan




9 bekerja denganjujur, tertib,cermat, danbersemangatuntukkepentingan






Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5

negara10 melaporkan

dengan segerakepadaatasannyaapabilamengetahui adahal yang dapatmembahayakanatau merugikannegara atauPemerintahterutama dibidangkeamanan,keuangan, danmateriil




11 masuk kerja danmenaatiketentuan jamkerja : dihitung

secarakumulatifsampaidenganakhir tahunberjalanyaitu mulaibulanJanuari s.d.Desember

keterlambatan masukkerjadan/ataupulangcepatdihitungsecarakumulatifdandikonversi7½ jam

a. 5 hari kerja(teguran lisan)6-10 hari kerja(tegurantertulis)

b. 11-15 hari kerja(pernyata antidak puassecara tertulis)

a. 16-20 hari kerja(penundaan KGBselama 1 tahun)

b. 21-25 hari kerja(penundaanKenaikan Pangkatselama 1 tahun)

c. 26-30 hari kerja(penurunanpangkat setingkatlebih rendahselama 1 tahun)

a. 31-35 hari kerja(penurunanpangkatsetingkat lebihrendah selama3 tahun)

b. 36-40 hari kerja(pemindahandalam rangkapenurunanjabatansetingkat lebihrendah)

c. 41-45 harikerja(pembebasandari jabatan) 46hari kerja ataulebih(pemberhentiandengan hormattidak ataspermintaansendiri atautidak denganhormat sebagaiASN)



Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5

samadengan 1(satu) haritidak masukkerja

12 mencapaisasaran kerjapegawai yangditetapkan

pencapaiansasaran kerja padaakhir tahun 25%s.d. 50%

pencapaiansasaran kerja padaakhir tahun kurangdari 25%

13 menggunakandan memeliharabarangbarangmilik negaradengan sebaik-baiknya




14 menaatiperaturankedinasan yangditetapkan olehpejabat yangberwenang




15 memberikankesempatankepada bawahanuntukmengembangkankarir

apabilapelanggaran tidaksengaja

apabilapelanggaransengaja

16 membimbingbawahan dalammelaksanakantugas

apabilapelanggaran tidaksengaja


17 memberikanpelayanansebaik-baiknyakepadamasyarakat

apabila pelayanantidak sesuaiperundang-undangan




2. Pelanggaran Terhadap Larangan

No LaranganTingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran

Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5

1 menyalahgunakanwewenang

menyalahgunakanwewenang

2 menjadi perantarauntuk mendapatkankeuntungan pribadidan/atau orang laindenganmenggunakankewenangan oranglain

menjadi perantarauntuk mendapatkankeuntungan pribadidan/atau orang laindenganmenggunakankewenangan oranglain

3 tanpa izinPemerintah menjadipegawai ataubekerja untuknegara lain dan/ataulembaga atauorganisasiinternasional;

tanpa izinPemerintah menjadipegawai atau bekerjauntuk negara laindan/atau lembagaatau organisasiinternasional

4 bekerja padaperusahaan asing,konsultan asing,atau lembagaswadayamasyarakat asing

Bekerja padaperusahaan asing,konsultan asing, ataulembaga swadayamasyarakat asing

5 memiliki, menjual,membeli,menggadaikan,menyewakan, ataumeminjamkanbarang bergerakatau tidak, dokumenatau surat berhargamilik negara secaratidak sah;

apabilapelanggaranberdampaknegatif padaunit kerjaberharga miliknegara secaratidak sah;

apabilapelanggaranberdampaknegatif padainstansi ybsberharga miliknegara secaratidak sah;

apabila pelanggaranberdampak negatifpada Pemerintahdan/atau negara

6 melakukan kegiatanbersama denganatasan, temansejawat, bawahan,atau orang lain di

apabilapelanggaranberdampaknegatif padaunit kerja

apabilapelanggaranberdampaknegatif padainstansi ybs




Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5

dalam maupun diluar lingkungankerjanya dengantujuan untukkeuntungan pribadi,golongan, atau pihaklain, yang secaralangsung atau tidaklangsung merugikannegara

7 melakukan kegiatanbersama denganatasan, temansejawat, bawahan,atau orang lain didalam maupun diluar lingkungankerjanya dengantujuan untukkeuntungan pribadi,golongan, atau pihaklain, yang secaralangsung atau tidaklangsung merugikannegara




8 memberi ataumenyanggupi akanmemberi sesuatukepada siapapunbaik secaralangsung atau tidaklangsung dandengan dalih apapununtuk diangkatdalam jabatan

memberi ataumenyanggupi akanmemberi sesuatukepada siapapunbaik secara langsungatau tidak langsungdan dengan dalihapapun untukdiangkat dalamjabatan

9 menerima hadiahatau suatupemberian apa sajadari siapapun jugayang berhubungandengan jabatan

menerima hadiahatau suatupemberian apa sajadari siapapun jugayang berhubungandengan jabatan



Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5

dan/ataupekerjaannya

dan/ataupekerjaannya

10 bertindak semena-mena terhadapbawahan

apabilapelanggarantidak sengaja


11 melakukan tindakanatau tidakmelakukan tindakanyang dapatmenghalangi ataumempersulit salahsatu pihak yangdilayani sehinggamengakibatkankerugian bagi yangdilayan

apabilapelayanantidak sesuaiperundang-undangan



12 menghalangiberjalannya tugaskedinasan



Apabila pelanggaranberdampak negatifpada Pemerintahdan/atau negara

13 memberikandukungan kepadacalon Presiden/Wakil Presiden,DPR, DPD, atauDPRD dengan cara:a. ikut serta

sebagaipelaksanakampanye;

b. menjadi pesertakampanyedenganmenggunakanatribut partaiatau atributASN;

c. sebagai pesertakampanye

a. ikut sertasebagaipelaksanakampanye

b. menjadipesertakampanyemenggunaka natribut partaiatau atributASN

c. sebagaipesertakampanyedenganmengerahkanASN lain

Sebagai pesertakampanye denganmenggunakanfasilitas negara



Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5

denganmengerahkanPNS lain;dan/atausebagai pesertakampanyedenganmenggunakanfasilitas negara

14 memberikandukungan kepadacalon anggota DPDatau calon KepalaDaerah/WakilKepala Daerahdengan caramemberikan suratdukungan disertaifoto kopi KartuTanda Pendudukatau SuratKeterangan TandaPenduduk sesuaiperaturanperundang-undangan

memberikan suratdukungan disertaifotokopi KartuTanda Pendudukatau SuratKeteranganTanda Penduduk

15 a. memberikandukungankepada calonKepalaDaerah/WakilKepala Daerah,dengan cara:terlibat dalamkampanye untukmendukungcalonKepala/WakilKepala Daerah;

b. menggunakanfasilitas yangterkait dengan

a. Terlibatdalamkampanyeuntukmendukungcalon KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah

b. mengadakankegiatanyangmengarahkepadakeberpihakan terhadap

a. menggunakanfasilitas yangterkait denganjabatan dalamkegiatankampanye

b. membuatkeputusandan/atautindakan yangmenguntungkanatau merugikansalah satupasangan calonselama masa



Ringan Sedang Berat

1 2 3 4 5

jabatan dalamkegiatankampanye;membuatkeputusandan/atautindakan

c. yangmenguntungkanatau merugikansalah satupasangan calonselama masakampanye;dan/ataumengadakankegiatan yangmengarahkepadakeberpihakanterhadappasangan calonyang menjadipeserta pemilusebelum, selama,dan sesudahmasa kampanyemeliputipertemuan,ajakan,himbauan,seruan, ataupemberianbarang kepadaPNS dalamlingkungan unitkerjanya,anggotakeluarga, danmasyarakat

pasangancalon yangmenjadipesertapemilusebelum,selama, dansesudahmasakampanyemeliputipertemuan,ajakan,himbauan,seruan, ataupemberianbarangkepada ASNdalamlingkunganunit kerjanya,anggotakeluarga,danmasyarakat

kampanye


ASN yang tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan dijatuhi hukuman

disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN

karena melanggar peraturan disiplin ASN.

Tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri dari :

1. Hukuman disiplin ringan. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis; dan

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Hukuman disiplin sedang. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

3. Hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. Pembebasan dari jabatan;

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

C. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan PenyampaianHukuman Disiplin1. Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat,

PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri

dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat

lain yang ditunjuk. Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku

jabatan lebih rendah dari ASN yang diperiksa.

2. ASN yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi 1

(satu) jenis hukuman disiplin terberat setelah mempertimbangkan semua

pelanggaran. ASN yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan

pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih

berat dari hukuman disiplin terakhir yang dijatuhkan.

3. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang

menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran


disiplin. Apabila tidak, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya

sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada ASN

yang melakukan pelanggaran disiplin. Setiap penjatuhan hukuman disiplin

ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan

disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau

pejabat lain yang ditunjuk.

4. Penyampaian keputusan hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja sejak keputusan ditetapkan. Dalam hal ASN yang dijatuhi hukuman

disiplin tidak hadir saat penyampaian keputusan, maka dikirim kepada ASN

yang bersangkutan.

D. Upaya AdministratifUpaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh ASN yang tidak puas

terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan, berupa :

1. Keberatan : upaya administratif yang ditempuh ASN yang tidak puas terhadap

hukuman disiplin yang dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum kepada

atasan pejabat yang berwenang menghukum.

2. Banding administratif : upaya administratif yang dapat ditempuh ASN yang tidak

puas terhadap hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN yang

dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan

Kepegawaian (BAPEK).

Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif adalah hukuman

disiplin yang dijatuhkan oleh :

1. Presiden;

2. PPK untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berupa :

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. Pembebasan dari jabatan.

3. Pejabat yang berwenang menghukum untuk hukuman disiplin ringan.

Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan yaitu :

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan

kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Pejabat

Struktural :


a. Eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;

b. Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan

sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang

bukan PPK;

c. Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan

sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK;

dan

2. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun yang

dijatuhkan oleh Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan

unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural

eselon I yang bukan PPK dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada PPK.

Dalam hal ASN yang dijatuhi hukuman disiplin :

1. mengajukan banding administratif, gajinya tetap dibayarkan sepanjang tetap

masuk kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan PPK dengan

mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

2. tidak mengajukan banding administratif, gajinya dihentikan terhitung mulai

bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan diterima.

ASN yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat

dan/atau kenaikan gaji berkala sampai keputusan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap. ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga

melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak

dapat disetujui untuk pindah instansi.

E. Berlakunya Hukuman DisiplinHukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :

1. Presiden;

2. PPK untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berupa :

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. pembebasan dari jabatan.

3. Gubernur selaku wakil pemerintah;

4. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan


5. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin ringan, mulai

berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan pejabat selain diatas, apabila tidak diajukan

keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan

hukuman disiplin diterima namun apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan keputusan atas keberatan.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan PPK/Gubernur untuk hukuman disiplin berat

berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN, mulai berlaku pada :

1. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima apabila tidak

diajukan banding administratif; dan

2. tanggal ditetapkan keputusan banding administratif, apabila diajukan banding

administratif.

Apabila ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian

keputusan, maka berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan

untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

Latihan SoalKewajiban dan Larangan ASN terdiri dari :

a. 17 kewajiban dan 17 larangan

b. 15 kewajiban dan 17 larangan

c. 17 kewajiban dan 15 larangand. 17 kewajiban dan 12 larangan

BAB IVPENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian Penilaian Prestasi KerjaBerdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan diperlukan ASN yang profesional, bertanggung

jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan

sistem karir dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja


merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap

ASN selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja

organisasi. Penilaian prestasi kerja ASN dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali

dalam 1 (satu) tahun yang terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dengan

bobot nilai 60% dan perilaku kerja dengan bobot nilai 40%.

B. Prinsip Penilaian Prestasi Kerja1. Obyektif, yaitu penilaian sesuai keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh

pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai.

2. Terukur, yaitu penilaian dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

3. Akuntabel, yaitu seluruh hasil penilaian harus dapat dipertanggung jawabkan

kepada pejabat yang berwenang.

4. Partisipatif, yaitu seluruh proses penilaian melibatkan secara aktif antara pejabat

penilai dengan ASN yang dinilai.

5. Transparan, yaitu seluruh proses dan hasil penilaian bersifat terbuka dan tidak

bersifat rahasia.

C. Sasaran Kerja PegawaiSetiap ASN wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas

jabatan sesuai rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam struktur dan

tata kerja organisasi. SKP yang telah disusun merupakan hasil kesepakatan atasan

dan bawahan yang ditetapkan pejabat penilai setiap tahun. Dalam rangka

penyusunan SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jelas, kegiatan harus dapat diuraikan secara jelas.

2. Dapat diukur, kegiatan dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka

(jumlah satuan) maupun kualitas (hasil kerja tidak ada kesalahan).

3. Relevan, kegiatan harus berdasar lingkup tugas jabatan masing-masing.

4. Dapat dicapai, kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan ASN.

5. Memiliki target waktu, kegiatan dapat ditentukan waktunya.

D. Ketentuan Umum Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai1. Setiap ASN harus membuat kontrak SKP termasuk pegawai yang cuti/ sakit,

tugas belajar, dan diperbantukan/dipekerjakan di instansi lain.


2. ASN yang cuti di luar tanggungan negara tidak wajib membuat SKP.

3. Perubahan kontrak kinerja perlu dilakukan apabila :

a. Perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan tugas fungsi;

b. Perubahan target akibat kebijakan perundang-undangan;

c. Perubahan target tahunan disebabkan capaian Renstra organisasi pada

semester I telah mencapai atau melebihi target tahunan, maka unit kerja

wajib melakukan penyesuaian atas target tahunan; dan

d. ASN yang mendapat penambahan/pengurangan pekerjaan akibat mutasi,

dipekerjakan/tugas belajar/sakit lebih dari 2 (dua) bulan.

4. Pembuatan kontrak kinerja baru bagi pegawai yang mutasi.

5. Kontrak kinerja bagi pegawai yang tugas belajar selama 6 (enam) bulan atau

lebih wajib membuat kontrak kerja dengan menggunakan bahan-bahan penilaian

prestasi akademik dari pimpinan perguruan tinggi.

E. Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai1. Kegiatan Tugas Jabatan, yaitu harus didasarkan rincian tugas, tanggung jawab

dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan struktur dan tata kerja organisasi

dan berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur.

2. Angka Kredit, yaitu satuan nilai tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir

kegiatan yang harus dicapai pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier

ditetapkan jumlah angka kredit yang akan dicapai.

3. Target, yaitu harus ditetapkan target secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja

yang meliputi aspek :

a. Kuantitas (target output) : dokumen, konsep, laporan, dll.

b. Kualitas (target kualitas) : harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang

terbaik, nilai paling tinggi 100 (seratus).

c. Waktu (target waktu) : harus memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan suatu pekerjaan, misal bulanan, dll.

d. Biaya (target biaya) : harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun.

4. Tugas Tambahan, yaitu selain kegiatan tugas jabatan apabila ada tugas tambahan

terkait jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan.

5. Kreativitas, yaitu kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi.


F. Cara Penilaian Prestasi Kerja1. Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan realisasi kerja dengan target

dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan 100.

2. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan pengamatan sesuai kriteria.

3. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan menggabungkan penilaian SKP (60%)

dan penilaian perilaku kerja (40%).

4. Nilai capaian prestasi kerja ASN dinyatakan dengan angka.

a. 91 keatas : sangat baik

b. 76 – 90 : baik

c. 61 – 75 : cukup

d. 50 – 60 : kurang

e. 50 kebawah : buruk

5. Penilaian SKP dapat lebih 100 dan nilai perilaku kerja paling tinggi 100.

6. SKP yang tidak tercapai karena faktor-faktor di luar kemampuan individu, penilaian

didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

G. Pelaksanaan Penilaian SKPTeknis penilaian SKP sebagai berikut :

1. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kuantitas dengan rumus :

Penilaian dari aspek kuantitas = Realisasi Output (RO)

Target Output (TO)

2. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kualitas dengan rumus :

Penilaian dari aspek kualitas = Realisasi Kualitas (RK)

Target Kualitas (TK)

Target kualitas dapat dikembangkan sesuai karakteristik output pekerjaan.

3. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek waktu dengan rumus :

Penilaian aspek waktu = Nilai Tertimbang (NT) x Target Waktu (TW) - Realisasi Waktu (RW)

Target Waktu (TW)

X 100

X 100

X 100


n = nilai koefisien = 0

Nilai tertimbang (NT) = 1,76 dan

maksimal efisiensi biaya sampai 24%

4. Penilaian capaian SKP diukur dari aspek biaya dengan rumus :

Penilaian aspek biaya = Nilai Tertimbang (NT) x Target Biaya (TB) - Realisasi Biaya (RB)

Target Biaya (TB)

n = nilai koefisien = 0

Nilai tertimbang (NT) = 1,76 dan

maksimal efisiensi waktu sampai 24%.

5.Merumuskan Tugas Tambahan dan Kreativitas Tugas tambahan merupakan

kegiatan pendukung tugas pokok yang oleh pimpinan dibebankan untuk

dilaksanakan. Pada akhir tahun dapat diberikan nilai tugas tambahan paling rendah

1 (satu) dan paling tinggi 3 (tiga).

6. Kreativitas merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru bermanfaat

bagi organisasi. Pada akhir tahun dapat diberikan nilai kreativitas paling rendah 3

(tiga) dan paling tinggi 12 (dua belas).

Penilaian Perilaku Kerja Perilaku Kerja meliputi aspek :

1. Orientasi Pelayanan, yaitu sikap dan perilaku kerja ASN dalam memberi pelayanan

terbaik kepada yang dilayani antara lain masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit

kerja terkait, dan/atau instansi lain.

2. Integritas, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika

dalam organisasi.

3. Komitmen, yaitu kemauan dan kemampuan menyelaraskan sikap dan tindakan

untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas

daripada diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

4. Disiplin, yaitu kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan

kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

5. Kerjasama, yaitu kemauan dan kemampuan ASN untuk bekerjasama dengan rekan

sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerja serta instansi lain dalam menyelesaikanX 100

X 100


tugas dan tanggung jawab yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil

guna sebesar-besarnya.

6. Kepemimpinan, yaitu kemampuan dan kemauan ASN untuk memotivasi dan

mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya

demi tercapainya tujuan organisasi.

Pejabat Penilai, Atasan Pejabat Penilai dan Pelaksanaan Penilaian

Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap ASN di

lingkungannya.

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat

penilai yang tertinggi.

Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku wajib mempertimbangkan

masukan pejabat penilai lain yang setingkat.

Penilaian dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun ybs atau paling lambat

akhir Januari tahun berikutnya.

Hasil penilaian prestasi kerja diberikan kepada ASN ybs.

Setelah menerima hasil penilaian, ASN yang dinilai wajib menandatangani dan

mengembalikannya kepada pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari.

Apabila ASN yang dinilai tidak mau menandatangani hasil penilaian, maka hasil

tersebut dianggap sah. . Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian

kepada atasannya paling lama 14 (empat belas) hari. Atasan pejabat penilai wajib

memeriksa hasil penilaian prestasi kerja. Hasil penilaian prestasi kerja berlaku

setelah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.

========================================================================


MATERI UJIAN UPKP V

PANCASILA,UUD 1945, DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BIRO KEPEGAWAIAN & ORGANISASI SETTAMA BNNBADAN NARKOTIKA NASIONAL

2017


BAB IPENDAHULUAN

1. Umum

Modul ini membahas tentang Wawasan Kebangsaan, Undang-Undang Dasar

1945 dan Pancasila.

2. TujuanSetelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan memahami makna

Wawasan Kebangsaan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai

dasar negara kita serta dapat menerapkannya dalam rangka pelaksanaan tugas di

satuan kerja (satker) dan kehidupan sehari-hari.

2. Materi BahasanMateri bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar, yaitu :

a. Wawasan Kebangsaan;

b. Undang-undang 1945;

c. Pancasila.

BAB IIPANCASILA

A. ARTI KATA DANASAL USUL PANCASILAIstilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit dimana nilai-nilai

yang terkandung di dalam Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan

kemasyarakatan maupun kenegaraan meskipun sila-silanya belum dirumuskan

secara konkrit. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana

tertulis dalam buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma

karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, istilah

Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang lima, pelaksanaan kesusilaan yang

lima. Istilah Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Panca berarti

lima dan Sila berarti dasar atau asas.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta TimurTelepon: (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593e-mail: [email protected]: www.bnn.go.id

mailto:[email protected]

http://www.bnn.go.id


Jadi Pancasila sebagai Dasar Negara terdiri dari lima asas atau lima sila. Ibarat

suatu bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan diatas suatu pondasi

atau dasar yang dinamakan Pancasila yang terdiri dari lima dasar atau lima asas.

Istilah nama Pancasila sebagai dasar Negara lahir pada tanggal 1 Juni 1945,

sebagaimana diusulkan Ir. Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI, yang mana

usulan agar nama Dasar Negara yang terdiri dari lima asas atau lima sila dinamakan

Pancasila disetujui dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.

Pancasila sebagai Dasar Negara dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan disahkan sebagai Dasar Negara

oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus

1945.

Rumusan sila-sila Pancasila yang sah yang wajib diamalkan bangsa Indonesia

adalah rumusan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat

Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya pemahaman terhadap Pancasila pada

hakikatnya dikembalikan kepada dua pengertian pokok yaitu pengertian Pancasila

sebagai pandangan hidup dan sebagai Dasar Negara.

Selanjutnya berdasarkan pengertian pokok Pancasila tersebut, Pancasila berfungsi

sebagai dasar yang statis dan fundamental, tuntunan yang dinamis dan ikatan yang

dapat mempersatukan bangsa Indonesia.

Selain itu Pancasila juga memiliki fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan

fungsi pokok dan fungsi utama sebagai dasar negara, fungsi sosiologis dan fungsi

etis dan filosofis. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga

sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana tercantum dalam

UndangUndang Nomor 12Tahun 2011. Dalam hubungannya dengan Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pancasila menjiwai Pembukaan dan pasal-pasal

UUD 1945.

B. KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILAKedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari

segala sumber hukum negara sebagaimana tercantum dalam UndangUndang

Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945

(UUD 1945), Pancasila menjiwai Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Dalam

kaitan dengan fungsi pokoknya sebagai dasar Negara, Pancasila sebagai bagian


dari Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Dalam

hubungannya dengan UUD 1945, Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal

UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak

lain adalah Pancasila yang merupakan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai

hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis

(konvensi). Pembukaan UUD 1945 terdiri dan 4 alinea, yang memuat hal-hal

sebagai berikut :

1. Pernyataan hak kemerdekaan bagi setiap bangsa

2. Pernyataan tentang hasil perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia

3. Pernyataan merdeka

4. Tentang dasar kerohanian (falsafah) Pancasila sebagai dasar negara.

Tiga pernyataan pertama adalah mengenai keadaan-keadaan atau

peristiwaperistiwa yang mendahului terbentuknya Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Ketiga pernyataan itu tidak mempunyai hubungan organis dengan pasal-

pasal UUD 1945, namun pernyataan ke empat yaitu tentang dasar kerohanian

(falsafah) Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di

dalamnya tersimpul ajaran Pancasila, sehingga dengan demikian mempunyai

hubungan kausal dan organis dengan Pasal-pasal UUD 1945.

Butir keempat tersebut sangat penting karena merupakan semangat kejiwaan dari

UUD 1945, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Soepomo SH, bahwa untuk

memahami hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya memahami pasal-

pasalnya saja, melainkan harus dipahami pula suasana kebatinan (semangat

kejiwaan) dari hukum dasar itu.

Pokok-pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dari UUD 1945 tersebut

terdiri dari :

1. Pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan

persatuan (sila ketiga).

2. Kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia (sila kelima).

3. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan

permusyawaratan/perwakilan (sila keempat).

4. Keempat, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kesatu dan kedua).


Apabila dilihat lingkup jangkauan sasarannya, fungsi-fungsi Pancasila dapat

dibedakan sebagai berikut :

1. Fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama

dari Pancasila sebagai Dasar Negara.

2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan

pada umumnya.

3. Fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku

pribadi, dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai philosophical way of thinking

atau philosophical system.

C. PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA1. Filsafat Pancasila

Istilah filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah. Secara etimologi falsafah

berasal dari bahasa Yunani “philosophia”, yang terdiri dari dua suku kata yaitu

philo dan sophia. Philein berarti mencari, mencintai dan sophia berarti kebenaran,

kearipan kebijaksanaan. Dengan demikian kata majemuk philosophia berarti

“daya upaya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran atau kebijaksanaan”.

Orang yang berfilsafat berarti orang yang mencintai dan mencari kebenaran,

bukan memiliki kebenaran. Namun sebagaimana diketahui kebenaran itu relatif

sifatnya, dalam arti bahwa apa yang kita anggap benar saat ini, belum tentu

dianggap demikian dimasa yang akan datang. Kebenaran yang mutlak adalah

ditangan/milik Tuhan Yang Maha Esa. Dalam masalah pendekatan filosofis atas

nilai-nilai Pancasila ini kita tidak akan membicarakan seluruh ilmu filsafat, tetapi

terbatas pada penerapan metode ilmu filsafat dalam mempelajari ketentuan yang

mengalir dari nilai-nilai Pancasila.

Hakikat dan pokok-pokok yang terkandung dalam Pancasila, antara lain tersebut

dibawah ini: 1) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti bahwa nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan tuntunan dan pegangan dalam

mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia, dalam hubungannya dengan

Tuhan, masyarakat dan alam semesta. 2) Pancasila sebagai dasar negara, ini

berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan

pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara sebagaimana yang diatur

oleh UUD 1945. Untuk kepentingan kegiatan praktis operasional diatur dalam UU


No. 12 tahun 2011 mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, ditegaskan bahwa UUD 1945 menempati tata urutan yang tertinggi dari

peraturan perundangan yang berlaku. 3) Falsafah Pancasila yang abstrak

tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari

Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dijiwai Pancasila. 4) Pancasila yang tercantum

dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh yang tidak

dapat dipisahkan 5) Jiwa Pancasila yang abstrak tercetus menjadi Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan tercermin dalam pokok-pokok yang

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. 6) Undang-undang Dasar 1945

menciptakan pokok-pokok pikiran yaitu Pancasila yang terkandung dalam

Pembukaan dalam pasal-pasalnya. Ini berarti pasalpasal UUD 1945 merupakan

penjelmaan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

sebagai perwujudan dari jiwa Pancasila. 7) Penafsiran sila-sila Pancasila harus

bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.

D. PEMAHAMAN PANCASILA DARI SEGI SEJARAHBerdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada

tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah

perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila

diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian

dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri.

Sejak berabad-abad lampau, bangsa Indonesia berjuang dan berupaya dengan

berbagai cara untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka, yaitu untuk membentuk

pemerintahan yang berdaulat yang meliputi seluruh wilayah Nusantara. Pada

zamannya, kedua kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tersebut telah merupakan

negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh

nusantara. Pada zaman itu, unsur-unsur atau sila-sila dari Pancasila yaitu

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan sosial telah

dihayati dan dijadikan asas dalam tata kehidupan pemerintahan dan

kemasyarakatan, walaupun sila-silanya belum dirumuskan secara konkrit.

Di dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular dilukiskan pula adanya toleransi

kehidupan beragama, khususnya antara agama Budha dan Hindu. Dengan

demikian dapat dinyatakan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami kejayaan


pada zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit dimana nilai-nilai yang terkandung

dalam Pancasila sudah diterapkan dalam tata kehidupan bernegara dan

bermasyarakat, namun dengan datangnya penjajahan Barat maka kehidupan

bangsa Indonesia berubah menjadi penderitaan, karena penjajah bertindak tidak

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Proses sejarah

konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya

dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari

sintesis antar ideologi. Proses ini ditandai oleh kemunculan berbagai organisasi

pergerakan kebangkitan (Boedi Oetomo, SDI, SI, Muhammadiyah, NU,

Perhimpunan Indonesia, dan Iain-lain), partai politik (Indische Partij, PNI, partai-

partai sosialis, PSII, dan Iain-lain), dan sumpah pemuda. Pada masa penjajahan

Jepang, timbul perlawanan-perlawanan terhadap Jepang baik secara legal maupun

ilegal, misalnya pemberontakan PETA di Blitar. Mulai tahun 1943-1944 Jepang

mengalami kekalahan disemua medan pertempuran, dan dalam perkembangan

selanjutnya, menunjukkan adanya tanda-tanda akan segera berakhir perang Pasifik

dengan kekalahan Jepang di mana-mana.

Pada tanggal 29 Mei, 31 Mei dan 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI yaitu Mr. Moh.

Yamin, Prof, R, Soepomo dan Ir. Soekarno masing-masing mengemukakan

pendapatnya tentang lima asas atau lima dasar Negara Indonesia merdeka.

Adapun rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara yang dikemukakan para anggota

BPUPKI tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Moh. Yamin menyampaikan dalam pidatonya lima

asas atau dasar Negara Indonesia merdeka, yaitu: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri

Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat.

Di samping pidato tersebut Mr. Moh. Yamin menyampaikan pula secara tertulis

rancangan UUD Republik Indonesia yang di dalam pembukaannya tercantum lima

asas dasar negara. Lima asas tersebut rumusannya berbeda dengan yang

diucapkannya dalam pidatonya , yaitu sebagai berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha

Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan

beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 31 Mei 1945, dalam pidatonya Prof. R. Soepomo mengemukakan

pendapatnya tentang lima asas atau lima dasar Negara Indonesia merdeka dengan


rumusan sebagai berikut : 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan

batin 4. Musyawarah 5. Keadilan Rakyat

Pada tanggal 1 Juni 1945 tibalah giliran Ir. Soekarno untuk menyampaikan

pidatonya pada sidang BPUPKI. Dalam pidato itu Ir. Soekarno mengusulkan pula

lima asas untuk menjadi dasar negara Indonesia Merdeka yaitu: 1. Kebangsaan

Indonesia 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4.

Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya diusulkan untuk diberi nama Pancasila yang

mana istilah itu diperolehnya dari seorang temannya yang ahli bahasa. Adapun usul

Ir. Soekarno agar Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari lima asas atau lima

dasar dinamakan Pancasila, disetujui peserta sidang BPUPKI. Dalam

perkembangannya kemudian yaitu tahun 1947 pidato Ir. Soekarno tersebut

dipublikasikan dalam bentuk sebuah buku yang berjudul lahirnya Pancasila dan oleh

karena itulah muncul anggapan umum bahwa lahirnya Pancasila adalah tanggal 1

Juni 1945 pada saat peserta sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945

menyetujui usulan Ir. Soekarno agar nama Dasar Negara yang terdiri dari lima sila

dinamakan Pancasila. Perumusan dasar negara Pancasila oleh Ir. Soekarno

tersebut tidak didasarkan kepada pola berfikir filosofis/religius, melainkan kepada

pola berfikir dialektis atau historis materialisme. Atas dasar hal tersebut maka sila

kebangsaan disandingkan dengan Internasionalisme/Perikemanusiaan menjadi

“Sosio Nasionalisme”. Disamping itu sila Mufakat/Demokrasi disandingkan dengan

sila kesejahteraan Sosial, menjadi “Sosio Demokrasi”. Jadi lima dasar tadi menjadi

tiga, yang disebut “Trisila” yaitu: 1. Sosio Nasionalisme; 2. Sosio Demokrasi; 3.

Ketuhanan. Selanjutnya “Trisila” itu diperas menjadi “Ekasila”, yaitu “Gotong-

Royong”. Pada akhir sidang pertama, ketua sidang membentuk suatu panitia, yang

dikenal sebagai panitia delapan yang diketuai Ir. Soekarno yang ditugasi antara lain

mengumpulkan dan menggolong-golongkan usul-usul yang diajukan peserta sidang.

Sidang pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945.

Pada tanggal 22 Juni 1945, ketua panitia delapan telah mengadakan pertemuan

dengan anggota BPUPKI yang ada di Jakarta dan anggota BPUPKI yang kebetulan

berada di Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan antara golongan /

paham kebangsaan dan golongan / paham agama. Dalam rapat tersebut dibentuk

panitia sembilan yang anggotanya terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A.

Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr.


Achmad Soebardjo, Wachid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia sembilan

telah mencapai hasil baik yang menghasilkan persetujuan dari golongan / paham

agama (Islam) dan golongan / paham kebangsaan. Persetujuan tersebut termaktub

dalam satu naskah yang oleh panitia delapan ditetapkan sebagai Rancangan

Preambule Hukum Dasar. Adapun hasil panitia sembilan tersebut sebagai hasil

persetujuan golongan agama dan kebangsaan oleh Mr. Moh. Yamin disebut sebagai

Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Didalam Rancangan Preambule Hukum

Dasar yang disusun oleh Panitia Sembilan yang kemudian menjadi rancangan

Pembukaan UUD 1945 terdapat rancangan dasar Negara Pancasila. Adapun

rancangan dasar Negara Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta adalah

sebagai berikut : 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemelukpemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /

perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan Dasar

Negara Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta tersebut yang tertuang

dalam Rancangan Preambule Hukum Dasar dilaporkan dalam sidang kedua

BPUPKI. Rancangan Preambule Hukum Dasar dan hal-hal lainnya oleh panitia

delapan dilaporkan dalam sidang kedua BPUPKI, dan dalam sidang kedua

keanggotaan BPUPKI.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI. Sebelum sidang PPKI dimulai,

Drs. Moh. Hatta membicarakan usul penghapusan tujuh kata dalam sila pertama

Pancasila yang berasal dari Piagam Jakarta kepada K.H. Wachid Hasyim, Ki Bagus

Hadikusumo, Mr Kasman Singadimedjo dan Mr. Teuku M. Hasan. Dengan

mengkedepankan persatuan dan kesatuan, mereka setuju dan mufakat untuk

menghapus tujuh kata tersebut dalam Sila Pertama Pancasila, yaitu Sila Ketuhanan

yang semula tertulis ”Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi

pemeluk-pemeluknya”, setelah dihapus tujuh kata tersebut, Sila Pertama Pancasila

menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perlu dipahami pada saat PPKI dilantik

Jepang beranggotakan 21 orang, dan pada saat PPKI melaksanakan sidang pada

tanggal 18 Agustus 1945 keanggotaannya ditambah 6 orang sehingga seluruh

anggota PPKI berjumlah 27 orang. Adapun PPKI yang bersidang pada tanggal 18

Agustus yang beranggotakan 27 orang tersebut merupakan Badan nasional yang

mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus


1945 ditetapkan: 1. Mengesahkan UUD 1945 yang didalamnya terdapat dasar

Negara Pancasila yang dalam sila pertama Pancasila telah dihapuskan tujuh kata

tersebut 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI yaitu Ir. Soekarno

dan Drs. Moh. Hatta Mengenai kisah pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta

itu, M. Hatta menuturkan dalam Memoirnya sebagai berikut: "Pada sore harinya aku

menerima telepon dari tuan Nishijama, pembantu Admiral Maeda, menanyakan

dapatkah aku menerima seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena ia mau

mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nishijama sendiri

akan menjadi juru bahasanya. Aku mempersilahkan mereka datang. Opsir itu yang

aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan bahwa

wakil-wakil Protestan dan Katolik, yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang,

berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar, yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam

bagi pemeluk-pemeluknya". Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak

mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi

tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok

Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan

minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar

republik Indonesia. Aku mengatakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab

penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan

Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis yang ikut serta dalam Panitia

Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa dan tanggal 22 Juni 1945 ia ikut

menandatanganinya. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan

perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan

Kaigun. Mungkin waktu itu Mr. Maramis cuma memikirkan bahwa bagian kalimat itu

hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia

yang beragama lain. la tidak merasa bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi.

Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan

bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantikannya dengan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa

membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya

kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di

waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa. " (Hatta,


Mohammad, 1979). Untuk lebih kemahami perbedaan rumusan Pancasila yang

terdapat dalam Piagam Jakarta dan alinea Pembukaan UUD 1945, maka dibawah

ini tertulis Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara yang tercantum dalam Piagam

Jakarta dan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai berikut:

Rumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Yang Tercantum Dalam Piagam Jakarta

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

Pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan /

perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Yang Tercantum Dalam Alinea

Keempat Pembukaan UUD 1945 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan

yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara yang terkandung dalam alinea keempat

Pembukaan UUD 1945 adalah berasal dari Piagam Jakarta setelah dihapuskan

“tujuh kata” dalam sila pertama Pancasila. Adapun rumusan sah dari Pancasila

yang wajib kita laksanakan dan diamalkan dalam tata kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara adalah rumusan sila-sila yang terdapat dalam alinea

keempat Pembukaan UUD 1945 karena : 1. Mempunyai kedudukan yuridis

konstitusional yaitu tercantum atau merupakan bagian dari konstitusi (UUD). 2.

Disahkan oleh lembaga atau badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia

(PPKI) yang berarti disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Demikianlah,

Pancasila yang dari awalnya sudah merupakan kepribadian, pandangan hidup,

maupun jiwa bangsa, setelah melalui jalan yang panjang akhirnya ditetapkan

sebagai dasar negara atau dasar falsafah negara sebagaimana tercantum dalam

alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Adalah menjadi tugas dan kewajiban

setiap warga negara untuk menghayati dan menghayati secara utuh nilai-nilai

yang terkandung dalam sila-sila Pancasila agar dapat mengamalkan secara


konsisten dan bertanggung jawab dalam tata kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

BAB IIIUNDANG-UNDANG DASAR 1945

A. SEJARAH LAHIRNYA UUD 1945Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dianggap memegang peranan yang penting

bagi kehidupan suatu negara, terbukti dari kenyataan sejarah ketika Pemerintah

Militer Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia. Sesuai

janji Perdana Menteri Koiso yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944, maka

dibentuklah badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai (Badan Penyelidik

Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) pada tanggal 29 Arpil

1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan Ketua Muda R.P.

Soeroso, yang tugasnya menyusun Dasar Indonesia Merdeka (Undang-Undang

Dasar). Niat Pemerintah Militer Jepang tersebut dilatarbelakangi kekalahan

balatentara Jepang di berbagai front, sehingga akhir Perang Asia Timur Raya sudah

berada di ambang pintu. Janji Jenderal Mc Arthur “I shall return” ketika

meninggalkan Filipina (1942) rupanya akan menjadi kenyataan.

Para anggota BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 bersidang dalam dua

tahap: pertama, dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk menetapkan

dasar negara dan berhasil merumuskan Pancasila yang didasarkan pada pidato

anggota Soekarno pada 1 Juni 1945, kedua, dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli

1945 yang berhasil membuat Undang-Undang Dasar (Harun Al Rasid, 2002).

Pada akhir sidang pertama, ketua sidang membentuk sebuah panitia yang terdiri

dari 8 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang disebut Panitia Delapan.

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan pertemuan antara gabungan paham

kebangsaan dan golongan agama yang mempersoalkan hubungan antara agama

dengan negara. Dalam rapat tersebut dibentuk Panitia Sembilan, terdiri dari Drs.

Moh. Hatta, Mr. A. Subardjo, Mr. A. A. Maramis, Ir. Soekarno, KH. Abdul Kahar

Moezakir, Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, dan Mr. Muh.

Yamin. Panitia Sembilan berhasil membuat rancangan Preambule Hukum Dasar,

yang oleh Mr. Muh. Yamin disebut dengan istilah Piagam Jakarta.


Pada tanggal 14 Juli 1945 pada sidang kedua BPUPKI, setelah melalui perdebatan

dan perubahan, teks Pernyataan Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD

1945 diterima oleh sidang.

Teks Pernyataan Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 adalah hasil

kerja Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Prof. Soepomo. Setelah selesai

melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Militer

Jepang disertai usulan dibentuknya suatu badan baru yakni Dokutsu Zyunbi Linkai

(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI), yang bertugas mengatur

pemindahan kekuasaan (transfer of authority) dari Pemerintah Jepang kepada

Pemerintah Indonesia. Atas usulan tersebut maka dibentuklah PPKI dengan jumlah

anggota 21 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan Wakil Ketuanya Drs. Moh.

Hatta. Anggota PPKI kemudian ditambah 6 orang, tetapi lebih kecil daripada jumlah

anggota BPUPKI, yaitu 76 orang.

Menurut rencana, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia

pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun terdapat rakhmat Allah yang tersembunyi

(blessing in disguise) karena, sepuluh hari sebelum tibanya Hari-H tersebut, Jepang

menyatakan kapitulasi kepada Sekutu tanpa syarat (unconditional surrender).

Dalam tiga hari yang menentukan, yaitu pada tanggal 14, 15, dan 16 Agustus 1945

menjelang Hari Proklamasi, timbul konflik antara Soekarno-Hatta dengan kelompok

pemuda dalam masalah pengambilan keputusan, yaitu mengenai cara bagaimana

(how) dan kapan (when) kemerdekaan itu akan diumumkan. Soekarno-Hatta masih

ingin berembuk dulu dengan Pemerintah Jepang sedangkan kelompok pemuda ingin

mandiri dan lepas sama sekali dari campur tangan Pemerintah Jepang.

Pada hari Kamis pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa (diculik)

oleh para pemuda ke Rengasdengklok, namun pada malam harinya dibawa kembali

ke Jakarta lalu mengadakan rapat di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol

No. 1 Jakarta. Pada malam itulah dicapai kata sepakat bahwa Proklamasi

Kemerdekaan akan diumumkan di Jalan Pegangsaan Timur 56, yaitu rumah

kediaman Bung Karno, pada hari Jum’at 17 Agustus 1945 (9 Ramadhan 1364),

pukul 10.00 WIB.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 petang hari datanglah utusan dari Indonesia bagian

Timur yang menghadap Drs. Moh. Hatta dan menyatakan bahwa rakyat di daerah itu

sangat berkeberatan pada bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD 1945


yang berbunyi: “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya”. Dalam menghadapi masalah tersebut dengan disertai

semangat persatuan, keesokan harinya menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus

1945, dapat diselesaikan oleh Drs. Moh. Hatta bersama 4 anggota PPKI, yaitu K.H.

Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teuku M.

Hasan. Dengan demikian tujuh kata dalam pembukaan UUD 1945 tersebut

dihilangkan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa badan

yang merancang UUD 1945 termasuk di dalamnya rancangan dasar negara

Pancasila adalah BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945.

Setelah selesai melaksanakan tugasnya yaitu merancang UUD 1945 berikut

rancangan dasar negara, dan rancangan pernyataan Indonesia merdeka, maka

dibentuklah PPPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI adalah badan yang

menetapkan UUD 1945 dan yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan demikian hasil Sidang BPUPKI adalah:

a. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka;

b. Rancangan Pembukaan UUD 1945;

c. Rancangan Pasal-pasal UUD 1945.

B. ISI UNDANG-UDANG DASAR 19451. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan

langsung dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakan

bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok

pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar

1945. Ada empat pokok pikiran yang memiliki makna sangat dalam , yaitu :

a. Pokok pikiran pertama; "Negara ... begitu bunyinya ... melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar

atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia."

Dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara, dan

setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas

kepentingan golongan ataupun perorangan.


b. Pokok pikiran kedua “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia”, ini merupakan pokok pikiran yang hendak

diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran

yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

c. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 ialah "negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas

kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara

yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan

rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini

sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia".

d. Pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 adalah "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Oleh karena itu,

undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah

dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti

kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang

luhur".Ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keempat pokok pikiran ini tampaklah bahwa tidak lain adalah pancaran dari

falsafah negara, Pancasila.

Pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945 itu dijelmakan dalam Pasal-pasal UUD

1945, dan cita hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh falsafah Pancasila.

Di sinilah arti fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana diuraikan di

muka, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau

hubungan langsung dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, karena

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok pokok pikiran yang

dijelmakan lebih lanjut dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dengan

tetap menyadari akan keagungan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan

dengan tetap memperhatikan hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal

Undang-Undang Dasar 1945, dapatlah disimpulkan bahwa Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dengan Pasal-

pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tak dapat

dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.


Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pokok-

pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran Persatuan Indonesia, Keadilan Sosial,

Kedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan

dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab. Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari Pancasila.

Kesatuan serta semangat yang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami,

dan dihayati oleh setiap insan Indonesia.

C. SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN UUD 1945Permasalahan yang paling pokok di dalam mendirikan suatu negara adalah

bagaimanakah bentuk negara yang dikehendaki untuk didirikan. Karena permasalahan

tersebut pada akhirnya akan menentukan tata penyelenggaraan negara selanjutnya,

misalnya kepala negara, sistem pemerintahan, sistem kabinet yang dianut, dan lain

sebagainya.

Dari rumusan tersebut nampaklah bahwa para founding fathers kita sejak semula

menghendaki terbentuknya suatu negara kesatuan, negara yang bersatu dalam

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pokok pikiran adanya negara persatuan.

Rumusan Alinea tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) UUD

1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk

Republik” Bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk “Republik”. Bangsa Indonesia

memilih bentuk negara yang dinamakan Republik yang merupakan suatu pola yang

mengutamakan pencapaian kep

entingan umum (res publica) dan bukan kepentingan perseorangan atau kepentingan

golongan, dan ini merupakan kesejahteraan yang ingin dicapai dalam hidup

berkelompok (aspek homo ekonomikus).

Dengan telah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali sejak 1999 –

2002, sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara didasarkan pada asas asas

sebagai berikut:

1. Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat) (Pasal 1 ayat (3));. Pasal ini

menyatakan bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan kekuasaan (machstaat).


2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1

ayat (2)); Pasal ini menyatakan bahwa negara Republik Indonesia menganut

sistem konstitusional. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini juga mengandung pengertian

bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat, tidak lagi di tangan MPR.

3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

(Pasal 4 ayat (1)). Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan negara adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh

Presiden.

4. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali

masa jabatan (Pasal 7). Pasal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden

terbatas, yakni maksimal hanya dua kali masa jabatan saja.

5. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR

kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada

Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum

berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden (Pasal 7B ayat (1)).

6. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)). Pasal 17 ayat (2)

menyebutkan bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Ketentuan UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut

sistem Presidensial, dimana menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab

kepada DPR tetapi bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB IVWAWASAN KEBANGSAAN

A. PENGERTIANIstilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan

“Kebangsaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa

secara etimologis istilah “wawasan” berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan,

pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Wawasan


Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang

bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan

kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan

pertahanan keamanan . “Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang

bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan

sendiri. Sementara “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai

golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa,

(3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara

pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara

akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prof. Muladi, mantan Gubernur Lemhannas RI, meyampaikan bahwa wawasan

kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan

lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan

atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural

mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya,

kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi

geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan

keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional.

Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata

berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di

dunia internasional.

Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk

menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan

menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa

mendatang serta berbagai potensi bangsa. Wawasan kebangsaan dapat juga

diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung

kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati

diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai

falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal .


Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita

sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam

mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara

sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan,

dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata

lain bagaimana kita memahami Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan

POLEKSOSBUD dan HANKAM.

B. WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIAKonsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa

Indonesia. Dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar

negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana

terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-

bangsa lain di dunia ini. Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita bersumber

dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat kita

sebagai manusia.

Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul,

keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Konsep kebangsaan

kita bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan.

Wawasan kebangsaan Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas satu,

kelas dua, mayoritas atau minoritas. Hal ini antara lain dibuktikan dengan tidak

dipergunakannya bahasa Jawa misalnya, sebagai bahasa nasional tetapi justru

bahasa melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Derasnya

pengaruh globalisasi, bukan mustahil akan memorak-morandakan adat budaya

yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan paham

nasionalisme.

Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas

tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditunjukan kepada

negara dan bangsa. Wawasan kebangsaan Indonesia menjadikan bangsa yang

tidak dapat mengisolasi diri dari bangsa lain yang menjiwai semangat bangsa

bahari yang terimplementasikan menjadi wawasan nusantara bahwa wilayah laut


Indonesia adalah bagian dari wilayah negara kepulauan yang diakui dunia.

Wawasan kebangsaan merupakan pandangan yang menyatakan negara

Indonesia merupakan satu kesatuan dipandang dari semua aspek sebagai

pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia,

sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahan semua dorongan dan

rangsangan dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan

nasional yang mencakup kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan

ekonomi, kesatuan pertahanan keamanan .

Wawasan kebangsaan Indonesia yang menjadi sumber perumusan kebijakan

desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan

otonomi daerah harus dapat mencegah disintegrasi/pemecahan negara kesatuan,

mencegah merongrong wibawa pemerintah pusat, mencegah timbulnya

pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Melalui upaya tersebut diharapkan dapat terwujud pemerintah pusat yang bersih

dan akuntabel dan pemerintah daerah yang tumbuh dan berkembang secara

mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah dengan terwujudnya

kesatuan ekonomi, kokohnya kesatuan politik, berkembangnya kesatuan budaya

yang memerlukan warga bangsa yang kompak dan bersatu dengan ciri

kebangsaan, netralitas birokrasi pemerintahan yang berwawasan kebangsaan,

sistem pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan berwawasan

kebangsaan.

Wawasan kebangsaan Indonesia memberi peran bagi bangsa Indonesia untuk

proaktif mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis dengan memberi

contoh bagi bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian dan menghadapi

tantangan dari luar tanpa konfrontasi dengan meyakinkan bangsa lain bahwa

eksistensi bangsa merupakan aset yang diperlukan dalam mengembangkan nilai

kemanusiaan yang beradab .

Akhirnya, bagi bangsa Indonesia, untuk memahami bagaimana wawasan

kebangsaan perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang

mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap

dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.


C. MAKNA WAWASAN KEBANGSAANWawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna sebagi berikut :

1. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar

menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan

bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

2. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian

rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan;

3. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik;

4. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup

Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di

tengah-tengah tata kehidupan di dunia;

5. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk

mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar

dengan bangsa lain yang sudah maju.

D. NILAI DASAR WAWASAN KEBANGSAANNilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa

memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

1. penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan

Tuhan Yang Maha Esa;

2. tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merkeka, dan

besatu;

3. cinta akan tanah air dan bangsa;

4. demokrasi atau kedaulatan rakyat;

5. kesetiakawanan sosial;

6. masyarakat adil-makmur.

================================================================

materiujianupkpv - sistem informasi manajemen kepegawaian · 2017-12-03 · saling menghormati...

Documents