materi perencanaan dan penyusunan anggaran · alur perencanaan 17 rkp rpjm nasional rpjp nasional...
TRANSCRIPT
PENGERTIAN SPPN
SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat
Pusat dan Daerah (UU No. 25 Tahun 2004).
2
Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasidengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjagakeseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan
SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas
3
ASAS SPPN
TUJUAN SPPN
Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
4
RUANG LINGKUP PERENCANAAN
NASIONAL DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL)
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga(Renja-KL)
Rencana Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah (Renja-SKPD)
5
RPJPNASIONAL RPJP KL
RPJMNASIONAL
RENSTRAKL
RKP RK KL
Nasional Kementerian Daerah
RPJPD
RENSTRASKPD
RKPD &RKSKPD
APBN APBN
KLAPBD
HIRARKI PERENCANAAN
6
TAHAP PERENCANAAN
Penyusunan Rencana
• Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
• Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
• Musyawarah Perencanaan Pembangunan
• Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
Penetapan Rencana
• RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
• RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
• RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Evaluasi Kinerja7
RPJP
RPJP NASIONAL RPJP DAERAH
Penjabaran tujuan nasional ke dalam:
Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:
Visi
Misi
ArahPembangunan Nasional
Visi
Misi
ArahPembangunan Daerah
8
RPJP
VISI:
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
yang aman, bersatu, rukun, dan damai;
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi
manusia; serta
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan
penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang
kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan 9
RPJP
MISI
1. Mewujudkan Indonesia yang Aman danDamai
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil danDemokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera
10
11
• Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat• Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan
Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan Ekspor
Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan
Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
Didukung oleh prioritas:
• Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai• Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai
Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban serta Penyelesaian Konflik
Didukung oleh prioritas:
• Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis• Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis
Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi
Didukung oleh prioritas:
ISI RPJP – AGENDA PEMBANGUNAN
RPJM
RPJM NasionalPenjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional
RPJM DaerahPenjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
1. Strategi Pemb. Nasional2. Kebijakan Umum
3. Kerangka Ekonomi Makro4. Program – program
Kementerian, Lintas kementerian, Kewilayahan, dan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
1. Strategi Pemb. Daerah2. Kebijakan Umum3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah4. Program –program
SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan, Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
12
RPJM
Sinkronisasi RPJM dan RPJMD
• Kinerja pembangunan nasional merupakan agregat dari kinerja pembangunan daerah-daerah
• Perencanaan pembangunan daerah merupa-kan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004.
• Maka, sinkronisasi sangat penting untuk men-sinergikan pemanfaatan sumber daya yang terbatas
13
RENSTRA
Renstra-KLBerpedoman pada RPJM Nasional
Renstra-SKPDBerpedoman pada RPJM Daerah
Isi:
1. Visi-Misi
2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
3. Program-program
4. Kegiatan Indikatif
Isi:
1. Visi-Misi
2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
3. Program-program
4. Kegiatan Indikatif
14
RKP
RKP Penjabaran RPJM Nasional
RKP DaerahPenjabaran RPJM Daerah;
Mengacu pada RKP
Isi:
1. Prioritas Pembangunan Nasional
2. Rancangan Kerangka EkonomiMakro
3. Arah Kebijakan Fiskal4. Program Kementerian, lintas
kementerian, kewilayahan, danlintas kewilayahan yang memuatkegiatan dalam:
– Kerangka Regulasi– Kerangka Anggaran
Isi:
1. Prioritas Pembangunan Daerah
2. Rancangan Kerangka EkonomiMakroDaerah
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
4. Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintaskewilayahan yang memuat kegiatandalam:
– Kerangka Regulasi
– Kerangka Anggaran
15
RENJA
Renja-KL Penjabaran Renstra KL
Renja-SKPDPenjabaran Renstra RKPD
Isi:
1. Kebijakan KL
2. Program dan Kegiatan Pembangunan
– Dilaksanakan Pemerintah
– Mendorong Partisipasi Masyarakat
Isi:
1. Kebijakan SKPD
2. Program dan Kegiatan Pembangunan
– Dilaksanakan Pemerintah
– Mendorong Partisipasi Masyarakat
16
ALUR PERENCANAAN
17
RKP RPJM
NasionalRPJP
Nasional
RKP Daerah
Renstra KL
Renja KL
Renja SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -SKPD
APBN
Rincian APBN
APBD
Rincian APBD
Diacu
PedomanDijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU SPPN
Pem
erintah
P
usat
Pem
erintah
D
aerah
UU KN
Pedoman
PedomanPedoman
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RenstraSKPD
Pedoman
Pedoman
SIKLUS APBN
Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1).
Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1).
Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n).
Perubahan APBN (November tahun n).
Pertanggungjawaban APBN (Juli n+1).
18
PENYUSUNAN APBN & PERSIAPAN PELAKSANAANNYA
No. Waktu Substansi PEMERINTAH DPRKem. Keuangan Kem. Neg./Lemb.
DJAPK DJPBN ROCAN ROKEU
1 Juni Pagu Indikatif
2 Juni Penyusunan RAPBN
3 JuliRUU
4 Agustus Ampres (RUU)
5 September Bahas (RUU)
6 Oktober UU (Pagu Definitif)
7 Nopember Rincian Pagu APBN
8Desember
Penyusunan DIPA
Pengesahan DIPA
19
SE Pagu Indikatif
RUUAPBN
RKA K/L
RKA K/L
PenyusunanRKA K/L
NotaKeu.
RUUAPBN
Nota Keu. RAPBN
APBNUUAPBN
KeppresRinc. APBN
KeppresRinc. APBNKeppres
PenyusunanDIPADIPA
DIPA DIPA DIPA
RUUAPBN
Nota Keu.
Daftar Usulan - “Shopping List”
• Sebanyak-banyaknya• Seindah-indahnya• Tidak terbatas
DULU SEKARANG
Rencana Kerja - “Working Plan”• Input (Rp., SDM, Fasilitas, dll.)• Kegiatan (Proses)• Output / Outcome
Sehingga Perencanaan• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan
sumberdaya dan arah pembangunan nasional
Critical point-nya adalah• Menyusun hubungan optimal antara input,
proses, dan output / outcomes
REFORMASI ANGGARAN
20
REFORMASI ANGGARAN
1. Unifikasi Anggaran (Unified Budget) yaitu Penyatuan Anggaran Rutin dan Pembangunan
2. Prakiraan Maju (Forward Estimates) yaitu Peningkatan Keterkaitan antara Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran
3. Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budget) yaitu Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Pemerintah
21
ANGGARAN TERPADU
KPJM
ANGGARAN KINERJA
MENYEMPURNAKAN PELAKSANAAN
ANGGARAN TERPADU
PILOT PROYEK KPJM
TAHAP I PELAKSANAAN
ANGGARAN KINERJA
MENYEMPURNAKAN:KRITERIA JENIS BELANJAKRITERIA SATUAN KERJANON STRUKTURAL K/L DI DAERAHALOKASI DANA DARI SUMBER PHLN & PNBP
PILOT PROYEK KPJM PADA BEBERAPA K/LMENYEMPURNAKAN FORMAT RKA-KLUNTUK PELAKSANAAN KPJM
PENETAPAN KEGIATAN SESUAI TUPOKSIPENETAPAN OUTPUT & OUTCOMEPEMAKAIAN STANDAR BIAYA UMUM DANSTANDAR BIAYA KHUSUS
FORMAT RKA-KL : TERDIRI DARI 13 FORMULIR
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
2.1 2.2 2.3 2.4
3.1 3.2 3.3 3.4
MEMUAT ANGGARAN SATKER
MEMUAT ANGGARAN UNIT ES I
MEMUAT ANGGARAN K/L
PENDEKATAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKA-KL
Back [email protected]
22
SISTEM PENGANGGARAN KL
FORMAT RKA-KL
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
2.1 2.2 2.3 2.4
3.1 3.2 3.3 3.4
KEGIATANKELUARAN
VOLUME KELUARAN
KEGIATANPRAKIRAAN
MAJU
KEGIATANJENIS BELANJA
MEMUAT BIAYAOUTPUT
KEGIATANPENDAPATAN
KEGIATANJENIS BELANJA
RINCIAN PER MATA ANGGARAN
MEMUAT BIAYA
INPUT
ANGGARAN TERPADU -KPJM - ANGGARAN KINERJA
ANGGARAN KINERJA
KPJM
ANGARAN TERPADU
ANGGARAN KINERJA
ANGGARAN KINERJA
23
SISTEM PENGANGGARAN KL
PROSES RKA-KL
24
1. Penelahaan
2. Costing
3. Satuan Anggaran K/L
4. Himpunan RKA-KL
5. Keppres Rincian APBN
Menguji/membandingkan apakah kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tupoksi satker, dan benar-benar mendukung program
Mengukur biaya kegiatan/sub kegiatan dengan standar biaya atau RAB
Menetapkan rincian anggaranK/Lmenurut Fungsi/Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Jenis Belanja dan Lokasi
Ringkasan RKA-KL per satker untuk mempercepat dan mempermudah penyusunan DIPA oleh K/L dan Pengesahan DIPA oleh DJPBN
Bahan penyusunan RAPBN 2006
FORMULIR PENYUSUNAN RKA-KL
25
NO. FORMULIR PENYUSUN
KODE NAMA
1. Form 1.1 Rincian Kegiatan dan Keluaran Satuan Kerja
2. Form 1.2 Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja
3. Form 1.3 Rincian Anggaran Belanja per Jenis Belanja Satuan Kerja
4. Form 1.4 Rincian Anggaran Pendapatan per MAP Satuan Kerja
5. Form 1.5 Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan Satuan Kerja
6. Form 2.1 Rincian Kegiatan dan Keluaran Unit Organisasi
7. Form 2.2 Rincian Anggaran Belanja Unit Organisasi
8. Form 2.3 Rincian Anggaran Belanja per Jenis Belanja Unit Organisasi
9. Form 2.4 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Organisasi
10. Form 3.1 Rincian Kegiatan dan Keluaran K/L
11. Form 3.2 Rincian Anggaran Belanja K/L
12. Form 3.3 Rincian Anggaran Belanja per Jenis Belanja K/L
13. Form 3.4 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja K/L
NATIONAL GOALS
FUNGSI
SUBFUNGSI
PROGRAM
KEGIATAN
SUBKEGIATAN
Keterangan:
SATKER
UNIT ORG
K/L
JENIS BELANJA (INPUT)
OUTPUT
26
KLASIFIKASI ANGGARAN DALAM RKA-KL
27
Back
KRITERIA SATUAN KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) MENJADI SATUAN
KERJA
LEGALITAS INSTANSI YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DI DAERAH JELAS
KOORDINASI ANTARA K/L DAN GUB/BUP/WALIKOTA DLM PENETAPAN SATUAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN MENJADI LEBIH JELAS
UNIT ESELON II PUSAT DAPAT DITETAPKAN
SEBAGAI SATUAN KERJA SEJAUH
DIPERLUKAN DAN DIUSULKAN
ESELON I TERKAIT
TANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN LEBIH JELAS
MEMPERMUDAH PROSES PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN/PROGRAM
SATUAN KERJA
28
KEMENTERIAN /LEMBAGA
UNIT ESELON I
INSTANSI VERTIKAL /
UPT
SATKER KHUSUS
SATKER PERANGKAT
DAERAH
SATKER NON
VERTIKAL
TERTENTU
SATKER SEMENTARA
UNIT ESELON II
PUSAT
SATUAN KERJA
29
1. UNIT ESELON I SATKER DI LINGKUNGAN K/L, YAITU UNIT ORGANISASI ESELON I YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN
2. UNIT ESELON II PUSAT SATKER DI LINGKUNGAN UNIT ORGANISASI ESELON I, YAITUUNIT ESLON II PUSAT YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN SATU ATAU LEBIH KEGIATAN
3. SATUAN KERJA VERTIKAL / UPT DI DAERAHINSTANSI VERTIKAL K/L, YAITU UNIT ESELON II DAN ESELON III DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN K/L SESUAI DENGAN TUPOKSINYA
SATUAN KERJA
30
1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD). K/L SETELAH BERKONSULTASI DENGAN GUB/BUP/WALIKOTA MENUNJUK SKPD YANG TUPOKSINYA TERKAIT DENGAN PROGRAM/KEGIATAN K/L DI DAERAH
2. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU.DLM HAL PROGRAM/KEGIATAN TIDAK DPT DILIMPAHKAN KEPADA SKPD KARENA TIDAK ADA KETERKAITAN TUPOKSI MAKA K/L DPT MENUNJUK INSTANSI LAIN YG BUKAN SKPD. MISALNYA KEGIATAN KELISTRIKAN DESA DILAKSANAKAN OLEH PT. PLN (PERSERO)
3. SATUAN KERJA SEMENTARA.DLM HAL SATKER TSB PADA 1 DAN 2 TIDAK DAPAT DIGUNAKAN, MAKA K/L DAPAT MENETAPKAN SATUAN KERJA SEMENTARA
SATUAN KERJA DI DAERAH
31
SATKER YANG DITETAPKAN KHUSUS UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI:
BA 61 Cicilan bungaBA 62 Subsidi & transferBA 69 Belanja lain-lainBA 96 Pembayaran cicilan pokok utang
luar negeriBA 97 Pembayaran cicilan pokok utang
dalam negeriBA 98 Penerusan pinjamanBA 99 Penyertaan modal negara
SATUAN KERJA KHUSUS
Maret April Mei Juni Juli Agustus
32
SEB MenKeu & Ketua Bappenas ttg Prioritas Program & IndikasiPagu
Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lembaga
SE MenKeu ttg Pagu Sementara Kementerian Lembaga
Penyu-sunan RKAKL
Penela-ahan RKAKL 2006
Penyu-sunan RAPBN
Nota Keuangan RAPBN
Waktu Persiapan Penyusunan RKA-KL
1.Menyempurnakan Unified Budget
2.Melaksanakan Pilot Proyek KPJM (Perkiraan Maju)
3.Mewujudkan Anggaran Kinerja
JADWAL PENYUSUNAN RKA-KL DAN RAPBN
Diagram Proses Penyusunan RKA-KLJanuari – April
Renstra KL
SE Pagu Sementara
Konsep Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
Dokumen Pelaksanan Anggaran
September - Desember
Keppres tentang Rincian APBN
Mei – Agustus
Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Nota KeuanganRAPBN
dan Lampiran
Penelaahan Konsistensi
dengan Prioritas Anggaran
Lampiran RAPBN (Himpunan RKA-
KL)Rancangan Keppres ttg Rincian APBN
Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP
Pembahasan RKA-KL
Pembahasan RAPBN
UU APBN
RKA-KL
Pengesahan
DPR
Kabinet/Presiden
Kementrian Perencanaan
Kementrian Keuangan
Kement. Negara/ Lembaga
(4)
(7)
(8) (9)
(5)
(2)
(6)
(11)
(12)
Rancangan Renja KL
SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu
(1)(14)
(13)(10)
(3)
Daerah
Penelaahan Konsistensi dengan RKP
33
Minggu Kegiatan Dasar Hukum
II-III Januari
Menyusun Rancangan Awal RKP yang dilengkapi dengan:
– Exercise pagu indikatif dana perimbangan Pusat dan Daerah
– Exercise pagu indikatif bagi Kementerian/Lembaga (KL)
Pasal 20 ayat (1) UU SPPN
I Februari Rancangan Awal RKP dibahas dalam Sidang Kabinet
II Februari
SEB antara MenPPN dan Menkeu tentang
– Prioritas pembangunan nasional
– Pagu Indikatif
PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (1)
III-IV Februari
KL menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP dan menyampaikannya ke Bappenas
Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD
Khusus untuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyusunan rencana kerjanya dikoordinasikan oleh Gubernur
PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (2)
Pasal 20 Ayat (2) UU SPPN
Pasal 32 Ayat (4) UU SPPN
34
PENYUSUNAN RKP (1)
Minggu Kegiatan Dasar Hukum
I Maret
Penelaahan Renja-KL dalam hal:
Konsistensinya dengan Rancangan Awal RKP;
Kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (3)
II Maret Bappenas menyusun Draft II Rancangan RKP
III MaretMusrenbang Pusat untuk menyerasikan kegiatan dekon dan tugas pembantuan dengan Rancangan RKPD
PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 6 Ayat (1) dan (2)
IV Maret-II AprilMusrenbang Propinsi untuk menyelaraskan kembali rencana kegiatan dekon dan tugas pembantuan
- Idem -
III April Menyusun Draft III Rancangan RKP - Idem -
IV AprilMusrenbang Nasional untuk mensinergikan kegiatan pembangunan antar KL, dan antara Pusat dan Daerah dalam hal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan
- Idem -
35
PENYUSUNAN RKP (2)
Minggu Kegiatan Dasar Hukum
I Mei Menyusun Rancangan Akhir RKP UU SPPN Pasal 24 Ayat (1)
II Mei
Sidang Kabinet membahas RKP untuk menghasilkan kebijakan pemerintah tentang RAPBN
PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (1)
Menetapkan Rancangan Akhir RKP menjadi RKP dengan Peraturan Presiden
UU SPPN Pasal 24 Ayat (1)
Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di DPR dengan bahan RKP yang sudah ditetapkan
PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (2)
36
PENYUSUNAN RKP (3)
No Jadwal Kegiatan
01 Awal FebruariSEB MenKeu & Men PPN tentang Prioritas Nasional dan Pagu Indikatif
02 Februari - MaretKL Menyusun Renja KL dengan mengacu pada SEB tersebut
03 Maret-AprilKementerian PPN menyusun RKP dengan masukan dari Renja KL
04 Awal MeiSidang Kabinet membahas RKP untuk menetapkan Kebijakan Pemerintah
05 Tengah MeiPemerintah dan DPR membahas RKP untukmenetapkan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
37
PENYUSUNAN RKA-KL (1)
No Jadwal Kegiatan
06 Juni SE MenKeu tentang pagu sementara
07 Juli KL menyusun RKA-KL dan membahasnya di DPR
08 AgustusHasil Pembahasan RKA-KL menjadi bahan penyusunan RAPBN
09Agustus -Oktober
RAPBN dibahas di DPR menjadi UU APBN
10 Nopember Presiden menetapkan Rincian APBN
38
PENYUSUNAN RKA-KL (2)
39
Back
Menetapkan kegiatan K/L yang benar-benar mendukungpencapaian sasaran program / sesuai dengantugas pokok dan fungsi K/L
Menetapkan keluaran (output) yang terukur dan hasil(outcome) untuk setiap kegiatan / sub kegiatan
Perhitungan biaya masukan (input) dan biayakeluaran (out put) menggunakan standar biaya yang
ditetapkan
ANGGARAN KINERJA
PENYUSUNAN ANGGARANBERBASIS KINERJA
INDIKATOR KINERJA STANDAR BIAYA EVALUASI KINERJA
UMUM KHUSUS
DITETAPKAN MENKEU(SETELAH BERKOORDINASI DENGAN K/L TERKAIT)
DASAR PENYUSUNANANGGARAN
40
ANGGARAN KINERJA
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
Membahas kebutuhan biaya input untuk
membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah
ditetapkan
INDEK STANDAR
BIAYA UMUM DAN
KHUSUS
MENYEDIAKAN DATA HARGA DAN TINGKAT
KEMAHALAN PADA SUATU DAERAH
MENGUSULKAN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK
MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SUB
KEGIATAN
MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KEDALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN
MENTERI KEUANGAN
41
PENYUSUNAN STANDAR BIAYA