materi kip kominfo
TRANSCRIPT
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA
ALAMSYAH SARAGIH
LAMPUNG, 4 JULI 2013
NORMA DAN IMPLEMENTASI
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
PENGANTAR
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
• Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
• Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
• Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
Kerangka Hukum Keterbukaan Informasi
Tujuan Bernegara:• Memajukan kesejahteraan
umum, • Mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan• Ikut melaksanakan
ketertiban dunia
Pembukaan UUD 1945
Pasal 28 F Pasal 28 JBatang Tubuh UUD 1945
UU KIP UU ITEUU Pers UU ArsipUU
Penyiaran
Undang-Undang
UU Privacy(Perlindungandata pribadi)
Operasionalisasi pasal 28F UUD 1945 hasil Amandemen:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”
Prinsip dasar keterbukaan informasi publik
“Semua informasi yang dikuasai oleh badan publik bersifat terbuka selain yang dikecualikan”
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Regulasi Turunan UU KIP
• PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008
• Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
• Peraturan Komisi Informasi No. 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
UU KIP: Apa yang berubah?
Aspek Sebelum UU KIP Sesudah UU KIP
1. Status Informasi Publik
Informasi publik diakui sebatasWacana Akademik (tidak bersifatmengikat)
Informasi publik diakui sebagaiKetentuan Legal (bersifat mengikat)
2. Fokus BadanPublik
Mengidentifikasi yang bolehdiberikan (positive list)
Mengidentifikasi yang dikecualikan(negative list)
3. KepastianLayanan
Tidak ada prosedur baku danbatasan waktu
Ada prosedur baku dan standarwaktu
4. PenanggungJawab
Tidak ada penanggung jawabkhusus di badan publik
Ada penanggung jawab khusus di badan publik (PPID)
5. Kepastianhukum
Sanksi terutama ditujukan kepadapihak yang membocorkan
Ada sanksi bagi yang menghambatdan menyalahgunakan
6. Akuntabilitaslayanan
Tidak ada prosedur komplain dangugatan
Ada prosedur komplain dangugatan
PENGERTIAN INFORMASI PUBLIK DAN BADAN PUBLIK
BAGIAN-1
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Beberapa Cara Pandang
Cara Pandang Ekonomi• Informasi sebagai komoditi: perluasan jenis barang yang memiliki
nilai ekonomis.• Informasi publik vs informasi privat.
Cara Pandang HAM• Kebebasan memperoleh informasi (equality and non discrimination).
• Proporsionalitas: setiap orang berhak untuk mengakses maupunmenggunakan informasi sepanjang tidak merugikan orang lain.
Cara Pandang Teknologi Informasi dan Komunikasi• Data: fakta mentah yang belum memberikan pengetahuan.• Informasi: data yang diolah sehingga memiliki makna atau
memberikan pengetahuan.
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Apa perbedaan antara: • Informasi Privat dan Informasi Publik?
• Tidak boleh digunakan oleh orang
lain, kecuali diijinkan oleh pemiliknya.
• Pelarangan untuk melindungi hak-
hak pribadi pemilik.
PRIVAT
PUBLIK
• Boleh digunakan oleh semua orang,
selain yang dilarang.
• Pelarangan untuk melindungi
kepentingan bersama.
Tertutup
INFO
RM
ASI
PR
IVA
T
Terbuka
INFO
RM
ASI
PU
BLI
K
Jenis Informasi: Privat versus Publik
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Definisi Informasi PublikBerdasarkan UU KIP
Pasal 1 angka 2:
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Batasan Informasi Publik
Kriteria 1:
• Dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterimaoleh suatu Badan Publik, yang
• Berkaitan dengan Penyelenggara dan/atauPenyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya.
Kriteria 2:
• Informasi lain yang berkaitan dengan kepentinganpublik.
--------------
* Catatan: kriteria 1 dan 2 tidak bersifat bersifat kumulatif.
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
BADAN PUBLIK
Pasal 1 angka 3 UU KIP:
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Batasan Badan Publik
Kriteria-1
• Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
Kriteria-2
• Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
Kriteria-3
• Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruhdananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
5 Kewajiban Utama Badan Publik
1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi
2. Melakukan Klasifikasi Informasi, mengumumkan danmenyediakan informasi
3. Menyusun SOP Layanan informasi sesuai dengankarakteristik Badan Publik
4. Menyusun dan mengumumkan Laporan PelayananInformasi setiap tahun
5. Menyiapkan pertimbangan tertulis termasukpengecualian informasi melalui mekanisme ujikonsekuensi.
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
Average: 34.09
2011
Peringkat Provinsi Untuk Jenis Informasi Wajib Diumumkan Berkala (Pasal 9 UU KIP)
18 (35.0)
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
15 (50.5)
Average: 42.98
2012
Peringkat Provinsi Untuk Jenis Informasi Wajib Diumumkan Berkala (Pasal 9 UU KIP)
Peringkat Berdasarkan Penyediaan Informasi Tersedia Setiap Saat (Pasal 11 UU KIP)
No Provinsi Nilai Akhir Unit Layanan
1 Pemprov Jawa Timur 73.5 ada
2 Provinsi Jawa Barat 46.0 ada
3 Pemprov Lampung 23.0 ada
4 Pemprov Dki 12.5 ada
3 Provinsi Kepulauan Riau 0 tidak ada
4 Propinsi Kalimantan Timur 0 tidak ada
5 Provinsi Nusa Tenggara Barat 0 tidak ada
6 DI Jogjakarta 0 tidak ada
7 Provinsi Sumatera Utara 0 tidak ada
8 Provinsi Jawa Tengah 0 tidak ada
9 Provinsi Sumatera Selatan 0 tidak ada
UU KIP DAN PEMENUHAN HAK UNTUK TAHU
BAGIAN-2
Pemenuhan Hak Atas Informasi
Dikecualikan Terbuka
MenutupInformasi
MemberikanInformasi
Berdasarkan Permintaan
• Pengujian Konsekuensi Bahaya
• Pengujian Kepentingan Publik
• Analisis Sensitifitas Informasi
• Berkala• Serta Merta• Tersedia Setiap
Saat: Eksekutif, Leg.,
Yud. (Pasal 11) BUMN/BUMD
(Pasal 14) Parpol (Pasal 15) Organisasi Non
Pemerintah (Pasal 16)
“Semua Terbuka Selain Yang Dikecualikan”
Proactive(afirmasi)
TEKNIS PEMBERIAN INFORMASI (Terbuka)
STATUS INFORMASI(Terbuka/Tertutup)
PERTIMBANGAN SECARA TERTULIS(Pasal 7 ayat (4) dan (5) UU KIP
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
KERAHASIAAN NEGARA
KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN YG SEHAT
KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI
Pasal 17 a,c,d,e,f, i Pasal 17 b Pasal 17 g, h
a. Penegakan Hukum
c. Pertahanan danKeamanan
d.Kekayaan alam Indonesia
e.Ketahanan ekonominasional
f. Hubungan internasional
i. Surat-surat badan publikyang sifatnya rahasia, kecuali atas putusanKomisi Informasi danPengadilan.
b. PerlindunganPersaiangan usaha yang sehat dan Perlindunganatas Kekayaanintelektual
g. Akta Otentik dan WasiatSeseorang
h. Informasi Pribadi(finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisifisik dan psikologis)
Pasal 18 ayat (2):
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik
Kelompok Informasi Dikecualikan
Diputus OlehKomisi Informasi
Salinansesuai
asli
Proactive
Salinandenganformat
berbeda
Hanyamenyaksi-kan dan
mencatat
Hanyamenyaksi-kan tanpamencatat
BerdasarkanPermintaan
?
InformasiTerbuka
AnalisisSensitifitas
Sosial, Ekonomi Budaya, Politik, dan Hankam --Pasal 7 ayat (4) dan (5)
Tidak Ya
• Berkala• Serta Merta• Tersedia Setiap
Saat: Eksekutif, Leg.,
Yud. (Pasal 11) BUMN/BUMD
(Pasal 14) Parpol (Pasal 15) Organisasi Non
Pemerintah (Pasal 16)
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Prosedur dan Jangka Waktu Penyediaan Informasi Terbuka
• Informasi Berkala
• Informasi Serta Merta
• Informasi Tersedia Setiap Saat
• Informasi Berdasarkan Permintaan
6 bulan sekali
Seketika
Dapat langsungdiberikan pada saat
diminta
Diperlukan waktumaksimum 10 + 7
HK (hari kerja)
Langsung Keberatan
Ke Pihak Berwajib
Langsung Keberatandisertai dengan
bukti permintaan
Keberatan disertaibukti permintaansetelah 10+7 HK
JENIS LAYANAN JANGKA WAKTU BANDING INTERNAL
Prosedur Penyelesaian Sengketa
Faktor Yuridis: Pasal 35 UU KIP(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
PTUN/PN
Kasasi
PPID
AtasanPPID
Komisi Informasi
60 hk
30 hk
100 hk
30 hk
10+7 hk
≤ 30 hk
≤ 14 hk
≤ 14 hk
Sen
gket
aKe
ber
atan
Sebelum ke Komisi Informasi
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Prosedur di Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi No. 2 tahun 2010 (PPSIP)
• Pendaftaran dan Registrasi. Petugas pendaftaran dan registrasi meme-
riksa kelengkapan berkas pemrmohonan. Dalam hal berkas tidak lengkapregistrasi ditunda maksimum 7 hari kerja dan dilakukan pemberitahuan tertulis,Apa bila ketidaklengkapan menyangkut legal standing pemohon, maka jikadalam 7 hari kerja tidak dilengkapi oleh pemohon, Panitera menerbitkanpenetapan penolakan. Jika yang tidak dilengkapi adalah berkas selain legalstanding, permohonan diregistrasi dan diteruskan ke pleno untuk dilanjutkan keSidang pemeriksaan pendahuluan.
• Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Setelah memeriksa dan menganalisis,
Majelis memutuskan untuk menolak permohonan penyelesaian sengketa jika:(1) berkas tidak lengkap; (2) waktu kadaluarsa; (3) Termohon bukan BadanPublik. Majelis menetapkan apakah permohonanan penyelesaian sengketa diterima atau ditolak..
• Mediasi. Jika sengketa bersifat prosedural, sidang pemeriksaan ditunda
maksimum 14 hari kerja untuk memberikan kesempatan penyelesaian melaluimediasi.
• Sidang Pokok Perkara. Jika sengketa bersifat substansial, maka sidangdianjutkan pada tahap pembuktian (pokok perkara). Jika mediasi berhasil makakesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam bentuk putusan mediasi dalamsidang lanjutan (pokok perkara). Jika mediasi gagal, sidang lanjutan digelaruntuk pembuktian. Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan setempat.
• Sidang Putusan. Dilakukan setelah sidang pembuktian (pokok perkara)
selesai.
• Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53)
• Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54)
• Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55)
• Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.
• Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51)
• Sengaja tidak menyediakan informasiyang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta dan berdasarkan permintaan yang mengakibatkan kerugian orang laindipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)
Sanksi Pidana
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Beberapa Kasus Substansial
• Kasus BUMD di Blok Cepu (LSM enggan melapor).
• Kasus Informasi Warkah Tanah Waris (BPN Akhirnya memberikan)
• Kasus Dana Partai (Berakhir Damai, Semua Partai Besar belum diaudit)
• Kasus CPNS Medan (Lembar Jawaban Komputer Terbuka Sebagian)
• Kasus Informasi Kenaikan Peringkat staf Kementerian Keuangan (Berita acara
penilaian)
• Kasus Warga Joglo (Akhirnya dokumen UKL-UPL diperoleh).
• Kasus SOP Bank BUMN (Tidak semua bagian SOP patut dibuka)
• Kasus Munir (sebagian selesai di Mediasi)
• Kasus Dokumen Kotrak Kerjasama BLN (Hukum Publik vs Hukum Privat)
• Kasus Dana Pensiun Kimia Farma (Kontroversi Laporan Keuangan)
• Kasus Ujian Masuk Perguruan Tinggi (Nilai dan Formula)
• Kasus dokumen RKA dan DPA (tak ditemukan alasan yuridis untuk pengecualian)
• Kasus Informasi Transfer Gaji Komisioner Komisi Informasi Pusat.
• Kasus Informasi SOP Badan Narkotika Nasional (tidak semua bagian
peraturan dapat dibuka?).
• Kasus Struktur Biaya Produksi Air Bersih; YPK vs PT Pelindo III
• Kasus Besaran, Nama dan Alamat Penerima CSR PT Telkom
• Kasus Total Tagihan Komunikasi Pemda; Individu vs PT Telekom
ASAS PENGECUALIAN DI UU KIP
BAGIAN-3
Asas Pengecualian dalam UU KIP
Pasal 2 UU KIP:
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya
DA
SAR
HU
KU
M
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Operasionalisasi Asas Pengecualian(Perspektif Rule Consequentialism)
Terbuka
KerahasiaanMendasar
(Pasal 6 danPasal 17)
① Bersifat rahasia sesuai undang-undang,
② Berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang ditimbulkan.
③ Mempertimbangkan kepentingan umum: berdasarkan pengujian atas kepentingan publik.
JENIS DAN SIFAT PENGECUALIANDALAM UU KIP
BAGIAN-4
Jenis Pengecualian Dalam UU KIPPasal 6 UU KIP:
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
(2)Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi
Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh
Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan.
• Pengecualian Substansial
• Pengecualian Prosedural
• Kerasahisaan Mendasar: Rahasia Negara, Rahasia untuk persaingan yang sehat, Rahasia Pribadi
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Jenis Pengecualian Pada UU KIP
UU KIP memiliki dua Jenis Pengecualian Informasi, yakni:
• Pengecualian substansial, tidak boleh diberikan kepadapublik karena secara substansial informasi tersebuttermasuk dalam kategori yang harus dirahasiakanberdasarkan Undang-undang. Pasal 6 ayat (1)
• Pengecualian prosedural, suatu informasi yang secarasubstansial terbuka namun hanya dapat diakses melaluisuatu prosedur yang secara khusus diatur olehperaturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (2)
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Sifat Pengecualian SubstansialThe Freedom Of Information Act, 2000. UK
SIFAT PENGECUALIAN
DESKRIPSI
PENGUJIAN
KONSEKUENSIBAHAYA
KEPENTINGANPUBLIK
Mutlak (Absolute)Pengecualian yang bersifat mutlaktidak dapat diuji dengankepentingan publik.
Tidak Tidak
DenganKualifikasi
Praduga*
Untuk melindungi terjadinyasuatu hal yang mendasari alasanmengapa informasi tersebutdirahasiakan.
Ya Ya
Kelas/ Kategori
Untuk melindungi kerahasiaanyang masuk dalam kategorikelompok informasi tersebut.
Tidak Ya
* Keterangan: kepentingan yang akan dilindungi dinyatakan dalam Undang-undang
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Pengecualian Dengan Kualifikasi
Informasi publik yang dikecualikan dengan kualifikasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:1.Pengecualian dilakukan untuk melindungi suatu kepentingan publik tertentu yang dinyatakan oleh Undang-undang (baik berupa pernyataan atas dasar praduga maupun kategori/kelas),
2.Pengecualian dilakukan sepanjang kepentingan publik yang lebih luas (jika dibandingkan tujuan/kepentingan menutup informasi tersebut) masih dapat terlindungi.
--------
Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP:
… suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Mencermati Sifat Pengecualian Berdasarkan UU KIP
a. Menghambat Proses Penegakan Hukum
b. Mengganggu perlindungan HAKI dan Persaingan Usaha Yang Sehat
c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
h. Mengungkap rahasia pribadi
i. Memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan (lihat penjelasan)*
j. Tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang
Praduga
Kategori
Praduga
Semi Kategori
Semi Kategori
Semi Kategori
Mutlak
Mutlak
Praduga
Derivatif
SifatPengecualian
Informasi
UjiKonsekuensi
Bahaya
UjiKepentingan
Publik
Konsekuensi ‘Bahaya’Yang Ditimbulkan
(Konsekuensi Yuridis)
Tentatif Tentatif
YaYa
Tidak Tidak
YaYa
YaYa
YaTidakYaYa
YaYa
YaYa
Tidak Tidak
* Penjelasan Pasal 17 huruf i, yakni yang dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau
pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Kerahasiaan Derivatif
Kerahasiaan derivatif* adalah kerahasiaanberdasarkan suatu undang-undang yang memilikimemiliki tujuan untuk melindungi satu atau lebihkerahasiaan mendasar yang telah diatur oleh UU KIP. Dengan kata lain, kerahasiaan yang diatur olehundang-undang tersebut adalah kerahasiaanturunan (derivasi) dari satu atau lebih kerahasiaanmendasar yang telah diatur oleh UU KIP.
-------* Pengecualian Informasi Pada Badan Publik Negara. Komisi Informasi
Pusat, 2012.
PENGUJIAN ATAS KONSEKUENSI
BAGIAN-4
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
Pasal 19 UU KIP
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.
Siapa Yang Menetapkan?
----------Penjelasan Pasal 2 ayat (4)Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka.
Komisi Informasi Pusat: Gedung ITC Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Tlp./fax: 021-34830757
① Mengklarifikasi dan mengidentifikasi Dasar Hukum Pengecualian informasi (substansial maupun prosedural).
② Mengidentifikasi kepentingan yang akan dilindungi melaluipengecualian atas informasi.
③ Memeriksa relevansi pengecualian terhadap permohonan informasi.
T a h a p a n
ProseduralSubstansial
Absolute Qualified
1
2
?• Kerahasiaan ganda?• Kerahasiaan derivatif?
Tutup
?
3
Buka
Tutup
Y
T
Y
T
Tujuan Yuridis
Relevansi Tujuan
Pengujian Atas Konsekuensi
Terima Kasih
Anggota Komisi Informasi Pusat 2009-2013