materi workshop pembinaan dan pengawasan
TRANSCRIPT
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAGI HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH
(HATIBINWASDA) DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) PADA PENGADILAN AGAMA SE KALIMANTAN BARAT
A. PENDAHULUAN
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan bagi Hakim Tinggi dan Hakim
Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini
disusun dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara Pemeriksa
(Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama) dengan obyek pemeriksaan
(obrik) yaitu satuan kerja (satker) tingkat banding dan tingkat pertama dalam
melaksanakan tugas pengawasan di Pengadilan Agama se wilayah
Kalimantan Barat.
Langkah ini diambil oleh karena masih terdapat beberapa perbedaan di
antara Tim Pemeriksa dalam melaksanakan tugas pengawasan maupun
dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan, meskipun aturan yang dijadikan
dasar pemeriksaan adalah sama, yaitu a) Surat Dirjen Badilag MARI Nomor
1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 yang meliputi 9 (sembilan) materi obyek
pengawasan, b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV (Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan) yang meliputi 5
(lima) materi obyek pengawasan.
Berdasarkan kondisi obyektif pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
baik oleh Hakim Tinggi maupun Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka
pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberi ruang dan kesempatan
kepada satker yang menjadi obrik memberikan tanggapannya atas semua
temuan pemeriksaan, karena antara pemeriksa dengan obrik menggunakan
referensi yang sama, sehingga satker sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai
obyek yang selalu dipersalahkan.
Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI, pengadilan tingkat banding dan
1
pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan
sesuai kewenangan masing-masing.
Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka untuk mencapai hasil pengawasan yang efektif dan efesien di Pengadilan Agama se Kalimantan Barat perlu ditempuh langkah terpadu antara Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama dan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah dengan memanfaatkan sistem aplikasi elektronik. Maksudnya, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama dapat diakses langsung dan sekaligus dapat dijadikan bahan dasar bagi Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas dalam mengadakan pembinaan dan pengawasan secara on line atau langsung di Pengadilan Agama yang bersangkutan.
Adapun tujuan pengawasan adalah untuk menilai ketaatan pelaksanaan terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Tata Laksana Pengawasan Peradilan (buku IV) dengan penekanan pada segi kualitas dan pelayanan guna menyampaikan saran-saran perbaikan agar dimasa yang akan datang dapat berjalan secara efektif dan efesien dan berhasil guna sesuai dengan rencana serta mendokumentasikan bidang non justisial yang ikut mendorong pelaksanaan tugas pokok peradilan.
Untuk kepentingan pengawasan itu sendiri dan untuk memperlancar jalannya pengawasan terpadu perlu adanya persamaan persepsi antara Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan di Pengadilan Agama se Kalimantan Barat, dimana puncak aktifitas pengawasan adalah bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Agama sehingga memberikan kepuasan publik dalam melakukan pelayanan.
B. PERSIAPAN PENGAWASAN
2
1. Pimpinan menentukan waktu pelaksanaan pengawasan rutin sesuai
dengan program kerja dan anggaran yang tersedia serta menunjuk Tim
Pembinaan dan Pengawasan dengan surat tugas.
2. Tim Pembinaan dan Pengawasan melakukan persiapan pelaksanaan
pengawasan meliputi:
a. Mempelajari surat tugas.
b. Mencari isu-isu yang berkembang seperti berita di media masa.
c. Melakukan monitoring dan observasi apabila dipandang perlu.
d. Mempelajari laporan bulanan Pengadilan Agama yang menjadi obyek
pengawasan untuk menentukan berkas perkara yang akan dijadikan
sampel dan mencocokkan laporan dengan kondisi fisik di lapangan.
e. Melihat website, SIPP, simpeg/simkep/e-doc dan komdanas dari obyek
pemeriksaan (obrik).
3. Menentukan materi pengawasan:
a. Berdasarkan Surat Dirjen Badilag MARI ada 9 (sembilan) materi yaitu :
pemahaman terhadap hukum formil dan materiil, manajemen peradilan,
administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan
putusan, administrasi umum, kinerja aparat, program prioritas reformasi
dan pelaksanaan, pemanfaatan IT dan pengaduan.
b. Berdasarkan Buku IV ada 5 (lima) materi yaitu : manajemen peradilan,
administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan
putusan, administrasi umum, kinerja pelayanan publik.
c. Pedoman ini mendasarkan pada Buku IV yang meliputi 5 (lima) materi
dengan pengertian bahwa program reformasi birokrasi dan
pemanfaatan IT termasuk item kinerja pelayanan publik.
d. Manejemen peradilan meliputi : program kerja, pelaksanaan program
kerja/target yang dicapai, pengawasan dan pembinaan, kendala dan
hambatan, faktor pendukung dan evaluasi kegiatan.
e. Administrasi perkara meliputi : prosedur penerimaan perkara, register
perkara, keuangan perkara, laporan perkara dan arsip perkara.
f. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan meliputi : gugatan,
PMH, penunjukan PP, penunjukan JS/JSP, PHS, BAS, perubahan 3
gugatan, pencabutan gugatan, kuasa, perkara gugur, verstek, verzet,
perdamaian/mediasi, penundaan sidang, pembuktian, sita, minutasi
berkas perkara dan eksekusi.
g. Administrasi umum meliputi : keuangan, kepegawaian, peñata usahaan
BMN, penatausahaan surat masuk dan surat keluar serta
perpustakaan.
h. Kinerja pelayanan publik meliputi kedisiplinan, ketertiban, kebersihan
dan budaya kerja.
i. Program reformasi birokrasi meliputi meja informasi dan pengaduan,
keterbukaan informasi, upload putusan, role model, website dan SIPP.
4. Mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Seperti
Buku I, Buku II, Buku IV, peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan peradilan agama, peraturan kepegawaian, peraturan keuangan,
peraturan penatausahaan BMN, peraturan perpustakaan dan lain-lain.
5. Membuat rencana kerja pemeriksaan atau program kerja pemeriksaan/
pengawasan (PKP) dan menyiapkan blangko apabila diperlukan.
6. Memberitahukan kepada obrik melalui sekretaris tim dan meminta untuk
menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diperiksa serta menyediakan
ruangan khusus untuk tempat pemeriksaan.
C. PELAKSANAAN PENGAWASAN
1. Pendahuluan, meliputi:
a. Melakukan pertemuan pendahuluan dengan pimpinan obrik dengan
menunjukan surat tugas
b. Memberitahukan mengenai berkas perkara, register perkara dan
dokumen lain yang diperlukan.
c. Memberikan penjelasan lain yang diperlukan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan dengan metode :
a. Mempelajari dokumen (buku register, buku jurnal dll).
b. Wawancara dengan pimpinan, hakim dan aparat pengadilan yang
terkait dengan bidang yang diperiksa.
c. Observasi.
d. Investigasi/pemeriksaan.4
3. Pemeriksaan perkara dapat menggunakan metode : mengambil beberapa
berkas perkara sebagai sampel untuk dikroscek dengan register perkara,
jurnal keuangan perkara, buku induk keuangan perkara, buku bantu
keuangan perkara dan laporan perkara.
4. Pemeriksaan kas keuangan perkara/DIPA :
a. Meminta kasir/bendahara mengunci brankas dan meminta 2 (dua) buah
kuncinya.
b. Memerintahkan menutup buku keuangan.
c. Meminta saldo rekening di bank.
d. Mencocokkan uang di brankas dengan saldo di rekening dengan saldo
di buku keuangan.
5. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan
DIPA dan bantuan pihak ketiga baik terhadap penyelenggaraan yang
sedang berjalan (current audit) maupun terhadap yang telah direalisasikan
(post audit) yang meliputi audit ketaatan, keuangan dan operasional.
Dokumen/instrument administrasi keuangan terdiri dari :
a. Dokumen anggaran meliputi : DIPA, RKA-KL, POK, TOR dan RAB.
b. Dokumen pertanggungjawaban meliputi : SPP, SPM, SP2D, SPBy,
Kuitansi, Surat jalan dan BAST.
c. Pembukuan Bendahara dan LPJ
d. Laporan keuangan.
6. Pemeriksaan kepegawaian dengan melakukan pemeriksaan terhadap
buku induk pegawai, file pegawai, buku kendali (kenaikan pangkat, KGB,
cuti daan lain-lain), SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), PPK (Penilaian
Prestasi Kerja) , DUK, daftar hadir pegawai dan lain-lain.
7. Pemeriksaan umum meliputi : penatausahaan BMN dan barang pihak
ketiga, penatausahaan persediaan barang, penatausahaan surat masuk
dan surat keluar, perpustakaan dan lain-lain.
8. Pembuatan Lembar Temuan dan Kontrak Kinerja :
a. Seluruh temuan yang diperoleh dalam pemeriksaan masing-masing
bidang dituangkan dalam lembar temuan yang terdiri dari : kondisi,
kriteria, sebab, akibat dan tindaklanjut/saran.5
b. Lembar temuan semua bidang dikumpulkan menjadi satu, diberi cover
sheet dan diberi judul Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
c. Lembar temuan dilengkapi dokumen apabila diperlukan.
d. Lembar temuan dibuat dua berkas, satu berkas diserahkan kepada
obrik setelah selesai dilakukan ekspose dan satu berkas lainnya
sebagai dokumen tim pemeriksa yang pada halaman akhir
ditandatangani oleh pimpinan satker obrik.
e. Tanggapan obrik adalah pernyataan setuju atau tidak setuju dari obrik
atas temuan pemeriksaan disertai dengan argumentasi dan dasar
hukumnya dalam hal auditan/obrik tidak setuju dengan pemeriksa
mengenai temuan pemeriksaan.
Kontrak Kinerja adalah kesepakatan antara pemeriksa dengan
obrik berupa :
1) Pernyataan kesanggupan obrik untuk menyelesaikan atau
menindak lanjuti temuan-temuan atau kesalahan-kesalahan.
2) Pernyataan bersedia dijatuhi sanksi.
3) Tenggang waktu penyelesaian maksimal 3 bulan.
4) Ditandatangani oleh obrik (pejabat terkait).
Ekspoese/klarifikasi dilakukan dalam pertemuan lengkap
dengan acara :
1) Paparan temuan oleh masing-masing pemeriksa bidang dengan
memberikan petunjuk dari tim pemeriksa.
2) Setelah selesai ekspose, kepada pimpinan obrik diberi kesempatan
untuk menanggapi hasil pemeriksaan tim pemeriksa yang
dituangkan dalam tulisan.
3) Apabila pada temuan hasil pengawasan menunjukan banyak
kesalahan dan memerlukan perbaikan, maka kepada pimpinan
satker/penanggungjawab administrasi peradilan diminta untuk
membuat kontrak kinerja dengan menanyakan kepada
pimpinan/penanggungjawab satker mengenai berapa lama waktu
diperlukan untuk memperbaiki hasil temuan tersebut.
D. PEMBUATAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) 6
1. Sistematika LHP.
a. Bab I : Pendahuluan, meliputi : dasar pemeriksaan, nama tim
pemeriksa, sasaran pemeriksaan dan waktu pemeriksaan.
b. Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan, berisi : informasi rinci dari setiap
temuan pemeriksaan yang dilengkapi data pendukung apabila
diperlukan.
c. Bab III : Kesimpulan dan Rekomendasi, terdiri dari : ringkasan hasil
pemeriksaan.
Rekomendasi yaitu permintaan dari pemeriksa mengenai hal-
hal yang perlu ditindaklanjuti oleh aparat/pejabat yang
berwenang terhadap hasil kesimpulan pemeriksaan.
d. Pengertian kondisi, criteria, sebab, akibat dan tindaklanjut/saran :
1) Kondisi : penyimpangan/kesalahan yang ditemukan atau keadaan
yang tidak sesuai dengan kriteria.
2) Kriteria : apa yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan petunjuk/
acuan.
3) Sebab : faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan/
penyimpangan.
4) Akibat : segala sesuatu yang timbul karena adanya
penyimpangan/kesalahan.
5) Tindak lanjut/saran : tindakan yang perlu diambil untuk
memperbaiki kesalahan bila masih bisa diperbaiki, mengeliminir
akibat yang timbul, menghilangkan penyebab.
2. Batas Waktu Pembuatan LHP.
a. LHP dibuat sebagai pertanggungjawaban tim pemeriksa kepada
pejabat yang memberi tugas.
b. LHP dibuat secara terulis dalam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari setelah pemeriksaan.
c. Apabila sangat diperlukan, laporan dapat disampaikan secara lisan
namun tetap disusuli laporan tertulis dalam waktu 14 (empat belas)
hari setelah pemeriksaan.
3. Format LHP7
a. Halaman Sampul:
1) Tulisan atas:
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGAWASAN REGULER
PADA PENGADILAN AGAMA .............................. PADA TANGGAL ............ S/D ................. (warna tulisan hitam dan
ukuran huruf 16).
2). Tulisan tengah :
DISUSUN OLEH TIM BINWAS (sebut nama dengan warna huruf
hitam dan ukuran huruf 12)
3). Tulisan bawah : PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TAHUN 2016 (warna tulisan hitam dan ukuran huruf 14).
4). Ukuran huruf 16, 12 dan 14.
5). Warna halaman sampul putih.
6). Kertas tebal.
b. Halaman :
1). Kertas A4-70 gram.
2). Batas kiri 4, atas 3, kanan 2, bawah 3 (dalam cm).
3). Huruf Arial.
4). Ukuran huruf 12.
5). Spasi 1,5.
6). Alenia masuk 5 karakter.
7). Letak nomor halaman pada kanan bagian bawah.
4. Jumlah LHP.
LHP minimal dibuat sebanyak 3 (tiga) eksemplar :
a. Satu eksemplar untuk Ketua PTA Pontianak.
b. Satu eksemplar untuk Kordinator Pengawas/Wakil Ketua PTA
Pontianak.
c. Satu eksemplar untuk Tim Pembina dan Pengawas.
8
E. KETENTUAN PENUTUP
1. Pembinaan terhadap jajaran Pengadilan Agama dapat berbentuk :
a. Stressing pembinaan berdasar arahan pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama, yang intinya dituangkan dalam lampiran LHP.
b. Tindak lanjut/ saran yang dituangkan dalam lembar temuan.
2. Tim Pembinaan dan Pengawasan Daerah terdiri dari :
a. Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah (Hatibinwasda).
b. Pendamping yang ditunjuk oleh pimpinan.
3. Tugas dan tanggung jawab Tim Pembinaan dan Pengawasan Daerah :
a. Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah sebagai Ketua Tim
Pembinaan Dan Pengawasan Daerah.
b. Ketua Tim Pembinaan/Pengawasan bertanggung jawab atas jalannya
pembinaan dan pengawasan di daerah.
c. Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Daerah menanda tangani
LHP dan lain-lain yang dianggap penting.
4. Tugas dan tanggung jawab Pendamping Hatibinwasda:
a. Mengurus administrasi, trasportasi dan akomodasi Tim Binwasda.
b. Salah satu Pendamping Hatibinwasda ditunjuk sebagai sekretaris dan
lainnya sebagai anggota tim.
c. Melaksanakan tugas pembinaan dan pemeriksaan yang diberikan
oleh Ketua Tim Binwasda.
d. Membubuhkan paraf pada lembar temuan yang dikerjakan.
E. CONTOH HASIL PENGAWASAN
1. Form-1 (temuan pemeriksaan).
BAB I
PENDAHULUAN
9
A.DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN
1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.
2. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Lembaga Peradilan.
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku
II (Edisi Revisi, 2014).
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 Tentang
Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya
Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat
Kepaniteraan Pengadilan.
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung-RI Nomor :
MA/SEK/02/SK/I/2016 tanggal 2 Januari 2016, Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
di Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.
9. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama.....Nomor :
W..-A/....../PS...../...../2016 tanggal ................... 2016.
B. OBYEK PENGAWASAN
1. Manajemen Pengadilan:
a. Program kerja.
b. Pelaksanaan/pencapaian target.
c. Pengawasan dan Pembinaan.
d. Kendala dan hambatan.
10
e. Faktor-faktor yang mendukung.
f. Evaluasi kegiatan.
2. Kinerja Pelayanan Publik:
a. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
b. Penanganan pengaduan masyarakat.
c. Pelayanan informasi.
d. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan
kerapihan
3. Manajemen Peradilan:
a. Pengelolaan manajemen.
b. Mekanisme pengawasan.
c. Kepemimpinan.
d. Pembinaan dan pengembangan SDM.
e. Pemeliharaan/perawatan inventaris.
4. Administrasi Perkara:
a. Prosedur penerimaan perkara.
b. Prosedur penerimaan permohonan banding.
c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
d. Prosedur penerimaan permohonan PK.
e. Keuangan perkara.
f. Pemberkasan perkara dan kearsipan.
g. Pelaporan.
5. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan:
a. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim.
b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
c. Minutasi perkara.
d. Pelaksanaan putusan (eksekusi).
6. Administrasi Umum yang meliputi:
a. Administrasi Kepegawaian.
b. Administrasi Keuangan.
c. Inventaris.
d. Perpustakaan, tertib persuratan.11
C.TUJUAN PENGAWASAN
Pengawasan yang dilakukan dimaksudkan:
1. Untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan
bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung dan atau
pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk menentukan
kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan
tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja
pelayanan publik pengadilan.
2. Untuk memantau pelaksanaan manajemen peradilan dalam hal
program kerja, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh unsur
pimpinan, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan
manajemen peradilan dan bagaimana pemanfaatan faktor-faktor
pendukung disekitarnya.
3. Untuk memantau kinerja pelayanan publik yang mencakup
ketersediaan sarana pelayanan publik, ketertiban, kebersihan dan
kedisiplinan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.
4. Untuk memantau tertib pelaksanaan administrasi perkara dalam hal
prosedur penerimaan perkara, register perkara, keuangan perkara,
laporan perkara dan pengarsipan perkara.
5. Untuk memantau tertib pelaksanaan administrasi persidangan mulai
dari persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, putusan dan
minutasi.
6. Untuk memantau pelaksanaan administrasi umum pada unit
kesekretariatan tentang pelaksanaan administrasi kepegawaian,
administrasi dan tata kelola keuangan DIPA, pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan pada unit UAKPA dan UAKPB, tata
persuratan serta tatakelola perpustakaan.
D. FUNGSI PENGAWASAN
Fungsi Pengawasan meliputi:
1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan agama dikelola secara tertib
sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan agama melaksanakan
tugasnya dengan sebaik-baiknya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari
keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara
yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.
E. METODOLOGI PENGAWASAN
1. Memeriksa seluruh buku register, buku jurnal, buku induk keuangan
perkara dengan cara memeriksa apakah cara pengisian sudah sesuai
dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama (Buku II Revisi Tahun 2014) dan Buku IV Tentang Tatalaksana
Pengawasan Peradilan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, register perkara,
keuangan perkara, minutasi serta laporan perkara.
3. Melakukan pemeriksaan sarana dan administrasi kepegawaian,
keuangan DIPA, Laporan Simak-BMN dan SAKPA, perpustakaan,
persuratan dan pengadaan barang dan jasa.
4. Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek pisik.
F. JANGKA WAKTU PENGAWASAN
Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pada Pengadilan Agama ....... selama 3 (tiga) hari, dimulai dari tanggal ......, ..... dan .... 2016.
G.TIM PEMBINA DAN PENGAWAS
Pengadilan Agama ........... :
Ketua : ..................................
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
Sekretaris : ...................................
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
13
Anggota : 1. ........................................
Kasubag Kepegawaian dan IT PTA Pontianak
BAB II
HASIL PENGAWASAN
A. MANAJEMEN PERADILAN
1. Fungsi-fungsi Manajemen:
a. Perencanaan:
1) Kondisi:Renstra telah disusun untuk tahun 2016-2020 dan telah
dijabarkan dalam Program Kerja Tahunan atau Rencana Kerja
Tahunan (RKT). Untuk tahun 2016 telah disusun program kerja
dan RKT, namun isi kegiatan dalam program kerja berbeda
dengan RKT sehingga terjadi dualisme acuan/pedoman kinerja.
Kriteria:Isi Program Kerja Tahunan harus sama dengan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) sehingga tidak terjadi dualisme kebijakan dan
disusun secara rinci meliputi: kebijakan, sasaran, tujuan,
kegiatan, target capaian, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan,
penanggungjawab dan sumber dana. (Buku IV hal 55-56).
Sebab:Kurangnya koordinasi antar pejabat dan kurangnya kontrol
pimpinan.
Akibat:Terjadi dualisme kebijakan sehingga menyulitkan pejabat dalam
melaksanakan tugas bahkan dapat mengakibatkan overlapping
dalam pelaksanaan tugas. 14
Tanggapan:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pengadilan Agama ..... akan ditindaklanjuti setelah berkonsultasi
ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
2) Kondisi:Program Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Tahunan (RKT)
sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, tetapi belum
dijadikan pedoman secara tertib dan terencana dalam
melaksanakan tugas harian oleh pejabat penanggung jawab
kegiatan pada setiap komponen.
Kriteria:Program Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Tahunan (RKT)
yang telah disusun disahkan oleh Ketua Pengadilan. Selain
disosialisasikan ke semua pegawai, setiap pejabat penanggung
jawab kegiatan harus memilki RKT untuk dijadikan pedoman
pelaksanaan tugas bersama stafnya. (Pengembangan pola kerja
efektif dan efisien).
Sebab:Kurangnya perhatian terhadap pentingnya efektifitas dan efisiensi
kinerja.
Akibat:Pejabat penanggung jawab kegiatan tidak secara mandiri dan
leluasa menyusun mekanisme dan/atau cara-cara kerja yang
efektif dan efisien bersama stafnya dan selalu menunggu
perintah dari atasannya.
Tanggapan:Sudah ditindak lanjuti dengan ditransformasikan kedalam Job
Description dan SKP yang menjadi acuan pegawai untuk
mewujudkan pelaksana Rencana Kerja Tahunan Pengadilan
Agama ...........
b. Pengorganisasian :
1) Kondisi:15
Petugas Meja informasi memberikan layanan penjelasan
prosedur berperkara kepada pencari keadilan.
Kriteria :Petugas meja informasi merupakan bagian dari pelaksana
pelayanan informasi sebagaimana dimaksud oleh KMA No.1-
144/KMA/SK/I/2011, sedangkan petugas meja I merupakan
bagian dari tata kerja kepaniteraan, masing-masing mempunyai
tugas dan tanggung jawab sendiri dan memiliki atasan langsung
tersendiri.
Sebab:Kurang memahami pedoman kerja sebagaimana tertuang dalam
KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011.
Akibat:Terjadi tumpang tindih antara tugas meja I dan tugas meja
informasi.
Tanggapan:Menjadi pedoman dan tata kerja Meja Informasi yang akan
mendalami dan mencermati KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011.
c. Pengawasan
Kondisi:Pengawasan melekat (Waskat) berjalan belum sebagaimana
mestinya. Hal ini tercermin belum dilakukannya evaluasi kinerja
secara rutin oleh atasan langsung.
Kriteria:Pejabat terkait dan/atau atasan langsung harus selalu melakukan
pengawasan terutama melalui evaluasi kinerja secara rutin dan
berkesinambungan maupun insidental agar kinerja pegawai efektif
efisien dan sesuai dengan ketentuan.
Sebab:Belum tertanamnya secara baik pola kerja yang efektif dan efisien
sesuai dengan fungsi manajemen.
Akibat : 16
Pelaksanaan Tupoksi tidak terkontrol secara tertib sehingga terjadi
kekeliruan dan/atau kurang sempurna, misalnya dalam
menyampaikan panggilan kepada prinsipal, sedangkan seharusnya
disampaikan kepada kuasa hukum.
Hambatan dan kendala tidak segera terdeteksi sehingga terjadi
kelambatan dalam melakukan perbaikannya/penyempurnaan.
Tanggapan:Kedepannya akan dilaksanakan lebih maksimal sesuai dengan
ketentuan.
2. Kepemimpinan:
a. Pembinaan
Kondisi:Pembinaan oleh pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) baru
dilaksanakan secara umum kepada seluruh pegawai dan belum
dilakukan secara khusus terhadap pejabat fungsional (hakim,
panitera pengganti dan jurusita).
Panitera dan Sekretaris belum melakukan pembinaan kepada
bawahannya secara rutin dan masih bersifat insidentil.
Kriteria:Pimpinan perlu melakukan pembinaan kepada pejabat fungsional
(hakim, panitera pengganti dan jurusita).
Panitera dan Sekretaris perlu melakukan pembinaan kepada
bawahannya secara rutin
Sebab:Pimpinan, Panitera dan Sekretaris kurang melakukan kontrol
terhadap kinerja bawahannya sehingga kurang memperoleh
informasi adanya kekeliruan dan/atau kekurangsempurnaan
pelaksanaan tugas serta kendala dan hambatan bekerja
Akibat:Kekeliruan dan/atau kekurangsempurnaan pelaksanaan tugas serta
kendala dan hambatan tidak segera teratasi bahkan terulang-ulang
kembali.17
Tanggapan : Segera di tindak lanjuti dan akan dipedomani berkelanjutan.
b. Pengawasan
Kondisi:Waki Ketua Pengadilan Agama selaku koordinator pengawasan
berjalan belum sebagaimana mestinya terutama terhadap jalannya
pengawasan bidang.
Kriteria:Waki Ketua Pengadilan Agama selaku koordinator pengawasan
perlu melakukan koordinasi dengan hakim pengawas bidang dalam
melakukan pengawasan dan menindaklanjuti temuan-temuan dalam
pemeriksaan.
Sebab:Meskipun tugas Waki Ketua Pengadilan Agama sudah dituangkan
dalam uraian tugas namun belum disusun dalam program kerja
sehingga tidak terealisasikan secara tertib dan terencana.
Akibat:Pengawasan oleh Hawasbid maupun oleh atasan langsung belum
terkoordinasi secara baik dan belum dilakukan evaluasi untuk
ditindaklanjuti.
Tanggapan: Akan dipedomani, dalam pelaksanaan Pengawasan oleh Hawasbid.
3. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Perkara
Kondisi:Terdapat 29 perkara yang penyelesaiannya melebihi batas waktu 5
bulan. Di antara perkara tersebut terdapat alasan yang tidak dapat
dibenarkan seperti para pihak menunda pembuktian, para pihak sering
tidak hadir.
Kriteria:Perkara harus sudah diputus dalam jangka waktu paling lama 5 bulan
kecuali ada alasan yang logis yang dapat dibenarkan
Sebab:18
Majelis hakim tidak menguasai tata cara pemeriksaan yang efektif dan
tidak disiplin dalam menerapkan hukum acara.
Akibat:Penyelesaian perkara berlarut-larut sehingga tidak sejalan dengan
prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Tanggapan: Akan di pedomani dalam pemeriksaan perkara sehingga akan tercapai
azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
B. KINERJA PELAYANAN PUBLIK
1. Penyediaan informasi publik pada website.
Kondisi: Informasi yang tersedia melalui website banyak yang tidak up-date dan
tidak lengkap.
Kriteria: Informasi yang tersedia harus selalu up-date dan lengkap minimal
sesuai standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam KMA No.1-
144/KMA/SK/I/2011.
Sebab:Petugas pelayanan informasi dan Tim IT yang secara khusus diberikan
tugas untuk itu tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya serta
tidak adanya kontrol (pengawasan) dari pejabat terkait.
Akibat: Publik tidak dapat mengakses informasi yang diperlukan baik karena
tidak tersedia maupun karena kadaluarsa.
Tanggapan: Segera ditindak lanjuti dan dipedomani agar sesuai standar pelayanan
publik sebagaimana yang diatur dalam KMA N0.1-144/KMA/SK/I/2011.
2. Sumber daya penyedia informasi publik:
Kondisi: Petugas meja informasi belum sepenuhnya memahami tugas dan
tanggung jawabnya serta mekanisme pemberian layanan informasi.
Kriteria: 19
Petugas meja informasi harus memahami dengan baik tugas dan
tanggung jawab yang diembannya sebagaimana diatur dalam KMA
No.1-144/KMA/SK/I/2011.
Sebab:Petugas meja informasi masih baru dan belum memperoleh
pembinaan/pelatihan sehingga dalam melaksanakan tugas hanya atas
dasar contoh dan kebiasaan bukan berdasarkan pedoman/aturan.
Akibat: Terjadi kekeliruan dalam melaksakan tugas pelayanan informasi seperti
pemberian layanan kepada para pencari keadilan yang merupakan
tugas meja I pada kepaniteraan, kekeliruan dalam menindaklanjuti
pelayanan penelitian oleh mahasiswa dll.
Tanggapan: Segera ditindak lanjuti.
3. Intrumen pelayanan informasi publik:
Kondisi: Penggunaan instrumen pemberian layanan informasi yang tidak tepat
karena menggunakan instrumen berdasarkan ketentuan lama, misalnya
regsiter permohonan informasi.
Kriteria: Semua instrumen pemberian layanan informasi harus menggunakan
instrumen terbaru beradasarkan KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011.
Sebab:Petugas pelayanan informasi tidak memperhatikan adanya instrumen
baru sementara PPID maupun atasan PPID tidak melakukan
pengawasan dan pembinaan.
Akibat: Sebagaian data tidak terdokumentasikan.
Tanggapan: Segera ditindak lanjuti agar sesuai dengan instrumen terbaru
bedasarkan KMA N0.1-144/KMA/SK/I/2011.
C. ADMINISTRASI PERKARA20
1. Penerimaan perkara
Kondisi:SK panjar biaya perkara Pengadilan Agama ................nomor :
W .../.../Hk.../ III/2015 tertanggal 2 Maret 2015 maupun SK panjar biaya
perkara Pengadilan Agama .......... nomor W ..../.../Hk..../ III/2016
tertanggal 16 Maret 2016 yang belum ditanda tangani oleh Ketua
Pengadilan Agama ..........., belum mempertimbangkan tentang
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses
Mediasi di Pengadilan, khususnya biaya panggilan para pihak untuk
menghadiri mediasi, sehingga biaya panggilan para pihak untuk
menghadiri mediasi tidak diperhitungkan dalam SKUM.
Kreteria :Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di
Pengadilan yang berkenaan dengan biaya panggilan antara lain
mengatur bahwa:
Pasal 9 ayat (1) menyatakan : “Biaya pemanggilan Para Pihak
untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu
kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.
Pasal 9 ayat (2) menyatakan : “Biaya pemanggilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya
pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.”
Pasal 9 ayat (4) menyatakan : “Dalam hal Mediasi tidak dapat
dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya
pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah,
kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama...”
Pasal 23 ayat (4) menyatakan :” Biaya Mediasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang
wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. “.
Sebab:
21
Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan
tersebut masih dalam masa transisi yang mulai berlaku sejak tanggal
4 Maret 2016. Sehingga masih kurang sosialisasi dan kurang difahami
Akibat:Penarikan uang panggilan para pihak untuk mediasi tidak mempunyai
payung hukum.
Tindak lanjut:Panjar biaya segera akan ditindaklanjuti sebagaimana petunjuk
PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
2. Keuangan Perkara
1. Kondisi:Pengeluaran biaya panggilan tanggal 19 Februari 2016 terdapat 20
kwitansi yang diterima oleh jurusita pengganti tanpa menyebut
jumlah biaya panggilan, tidak menyebut tanggal penerimaan, tanpa
menyebut nama jurusita penggantinya yang menerima uang tersebut
dan hanya disebut radiusnya saja, namun dalam buku bantu dan buku
induk keuangan perkara disebut nominal jumlah uangnya.
Kreteria:Seharusnya pengeluaran keuangan panggilan sebagai bukti
pengeluaran yang nantinya akan dibukukan dalam buku bantu
keuangan perkara, buku jurnal keuangan perkara dan buku induk
keuangan perkara harus disebut nominalnya secara jelas, tanggal
berapa dan siapa yang menerima secara tertib, karena keuangan
perkara tersebut dipertanggung jawabankan, dan harus sama antara
kwitansi ( bukti pengeluaran) dengan buku bantu, buku jurnal dan
buku induk keuangan perkara baik jumlah maupun tanggal
pengeluarannya.
Sebab:Sebab kwitansi / bukti pengeluaran tersebut yang membuat jurusita
pengganti, bukan kasir yang diberi tanggung jawab untuk
mengeluarkan uang proses perkara tersebut.
Akibat:22
Adminitrasi keuangan tidak tertib karena bukti pengeluaran tanpa
jumlah dan tanpa tanggal, tanpa diketahui siapa yang menerima.
Tanggapan:Menjadi perhatian petugas/kasir untuk proses dan pembukuan
keuangan perkara.
2. Kondisi: Belanja ATK perkara yang berasal dari Biaya Proses Penyelesaian
Perkara tidak didasarkan pada rencana yang disusun oleh PPK Biaya
Proses yang disetujui oleh Panitera sebagai Pengelola Biaya Proses,
dan tanpa dilengkapi administrasi yang memadai.
Kreteria:Sebelum belanja ATK perkara, PPK Biaya Proses Penyelesaian
Perkara membuat rencana kebutuhan belanja ATK perkara dan
disampaikan pada Panitera sebagai Pengelola Biaya Proses untuk
mendapat persetujuan, baru kemudian dilakukan belanja ATK perkara
oleh Staf Pelaksana Biaya Proses.
Sebab:Petugas pelaksana tidak mmemahami ketentuan yang berlaku dan
tidak adanya kontrol dari PPK Biaya Proses maupun dari Panitera.
Akibat:
Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanggapan: Petugas merangkap sebagai Panitera Pengganti sehingga belum
maksimal dalam menjalankam tugasnya, untuk kedepannya Petugas
dan Pelaksana akan diarahkan oleh PPK dan Panitera agar dalam
melaksanakn tugasnya berpedoman pada Perma RI Nomor 02 tahun
2009.
3. Kondisi:Pengelolaan ATK perkara yang berasal dari Biaya Proses
Penyelesaian Perkara belum dilakukan secara tertib sebagaimana
pengelolaan biaya ATK yang berasal dari DIPA, secara riil belum ada
stock opname persedian ATK perkara.23
Kriteria:
Seharusnya pengelolaan ATK perkara dari biaya proses dikelola
mengikuti pola pengelolaan ATK yang berasal dari DIPA, sehingga
harus dilengkapi dengan stock opname.
Sebab:
Petugas belum memahami sepenuhnya hal tersebut.
Akibat:
Belum terlaksana secara sempurna sebagaimana pola pengelolaan
DIPA.
Tanggapan:
Segara ditindak lanjuti agar dalam pelaksanaanya sebagaimana pola
pengelolaan DIPA .
3. Register Perkara
1. Kondisi: Kolom mediasi dalam buku register 75 % belum terisi diantaranya
Perkara nomor : 1181, 1183, 1185, 1186, 1187, 1189, 1190, 1191,
1192,1331 s/.d. 1381 (50 perkara) tahun 2015 kolom mediasi belum
diisi.
Kreteria:Seharusnya buku register diisi secara tertib dan berkesinambungan
dan cermat sesuai petunjuk buku II halaman 22 angka 5 huruf a.
Sebab:
Petugas register kurang memahami tugas, tidak tertib, kurang disiplin
atau kemungkinan instrument tidak berjalan dengan baik.
Akibat:
Buku register tidak tertib dan perkara tidak diketahui apakah perkara
sudah dimediasi atau belum.
Tanggapan:
24
Menjadi perhatian pimpinan dan sebenarnya instrumen sudah tersedia
namun tentu akan lebih ditertipkan petugas dan semua yang terkait
dengan keperluan itu.
2. Kondisi:Perkara yang disidangkan tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan
tanggal 17 Maret 2016 instrumen jadwal sidang banyak yang belum
diregister di antaranya berkas yang telah bisa dicocokkan dengan
buku register di antaranya perkara nomor :
104/Pdt.G/2016/PA... ditunda tanggal 22 Maret 2016 belum
deregister.
116/Pdt.G/2016/PA... ditunda tanggal 22 Maret 2016 belum
deregister.
130/Pdt.G/2016/PA... ditunda tanggal 29 Maret 2016 belum
deregister.
1292/Pdt.G/2015/PA... ditunda tanggal 29 Maret 2016 belum
deregister.
1312/Pdt.G/2015/PA... dicoret dari pendaftaran tetapi kolom amar
putusan belum terisi.
1051/Pdt.G/2015/PA... diputus tanggal 26 Januari 2016 tetapi
kolom amar putusan belum terisi padahal sudah diikrarkan tanggal
8 Maret 2016.
1336/Pdt.G/2015/PA... putus tanggal 9 Februari 2016 kolom amar
putusan dan kolom pemberitahuan putusan belum terisi/masih
kosong.
1337/Pdt.G/2015/PA.... tanggal putus 21 Januari 2015, kolom amar
putusan masih kosong.
Kreteria:Seharusnya buku register diisi secara tertib dan berkesinambungan
dan cermat sesuai petunjuk buku II halaman 22 angka 5 huruf a.
Sebab:Petugas register kurang memahami tugas, tidak tertib, kurang disiplin
atau kemungkinan.25
Akibat:- Instrument tidak berjalan dengan baik.
- Buku register tidak tertib .dan tidak sempurna.
Tanggapan :Menjadi perhatian Untuk masa mendatang dan tidak hanya perkara
yang telah ditemukan oleh Pengawas tentu akan menjadi perhatian
semua perkara akan kita tuangkan dalam register sebagaimana
petunjuk buku II.
4. Laporan Perkara
1. Kondisi LI.PA.8:
Jenis Perkara
B u l a n
Selisih
Tambah
Kurang
Desember
2015 kolom 13
(sisa akhir
bulan ini)
Januari 2016
kolom 3 (sisa
bulan lalu)
Izin Poligami 3 3 0
Dispensasi Kawin 4 5 1
Cerai Talak 91 114 23
Cerai Gugat 251 230 21
Harta Bersama -1 1 2
Penguasan anak 3 1 2
Permohonan
Pengangkatan anak
6 4 2
Perwalian 4 3 1
Penunjukan oranglain
sebagai wali
1 0 1
Itsbat nikah 4 4 0
Wali adhol 1 0 1
Ekonomi syariah 2 2 0
Kewarisan 3 3 0
P3HP 1 1 0
Lain2/mafqud 7 9 226
Kreteria : Seharusnya jumlah sisa perkara akhir bulan Desember 2015 yang
terdapat dalam kolom 13 sama dengan jumlah sisa perkara bulan lalu
pada laporan bulan Januari 2016 yang terdapat dalam kolom 3.
Sebab: Petugas tidak cermat dalam melihat jenis perkara, sehingga terjadi
selisih yang sangat signifikan, utamanya perkara cerai talak dan cerai
gugat.
Akibat: Data yang dilaporkan sangat tidak akurat.
Tanggapan: Pada bulan Januari 2016 dilakukan opname data perkara/ disesuaikan
dengan data perkara yang ada di aplikasi SIADPA.
2. Kondisi : Laporan Perkara Khusus PP No.10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun
1990:
Dalam bulan Desember 2015 jumlah perkara cerai gugat yang masuk
terbaca dalam kolom 7 dan 8 berjumlah = 19 perkara, jumlah perkara
cerai gugat diputus yang terbaca dalam kolom 12 berjumlah = 6 perkara,
jumlah sisa perkara cerai gugat yang terbaca dalam kolom 15 berjumlah
= 3 perkara.
Kreteria:Dalam bulan Desember 2015 jumlah perkara cerai gugat masuk terbaca
dalam kolom 7 dan 8 berjumlah = 19 perkara, jumlah perkara cerai gugat
diputus terbaca dalam kolom 12 berjumlah = 6 perkara, sehingga
seharusnya jumlah sisa perkara cerai gugat yang terbaca dalam kolom
15 berjumlah = 13 perkara.
Sebab: Petugas tidak cermat dalam mengisi laporan, dan atasan kurang
mengontrol.27
Akibat: Terjadi kesalahan pelaporan.
Tanggapan: Pada kolom 15 terjadi kesalahan dalam pengetikan tertulis sisa 3
perkara yang benar sisa 13 perkara.
3. Kondisi: Pelaporan perkara masih dibuat dengan ketentuan dan form lama serta
belum memenuhi Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor
0377.a/DJA/HM.00/2/2016 tentang Pola Standar Pelaporan Perkara
tanggal 28 Januari 2016.
Kreteria:Pelaporan seharusnya sudah mengacu kepada Surat Edaran Dirjen
Badilag MARI Nomor 0377.a/DJA/HM.00/2/2016 tanggal 28 Januari
2016, yang terdiri dari:
a. Laporan Keadaan Perkara (LI.PA.1)
b. Laporan Perkara Yang Dimohonkan Banding (LI.PA.2)
c. Laporan Perkara Yang Dimohonkan Kasasi (LI.PA.3)
d. Laporan Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali (LI.PA.4)
e. Laporan Perkara Yang DImhonkan Eksekusi (LI.PA.5)
f. Laporan Kegiatan Hakim (LI.PA.6)
g. Laporan Perkara Diterima, Dicabut, dan Diputus Menurut Jenis
Perkara (LI.PA.8)
h. Laporan Perkara Khusus PP. No.10 1983 Jo PP. No. 45 Tahun 1990
(LI.PA.9)
i. Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian (LI.PA.10)
j. Laporan Pertanggung Jawaban Uang Iwadh (LI.PA.11)
k. Laporan Mediasi (LI.PA.12)
l. Laporan Penerbitan Akta Cerai (LI.PA.13)
m. Laporan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung (LI.PA.14)
n. Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (LI.PA.15)
o. Laporan Pelaksanaan Posyankum (LI.PA.16)
p. Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) (LI.PA.17)28
q. Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (HHKL)
(LI.PA.18)
r. Laporan Minutasi Perkara (LI.PA.19)
s. Laporan Tingkat Penyelesaian Perkara (LI.PA.20)
t. Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek (LI.PA.21)
u. Laporan Penanganan Bantuan I Panggilan/Pemberitahuan
(LI.PA.22)
Sebab:Petugas belum memahami Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor
0377.a/DJA/HM.00/2/2016 karena masih dalam masa transisi.
Akibat:Laporan belum memenuhi standar pelaporan seiring dengan
bertambahnya tugas Pengadilan Agama.
Tanggapan: Untuk laporan perkara bulan Maret 2016 dan seterusnya akan
ditindaklanjuti agar sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Badilag MARI
Nomor 0337.a/DJA/HM.00/2/2016 tentang Pola Standar Pelaporan
Perkara tanggal 28 Januai 2016.
5. Arsip Perkara
1. Kondisi: Berkas perkara yang masih berjalan (arsip aktif) : Banding 6 berkas,
Kasasi 5 berkas, PK 1 berkas. Berkas tersebut sebagian sudah
dimasukkan dalam Box, sebagian lagi belum dimasukkan dalam Box.
Berkas yang sudah dimasukkan dalam Box belum ada daftar isi Box.
Kreteria: Berkas berjalan harus mempunyai Box dan daftar isi Box.
Sebab: Persediaan Box sudah habis.
Akibat: Berkas perkara kelihatan dan tampak tidak rapi, serta dikawatirkan isi
berkas mudah hilang.
Tanggapan: 29
Berkas yang masih berjalan (arsip aktif) dan belum masuk box akan
segera dimasukkan dalam box dan akan segera dibuatkan daftar isi.
2. Kondisi : Sebagian besar arsip berkas perkara tidak aktif sudah dimasukkan
dalam Box dan diletakkan pada Rak dalam ruangan arsip. Hanya saja
masih banyak belum ada daftar isi Box.
Kreteria:
Pada setiap Box harus ada daftar isi Box.
Sebab: Kelalaian petugas dalam menangani arsip berkas perkara
Akibat: Penanganan dan pengelolaan arsip belum sempurna.
Tanggapan : Box yang belum ada daftar isinya akan segera dibuatkan daftar isi.
D. ADMINISTRASI PERSIDANGAN dan PELAKSANAAN PUTUSAN
1. Penomoran Perkara
Kondisi:Ada perkara yang cara penomorannya tidak sama, antara lain pada map
tertulis : 50/Pdt.G/2016/PA.... yang lain tertulis dengan
0050/Pdt.G/2016/PA....
Kriteria:Lihat ketentuan SIADPA Plus.
Sebab: Panitera/Ketua Majelis kurang teliti.
Akibat: Terjadi kekeliruan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanggapan : Telah diperbaiki sesuai SIADPA Plus.
2. Berkas Perkara
Kondisi:Pada berkas perkara tertulis Bendel A padahal perkara tersebut tidak
dibanding, untuk perkara : 30
- Nomor 1116/Pdt.G/2015/PA...
- Nomor 1123/Pdt.G/2015/PA...
- Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA...
- Nomor 1159/Pdt.G/2015/PA...
- Nomor 1289/Pdt.G/2015/PA...
- Nomor 1304/Pdt.G/2015/PA...
Kriteria:Berkas dibuat menjadi 2 bendel, yaitu Bendel A dan Bendel B dalam hal
perkara diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
(Buku II edisi revisi tahun 2013) hal 35.
Sebab:Kurang teliti dalam membaca buku II.
Akibat:Penempatannya menjadi kurang tepat.
Tanggapan: Telah diperbaiki, kedepan dipedomani sesuai Buku II edisi revisi tahun
2013) hal 35.
3. Penunjukan Majelis Hakim (PMH)
KondisiPenggantian Majelis Hakim hanya dengan alasan adanya SK Susunan
Majelis Hakim. Perkara Nomor 1034/Pdt.G/2015/PA....,
Penggantian Majelis Hakim dengan tanpa alasan. Perkara Nomor
1289/Pdt.G/2015/PA....
Kriteria:Pedomani hasil Rakernas ..., Penggantian Hakim terutama Ketua Majelis
hanya dilakukan atas alasan hukum atau keadaan yang menyebabkan
Hakim yang bersangkutan tidak dapat atau tidak layak melakukan
pemeriksaan.
Sebab:Kurang memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Akibat:
31
Sudah mengganti susunan Majelis Hakim dengan tidak memperhatikan
perkara yang sedang ditangani yang dapat terjadi merugikan pihak-pihak
berperkara.
Tanggapan: Kedepan akan dilaksanakan sesuai dengan mempedomani peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat Penunjukan Panitera
Kondisi :Perkara Nomor 1304/Pdt.G/2015/PA... menunjuk ... (Panitera), sebagai
panitera pengganti.
Kriteria:- Kedudukan Panitera sekalipun menjadi Panitera Sidang tetap
ditulis Panitera, Panitera Pengganti istilah untuk Panitera sidang
selain dari Panitera.
- Baca Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Sebab:Kurang cermat.
Akibat:Terjadi kekeliruan yang seharusnya tidak boleh terjadi.
Tanggapan: Kedepan dilaksanakan sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989.
5. Surat Penunjukan Jurusita Pengganti
Kondisi: Menunjuk 2 (dua) orang, tetapi jabatannya tidak jelas sebagai
jurusita atau jurusita pengganti, hanya tertulis jurusita/jurusita
pengganti.
- Perkara Nomor 1116/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1304/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1289/Pdt.G/2015/PA....
32
- Perkara Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA.... tidak dicoret jabatannya
jurusita/jurusita pengganti.
Kriteria:Seharusnya tentukan masing-masing sebagai Jurusita dan Jurusita
Pengganti atau bila seorang dipilih salah satu. (Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989).
Sebab:Kurang cermat.
Akibat:Tidak tepat penerapannya.
Tanggapan: Telah diperbaiki dan kedepan berpedoman sesuai Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989.
6. Surat gugatan/permohonan
Kondisi:Identitas para pihak tidak jelas hanya tertulis swasta, wiraswasta,
karyawan.
- Perkara Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1116/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1123/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1304/Pdt.G/2015/PA....
Perkara Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA...., tidak memberi nafkah wajib.
Perkara Nomor 1123/Pdt.G/2015/PA...., tidak dalam keadaan qobla
dukhul.
Kriteria:Gugatan kurang jelas, bila kurang jelas dapat ditambahkan pada saat
sidang pembacaan gugatan. (baca buku Penerapan Hukum Acara
Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prof. Dr. H. Abdul Manan,
SH.,SIP.,M.Hum., hal. 18-19).
Sebab:Majelis Hakim kurang cermat.
Akibat:33
Dapat terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum.
Tanggapan: Kedepan dipedomani Buku Penerapan Hukum Acara Perdata di
lingkungan Peradilan Agama, Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH., SIP.,
M.Hum., hal. 18-19.
7. Relas Panggilan
Kondisi:Ada coretan tidak direnvoi:
Perkara Nomor 1123/Pdt.G/2015/PA....
Perkara Nomor 1304/Pdt.G/2015/PA....
Perkara Nomor 1359/Pdt.G/2015/PA....
Perkara Nomor 1289/Pdt.G/2015/PA....
Berita acara relaas panggilan tidak jelas tertulis = sedang pergi,
maksudnya pergi lama, sebentar, tidak pulang-pulang.
Kriteria:o Kalau ada kesalahan ketik atau harus mencoret yang tidak perlu
dengan mempergunakan renvoi terhadap kesalahan ketik atau
coretan tersebut.
(Baca Buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan
Peradilan Agama,. Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,SIP.,M.Hum., hal 84)
o Seharusnya Jurusita memberikan keterangan Tergugat pergi kemana
secara jelas karena Jurusita berkewajiban member keterangan
dengan sempurna untuk pertimbangan hakim ( Pasal 103 ayat 2 UU
No. 7 Tahun 1989).
Sebab:Jurusita kurang cermat
Akibat:Catatan atau berita acara pada relas tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Tanggapan:
34
Telah diperbaiki dengan direnvoi dan kedepan keterangan sedang pergi
akan ditambah keterangan yang lebih jelas. Sesuai Pasal 103 ayat 2 UU
No. 7 Tahun 1989.
8. Berita Acara Sidang (BAS)
Kondisi: Nomor halaman tidak berlanjut:
- Perkara Nomor 1116/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1123/Pdt.G/2015/PA....
Untuk sidang tanggal 17 Maret 2016 hampir semua berita acara
sidang belum diketik, antara lain perkara:
- Perkara Nomor 1194/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1124/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1384/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1271/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1033/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1004/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 0090/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 881/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1206/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1293/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 781/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1195/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 1212/Pdt.G/2015/PA....
Ada yang sudah diketik tetapi belum ditandatangani oleh Ketua
Majelis atau Panitera Pengganti.
- Perkara Nomor 1316/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA....
- Perkara Nomor 1004/Pdt.G/2015/PA....
- Perkara Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA....
Kriteria:35
Nomor halaman BAS harus dibuat secara bersambung dari sidang
pertama sampai sidang terakhir.
BAS harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari
sebelum sidang berikutnya.
(Baca Buku II edisi revisi tahun 2013 hal 31).
Sebab:Tidak ada control dari Ketua Majelis, Ketua Majelis cenderung
melakukan pembiaran.
Akibat:Dapat terjadi pengulangan dalam pemeriksaan, merugikan para pihak
berperkara.
Tanggapan: Nomor halaman telah diperbaiki secara bersambung.
BAS sidang tanggal 17 Maret 2016 benar belum diketik ketika
diperiksa tanggal 17 atau 18 Maret 2016 juga, hal ini bukan suatu
kesalahan, karena belum mempunyai peralatan yang begitu sidang
selesai maka hari itu juga semua BAS selesai terketik.
Benar BAS sidang tanggal tersebut yang sudah diketik belum
ditandatangani, namun hal ini bukan suatu kesalahan, karena baru
sehari setelah hari sidang, bukan sehari sebelum sidang berikutnya.
9. Berkas Perkara acak-acakan
Kondisi:Berkas perkara yang akan disidang tanggal 17-03-2016 hampir semua
tidak disusun dengan rapi, hanya diletakkan begitu saja masuk dalam
map.
Kriteria:Berkas Perkara disusun secara berangsur dan kronologis. (Buku II edisi
revisi tahun 2013 hal 34).
Sebab:Panitera sidang dan Ketua Majelis terkesan tidak meneliti berkas perkara
sebelum sidang.
Akibat:36
Pada saat pemeriksaan terjadi membolak-balik dan sulit untuk mencari
surat-surat yang diperlukan.
Tanggapan:Telah diperbaiki dan kedepan disusun secara kronologis, sesuai
pedoman Buku II edisi revisi tahun 2013 hal 34.
10. Mediasi
Kondisi:Para pihak sepakat menunjuk mediator, dalam penetapan Majelis Hakim
tertulis = para pihak menyerahkan pada Majelis Hakim.
Kriteria:Penetapan Majelis Hakim harus mempedomani BAS dan data-data pada
saat mediasi harus diisilengkap. (PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Pasal
11 dan 12).
Sebab:Tidak dibaca ulang oleh Mejelis Hakim dan oleh Mediator.
Akibat:- Terjadi kekeliruan yang seharusnya tidak terjadi.
- Pelaksanaan mediasi terkesan tidak sungguh-sungguh.
Tanggapan: Telah diperbaiki dan kedepan Majelis akan lebih teliti dan cermat.
PERMA Nomor 01 Tahun 2008 sudah tidak berlaku sejak
diundangkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal tanggal 04
Februari 2016.
11. Putusan
1. Kondisi:Putusan dijatuhkan secara lisan, tidak ditulis terlebih dahulu, setidak-
tidaknya dikonsep terlebih dahulu. Antara lain perkara :
- Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA....
- Nomor 0135/Pdt.G/2016/PA....
- Nomor 1102/Pdt.G/2015/PA....
Kriteria:
37
Pada saat putusan diucapkan, putusan sudah harus jadi (setidak-
tidaknya sudah ada konsep putusan) dan lansung ditandatangani
oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
Sebab:Majelis Hakim terkesan menganggap perkara yang ditangani tidak
bermasalah.
Akibat:Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanggapan:Kedepan diperbaiki sesuai dengan ketentuan Buku II halaman 32.
2. Kondisi: Putusan dan salinan putusan banyak yang tidak dibubuhi
setempel dinas.
Pada salinan putusan Panitera belum menandatangani padahal
perkara sudah diminutasi, termasuk tidak ada catatan dari
panitera perihal sudah BHT. Antara lain perkara :
- Nomor 1134/Pdt.G/2015/PA....
- Nomor 1116/Pdt.G/2015/PA....
- Nomor 1123/Pdt.G/2015/PA....
- Nomor 1281/Pdt.G/2015/PA....
- Nomor 1304/Pdt.G/2015/PA....
- Nomor 1359/Pdt.G/2015/PA....
- Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA....
Kriteria:Salinan Putusan halaman terakhir dibuat catatan dari Panitera.
(Baca Buku II edisi revisi tahun 2013 hal 32).
Sebab:Panitera kurang teliti.
Akibat:Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanggapan:Kedepan dipedomani Buku II edisi revisi tahun 2013 hal 32.
38
12. Pemberitahuan isi putusan
Kondisi: Ada coretan tapi tidak direnvoi.
Contoh perkara :
- Nomor 1359/Pdt.G/2015/PA....
- Nomor 1289/Pdt.G/2015/PA....
Suratnya tertulis Pemberitahuan Putusan ternyata isinya = Isi
putusan.
Contoh perkara :
- Nomor 1359/Pdt.G/2015/PA....
- Nomor 1289/Pdt.G/2015/PA....
Kriteria: Bila ada coretan mempergunakan renvoi.
Bila pada saat pembacaan putusan para pihak ada yang tidak hadir
maka para pihak yang tidak hadir harus diberitahukan isi putusan
tersebut. (Buku II edisi revisi tahun 2013 hal 33).
Sebab:Jurusita atau Jurusita Pengganti tidak teliti.
Akibat:Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanggapan:Telah diperbaiki dan kedepan lebih cermat dan teliti.
13. Minutasi
Kondisi: Berkas tertulis sudah diminutasi tetapi ternyata belum dijahit
Contoh Perkara :
- Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA....
- Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA....
- Nomor 1297/Pdt.G/2015/PA....
- Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA....
- Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA....
39
Ada yang belum lengkap tandatangannya baik Majelis Hakim dalam
putusan, ataupun dalam BAS.
Kriteria:Pedomani Buku II edisi revisi tahun 2013 hal 34).
Sebab:Ketua Majelis kurang kontrol, menyerahkan sepenuhnya kepada
Panitera Pengganti.
Akibat:Dilaporkan sudah minutasi tetapi baru bersifat laporan belum lengkap
sepenuhnya.
Tanggapan:Telah diperbaiki dan kedepan dipedomani Buku II edisi revisi tahun 2013
hal 34.
14.Catatan Pada Kutipan Akta Nikah
Kondisi:Belum ada catatan dari Panitera tentang telah terjadinya perceraian,
antara lain perkara:
- Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA....
- Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA....
- Nomor 1297/Pdt.G/2015/PA....
- Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA....
Kriteria:Pedomani Kompilasi Hukum Islam Pasal 147 ayat 4.
Sebab:Petugas meja III kurang teliti.
Akibat :Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanggapan:Telah diperbaiki dan kedepan dipedomani Kompilasi Hukum Islam Pasal
147 ayat 4.
15. Pemeriksaan perkara lebih dari 5 bulan
Kondisi:40
Ada yang belum mencantumkan sebagai laporan, sebagaimana yang
dibuat oleh Ketua Majelis C7.
Contoh : Ketua Majelis C5 dan C6
Kriteria:Baca surat edaran MARI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) Lingkungan Peradilan.
Sebab:Ketua Majelis kurang teliti.
Akibat:Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanggapan:Telah diperbaiki dan kedepan dipedomani Kompilasi Hukum Islam Pasal
147 ayat 4.
16. Kuasa Hukum
Kondisi:Kuasa Hukum ada 2 orang, yang memenuhi syarat hanya 1 orang, tetapi
dalam putusan ditulis semua.
Contoh : perkara Nomor 1289/Pdt.G/2015/PA....
Kriteria:Untuk Kuasa Hukum Pedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat.
Sebab:Ketua Majelis Hakim tidak teliti.
Akibat:Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tindak Lanjut:Kedepan lebih teliti dan sesuai ketentuan yang berlaku.
17.Eksekusi
Kondisi: Eksekusi perkara 0001/Pdt.G/2015/PA....
Aanmaning tanggal 13 April 2015.41
Belum dilaksanakan eksekusi dengan alasan Pemohon Eksekusi
menambah panjar biaya eksekusi, akan tetapi peringatan untuk
menambah panjar biaya eksekusi hanya melalui telepon.
Kriteria:Kekurangan panjar biaya ekesekusi yang harus ditambah untuk
pelaksanaan eksekusi harus jelas dan dituangkan dengan peringatan
secara tertulis dan diberi batas waktu.
Sebab:Panitera kurang memahami.
Akibat:Perkara menjadi terkatung-katung dan belum ada penyelesaian.
Tanggapan: Mengenai peringatan secara tertulis berkaitan kekurangan biaya
ekskusi agar pemohon ekskusi menambah panjar biaya ekskusi dan
diberi batas waktu, tidak/belum diperoleh dasar hukumnya yang
mengatur tentang itu (lain halnya dengan pemeriksaan perkara).
Pengadilan bersifat pasif yakni menunggu laporan dari pihak
pemohon ekskusi tentang telah/belum dilaksanakannya ekskusi
setelah diaanmaning, tidak boleh pro aktif dengan memberikan
peringatan secara tertulis dan diberi batas waktu.
18. Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
a. Kondisi:Ditemukan Cuti Bersalin Pegawai Pengadilan Agama ... tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
Kriteria:Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
Tentang Cuti Pegawai Negeri SipilBab II Cuti Pegawai Negeri Sipil
Bagian 5 Cuti Bersalin Pasal 19 ayat 3 sebagai berikut:
(1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga,
Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin.
42
(2) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya,
kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar
tanggungan Negara.
(3) Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) dan (2)
adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah
persalinan.
Sebab:Pejabat/Petugas pengelola kepegawaian tidak memperhatikan
ketentuan Pasal 19 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
Akibat: Cuti Bersalin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
dimaksud bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Tanggapan:Sudah ditindak lanjuti dengan membuat surat cuti bersalin yang
baru sesuai Pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1976.
b. Kondisi:Ditemukan Berita Acara Pengambilan Sumpah Wakil Panitera,
Panitera Pengganti dan Jurusita dalam Kop Berita Acara tertulis
“Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitera Muda Hukum” dan
uraian kata-kata sumpah dalam Berita Acara tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 37 ayat 2 dan Pasal 41 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009.
Kriteria:Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
43
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut:
1. Ketentuan pada Pasal 37 ayat 1 dan 2 berbunyi:
(1) Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil panitera,
panitera. muda, dan panitera pengganti mengucapkan
sumpah menurut agama Islam dihadapan ketua pengadilan
yang bersangkutan.
(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung
dengan menggunakan atau cara apa pun juga, tidak
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada
siapapun juga."
"Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu
janji atau pemberian.
"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai
dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala undang-undang
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".
"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan
jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak .
membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam
melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera, wakil
panitera, panitera muda, panitera pengganti, yang berbudi
baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.
44
2. Ketentuan pada Pasal 41ayat 1 dan 2 berbunyi:
(1) Sebelum memangku jabatannya, jurusita. atau jurusita
pengganti wajib mengucapkan sumpah menurut agama
Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut :
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh
jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan
menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada
siapapun juga".
"Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu
janji atau pemberian".
"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai
dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".
"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan
jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak
membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam
melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya seperti layaknya bagi seorang jurusita atau jurusita
pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan
hukum dan keadilan".
Sebab:Pejabat/Petugas pengelola kepegawaian kurang mencermati
ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sehingga
45
kata-kata sumpah jabatan Wakil Panitera, Panitera Pengganti dan
Jurusitatidak sesuai denganketentuan Undang-Undang Nomor7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor3 Tahun 2006 terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Akibat:Hukumnya Berita Acara Sumpah Jabatan tersebut menjadi tidak sah
oleh karena menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Tanggapan:Sesuai arahan dari Ketua Pengadilan Agama .... Berita Acara
Penyumpahan untuk selanjutnya akan diperbaiki sesuai peraturan
perundangan yang berlaku dan dibuat secara lebih teliti dan
dikoreksi oleh atasan langsung.
19. Administrasi Keuangan dan Umum
a. Kondisi:Pejabat Penandatangan SPM belum membuat laporan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulannya sebagaimana ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Kriteria: Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan
Pertanggungjawaban Belanja Negara Di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya Bab IV
Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Perbendaharaan huruf D (11),
sebagai berikut:
Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Penguji dan Penandatangan
SPM (PPSPM):
(1) Nomor 1 sampai dengan nomor 10.
(2) Nomor 11 PPSPM wajib menyampaikan laporan bulanan terkait
pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA yang memuat
(format terlampir) huruf a sampai dengan huruf c.46
(3) Nomor 12 huruf a sampai dengan k.
Sebab:Pejabat / Petugas dimaksud belum mencermati dan menelaah
ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan kewajibannya
untuk membuat laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
Akibat:Pejabat / Petugas dimaksud tidak mentaati ketentuan yang ada
dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun
2013.
Tanggapan:Pejabat Penandatangan SPM telah membuat laporan bulanan yang
dimaksud kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai peraturan
perundangan yang berlaku dan telah di tandatangani serta
diarsipkan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
b. Kondisi:Pejabat Pembuat Komitmen belum membuat laporan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran setiap bulannya sebagaimana ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Kriteria:Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan
Pertanggungjawaban Belanja Negara Di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya Bab IV
Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Perbendaharaan huruf B
(9,10,11) dan huruf D (11), yaitu:
Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
(1) Nomor 1 sampai dengan nomor 8
(2) Nomor 9 Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Kegiatan
Kepada KPA
(3) Nomor 10 PPK wajib menyampaikan laporan bulanan terkait
pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA yang
memuat (format terlampir)47
(4) Nomor 11 Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan
kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan
(format terlampir)
(5) Nomor 12 huruf a sampai dengan 13.
Sebab:Pejabat / Petugas dimaksud belum mencermati dan menelaah
ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan kewajibannya
untuk membuat laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
Akibat:Pejabat / Petugas dimaksud tidak mentaati ketentuan yang ada dalam
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013.
Tanggapan:Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat laporan bulanan yang
dimaksud kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai peraturan
perundangan yang berlaku dan telah di tandatangani serta diarsipkan
oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
c. Kondisi:Barang Inventaris Ruangan dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dari
Aplikasi SIMAK BMN tidak sama jumlah dan jenisnya dengan barang
inventaris di setiap ruangan.
Kriteria:Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, untuk
mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan
BMN diperlukan pengelolaan / Barang Milik Negara dengan cara
dilakukan pencatatan/ pendataan/ inventarisasi pada ruangan satuan
kerja.
Sebab:Penataan Daftar Barang Ruangan (DBR) dari Aplikasi SIMAK BMN
tidak diikuti tindaklanjut penataan barang inventaris dalam ruangan-
ruangan.
Akibat:48
Daftar Barang Ruangan (DBR) dalam ruangan-ruangan kantor tidak
valid dan akurat.
Tanggapan:Penataan Barang Dalam Ruangan Berupa Daftar Dalam Ruangan
sudah disesuaikan dengan yang ada dalam aplikasi SIMAK BMN.
20.Perencanaan, Teknologi Informasi dan Laporan
Kondisi:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan
Agama masih perlu disempurnakan, antara lain :
1) Sistematika Penyusunan Renstra Tahun 2015 – 2019 Pengadilan
Agama Bantul belum sesuai dengan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Renstra K/L 2015 – 2019 serta Renstra
Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama ... belum ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Agama ....
2) Ditemukan beberapa Indikator Kinerja dalam Renstra, LAKIP, RKT
dan PK Tahun 2015 tidak selaras dengan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Tahun 2015 yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan
Agama ...
Kriteria:1. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Renstra K/L 2015 – 2019 disebutkan bahwa:
Sistematika penulisan Renstra K / L 2015 – 2019 :
a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA
49
c. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
d. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
e. BAB V PENUTUP
f. LAMPIRAN
2. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Renstra K/L 2015 – 2019 disebutkan bahwa:
Kementerian / Lembaga menetapkan Renstra K / L 2015 – 2019
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah RPJMN 2015 – 2019
ditetapkan.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka seharusnya jika terjadi
kelemahan dan kesalahan penyajian data serta terjadi ketidak
selarasan pada indikator kinerja dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama ... perlu
dilakukan mekanisme reviu terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ada sebagaimana ketentuan
peraturan tersebut di atas.
Sebab:Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) pada Pengadilan Agama ... belum melakukan penelahaan dan
kurang cermat dalam menyelenggarakan sistem dimaksud.
Akibat:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada
Pengadilan Agama ... kurang akurat dan andal sebagai tolak
ukur/parameter akuntabilitas kinerja lembaga/satker.
50
Tanggapan:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan
Agama ... akan ditindaklanjuti setelah berkonsultasi ke Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak.
BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama ... oleh tim pengawas
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal ..., ......, dan ..... 2016
yang meliputi lima bidang sasaran pengawasan, yaitu : Bidang
Manajemen Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara,
Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan serta Administrasi
Umum, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Manajemen Peradilan.
Manajemen Peradilan secara menyeluruh telah berjalan dengan baik,
namun pelaksanaannya masih ada hal-hal yang harus
disempurnakan.
2. Kinerja Pelayanan Publik.
Pelayanan publik masih kurang optimal, data yang disajikan di web
kurang up date dan belum adanya pemisahan antara petugas
informasi dan petugas Meja I.
3. Administrasi Perkara.
Perlu peningkatan pelaksanaan tertib administrasi perkara, ketelitian
petugas dan penyempurnaan, terlebih khusus pada Register Perkara
agar ditangani secara sungguh-sungguh.
4. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan.
51
pada garis besarnya administrasi persidangan telah berjalan dengan
baik, namun masih perlu meningkatan kecermatan dan ketelitian
dalam menangani perkara.
5. Administrasi Umum.
Pejabat/Petugas kurang mencermati dan menelaah ketentuan
peraturan yang berlaku sehingga terjadi banyak kesalahan dalam
melaksanakan tugasnya.
B. REKOMENDASI
Tim Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Agama .... dengan ini
merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama ...., sebagai
berikut:
1. Agar temuan-temuan pada pengawasan reguler tahun 2016 periode
pertama ditelaah dan ditindaklanjuti dan segera dilaporkan kepada
Koordinator Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
2. Setiap pegawai yang diberi tugas baru supaya dibekali ilmu yang
berkaitan dengan tugas tersebut.
3. Para pejabat struktural/fungsional dan atau/petugas terkait dalam
melaksanakan tugas pokoknya agar berpedoman pada peraturan
yang berlaku.
4. Meningkatan sinergi kinerja dari ketua sampai dengan staf/pelaksana,
sehingga dapat menyelesaikan TUPOKSI secara maksimal.
5. Agar Pimpinan Pengadilan Agama .... segera menyelesaikan
penyempurnaan Buku Register Perkara.
Demikianlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Reguler
Tahun 2016 Periode Pertama ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pembina
dan Pengawas Pengadilan Agama ...
...................., Tgl, Bln, 2016
Sekretaris Ketua
52
Drs. Eddy Syamsul S.H., MSI. Drs. H. Muhammad SH., MH.
Anggota
Drs.H. Fadil,S.H., MSI.
Anggota
Drs. H. Abdullah,S.H.
53
2. Form-3 (kontrak kinerja).
Pengadilan Agama..................................
Yang bertandatangan di bawah ini, kami :
1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat :
4. Jabatan :
yang bertindak dalam kedudukan untuk kepentingan dan atas
nama jabatan tersebut di atas, dengan ini membuat kontrak
kinerja dan menyatakan akan memperbaiki semua
kekurangan atau kesalahan yang berhubungan dengan
temuan tim pemeriksa dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan,
terhitung mulai tanggal…............. dan untuk itu kami bersedia
menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila
ternyata kami tidak mematuhi kontrak kinerja ini.
..............................., .....................
Tanda tangan,
Namalengkap
NIP ......................................
54
3. Form-4 (Sistimatika LHP).
KATA PENGANTAR
............................., ..............................
Ketua Tim Binwasda
Ttd
Nama terang
NIP ..................
1. Form-6 (Halaman sampul pedoman)
55
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAGI HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS
DAERAH (HATIBINWASDA) DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) PADA PENGADILAN AGAMA SE
KALIMANTAN BARAT
LOGO PTA PONTIANAK
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TAHUN 2016
56