master pengawasan 02 2016 - inspektorat provinsi banten · penanggung jawab drs. h takro jaka...

JENDELA

Pelindung H. Rano Karno, SIP Gubernur Banten

PenasehatDrs. H Ranta Soeharta, MM

(Sekretaris Daerah Provinsi Banten)

Penanggung JawabDrs. H Takro Jaka Rooseno(Inspektur Provinsi Banten)

Pemimpin UmumDrs. Sugiyono, MM

(Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten)

Pemimpin RedaksiAgus Haryanto, S.Sos, M.Si

Redaktur PelaksanaHusen Fadilah, SE

(Kasubag Keuangan)

RedakturDrs. H Badrudin, MSi

(Kasubag Program, Evaluasi & Pelaporan)Elda Supriatna, S.Sos., M.Si

M. Iqbal, S.Sos

Staf RedaksiAde Agus Purnama, S. Sos, M.Si

Ade HendarmanNovi Junaidi, SPFarid Wazdi, SE

SirkulasiAhmad Haelani, SE

SyamlawiAfrian Permana

Alamat Redaksi/Tata UsahaKawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten

(KP3B) Palima Kota SerangTlp. (0254) 7039946 Fax. (0254) 267041

SaranaSaranaSaranaSaranaSarana Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi

Alhamdulillahirobbil ‘alamin,. Washolatu wasssalamuala asyrofilambiya’iwalmursalin, wa a’al alihi wash habihi rosulillahiajma’in,..amma ba’du

Puji Syukur kehadirat Allah SWT , yang telah mencurahkan Rahmat danKarunia-Nya kepada kita semuanya, dan atas Rahman dan Rahim-Nyajuga sehingga kami mampu menerbitkan BULETIN sederhana ini.Sholawaat dan Salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kitaNabi Besar Muhammad SAW, yang sengaja Allah utus kepermukaan bumiini untuk memperbaiki akhlaq manusia dari akhlaq jahil menjadi akhlaqulkarimah.Kami menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihakyang telah bersedia membantu baik materil, maupun nonmaterial, sumbangsih

pemikiran, masukan-masukan demiuntuk terwujudnya BULETIN ini.Dan kami juga memohon maafkepada semua pihak atasketerbatasan ilmu, pengalaman dankeahlian yang kami miliki sehinggamasih banyak terdapat kelemahan-kelemahan terhadap Buletin ini,untuk itu saran dan masukkan sangatkami harapkan demi perkembangandan kemajuan Tabloid ini dimasayang akan datang.“Melalui media menjadikan sarana

koordinasi dan memberikan informasi kepada seluruh halayak umumkhususnya seluruh SKPD yang ada di Provinsi Banten, dengan menerbitkanbuletin yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Banten adalah wahana untukmemberikan informasi maupun menambah wawasan kepada parapembacanya.Terahkir kepada staf redaksi teruslah berkreasi, dengan dedikasi tinggi demimenyuguhkan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan, semoga jerih payahyang telah diberikan menjadi amal ibadah dan ilmu yang bermanfaat. Hanyakepada Allahlah kita berserah diri dan memohon Syafaat Baginda MuhammadSAW diyaumil akhir nanti.Wassalam,..

REDAKSI !

Media MenjadiMedia MenjadiMedia MenjadiMedia MenjadiMedia Menjadi

2 PENGAWASAN EDISI 02/Th 2016

DAFTAR ISI

PENGAWASAN EDISI 02/Th 2016s 3

4 LAPORAN UTAMASatgas Terintegrasi Anti Korupsi

Kesimpulan Rapat JFAKoordinasi Klarifikasi Pengelolaan BMDRapat Koordinasi Bahas Penyerapan AnggaranRapat Koordinasi Komisi Kode Etik AAIPI

8 RAGAMRumusan Action Plan Implementasi PencegahanKorupsi Terintegrasi di Pemprov BantenRapat Koordinasi Pengawasan di Kab BelitungDampingi Pokja Kabupaten/KotaKPK Kumpulkan Sekda Se-BantenSertijab Kepala BPKP BantenRapat Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RIOpini WDP Pemprov Banten

22 NUANSA

“Kita Berharap Tahun Depan Pemprov Banten Naik WTP”Sinergi Antara Pekerjaan dan Olahraga

29 PROFIL

Pengendalian GrafitikasiProgram Kerja Pengawasan Merupakan KunciEfektif Pelaksanaan Pengawasan

32 ARTIKEL

45 PUISIDibalik Seruan Pahlawan

46 LENSA

Inspektur Provinsi Banten Drs. H Takro Jaka Rooseno sedang berbincang - bincangusai acara Sertijab Kepala BPKP Banten.


LAPUT

Satgas Terintegrasi

Anti KorupsiGubernur Banten, Rano

Karno, mengeluarkanKeputusan Nomor :703.05/Kep.232/Huk/2016

tanggal 28 April 2016 tentang RencanaAksi Program Pemberantasan KorupsiTerintegrasi Pemerintah Provinsi BantenTahun 2016 dan Satgas PelaksanaRencana Aksi. SK Gubernur Banten inidimaksudkan untuk mencegah danmemberantas korupsi secara integrasi dilingkungan Pemprov Banten.

Selanjutnya, wewenang untukmelaksanakan program pemberantasankorupsi tersebut, dibentuklah SatuanTugas (Satgas). Satuan Tugas memilikifungsi melaksanakan aksi programpemberantasan korupsi terintegrasi yangtelah ditetapkan. Pelaksanaan rencanaaksi harus dapat di selesaikan sesuaidengan target yang telah ditetapkan danmenyampaikan laporan tertulis kepadaGubernur dan KPK atas pelaksanaanrencana aksi program pemberantasankorupsi terintegrasi.

Susunan pengurus Satuan Tugas(Satgas) Rencana Aksi ProgramPemberantasan Korupsi Terintegrasi,antara lain Gubernur Banten sebagaipengarah, Sekda Banten sebagai Ketua,Asda I sebagai Wakil Ketua I, Asda IIsebagai Wakil Ketua II, Asda III sebagiWakil Ketua III dan Inspektur Bantensebagai Sekretaris. Sedangkan sebagaianggota, antara lain : Kepala Bappeda,

PENGAWASAN EDISI 02/Th 2016 5

LAPUT

Kepala DPPKD, Kepala BKD, Kepala BKPMPT,Kepala Dinas Dishubkominfo dan Sekretaris DPRDBanten.

Sementara untuk Kelompok Kerja (Pokja) dibagidalam empat bidang, yaitu : Pertama, PokjaPengelolaan APBD, diketuai Kepala DPPKD, dengananggota, antara lain : Sekretaris Bappeda, Irbawil IInspektorat Banten, Kabid Anggaran DPPKD, KabagKeuangan Sekretariat DPRD, Kabag Perundangan-undangan Biro Hukum dan Sekretaris Dishubkominfo.

Kedua, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yangdiketuai Kepala Biro Ekbang, dengan anggota, antaralain : Kabid Perekonomian Bappeda, Irbanwil IIInspektorat Banten, Kabag Pengelolaan Aset danKekayaan Daerah Biro Perlengkapan, KabagBantuan Hukum Biro Hukum, Kabag AdministrasiPelaksanaan Pembangunan dan Kabag PelaksanaanPengendalian Pembangunan Biro Ekadpem.

Ketiga, Pokja Perizinan yang diketuai KepalaBKPMPT, dengan anggota, antara lain : KabidPengembangan Sumber Daya Aparatur BKD, Kabid

Pengkajian Dampak dan Penegakkan HukmumLingkungan BLHD, Kabid Pelayanan TerpaduPenanaman Modal BKPMPT, Irbanwil III InspektoratBanten, Kabag Kajian Hukum Biro Hukum dan KabidKominfo Dishubkominfo.

Dan keempat, Pokja Pengawasan danPembinaan SDM yang diketuai Inspekutur Banten,dengan anggota, antara lain : Kepala Badiklat, KepalaBiro Hukum, Kepala Biro Organisasi, Sekretaris BKD,Irbanwil IV Inspektorat Banten, Kabag Analisa JabatanBiro Organisasi dan Kabag Hukum Sekretariat DPRD.

Menindaklanjuti SK Gubernur Banten tersebut,pada Selasa (3/5), bertempat di Ruang RapatInspektorat Banten, Sekda Banten Ranta Suhartamemimpin rapat, didampingi Inspektur Provinsi BantenTjakro Jaka Roseno sebagai moderator, berkenaandengan pembahasan perihal SK Gubernur Bantentersebut.

Para peserta dalam rapat tersebut, antara lain :Assiten Daerah Administrasi Umum, Kepala BKD,Kepala DPPKD, Kepala BKPMPT, Kepala


LAPUT

DISHUBKOMINFO, Kepala Biro Hukum, Kepala BiroOrganisasi, Kepala Biro Perlengkapan dan Aset, SekretarisDPRD, Kabag Administrasi Pembangunan pada BiroEkbang mewakili Kepala Biro Ekbang, Sekretaris Bapeda,Irbanwil II dan pejabat eselon III dan IV, serta parapelaksana terkait.

Dalam rapat tersebut, ada dua pembahasan terkaitdengan terbitnya Keputusan Gubernur nomor : 703.05/

Kep.232/Huk/2016 tentang Rencana Aksi ProgramPemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah ProvinsiBanten Tahun 2016 dan Satgas Pelaksana Rencana Aksi,yaitu pembahasan umum dan pembahasan rencana aksi.

Dalam pembahasan umum, dihasilkan keputusanbahwa masing-masing Pokja sebagaimana yang tercantumdalam SK Gubernur Banten tersebut, segera membuatperencana untuk melaksanakan program pemberantasankorupsi. Sedangkan yang terkait dengan penataan assetdan pembenahan sistem pada DPRD Banten dilakukansecara terpisah.

Sementera untuk pembahasan rencana aksi, dihasilkanbutir-butir keputusan, sebagai berikut :1. Masing-masing Pokja menyampaikan secara teknis

rencana aksi dan ukuran keberhasilannya disertaitarget pencapainnya. Kepala DPPKD dalam rangkamenindaklanjuti permasalahan pengelolaan APBD,khususnya mengenai kebijakan anggaran, agarpersoalan TPP didiskusikan terlebih dahulu.

2. Berkenaan dengan sistem e-planning dan SIMDA, akandikordinasikan dengan BPKP.


LAPUT

3. Agenda rencana aksi yang menjadi leading sektorBAPPEDA akan diselesaikan pada waktunya, untukmenunjang integrasi sistem aplikasi e-panning, e-budgeting dan SIMDA, DISHUBKOMINFO akanmelaksanakan rencana aksi sesuai target yangdirencanakan, namun terkait pemasangan fiber optikuntuk jangka panjang akan dibahas lebih lanjut,kemudian dalam waktu dekat akan melakukanpenertiban antena yang dipasang di SKPD.

4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset, agarmenghindari ketergantungan kepada BPKP ataspengelolaan SIMDA

5. Sekretaris DPRD, agar dapat diagendakan rapatkonsultasi dengan DPRD terkait rencana aksi iniagar seluruh program pemberantasan korupsiterintegrasi dapat terealisasi.

6. Sebanyak 91 SOP sedang disusun dan dalam tahapfinalisasi.

7. Koreksi terhadap rencana aksi untuk menyusunKeputusan Gubernur tentang pemberian insentifkepada petugas PPTSP.

8. Tindak lanjut rencana aksi terkait non-PNSdimungkinkan membutuhkan waktu dalampenyelesaiannya.

9. Pada bulan Juni 2016 akan diselesaikan Pergubterkait analisan jabatan, kompetensi teknis dankompetensi manajerial. Agar draft Pergub segeradisampaikan ke Biro Hukum secepatnya, karenabatas waktu pembuatan kebijakan Gubernur sampaidengan akhir Juni 2016.

-TIM


RAGAM

Rumusan Action Plan

Implementasi Pencegahan KorupsiTerintegrasi di Pemprov Banten

Dalam rangka pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Banten dan sebagai tindak lanjut komitmen bersamaantara Gubernur Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kab/Kota se-ProvinsiBanten, telah ditandatangani pada tanggal 12 April 2016 lalu bersama Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, di

Aula Pendopo Gubernuran di Kawasan Pusat Peperintahan Provinsi Banten (KP3B).Event besar ini dilaksanakan secara estafet oleh Pemerintah Provinsi Banten bersama KPK-RI dan menggandeng

Kepala BPKP Perwakilan Banten yang secara khusus menjadi mentor, sekaligus nara sumber pada acara tersebut.Acara ini dihadiri dan dibuka langung oleh Sekda Banten H. Drs. Ranta Soeharta MM, beserta peserta yang hadir

adalah Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pengelolaan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.


RAGAM

Dalam kesempatan ini Sekda Banten mengharapkan kegiatanini berjalan secara estafet dan efisien dalam menindak lanjuti komitmenbersama yang sudah dibuat. Sekda Banten sangat berkepentinganuntuk merealisasikan amanat tersebut, untuk itu perlu action plandari seluruh elemen yang ada di Pemerintahan Provinsi Banten.

Dalam Kesempatan ini Tim KPK-RI menegaskan, bahwa actionplan dalam implementasi pencega han Korupsi Terintegrasi di wilayahyuridksi Pemerintahan Provinsi Banten wajib segera disusun gunamemetakan risk area corruption yang ada di wilayah masing - masingstake holder Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Seluruh Sekda yang hadir merumuskan bersama matriks actionplan yang diambil dari Matriks “action plan” Pemprov Banten, dengansupervisi oleh KPK. Diketahui dan dijadwalkan bahwa bulan Juni iniseluruh “action plan” sudah selesai disusun oleh seluruh Kabupaten/Kota dan diterima oleh KPK-RI yang selanjutnya akan dirumuskanbersama-sama.

Semangat berubah dalam rangka Good Governance dan CleanGovernance ditunjukkan oleh seluruh pemangku jabatan danpimpinan di Pemerintahan Provinsi Banten, ini menunjukkan sudahlangsung bergerak dibidang implementasi dari amant KomitmenBersama antara Gubernur Banten beserta Kab/Kota dan PimpinanDewan baik DPRD Provinsi dan Kab/Kota se-Provisni Banten.

Sementara itu pada acara rapat pencegahaan korupsi bersamaSekda se-Banten, yang diselenggarakan di ruang rapat GedungInspektorat, Rabu (8/6). Tentang pengelolaan anggaran yangdilakukan pemerintah daerah (Pemda) sering kali mendapatintervensi dari pihak luar, baik parpol, pengusaha, maupun legislatif.Akibatnya, Sistem penganggaran menjadi tidak sehat sehingga rawanterjadi penyalah gunaan anggaran dan tindak pidana korupsi.

“Intervensi dari pihak luar, khususnya legislatif memang tidakselalu berkonotasi negatif. Sebagai wakil rakyat, hal yang wajar jikaanggota DPRD memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya.Namun, bila intervensi tersebut di luar program yang telah ditetapkanpemda melalui musyawarah perencanaan pembangunan(Musrenbang). Itu yang menimbulkan persoalaan, sehingga pemdaharus tegas,” kata koordinator supervisi dan pencegahan KPK AsepRahmat Suwandha, saat memimpin rapat bersama itu.

Asep Rahmat Suwandha mengatakan, KPK akan mengawalproses pengelolaan anggaran oleh pemda mulai dari perencanaanhingga implementasi nya.dengan demikian, lokasi dan penggunaananggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana pembangunandaerah.

“KPK juga melakukan pengamatan terhadap pengadaan barangdan jasa. Jadi sistem (e-catalog, e-budgeting dan e-procurement)


RAGAM

boleh di install. Tapi kita akan diberi tahu oleh pemda di titik mana yangkira-kira kritis dan kita boleh dating untuk rapat pengadaan barangjasa.jadi,ada beberapa model pengawalan yang di adakan KPK. Ikutrapat yang kira-kira penting, melihat prosesnya secara langsungatau menandatangani MOU (momerandum of understanding) atausejenis nya,” jelasnya .

Asep Rahmat Suwandha menjelaskan, tujuh permasalahan utamadi Provinsi Banten, antara lain: intervensi masih kuat dari pihak luardalam pengelolaan anggaran daerah yang meliputi perencanaan,kegiatan dan penganggaran, pengadaan barang/jasa, alokasi bansosdan bantuan keuangan. Belum ada komitmen untuk memperbaiki sistemdan prosedur yang memandai dan transparan. Serta masih maraknyaperilaku korupsi dan sikap primisif. “Pengendalian dan pengawasanyang kurang efektif, buruknya tata kelola pemerintahan, sistemperencanaan penganggaran dan kegiatan belum terintegrasi menjaditantangan daerah untuk segera di carikan solusinya,” jelasnya.

Ia melanjutkan, KPK telah menekankan agar permasalahan-permasalahan tersebut segera ditindaklanjuti dalam rencana aksi yangterencana dan terarah. “Segera melaksanakan tata kelola pemerintahyang baik. Mulai dari pengguanaan teknologi informasi, pengelolaanSDM, penerapan tunjangan perbaikan penghasilan, pengawasandan pengendalian,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan,pembahasaan rencana aksi untuk mewujudkan tata klolapemerintahaan, yang bersih merupakan tindak lanjut dari kegiatansupervise yang selama ini di lakukan KPK kepada Pemprov Banten.“Sekda delapan kabupaten kota juga hadir sehingga rencana aksi

pemprov dapat menjadi percontohan untuk rencana aksi dikabupaten kota,”katanya.

Berdasarkan paparan KPK, kata Sekda Banten, persoalanSumber Daya Manusia (SDM) yang paling disoroti. KPK sudahpunya gambaran besarnya, seluruh persoalan SDM akan dibinajuga. Makanya, ini yang hadirkan jajaran atas birokrasi, Sekdasebagai Ketua TAPD, Kepala BAPPEDA yang menyusunperancanaan dan DPPKD yang mengurus pendapatan daerahnya. “KPK meminta komitmen seluruh kepala daerah dan sekdauntuk memberantas korupsi. Sampai kapan pun komitmen itu harusdipegang. KPK sudah mengidentifikasikan masalah perkabupaten/kota. Rencana aksi kita jadi contohlah, karena kitalebih dulu,” katanya.

Terkait pengelolaan anggaran, KPK mengingatkan seluruhpemerintah di daerah Provinsi Banten agar tidak berpatokan padahasil opini BPK . “Jadi, kata KPK bukan pada persoalan dapatWTP atau WDP, itu hanya kewajiban untukmempertanggungjawabkan persoalan keuangan. Belum tentuWTP kemudian tidak ada KKN, ini yang oleh KPK ingatkan. Bahwakita jangan berpegang pada opini itu. Akan tetapi, bagaimanakepala daerah dan Sekda itu betul-betul kommit memberantaskorupsi,” tegasnya.

Berkaitan dengan evaluasi anggaran sebagai mana arahanKPK, menurut Ratna, sudah dijalankan. Salah satunya denganmemangkas kegiatan-kegiatan yang dianggap boros. “Kita sudahjalan, sudah mulai SKPD masing-msing. Sekarang gak ada lagihonor-honor yang tidak efisien. Perjalanan dinas kita pangkas,tidak ada lagi yang gak jelas,” katanya.-Tim


RAGAM


RAGAM

APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baikdari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelolapengawasan, maupun SDM menuju APIP yang efektif.

Dalam sambutannya Bupati Belitung berpesan,pertemuan ini merupakan momentum untukmeningkatkan sinergitas dengan Pemerintah ProvinsiBanten, khususnya dengan Pemerintah Kota TangerangSelatan diberbagai bidang, terutama bidangpengawasan, dan updating system informasi.

Sasaran Menghimpun potensi dan pengalamanlapangan APIP dalam satu kegiatan, Membangunkerjasama berdasarkan pengalaman keberhasilandalam menangani permasalahan-permasalahan dalamkonteks pembinaan dan pengawasan.

Tujuan Rapat Koordinasi Pengawasan bertujuanuntuk saling bersinergi dan berbagi ilmu, pengalamandalam menangani permasalahan pengawasan.Diharapkan kedepan APIP Inspektorat Provinsi Bantendan Kabupaten/Kota mampu secara professional dalammengidentifikasi dan memetakan persoalan-persoalanpembinaan dan Pengawasan.


RAGAM


RAGAM

Rapat kordinasi ini dipimpin oleh Wakil KetuaKPK Saut Situmorang dan dihadiri DeputiPencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan,Sekda Banten Ranta Suharta, Kepala BPKPPerwakilan Banten.

Dalam rapat ini, masing-masing PokjaKabupaten/Kota se-Provinsi Bantenmempresentasikan materi Rencana Aksi dalamProgram Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.Kemudian materi dari masing-masing PokjaKabupaten/Kota tersebut ditanggapi oleh PokjaProvinsi Banten.

Dari materi materi Rencana Aksi dalam ProgramPemberantasan Korupsi Terintegrasi yangdisampaikan oleh Pokja masing-masing Kabupaten/Kota tersebut, dinilai oleh Pokja Provinsi Banten telahsesuai dengan komitmen bersama di antara KepalaDaerah dan Ketua DPRD se-Provinsi Banten yangtelah ditandatangani bersama.

Dari pembahasan dalam rapat kordinasi tersebut,disimpulkan, bahwa ada beberapa rencana aksiyang diperlukan perbaikan, yaitu memperhatikanhubungan antara permasalahan dengan rencanaaksi yang disusun, ukuran keberhasilan jelas dan

dapat diukur termasuk kuantitasnya, memantapkanprioritas kegiatan dan quick win hingga dengan B12 tahun2016.

Sementara yang perlu menjadi perhatian khususdalam penyusunan rencana aksi ProgramPemberantasan Korupsi Terintegrasi tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, meliputi : Integrasi siteminformasi, probity audit pada proses pengadaan barangdan jasa, perencanaan pembangunan, manajemenasset, kinerja dan remunerasi SDM, independensi ULPdan e-katalog daerah dan Dana desa.


RAGAM


RAGAM

Kepala BPKP Banten Rizal Sihite yang kini berusia 60tahun digantikan Arif Tri Hardiyanto yang sebelumnya menjabatkepala BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara. Serah terimajabatan (Sertijab) kepala BPKP Perwakilan Banten disaksikanGubernur Rano Karno, Sekda Banten Ranta Soeharta, kepalaBPK Banten Yusnadewi, jajaran pejabat Pemprov Banten sertaunsur forum komunikasi pimpinan daerah di pendopo Gubernur,jum’at (3/6).

Usai melakukan sertijab,Rizal Sihite memberikan saran danarahan kepada kepala BPKP Banten yang baru terkait

tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugasnya.”Sayabersyukur memasuki pensiun tapi meninggalkan meja kerjadengan sedikit lega, soalnya Pemrov Banten tahun ini meraihopini WDP dari BPK. Semoga tahun depan BPK Banten bisamembantu pemprov Banten untuk meraih opini WTP, “ kata Rizal.

Dikatakannya,selama kepemimpinannya BPKP Banten telahmendampingi, membina, dan membimbing PNS Pemprov Bantenterkait pengelolaan keuangan daerah di masing-masing SKPD.Meskipun hasilnya belum menggembirakan dalam dua tahunterakhir mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

“Memang masih ada banyak kelemahan mulai darikekurangan tenaga akuntan, SDM yang pas-pasan serta belumsemua SKPD memahami sistem akuntansi dalam menyusunlaporan keuangan.Tapi, SDM yang ada sudah diberikan bekalmelalui pelatihan secara bertahap dan hasilnya cukup lumayan,”katanya.

Kedepan koordinasi dan kerjasama BPKP Banten denganPemprov harus lebih baik. Sehingga pengelolaann anggarandaerah lebih transparan dalam pembangunan sesuai rencanayang telah disusun pemprov. “Perlu ada komitmen tinggi darikedua belah pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersihdan melayani.Dengan begitu, pengelolaan keuangan lebihtransparan dan bisa di akses oleh public,” ungkapnya.

Kepala BPKP Banten yang baru Arif Tri Hardiyanto mengaku,sudah mendapat penjelasan singkat dari kepala BPKPsebelumnya tekait kondisi pengelolaan keuangan daerah di


RAGAM

provinsi Banten menurutnya, berdasarkan informasi awal danpengalamannya di Sulawei Tenggara, dirinya bersama jajaran BPKPyang ada siap bekerja 24 jam mengawasi pengelolaan keuanganPemprov Banten, dengan melakukan pendidikan dan pembinaanterhadap para aparatur. “Di sisa tahun ini,saya akan fokus mencegahadanya dana siluman yang masuk dalam struktur keuangan daerah,apalagi menjelang APBD Perubahan 2016 dibahas bersama DPRDdan Pemrov Banten,” ungkapnya.

Secara umum, lanjut Arif, persoalan pengawasan keuangan danpembangunan daerah ada di dua hal, yaitu sistem dan sumber dayamanusianya.”sistemnya harus baik, dan aparaturnya juga harus baikpula. Bila salah satunya kurang baik, hasilnya juga tidak akanbaik,”jelasnya.

Arif berjanji, akan melanjutkan program dan kerjasama BPKPBanten dengan Pemprov seperti yang sudah disepakati oleh pimpinanBPKP sebelumnya. Pihaknya akan mendorong agar pengelolaankeuangan di Banten tansparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”Banyak hal yang perlu kita dorong, masalah kapabilitas,transparansi,dan kalo perlu upgrade sistem aplikasi e-budgeting,”katanya. Arif bersyukur dirinya mendapat warisan daripimpinan BPKP sebelumnya prestasi yang cukup baik. Opini WDPyang diraih Pemprov Banten menjadi jalan pembuka menuju Bantenyang lebih transparan pengelolaan anggarannya. “Opini WDP sudahpasti masih banyak temuan, baik masalah keuangan maupun aset.Tapi, dua tahun sebelumnya Banten diganjar disclaimer oleh BPKmaka WDP menjadi modal yang sangat bagus,” katanya.

Arif mengaku, dirinya sempat mendapat masukan dari kepalaBPK Banten bahwa lapran keuangan Pemprov Banten tahunanggaran 2015 sudah memenuhi empat kriteria utama, dengansistemnya relative sudah terpasang dan sudah bagus. Tinggalmenjalankan dan ketaatan terhadap peraturan yang harus terusdidorong,”ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Rano Karno dalam sambutannyamengatakan, peran BPKP sangat penting dalam melakukanpembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah danmemperbaiki pengelolaan keuangan daerah.Salah satu kontribusiBPKP Banten, yaitu ikut mengantarkan opini Pemrov Bantendari disclaimer ke WDP. “Selama kepemimpinan pak Rizal, BPKPdan Pemprov Banten telah menjalin kerjasama. Salah satu bentukkerjasamanya, yaitu melakukan pendampingan penyelesaianasset, penyusunan dan review laporan keuangan, sertapembinaan aparatur pada bidang pengelolaan keuangan,”katanya.

Selain itu, BPKP juga telah memberikan transfer pengetahuankepada apartur pemerintah dalam rangka pengelolaan keuanganyang baik dan penyelesaian barang milik daerah, baik saatpelatihan maupun praktik di lapangan.”kami akui SDM masihlemah di Pemprov Banten, bahkan akuntan pun masihkekurangan.tapi, kehadiran BPKP mampu menjadi solusi bagipengelolaan keuangan Pemprov Banten,”ungkapnya.-Tim


RAGAM

Salah satu kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK di dalamsetiap jenis laporan hasil pemeriksaan(LHP) yang ditujukankepada auditi. Sebagaiana diatur dalam Peraturan Badan

Rapat Tindak LanjutHasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2010 Bab III Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pejabatwajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasilpemeriksaan.

Tindak lanjut yang dimaksud adalah berupa jawabanatau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiridengan dokumen bukti dan disampaikan kepada BPK palinglambat 60(enam puluh)hari setelah laporan hasilpemeriksaan diterima. Untuk mengetahui sampai sejauhmana tindak lanjut telah dilaksanakan oleh auditi makadiperlukan suatu unit pemantau yang memiliki tugas pokokdan fungsi yang mengelola tindak lanjut, dan SKPD yangmemiliki tugas pokok dan fungsi tersebut adalah InspektoratProvinsi Banten sebagaimana telah diatur dalam Perdanomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Pemerintah Provinsi Banten

Rapat dilaksanakan di Ruang rapat Gedung InspektoratProvinsi Banten, pada tanggal 27 Juli 2016, Rapat dipimpinoleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Drs. H. RantaSoeharta, MM dihadiri oleh Asisten Daerah I yangmembidangi Tata Praja H. Anwar Mas’ud, SH, M.Si, Asisten


RAGAMDaerah III yang membidangi Adminstrasi Umum H. Ir.Widodo Hadi, dan Para Pejabat dilingkungan ProvinsiBanten, dalam sambutannya Sekda Provinsi Bantenmengharapkan semuan temuan-temuan yang terkaitdengan tidaklanjut hasil pemeriksaan Badan PemeriksaanKeuangan agar segera diselesaikan.

Dalam laporannya Inspektur mengatakan“Tindaklanjut BPK ini dimaksudkan untuk melengkapaitemuan temuan administrasi SKPD yang masih tersisayang telah disampaikan sebelumnya kemasing- masingSKPD berupa kekurangan dari hasil teguran, sangsi dandokumen penghubung lainya.

Harapan Inspektur Provinsi Banten Drs. H. JakaRooseno agar SKPD yang terkait dengan temuan BPKsegera melengkapai dokumen-dokumen yang sudahdiselesaikan tetapi belum disampaikan untuk dibahasdengan Tim BPK, paling lambat pada akhir bulan juli.

Rapat koordinasi dilaksanakan untuk menegaskanbahwa pemerintah provinsi Banten serius untuk

Serangkaian rapat pembahasaan tindaklanjut pun digelar (16/6), sekda Banten Ratna Soehartamengumpulkan para kepala dinas untuk mendorong agarsegera menyelesaikan teman-teman BPK RI. Para kepalasatuan kerja perangkat daerah (SKPD) inipun seolah‘dipecut’ untuk segera menyelesaikan temuan dalamwaktu 60 hari. Mereka wajib memberikan laporanperkembangan penanganan temuan BPK kepada sekda.“setiap SKPD harus segera mengerjakan rencana aksiyang telah mereka susun.

Dikatakannya, sebagian besar temuan BPK adalahpersoalan administrative. Mulai dari pencatatan assetganda hingga tunggakan dan pengembalian pembayaranberlebih. “bendanya ada satu, tapi dokumennya bisasampai empat. Aset mobil juga seperti mobil SetwanBanten. Ada mobil tercatat sebagai asset Setwan, tapibarangnya ada di dinas lain. Ternyata mobil itu sudahtidak ada di dinas tersebut. Ini memang masalah SDM,”Papar Ranta.

menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan atas LKPDdan Belanja Pemerintah Provinsi Banten tahun 2015.

Untuk menindak lanjuti dari kegiatan rapat koordinasiyang diselenggarakan sebelumnya, dilaksanakan rapatkoordinasi lanjutan dengan mengundang para SKPD yangada di Provinsi Banten.

Meski mendapatkan Opini Wajar DenganPengecualian (WDP) atas laporan Hasil pemeriksaan(LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun 2015,Pemprov Banten, tidak tinggal diam denganmenindaklanjutinya.


RAGAM


RAGAMOpini Laporan Keuangan yang diberikan oleh BPK juga

mempertimbangkan materialitas penyajian akun, antar komponenkeuangan dan keseluruhan informasi Laporan Keuangan. Halyang dikecualikan dalam opini BPK terhadap LKPD PemerintahProvinsi Banten Tahun 2015 diantaranya :1. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015, diantaranya anggaran

Belanja Uang Saku non PNS yang digunakan untuk BelanjaPegawai Honorarium non PNS. Realisasi Belanja Barangdan Jasa yang pembayarannya dengan Uang Persediaandipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan pengeluaranuang yang sesungguhnya. Realisasi Belanbja Promosi danPublikasi terdapat kelebihan pembayaran yang telahdiungkapkan dalam Laporan BPK Nomor 63/LHP/XVIII.SRG/12/2015 tanggal 29 Desember 2015.

2. Aset Pralatan dan Mesin, diantaranya terdapat kendaraanbermotor dinas yang dikuasai pihak ketiga dan yang tidakdapat ditelusuri. BPK tidak memungkinkan menerapkanprosedur pemeriksaan karena ketidak cukupan catatanakuntansi.

3. Akumulais Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015diantaranya terdapat nilai penyusutan untuk Aset Gedung danBangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum diyakinikewajarannya. Dokumen dan catatan yang tersedia tidakmemungkinkan BPK untuk menerpakan prosedurpemeriksaan yang memadai.Untuk itu, secara khusus pengelolaan yang harus segera

diperbaiki diantaranya :1. Penganggaran belanja barang digunakan sesuai peruntukan

dan ketentuan; membangun, dan menjaga lingkunganpengendalian yang sehat sehingga tercipta SDM yangberintegritas tinggi di semua lini.

2. Mengelola asset kendaraan sesuai ketentuan danmengamankan dari risiko hilang.

3. Memeberikan perhatian terhadap pengelolaan asset tetap,pencataan yang benar serta pengarsipan memadai.BPK mengapresiasi pengelolaan asset dan keuangan yang

telah ditunjukan oleh Pemerintah Provinsi Banten.Hal ini tentunyamenjadi momentum untuk tetap terus melanjutkan peningkatankapasitas sumber daya manusia, system penganggaran, systempengelolaan asset dan system akuntansinya.

Pemeriksaan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikanopini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini inimerupakan pernyataan professional pemeriksa mengenaikewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.Menurut peraturan perundangan, kriteria yang digunakan untukmember opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah ;(a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (b)

efektifitas system pengendalian internal; (c) penerapan StandarAkuntansi Pemerintah. (d) pengungkapan yang cukup.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapadanya fraud (penyimpangan) dalam pengelolaan keuangan.Meski demikian, j ika pemeriksa menemukan adanyapenyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuanperundang-undangan, khususnya yang berdampak adanyapotensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkapdalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal inimungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidakmempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa,termasuk opini WTP merupakan pernyataan professional pemeriksamengenai ”kewajaran” laporan keuangan bukanmerupakan ”jaminan” tidaka danyan fraud yang ditemui atau punkemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari.Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Banten, AsepRahmatullah menyambut baik dan mengaku akan mengawasi tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan SKPDdi lingkungan Pemerintah Provinsi Banten melalui Komisi-Komisi diDPRD. “Dengan diraihnya opini WDP, kami Pimpinan dan AnggotaDPRD Provinsi Banten memberikan apresiasi terhadap kinerjaPemerintah Provinsi Banten atas diraihnya penilaian opini wajardengan pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan PemerintahDaerah (LKPD) memberikan apresiasi terhadap kinerja PemerintahProvinsi Banten karena pengelolaan keuangan lebih baik daritahun sebelumnya,” ucapnya. -Tim


NUANSA

Rapat Forum Komunikasi JabatanFungsional Auditor (JFA) telahdilaksanakan selama dua hari diGedung BPKP Pusat, 31 Mei - 1 Juni

2016, dihadiri oleh perwakilan APIP Pusat dandaerah. Forum Komunikasi ini dilaksanakan dalamrangka menyamakan pemahaman pelaksanaanpembinaan JFA di lingkungan BPKP dan APIP baikpusat maupun daerah serta pengembangan SistemInformasi Managemen (SIM) pembinaan JFA untukmeningkatkan mutu pelayanan JFA.

Sesuai perkembangan terbaru profesi AuditorIntern menurut The IIA, Auditor Intern memberikanlayanan assurance, layanan pemebrian saran(advissory services) yang harus dilakukan secarapro aktif, baik diminta atau tidak diminta, dan insight sebagai katalisator, tidak melebur dengan

Kesimpulan Rapat JFA


NUANSA

organisasi akan tetapi dapat merubah menuju perbaikanorganisasi.

Jabatan Auditor Intern menghadapi berbagai tantangandari segi jumlah yang belum mencukupi, kompetensi masihkurang, hasil audit belum memberikan perrbaikan padaorganisasi, dan dalam pembinaan karir belum searahdengan kinerja organisasi.

Untuk meningkatkan pembinaan JFA, BPKP sedangmengembangkan sistem informasi jabatan AuditorBerkualitas berbasis teknologi, yang disebut SIBIJAK.Sistem yang mengintegrasikan berbagai aplikasi di PusbinJFA dan Pusdiklat Wsa BPKP.

Sebagai bagian dari SIBIJAK, saat ini sedangdikembangkan desain SIBIJAK dan data base auditor.sertasedang dikembangkan pelaksanaan Ujian SertifiksaiAuditor berbasis komputer. Dengan aplikasi ini diharapkanSertifikasi JFA dapat dilaksan akan dengan cepat.

Sebagai masukan dari Kementerian PAN dan BadanKepegawaian Nasional (BKN), bahwa dalammengembangkan SIBIJAK harus mempertimbangkanantisipasi perubahan ketentuan Jabatan Fungsional di UUASN dan turunannya. Di mana perubahan ketentuantersebut, antara lain : Jabatan Terampil dipisahkan denganJabatan Ahli, tidak ada pembebasan sementara karena

tidak memenuhi angka kredit, penilaian angka kreditmenggunakan SKP dan penilaian angka kredit dilakukanoleh atasan langsung.

Dalam hal ini, Badan Kepegawaian Nasionalmemberikan masukan untuk data awal auditor dalamdatabase Auditor dapat menggunakan data dari PUPNS.

Dari hasil rapat JFA tersebut, menghasilkan kesimpulan,sebagai berikut : Pertama, Terhadap ketentuan JFA yangsudah jelas namun belum dipahami, pembinaan JFA akandilakukan dengan menyusun permaslahan dan jawabandalam himpunan Tanya jawab JFA dan mengintesifkansosialisasi, misalnya mengenai penulisan karya ilmiah,penugasan yang bersamaan waktu, pengelompokan diklatyang masuk dalam unsure pendiidikan,pengembanganprofesi dan penunjang.

Kedua, Terhadap ketentuan yang masih menimbulkanmulti tafsir, seperti pengakuan angka kredit peningkatanpendidikan sekolah, akan dibuat Surat Edaran.

Ketiga, Untuk aturan yang belum ada, akan disusunPeraturan baru atau merevisi peraturan yang ada, antaralain mengenai latar belakang pendidikan, pengangkatanperpindahan kedalam jabatan Auditor, panduanpenerapan asssesment bagi JFA, analisis dan uraianjabatan auditor.


NUANSA

Inspektorat Banten menggelar rapat kordinasidengan seluruh SKPD di lingkungan PemprovBanten, di Ruang Rapat Gedung InspektoratBanten lantai III, Kamis (4/8). Rapat dipimpin

Irbanwil III Yan Jungjung ST MPA, sebagai tindak lanjutHasil Laporan BPK tentang kendaraan dinas/barangmilik daerah (BMD) yang tidak dapat ditelusurikeberadaannya.

Sementara dari gelar kendaraan yang dilakukanBiro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda PemprovBanten diketahui, bahwa kendaraan tidak dapatdihadirkan dalan gelar kendaraan tersebut, alasannyaadalah masih dalam perbaikan di bengkel.

Dalam sambutannya Irbanwil III berpesan danberharap, masing-masing SKPD dapat bekerjasama

Koordinasi KlarifikasiPengelolaan BMD

dalam menyelesaikan tindak lanjut LHP BPK, agar TimPemeriksa dapat membuat rekomendasi danmenyampaikan data yang benar, yang akan dilaporkanke BPK.

Sedangkan itu Ketua Tim Pemerikasa Yan RizalAdha mempertegas pernyataan Irbanwil III, bahwatujuan rapat ini adalah sebagai tindak lanjut dari LHPBPK Perwakilan Banten atas temuan keberadaankendaraan dinas yang tidak dapat ditelusuri.

Sementara itu Kasubag Pendistribusian BiroPerlengkapan dan Aset menerangkan, pihaknya telahmenanyakan pada masing-masing SKPD mengenaikondisi terakhir keberadaan kendaraan dinas.

Mengenai kendaraan dinas SKPD berdasarkanLHP BPK, menurutnya, keberadaannya sudah dapat


NUANSA

ditelusuri dan sudah dinyatakan selesai. Tetapi hanyapencatatan data kendaraan tersebut masih tercantumpada LHP BPK, sehingga masih jadi temuan BPK.“Memang masih ada kendaraan dinas yang statusnyabelum dapat ditelusuri keberadaannya, namun kita terusberusaha menelurinya,” ujarnya.

Sedangkan pengendali teknis Agustia Duha STM.Ak menekankan pada peserta yang hadir dalam rapatkordinasi ini, agar ikut membantu mensukseskan LHPBPK dalam menghadapi Laporan Keungan PemprovBanten 2016. “Karena opini WDP yang sekarang sudahdiraih, akan sia-sia dan dapat menjadi masalah kedepannya,” katanya.

Berdasarkan hasil rapat kordinasi perihal LHP BPKtentang kendaraan dinas ini, dapat disimpulkan, antaralain : Masih terdapat kendaraan dinas yang masuk dalamkategori proses penelusuran, terdapat kendaran dinas

yang pencatatannya tidak sesuai antara yang dicatatSIMDA dan kondisi real pada masing-masing SKPD.

-Tim


NUANSA

Inspektorat Provinsi Banten menggelar rapat kordinasipenyelenggaran SPIP dalam rangka reviupenyerapan anggaran di lingkungan PemerintahProvinsi Banten, di Ruang Rapat Lantai III Inspektorat

Banten, Senin (18/7). Pertemuan ini membahaspermasalahan mengenai minimnya penyerapananggaran di pemerintahan daerah, kementerian danlembaga, yang kerap kali dituding sebagai buruknyakinerja birokrasi. Rapat dihadiri Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Banten, Inspektur Provinsi Banten, danInspektorat Kabupaten /Kota.

Penyerapan anggaran memang penting untukmendorong terciptanya multiplier effect terhadap ekonomi.Tetapi sejatinya, kinerja birokrasi tidak bisa diukur semata-mata dengan penyerapan anggaran. Rendahnya

Rapat Koordinasi :

Bahas Penyerapan Anggaran

penyerapan anggaran 2015 dalam belanja barang danmodal berdampak pada lambatnya pertumbuhanekonomi nasional.

Untuk mengantisipasinya, tahun 2016 ini, pemerintahmengeluarkan kebijakan untuk mempercepat belanjapemerintah terkait penyerapan anggaran. Percepatanpenyerapan anggaran diharapkan dapat menjagamomentum pertumbuhan ekonomi tinggi, yang ditunjukandengan tingginya kepercayaan dan minat investasi,serta nilai tukar rupiah yang stabil.

Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan(BPKP) sebagai lead sektor pengawasan internpemerintah mengkordinasikan APIP untuk melakukanpengawasan terhadap penyerapan anggaran anggarandi daerah. Peran early warning APIP diharap mampu


NUANSA

rendah pula. “Tidak ada alasan penyerapan anggaranterlambat maupun tidak terserap,” tegas Kepala BPKPProvinsi Banten.

Ia menambahkan, bisa dipahami bahwa penyerapananggaran tetap menjadi indikator penting bagi kinerjabirokrasi, karena peranannya terhadap pertumbuhanekonomi. “Seharusnya dengan sudah terpolanyapersoalan - persoalan yang mengakibatkan rendahnyapenyerapan, bisa diperoleh solusi yang memuaskansehingga tingkat penyerapan anggaran tinggi dan tepatsasaran,” tandasnya.

melanjutkan secara berkesinambungan melaluipengawasan penyerapan anggaran. Hal ini yangmendorong BPKP, sebagi lead sektor untuk terusberkesinambungan melakukan koordinasi dengan APIPdi daerah.

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Banten menekankan pentingnya targetpenyerapan anggaran salah satu fungsinya adalah untukmendukung pertumbuhan ekonomi. Di mana setiap tahunpemerintah mentargetkan tingkat pertumbuhan ekonomitertentu.

Salah satu unsur pertumbuhan adalah governmentspending APBN dari tahun ket ahun selalu naik untukmengejar target pertumbuhan tertentu. Diharapkan dalampelaksanaannya berjalan secara optimal. “Contohnyadalam APBN hampir 2000 trilyun, kalau di gunakansemuanya (spending) tentu akan berdampak terhadapkontibusi pertumbuhan (growth) ekonomi yangdiinginkan,” ujarnya.

Dalam kenyataannya pada tahun 2015, data dari TimEvaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA), perDesember 2015 belanja Barang Realisasinya hanya 79% dan belanja modal 58 %. Penyerapan realisasiaggaran rendah berakibat terhadap rendahnya targetpertumbuhan ekonomi dan peyerapan tenaga kerjasehingga taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatakan


NUANSA

Rapat koordinasi triwulan ketiga Komisi KodeEtik Asosiasi Auditor Intern PemerintahIndonesia (AAIPI) Tingkat Provinsi Bantenperiode 2015 – 2018 diselenggarakan di Aula

Ruang Rapat Inspektorat Banten Lantai III, Senin (22/8). Acara ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapatkordinasi triwulan kedua, yang diselenggarakan pada18 Mei 2016 lalu, di Inspektorat Jenderal KementerianPerhubungan.

Agenda rapat koordinasi berupa penyampaianprogres masing-masing Tim (terdapat 4 Tim), mengingattelah disusun dan disepakatinya progres. Dalam rapatini hadir Sekretaris Komite Kode Etik AAIPI Pusat Ir HeriSudarmaji DEA - yang mewakili Ketua Dr Cris KuntadiCA CPA QIA , FCMA CGMA (yang juga InspekturJenderal Kementerian Perhubungan RI), InspekturProvinsi Banten, anggota pengurus Tim Komite KodeEtik dan Inspektur Pembantu Wilayah di lingkunganInspektorat Provinsi Banten.

Dalam Rapat Kerja Triwulan ke -3 Komite Kode etikmemiliki harapan akan Kapabilitas APIP, yaitu : TargetRPJM 2015-2019 kapabilitas APIP Level 3 (integrated)sebanyak 85%. dengan kondisi pada tahun 2014 beradapada level 1, Menerapkan praktik profesional audit internalsecara seragam dan selaras sepenuhnya dengan

Rapat Kordinasi

Komisi Kode Etik AAIPI

standar audit, Melakukan Performance Audit/Value ForMoney Audit yang dapat meningkatkan kinerja(ekonomis, efesiensi, dan efektifitas) serta memberikanadvisory service untuk perbaikan Govermance Process,risk management, dan control organisasi K/L/P dimanaAPIP berada, Melakukan compliance auditing untukmemberikan keyakinan memdai atas ketaatan padaketentuan, mampu mencegah, mendeteksi, danmenangkal tindak pidana pelanggaran terhadapketentuan.

Dalam kesempatan ini rapat tersebut, masing-masingmemaparkan berbagai progres yang telah disepakatisebelumnya. Penjelasan, sebagai berikut : TIM 1menyampaikan Update Progress : Pemberlakuanstandar audit, kode etik, dan pedoman telah sejawatAAIPI dan Draft Pedoman Perilaku, TIM 2menyampaikan progress Pedoman dan SOPpemantauan Penerapan Kepatuhan, TIM 3 ProgresProsedur penanganan dan mekanisme hubunganpemberian sangsi antara AAIPI dengan sangsi internal,dan Tim 4 Progress SOP dan Flowchart pembentukanMajelis Kode Etik Pusat, SOP dan Flowchartpemeriksaan oleh Majelis Kode Etik, (MKE) dan uraianTugas, Kewajiban, dan wewenang Majelis Kode Etik.

- TIM


PROFIL


PROFILOpini Laporan Keuangan yang diberikanoleh BPK juga

mempertimbangkan materialitas penyajian akun, antar komponenkeuangan dan keseluruhan informasi Laporan Keuangan. Hal yangdikecualikan dalam opini BPK terhadap LKPD Pemerintah ProvinsiBanten Tahun 2015 adalah :

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015, diantaranya anggaranBelanja Uang Saku non PNS yang digunakan untuk Belanja PegawaiHonorarium non PNS, Aset Pralatan dan Mesin, diantaranya terdapatkendaraan bermotor dinas yang dikuasai pihak ketiga dan yang tidakdapat ditelusuri. BPK tidak memungkinkan menerapkan prosedurpemeriksaan karena ketidak cukupan catatan akuntansi dan akumulasiPenyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 diantaranya terdapatnilai penyusutan untuk Aset Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasidan Jaringan Belum diyakini kewajarannya. Dokumen dan catatanyang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk menerpakan prosedurpemeriksaan yang memadai.

BPK mengapresiasi pengelolaan asset dan keuangan yang telahditunjukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini tentunya menjadimomentum untuk tetap terus melanjutkan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, system penganggaran, system pengelolaan assetdan system akuntansinya.

Pemeriksaan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikanopini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini inimerupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaraninformasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut peraturanperundangan, kriteria yang digunakan untuk member opini terhadapkewajaran Laporan Keuangan adalah ; (a) kepatuhan terhadapperaturan perundang-undangan; (b) efektifitas system pengendalianinternal; (c) penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. (d)pengungkapan yang cukup.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapadanya fraud (penyimpangan) dalam pengelolaan keuangan. Meskidemikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan,kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-

undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasikerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalambatas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhiopini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran LKsecara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasukopini WTP merupakan pernyataan professional pemeriksamengenai ”kewajaran” laporan keuangan bukanmerupakan ”jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui atau punkemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari.

Suksesi peningkatan opini BPK_RI atas LKPD Provinsi Bantentahun 2015 ini memang tidak lepas dari tangan dingin Gubernur BantenH Rano Karno dan Sekda Banten H Ranta Soeharta, serta InspekturProvinsi Banten H Tjakro Jaka Rooseno selaku leading sector dalammengkoordinasikan setiap SKPD untuk berbenah kearah yang lebihbaik. “Pelan tapi pasti, tahun depan kita targetkan naik tingkat jadiWTP. Mengingat tahun ini kita sudah WDP, jadi tahapannya tinggalsatu tingkat yaitu WTP, “ ungkapnya.

Demi harapan meraih WTP itu, lanjut Inspektur Provinsi Bantenini, Pemprov Banten membentuk Rencana Aksi ProgramPemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi BantenTahun 2016 dan Satgas Pelaksana Rencana Aksi, yang tertuangdalam Keputusan Gubernur Banten Nomor : 703.05/Kep.232/Huk/2016 tanggal 28 April 2016. “Ini menunjukkan keseriusan PemprovBanten dalam memberantas korupsi demi mencapai WTP,” ujarnya.

H Jaka mengungkapkan, dirinya dan semua staf InspektoratBanten akan berusaha dan bekerja semaksimal dan profesionalmungkin untuk mengharumkan dan menjaga nama baik ProvinsiBanten. Serta berbuat yang lebih baik lagi untuk kemaslahatan ProvinsiBanten. “Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh AllahSWT. Sehingga kita selaku bawahan dapat mem-back up bapakGubernur dan Sekda, dalam mensuskseskan program untukkemaslahatan masyarakat Banten,” ujarnya. (TIM)


PROFIL


PROFIL

Olahraga yang menjadi hobinya adalah senibeladiri Persaudaraan Setia Hati Teratai danBulutangkis karena dengan melakukan olahragaitulah yang dirasa dapat mengurangi rasa lelahyang ditimbulkan akibat rutinitas dalam pekerjaan”.Pekerjaan kita yang padat dan juga mengurastenaga, waktu dan pikiran, harus disinergikandengan olahraga, terlepas dari olah raga apapun,namun yang dirasa cocok bagi saya adalahBulutangkis dan Seni beladiri sebagai salah satuupaya untuk menghilangkan rasa penat sertamenurunkan tingkat stress yang saya alami, “ujarnya.

H. Kukuh juga mengungkapkan dirinya tiadahentinya menghimbau dan mengajak kepadasemua auditor dan para stafnya agar selalu menjagakondisi fisik dan kesehatan, sebab dengan padatnya

rutinitas dan pekerjaan kantor harus diseimbangkandengan olahraga” antara volume pekerjaan dan tenagafungsional saat ini memang belum seimbang sehinggabeban kerja auditor, P2UPD, dan Audiwan kita sangatlahberat, akan tetapi kita tetap harus semangat dan optimis,mengingat sesuai arahan pimpinan kita Bapak GubernurBanten H. Rano Karno S.IP, Sekretaris Daerah danInspektur H.T. Jaka Rooseno bahwa tahun depan kitaharus bisa mengantarkan opini LKPD Provinsi Banten dariWDP ke WTP”, ujarnya.

Pria yang mengawali karir PNS nya sebagai auditorini juga menghimbau kepada seluruh SKPD mitranya agartidak segan melakukan konsultasi dan koordinasi dalammelaksanakan program dan kegiatan guna mencegah

adanya kesalahan dalam proses pelaksanaan baikadministrasi maupun pertanggungjawaban keuangandaerah”, kita lebih kedepankan pencegahan, sehinggapersoalan bisa terdeteksi sedini mungkin. Selain itu jugamenghimbau kepada seluruh SKPD untuk dapat menjalinkoordinasi yang sebaik mungkin dengan para pemeriksainternal, eksternal maupun APH,serta tidak segan-seganberkonsultasi maupun berkoordinasi dalam menjalankanprogram dan kegiatan demi kemaslahatan masyarakatBanten, sesuai himbauan pimpinan kita, “ ungkapnya.


ARTIKEL

Dilingkungan Pemerintah Provinsi BantenPengendalian Gratifikasi

Adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalambentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkanpenerimaan gratifikasi2.6. Pelapor Gratifikasi

Adalah pejabat atau pegawai yang menerimagratifikasi dan mengisi formulir pelaporan gratifikasi,sesuai prosedur yang kemudian melaporkannyakepada KPKk melalui UPG2.7. Laporan Gratifikasi

Adalah dokumen yang berisi informasi lengkappenerimaan gratifikasi yang dituangkan dalam formulirpelaporan gratifikasi oleh pelapor gratifikasi.III. Perkembangan Pelaksanaan Pengendalian

Gratifikasi diprovinsi Banten sampai dengan smesterI tahun 2016

Oleh. Drs. H. Bahrudin, M.Si (Kasubag Program Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Banten)

I. PendahuluanPengendalian gratifikasi merupakan bagian dari

kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi padapenyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Bantendengan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih,transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi,dan nepotisme.

Dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun semenjakpembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)pemerintah Provinsi Banten, berdasarkan keputusangubernur Banten nomor 707.05/Kep.591-Huk/2014,tanggal 22 Desember 2014, kegiatan pengendalian telahdilakukan oleh tim UPG walaupun hasilnya belum optimal2.1. Gratifikasi

Adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang,barang, rabat(discounnt), komisi, pinjaman tanpa bunga,tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yangditerima didalam negeri maupun luar negeri, yangdilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atautanpa sarana elektronik2.2. Pengendalian Gratifikasi

Adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untukmengendalikan penerimaan gratifikasi melaluipeningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporangratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuaiperaturan perundang-undangan.2.3. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Adalah unit kerja yang bertanggungjawab untukpelaksanaan pengendalian gratifikasi dilingkunganpemerintah Provinsi Banten.2.4. Pemberi

Adalah orang perseorangan, sekelompok orang,badan hukum dan/atau lembaga yang memberikangratifikasi dilingkungan pemerintah Provinsi Banten.2.5. Formulir Pelaporan Gratifikasi


ARTIKEL

Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatansosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah ProvinsiBanten. Materi pengendalian gratifikasi telah menjadi muatan dalammateri diklat penggerak tunas integritas yang diselenggarakan olehbadan diklat Provinsi Banten sebanyak 7 angkatan pada tahun 2015dan 2016, dan disisipkan disela-sela acara tertentu pada saat anggota- anggota tim UPG menjadi narasumber pada kegiatan - kegiatanlain, sehingga sampai dengan saat ini jumlah yang telah menerimasosialisasi pengendalian gratifikasi mencapai kurang lebih 300 orang.Jumlah ini sangat kecil ( 0.18 %) apabila dibandingkan denganjumlah seluruh pegawai Pemprov Banten yang jumlahnya mencapaikurang lebih 10.689 orang (PNS 4.386 orang, TKS 6.689 orang,dataBKD per mei 2016). Selain itu telah dipasang juga spanduk-spandukbertuliskan pesan anti korupsi dan gratifikasi walaupun tidak banyakdan sewaktu-waktu.IV. Permasalahan pengendalian gratifikasi di Provinsi Banten.

Dari hasil monitoring dan evaluasi atas rencana pengendaliangratifikasi yang telah dilaksanakan oleh kpk bersama-sama dengantim UPG Provinsi Banten pada bulan mei 2016 teridentifikasi bahwapermasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaanpengendalian gratifikasi di Provinsi Banten diantaranya adalah:1. Belum terdapatnya laporan gratifikasi yang disampaikan oleh

UPG Provinsi Banten kepada KPK2. Tim UPG provinsi belum optimal melakukan sosialisasi

pengendalian gratifikasi, ruang lingkupnya masih sangat terbatasdan insidentil

3. Masih sangat sedikitnya perangkat-perangkat sosialisasi/diseminasi anti gratifikasi / pengendalian gratifikasi pada SKPD -

SKPD khususnya SKPD yang menyelenggarakan pelayananpublik di Provinsi Banten seperti spanduk, banner, buku saku danlain-lain

4. Perlunya pengkinian Pergub nomor 47 tahun 2014 tentangpengendalian gratifikasi agar selaras dengan pengendaliangratifikasi KPK tahun 2015.

V. Upaya - upaya Pemecahan MasalahTindak lanjut dari hasil korsupgah program pencegahan korupsi

terintegrasi yang dilakukan oleh KPK dan BPKP dengan pemerintahProvinsi Banten, pemerintah kabupaten/ kota, DPRD Provinsi, DPRDkabupaten kota, Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris daerah


ARTIKEL

VI. PenutupDemikian ulasan singkat yang penulis dapat sampaikan

semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi parapembacanya, dengan harapan bahwa informasi ini

kabupaten kota, inspektur Provinsi Banten dan para inspekturkabupaten/kota serta gubernur dan bupati/walikota se Provinsi Bantentelah menghasilkan nota kesepakatan dalam hal upaya-upayapencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi baik dilingkunganpemerintah provinsi banten maupun pada pemerintah kabupaten/kotayang dituangkan dalam dokumen nota kesepakatan dan rencana aksipencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Bantendan kabupaten atau kota.

Untuk menjawab persoalan-persoalan khususnya yang terkaitdengan pengendalian gratifikasi dan umumnya programpemberantasan korupsi di Provinsi Banten, maka pemerintah ProvinsiBanten telah membuat rencana aksi pencegahan dan pemberantasankorupsi terintegrasi pemerintah Provinsi Banten yang telah ditetapkandengan surat keputusan gubernur nomor : 703.05/kep.232-huk/2016,tanggal 28 april 2016, dan dalam rangka melaksanakan salah saturencana aksi tersebut maka pemerintah Provinsi Banten telah membuat:

sangatlah penting bagi kita dalam rangka prospek alih informasi danteknologi pengendalian gratifikasi di Provinsi Banten.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Peraturan gubernur banten nomor 58 tahun 2016 tanggal 30juni 2016, tentang pedoman pengendalian gratifikasi dilingkunganpemerintah Provinsi Banten sebagai upaya pengkinian atau revisipergub yang telah ada disesuaikan dengan peraturan KPK tahun2015,

2. Intruksi Gubernur Banten nomor 3 tahun 2016 tanggal 12 juli2016, tentang pengendalian gratifikasi,

3. Surat edaran Gubernur Banten nomor :700/3762-Inspektorat/2016, tentang aturan pengendalian gratifikasi.Peraturan-peraturan tersebut telah kami sebarkan keseluruh

SKPD Provinsi serta kabupaten/kota untuk dijadikan pedoman atauacuan dalam pengendalian gratifikasi dilingkungan kerjanya masing-masing.VI. Program kegiatan pengendalian gratifikasi Provinsi Banten tahun

2016.

No Kegiatan Sasaran dan Target Waktu

1

2

3

4

SEPTEMBER 2016

SETEMBER 2016

SEPTEMBER-DESEMBER2016

DESEMBER 2016

WORKSHOP PEMETAAN TITIKRAWAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI

SOSIALISASI PERATURANGUBERNUR BANTEN NOMER 58TAHUN 2016 TENTANG PEDOMANPENGENDALIAN GRATIFIKASI DANPERATURAN PENDUKUNGNYA

DESIMINASI IFORMASI TERKAITGRATIFIKASI MELALUISPANDUK,BARNER,STIKER DANMEDIA LAINNYA TERUTAMA PADASKPD PELAYANAN PUBLIK

TURUT SERTA SEBAGAI PESERTAEXPO ANTI KORUPSI TK NASIONALYANG DISELENGGARAKAN OLEH KPK

8 SEKDA DAN INSPEKTUR KABUPATEN KOTA,SKPDPELAYANAN PUBLIK PROVINSI BANTEN,PEJABATSTRUKTURAL DAN FUNGSIONAL INSPEKTORATPROVINSI BANTEN DAN TIM UPG PROVINSI BANTEN90 0RANG

ALUMNUS DIKLAT KOMITE INTEGRITAS PADAMASING-MASING SKPD,PEJABAT STRUKTURAL DANFUNGSIONAL INSPEKTORAT PROVINSIBANTEN,INTANSI VERTIKAL LINGKUP PROVINSIBANTEN 90 ORANG

MASYARAKAT UMUM/PENGUNJUNG/PENGGUNAJASA LAYANAN

MASYARAKAT UMUM


ARTIKEL

Program Kerja Pengawasan MerupakanKunci Efektif Pelaksanaan Pengawasan

Sudah kita ketahui bersama bahwa RAPBDmerupakan rencana anggaran pemerintah daerahyang dalamnya mencakup tiga komponen, yakni

pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selisih pendapatandengan belanja disebut surplus atau defisit, yang memilikimakna bahwa pemerintah daerah boleh merencanakanpengeluaran untuk belanja yang tidak sama persis denganjumlah pendapatannya.

Di sisi lain, rencana anggaran yang telah ditetapkansebelum tahun anggaran berjalan, sangat dimungkinkantidak dapat dilaksanakan atau tidak teralisasi, yang disebutdengan silfa, yang akan menjadi pendapatan padaaanggran berikutnya.

Dalam anggaran berbasis kinerja, APBD harusdirencanakan dengan menetapkan terlebih dahulu targetkinerja yang ingin dicapai atau Money follows functionssekarang berubah menjadi Money follows programs,

sehingga jika tidak ada program tentu tidak ada target yanghendak dicapai, maka tidak ada anggaran atau alokasi danadalam APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006dan perubahannya tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) selakupemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan jugabertindak sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaankeuangan daerah.

Selanjutnya kekuasaan tersebut dilimpahkan kepadaKepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selakupejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan olehSatuan Kerja Perangkat Daerah itu sendiri sebagaipengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasidari Sekretaris Daerah.

Pemisahan pelaksanaan APBD ini akan memberikanpenjelasan dalam pembagian wewenang dantanggungjawab terlaksananya mekanisme keseimbangandan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran daerah(check and balances) serta untuk mendorong upayapeningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugaspemerintahan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dana yangtersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaikmungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanandan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentinganmasyarakat.

Mensikapi persoalan tersebut, sudah tentu pengawasanatas pengelolaan APBD sejalan dengan tuntutan reformasibirokrasi, maka perubahan tersebut tentunya harusmenyiapkan pola pengawasan yang efektif yang diawalidengan penyusunan program perencanaan pengawasanyang baik. Standar atau norma pengawasan, kode etik,dan petunjuk pelaksanaan dalam bentuk SOP tidaklah cukup,perangkat itu semua hanya akan menjadi buku sejarahyang dibaca sewaktu-waktu dibutuhkan.

Oleh : Agustia Duha, ST, M.Ak (Pengawas Pemerintahan Madya)


ARTIKEL

Timbul pertanyaan, apakah kualitas hasil pengawasandapat terjamin dengan banyaknya peraturan ? Karena padakenyataannya, bahwa APIP sering mengandalkan intuisinyasebagai pengawas internal dibandingkan harusmengandalkan atau mematuhi peraturan yang telah dibuat.APIP cenderung terlalu percaya diri dan kadang lupadengan ketentuan yang harus dipegang dalam memainkanperannya sebagai pengawas internal.

Akibatnya, ini mendorong munculnya para pengawasyang mengaudit dengan improvisasi sesukanya tanpapijakan yang jelas dan seolah yakin bahwa dia telahmengikuti intuisi yang dipercaya. Dalam banyak kasus,bahwa dengan improvisasi sesukanya ini dapat mengurangipenjaminan keandalan prosedur audit yang dijalankan.

Penulis pernah menysusn tesis, bahwa kualitas auditditentukan oleh banyak hal, antara lain kompetensi danindependensi. Tidaklah mudah menetapkan seberapa besarseorang pengawas memiliki kompetensi, karena jarangsekali ketika sudah memasuki dunia Pegawai Negeri Sipil(PNS), banyak mereka para pengawas yang sudahditetapkan menjadi pejabat pengawas eksodus ke unit kerjalain. Disamping itu, kualitas pendidikan secara formal untukpengawas dirasa masih kurang memadai untuk menunjangkompetensinya. Hasil penelitian lain menyatakan bahwasecara bukti empiris pengalaman akan mempengaruhikemampuan cara kerja pengawas dalam mengetahuikekeliruan. Sisi lain, pelatihan yang dilakukan akanmeningkatkan keahlian dalam melakukan audit. Sehinggaindikator kompetensi ini sangalah luas harus mengambil

darai berbagai aspek yang diperlukan untukmengembangkan suatu kualitas audit.

Hasil penelitian tentang independensi menunjukkanbahwa auditor dalam mengambil keputusannya dipengaruhioleh dorongan untuk mempertahankan citra auditnya.Penelitian lain menyebutkan bahwa, indpendesi sangatdipengaruhi oleh nilai integritas dan objektivitas. Integritasmenunjukan bahwa auditor dituntut untuk jujur dengankeilmuanya sehingga dia mampu menemukan persoaalanyang terjadi, dan tidak boleh pura-pura tidak tahu atau tidakmengerti persoalan yang sedang dihadapinya.

Sedangkan objektivitas menunjukan bahwa auditormenemukan sesuatu yang dianggap telah terjadi kekeliruanmaka harus menyampaikan apa adanya tanpa ditutup-tutupi.Secara mudah nilai objektivitas dapat dilihat dari susunanlaporan dan rekomendasi yang dibuat. Dalam beberapakasus dan pengalaman penulis selama ini, ternyataindependensi tidaklah mudah diterapakan, sebab ini tidaklepas dari pengaruh budaya masyarakat atau organisassebagai bagian dari lingkungan pengendalian terhadappribadi auditor itu sendiri yang akan mempengaruhi sikapindependensinya, artinya tidak semua auditor mampumenjalankanya.

Intervensi pimpinan yang menjadi auditan sering tidakmau diungkap sehubungan ada kepentingan di dalamnya,atau adanya kedekatan sehingga mempengaruhiindependensinya.

Dalam Kode Etik APIP, yang diatur dengan tegas didalam PermenPAN Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008, bahwa


ARTIKEL

Integritas, kepribadian yang harus dimiliki oleh auditor yangdilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan tanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikandasar bagi pengambilan keputusan yang andal.Objektivitas, menjunjung tinggi ketidakberpihakkanprofesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, danmemproses data/informasi auditi. Membuat penilaianseimbang atas semua situasi yang relevan dan tidakdipengaruhi oleh kepentingan sendiri, atau orang lain dalammengambil keputusan. Baik integritas maupun objektivitasmerupakan bagian dari independensi. AdapunKompetensi, lebih kepada pengetahuan, keahlian,pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untukmelaksanakan tugas.

Kondisi ini pernah penulias tanyakan kepada salahseorang Tim dari KPK ketika melakukan audiensi denganteman-teman APIP di Inspektorat. Pertanyaannya,“bagaimana menghindari adanya hubungan yang dapatmengurangi independensi dalam melaksnakan tugaspengawasan?”. Tim KPK menjawab, “sebaiknya penugasanharus dilihat seberapa besar hubungan antara TimPengawas dengan auditas, dan hindari adanya kedekatansebab akan mengurangi tingkat independensi. Lebih lanjut,bahwa sebaikanya menolak tugas pemeriksaan ketikadiketahui bahwa seorang auditor tahu dan kenal baikdengan auditan”.

Persoalannya, apakah semudah itu menolak penugasandari pimpinan, sebab budaya kita tidak mengenal adanyamenolak, selalu ada kata “siap” dan masih rasa sungkanuntuk menyatakan tidak siap ketika adanya penugasan.Kemudian sudahkah pimpinan akan menerima alasanpenolakan itu. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) segagai hasil konferensi mengenai PemberdayaanAparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untukmendorong peningkatan pengawasan internal yangmemadai di lingkungan pemerintahan, inilah salah kendalayang dihadapi oleh APIP, maka untuk itu APIP perlu terusditingkatkan peranannya. (www.antikorupsi.org.com)

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalianinternal Pasal 47 menyebutkan bahwa pimpinan instansi/lembaga pemerintah bertanggung jawab atas efektivitas


ARTIKEL

penyelenggaraan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing. Atas dasar itu di masing-masinglembaga mempunyai satuan kerja yang bertugas untukmengawasi dan menjamin pelaksanaan operasional instansiagar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan Intern, adalah seluruh proses kegiatanaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatanpengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas danfungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yangmemadai, bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuaidengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif danefisien, untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and cleangovernance).

Maka sejalan dengan itu, fungsi pengawas internalmenurut BPK-RI adalah bewrsifat membantu pimpinaninstansi/lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahandibidang :1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan

baik yang sudah selesai maupun on going;2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, fungsi

evaluasi tersebut termasuk dalam pengujian secaraberkala laporan yang dihasilkan oleh masing-masingperangkat daerah;

3. Pembinaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan reguler yang dilaksanakan;

4. Membantu tercapainya good corporate governance.Sehingga hasil kerja dari APIP diharapkan dapat

dijadikan acuan perumusan kebijakan ke depan danyang sedang berjalan. Dan mengingat pentingnya tugasdan fungsi APIP tersebut maka keterlibatannya dalammemantau, menilai, mengevaluasi, mengaudit dan mereviupelaksanaan kegiatan, baik keuangan, operasional dan fisikdari awal sampai akhir mutlak diperlukan.

Menurut Standar Profesional Audit Internal, bahwalingkup pekerjaan Audit Internal meliputi pengujian danevaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistempengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dankualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan (HiroTugiman, 1997: 41-52). Audit tersebut haruslah meliputi1. Meninjau keandalan (reliabilitas dan integritas) berbagai

informasi finansial dan pelaksanaan pekerjaan atau


ARTIKEL

operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untukmengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, danmelaporkan informasi;

2. Meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk memastikankesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana,prosedur, ketentuan perundangundangan danperaturan yang dimiliki, akibat yang penting terhadapberbagai peke~aan atau operasi dan Iaporan sertaharus menentukan terhadap belbagai peke~aan atauoperasi dan laporan, serta harus menentukan apakahorganisasi telah memenuhi atau melaksanakan hal-haltersebut;

3. Meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untukmelindungi harta dan bila dipandang perlu,memverifikasi keberadaan dari suatu harta atau aktiva;

4. Menilai keekonomisan dan efisien penggunaan sumberdaya yang ada;

5. Menilai pekerjaan, operasi, atau program untuk menilaiapakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuandan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakahpekerjaan, operasi, atau program tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan rencana.

Beberapa Permasalahan yang terjadi :Berdasarkan hasil telaahan penulis dan masukan dari

berbagai informasi, terdapat beberapa permasalahan yangditemui ketika APIP Inspektorat melakukan pemeriksaanpembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD, antara lain:

Pertama, Lemahnya sistem pengendalian internal yangdilakukan oleh masing-masing SKPD dalam melaksankanfungsi organisasi dan pengelolaan APBD. Hal ini terlihat,banyak oenugasan yang tumpang tinding antara PA/KPA,PPK, Kordinasi PPTK, PPTK, Panitia Penerima HasilPekerjaan, Panitia Pemeriksa Barang, dan masih banyakjabatan lainnya. Pemeranan dimasing-masing jabatantersebut hanya bersifat menggugurkan kewajiban saja.Keterkaitan ini sulit untuk mengendalikan sebuah organisasi,disisi lain pimpinan tidak pernah melakukan evaluasi ataspenaksanaanya. .

Kedua, Struktur belanja pada APBD yang lebih banyakmengakomodir belanja pegawai, tidak sebanding dengankeutuhanya, sementara pebalanja publik sangat minim, makadapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kesalahanpenganggaran.

Ketiga, Penyalahgunaan aset, yang terjadi karenaketidaktertiban mulai dari proses pencatatan, pembiayaan,dan pelaporan sehingga tidak dapat diketahui track recordaset tersebut. Kelemahan yang sering terjadi adalah asettidak dicatat di buku inventaris atau tercatat di buku inventaristetapi tidak pernah di-update mengenai keberadaan, kondisi,dan lokasi aset tersebut. Selain itu, secara akuntansi belumdilakukan pencatatan aset sesuai Standar AkuntansiPemerintahan (SAP), di antaranya saat pembelian tidakdibukukan dalam buku besar dan buku pembantu sertatidak dilakukan penyusutan. Kadangkala aset yang tercatattidak diketahui sumber dananya, baik yang didanai dari


ARTIKELAPBN/APBD, hibah, sumbangan, maupun sitaan, dansebagainya. Tidak tercatatnya aset, baik dalam bukuinventaris maupun secara akuntansi serta tidak jelas dalamsegi pembiayaannya, mengakibatkan pelaporan aset dalamneraca tidak akurat.

Hal ini kadang menjadi permasalahan di SKPD, untukperhitungan harga perolehan biasanya dihitung di bagiankeuangan atau akuntansi. Tentunya setelah dihitung hargaperolehan, maka pengurus barang segera mengganti hargaaset tersebut dari harga yangg sesuai kontrak ke hargaperolehan. Beberapa SKPD kadang tidak ada komunikasiantara Bagian Keuangan/Akuntansi dengan PengurusBarang. Tentu saja ketika APIP masuk akanmembandingkan data neraca dengan rincian barang.

Keempat, Masih ditemukannya kesalahan danketidakpatuhan dalam penggunaan uanga, antara lainkekurangan vlume pekerjaan dan kemahalan harga satuan,dan adanya belanja fiktif.

Kelima, Pengelolaan dana hibah bansos tidak tepatsasaran, terkadang di dalamnya masih banyak parapejabat kita bagian dari penerima hibah itu sendiri. Hibahhanya sebagai alat untuk menarik anggaran tanpamemperhitungkan kegunaannya.

Keenam, Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yangselalu menjadi persoalan, antara lain tidak tepatnya waktupelaksanan lelang sehinga banyak anggaran yang tidakterserap. Adanya indikasi para pegawai yang mengatursiapa yang jadi pemenang lelang. lemahnya dalampembuatan perencanaan (DED), sehingga tidak heranketika pelaksanaan berlangsung banyak kegiatan tidaksesuai dengan rencana awal, namun dengan seenaknyaSKPD tanpa adanya addeendum kontrak dan justifikasi teknismemberikan kebebasan kepada pihak ketiga untukmelaksakan kegiatan tersebut.

Ketujuh, Setiap pemeliharaan terkait dengananggaran untuk pemeliharaan. Belanja pemeliharaanternyata salah satu objek belanja yang paling seringdifiktifkan pertanggungjawabannya. Jika dicermati dalamLaporan Realisasi Anggaran (LRA), atau dalam PerhitunganAPBD, biasanya anggaran belanja pemeliharaan terealisasi100%. Habis tak bersisa. Yang menarik, berdasarkanpenelitian di negara-negara berkembang, terutama di Afrikadan Amerika Latin (IMF, 2007 dan World Bank, 2008; dikutipPeduli Bangsa, 2008) fenomena ghost expendituresmerupakan hal yang biasa. Artinya, alokasi untukpemeliharaan selalu dianggarkan secara incrementalmeskipun banyak aset yang sudah tidak berfungsi atau

hilang. hal ini terjadi karena tidak adanya transparansidalam penghapusan dan pemindahtanganan aset-aset.

Kedelapan, Pengadaan yang tidak dilaksanakan olehbagian atau sub bagian yang berwenang melaksanakansesuai tupoksinya. Berdasarkan fenomena yang terjadiuang untuk pelaksanaan kegiatan dikuasai pada PPTK.Seharusnya uang untuk pelaksanaan kegiatan dipegangoleh bendahara pengeluaran meskipun yangbertanggungjawab untuk pengendalian atas pelaksanaanpekerjaan ada di tangan PPTK. Hal ini bermakna bahwameskipun PPTK bertanggungjawab atas kesuksesanpelaksanaan kegiatan, PPTK tidak memegang uang (karenaada pada wewenang di bendahara).

Kesembilan, Ketidakjelasan pertanggungjawaban danpelaksana perjalanan dinas. Perjalanan dinas hanya untukmenggugurkan keawajiban namun tidak pernah dilakukaevaluasi .

Kesepuluh, Pembelian ATK dan barang persediaanlainya diluar batas kewajaran oleh SKPD. Dalam satu kasus,pnegadaan ATK pada satu SKPD sama dengan nilainyatoko mini market.

Kesebelas, Tidak melaksanakan proses akuntansi,tetapi menghasilkan laporan keuangan. Sudah menjadikelaziman saat ini bahwa SKPD dipandang tidak perlumenyelenggarakan proses akuntansi (menjurnal,memposting, menyesuaikan, menutup, dan menyusunlaporan keuangan) secara manual, karena telah adasoftware atau program yang membantu. Sekali dilakukanentry data, maka laporan keuangan langsung jadi. Apakahakuntansi sama dengan software di komputer?.

Kedua belas, Kelemahan sistem penetapan honorberdasarkan kegiatan, karena tidak ditetapkan pemberian


ARTIKELpenghasilan tambahan berdasarkan beban kerja secaraadil.

Ketiga belas, Jumlah persediaan yang tidak realistispada akhir tahun anggaran, dan sebagainya.

Hal-hal tersebut di atas merupakan aspek-aspek yangharus diawasi, artinya pengawasan tidak hanya bernuansadilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan, tetapi jugadimulai ketika perencanaan penganggaran. Namun terdapatpersoalan, sudahkan semua pimpinan SKPD maudigandeng/didampingi oleh para APIP, mereka masihmengganggap bahwa dengan adanya pengawasan yangdimulai dari perencanaan maka akan mengganggu aktivitasmeraka, ini artinya ada apa sebenarnya dalam DPA mereka,tentu ada hala yang patut kita uji, ada yang tidak beresdalam setiap penganggaranya. Disisi lain, adanyakejenuhan dari instansi untuk diperiksa, banyaknya kegiatanpemeriksaan sedikit banyak membuat aktivitas pelayanandan operasional menjadi terganggu. Banyak waktu yangtersita untuk menjawab dan menjelaskan berbagaipermasalahan yang terjadi. Fungsi pengawas menjadipemeriksa membuat pemahaman terhadap masalah yangterjadi menjadi kurang, parsial sehingga tidak menyeluruh.Pengawasan dilakukan tujuannya bukan evaluasi untukperbaikan proses yang sedang berlangsung tapi lebihkepada evaluasi untuk mencari kesalahan atas kegiatan.Kondisi yang diharapkan :

Dalam Kabinet Kerja menganut sistem anggaran yangberbasis pada Money follows programs, setiap usulanprogram dan kegiatan serta anggarannya perlu dinilaikewajarannya. Dalam kaitan itu, perlu ditetapkan StandarSatuan Harga (SSH) dan Standar Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan pedoman lainnya sebagai dasar yangdigunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja ataubiaya setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalamsatu tahun anggaran dengan mengacu pada prinsip APBD,yaitu 3E, efektif, efisien, dan ekonomis. Berikut ini beberapahal yang harus dilakukan :

Pertama, Di awal penyusunan APBD harusditetapkan target kinerja yang terukur yang minimal harusdiwujudkan oleh tiap SKPD untuk tahun anggaran yangdirencanakan, dan plafon anggaran belanja yang disediakanuntuk tiap SKPD tersebut. Target kinerja yang terukur,mengindikasikan kinerja harus ditetapkan secara tepatkarena akan benar-benar dipakai untuk menilai prestasiSKPD secara efektifitas Sedangkan plafon anggaran belanjasebagai alat untuk mengukur tingkat ekonomis dan efisiensikerja SKPD yang bersangkutan. Plafon anggaran belanjaini harus benar-benar menjadi batas anggaran tertinggi,

yang tidak akan (pernah) didekati oleh SKPD, karena bilamendekati angka plafon belanja tersebut, maka tingkatekonomis dan efisiensi SKPD akan menurun.

Kedua, Perlunya pemeriksaan keuangan danpemeriksaan kinerja. Sering keliru mengartikan bahwadengan penyerapan anggaran sebesar 100% sudah pastiSKPD tersebut telah melaksanakan programnya secara tepat,sehingga setiap SKPD dengan berbagai upayamerealisasikan anggaranya. Pandangan seperti inibertentangan dengan pronsip efektif, efisien, dan ekonomissehingga substansi target kinerja cenderung menghabiskananggaran semata tanpa melihat capaian programnya.Pandangan APIP harus mampu mendeteksi sejauh manaanggaran tersebut telah teurukur, secara sederahanabagaiamna setiap SKPD mampu melaksanakan angarannyadengan biaya rendah namun bernilai baik, karena plafonanggaran bernilai tinggi, artinya sebetulnya masih ada nilaianggaran lebih yang dapat diselamatakan.

Untuk mensinkronkan pencapaian prestasi dengan targetyang telah ditetapkan ini diperlukan penilaian dari APIPInspektorat sehingga inspektorat dapat memberikankontribusi yang maksimal bagi pencapaian visi dan misidaerah.

Hasil penelaahan dan pengalaman Penulis jika mengacupada konsep di atas, nyatanya tidak semua APIP mampumenjawab permasalahan diatas. Namun, kesimpulan ini tidakjuga dijadikan dasar dan belum sepenuhnya diterima atau


ARTIKELmasih bersifat prematur kalau lah APIP kurang maksimalberkontribusi bagi institusi pengawasan internal pemerintahdalam kasus tersebut. Hal ini dapat dibuktikan ketika APIPdiberikan tugas lain diluar Pemeriksaan Reguler, disanatelah difokuskan pola pemeriksaan yang spesifik atau tematik,contoh dalam pemeriksaan Audit Tujuan Tetretu (ATT) ataspembayaran kewajiban kepada Pihak Ketiga pada beberapaSKPD, antara lain Dinas Sumber Daya Air Permukiman,Dinas Bina Marga Tata Ruang, dan Biro PerlengkapanAset, nyatanya para APIP Inspektorat mampumenyelamatkan uang daerah yang tidak layak dibayarkankepada Pihak Ketiga karena kekurangan volume pekerjaan,dan sangsi lainnya. Penulis dapat mengambil kesimpulansementara, bahwa jika lemahnya APIP dalammengungkapkan berbagai kasus yang terjadi, semuaberawal dari lemahnya perencanaan pengawasan.Perencanaan adalah awal dari suatu manajemen, terlebihdalam manajemen pengawasan, salah satu contohperencanaan adalah adanya PKPT. Apa yang terjadi ketikapara APIP saat bertugas tidak dipersiapkan dengan programkerja pemeriksaan, seperti seorang penerjun bebas.

Penulis menggarisbawahi bahwa tidaklah terlaluberlebihan jika dalam inovasi perencanaan pengawasanbelum menjadi suatu strategi yang patut menjadi perhatianbagi semua APIP dan Pimpinan sebagai skala prioritas bagiinstansi pengawasan internal pemerintah. Inovasi dalamperencanaan pengawasan akan memeberikan nilai positifdan dibutuhkan bagi kepentingan pemerintahan daerah.Sudah kita ketahui bersama, kesan APIP menjadi watchdog masih terlihat dan hanya menimbulkan rasa takut bagisi auditan dan sekaligus tidak cukup mampu mendudukanAPIP sebagai pendukung bagi Pemerintah khususnyapemerintah daerah.

Melihat dinamika sosial yang berkembang saat ini,kiranya perlu ada satu paradigma atau pergeseran sikapdan pemikiran APIP untuk mengubah karakter ini, sehinggaprofesi pengawasan internal pemerintah dapat dipandangsebagai kebutuhan seperti layaknya yang telah berjalanpada sektor korporat saat ini. Menyikapi fenomena yangterjadi saat ini dimana fungsi pengawasan kelihatannya sibukdengan dunianya sendiri dan belum mampu memenuhiharapan masyarakat luas, maka kiranya APIP perlumelakukan pembaharuan dan inovasi pada metode kerja,teknik, prosedur kerja dan pengendalian mutu hasilpengawasannya. Pengembangan yang berkelanjutan harusdilakukan secara terus menerus dengan cara mengelolapengetahuan dan pengalaman, sumber daya manusia sertateknologi sehingga APIP mampu membuat inovasi dan

terobosan dalam membantu Pemerintah untuk memberantaskorupsi, mengamankan pelaksanaan pembangunan dan lainlain.

Dalam lingkungan kehidupan kenegaraan danpersaingan perekonomian dunia yang sangat dinamisdewasa ini maka pengimplementasian konsep learningorganization, yaitu suatu konsep yang selalu menuntutadanya perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan,menjadi sangat penting jika suatu organisasi pengawasaninternal pemerintah ingin dapat bertahan dan bertumbuh(Popper & Lipshitz, 2000 sebagaimana dikutip Bastian, 2006).Tidak ada kata terlambat jika ingin berubah menjadi lebihbaik. Pengimplementasian konsep learning organization danKnowledge Management dalam organisasi pemerintahkhususnya pada sektor pengawasan internal dapatdigunakan sebagai salah satu alternatif pengembanganorganisasi dan pemupukan inovasi sehingga peranan sektorpengawasan di masa yang akan datang dapat semakin lebihbaik.

Penulis optimis, dalam arti yang sesungguhnya kitaselaku APIP sebenarnya mampu memberikan bukti bahwadengan kompetensi, pengalaman, pengetahuan danperangkat yang ada akan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang berasal dari para APIP dengan inovasi yangcukup memadai dan dapat dibanggakan bagi Inspektorat.Namun akan pesimis, manakala upaya inovasi dari paraAPIP jika tidak didorong dengan anggaran dan sarana yangmemadai, hanya akan melemahkan fungsi pengawasan yangmenjadi salah satu pilar dalam aktivitas manajemenpemerintahan sebagimana yang diharapkan.

Semua pembaca telah mengetahui, bahwa fungsipengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang


ARTIKELsangat penting artinya bagi pimpinan baik itu sektor privat/perusahaan mupun di sektor publik atau pemerintahan. Dalamsuatu organisasi mengenal fungsi manajemen dengan istilahPOAC (Planning, Organizing, Actuating, Controling). Fungsimanajemen tersebut meliputi fungsi-fungsi perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan,maka fungsi pengawasan yang seharusnya memberikan feedback (umpan balik). Fungsionalisasi manajemen APBD yangbaik secara subtansial tergantung pada sifat pengawasan yangdijalankan, sehingga timbul tantangan bagi para APIP dalammensikapi pemerintahan daerah, yaitu :1. Bagaimana APBD telah sesuai dengan skala prioritas

pembangunan dan memiliki tujuan yang jelas bagikesejahteraan masayarakat, termasuk memastikan agarsumber daya yang digunakan sesuai dengan ketentuankebijakan dan batas-batas pengeluaran;

2. Bagaimana sistem manajemen yang dibuat bagi setiap SKPDberorientasi pada kinerja dan pemberian pelayanan.Menurut Soegijanto dan Hoesada (2005) bahwa Sebagai

instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalamupaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahdaerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukanbesarnya pendapatan dan pengeluaran, membantupengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan,otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumberpengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja,alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagisemua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Dengan demikian pengelolaan APBD merupakan salah satuunsur dalam organisasi Pemerintah Daerah dalam menggerakanaktifitas pembangunan dan fungsi manajemen. Untuk untuk ituperlu masukan dari unsur pengawasan merupakan yang salahsatu bagian penting dan menunjang yang tercakup didalamnya,antara lain evaluasi, reviu, audit, monitoring, dan pengawasanlainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yangberlaku.Atas permasalaham tersebut, terdapat beberaparekomendasi sebagai berikut :1. Perlu dibangun komitmen yang kuat diantara semua

pimpinan SKPD, bahwa unsur pengawasan menjadi bagianyang sangat penting bagi pengelolaan APBD;

2. Perlunya koordinasi baik langsung maupun tidak langsungantara APIP inspektorat dengan SKPD, dan antara APIPdengan BPK/BPKP/Kementrian/Lemaga terkait dalamefektifitas kegiatan pengewasan atas pengleolaan APBD;

3. Sistem pengendalian internal merupakan prasyarat bagipenyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satuunsurnya adalah fungsi audit internal, yang menjadi

pertimbangan penting dalam menentukan keluasan dankedalaman ruang lingkup pekerjaan audit;

4. Anggaran pengawasan harus berbasis pada PKPTdengan indikator kinerja secara jelas yang disusunsecara bersama-sama dalam rangka pelakanaanpengawasan yang efektif.

5. Pengawasan tidak hanya terbatas pada audit saja, tetapijuga banyak melakukan pendampingan, dan fungsipelayanan lainnya seperti konsultansi dalam rangkapeningkatan kinerja instansi pemerintah daerah sesuaidengan tuntutan paradigma APIP yang dikehendakipada saat ini;

6. Pengawasan internal lebih dititikberatkan pada :a. Pengendalian internal dengan memperhatikan

pemeriksaan fungsi, yaitu menilai apakah prinsipakuntansi benar-benar telah dilaksanakan;

b. Pemeriksaan atas urusan peyelenggaraanpemerintahan daerah sebagai hakeket daripembangunan itu sendiri, yaitu menguji apakahanggaran yang tersedia betul-betul dapat dinikmatimanfaatnya bagi kesejahteraan masayarakat;

c. Menentukan apakah pelaksanaan sesuai denganrencana dan prosedur yang telah ditetapkan, danapakah hal tersebut telah diperbaiki atau tidak;

d. Mengamankan asset daerah, melalui pencegahan,penyelesaian, dan penilaian pelaporan secarakontinyu;

e. Melaporkan secara objektif apa yang diketahuikepada manajemen disertai rekomendasi perbaikan;

f. Pemeriksaan secara tematik dan mendeteksipersoalan masa depan.

7. Tidak kalah pentingnya adalah untuk menunjangkapabilitas APIP, maka perlunya pelatihan bagi paraAPIP untuk meningkatkan keahlianya sesuai dengankebutuhannya, melalui PKS, bintek, loka karya,simposium, loka karya, dan kegiatan penunjang lainnya.

Sumber Bacaan :Hiro Tugirren, 1997. Standar Profesional Audit Intemal.Penerbi Kanisius. Yogyakarta.International Federation of Accountants, Study 13,Governance in the Public Sector: A Governing BodyPerspective, 2001, http://www.ifac.orgSoegijanto dan Hoesada, 2005. Menyambut Era BaruAkuntansi Pemerintahan (PP 24/2005). http://ikaptkdk.com/arpan (Down Load Tanggal 21 Juni 2008, Search EngineYahoo.Com).


PUISI

Kabut,Dalam kenangan pergolakan bumi pertiwiMendung,Pertandakah hujan derasMembanjiri asa yang haus kemerdekaanDia dan semua yang ada menunggu keputusansakral

Serbu.... Merdeka atau mati.. Allahu AkbarTitahmu terdengar kian merasuk dalam jiwaDalam serbuan bambu runcing menyatuKau teruskan bunyi-bunyi ayat suciKau teriakan semangat juang demi negeriKau relakan terkasih menahan terpaan belatiUntuk ibu pertiwi..

Kini kau lihat,Merah hitam tanah kelahiranmuPertumpahan darah para penjajah kejiGemelutmu tak kunjung siaLindungan-Nya selalu dihatimuUntuk kemerdekaan Indonesia abadi..

DibalikSeruan Pahlawan

Oleh : Zshara Aurora (In Net)


LENSA

master pengawasan 02 2016 - inspektorat provinsi banten · penanggung jawab drs. h takro jaka...

Documents