masalah status belligerent sebagai subjek hukum

1

Universitas Indonesia

MASALAH STATUS BELLIGERENT

SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

(STUDI KASUS HAMAS DI PALESTINA)

Penulis Pertama : Mikail Hamidum Majid

Penulis Kedua : Adijaya Yusuf

Penulis Ketiga : Arie Afriansyah

Program Studi Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai status belligerent sebagai subjek hukum internasional

dengan mengambil studi kasus yaitu HAMAS di Palestina. Penelitian ini adalah penelitian

kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum

internasional tidak memiliki pengaturan dan standar yang baku dalam menentukan apakah

suatu kelompok dapat diakui dan dikategorikan sebagai belligerent atau tidak; Hamas

memiliki potensi untuk diakui sebagai belligerent, namun terkendala oleh PLO yang telah

lebih dulu diakui oleh Majelis Umum PBB sebagai wakil sah bangsa Palestina, terlebih lagi

pada bulan Desember 2012, Majelis Umum PBB telah mengakui Palestina sebagai negara

peninjau non-anggota.

Kata Kunci : Subjek Hukum Internasional, Belligerent, Hamas

Abstract

This minithesis discusses the belligerent status as a subject of international law by

taking a case study of the Hamas in Palestine. This research is a qualitative descriptive design.

The results make it clear that international law does not have a standard setting and standards

in determining whether a group can be recognized and categorized as belligerent or not;

Hamas has the potential to be recognized as a belligerent, but constrained by the PLO which

was first recognized by the UN General Assembly as a legitimate representative of the

Palestinian People, especially in December 2012, the UN General Assembly has recognized

Palestine as non-member observer state.

Keywords: Subjects of International Law, belligerent, Hamas

Masalah status belligerrent..., Mikail Hamidum Majid, FH UI, 2013

2


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara merupakan subjek hukum internasional yang terutama, namun dewasa ini

negara tidak merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Keadaan ini tidak lain

disebabkan oleh berbagai perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat internasional selama

berabad-abad yang merupakan pencerminan masyarakat internasional dewasa ini. Anggapan

bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional merupakan suatu anggapan

yang wajar dalam keadaan bahwa hubungan antarnegara identik dengan hubungan

internasional. Istilah hukum antarnegara yang hingga kini terkadang masih digunakan,

merupakan bukti bahwa anggapan ini masih ada penganutnya.1

Persoalan ini dapat ditinjau secara teoritis, tetapi dapat pula ditinjau secara praktis.

Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum internasional sebenarnya hanyalah

negara. Perjanjian internasional seperti Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949

memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara

tidak langsung kepada perorangan atau individu melalui negaranya yang menjadi peserta

konvensi itu.2 Melalui konstruksi ini, banyak keadaan atau peristiwa individu menjadi subjek

hukum internasional berdasarkan suatu konvensi dapat dikembalikan pada negaranya yang

menjadi peserta konvensi yang bersangkutan. Contohnya adalah Convention on the Settlement

of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. Pendirian yang

mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang

menjadi pesertanya setelah diundangkannya undang-undang pelaksanaannya (implementing

legislation) yang lazim dikenal dengan teori transformasi merupakan perwujudan lain dari

teori bahwa hanya negara yang merupakan subjek hukum internasional.3

Teori lain menyatakan bahwa sebenarnya individu merupakan subjek hukum yang

sesungguhnya dari hukum internasional, karena dalam analisis terakhir individulah yang

merupakan subjek segala hukum nasional maupun internasional. Teori ini disampaikan Hans

Kelsen dalam bukunya Principles of International Law dengan logika dan analisis yang sukar

1 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Goes, Pengantar Hukum Internasional, ed.2, cet.1, (Bandung:

Alumni, 2003), hlm. 95. 2 Ibid., hlm. 95-96. 3 Ibid., hlm. 96.


3


dibantah, apa yang dinamakan hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan

kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisir dirinya

dalam negara itu. Dalam pandangan Kelsen, negara tidak lain dari suatu konstruksi yuridis

yang tidak akan mungkin tanpa manusia-manusia anggota masyarakat negara itu. Subjek

hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum

internasional.4

Oleh sebab itu tidak dapat lagi dikatakan begitu saja bahwa hukum internasional hanya

mengatur hubungan antara negara dengan negara, dan bahwa negara merupakan satu-satunya

subjek hukum internasional. Dalam hukum internasional saat ini jumlah subjek hukum

internasional yang bukan negara telah kian bertambah. Juga melihat substansinya hukum

internasional saat ini makin banyak memperhatikan hak dan kepentingan orang perseorangan

dan mengatur hubungan hukum yang mencakup subjek hukum bukan negara. Semua ini

merupakan penjelmaan dari masyarakat internasional yang sedang mengalami suatu proses

perkembangan dan perubahan.5

Suatu perkembangan dalam hukum internasional ialah diberikannya pengakuan terbatas

kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkannya untuk ikut dalam PBB

atau organisasi internasional tertentu. Melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 3237 tanggal

22 November 1974, PLO (Palestine Liberation Organization) diberikan status sebagai

peninjau tetap pada PBB.6 PLO juga telah secara resmi diberikan pengakuan de jure oleh

Amerika Serikat pada masa Presiden Bill Clinton pada tahun 1993, dan diberikan pengakuan

pula bahwa PLO adalah wakil tunggal bangsa Palestina dengan kontrol sementara atas badan

yang baru didirikan, yaitu Otoritas Palestina.7

Dinamika perjuangan rakyat Palestina terus berkembang, HAMAS (Gerakan

Perlawanan Islam) yang semula merupakan gerakan sosial kemudian menjadi Partai Politik

yang mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2006. Tanpa diduga oleh banyak pihak, HAMAS

4 Hans Kelsen, Principles of International Law, New York, 1952, p.97, sebagaimana dikutip dalam

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Goes, Pengantar Hukum Internasional, ed.2, cet.1, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 96-97.

5 Hans Kelsen, Principles of International Law, New York, 1952, p.97, sebagaimana dikutip dalam

Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Alumni, 2003), edisi

kedua, cet. 1, hal. 110. 6 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,

(Bandung: Alumni, 2003), hlm. 81. 7 Janna B. Weinstein, "Obligations to Recognize Governments in International Law: U.S. non-recognition

of Hamas", http://works.bepress.com/janna_weinstein/1/, diunduh 17 Oktober 2012


http://works.bepress.com/janna_weinstein/1/

4


memenangkan pemilu legislatif dan menguasai kursi terbanyak di parlemen.8 Pada 9 Januari

2006, pemilu demokratis berlangsung dalam wilayah Palestina di Tepi Barat dan Gaza,

dengan kemenangan mayoritas untuk Hamas dalam Dewan Legislatif Palestina (PLC). Sejak

saat itu, Hamas telah mengkonsolidasikan kontrol mandiri atas Jalur Gaza. Selanjutnya,

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengatakan kesatuan pemerintah nasional baru,

termasuk Hamas, harus berada di tempat dan diakui secara internasional untuk mengelola

bantuan kemanusiaan untuk Gaza dan Tepi Barat.9

Kemenangan HAMAS ini tidak terlepas dari ketidakpuasan bangsa Palestina terhadap

PLO. PLO dianggap semakin tidak berdaya menghadapi tekanan Israel. PLO yang semula

menempuh perjuangan bersenjata telah mengubah metode perjuangannya menjadi melalui

meja perundingan. Metode ini menurut bangsa Palestina tidak efektif karena Israel terbukti

banyak melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan mengakibatkan keadaan bangsa

Palestina semakin terpuruk. Para pemimpin PLO pun justru makin sibuk memperebutkan

posisi dalam pemerintahan.10

Penelitian ini mencoba membahas pengaturan hukum internasional mengenai subjek

hukum internasional khususnya tentang belligerent dan kedudukan HAMAS sebagai

belligerent dalam Hukum Internasional.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional mengenai subjek hukum

internasional khususnya tentang belligerent?

2. Bagaimanakah kedudukan HAMAS sebagai belligerent dalam Hukum

Internasional?

C. Tujuan Penelitian

8 Ricky Maradona, “HAMAS dan Pemilu Legislatif Palestina 2006”, (Skripsi Sarjana Universitas

Indonesia, Depok, 2009), hlm. 3. 9 Janna B. Weinstein, loc. cit. 10 Ricky Maradona, “HAMAS dan Pemilu Legislatif Palestina 2006”, (Skripsi Sarjana Universitas

Indonesia, Depok, 2009), hlm. 11.


5


Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah pengetahuan dalam

hukum internasional terutama memberikan pembahasan tentang pengaturan hukum

internasional mengenai subjek hukum internasional.

Secara rinci sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan khusus dari penelitian ini

adalah:

1. Mengetahui pengaturan hukum internasional mengenai subjek hukum

internasional khususnya tentang belligerent.

2. Mengetahui kedudukan HAMAS sebagai belligerent dalam Hukum Internasional.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh penjelasan tentang pengaturan

hukum internasional mengenai subjek hukum internasional khususnya tentang belligerent dan

juga penjelasan mengenai kedudukan HAMAS sebagai belligerent dalam Hukum

Internasional. Bagi pihak yang berminat mendalami masalah hukum internasional dan

perkembangannya semoga hasil penelitian ini merupakan informasi yang berguna.

PEMBAHASAN

STATUS BELLIGERENT SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Subjek hukum internasional pada umumnya merupakan beberapa entitas yang diberikan

hak dan kewajiban oleh hukum internasional itu sendiri. Subjek hukum internasional secara

singkat dapat dikatakan sebagai pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut

hukum internasional. Hal ini berarti setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban

menurut hukum internasional adalah subjek hukum internasional. Konsekuensi dari

pengertian ini adalah bahwa subjek hukum internasional tidak sekedar negara. Subjek hukum

adalah entitas yang memiliki personalitas hukum. Dengan memiliki personalitas hukum, maka

subjek hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum.11

Personalitas hukum menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh

subjek hukum. Keberagaman subjek hukum internasional akan menjadikan pengertian

personalitas hukum menjadi tidak absolut. Hal ini karena personalitas hukum itu sendiri akan

mengikuti pengakuan yang diberikan oleh masing-masing instrumen hukum. Selain itu,

personalitas hukum memberikan kewenangan untuk mengajukan klaim di Mahkamah

Internasional, menikmati hak, menjalankan kewajiban, berpartisipasi dalam pembentukan

11 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung: Refika

Aditama, 2006), hlm. 104.


6


hukum internasional, ikut serta dalam organisasi internasional, dan dapat membentuk traktat.

Pada awal mula terbentuknya hukum internasional, hanya negara sebagai satu-satunya entitas

yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Namun, setelah adanya Perang Dunia

Kedua, pelaku-pelaku dalam pergaulan internasional tidak hanya dimonopoli oleh negara.

Subjek-subjek hukum internasional yang baru seperti organisasi internasional, regional, atau

bahkan individu pada akhirnya diakui sebagai subjek hukum internasional selain negara.12

A. Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional

Negara masih merupakan subjek hukum terpenting bila dibandingkan dengan subjek

hukum internasional lainnya. C. Humprey Wadlock memberikan definisi bahwa negara

adalah suatu lembaga atau suatu wadah yang dapat menampung manusia untuk mencapai

tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Sementara, Fenwich

mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat politik yang diorganisasikan secara

tetap, menduduki suatu daerah tertentu, hidup dalam batas-batas daerah tertentu, hidup dalam

batas daerah tersebut, bebas dari negara lain, serta dapat bertindak sebagai badan yang

merdeka di bumi.13

Suatu standar atau patokan tradisional dari suatu entitas yang dinamakan negara

tercantum dalam Pasal 1 Montevideo (Pan American) The Convention Rights and Duties of

State of 1933 yang isinya menyebutkan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional

harus memiliki penduduk tetap; wilayah tertentu; pemerintahan; serta kapasitas untuk

berhubungan dengan negara lain.14

Pembentukan suatu negara yang merupakan subjek penuh dalam hukum internasional

harus memenuhi unsur-unsur konstitutif berupa penduduk yang tetap, wilayah tertentu,

pemerintah, serta kedaulatan.15

B. Subjek Hukum Internasional selain Negara

Tahta Suci Vatikan merupakan salah satu subjek hukum internasional yang telah ada

sejak dahulu, disamping negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah ketika Paus bukan

12 Ibid., hlm. 103. 13 Ibid., hlm. 105. 14 Ibid. 15 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,

(Bandung: Alumni, 2003), hlm. 17.


7


hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi. Tahta suci

memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang sejajar dengan negara. Contoh lainnya

adalah “Order of The Knights of Malta”, namun hanya diakui oleh beberapa negara sebagai

subjek hukum internasional.16

Palang Merah Internasional juga diakui sebagai subjek hukum

internasional yang lahir karena sejarah dan juga diperkuat dengan perjanjian. Palang Merah

Internasional memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional dengan ruang lingkup

yang sangat terbatas. Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan

Organisasi Buruh Internasional juga merupakan subjek hukum internasional yang memiliki

hak dan kewajiban internasional sebagaimana ditetapkan dalam konvensi-konvensi

internasional.

C. Gerakan Pembebasan Nasional/National Liberation Movements (NLMS)

Gerakan Pembebasan Nasional maupun bangsa, sangat terkait erat kemunculannya

dengan kebangkitan rakyat di wilayah jajahan untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar

dapat mendirikan negara yang merdeka, sejajar, dan sederajat dengan negara-negara yang

telah menjajah mereka. Hal ini merupakan pengaruh dari perubahan peta politik Eropa pada

abad ke 17, 18, dan 19, terutama terkait revolusi Perancis. Dalam menghadapi pergolakan

yang terjadi di wilayah jajahan, negara kolonial atau negara penjajah tentu saja tidak mau

mengakui eksistensi mereka dan berupaya untuk menumpasnya. Rakyat di wilayah jajahan

mengorganisasikan dirinya untuk dapat membebaskan diri dari negara penjajah dengan segala

daya dan upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang mereka inginkan.17

Pengertian tentang Organisasi Pembebasan maupun bangsa masih merupakan hal yang

kontroversial. Hal ini disebabkan penilaian atau pandangan masyarakat internasional tentang

apa yang disebut dengan Organisasi Pembebasan maupun bangsa lebih banyak ditentukan

oleh faktor-faktor atau pertimbangan politik. Akibatnya adalah penilaian ini akan menjadi

sangat subjektif.18

Cara yang lazim ditempuh oleh suatu organisasi pembebasan adalah dengan berusaha

memperoleh dukungan dan pengakuan dari negara lain dengan cara mendekati dan

mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain atau dengan organisasi lain yang

16 T. May Rudy, Hukum Internasional 1, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 2-3. 17 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 82. 18 Ibid.


8


senasib dan seperjuangan dengannya. Pengakuan dapat diberikan oleh negara ketiga, misalnya

melalui Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB melalui Resolusi 3274 (XXIX) telah

menerima Organisasi Pembebasan yang diakui oleh OAU dan Liga Arab untuk dapat

berpartisipasi dalam acara-acara seperti sidang Majelis Umum, konferensi-konferensi yang

diadakan oleh Majelis Umum, pertemuan badan khusus, dan organ-organ Majelis Umum

lainnya.19

Dengan mendapatkan pengakuan tersebut, organisasi ini telah memasuki dimensi

internasional dan dalam batas tertentu menjadi pelaku hubungan internasional. Organisasi ini

telah menunjukkan kemandirian sebagai subjek hukum internasional. Mereka telah

mempunyai hak-hak dan memikul kewajiban internasional, seetidaknya dari negara-negara

yang telah mengakuinya. Jika cita-cita mereka untuk merdeka telah tercapai, maka eksistensi

sebagai Organisasi Pembebasan tidak lagi ada karena telah menjelma menjadi negara baru

dan sebagai subjek hukum internasional secara penuh.20

Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organisation/PLO) sejak tahun

1948 memperjuangkan hak-haknya untuk mendirikan Negara Palestina merdeka yang selama

ini wilayahnya dikuasai oleh Israel. Pada 15 November 1988, Dewan Nasional Palestina

(Palestine National Council/PNC) yang berada di pengasingan, memproklamasikan

kemerdekaan Negara Palestina dan memperoleh pengakuan masyarakat internasional

walaupun wilayahnya belum jelas. Pada tahun 1966 Palestina menyatakan kemerdekaan

secara penuh dengan hadirnya Raja Husain dari Yordania.21

D. Pengakuan kepada Gerakan Pembebasan Nasional

Pengakuan terbatas, yang diberikan kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional,

merupakan salah satu perkembangan baru dalam hukum internasional. Dengan pengakuan ini,

maka gerakan-gerakan pembebasan nasional dimungkinkan untuk ikut dalam PBB atau

organisasi-organisasi internasional tertentu. Namun demikian, pengakuan semacam ini

sifatnya belum universal dan masih mendapat penolakan terutama oleh negara-negara barat,

seperti Amerika Serikat dan Inggris. Mereka beralasan bahwa Piagam PBB tidak berisi

19 Ibid. 20 Ibid., hlm. 125. 21 Ibid.


9


ketentuan mengenai peninjau dan karena gerakan-gerakan pembebasan hanyalah suatu

kelompok yang bukan negara.22

Dengan perkembangan hukum internasional yang berhubungan dengan prinsip

penentuan nasib sendiri, gerakan pembebasan nasional telah memperoleh status sebagai

subjek hukum internasional. Sebagian besar dari masyarakat yang diwakili oleh gerakan

pembebasan nasional atau National Liberation Movements (NLMS) kini telah memperoleh

kenegaraan untuk wilayah mereka. Proses perolehan kemerdekaan ini pada awalnya dibantu

dengan adanya pengakuan status sebagai pengamat tetap (permanent observer) di PBB.23

Sejak tahun 1972, perwakilan dari beberapa gerakan pembebasan telah berpartisipasi

sebagai pengamat dalam perdebatan Fourth Committee (the Committee for

‘colonial’questions) dari Majelis Umum PBB. Pada tahun 1974, Organisasi Pembebasan

Palestina (PLO) diundang untuk memberikan pidatonya di Majelis Umum PBB. Sejak itu,

perwakilan dari gerakan pembebasan nasional telah menjadi kelompok yang diterima sebagai

pengamat.24

Majelis Umum PBB pada tanggal 22 November 1974 telah mengeluarkan

resolusi No. 3237 yang isinya memberikan status kepada Palestine Liberation Organization

(PLO) sebagai peninjau tetap pada PBB.25

PLO kemudian dapat berpartisipasi dalam sesi

konferensi internasional yang diselenggarakan di bawah naungan Majelis Umum dalam

kapasitas sebagai pengamat.26

Selain kepada PLO, pada tahun 1973 Majelis Umum PBB juga

telah memberikan status yang sama kepada South West Africa People’s Organization

(SWAPO) melalui resolusi No. 311 dan menyebutnya sebagai the sole and authentic

representative of the Namibian People yang artinya merupakan satu-satunya pihak yang

secara otentik mewakili rakyat Namibia.27

E. Pengakuan Terhadap Pemberontak (Belligerency)

Jika di dalam suatu negara terjadi pemberontakan yang telah memecah belah kesatuan

nasional serta efektifitas pemerintahan, maka negara-negara ketiga akan berada dalam posisi

22 Boer Mauna, Op. Cit., hlm. 81. 23 Anthony Aust, Handbook of International Law, ed. 2, (New York: Cambridge University Press, 2010),

hlm. 13. 24 Henry G. Schermers dan Niels M. Blokker, International institutional law: unity within diversity, ed. 5

(Leiden: Koninklijke Brill NV, 2011), hlm. 137. 25 Boer Mauna, Op. Cit. 26 Henry G. Schermers dan Niels M. Blokker, Op. Cit., hlm. 138. 27 Boer Mauna, loc. cit.


10


yang sulit, terutama untuk melindungi berbagai kepentingannya di negara tersebut. Dalam

keadaan inilah sistem pengakuan belligerency lahir.28

Kaum belligerency adalah kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang kuat

dan mapan, baik secara politik, organisasi, militer, dan telah tampak sebagai suatu kesatuan

politik yang mandiri. Kemandirian kelompok semacam ini tidak hanya berlaku ke dalam,

tetapi juga keluar, dengan pengertian bahwa dalam batas-batas tertentu dia sudah mampu

menampakkan diri pada tingkat internasional atas eksistensinya.29

Kaum belligerency berbeda dengan organisasi pembebasan. Kaum belligerency pada

hakekatnya muncul sebagai masalah yang semula adalah masalah dalam negeri suatu negara.

Misalnya, pemberontakan bersenjata yang terjadi yang terjadi di dalam suatu negara yang

dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pemberontakan

bersenjata ini dimaklumi sebagai masalah dalam negeri suatu negara. Oleh sebab itu, maka

penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan. Negara lain yang

membantu kaum pemberontak akan dipandang sebagai tindakan intervensi yang tidak

dibenarkan dalam hukum internasional.30

Pengakuan atau penerimaan atas eksistensi kaum pemberontak dalam suatu negara

seringkali didasarkan atas pertimbangan politik subjektif dari negara-negara yang

memberikan pengakuan. Misalnya jika kaum pemberontak dalam suatu negara memiliki

aspirasi politik yang sesuai dengan negara yang mengakui itu; atau jika negara yang mengakui

itu tidak bersahabat dengan pemerintah negara dimana pemberontakan terjadi, maka negara

itu memberikan dukungan dan pengakuannya kepada kaum pemberontak. Sama halnya

dengan organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang, suatu kelompok dalam

suatu negara dapat dikatakan sebagai kaum belligerency dengan memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria atau ukuran ini muncul karena pemberontakan bersenjata yang terjadi dalam suatu

negara memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Hukum internasional tidak memiliki

pengaturan dan sudah dapat dipastikan serta tidak dapat diharapkan akan muncul kaedah-

kaedah hukum internasional positif dalam bentuk konvensi atau hukum kebiasaan

internasional yang secara baku akan menetapkan pengaturan mengenai belligerency.

Penentuan diakui atau tidaknya suatu kaum pemberontak bersenjata sangat bergantung pada

28 Ibid., hlm. 79. 29 Jawahir, Op. Cit, hlm. 125. 30 I Wayan Parthiana, Op. Cit., hlm. 85.


11


pertimbangan politik dari negara-negara yang hendak memberikan pengakuan atau dukungan

itu sendiri.31

Namun demikian, para sarjana tetap berusaha untuk merumuskan dan menetapkan

kriteria-kriteria objektif yang harus dipenuhi oleh kaum pemberontak agar dapat

dikategorikan sebagai kaum belligerency. Walaupun kriteria ini telah cukup jelas, namun

penerapannya tidaklah mudah. Hal ini karena faktor politik jauh lebih dominan daripada

kriteria objektif yang telah dirumuskan. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi tersebut

adalah:32

1. Kaum pemberontak harus telah terorganisasi secara rapi dan teratur di bawah

kepemimpinan yang jelas;

2. Kaum pemberontak harus menggunakan tanda pengenal yang jelas untuk

menunjukkan identitasnya;

3. Kaum pemberontak harus sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga

jelas bahwa wilayah tersebut telah berada di bawah kekuasaannya;

4. Kaum pemberontak harus mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang telah

didudukinya tersebut.

Menurut Oppenheim-Lauterpacht, sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum suatu

belligerency mendapatkan pengakuan. Syarat-syarat tersebut adalah:33

1. Perang sipil yang telah terjadi, kemudian berkembang menjadi perang terbuka;

2. Telah ada pendudukan atas wilayah-wilayah tertentu serta penyelenggaraan dan

pengaturan atas wilayah tersebut;

3. Pihak pemberontak tersebut berada di bawah pimpinan dan menaati hukum-hukum

perang;

4. Terdapat negara ketiga yang telah meyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut.

HAMAS SEBAGAI ORGANISASI PERJUANGAN RAKYAT PALESTINA

Hamas merupakan akronim dari Harakat Al-Muqawama fi Islamiyah Filistin, atau

Gerakan Perlawanan Islam di Palestina.34

Hamas lahir secara resmi pada tanggal 14 Desember

31 Ibid. 32 Ibid., hlm. 87. 33 Huala Adolf, Asepek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, ed. revisi, cet. 3, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2002), hlm. 94.


12


1987, beberapa hari setelah meletusnya intifada pertama yang merupakan pemberontakan

Palestina pada tanggal 8 Desember 1987. Keputusan untuk mendirikan Gerakan Perlawanan

Islam (Hamas) diambil pada hari setelah terjadinya intifada oleh para pemimpin utama

Ikhwanul Muslimin Palestina, yaitu Sheikh Ahmad Yassin, Abdul 'Aziz al-Rantisi, Salah

Shehadeh, Muhammad sham'ah, 'Isa al-Nashar,' Abdul Fattah Dukhan dan Ibrahim al-Yazuri.

Oleh sebab itu banyak pendapat yang menyatakan bahwa Hamas dibentuk oleh Ikhwanul

Muslimin cabang Palestina.35

Hamas pada mulanya memiliki komitmen untuk menghancurkan negara Israel dan

menggantinya dengan sebuah negara Islam di seluruh Palestina. Hamas yang merupakan

cabang dari Ikhwanul Muslimin di Palestina ini merupakan sebuah gerakan agama, politik dan

sosial yang asalnya didirikan di Mesir dan didedikasikan untuk kemenangan bertahap agama

Islam. Sejak pertengahan tahun 1970-an, Ikhwan telah memperluas pengaruhnya di Tepi

Barat dan Jalur Gaza melalui gerakan berupa pelayanan sosial.36

Syeikh Ahmad Yasin adalah

seorang aktivis Ikhwanul Muslimin dan juga merupakan kepala Islamic Center di Gaza.

Berdirinya Hamas ditandai dengan lahirnya sebuah piagam pada tanggal 18 Agustus 1988.

Piagam tersebut meletakkan prinsip-prinsip ideologis dan tujuan organisasi serta

menyebutkan bahwa Hamas merupakan bagian dari Ikhwanul Muslimin di Palestina,

sementara Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan gerakan yang sifatnya internasional.37

A. Struktur Organisasi HAMAS

Hamas adalah organisasi yang bergerak pada bidang sosial, politik, militer dan agama.

Hamas memiliki sekolah yang menawarkan kelas gratis.38

Militer Hamas dibagi menjadi tiga

sayap, yaitu intelijen yang mengumpulkan informasi tentang warga Palestina yang dicurigai

bekerja sama dengan Israel; sayap penegakan hukum yang akan memproses mereka yang

melanggar hukum Islam; dan Izzudin al-Qassam, regu yang bertanggung jawab untuk

34 “Glossary of Key Terms and Events in Israel's History,”

http://www.adl.org/israel/advocacy/glossary/hamas.asp diunduh 13 November 2012. 35 Khaled Hroub, Op. Cit., hlm. 12-13. 36 “Hamas Fact Sheet,” http://www.adl.org/main_israel/hamas_facts.htm diunduh 13 November 2012. 37 Asep Syamsul Romli, Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam, (Jakarta: Gema

Insasi Press, 2000), hlm. 68. 38 Sara Roy, Hamas and civil society in Gaza: engaging the Islamist social sector, (New Jersey: Princeton

University Press, 2011), hlm. 1.


http://www.adl.org/israel/advocacy/glossary/hamas.asp

http://www.adl.org/main_israel/hamas_facts.htm

13


perjuangan bersenjata. Al-Qassam terdiri dari regu aktivis yang terorganisir menjadi

kelompok-kelompok kecil yang dapat beroperasi secara independen satu sama lain.39

B. Sayap Militer Hamas

Pejuang Al Qassam dipilih dari dalam jajaran gerakan Ikhwanul Muslimin di Gaza

dengan menggunakan kriteria pemilihan bahwa mereka harus memiliki komitmen agama

yang kuat dan menunjukkan tekad yang berapi-api. Strategi Al Qassam adalah dengan

mengandalkan kualitas, bukan kuantitas, karena mereka beroperasi dalam sel kecil.

Kelompok-kelompok ini terkonsentrasi untuk memilih target, mengamati target tersebut,

melakukan misi pengintaian, dan melakukan serangan yang sebenarnya.40

Sheikh Ahmed

Yassin, sangat dihormati oleh Al Qassam, dan bimbingan agamanya didengar dan

diimplementasikan.41

C. Kemampuan Militer Hamas Menandingi Israel

Publik di dunia Arab sangat bangga ketika roket terbaru tipe Fajr 5 milik Hamas mampu

menjangkau sasaran di Distrik Rishon Lezion di pinggiran kota Tel Aviv, Israel. Hal ini

merupakan suatu prestasi yang tidak pernah dicapai oleh militer arab sejak perang tahun 1948.

Hampir semua media di Arab menurunkan media utama dengan tulisan besar berjudul “Jalur

Gaza Gempur Tel Aviv”. Dengan pencapaian ini maka Hamas memperoleh dua kemenangan

psikologis terhadap Israel. Pertama, roket milik Hamas yang diberi nama Fajr 5 telah mampu

mencapai wilayah sekitar kota Tel Aviv, yaitu di Distrik Kiryat Malakhi dan Rizhon Lezion.

Kedua, Hamas mampu membuat penduduk Tel Aviv panik ketika mendengar bunyi sirene

peringatan. Bahkan, Perdana Menteri Israel bergegas meninggalkan kantornya di Tel Aviv

menuju tempat perlindungan ketika sirene peringatan berbunyi.42

Iran diduga telah memasok

persenjataan yang canggih kepada Hamas. Serangan roket Fajr yang menargetkan Tel Aviv

dan Yerusalem merupakan bukti upaya berkelanjutan Iran dalam mendukung Hamas.43

D. Posisi HAMAS di Palestina

39 “Hamas Fact Sheet,”Op. Cit. 40 Ibid., hlm. 64. 41 Ibid., hlm. 53. 42 “Roket Hamas Gempur Tel Aviv”, Kompas, (17 November 2012), hlm. 1. 43 “Antara Israel, Gaza dan Hamas (2),” http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-

israel/12/11/20/mdrude-antara-israel-gaza-dan-hamas-2 diunduh 21 November 2012.


http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/12/11/20/mdrude-antara-israel-gaza-dan-hamas-2

http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/12/11/20/mdrude-antara-israel-gaza-dan-hamas-2

14


Survei yang dilakukan oleh Palestinian Center for Policy and Survey Research yang

dirilis pada Juni 2012 menunjukkan bahwa popularitas Kepala Otorita Palestina Mahmud

Abbas menurun dibandingkan pemimpin Hamas Ismail Haniyah. Menurut survei tersebut,

Abbas telah kehilangan popularitasnya lima persen hanya dalam tiga bulan sementara

popularitas Haniyah telah meningkat sebesar 2 persen pada periode yang sama.44

Hamas

menjadi pesaing utama PLO dalam kepemimpinan di Palestina.45

Kemenangan Hamas ditopang oleh kharisma Hamas di mata rakyat Palestina dimana

Hamas dipandang tidak mau berkompromi dengan Israel, sementara PLO justru melakukan

hal ini. Dalam pandangan rakyat Palestina yang telah lama berada dalam penjajahan,

konfrontasi dengan Israel adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh karena Israel selalu

mengingkari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembunuhan tokoh-

tokoh Hamas oleh Israel pada masa sebelum pemilu juga membuat rakyat semakin bersimpati

kepada Hamas. Hamas juga dekat di hati rakyat Palestina karena tidak hanya bergerak pada

dimensi militer dan politik, tetapi juga berjuang pada bidang agama, sosial, pendidikan dan

kesehatan.46

Kekuatan Hamas tidak dapat dipandang sebelah mata. Hamas memiliki pengikut yang

loyal dan solid. Bahkan, hampir dipastikan Hamas akan memenangkan pemilu dengan

kemenangan yang telak jika digelar pada tahun 2012. Hal ini karena ideologi perlawanan

Hamas masih menjadi idola di mata rakyat Palestina. Oleh sebab itu, Fatah memilih untuk

menunda digelarnya pemilu atau menggelar pemilu tanpa mengikutsertakan Hamas. Skenario

politik Fatah ini dianggap sebagai tekanan politik terhadap Hamas dan sejalan dengan

kepentingan negara-negara yang selama ini memberikan dukungan penuh terhadap Fatah.47

Hamas tumbuh dan berkembang di wilayah pendudukan. Mereka berada di tengah-tengah

publik Palestina dan turut merasakan kesulitan hidup rakyat Palestina yang berada di bawah

kekuasaan Israel.48

Hamas menggunakan strategi militer sebagai strategi outbidding meraup

simpati dan dukungan publik Palestina. Strategi militer digunakan sebagai bentuk nyata

perlindungan kepada rakyat dan membuat Hamas semakin menemukan posisinya pasca

44 “Survei: Popuralitas Mahmud Abbas Menurun Dibandingkan Ismail Haniyah,”

http://www.eramuslim.com/berita/palestina/survei-popuralitas-mahmud-abbas-menurun-dibandingkan-ismail-

haniyah.htm#.UJtTVeLFWE4 diunduh 8 November 2012. 45 Saud P. Krisnawan, “Peran Hamas dalam Proses Perdamaian Palestina Israel,” (Tesis Pascasarjana

Universitas Indonesia, Jakarta, 2001), hlm. 84. 46 Alfan Avias, Op. Cit., hlm. 103. 47 Zuhairi Misrawi, Op. Cit. 48 Broto Wardoyo, “Gaza dan Spiral Kekerasan”, Kompas, (21 November 2012), hlm. 7.


http://www.eramuslim.com/berita/palestina/survei-popuralitas-mahmud-abbas-menurun-dibandingkan-ismail-haniyah.htm#.UJtTVeLFWE4


15


kegagalan perundingan yang dilakukan oleh PLO. Mengingat kelompok ini tidak terlibat

dalam PLO, mereka tidak memiliki akses ke dunia internasional secara resmi. Hal ini

membuat mereka tidak termasuk dalam perwakilan resmi Palestina dalam pergaulan

internasional. Strategi militer digunakan Hamas sebagai upaya melakukan internasionalisasi

kelompok ini untuk menunjukkan bahwa mereka ada dan perlu dipertimbangkan.49

Direktur

Studi Palestina, Ibrahim Darawi mengatakan bahwa posisi Hamas dalam perundingan

gencatan senjata dengan Israel kini cukup kuat karena didukung oleh Mesir, Turki dan

Qatar.50

Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat di Mesir menyatakan dukungan penuh

terhadap Hamas.51

Hamas juga mendapatkan dukungan penuh dari Iran. Hamas akan terus

memberikan perlawanan atas agresi Israel. Hal ini membuat perdamaian makin jauh dari

wilayah Palestina. Perdamaian akan sulit dicapai bila Hamas tidak diikutsertakan dalam

proses perdamaian. Tanpa Hamas, perdamaian tak akan pernah terwujud.52

ANALISIS POTENSI HAMAS SEBAGAI BELLIGERENT DALAM HUKUM

INTERNASIONAL

Hukum internasional tidak memiliki kriteria yang pasti untuk menentukan kapan suatu

kelompok dapat dikategorikan ke dalam belligerent yang memiliki hak dan kewajiban terbatas

sebagai subjek hukum internasional. Hal ini karena pertimbangan politis jauh lebih dominan

ketimbang pertimbangan hukum dalam pemberian pengakuan terhadap suatu kaum

belligerency. Namun demikian, para ahli telah menentukan beberapa kriteria dan persyaratan

yang harus dipenuhi untuk dapat mengkategorikan suatu kelompok sebagai belligerent. Pada

penjelasan ini terlihat bahwa posisi Hamas dapat memenuhi kriteria maupun peryaratan

sebagai belligerent jika ditinjau dalam pandangan hukum internasional, tetapi juga memiliki

beberapa hambatan yang menghalanginya untuk dapat masuk dalam kategori belligerent.

Berdasarkan kriteria dan persyaratan yang dikemukakan oleh para ahli, terdapat

beberapa faktor yang mendukung Hamas untuk dapat diakui sebagai belligerent. Pertama,

Hamas telah terorganisasi secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas. Salah

satu kriteria yang diberikan oleh para sarjana adalah bahwa suatu kelompok belligerent harus

memiliki organisasi yang rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas. Pada kasus

49 Ibid. 50 Kompas, (20 November 2012), hlm. 8. 51 “Konflik Gaza: Pesawat Israel Terbang di Wilayah Mesir”, Kompas, (20 November 2012), hlm. 1. 52 Trias Kuncahyono, “Jalur Gaza Empat Tahun Lalu,” Kompas, (19 November 2012), hlm. 9.


16


Hamas, kriteria ini jelas sudah dapat dipenuhi. Hamas juga memiliki kepemimpinan yang

jelas dan teratur. Biro politik Hamas saat ini dipimpin oleh Khaled Meshal, semantara,

Perdana Menteri Hamas saat ini adalah Ismail Haniya di Jalur Gaza. Hamas juga mengelola

bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, serta berbagai bidang layaknya suatu

pemerintahan sebuah negara. Bahkan, banyak pihak telah menuding bahwa Hamas

menginginkan pemerintahan Gaza sebagai entitas terpisah dari Palestina.

Kedua, Hamas telah menggunakan tanda pengenal yang jelas untuk menunjukkan

identitasnya. Hamas telah menggunakan lambang dan atribut lainnya yang dapat dengan

mudah diidentifikasi oleh masyarakat umum. Kepolisian Hamas juga menggunakan seragam

untuk para prajuritnya. Selain itu, lambang Hamas juga terpasang di banyak wilayah di Jalur

Gaza. Oleh sebab itu, sangat mudah untuk mengidentifikasi kelompok Hamas. Namun

demikian, pada bidang tertentu seperti intelijen yang bertugas dalam kerahasiaan, identitas

tentu akan disamarkan mengingat kerap kali pejuang Hamas menjadi incaran pihak lawan.

Hal ini membuat Hamas menyembunyikan identitas-identitas pejabat-pejabat strategis dalam

organisasi demi melindungi keamanan mereka.

Ketiga, Hamas sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga jelas bahwa

wilayah tersebut telah berada di bawah kekuasaannya. Hamas telah memiliki kontrol penuh

atas Jalur Gaza dan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Hamas memiliki

Perdana Menteri yang secara efektif menyelenggarakan pemerintahan di Jalur Gaza. Perdana

Menteri saat ini, Ismail Haniya juga memiliki kabinet yang terdiri dari beberapa Kementerian

yang mengurusi berbagai bidang pelayanan masyarakat. Jadi, secara de facto, Hamas memang

telah menguasai Jalur Gaza secara efektif. Pada bulan Desember 2005 saja, lebih dari satu juta

warga Palestina tinggal di kota yang diatur oleh Hamas, sementara hanya 700.000 orang yang

tinggal di kota yang diatur oleh Fatah yang menguasai PLO. Calon-calon yang ditawarkan

Hamas lebih menarik bagi pemilih Palestina sebagai alternatif atas kelambanan, korupsi, dan

kelemahan Fatah dalam mengemban kepemimpinan Otoritas Palestina.53

Keempat, Hamas harus mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang telah

didudukinya tersebut. Hamas telah mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat Palestina.

Sejak tahun 2006, HAMAS telah memenangkan pemilu legislatif dan menguasai kursi

terbanyak di parlemen.54

Hal ini tidak terlepas dari faktor internal rakyat Palestina yang tidak

53 “Hamas Fact Sheet,” Op. Cit. 54 Ricky Maradona, Op. Cit., hlm. 3.


17


puas atas pemerintahan Fatah yang menguasai PLO karena dianggap terlalu banyak

berkompromi dengan Israel yang merugikan rakyat Palestina. Israel dianggap seringkali

melanggar perjanjian yang telah dibuatnya sehingga membuat kehidupan rakyat Palestina

kian tak pasti. Pemerintahan PLO juga dianggap tidak berdaya menghadapi pelanggaran yang

kerap dilakukan Israel. Kesejahteraan yang tak kunjung membaik juga menjadi alasan

mengapa dukungan rakyat kepada PLO semakin menurun, sementara, Hamas menawarkan

pendidikan gratis, pengobatan, serta janji untuk melawan segala bentuk penajajahan yang

dilakukan oleh Israel.

Kelima, Hamas mampu mengadakan hubungan dengan negara lain. Salah satu cara

yang lazim ditempuh oleh suatu organisasi pembebasan ataupun kaum belligerency adalah

dengan berusaha memperoleh dukungan dan pengakuan dari negara lain dengan cara

mendekati dan mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain atau dengan organisasi

lain yang senasib dan seperjuangan dengannya. Hal ini pula yang dilakukan oleh Hamas, pada

bab-bab sebelumnya telah dijelaskan secara rinci mengenai dukungan dari berbagai negara

kepada Hamas dalam bentuk berbeda-beda. Suriah misalnya, memberikan perlindungan bagi

pemimpin politik Hamas sejak tahun 2001. Iran, hingga saat ini terus memberikan bantuan

uang tunai maupun persenjataan kepada Hamas. Dukungan terbaru adalah pemimpin Qatar

yang secara langsung datang ke Gaza untuk menemui Perdana Menteri Hamas, dan

memberikan bantuan uang tunai, pendidikan, kesehatan, serta bantuan pembangunan

infrastruktur. Dengan mendapatkan pengakuan tersebut, Hamas telah memasuki dimensi

internasional dan dalam batas tertentu menjadi pelaku hubungan internasional. Hamas telah

menunjukkan kemandirian sebagai subjek hukum internasional, serta telah mempunyai hak-

hak dan memikul kewajiban internasional, setidaknya dari negara-negara yang telah

mengakuinya. Namun demikian, pengakuan semacam ini sifatnya belum universal dan masih

mendapat penolakan terutama oleh negara-negara barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Sebagai subjek hukum internasional yang terbatas, Hamas tidak dapat berunding dalam

perjanjian internasional, tidak dapat menerima maupun mengirim wakil diplomatik, serta

hubungannya dengan negara lain hanyalah bersifat informal. Hamas juga tidak dapat meminta

hak-hak dan kekebalan di bidang internasional. Hal ini merupakan konsekuensi Hamas

sebagai subjek hukum internasional dalam bentuk terbatas, tidak penuh dan hanya bersifat

sementara.


18


Faktor-faktor yang menghalangi Hamas sebagai belligerent

Selain terdapat faktor-faktor yang mendukung Hamas untuk dapat diakui sebagai

belligerent dalam Hukum Internasional, terdapat pula beberapa faktor yang menjadi

penghalang bagi Hamas untuk dapat diakui sebagai belligerent dalam Hukum Internasional.

Faktor-faktor tersebut antara lain adalah, Hamas belum mendapatkan pengakuan dari Majelis

Umum PBB, serta negara-negara barat sebagaimana PLO yang sudah sejak tahun 1974 diakui

sebagai entitas yang mewakili kepentingan rakyat Palestina.

A. Penolakan Hamas atas Eksistensi Israel

Pemimpin politik Hamas, Khaled Meshaal, dengan tegas menolak eksistensi Israel.

Khaled menyatakan bahwa Hamas tidak akan menarik klaim atas seluruh wilayah Israel dan

juga tidak akan mengakui Israel. Ia juga menyatakan bahwa tidak sejengkal tanahpun milik

Palestina yang terbentang dari Laut Tengah sampai sungai Jordan, dari utara sampai selatan

akan diserahkan. Pernyataan ini mewakili semangat perjuangan Hamas yang tidak ingin

berkompromi dengan Israel dan mengutamakan perjuangan bersenjata dalam membebaskan

Palestina dari pendudukan Israel.55

Sikap Hamas semacam ini tentu akan membuat Amerika

Serikat dan sekutunya tidak mau mengakui Hamas karena dianggap akan membahayakan

keamanan Israel. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang menghalangi Hamas untuk

mendapatkan pengakuan. Keberadaan Hamas, membuat negara Palestina dicap oleh PBB

sebagai ''bukan negara yang cinta damai''.56

Hal ini menjadi salah satu faktor yang

menghalangi Hamas untuk mendapatkan pengakuan oleh komunitas internasional, meskipun

mereka mengetahui bahwa Hamas memiliki kontrol penuh atas Jalur Gaza dan memiliki

pemerintahan yang mandiri. Oleh sebab itu, Hamas harus mampu memberikan citra positif di

mata internasional, seperti yang baru saja dilakukannya, yaitu melakukan perundingan

gencatan senjata dengan Israel, meskipun dengan mediasi yang dipelopori oleh Mesir.

B. PLO sudah terlebih dahulu mendapatkan pengakuan sebagai wakil sah rakyat

Palestina

55 “Hamas Tolak Eksistensi Israel”, Kompas, (10 Desember 2012), hlm. 6. 56 “PBB: Status Palestina Adalah Negara Peninjau,”

http://www.tempo.co/read/news/2012/11/30/115444995/PBB-Status-Palestina-Adalah-Negara-Peninjau

diunduh 2 Desember 2012.


http://www.tempo.co/read/news/2012/11/30/115444995/PBB-Status-Palestina-Adalah-Negara-Peninjau

19


Selain faktor internal dari dalam tubuh organisasi Hamas yang dengan tegas menolak

eksistensi Israel, terdapat pula faktor eksternal yang menghalangi Hamas untuk dapat diakui

sebagai belligerent dalam hukum internasional. Faktor tersebut adalah sudah adanya

organisasi yang terlebih dahulu diakui oleh Israel, Amerika Serikat dan sekutunya, serta PBB

untuk mewakili kepentingan rakyat Palestina, yaitu PLO (Palestine Liberation Organization).

PLO sejak tahun 1974, melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 3237 telah diberikan status

sebagai entitas peninjau tetap pada PBB.57

C. Status Palestina sebagai negara peninjau bukan anggota di PBB

Palestina tidak lagi sekadar entitas peninjau yang diwakili oleh PLO, tetapi menjadi

negara peninjau pada 29 November 2012, sekalipun belum menjadi anggota resmi PBB.

Dukungan dunia terhadap status negara peninjau dapat dikatakan sebagai pengakuan de facto

atas kedaulatan Palestina sebagai negara meski belum merdeka secara de jure karena

wilayahnya masih diduduki Israel sejak tahun 1967. Majelis Umum PBB memperlihatkan

betapa masyarakat dunia mendukung pembentukan negara Palestina merdeka di wilayahnya

sendiri. Kenaikan status ini diharapkan akan menciptakan momentum baru bagi percepatan

pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka di wilayahnya sendiri di tanah

Palestina yang diduduki Israel sejak 1967.58

Menanggapi keputusan Majelis Umum PBB tersebut, Hamas secara terang-terangan

mendukung upaya Abbas dan menyatakan kegembiraannya.59

Sikap Hamas yang mendukung

upaya Abbas ini dapat dipandang sebagai awal yang baik guna rekonsiliasi faksi-faksi internal

di Palestina. Persatuan faksi-faksi di Palestina akan membuat dunia internasional lebih dapat

mendukung upaya-upaya Palestina dalam memperoleh hak-haknya. Hal ini tentu lebih baik

ketimbang masing-masing faksi secara mandiri mencari dukungan kepada komunitas

internasional.60

Pihak Hamas menyatakan bahwa kepentingan Palestina secara nasional kini

lebih penting dibanding kepentingan kelompok. Persatuan kini sangat diperlukan oleh bangsa

Palestina untuk dapat memperoleh kemerdekaan. Sesuatu yang diperlukan saat ini adalah

persatuan dan pemulihan hak bangsa Palestina yang selama ini diabaikan. Moshir juga

57 Boer Mauna, Op. Cit., hlm. 81. 58 “Kenaikan Status Palestina,” Kompas, (1 Desember 2012), hlm. 6. 59 “Tonggak Sejarah Baru Palestina,” Op. Cit. 60 “Hamas: Israel Akan Dibawa ke Pengadilan Internasional,”

http://news.detik.com/read/2012/12/01/235016/2107005/10/hamas-israel-akan-dibawa-ke-pengadilan-

internasional diunduh 13 Desember 2012.


http://news.detik.com/read/2012/12/01/235016/2107005/10/hamas-israel-akan-dibawa-ke-pengadilan-internasional

http://news.detik.com/read/2012/12/01/235016/2107005/10/hamas-israel-akan-dibawa-ke-pengadilan-internasional

20


mengatakan bahwa Palestina akan kembali memanfaatkan bantuan Mesir dalam proses

rekonsiliasi tersebut. Langkah awal dalam tahap rekonsiliasi itu memang sudah diambil alih

oleh Mesir. Mesir sudah mengundang tokoh-tokoh Hamas dan Fatah untuk membahas

persatuan.61

PENUTUP

Sesuai dengan pembahasan tersebut, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat

diambil dari penelitian ini. Beberapa kesimpulan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, Hukum internasional memiliki kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan

atau persoalan yang melintasi batas negara, yang tidak hanya mengatur hubungan antara

negara dengan negara, tetapi juga mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum

lain bukan negara dan juga hubungan antara subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum

internasional. Negara bukan hanya merupakan subjek utama dalam hukum internasional,

tetapi juga aktor hukum internasional yang paling berperan dalam pembuatan hukum

internasional melalui partisipasi dalam berbagai hubungan internasional, seperti pembuatan

perjanjian-perjanjian internasional dan keterikatannya terhadap keputusan serta resolusi

organisasi-organisasi internasional. Pembentukan suatu negara yang merupakan subjek penuh

dalam hukum internasional harus memenuhi unsur-unsur konstitutif berupa penduduk yang

tetap, wilayah tertentu, pemerintah, serta kedaulatan.

Penentuan mengenai apa yang menjadi subjek hukum internasional sangat berkaitan

dengan hakekat hukum internasional yang mendasarkan pada kehendak negara-negara secara

sukarela. Hukum internasional menghendaki suatu pemerintahan yang stabil dan efektif agar

dapat mempermudah hubungannya dengan negara yang bersangkutan. Hukum internasional

akan mengalami kesulitan jika di dalam suatu negara terjadi perang saudara atau bahkan

muncul pemerintah tandingan yang dapat menimbulkan masalah, seperti mengenai masalah

pengakuan.

Pengakuan terbatas, yang diberikan kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional,

merupakan salah satu perkembangan yang relatif baru dalam hukum internasional. Dengan

61 “Palestina Diterima PBB, Hamas Siap Jajaki Rekonsiliasi dengan Fatah,”

http://news.detik.com/read/2012/12/01/211039/2106941/10/palestina-diterima-pbb-hamas-siap-jajaki-

rekonsiliasi-dengan-fatah diunduh 13 Desember 2012.


http://news.detik.com/read/2012/12/01/211039/2106941/10/palestina-diterima-pbb-hamas-siap-jajaki-rekonsiliasi-dengan-fatah


21


pengakuan ini, maka gerakan-gerakan pembebasan nasional dimungkinkan untuk ikut dalam

PBB atau organisasi-organisasi internasional tertentu. Namun demikian, pengakuan semacam

ini sifatnya belum universal dan masih mendapat penolakan terutama oleh negara-negara

barat.

Organiasi pembebasan maupun bangsa, sangat terkait erat kemunculannya dengan

kebangkitan rakyat di wilayah jajahan untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar dapat

mendirikan negara yang merdeka, sejajar, dan sederajat dengan negara-negara yang telah

menjajah mereka. Dalam menghadapi pergolakan yang terjadi di wilayah jajahan, negara

penjajah tentu saja tidak mau mengakui eksistensi organisasi tersebut. Rakyat di wilayah

jajahan mengorganisasikan dirinya untuk dapat membebaskan diri dari negara penjajah

dengan segala daya dan upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang mereka inginkan.

Penilaian atau pandangan masyarakat internasional tentang apa yang disebut dengan

organisasi pembebasan maupun bangsa lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor atau

pertimbangan politik. Akibatnya adalah penilaian ini akan menjadi sangat subjektif. Kriteria

objektif tentang apa yang dimaksud dengan organisasi pembebasan ataupun bangsa, dengan

tolak ukur politik, jelas tidak dapat ditentukan dengan pasti. Oleh sebab itu, dapat saja

sekelompok negara mengakui suatu kelompok menjadi organisasi pembebasan atau suatu

bangsa, namun negara lain tidak mau mengakuinya atau bahkan memberikan penolakan.

Hukum internasional tidak memiliki kriteria objektif dan aturan yang baku untuk menentukan

kapan suatu kelompok dapat dikategorikan sebagai organisasi pembebasan maupun

belligerency. Cara yang lazim ditempuh oleh suatu organisasi pembebasan ataupun

belligerency adalah dengan berusaha memperoleh dukungan dan pengakuan dari negara lain

dengan cara mendekati dan mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain atau dengan

organisasi lain yang senasib dengannya. Pengakuan juga dapat diberikan oleh negara ketiga,

misalnya melalui Majelis Umum PBB. Dengan mendapatkan pengakuan tersebut, organisasi

ini telah memasuki dimensi internasional dan dalam batas tertentu menjadi pelaku hubungan

internasional. Organisasi ini telah menunjukkan kemandirian sebagai subjek hukum

internasional. Mereka telah mempunyai hak-hak dan memikul kewajiban internasional,

setidaknya dari negara-negara yang telah mengakuinya.

Jika cita-cita mereka untuk merdeka telah tercapai, maka eksistensi sebagai Organisasi

Pembebasan tidak lagi ada karena telah menjelma menjadi negara baru dan mendapatkan

pengakuan sebagai subjek hukum internasional secara penuh.


22


Hukum internasional tidak memiliki pengaturan dan sudah dapat dipastikan serta tidak

dapat diharapkan akan muncul kaedah-kaedah hukum internasional positif dalam bentuk

konvensi atau hukum kebiasaan internasional yang secara baku akan menetapkan pengaturan

mengenai belligerency. Penentuan diakui atau tidaknya suatu kaum pemberontak bersenjata

sangat bergantung pada pertimbangan politik dari negara-negara yang hendak memberikan

pengakuan atau dukungan itu sendiri. Namun demikian, para sarjana tetap berusaha untuk

merumuskan dan menetapkan kriteria-kriteria objektif yang harus dipenuhi oleh kaum

pemberontak agar dapat dikategorikan sebagai kaum belligerency. Walaupun kriteria ini telah

cukup jelas, namun penerapannya tidaklah mudah. Hal ini karena faktor politik jauh lebih

dominan daripada kriteria objektif yang telah dirumuskan. Kriteria tersebut, antara lain

adalah, pertama, kaum pemberontak harus telah terorganisasi secara rapi dan teratur di bawah

kepemimpinan yang jelas. Kemudian, kaum pemberontak harus menggunakan tanda pengenal

yang jelas untuk menunjukkan identitasnya. Kaum pemberontak juga harus sudah menguasai

sebagian wilayah secara efektif sehingga jelas bahwa wilayah tersebut telah berada di bawah

kekuasaannya dan yang terpenting adalah kaum pemberontak harus mendapatkan dukungan

dari rakyat di wilayah yang telah didudukinya tersebut. Apabila kriteria tersebut di atas belum

dapat dipenuhi, maka kaum pemberontak itu barulah dapat disebut sebagai kaum insurgensi

(insurgency). Sebagai kaum insurgensi, maka akan terlalu prematur jika negara lain sudah

mendukung dan mengakuinya.

Pemerintah yang memberontak tersebut tidak dapat berunding dalam perjanjian

internasional, tidak dapat menerima maupun mengirim wakil diplomatik, serta hubungannya

dengan negara lain hanyalah bersifat informal. Pemberontak tersebut juga tidak dapat

meminta hak-hak dan kekebalan di bidang internasional. Hal ini karena pemberontak tersebut

hanya merupakan subjek hukum internasional dalam bentuk terbatas, tidak penuh dan hanya

bersifat sementara.

Kesimpulan kedua, sesuai dengan penjabaran pada kesimpulan pertama, maka dapat

dilihat bahwa Hamas telah memenuhi segala kriteria yang telah dijabarkan oleh para ahli

hukum internasional untuk dapat dikategorikan sebagai belligerent. Kriteria yang telah

dipenuhi antara lain adalah Hamas sudah memiliki struktur organisasi yang rapi dan teratur di

bawah kepemimpinan yang jelas, Hamas telah menggunakan tanda pengenal yang jelas untuk

menunjukkan identitasnya. Hamas sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga

jelas bahwa wilayah tersebut telah berada di bawah kekuasaannya. Hamas juga telah


23


mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang telah didudukinya tersebut. Serta, Hamas

mampu mengadakan hubungan dengan negara lain. Namun demikian, terdapat beberapa

faktor yang menjadi hambatan bagi Hamas untuk dapat dikategorikan sebagai belligerent.

Terlebih, baru-baru ini Majelis Umum PBB telah mengakui Palestina sebagai negara peninjau

non anggota. Dengan demikian, sesuai dengan teori hukum internasional yang telah dibahas

sebelumnya, maka eksistensi kaum belligerency akan hilang dan berganti menjadi negara.

Oleh sebab itu, maka rekonsiliasi antara berbagai organisasi perjuangan di internal Palestina

harus terus didorong demi terciptanya Palestina yang merdeka. Hal ini juga senada dengan

pernyataan terbaru dari juru bicara Hamas, yang mengatakan bahwa yang terpenting saat ini

adalah pemenuhan hak-hak bangsa Palestina yang selama ini tertindas, bukan

mengatasnamakan kepentingan kelompok, tetapi berjuang demi kepentingan nasional

Palestina.

Daftar Pustaka

Buku

Adolf, Huala. Asepek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional. ed. Revisi, cet. 3. Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2002.

Aust, Anthony. Handbook of International Law, ed. 2. New York: Cambridge University

Press, 2010.

Avias, Alfan. “HAMAS dan Proses Perdamaian Israel-Palestina Pasca Pemilu Legislatif

Palestina Tahun 2006.” Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2006.Afadlal,

et.al. Minoritas Muslim di Israel. Jakarta: ISMES dan P2P LIPI, 2004.Kusumaatmadja,

Mochtar dan Etty R. Goes. Pengantar Hukum Internasional. ed.2, cet.1. Bandung:

Alumni, 2003.

Chehab, Zaki. INSIDE HAMAS The Untold Story of Militans, Martyrs and Spies. New York:

I.B.Tauris & Co Ltd, 2007.

Hroub, Khaled. Hamas A Beginner’s Guide. London: Pluto Press, 2006.

Kobarsyih, Bagus Hendraning. “Ideologi Nasionalisme Religius dalam Proses Perjanjian

Perdamaian antara PLO, Israel dan Amerika Serikat. Studi Gerakan Hamas dan Wye

Rivers Plantation.” Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

Krisnawan, Saud P. “Peran Hamas dalam Proses Perdamaian Palestina Israel.” Tesis

Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.


24


Maradona, Ricky. “HAMAS dan Pemilu Legislatif Palestina 2006.” Skripsi Sarjana

Universitas Indonesia. Depok, 2009.

Mauna, Boer. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika

Global. Bandung: Alumni, 2003.

Mishal, Shaul dan Avraham Sela. The Palestinian Hamas : vision, violence, and coexistence.

New York: Columbia University Press, 2000.

Weinstein, Janna B. "Obligations to Recognize Governments in International Law: U.S. non-

recognition of Hamas", http://works.bepress.com/janna_weinstein/1/. Diunduh 17

Oktober 2012.

Parthiana, I Wayan. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Rudy, T. May. Hukum Internasional 1. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Roy, Sara. Hamas and civil society in Gaza: engaging the Islamist social sector. New Jersey:

Princeton University Press, 2011.

Schermers, Henry G. dan Niels M. Blokker. International institutional law: unity within

diversity, ed. 5. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,

ed. 1, cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung:

Refika Aditama, 2006.

Harian :

“Abbas Disambut bagai Pahlawan.” Kompas. (3 Desember 2012). Hlm. 9.

Broto Wardoyo. “Gaza dan Spiral Kekerasan.” Kompas, (21 November 2012). Hlm. 7.

“DK PBB Diminta Tekan Israel.” Kompas, (6 Desember 2012). Hlm. 8.

“Hamas Tolak Eksistensi Israel.” Kompas. (10 Desember 2012). hlm. 6.

“Israel dan Hamas agar Hentikan Konfrontasi.” Kompas. (17 November 2012). Hlm. 8.

“Israel Perlihatkan Sikap Menantang.” Kompas. (5 Desember 2012). Hlm. 6.

“Kenaikan Status Palestina.” Kompas. (1 Desember 2012). Hlm. 6.

Kompas. (17 November 2012). Hlm. 15.

Kompas. (20 November 2012). Hlm. 8.

“Langkah Israel Dikritik.” Kompas. (2 Desember 2012). Hlm. 11.

“Mesir Optimistis Konflik Berakhir.” Kompas. (21 November 2012). Hlm. 15.


http://works.bepress.com/janna_weinstein/1/

25


“Roket Hamas Gempur Tel Aviv.” Kompas. (17 November 2012). Hlm. 1.

“Serangan Udara Israel Berlanjut.” Kompas. (18 November 2012). Hlm. 1.

Trias Kuncahyono. “Jalur Gaza Empat Tahun Lalu.” Kompas. (19 November 2012). Hlm. 9.

Trias Kuncahyono. “Tinggal Selangkah Lagi.” Kompas. (1 Desember 2012). Hlm. 9.

Zuhairi Misrawi. “Dua Wajah Palestina”. Kompas. (12 November 2012). Hlm. 7.

Internet :

“Antara Israel, Gaza dan Hamas (1).”

http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/12/11/20/mdru5t-antara-

israel-gaza-dan-hamas-1 diunduh 21 November 2012.

“Glossary of Key Terms and Events in Israel's History.”

http://www.adl.org/israel/advocacy/glossary/hamas.asp diunduh 13 November 2012.

“Hamas Bantah Akan Jadikan Gaza Wilayah Terpisah dari Palestina.”

http://www.eramuslim.com/berita/palestina/hamas-bantah-akan-jadikan-gaza-wilayah-

terpisah-dari-palestina.htm#.UJtQEOLFWE4 diunduh 8 November 2012.

“Hamas Fact Sheet.” http://www.adl.org/main_israel/hamas_facts.htm diunduh 13 November

2012

Inggris, Prancis dan AS kecam Israel,”

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/12/121201_inggris_as_israel.shtml diunduh 10

Desember 2012.

“Survei: Popuralitas Mahmud Abbas Menurun Dibandingkan Ismail Haniyah.”

http://www.eramuslim.com/berita/palestina/survei-popuralitas-mahmud-abbas-

menurun-dibandingkan-ismail-haniyah.htm#.UJtTVeLFWE4 diunduh 8 November

2012.

“Palestina Diterima PBB, Hamas Siap Jajaki Rekonsiliasi dengan Fatah,”

http://news.detik.com/read/2012/12/01/211039/2106941/10/palestina-diterima-pbb-

hamas-siap-jajaki-rekonsiliasi-dengan-fatah diunduh 13 Desember 2012.

“PBB Akui Palestina Sebagai Negara Berdaulat,” http://www.voaindonesia.com/content/pbb-

akui-palestina-sebagai-negara-berdaulat/1555724.html diunduh 10 Desember 2012.

“PBB mengakui status Palestina,”

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121130_palestina_pbb.shtml diunduh 10

Desember 2012.


http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/12/11/20/mdru5t-antara-israel-gaza-dan-hamas-1

http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/12/11/20/mdru5t-antara-israel-gaza-dan-hamas-1

http://www.adl.org/israel/advocacy/glossary/hamas.asp

http://www.eramuslim.com/berita/palestina/hamas-bantah-akan-jadikan-gaza-wilayah-terpisah-dari-palestina.htm#.UJtQEOLFWE4

http://www.eramuslim.com/berita/palestina/hamas-bantah-akan-jadikan-gaza-wilayah-terpisah-dari-palestina.htm#.UJtQEOLFWE4

http://www.adl.org/main_israel/hamas_facts.htm

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/12/121201_inggris_as_israel.shtml





http://www.voaindonesia.com/content/pbb-akui-palestina-sebagai-negara-berdaulat/1555724.html

http://www.voaindonesia.com/content/pbb-akui-palestina-sebagai-negara-berdaulat/1555724.html

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121130_palestina_pbb.shtml

masalah status belligerent sebagai subjek hukum

Documents