PENGANTAR PERPAJAKAN

Dwi Hermawan Wicaksono, S.E, M.Acc

PENGERTIAN PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN

Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SHPajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum

UU No. 28 Tahun 2007 ttg Perubahan ketiga UU No.6 Tahun 1983Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Prof. PJA. AdrianiPajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran2 umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

UNSUR-UNSUR POKOK PENGERTIAN PAJAKDipungut kepada Orang Pribadi atau Badan

Dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya

Bersifat memaksa/ dapat dipaksakan

Tidak ada kontraprestasi langsung

Dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara/pemerintahan Pengeluaran Rutin dan Pembangunan

Mempunyai fungsi mengatur disamping fungsi lainnya

FUNGSI PAJAK

Fungsi Budgetair

Alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan dengan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku

Fungsi Regulerend

Alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah.

HUKUM PAJAK

MENERANGKAN

• SIAPA-SIAPA WAJIB PAJAK (SUBJEK PAJAK)• OBJEK-OBJEK APA YANG DIKENAKAN (OBJEK PAJAK)• KEWAJIBAN WAJIB PAJAK TERHADAP PEMERINTAH• TIMBUL DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK• CARA PENAGIHAN PAJAK• CARA MENGAJUKAN KEBERATAN DAN BANDING DSB.

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

HUKUM PAJAK

HUKUM PAJAK MATERIAL

HUKUM PAJAK FORMAL

04/20/2023

Hukum Pajak Materiil

Hukum yg memuat norma-norma yg menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yg harus dikenakan pajak, siapa-siapa yg harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak. Atau segala sesuatu ttg timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Atau hukum yg memuat mengenai :a. Subyek Pajakb. Wajib Pajakc. Obyek Pajakd. Tarif Pajake. Pengecualian sebagai obyek pajak

04/20/2023

Hukum Pajak Formal

- Memuat ketentuan-ketentuan yg mendukung ketentuan hukum pajak materiil, yg diperlukan untuk melaksanakan/merealisasikan ketentuan hukum materiil. Atau

- Hukum Pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara Hukum Pajak Material menjadi kenyataan.

- Mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi bagi pelanggarnya.

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK•Subjek Pajak(siapa yg dikenai Pajak)•Objek Pajak ( apa yang dikenai pajak)•Berapa besarnya pajak•Kenaikan-kenaikan, denda-denda•Hukuman-hukuman•Hapusnya utang pajak•Pembebasan dan pengembalian pajak•Hak mendahului dari fiskus

•Pendaftaran Wajib Pajak•Pemungutan Pajak•Penyetoran Pajak•Pengajuan Keberatan•Permohonan Banding•Permohonan Pengurangan dsb

Material

Formal

CONTOH PRODUK HUKUM PAJAK

•UU No. 7 Tahun 1983 s.t.t.d. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan •UU No. 8 Thn 1983 sttd UU No. 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM • UU No.12 Tahun 1985 s.t.d.UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan• UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai

•UU No. 6 Tahun 1983 S.t.t.d. No. 16 Tahun 2009 Ttg. Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

•UU No.19 Tahun 1997 s.t.d. UU No.19 Thn 2000 Ttg. Penagihan dengan Surat Paksa

•UU No. 14 Thn 2002Tentang Pengadilan Pajak

Material

Formal

ASAL MULA PEMUNGUTAN PAJAK

► Tahun 509 – 27 SM DI Roma ada pungutan yang diwajibkan yaitu Censor, questor dan Pajak Langsung (Tributum) dipungut pada zaman perang sampai tahun 167 SM. Pungutan pajak tersebut dilakukan bukan oleh raja yang berkuasa tetapi oleh pemungut pajak: Publican

► Zaman Julius Caesar dikenal dengan Centesima Renum Venalium sejenis Pajak Penjualan dengan tarif 1% dari omset

► Di Italia dikenal dengan decumae yakni pungutan 10% dari petani atau penguasa tanah

► Abad 14 di Spanyol dikenal dengan istilah alcabala, salah satu bentuk pajak penjualan

► Benua Amerika, setelah benua tersebut menjadi koloni Inggris, penduduknya diwajibkan membayar berbagai pungutan kepada pemerintah kolonial Inggris

► Upeti perorangan ataupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan tunduk patuh kepada raja atau penguasa suatu wilayah di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan.

► Pemerintah kolonial Inggris yang menjajah Indonesia dibawah Thomas Stamford Raffles menerapkan kesewenangan pajak dengan Land Rent (1813)

► Pemerintah Belanda juga melanjutkan kesewenangan pemungutan pajak di Indonesia yang menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat

Reformasi Perpajakan

Sebelum 1983 Setelah 1983

APBN bertumpu pada migas

Official assesment Percampuran

ketentuan hukum pajak

Pajak menjadi harapan

Self Assesment Pembagian hukum

pajak formal (KUP) dan material (PPh, PPN dsb)

CIRI DAN CORAK PEMUNGUTAN PAJAK

► Tanggung jawab pemungutan pajak : penguasa pemerintahan► Pelaksanaan kewajiban perpajakan : tergantung administrasi fiskus

► Pajak merupakan kewajiban bersama► Tanggung jawab pemungutan pajak : Wajib Pajak

Pajak dipungut berdasarkan hasil perumusan antara Wakil Rakyat dengan Pemerintah terkait dengan pihak yang dikenakan, dasar pengenaan maupun besarnya pajak

► Pelaksanaan kewajiban perpajakan diserahkan ke Wajib Pajak (self assesment)

PEMUNGUTAN PAJAK ZAMAN DAHULU

PEMUNGUTAN PAJAK SAAT INI

Perkembangan UU KUP

PP 80 Tahun 2007

UU No.6 Tahun 1983

UU No.9 Tahun 1994

UU No.16 Tahun 2000

UU No.28 Tahun 2007

UU No.16 Tahun 2009

Sistematika UU KUPBAB PASAL TENTANG JUMLAH

PASAL

I 1 Ketentuan Umum 1

II 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

NPWP, Pengukuhan PKP, SPT, Tata Cara Pembayaran Pajak

11

III 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E

Penetapan dan Ketetapan Pajak

12

IV 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Penagihan Pajak 7

V 25, 26, 26A, 27, 27A Keberatan dan Banding 5

VI 28, 29, 29A, 30, 31 Pembukuan dan Pemeriksaan

5

VII 32, 33, 34, 35, 35A, 36, 36A, 38B, 36C, 36D, 37, 37A

Ketentuan Khusus 12

VIII 38, 39, 39A, 40, 41, 41A, 41B, 41C, 42, 43, 43A

Ketentuan Pidana 11

IX 44, 44A, 44B Penyidikan 3

X 45, 46, 47 Ketentuan Peralihan 3

XI 48, 49, 50 Ketentuan Penutup 3

Siklus Pajak

Self assesment

Fase Pengawasa

n

Fase sengketa

Fase Penyelesaian Sengketa