1

MATERI UJIAN CPNS

UUD1945 ,HUKUM, KORUPSI, TATA NEGARA

D

I

S

U

S

U

N

O

L

E

H

AGUS SETIAWAN, S.Pd

2

HUKUM dan POLITIK

Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politica adalah sebuah ide bahwa

sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang

bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Contoh

negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat.

Seorang pemikir Inggris John Locke-lah yang pertama mengenalkan istilah trias politica ini

ke dunia. John Locke membagi kekuasaan menjadi dua yaitu Eksekutif dan Legislatif.

Kemudian konsep ini disempurnakan oleh filsuf Prancis Baron de Montesquieu dengan

menambahkan kekuasaan yudikatif sebagai perimbangan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan

merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan

kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Indonesia tidak menganut trias politica, namun semangat untuk membagi-bagi kekuasaan

tersebut jelas termaktub di dalam UUD. Untuk menjalankan fungsi-fungsi eksekutif,

yudikatif dan legislatif, dibuatlah badan-badan kenegaraan yang disebut Lembaga-Lembaga

Negara.

Sebelum perubahan UUD 1945 lembaga-lembaga Negara tersebut diklasifikasikan, yaitu

MPR adalah lembaga tertinggi Negara, sedangkan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya

seperti presiden, DPR, BPK, DPA dan MA disebut sebagai lembaga tinggi Negara.

Sementara itu menurut hasil perubahan UUD, lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam

UUD 1945 adalah sebagai berikut:

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

(2) Presiden

(3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

(4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

(5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

(6) Mahkamah Agung (MA)

(7) Mahkamah Konstitusi (MK)

Secara institusional, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri

sendiri yang satu tidak merupakan bagian dari yang lain. Akan tetapi, dalam menjalankan

kekuasaan atau wewenangnya, lembaga Negara tidak terlepas atau terpisah secara mutlak

dengan lembaga negara lain, hal itu menunjukan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin

pemisahan kekuasaan.

3

Dengan perkataan lain, UUD 1945 menganut asas pembagian kekuasaan dengan menunjuk

pada jumlah badan-badan kenegaraan yang diatur didalamnya serta hubungan kekuasaan

diantara badan-badan kenegaraan yang ada, yaitu;

A. Sebelum Perubahan

1. MPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan

UUD, GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta mengubah UUD

2. Presiden, yang berkedudukan dibawah MPR, mempunyai kekuasaan yang luas yang

dapat digolongkan kedalam beberapa jenis:

a. Kekuasaan penyelenggaran pemerintahan;

b. Kekuasaan didalam bidang perundang undangan, menetapakn PP, Perpu;

c. Kekuasaan dalam bidang yustisial, berkaitan dengan pemberian grasi, amnesti,

abolisi dan rehabilitasi;

d. Kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri, yaitu menyatakan perang,

membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain, mengangkat duta

dan konsul.

3. DPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat mempunyai kekuasaan utama, yaitu

kekuasaan membentuk undang-undang (bersama-sama Presiden dan mengawasi

tindakan presiden.

4. DPA, yang berkedudukan sebagai badan penasehat Presiden, berkewajiban

memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada

pemerintah

5. BPK, sebagai counterpart terkuat DPR, mempunyai kekuasaan untuk memeriksa

tanggung jawab keuangan Negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada

DPR.

6. MA, sebagai badan kehakiman yang tertinggi yang didalam menjalankan tugasnya

tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah.

B. Setelah Perubahan

1. MPR, Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara

lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, menghilangkan kewenangannya

menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena

presiden dipilih secara langsung melalui pemilu), tetap berwenang menetapkan dan

mengubah UUD, susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara

langsung melalui pemilu.

4

2. DPR, Posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasan membentuk UU

(sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan

saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU, Proses dan mekanisme

membentuk UU antara DPR dan Pemerintah, Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar

lembaga negara.

3. DPD, Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan

kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya

utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR,

keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia,

dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai

kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan

daerah.

4. BPK, Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD,

berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan

daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan

ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, berkedudukan di ibukota negara dan

memiliki perwakilan di setiap provinsi, mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi

pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

5. Presiden, Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara

pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat

sistem pemerintahan presidensial, Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada

DPR, Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja,

Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan

pertimbangan DPR, kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus

memperhatikan pertimbangan DPR, memperbaiki syarat dan mekanisme

pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh

rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa

jabatannya.

6. Mahkamah Agung, Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kekuasaan

kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan

hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)], berwenang mengadili pada tingkat kasasi,

menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain

5

yang diberikan Undang-undang.di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan

militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), badan-badan lain yang

yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang

seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

7. Mahkamah Konstitusi, Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian

konstitusi (the guardian of the constitution). Mempunyai kewenangan: Menguji UU

terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus

pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan

atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil

presiden menurut UUD, Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-

masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden,

sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif,

legislatif, dan eksekutif.

Atas dasar itu, UUD 1945 meletakan asas dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-

hubungan (kekuasaan) diantara lembaga-lembaga negara tersebut. Hubunganhubungan itu

adakalanya bersifat timbal balik dan ada kalanya tidak bersifat timbal balik hanya sepihak

atau searah saja.

Percepatan Pemberantasan Korupsi

Pengertian Korupsi

Korupsi secara umum diartikan sebagai pengabaian atau penyisihan atas suatu standar yang

harus ditegakkan. Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur

atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.

Berikut ini pengertian-pengertian korupsi :

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Korupsi adalah tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi

keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Kartini Kartono

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna

mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

Kuper dan kuper

6

Korupsi dalam arti politik adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah

atau politisi bagi kepentingan pribadi.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan ciri-ciri korupsi :

Perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara

Perbuatan yang merugikan negara

Tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat

Tindakan memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan

Menurut sifatnya,korupsi terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

Korupsi yang bermotif terselubung : Yaitu korupsi yang sepintas kelihatannya

bermotif politik tetapi sesungguhnya bermotif uang.

Korupsi yang bermotif ganda : Yaitu korupsi yang secara lahiriah kelihatan seperti

bermotif uang tetapi sesungguhnya bermotif lain yakni untuk kepentingan politik

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi :

Lemahnya pendidikan agama dan etika

Kolonialisme

Kurangnya pendidikan

Kemiskinan

Tidak adanya sanksi yang keras

Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi

Struktur pemerintahan yang lemah

Perubahan radikal

Keadaan masyarakat

Dasar hukum pemberantasan korupsi :

Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

7

UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Upaya Pemberantasan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah antara lain dengan membentuk

lembaga yang menangani korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KPKPN

(Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara), Komisi Ombudsman Nasional dan

juga pernah membentuk Timtas Tipikor (Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi).

Dicanangkan pula Gerakan Pemberantasan Korupsi Nasional oleh SBY tanggal 9 Desember

2004 yaitu dengan ditandatanganinya Inpres No.5 tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi.

Tugas dan Wewenang KPK

Tugas KPK antara lain :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana

korupsi

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana

korupsi

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Wewenang KPK antara lain :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi

2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi

3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada

instansi yang terkait

4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

8

Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Dalam UU No 31 tahun 1999 disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu

upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta

masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk antara lain :

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan terkait korupsi

2. Berhak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari,memperoleh dan memberikan

informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum

yang menangani perkara tindak pidana korupsi

3. Menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab kepada aparat penegak

hukum yang menangani tindak pidana korupsi

4. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada

penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari

5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum

Unsur-Unsur Terbentuknya Negara

Berdasarkan pengertian negara menurut Meriam Budiarjo di atas maka sesuatu dapat disebut

sebagai negara harus memenuhi syarat-syarat berdirinya negara, yaitu :

A. Rakyat

Adalah seluruh orang baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri dan

mempunyai hak pilih atau dicabut hak pilihnya untuk waktu tertentu atau belum mempunyai

hak pilih karena persyaratan tertentu.

B. Wilayah

Wilayah adalah tempat berhuninya rakyat dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang

berdaulat. Wilayah suatu negara meliputi darat, laut dan udara. Dalam wilayah tersebut

negara menjalankan kekuasaannya, demikian sangat penting adanya batas wilayah yang tegas

yang dimiliki setiap negara.

\(1) Daratan

Adalah wilayah di permukaan bumi dengan batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah

permukaan bumi. Wilayah darat suatu negara dibatasi oleh wilayah darat atau perairan

negara lain.

(2) Lautan

Wilayah laut yang menjadi wilayah suatu negara disebut perairan teritorial.

9

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional ada beberapa istilah terkait dengan perairan

teritorial, yaitu :

(a) Batas laut territorial, wilayahnya sejauh 12 mil diukur dari garis lurus yang ditarik dari

garis dasar pantai terluar ketika air surut ke arah laut bebas.

(b) Batas zona bersebelahan, wilayahnya sejauh 12 mil laut dari batas laut

territorial. Dengan kata lain jika diukur dari pangkal laut wilayah jauhnya mencapai 24 mil

laut. Hak negara yang bersangkutan adalah berwenang menghukum pihak-pihak yang

melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi dan ketertiban negara.

(c) Batas zona ekonomi eksklusif (ZEE), wilayahnya mencapai 200 mil laut yang diukur dari

pantai. Bagi negara yang bersangkutan berhak melakukan eksplorasi terhadap kekayaan laut,

melakukan kegiatan ekonomi dan berwenang menangkap nelayan asing yang menangkap

ikan di wilayah ZEE. Negara asing hanya bebas berlayar atau terbang di atas wilayah

tersebut serta bebas memasang kabel dan pipa di bawah laut ini.

(d) Batas Landas Benua, yaitu wilayah laut suatu negara yang lebih dari 200 mil laut. Di

wilayah ini suatu negara boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban

membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

Pada mulanya ada dua pandangan (konsepsi) mengenai wilayah lautan, yaitu :

1. Res Nullius; Adalah konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang

memiliki, oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing

negara. Konsepsi ini dikembangkan oleh John Sheldon (1584-1654) berasal dari

Inggris dalam bukunya Mare Clausum atau The Right and Dominion of the Sea.

2. Res Communis ; Adalah konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu milik masyarakat

dunia sehingga tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi

ini dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda pada tahun 1608 dalam

bukunya Mare Liberium (Laut Bebas). Grotius dikenal sebagai Bapak Hukum Laut

Internasional.

(3) Udara

Wilayah udara yang menjadi bagian wilayah suatu negara yaitu wilayah udara yang berada di

atas wilayah darat dan perairan teritorial negara yang bersangkutan.

Beberapa pandangan ahli mengenai wilayah udara adalah :

1. a) Lee

10

Lapisan atmosfer dalam jarak tembak meriam yang dipasang di darat, dianggap sama dengan

udara territorial negara. Di luar jarak tembak adalah udara bebas, dalam arti dapat dilalui

oleh semua pesawat udara negara manapun.

1. b) Von Holzen Dorf

Ketinggian ruang udara adalah 1000 meter dari titik permukaan yang tertinggi.

1. c) Henrichs

Negara dapat berdaulat di ruang atmosfer selama masih terdapat partikel gas atau partikel-

partikel udara atau pada ketinggian 196 mil.

C. Pemerintah yang Berdaulat

Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang

dihormati dan ditaati, baik oleh seluruh rakyat negara itu maupun oleh negara lain.

Kata daulat berasal dari

kata daulah (Arab), sovereignty (Inggris), souvereiniteit (Prancis), supremus (Latin)

dan sovranita (Italia), yang berarti kekuasaan tertinggi. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah

mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam (interne-souvereiniteit) dan ke luar (externe-

souvereiniteit).

D. Pengakuan dari negara lain

Pengakuan negara lain merupakan sikap yang bersifat politis untuk mengakui negara baru

sebagai objek hukum. Pengakuan dari negara lain adalah pengakuan yang bersifat de

facto maupun de jure.

Unsur-unsur terbentuknya negara yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat

merupakan unsur konstitutif, sedangkan unsur pengakuan dari negara lain merupakan unsur

deklaratif. ***

Amandemen UUD

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD

1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusipemerintahan

negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara

oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia

berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS

1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan

secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_dasar_tertulis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusihttp://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/PPKIhttp://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/27_Desemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1949http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstitusi_Sementara_Republik_Indonesia_Serikat&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1950http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dekrit_Presiden_1959http://id.wikipedia.org/wiki/5_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/1959http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/22_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/1959

11

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan

(amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan

Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen)

yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 Perubahan Pertama UUD 1945

Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 Perubahan Kedua UUD 1945

Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 Perubahan Ketiga UUD 1945

Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 Perubahan Keempat UUD

1945

Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16

bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat

berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat

Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3

pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan

Kompilasi Tanpa Ada Opini.

2.1. Sejarah UUD 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk

pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa

sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945,

Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.

Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri

dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD

1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam

bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD

1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat

(KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945

Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

http://id.wikipedia.org/wiki/1999http://id.wikipedia.org/wiki/2002http://id.wikipedia.org/wiki/14_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/21_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1999http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_Pertama_UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/7_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/2000http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_Kedua_UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/1_Novemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/9_Novemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/2001http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_Ketiga_UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/1_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/11_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/2002http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_Keempat_UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_Keempat_UUD_1945http://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttp://id.wikipedia.org/wiki/22_Junihttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakarta

12

(BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah

Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17

Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia.

Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya

karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan

bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk.

Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel ("Semi-Parlementer") yang

pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap

lebih demokratis.

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.

bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya

terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan

sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959

Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering

disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya

pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan

partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi

Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar

bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai

dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan

ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta

merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur;

sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante

dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950

http://id.wikipedia.org/wiki/10_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/17_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/17_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/PPKIhttp://id.wikipedia.org/wiki/16_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/KNIPhttp://id.wikipedia.org/wiki/14_Novemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1945

13

Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1966

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur

kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5

Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya

memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-

Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:

Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua

DPA menjadi Menteri Negara

MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai

Komunis Indonesia

Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD

1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga

menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan:

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk

mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan

terhadapnya

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain

menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus

minta pendapat rakyat melalui referendum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan

pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan

oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

Periode UUD 1945 Amandemen

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen)

terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada

http://id.wikipedia.org/wiki/5_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/5_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/1959http://id.wikipedia.org/wiki/Sukarnohttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru

14

masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di

tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu

"luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945

tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

2.2. PERUBAHAN UUD 1945

Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi

adalah reformasi konstitusional (constitutional reform). Reformasi konstitusi dipandang

merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum

perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara

sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan

demokrasi dan hak asasi manusia.

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang

MPR dari 1999 hingga 2002[1]. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang UmumMPR

Tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan

memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua

menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan

pembagian pemerintahan daerah, menyempumakan perubahan pertama dalam hal

memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM.[2]

Perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001.Perubahan tahap

inimengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan

bemegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta ketentuan-

ketentuan tentang Pemilihan Umum.[3] Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam

Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan Keempat tersebut meliputi ketentuan

tentangkelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan

Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan

sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.[4]

Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD

1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan

menghasilkan 199 butir ketentuan.[5] Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD

1945, hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya,

sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami

perubahan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat

15

Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah

prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara

dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam

lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan Presiden yang

sangat besar (concentration of power and responsibility upon the President) menjadi prinsip

saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Prinsip-prinsip tersebut

menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.

Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus

dilakukan adalah pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan UUD

1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan

berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar

sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan

warga negara (the living constitution).

2.3. Tujuan Perubahan UUD 1945

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti

tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi

dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan

kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah

Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan

atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta

mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Amandemen

Di Indonesia, perubahan konstitusi telah terjadi beberapa kali dalam

sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak

Proklamasi hingga sekarang telah berlaku tiga macam Undang-undang Dasar dalam delapan

periode yaitu :

1. Periode 18 Agustus 1945 27 desember 1949 (UUD 1945)

2. Periode 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 (RIS 1949)

3. Periode 17 Agustus 1950 5 Juli 1959 (UUDS 1950)

4. Periode 5 Juli 1959 19 Oktober 1999 (UUD 1945amandemen)

5. Periode 19 Oktober 1999 18 Agustus 2000 (amandemen ke 1)

http://8fkonstitusindonesia.blogspot.com/p/amandemen.html

16

6. Periode 18 Agustus 2000 9 November 2001(amandemen ke 2)

7. Periode 9 November 2001 10 Agustus 2002(amandemen ke 3)

8. Periode 10 Agustus 2002 sampai sekarang (amandemen ke 4)

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditetapkan dan disahkan Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 terdiri dari :

1. Pembukaan (4 alinea) yang pada alinea ke-4tercantum dasarnegara yaitu Pancasila;

2. Batang Tubuh (isi) yang meliputi :

16 Bab;

37 Pasal

4 aturan peralihan;

o aturan Tambahan.

3. Penjelasan

UUD 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS)

pada 27 Desember 1949, pada 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-

undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD

1945 dinyatakan berlaku kembali di Indonesia hingga saat ini. Hingga tanggal 10 Agustus

2002, UUD 1945 telah empat kali diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR). Perubahan UUD 1945 dilakukan pada :

1. Perubahan I diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999

Pada amandemen ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 9 pasal yaitu: Pasal 5

ayat (1), 7, 9 ayat (1) dan (2), 13 ayat (2) dan (3),14 ayat (1) dan (2), 15, 17 ayat (2) dan (3),

20 ayat (1), (2), (3) dan (4), 21 ayat (1).

Beberapa perubahan yang penting adalah :

a) Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-

undang dengan persetujuan DPR.Diubah menjadi : Presiden berhak mengajukan

rancangan

b) Pasal 7 berbunyi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa

lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi : Preseiden dan

wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih

kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

17

c) Pasal 14 berbunyi : Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi dan

rehabilitasi. Diubah menjadi :

1) Presiden memberi grasi dan rehabili dengan memperhatikan pertimbangan

Mahkamah Agung

2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

DPR.

d) Pasal 20 ayat 1 : Tiap-tiap Undang-udang menhendaki persetujuan DPR. Diubah

menjadi : DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

2. Perubahan II diadakan pada tanggal 18 Agustus 2000

Pada amandemen II ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 24 pasal yaitu: Pasal

18 ayat (1) s/d (7), 18A ayar (1) dan (2), 18B ayat (1) dan (2), 19 ayat (1) s/d (3), 20 ayat (5),

20A ayat (1) s/d (4), 22A, SSB, 25A, 26 ayat (2) dan (3), 27 ayat (3), 28A, 28B ayat (1) dan

(2), 28D ayat (1) s/d (4), 28E ayat (1) s/d (3), 28F, 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat (1) s/d (4),

28I ayat (1) s/d (5), 28J ayat (1) dan (2), 30 ayat (1) s/d (5), 36A, 36B, 36C.

Beberapa perubahan yang penting adalah :

a) Pasal 20 berbunyi : Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan

DPR. Diubah menjadi : Pasal 20A; DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,

dan fungsi pengawasan.

b) Pasal 26 ayat (2) berbunyi : Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan Negara

ditetapkan dengan Undang-undang. Diubah menjadi : Penduduk ialah warga

Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

c) Pasal 28 memuat 3 hak asasi manusia diperluas menjadi 13 hak asasi manusia.

3. Perubahan III diadakan pada tanggal 9 November 2001

Pada amandemen III ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal

1 ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) s/d (3), 6 ayat (1) s/d (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7B

ayat (1) s/d (7), 7C, 8 ayat (1) s/d (3), 11 ayat (2) dan (3), 17 ayat (4), 22C ayat (1) s/d (4),

22D ayat (1) s/d (4), 22E ayat (1) s/d (3), 23F ayat (1) dan (2), 23G ayat (1) dan (2), 24 ayat

(1) dan (2), 24A ayat (1) s/d (5), 24B ayat (1) s/d (4), 24C ayat (1) s/d (6).

Beberapa perubahan yang penting adalah :

a) Pasal 1 ayat (2) berbunyi : Kedaulatan adalah ditanag rakyat dan dilakukan

sepenuhnya oleh MPR. Diubah menjadi : Kedaulatan berada di tanagn rakyat dan

dilaksanakan menurut UUD

18

b) Ditambah Pasal 6A : Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara

langsung oleh rakyat

c) Pasal 8 ayat (1) berbunyi : Presiden ialah orang Indonesai asli. Diubah

menjadi : Calon Presiden dan wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak

kelahirannya

d) Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman ditambah:

1) Pasal 24B: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan

pengangkatan hakim agung

2) Pasal 24C : mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap UUD (dan menurut amandemen IV) UUD 1945, Komisi dan Konstitusi

ditetapkan dengan ketentuan MPR bertugas mengkaji ulang keempat amandemen

UUD 1945 pada tahun 2003

4. Perubahan IV diadakan pada tanggal 10 Agustus 2002

Pada amandemen IV ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 17 pasal yaitu:

pasal-pasal : 2 ayat (1), 6A ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1), 16 23B, 23D, 24 ayat (3), 31 ayat

(1) s/d (5), 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4) dan (5), 34 ayat (1) s/d (4), 37 ayat (1) s/d (5),

Aturan Peralihan Pasal I s/d III, aturan Tambahan pasal I dan II.

Beberapa perubahan yang penting adalah :

a) Pasal 2 ayat (1) berbunyi : MPR terdiri atas anggota-anggota dan golongan-golongan

menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Diubah menjadi : MPR

terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur

lebih lanjut dengan undang-undang.

b) Bab IV pasal 16 tetang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus. Diubah

menjadi : Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur

dalam Undang-undang

c) Pasal 29 ayat (1) berbunyi : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha

Esa. Pasal ini tetap tidak berubah (walaupun pernah diusulkan penambahan 7 kata :

dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya)

d) Aturan Peralihan Pasal III : Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada

17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh

Mahkamah.