materi pembangunan sektor bab 6 dan 7
TRANSCRIPT
MATA KULIAH
PEMBANGUNAN SEKTOR
Oleh :HJ. RAHMATIAH, S.Sos, M.Si
2 0 1 2
BAB VIPEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT
DESA (PKMD)
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Agar mahasiswa dapat mengenal konsep PKMD sebagai strategi pembangunan kesehatan di pedesaan.
I. Pendahuluan Pada tahun 1977, PKMD secara resmi dinyatakan
sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia
PKMD adalah bentuk operasional dari Primary Health Care di Indonesia
PKMD mencakup serangkaian kegiatan sumberdaya masyarakat berasaskan gotong – royong yang didukung oleh pemerintah melalui koordinasi lintas sektoral dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.
PKMD mempunyai delapan upaya kesehatan dasar yang mencakup :
Pendidikan masyarakat tentang masalah kesehatan dan upaya penanggulangannya
Pemberantasan dan pencegahan penyakit endemik setempat
Program imunisasi Kesehatan ibu anak dan keluarga berencana Pengadaan obat esensial Pengadaan pangan dan gizi Pengobatan penyakit umum dan cedera Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan
B. Sejarah Perkembangan PKMD Pertama kali diperkenalkan sebagai suatu
pendekatan pengembangan masyarakat Rapat Kerja Kesehatan Nasional bulan Januari 1976.
Hasil Lokakarya di Tawangmangu Jawa Tengah bulan Maret 1976 yang di prakarsai oleh Dr. R. Soebekti, MPH menjadi masukan yang berharga dalam seminar lintas sektoral tentang PKMD yang dilaksanakan di Jakarta bulan April tahun 1976.
Tujuan seminar lintas sektoral adalah meningkatkan pemahaman bersama antar berbagai sektor dan ruang lingkup pengembangan kesehatan masyarakat dan untuk menggali potensi dan kemungkinan kontribusi berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam pelaksanaan PKMD.
Sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Kesehatan Nasional dilakukan Raker Nasional PKMD dalam bulan Maret 1977. tujuannya adalah untuk merumuskan kebijaksanaan umum dan strategi untuk pelaksanaan PKMD di Indonesia.
Raker merekomendasikan bahwa kebijaksanaan nasional tentang PKMD perlu mempertimbangkan hal – hal berikut :
a) PKMD berdasarkan dan diarahkan oleh GBHN
b) PKMD diselenggarakan dengan pendekatan lintas sektoral
c) Pemantapan koordinasi di Dati I, Dati II, dan Kecamatan Perlu dilakukan melalui jalur fungsional yakni melalui para Gubernur, Bupati / Walikota dan Camat
d) PKMD adalah bagian integral pembangunan desa menyeluruh, yang menjadi tanggungjawab Departemen Dalam Negeri.
Raker selanjutnya menghasilkan kesepakatan terhadap kerangka dasar dari strategi nasional pengembangan PKMD, yang meliputi :
a) Pembentukan badan koordinasi pada setiap tingkat administrasi untuk menjamin terjadinya koordinasi efektif antara berbagai sektor
b) Alokasi anggaran harus disediakan dari berbagai sektor yang terkait dengan PKMD
c) Setiap pelatihan sektoral harus mencakup segi – segi pemeliharaan hidup sehat
d) Proyek baru yang terkait dengan perumahan, irigasi, dan kegiatan pembangunan lain yang serupa
e) Upaya peningkatan produksi pangan harus memperhatikan status gizi masyarakat
f) Kegiatan keluarga berencana perlu dipadukan dengan pelayanan kesehatan dasar dan kegiatan sektor pembangunan lainnya
g) Masyarakat harus terlibat dalam setiap tahap penyelenggaraan PKMD, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.
C.Kebijaksanaan dan strategi untuk menunjukkan
PKMD
Pengembangan masyarakat pedesaan termasuk
bidang kesehatannya menempati prioritas tinggi di Indonesia
seperti dicerminkan dalam kebijaksanaan dan strategi
nasional sejak proklamasi kemerdekaan.
Undang – undang nomor 9 tahun 1960 tentang pokok
– pokok kesehatan, mencantumkan bahwa kesehatan bukan
hanya keadaan bebas dari penyakit dan kelemahan, namun
mencakup pula kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang
utuh.
D.Kebijaksanaan Depdagri Mengenai Pembangunan
Desa Departemen Dalam Negeri sebagai lembaga yang berwenang dalam pembangunan daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan PKMD.Kebijaksanaan Depdagri yang menunjang program PKMD adalah ketetapan mengenai pelaksanaan bertahap pembangunan desa jangka panjang, dengan tujuan akhir membangun semua desa menjadi desa swasembada (yang modern dan maju).
Untuk meningkatkan kegiatan
pembangunan pada tingkat kecamatan dan
desa, diterapkan pendekatan Unit Daerah
Kerja Pembangunan. Tujuannya adalah untuk
mempercepat tercapainya kemandirian
dalam proses pembangunan desa, melalui
upaya sinkronisasi dan koordinasi berbagai
sektor pembangunan pada tingkat desa.
E. Kebijaksanaan Departemen Kesehatan (Depkes)
Kerjasama Depdikbud dan Depkes menghasilkan masuknya mata ajaran Kedokteran Komunitas dalam kurikulum pendidikan fakultas kedokteran di banyak perguruan tinggi.
Penggabungan dari lebih 20 kategori perawat menjadi “Perawat Kesehatan” (PK) adalah tenaga serbaguna berwawasan kemasyarakatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, pelatihan, bimbingan dan supervise kepada tenaga sukarela masyarakat dalam program PKMD.
Departemen Kesehatan menetapkan kebijaksanaan nasional yang mewajibkan setiap lulusan dokter mengabdikan diri selama 2 – 5 tahun di puskesmas.
F. Sistem Kesehatan NasionalDasar – dasar pembangunan kesehatan nasional adalah :1. Setiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dan hidup layak2. Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat.3. Penyelenggaraan upaya kesehatan diatur oleh pemerintah dan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat4. Setiap bentuk upaya kesehatan harus berasaskan perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan mengutamakan kepentingan nasional, rakyat banyak dan bukan kepentingan golongan atau perorangan5. Sikap, suasana keluarga, kegotongroyongan serta semua potensi yang ada diarahkan dan di manfaatkan sejauh mungkin untuk pembangunan di bidang kesehatan.6. Sesuai dengan asa adil dan merata7. Semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang – undangan dalam bidang kesehatan.8. Pembangunan kesehatan Nasional harus berdasarkan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri.
G. Unsur – unsur KeberhasilanSuatu kajian yang dilakukan UNICEF pada
tahun 1980 mengungkapkan bahwa keberhasilan PKMD yang patut dicatat adalah penurunan bermakna dari angka kejadian diare, berkaitan dengan pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh Prokesa kepada keluarga tentang pentingnya memasak air minum.
Keberhasilan program PKMD dapat dipantau dari beberapa faktor yang kebanyakan bersifat sosiokultural dan politis. Yang pertama adalah fakta bahwa prinsip yang mendasari konsep PKMD adalah falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu komitmen dan dukungan politik yang tinggi terutama ditingkat lokal amat bermanfaat dalam mencapai keberhasilan PKMD.
BAB VIIEVOLUSI POSYANDU
Tujuan Khusus Instruksional (TIK)Agar mahasiswa dapat menjelaskan keberadaan posyandu dalam menunjang pembangunan kesehatan yang terjangkau
Sejarah program kesehatan
ditingkat yang paling bawah diawali
dengan berdirinya pos penimbangan
untuk balita, pos KB desa, pos
kesehatan, dan pos vaksinasi.
Keterpaduan dari pada pos
pelayanan kesehatan ini dikenal
sebagai POSYANDU.
A. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga
Program UPGK merupakan program
lintas sektoral yang mengintegrasikan
kegiatan dan pesan – pesan mengenai gizi,
kesehatan, keluarga berencana, pengolahan
makanan sehari – hari, serta pesan
keagamaan, dalam usaha untuk
meningkatkan gizi keluarga dan
kelangsungan hidup anak.
B. Pos PenimbanganTitik berat dari perbaikan gizi adalah
pos penimbangan, sekarang disebut posyandu, yang merupakan tempat penimbangan setiap bulan.C. Taman Gizi
Untuk mengatasi masalah – masalah tidak naiknya berat badan di banyak desa di bangunlah taman gizi, atau kelompok gizi RT. Kegiatan ini mendorong terjadinya komunikasi antara para ibu dalam situasi yang sesuai dengan budaya setempat.
D. Pos KB DesaBadan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) merintis pengembangan dan penerapan sistem pelayanan kontrasepsi bersumber daya masyarakat selama pelita II (1974 – 1979).
Dalam program KB-Gizi, kelompok akseptor dan pos KB Desa berfungsi sebagai sumber utama kader dan peserta bagi kedua program. Pengelolaan serta pelaksanaan program di integrasikan dengan kegiatan rutin KB Desa
Kegiatan Gizi ditingkat desa terdiri atas : Penimbangan bulanan balita Penerangan dan penyuluhan KB dan gizi bagi para ibu Demonstrasi masak untuk mengajar para ibu tentang cara –
cara menyiapkan makanan murah dengan menu seimbang Pengadaan paket pertolongan gizi seperti pemberian kapsul
vitamin A dosis tinggi pada anak (1 – 4 tahun) setiap 6 bulan Terapi rehydrasi oral Pemberian zat besi tambahan untuk ibu hamil dan menyusui Rujukan anak gizi buruk ke petugas puskesmas untuk
memperoleh perawatan Penyuluhan tentang pemanfaatan pekarangan; dan Pelayanan KB sederhana untuk para wanita kawin.
Prosedur pelaksanaan posyandum mengikuti system 5 meja atau lima langkah dasar, sebagai berikut :
Langkah Kegiatan Pelaksana
Pertama Pendaftaran Kader
Kedua Penimbangan Balita Kader
Ketiga Pengisian KMS Kader
Keempat Penyuluhan perorangan Kader
tentang kesehatan / gizi
Kelima Pelayanan Kesehatan Petugas kesehatan
professional seperti
KB, Imunisasi, dll.
E. Kader Kesehatan
Tiga unsur utama telah terbukti
membawa pengaruh besar pada efektifitas
kader yaitu kualitas pelatihan yang
biasanya berlangsung lama dengan metode
yang baik, supervisiteratur, dan dukungan
yang kuat serta partisipasi kepemimpinan
masyarakat yang berkemampuan dan
penuh minat.
Tugas – tugas dari para kader kesehatan digolongkan dalam 4
kategori :1. Menggalakkan partisipasi setempat
dalam program – program tertentu2. Mengumpulkan, mencatat, dan
mengolah data sederhana3. Pelayanan langsung,4. Kegiatan penyuluhan dan pendidikan.
F. Peran Serta Masyarakat melalui Dasa Wisma
Dalam penunjang kegiatan masyarakat
termasuk kegiatan kesehatan yang dilakukan
oleh PKK dan dasa wisma akan ditempatkan
bidan di tingkat desa untuk memberikan
bimbingan dan petunjuk teknis kepada pemuka
masyarakat, sekaligus untuk menangani kasus
– kasus yang dirujuk dari tingkat rumah tangga
ke puskesmas.