manual blu | i...reviu laporan keuangan blu 2. audit keuangan dan kinerja 3. pengawasan oleh dewas...
TRANSCRIPT
MANUAL BLU | i
ii | MANUAL BLU
MANUAL BLU | iii
iv | MANUAL BLU
MANUAL BLU | i
KATA PENGANTAR
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah memberikan
koridor baru bagi instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan
kepada masyarakat untuk dapat menerapkan pola keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan
produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dengan sebutan umum sebagai satuan kerja Badan Layanan
Umum (satker BLU). Peluang ini diberikan kepada instansi pemerintah yang melaksanakan tugas
melayani masyarakat publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, pengelola
dana khusus, dan pengelola barang dan jasa lainnya) untuk mengelola kegiatannya dengan ala bisnis
(business like) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat dapat lebih efisien dan efektif.
Sebagai pembina keuangan satker BLU, Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal
Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan satker BLU. Dalam kerangka pembinaan tersebut,
maka disusun manual yang mengacu pada paparan kebijakan teknis. Manual ini memiliki makna yang
sangat penting sebagai pedoman dan informasi bagi satker BLU, pembina keuangan, Kementerian
Negara/Lembaga, Dewan Pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan penerapan
pengelolaan satker BLU untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Manual ini terdiri atas lima bagian yaitu (1) Memahami BLU, (2) Membentuk Satker BLU, (3) Menata
Kelembagaan BLU, (4) Mengelola Keuangan BLU, dan (5) Akuntabilitas BLU. Dengan manual ini,
semua pihak diharapkan dapat lebih memahami mengenai bagaimana BLU dibentuk dan dikelola.
Akhirnya, semoga manual ini dapat bermanfaat bagi satker BLU, pembina keuangan, Kementerian
Negara/Lembaga, Dewan Pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga pengelolaan
BLU dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jakarta, Juni 2013
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Agus Suprijanto
ii | MANUAL BLU
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR BOKS
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
SINGKATAN DAN AKRONIM
- Bagaimana BLU Dikembangkan di
Indonesia?
- Apa itu BLU?
- Bagaimana Kategorisasi BLU
Bidang Penyedia Barang dan Jasa
Lainnya?
- Apa Maksud dan Tujuan Penyusunan
Manual BLU ini?
- Bagaimana Sistematika Penyajian
Manual BLU ini?
I. MEMAHAMI BLU
2
4
7
9
9
- Apa Persyaratan Substantif Menjadi
Satker BLU?
- Apa Persyaratan Teknis Menjadi
Satker BLU?
- Apa Persyaratan Administratif
Menjadi Satker BLU?
- Bagaimana Proses Pengusulan
Satker BLU?
- Bagaimana Proses Penilaian dan
Penetapan Satker BLU?
- Kapan Status Satker BLU
Berakhir?
12
14
15
21
21
22
1
DAFTAR ISI
II. MEMBENTUK SATKER
BLU
11
i
ii
vi
vii
viii
ix
MANUAL BLU | iii
- Bagaimanakah Menata Organisasi
BLU Bidang Penyedia Barang dan
Jasa Lainnya?
- Siapa Unsur Pengelola BLU?
1. Pemimpin BLU
2. Pejabat Keuangan BLU
3. Pejabat Teknis BLU
4. Satuan Pemeriksaan Intern
5. Dewan Pengawas
- Bagaimana menata Kepegawaian
BLU?
24
29
29
29
29
30
31
39
- Siapa Unsur Pejabat Perbendaharaan
BLU?
1. Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pembuat Komitmen
3. Pejabat Penguji dan
Penandatangan SPM
4. Pejabat Penerbit SP3B BLU
5. Bendahara Pengeluaran
6. Pejabat Pengelola Dana BLU
39
39
41
42
42
43
43
III. MENATA KELEMBAGAAN
BLU
23
iv | MANUAL BLU
- Bagaimana Proses Perencanaan
dan Penganggaran BLU?
1. Mengidentifikasi Tarif Layanan
BLU
2. Mengajukan Target PNBP BLU
3. Menyusun dan Mengajukan
Usul Standar Biaya
4. Menyusun dan Mengajukan
Pengesahan Rencana Bisnis
dan Anggaran
5. Mengkaji dan Menetapkan RBA
Berdasarkan Pagu Anggaran
6. Menyusun RBA Definitif
7. Menyusun RBA dalam kerangka
Penyusunan APBN
- Bagaimana Proses Pelaksanaan
Anggaran BLU?
1. Menyusun DIPA BLU
45
45
48
49
51
54
55
55
57
57
IV. MENGELOLA KEUANGAN
BLU
44
2. Mengajukan Pengesahan DIPA
BLU
3. Mengelola Kas
4. Mengelola Keuangan Intern
Satker BLU
5. Mengajukan Pengesahan
Pendapatan dan Belanja BLU
6. Mengajukan dan Menyetujui
Revisi RBA
7. Mengajukan dan Mengesahkan
Revisi DIPA BLU
- Bagaimana Proses Pengelolaan
Piutang dan Utang BLU?
1. Menyusun dan Menentukan
Kualitas Piutang
2. Menyetujui dan Menghapus
Piutang Bersyarat
3. Kriteria dan Batasan Utang BLU
58
58
61
61
64
66
68
68
70
72
MANUAL BLU | v
- Bagaimanakah Mengelola Risiko
BLU Bidang Penyedia Barang dan
Jasa Lainnya?
1. Menerapkan Manajemen Risiko
Pada BLU
2. Tujuan dan Manfaat Penerapan
Manajemen Risiko
3. Struktur Manajemen Risiko
4. Proses Manajemen Risiko
5. Mitigasi Risiko
- Bagaimana Menerapkan
Remunerasi BLU?
1. Umum
2. Teknis Penerapan Sistem
Remunerasi
3. Penyusunan Usulan Remunerasi
75
75
75
77
78
78
83
83
84
85
- Bagaimana Bentuk
Pertanggungjawaban BLU?
1. Laporan Keuangan
2. Laporan Kinerja
- Bagaimana Pengawasan dan
Pemeriksaan BLU?
1. Reviu Laporan Keuangan BLU
2. Audit Keuangan dan Kinerja
3. Pengawasan oleh Dewas
89
89
98
106
106
110
111
V. AKUNTABILITAS BLU 88
DAFTAR PUSTAKA 112
vi | MANUAL BLU
3
6
8
13
46
62
63
76
86
97
102
DAFTAR BOKS
Perbandingan Penerapan BLU di Beberapa Negara
Kelembagaan Sektor Publik di Indonesia
Data dan Fakta BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
Beberapa Kasus Persiapan Menjadi BLU
Sistematika Usulan Tarif Layanan BLU kepada Menteri Keuangan
Ilustrasi penyampaian SP3B BLU ke KPPN triwulanan
Ilustrasi penyampaian SP3B BLU ke KPPN lebih dari satu kali dalam satu triwulan
Risiko, Manajemen Risiko, Kemungkinan dan Dampak Risiko
Proposal Usulan Remunerasi
Balanced Scorecard
Aspek yang Dinilai Menurut Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Permenpan
No.38 Tahun 2012)
MANUAL BLU | vii
Tabel 3.1
Tabel 4.1
Tabel 4.2
Tabel 4.3
Tabel 4.4
Tabel 4.5
Tabel 5.1
Tabel 5.2
31
65
69
71
73
80
100
101
Keanggotaan Dewas
Perubahan Akibat Revisi RBA Definitif
Penggolongan Kualitas Piutang PNBP
Kewenangan Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU
Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman Jangka Pendek BLU
Risiko Utama Satker BLU Bidang Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
Aspek Dalam Penilaian Kinerja Keuangan
Contoh Kinerja Layanan
DAFTAR TABEL
viii | MANUAL BLU
Gambar 3.1
Gambar 3.2
Gambar 4.1
Gambar 4.2
Gambar 4.3
Gambar 4.4
Gambar 4.5
Gambar 4.6
Gambar 4.7
Gambar 4.8
Gambar 4.9
Gambar 4.10
Gambar 4.11
Gambar 4.12
Gambar 4.13
Gambar 4.14
Gambar 4.15
Gambar 4.16
Gambar 4.17
Gambar 5.1
Gambar 5.2
26
27
50
51
53
54
54
55
56
57
58
59
60
60
66
67
72
77
85
90
94
DAFTAR GAMBAR
Kriteria Struktur Organisasi BLU
Ilustrasi Struktur Organisasi Satker BLU
Penyusunan RBA
Skema Penyusunan RBA
Belanja pada Ikhtisar RBA
Pengajuan dan Pengesahan RBA
Pengkajian dan Penetapan RBA Pagu Anggaran
Penyusunan RBA Definitif
Penyusunan RBA dalam Kerangka Penyusunan APBN
DIPA BLU
Saldo Awal Kas
Pembukaan Rekening
Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
Pembukaan Rekening Pengelolaan Kas
Kewenangan Pengesahan Revisi RBA Definitif
Revisi DIPA
Alur Penghapusan Piutang BLU
Model Tiga Tingkat Pengendalian
Tahapan Penyusunan Usulan Remunerasi
Prosedur Akuntansi
Mapping Laporan SAK ke Laporan SAP
MANUAL BLU | ix
SINGKATAN DAN AKRONIM
ADK
APBN
BAS
BLU
BUN
Dewas
DIPA
K/L
KPA
KPKNL
KPPN
PA
PK BLU
PNBP
PNS
PPK
PP-SPM
PSBDT
Arsip Data Komputer
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bagan Akun Standar
Badan Layanan Umum
Bendahara Umum Negara
Dewan Pengawas
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga
Kuasa Pengguna Anggaran
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Pengguna Anggaran
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pegawai Negeri Sipil
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar
Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih
x | MANUAL BLU
RBA
Renstra
RM
RSB
SAI
SAK
SAP
Satker
SBK
SDM
SOP
SP2B
SP2D
SP3B
SPI
SPM
SPP
TGR
TUP
UP
Rencana Bisnis dan Anggaran
Rencana Strategis
Rupiah Murni
Rencana Strategis Bisnis
Sistem Akuntansi Instansi
Standar Akuntansi Keuangan
Standar Akuntansi Pemerintahan
Satuan Kerja
Standar Biaya Keluaran
Sumber Daya Manusia
Standard Operating Procedures
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
Surat Perintah Pencairan Dana
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
Satuan Pemeriksaan Intern
Surat Perintah Membayar
Surat Permintaan Pembayaran
Tuntutan Ganti Rugi
Tambahan Uang Persediaan
Uang Persediaan
SINGKATAN DAN AKRONIM
MANUAL BLU | 1
MEMAHAMIBLU
bagaimana BLU dikembangkan di Indonesia?
apa itu BLU?
bagaimana kategorisasi BLU bidang penyedia barang dan jasa lainnya?
apa maksud dan tujuan penyusunan manuai BLU ini?
bagaimana sistematika penyajian manual BLU ini? 1
2 | MANUAL BLU
Mem
aham
i BLU
Instansi pemerintah dapat ditinjau dari sudut
mechanic view, sebagai bagian dari birokrasi,
atau organic view, sebagai organisasi yang
berkembang dinamis. Dari kacamata organic
view, instansi pemerintah dapat dipersepsikan
sebagai agen pemerintah untuk melayani
masyarakat (public service agency). Fungsi ini
bersifat dinamis dan dapat ditransformasikan
ke dalam bentuk autonomous agency, yaitu
semacam badan otonom yang tetap menjadi
bagian pemerintah dan melaksanakan
kaidah-kaidah bisnis yang sehat, namun tidak
mengutamakan mencari keuntungan.
Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang
nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, pemerintah memperkenalkan Pola
PK-BLU bagi satker yang menyediakan layanan
kepada masyarakat. Secara khusus ketentuan
mengenai PK BLU diatur pada Pasal 68 dan
69 undang-undang dimaksud, yang kemudian
diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 23 tahun 2005 tentang PK BLU. Hal
ini membuka koridor baru bagi penerapan
basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan
Pasal 68 dan Pasal 69 dari undang-undang
tersebut, instansi pemerintah yang tugas
pokok dan fungsinya memberi pelayanan
kepada masyarakat dapat menerapkan pola
pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan
menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan
efektivitas. Instansi BLU ini diharapkan menjadi
contoh konkrit yang menonjol dari penerapan
manajemen keuangan berbasis pada hasil
kinerja.
Secara khusus, peluang menjadi satker
BLU terbuka bagi satker pemerintah yang
melaksanakan tugas operasional pelayanan
publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan,
pengelolaan kawasan, pengelola dana, dan
lisensi), untuk membedakannya dari fungsi
pemerintah sebagai regulator dan penentu
kebijakan. Praktik ini telah berkembang luas
di manca negara berupa upaya pengagenan
(agencification) aktivitas yang tidak harus
dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi
diselenggarakan oleh instansi yang dikelola
ala bisnis (business like) sehingga pemberian
layanan kepada masyarakat menjadi lebih
efisien dan efektif.
Bagaimana BLU
Dikembangkan di Indonesia?
MANUAL BLU | 3
Mem
aham
i BLU
Perbandingan Penerapan BLU di Beberapa NegaraIdeologi dan doktrin new public management telah mengilhami banyak negara di dunia untuk
membentuk unit organisasi pemerintah yang bertindak sebagai agen dalam memberikan layanan
kepada masyarakat. Tren agencification yang dimulai awal tahun 1990-an di beberapa negara maju
memiliki beberapa karakteristik yang unik, antara lain:
• Entitas di dalam pemerintah/kekayaan negara yang tidak
terpisahkan.
• Pembiayaan dapat dilakukan sendiri tanpa persetujuan
parlemen.
• Pendapatan dari jasa layanan dan tidak memerlukan
pendanaan APBN.
• Diupayakan menyetorkan sebagian pendapatan kepada
negara.
• Tarif dalam full cost, meski tidak berupaya mengejar
keuntungan.
• Profit bukan merupakan objek pajak.
• Entitas tidak terpisah.
• Memiliki otonomi pengelolaan, namun dibatasi pada
pengeluaran pegawai dan investasi.
• Pendapatan berasal dari anggarannya sendiri.
• Pengawasan anggaran hanya merupakan evaluasi
anggaran, karena bergantung pada anggarannya sendiri.
• Bagian dari kementerian induknya.
• Otonomi pengelolaan, namun bekerja berdasarkan
kontrak kinerja dengan principal.
• Sebagian berasal dari kementerian induknya, sehingga
barang/jasa yang dihasilkan harus disetujui kementerian
keuangan dan dewan kementerian.
• Anggaran diterbitkan terpisah dari anggaran kementerian.
Trading fund
INGGRIS
Public Industrial and Commercial Establishment
PERANCIS
State agencies (agentschappen)
BELANDA
4 | MANUAL BLU
Mem
aham
i BLU
Dengan Pola PK BLU, fleksibilitas diberikan
dalam rangka pelaksanaan anggaran,
termasuk pengelolaan pendapatan dan
belanja, pengelolaan kas, dan pengelolaan
aset. Kepada BLU juga diberikan kesempatan
untuk mempekerjakan tenaga profesional
non PNS serta kesempatan pemberian
imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan
kontribusinya. Sebagai penyeimbang, BLU
dikendalikan secara ketat dalam perencanaan
dan penganggarannya, serta dalam
pertanggungjawabannya. Satker BLU berperan
sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga
induknya dengan menandatangani kontrak
kinerja (a contractual performance agreement),
di mana menteri/pimpinan lembaga induk
bertanggung jawab atas kebijakan layanan
yang hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung
jawab untuk menyajikan layanan yang diminta.
Apa itu BLU?
Badan Layanan Umum adalah instansi di
lingkungan Pemerintah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/
atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.
Dalam pengelolaan keuangannya, BLU
diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktik-praktik bisnis
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan keuangan negara
pada umumnya. Instansi pemerintah yang
menerapkan Pola PK BLU menyelenggarakan
kegiatan yang bersifat operasional.
Instansi dimaksud dapat berasal dari dan
berkedudukan pada berbagai jenjang eselon
(struktural) atau non eselon (non struktural).
Berdasarkan jenis layanan yang diberikan,
satker BLU dapat dikelompokkan menjadi 3
(tiga) golongan besar:
1. Penyedia layanan barang dan/atau jasa,
misalnya: pendidikan dan pelatihan,
kesehatan, penelitian dan pengembangan,
serta bidang penyiaran publik.
2. Pengelola wilayah/kawasan tertentu,
misalnya: otorita, kawasan pengembangan
ekonomi terpadu.
3. Pengelola dana khusus, misalnya:
pengelola dana bergulir, rekening dana
investasi, dan rekening pembangunan
daerah.
MANUAL BLU | 5
Mem
aham
i BLU
BLU bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan
diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan
produktivitas serta penerapan praktik bisnis
yang sehat.
Satker BLU mempunyai karakteristik sebagai
berikut :
1. Berkedudukan sebagai lembaga
pemerintah (bukan kekayaan negara yang
dipisahkan).
2. Menyelenggarakan pelayanan umum yang
menghasilkan semi barang/jasa publik
(quasi public goods).
3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan/
laba.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip
efisiensi dan produktivitas ala bisnis
(business like).
5. Rencana kerja/anggaran dan
pertanggungjawaban dikonsolidasikan
pada instansi induk.
6. Pendapatan BLU dapat digunakan
langsung.
7. Pegawai dapat terdiri atas PNS dan
profesional non-PNS.
Dalam pengelolaan keuangannya,
BLU diberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktik-
praktik bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat”
“
“
6 | MANUAL BLU
Mem
aham
i BLU
Pola transformasi kelembagaan sektor publik pada tahun 1990an dan awal 2000 terjadi dalam
berbagai cara, antara lain: (1) rightsizing (cut the government), yaitu reorganisasi untuk mengurangi
birokrasi demi meningkatkan efisiensi; (2) corporatization (managing for results), yaitu membuat
autonomous agency di instansi pemerintah yang bekerja ala korporasi; atau (3) privatization, yaitu
menjadikan sektor publik terbuka untuk dimiliki masyarakat/swasta. Dalam kasus Pola PK BLU, pola
transformasi mengikuti pola corporatization.
Sebagai agen yang otonom, satker BLU memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan
instansi lainnya. Berikut ini merupakan perbandingan kelembagaan sektor publik di Indonesia.
Kelembagaan Sektor Publik
di Indonesia
Kriteria
Status hukum
Tujuan
Manajemen
Pengelolaan
keuangan
Sumber dana
SDM
Satker
Bagian K/L
Non profit
Kepemerintahan
Asas universalitas
RM APBN
PNS
BLU
Bagian K/L
Not for profit
Otonom ala korporasi
Nomenklatur
kepemerintahan
Dikecualikan asas
universalitas
RM APBN
PNBP BLU
PNS
Non PNS
BUMN
Badan Hukum/ kekayaan
negara dipisahkan
Profit
Korporasi,
Perum, Persero
Bisnis
RM APBN (PMN)
Pendapatan usaha
Pegawai persero
(Diolah dari berbagai sumber)
MANUAL BLU | 7
Mem
aham
i BLU
Fleksibilitas diberikan dalam rangka
pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan
pendapatan dan belanja, pengelolaan kas,
dan kesempatan untuk mempekerjakan
tenaga profesional non-PNS serta kesempatan
pemberian imbalan jasa kepada pegawai
sesuai dengan kontribusinya. Fleksibilitas
tersebut disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing satker BLU, karena tidak
semua satker BLU membutuhkan suatu
fleksibilitas tertentu.
Bagaimana Kategorisasi BLU
Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
Badan Layanan Umum bidang
penyedia barang dan jasa lainnya
menyelenggarakan layanan barang dan/atau
jasa selain pendidikan dan kesehatan.
Pada saat ini satker BLU bidang penyedia
barang dan jasa lainnya yang ada antara lain
terdiri atas layanan pemasaran, penelitian, riset,
inseminasi buatan, dan pembiayaan teknologi
dan informatika yang berjumlah 12 satker yang
berasal dari tujuh K/L.
BLU bidang penyedia barang dan jasa lainnya yang
ada antara lain terdiri atas layanan pemasaran, penelitian,
riset, inseminasi buatan, dan pembiayaan teknologi dan
informatika yang berjumlah 12 satker yang berasal
dari tujuh K/L.
“ “
8 | MANUAL BLU
Mem
aham
i BLU
Jumlah satker BLU bidang penyedia barang dan jasa lainnya sampai dengan Juni 2013 adalah 12
satker BLU atau 8% dari total 141 satker BLU.
Pendapatan yang dihasilkan BLU bidang penyedia barang dan jasa lainnya dimaksud pada tahun
2012 sebesar 9% dari total pendapatan layanan keseluruhan BLU.
Data dan Fakta
BLU di Bidang Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
Adapun perkembangan satker BLU bidang penyedia barang dan jasa lainnya (12 satker) dari tahun
2006 – 2012, sebagai berikut:
Keterangan:
Implementasi BLU penyedia barang/jasa lainnya dimulai tahun 2006
50%Pendidikan
9%Barang/Jasa Lainnya
4%PengelolaKawasan
10%PengelolaDana
27%Kesehatan
MANUAL BLU | 9
Mem
aham
i BLU
Manual ini ditujukan bagi satker BLU bidang
penyedia barang dan jasa lainnya di
lingkungan Pemerintah Pusat. Penyusunan
manual dimaksudkan untuk memberikan
petunjuk bagi pelaksanaan PK BLU pada satker
BLU bidang penyedia barang dan jasa lainnya.
Secara khusus, tujuan dari manual ini antara
lain:
1. Memberikan pedoman sekaligus informasi
bagi satker BLU bidang penyedia barang
dan jasa lainnya terkait dengan kewajiban
dan fleksibilitas dalam rangka menerapkan
PK BLU, untuk meningkatkan pelayanan
Sistematika penyajian manual ini sebagai
berikut:
1. Memahami BLU. Memuat latar belakang,
definisi dan karakteristik, kategorisasi BLU
bidang penyedia barang dan jasa lainnya,
maksud dan tujuan penyusunan manual,
serta sistematika penyajian.
2. Membentuk Satker BLU. Memuat proses
persiapan, pemenuhan persyaratan
Apa Maksud dan Tujuan Penyusunan Manual BLU ini?
Bagaimana Sistematika Penyajian Manual BLU ini?
kepada masyarakat.
2. Memberikan pedoman bagi pembina
keuangan untuk melaksanakan pembinaan
PK BLU.
3. Memberikan pedoman sekaligus informasi
bagi K/L sebagai pembina teknis bagi
satker BLU yang berada di bawah
kewenangannya.
4. Memberikan pedoman dan informasi
bagi Dewan Pengawas dalam rangka
pengawasan pengelolaan BLU terhadap
Satker BLU.
5. Memberikan informasi kepada pemangku
kepentingan lainnya.
substantif, teknis, administratif, penilaian,
dan penetapan satker BLU.
3. Menata Kelembagaan BLU. Memuat
kelengkapan kelembagaan infrastruktur
satker BLU yang meliputi struktur
organisasi, pejabat pengelola, pejabat
perbendaharaan, dan kepegawaian BLU.
4. Mengelola Keuangan BLU. Memuat
mekanisme pengelolaan keuangan BLU
10 | MANUAL BLU
Mem
aham
i BLU
dari tahapan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan anggaran, dan pengelolaan
risiko pada satker BLU.
5. Akuntabilitas BLU. Memuat
pertanggungjawaban anggaran dan
pengelolaan kinerja pada satker BLU.
Sistematika penyajian diurutkan berdasarkan
tahapan dan alur proses untuk menjadi satker
BLU, melengkapi infrastruktur, menjalankannya,
dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
BLU.
MANUAL BLU | 11
Mem
bent
uk S
atke
r BLU
MEMBENTUKSATKER BLU
apa persayaratan substanstif menjadi satker BLU?
apa persyaratan teknis menjadi satker BLU?
apa persyaratan administratif menjadi satker BLU?
bagaimana proses pengusulan satker BLU?
bagaimana proses penilaian & penetapan satker BLU?
kapan status satker BLU berakhir?
2
12 | MANUAL BLU
Mem
bent
uk S
atke
r BLU
Apa Persyaratan Substantif
Menjadi Satker BLU?
I Instansi pemerintah dapat menerapkan Pola
PK-BLU apabila memenuhi persyaratan
substantif, teknis, dan administratif. Usulan
instansi pemerintah agar dapat menerapkan
Pola PK BLU diajukan oleh menteri/pimpinan
lembaga kepada Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan memberikan penetapan
atau penolakan terhadap usulan penerapan
Pola PK BLU harus dilakukan paling lambat tiga
bulan sejak diterima usulan secara lengkap dari
menteri/pimpinan lembaga.
Menteri Keuangan juga dapat mencabut status
satker BLU pada satker BLU yang tidak lagi
memenuhi persyaratan substantif, teknis,
dan administratif. Pencabutan status satker
BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai
dengan kewenangannya atau berdasarkan
usulan dari menteri/pimpinan lembaga.
Dalam rangka menilai usulan penetapan
maupun pencabutan status BLU, Menteri
Keuangan dapat menunjuk suatu tim untuk
melakukan penilaian usulan dimaksud.
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh calon
satker BLU sebelum melakukan penilaian
pemenuhan persyaratan substantif:
1. Merupakan satker pemerintah yang
dibentuk berdasarkan peraturan menteri/
pimpinan lembaga atau peraturan lainnya
yang lebih tinggi, dan disetujui oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi baik bersifat struktural
(memiliki eselonering tertentu) maupun
non-struktural (tidak memiliki eselonering
tertentu).
2. Mempunyai pengelolaan keuangan yang
mandiri dan dicirikan dengan:
a. Memiliki kode satker dari Kementerian
Keuangan,
b. Memiliki alokasi anggaran tersendiri
dalam dokumen pelaksanaan anggaran
yang terpisah dari instansi vertikalnya,
dan
c. Membuat laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban anggaran.
3. Mempunyai pendapatan fungsional yang
signifikan dari hasil layanan yang diberikan
kepada masyarakat berupa PNBP.
4. Merupakan satker yang telah berdiri
sekurang-kurangnya dalam dua tahun
anggaran atau satker baru yang
diamanatkan Peraturan Pemerintah atau
peraturan lainnya yang lebih tinggi.
MANUAL BLU | 13
Mem
bent
uk S
atke
r BLU
Kasus 3
Berdasarkan Undang Undang APBN tahun
anggaran berjalan, DPR mengamanatkan
pembentukan satker BLU. Potensi
pendapatan yang akan diperoleh di masa
depan cukup signifikan untuk menjamin
kontinuitas layanan.
Beberapa Kasus
Persiapan Menjadi BLU
Analisis
Seyogyanya fokus pada memperjelas
bentuk kelembagaan satkernya terlebih
dahulu, sebelum dikembangkan menjadi
satker BLU.
Kasus 1
Sebuah balai diklat di bawah K/L akan
dikembangkan menjadi satker BLU. Diklat
tersebut sudah berjalan selama lebih dari
2 tahun anggaran. Seluruh pembiayaan
balai diklat diperoleh dari alokasi rupiah
murni APBN dan menginduk pada satker
Sekretariat Jenderal K/L. Ke depan, balai
diklat dimaksud akan diarahkan untuk
melayani masyarakat luas dan memperoleh
pendapatan yang signifikan.
Analisis
Seyogyanya tidak dikembangkan
menjadi satker BLU, mengingat balai
diklat dimaksud bukan merupakan
satker mandiri dan tidak mempunyai
pendapatan yang signifikan.
Kasus 2
Sebuah satker PNBP yang telah berdiri
selama 5 tahun mempunyai pendapatan
yang cukup signifikan, namun sebagian
besar pendapatannya dikelola di luar
mekanisme anggaran yang berlaku
(off-budget). Untuk menghindari temuan
pemeriksaan satker ingin berubah bentuk
menjadi satker BLU, sehingga menjadi
lebih akuntabel.
Analisis
Seyogyanya memperbaiki tata kelola
satker PNBP terlebih dahulu dengan
mengelola seluruh pendapatan sesuai
peraturan yang berlaku (on budget),
sebelum diusulkan menjadi satker BLU.
(Diolah dari berbagai sumber)
14 | MANUAL BLU
Mem
bent
uk S
atke
r BLU
Persyaratan substantif bagi BLU penyedia
barang dan jasa lainnya terpenuhi apabila
instansi pemerintah bersangkutan:
1. Menyelenggarakan penyediaan barang
dan/atau jasa lainnya, contohnya adalah
instansi pelayanan jasa penelitian,
pemasaran KUKM, serta pengujian.
2. Menyelenggarakan layanan yang sebagian
besar dinikmati oleh masyarakat umum,
dan bukan layanan kepada satker
pemerintah lainnya (internal service).
3. Menerima pendapatan berupa PNBP dari
sebagian/seluruh layanan umum yang
diberikan.
4. Bukan merupakan pelayanan yang
bersifat administratif dan mandatory yang
hanya dapat dilaksanakan oleh instansi
pemerintah. Contoh instansi pemerintah
penyelenggara layanan penerbitan SIM,
STNK, paspor, KTP, surat nikah, akta
kelahiran, sertifikat tanah dan pemberian
hak atas tanah, izin pendirian perusahaan,
izin usaha, dan bentuk-bentuk perijinan
lainnya, layanan di bidang pertahanan dan
keamanan, layanan di bidang kejaksaan,
serta layanan di bidang peradilan tidak
dapat dikembangkan menjadi satker BLU
Apa Persyaratan Teknis Menjadi Satker BLU?
Penilaian persyaratan teknis calon
satker BLU terpenuhi apabila satker
bersangkutan:
1. Mempunyai kinerja layanan di bidang tugas
pokok dan fungsinya yang layak dikelola
dan ditingkatkan pencapaiannya melalui
BLU sebagaimana direkomendasikan oleh
menteri/pimpinan lembaga. Hal ini dicirikan
dari pengaruh (impact) layanan terhadap
masyarakat yang cukup besar atau
layanannya mempengaruhi pencapaian
sasaran program K/L.
2. Mempunyai kinerja keuangan yang sehat
dan memenuhi batasan threshold tertentu
MANUAL BLU | 15
Mem
bent
uk S
atke
r BLU
Agar dapat menghasilkan dokumen
persyaratan administratif yang
memuaskan, satker harus memenuhi unsur-
unsur:
1. Menyusun Pernyataan Kesanggupan untuk
meningkatkan kinerja layanan, keuangan,
dan manfaat bagi masyarakat. Pernyataan
kesanggupan tersebut disusun sesuai
dengan format yang ditetapkan Menteri
Keuangan, bermaterai, ditandatangani oleh
pimpinan satker yang mengajukan usulan
untuk menerapkan PK BLU, dan disetujui
oleh menteri/pimpinan lembaga terkait.
2. Menyusun dokumen Pola Tata Kelola yang
menjelaskan hal-hal berikut ini:
a. Organisasi dan tata laksana yang
memuat mengenai struktur organisasi
yang menggambarkan posisi satker
dalam kerangka organisasi K/L, serta
hubungan, wewenang, dan tanggung
jawab di antara unit kerja atau jabatan
di dalamnya. Uraian di dalamnya harus
mencerminkan pengelompokkan fungsi
yang logis. Isi dari subbab ini harus
dapat menjelaskan antara lain:
1) Dasar hukum atau ketentuan
perundang-undangan
yang menjadi acuan dalam
pembentukan satker.
2) Bagan struktur organisasi sebelum
dan sesudah menjadi satker BLU
secara memadai.
3) Justifikasi bahwa penambahan
dan/atau penghapusan unit kerja
telah mempertimbangkan prinsip
efisiensi dan efektivitas pelayanan.
4) Uraian tupoksi organisasi secara
rinci pada berbagai jenjang
jabatan.
5) Uraian tugas jabatan yang meliputi
nama jabatan, persyaratan jabatan,
standar kompetensi, ikhtisar
jabatan, tujuan jabatan, uraian
tugas dan kegiatan, hasil kerja,
wewenang, tanggung jawab,
dan hubungan kerja yang tidak
duplikatif.
6) Pembagian tugas, wewenang,
dan tanggung jawab di antara
pemimpin BLU, pejabat teknis,
dan pejabat keuangan secara logis
dan telah mengikuti aturan yang
berlaku.
7) Pembentukan SPI dan Dewas
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
b. Prosedur kerja yang menggambarkan
alur proses dan prosedur penyelesaian
tugas sesuai wewenang dan tanggung
jawab masing-masing jabatan. Satker
harus mempunyai prosedur kerja untuk
semua kegiatannya, terutama untuk
kegiatan utama (core business). Isi dari
Apa Persyaratan Administratif Menjadi Satker BLU?
16 | MANUAL BLU
Mem
bent
uk S
atke
r BLU
subbab ini harus dapat menjelaskan
antara lain:
1) Cakupan prosedur kerja sesuai
dengan tupoksi.
2) Uraian prosedur kerja meliputi
definisi, tujuan pembentukan
prosedur kerja, ruang lingkup,
pejabat yang bertanggung jawab,
batas waktu penyelesaian, dan
penjelasan lainnya.
3) Prosedur kerja yang digambarkan
dalam bagan alur.
4) Prosedur kerja layanan yang
mengedepankan prinsip efisiensi.
c. Ketersediaan dan pengembangan
SDM yang memadai untuk
menjalankan kegiatan dalam rangka
mencapai tujuannya. Ketersediaan
SDM mencakup kuantitas SDM,
standar kompetensi, pola rekrutmen,
dan rencana pengembangan SDM.
Isi dari subbab ini harus dapat
menjelaskan antara lain:
1) Uraian profil SDM secara jelas,
sekurang-kurangnya memuat
statistik pegawai berdasarkan
pendidikan atau kompetensi yang
dimiliki, jabatan, dan usia.
2) Analisis terhadap ketersediaan dan
kondisi ideal (gap analysis) pegawai
sesuai dengan kebutuhan/
perkembangan organisasi ke
depan.
3) Kebijakan pengembangan pegawai
terkait pola rekrutmen, promosi,
demosi, pemberhentian, dan
mutasi.
4) Upaya peningkatan kompetensi
pegawai di masing-masing
unit, antara lain pendidikan dan
pelatihan, tugas belajar, dan in-
house training.
d. Akuntabilitas satker yang memadai,
meliputi penjelasan mengenai
mekanisme pengukuran kinerja yang
telah dan akan dilakukan dengan
pendekatan keluaran (output-based
approach). Mekanisme pengukuran
kinerja yang menggunakan pendekatan
masukan dapat dipergunakan
sepanjang masih dipergunakan
sebagai dasar pengukuran kinerja
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Isi dari subbab ini harus dapat
menjelaskan antara lain:
1) Kebijakan pengukuran kinerja
program, kegiatan, dan keuangan
yang efektif.
2) Mekanisme pengukuran dan
penilaian kinerja program, kegiatan,
dan keuangan.
3) Media pertanggungjawaban kinerja
program, kegiatan, dan keuangan
yang tersedia untuk pihak internal
dan eksternal.
4) Laporan akuntabilitas program,
kegiatan, dan keuangan dilakukan
secara periodik.
e. Transparansi layanan yang diberikan,
meliputi komitmen satker untuk
Persyaratan Administratif Menjadi Satker BLU
MANUAL BLU | 17
Mem
bent
uk S
atke
r BLU
menginformasikan layanan dan
kinerjanya kepada masyarakat luas
melalui pengelolaan media publikasi
yang memadai. Isi dari subbab ini
harus dapat menjelaskan antara lain:
1) Media publikasi yang permanen
yang digunakan, seperti website,
surat kabar, dan media lainnya.
2) Pemutakhiran informasi secara
berkala yang dilakukan.
3) Umpan balik yang menyatakan
publikasi sudah cukup informatif.
4) Mekanisme penanganan saran/
masukan dan pengaduan/keluhan
masyarakat.
5) Adanya kebijakan terkait
keterbukaan informasi kepada
publik.
3. Menyusun Renstra Bisnis BLU yang
menunjukkan adanya peningkatan kinerja
layanan dan keuangan sesudah satker
tersebut menjadi satker BLU ke depan.
Renstra ini harus menggambarkan:
a. Kinerja yang telah dicapai sampai
dengan tahun berjalan, yang
menyiratkan adanya tata kelola yang
baik dalam penyelenggaran tupoksi.
Isi dari subbab ini harus dapat
menjelaskan antara lain:
1) Kinerja tahun berjalan dalam
berbagai aspek secara memadai,
yaitu dari aspek layanan,
keuangan, SDM, serta sarana dan
prasarana.
2) Kinerja tahun berjalan yang
menunjukkan tren peningkatan
dibandingkan dengan kondisi
tahun-tahun sebelumnya.
3) Laporan kondisi kinerja tahun
terakhir yang diperinci sesuai
dengan kegiatan, indikator kinerja
kegiatan, rencana belanja, realisasi
belanja, target keluaran, dan
realisasi keluaran.
4) Pengukuran kinerja yang telah
mengikuti metode yang lazim
atau sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, misalnya Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) atau BSC.
5) Analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi capaian kinerja
secara memadai.
b. Strategi bisnis dalam 5 tahun ke
depan yang menggambarkan capaian
rasional yang dapat diraih oleh satker
apabila berubah menjadi satker BLU
berdasarkan analisis kemampuan
yang dimiliki saat ini. Secara terperinci
strategi bisnis ini harus menjelaskan:
1) Analisis situasi/lingkungan
yang realistis dan memadai
menggunakan metode yang
berlaku umum, misal: Strengths,
Weaknesses, Opportunities and
Threats (SWOT)/Boston Consulting
Group (BCG) analysis.
2) Strategi besar (grand strategy)
pengembangan layanan BLU
Persyaratan Administratif Menjadi Satker BLU
18 | MANUAL BLU
Mem
bent
uk S
atke
r BLU
secara memadai berdasarkan
hasil identifikasi analisis situasi/
lingkungan.
3) Visi dan misi sesuai dengan visi
dan misi K/L dan dijelaskan cukup
memadai. Visi organisasi ke depan
harus menantang organisasi untuk
mewujudkan cita dan citra yang
dikehendaki. Sedangkan misi
menggambarkan sesuatu yang
harus diemban atau dilaksanakan
sesuai visi yang ditetapkan, agar
tujuan organisasi dapat terlaksana
dan berhasil dengan baik. Visi dan
misi yang dibuat dapat berbeda
dengan visi dan misi saat ini.
4) Tujuan, sasaran, dan indikator
sasaran secara memadai.
5) Kebijakan yang menggambarkan
pilihan strategi yang cocok dan
dapat dilaksanakan secara efisien
dan efektif.
6) Indikator kinerja program dan
kegiatan lima tahunan yang jelas
dan sesuai dengan kebijakan
berupa indikator layanan,
keuangan, SDM, serta sarana dan
prasarana.
7) Matriks keterkaitan antara visi,
misi, tujuan, sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan (termasuk
kegiatan rutin).
c. Proyeksi layanan dan keuangan
dari satker BLU ke depan
yang menggambarkan potensi
perkembangan yang signifikan apabila
berubah menjadi satker BLU, sehingga
dapat berkontribusi dalam penyediaan
layanan publik. Proyeksi ini berisikan:
1) Asumsi ekonomi yang dapat
diperbandingkan berdasarkan
kemampuan riil atau sumber daya
yang dimiliki.
2) Anggaran indikatif yang disusun
secara realistis dan memadai.
3) Analisis proyeksi keuangan yang
sesuai dengan bidang layanan
menggunakan metode yang tepat.
4) Analisis proyeksi peningkatan
volume dan/atau kualitas layanan
yang logis dan signifikan.
5) Analisis proyeksi peningkatan
PNBP yang realistis dan signifikan
yang disertai indikasi tarif yang
akan diberlakukan.
6) Analisis peningkatan proporsi
belanja dari PNBP yang
disebabkan adanya perluasan
layanan.
4. Menyusun laporan keuangan pokok sesuai
dengan ketentuan yang berlaku bagi satker
pemerintah. Kriteria utama yang harus
dipenuhi adalah penyajian yang lengkap
dan sesuai dengan SAP yang berlaku.
Untuk satker instansi pemerintah yang
baru atau satker lainnya yang berasal dari
non-instansi pemerintah dapat menyusun
laporan keuangan sesuai ketentuan SAK
yang berlaku. Materi laporan keuangan
Persyaratan Administratif Menjadi Satker BLU
MANUAL BLU | 19
Mem
bent
uk S
atke
r BLU
pokok ini harus memenuhi unsur-unsur:
a. Disajikan dengan lengkap mengikuti
ketentuan mengenai penyusunan
laporan keuangan K/L/satker.
Komponen dari laporan keuangan
sesuai SAP memuat:
1) Laporan Realisasi Anggaran, yaitu
laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi, dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang
dikelola, serta menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam suatu periode
pelaporan yang terdiri dari unsur
pendapatan dan belanja.
2) Neraca, yaitu laporan yang
menggambarkan posisi keuangan
mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal tertentu.
3) Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK), yaitu laporan yang berisi
penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam Laporan
Realisasi Anggaran, dan Neraca,
disertai laporan mengenai kinerja
keuangan.
b. Terdapat analisis laporan keuangan
yaitu berupa analisis tren, analisis
persentase per komponen, analisis
rasio, dan analisis sumber penggunaan
dana. Penggunaan metode analisis
dapat disesuaikan dengan bidang
layanan satker yang bersangkutan.
Metode analisis tersebut digunakan
untuk menguraikan lebih lanjut
tentang informasi keuangan satker,
sehingga pengguna laporan keuangan
mempunyai informasi tambahan
mengenai tren posisi keuangan, tren
pendapatan dan biaya, tren arus kas,
potensi kemampuan pelayanan publik
dan pemenuhan kewajiban dengan
sumber daya yang ada di masa
yang akan datang, serta kontribusi
satker BLU terhadap kesejahteraan
masyarakat di masa sekarang dan di
masa depan.
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
menggambarkan ukuran pelayanan yang
harus dipenuhi oleh instansi pemerintah
yang akan menerapkan PK BLU dengan
mempertimbangkan kualitas layanan,
pemerataan, dan kesetaraan layanan serta
kemudahan memperoleh layanan. SPM
tersebut harus ditetapkan oleh menteri/
pimpinan lembaga yang sekurang-
kurangnya mengandung unsur:
a. Persetujuan berupa tanda tangan dari
pimpinan satker yang bersangkutan
dan menteri/pimpinan lembaga.
b. Jenis kegiatan atau layanan yang
diberikan satker, yaitu uraian mengenai
seluruh layanan yang diberikan oleh
satker baik yang bersifat internal
satker maupun layanan yang diberikan
kepada masyarakat. Jenis kegiatan ini
merupakan tupoksi dari satker yang
bersangkutan. Isi dari subbab ini harus
menjelaskan antara lain:
Persyaratan Administratif Menjadi Satker BLU
20 | MANUAL BLU
Mem
bent
uk S
atke
r BLU
1) Layanan secara komprehensif
yang mencakup uraian mengenai
jenis layanan, standar layanan,
standar SDM, standar sarana dan
prasarana, serta standar lainnya.
2) Kualitas, pemerataan, dan
kesetaraan layanan, serta
kemudahan untuk mendapatkan
layanan.
3) Kebutuhan para pemangku
kepentingan (internal dan
eksternal).
4) Pengalaman empiris untuk
menjalankan Standar Pelayanan
Minimal.
5) Kesesuaian dengan tupoksi satker.
c. Rencana Pencapaian SPM, yaitu uraian
mengenai target tahunan pencapaian
SPM dengan mengacu pada batas
waktu pencapaian SPM sesuai dengan
peraturan yang ada dan merincinya ke
dalam uraian rencana pencapaian SPM
untuk masing-masing unit layanan
secara memadai. Isi dari subbab ini
harus menjelaskan antara lain:
1) Rencana pencapaian SPM yang
telah mencantumkan target waktu.
2) Acuan pada standar pelayanan
tertinggi yang telah dicapai dalam
bidang terkait.
d. Indikator pelayanan yang memuat
jenis pelayanan dasar, indikator SPM,
dan batas waktu pencapaian SPM.
Indikator pelayanan ini harus konsisten
dengan Renstra Bisnis, dokumen
pelaksanaan anggaran, maupun
pedoman pengukuran dan penilaian
kinerja yang berlaku. Isi dari subbab ini
harus memuat antara lain:
1) Persetujuan berupa tanda
tangan dari pimpinan satker
yang bersangkutan dan menteri/
pimpinan lembaga
2) Indikator pelayanan yang realistis
sesuai sumber daya.
3) Rincian jenis layanan, indikator, dan
batas waktu penyelesaian layanan.
4) Kesesuaian dengan prinsip-prinsip
fokus pada jenis layanan, dapat
diukur, dapat dicapai, relevan, dan
dapat diandalkan, dan tepat waktu
(SMART criteria).
6. Menyampaikan laporan keuangan hasil
audit tahun terakhir sebelum satker
diusulkan untuk menerapkan PPK-BLU
dari pemeriksa eksternal. Dalam hal
satker belum pernah diaudit, satker harus
membuat pernyataan bersedia untuk
diaudit secara independen yang disusun
dengan mengacu pada format yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta
ditandatangani oleh pemimpin satker dan
disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga
terkait.
Persyaratan Administratif Menjadi Satker BLU
MANUAL BLU | 21
Mem
bent
uk S
atke
r BLU
Pemimpin satker secara berjenjang
menyampaikan usulan dengan dilampiri
dokumen persyaratan administratif di atas
kepada menteri/pimpinan lembaga untuk
kemudian dilakukan pengkajian/penilaian
Bagaimana Proses Pengusulan Satker BLU?
oleh K/L bersangkutan. Berdasarkan hasil
pengkajian/penilaian tersebut K/L selanjutnya
mengajukan usulan penetapan menjadi satker
BLU bagi calon satker BLU yang dianggap
layak kepada Menteri Keuangan.
pertimbangan penetapan satker bersangkutan
menjadi satker BLU. Menteri Keuangan
menetapkan keputusan penetapan satker
tersebut menjadi satker BLU berdasarkan
rekomendasi dari Tim Penilai. Hasil keputusan
Menteri Keuangan disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Menteri/pimpinan lembaga beserta
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
dan Unit Eselon I yang membawahi satker
yang bersangkutan.
3. Unit Eselon I lain lingkup Kementerian
Keuangan terkait.
4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN
setempat.
5. Satker BLU yang ditetapkan.
Bagaimana Proses Penilaian dan Penetapan Satker BLU?
Penilaian persyaratan administratif calon
satker BLU dan penetapan menjadi satker
BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan. Menteri
Keuangan memberi keputusan penetapan atau
penolakan terhadap usulan penetapan BLU
paling lambat 3 bulan sejak diterimanya usulan
dari menteri/pimpinan lembaga.
Proses penilaian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu
penilaian kelengkapan dan akurasi penyajian
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktorat Pembinaan PK BLU, dan penilaian
material oleh Tim Penilai yang dibentuk Menteri
Keuangan.
Hasil penilaian Tim Penilai dituangkan dalam
Berita Acara Penilaian dan disampaikan
kepada Menteri Keuangan sebagai bahan
22 | MANUAL BLU
Mem
bent
uk S
atke
r BLU
Sementara itu, status satker BLU akan
berakhir apabila:
1. Dicabut oleh Menteri Keuangan sesuai
dengan kewenangannya,
2. Dicabut oleh Menteri Keuangan
berdasarkan usul dari menteri/pimpinan
lembaga sesuai dengan kewenangannya,
atau
3. Berubah statusnya menjadi badan hukum
dengan kekayaan negara yang dipisahkan.
Kapan Status Satker BLU Berakhir?
Pencabutan status satker BLU oleh Menteri
Keuangan dilakukan apabila satker BLU sudah
tidak lagi memenuhi persyaratan substantif,
teknis, dan/atau administratif, antara lain
diakibatkan perubahan orientasi layanan
sehingga tidak menghasilkan PNBP, tidak
terpenuhinya target kinerja, dan hal-hal lainnya
yang mengganggu kontinuitas penerapan Pola
PK BLU. Perubahan menjadi badan hukum
dengan kekayaan negara yang dipisahkan
antara lain apabila satker Perguruan Tinggi
Negeri BLU berubah status menjadi Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum.
MANUAL BLU | 23
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
MENATA KELEMBAGAAN
BLUbagaimana menata organisasi BLU bidang penyedia barang dan jasa lainnya?
siapa unsur pengelola BLU?
bagaimana menata kepegawaian BLU?
siapa unsur pejabat perbendaharaan BLU?
3
24 | MANUAL BLU
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
Struktur organisasi bidang penyedia barang
dan jasa lainnya harus menggambarkan
posisi jabatan yang ada pada organisasi
dan hubungan wewenang/tanggung jawab
antarjabatan dalam pelaksanaan tugasnya.
Melalui struktur organisasi, budaya dan
prinsip-prinsip organisasi diterapkan dalam
menjalankan roda kehidupannya.
Desain organisasi harus memperhatikan
keserasian antara besaran organisasi dengan
beban tugas, kemampuan, dan sumber
daya yang dimiliki. Dalam rangka menjamin
kejelasan mekanisme kerja dan akuntabilitas
organisasi, maka desain organisasi satker BLU
harus menggambarkan secara jelas bagan
organisasi meliputi kedudukan, susunan
jabatan, dan hubungan kerja antarunit. Tugas
dan wewenang tiap jabatan harus diuraikan
secara jelas, berikut persyaratan menduduki
jabatannya.
Satker BLU harus mempunyai struktur
organisasi dengan kriteria sebagai berikut:
1. Menggambarkan pengendalian internal
yang memadai, dapat dilihat antara lain
dari:
a. Pemisahan tugas yang memadai;
Harus ada pemisahan fungsi antara
fungsi pemimpin, sebagai penanggung
jawab atas seluruh kegiatan dalam
Bagaimana Menata Organisasi BLU Bidang Penyedia Barang dan Jasa Lainnya?
MANUAL BLU | 25
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
suatu organisasi, fungsi keuangan,
fungsi operasional/pelaksanaan, dan
fungsi pengawasan.
b. Adanya badan/unit yang berfungsi
sebagai internal audit;
Fungsi tersebut dapat dilaksanakan
oleh SPI ataupun Inspektorat Jenderal
pada K/L. Bentuk unit tersebut
disesuaikan dengan kebutuhan satker
yang bersangkutan.
2. Menunjukkan kejelasan garis komando
atau koordinasinya, yaitu agar dalam
struktur organisasi tersebut terlihat
garis komando, sehingga jelas pola
pertanggungjawabannya.
3. Menggambarkan pengelompokan
fungsi yang logis;
Bidang-bidang yang ada dalam suatu
organisasi harus dikelompokkan sesuai
dengan fungsinya. Pengelompokan fungsi-
fungsi dalam struktur organisasi harus
dilakukan secara logis dan sesuai dengan
prinsip pengendalian intern.
Untuk mencapai kriteria struktur organisasi
BLU, satker BLU perlu memperhatikan prinsip-
prinsip dalam menyusun struktur organisasi
sesuai dengan kaidah organisasi modern, yaitu:
1. Adanya persamaan visi di semua
level organisasi, namun manajemen
puncaklah yang bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa visi tersebut ada dan
dipelihara.
2. Peran pemimpin adalah membangun visi
bersama, memberdayakan karyawan,
menginspirasikan komitmen, dan
mendorong pengambilan keputusan
secara efektif melalui pemberdayaan dan
kepemimpinan yang kharismatik.
3. Perumusan dan implementasi ide terjadi di
semua level organisasi.
4. Pegawai memahami tugas masing-masing,
termasuk kaitan pekerjaan masing-masing
pegawai dengan pegawai lainnya.
5. Organisasi menjalankan proses, bukan
tugas. Masing-masing proses mempunyai
‘pemilik’ dan tujuan kinerja khusus.
6. Pengguna jasa layanan sebagai faktor
pengendali kinerja. Kepuasan masyarakat
sebagai penggerak utama dan ukuran
kinerja, bukan keuntungan semata.
7. Semua pegawai mendapat informasi penuh
dan mendapat kesempatan pelatihan.
8. Membangun budaya keterbukaan,
kerjasama dan kolaborasi, budaya yang
fokus pada peningkatan kinerja yang terus-
menerus, tanggung jawab pegawai, dan
lain-lain.
26 | MANUAL BLU
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
KriteriaStrukturOrganisasiBLUSTRUKTUR
ORGANISASI BLU
KR ITERIA
Menggambarkan pengendalian internal
yang memadai
Menunjukkan kejelasan garis komando
atau koordinasinya
Menggambarkan pengelompokan fungsi
yang logis
Kriteria Struktur Organisasi BLU
Gambar 3.1
Prinsip penyusunan organisasi satker BLU
adalah:
1. Mempunyai visi, misi, dan tujuan yang
spesifik di bidang peningkatan mutu
pelayanan masyarakat.
2. Pembagian jumlah unit organisasi harus
memperhatikan sifat pekerjaan dalam
organisasi dalam arti untuk mendukung
terwujudnya institutional coherence, maka
tugas-tugas yang bersesuaian tidak perlu
dipecah-pecah ke dalam beberapa unit.
3. Adanya kepastian bahwa tugas-tugas
dalam organisasi akan terus berlangsung
dalam jangka waktu yang lama (tidak
bersifat ad hoc).
4. Semua tugas organisasi harus dibagi habis
ke dalam unit-unit organisasi di bawahnya,
sehingga tidak ada tugas yang tidak
ditangani oleh suatu unit organisasi dan
tidak ada tugas yang ditangani oleh lebih
dari satu unit organisasi.
5. Setiap unit organisasi harus mempunyai
hubungan yang jelas antara satu dengan
yang lain sehingga terdapat kesatuan arah
dan tindakan dalam mencapai visi dan misi
organisasi.
6. Setiap unit organisasi harus mempunyai
kewenangan yang jelas sehingga
mekanisme pengambilan keputusan
pada masing-masing unit organisasi
dapat menunjukkan keseimbangan antara
kewenangan dan tanggung jawab.
7. Desain organisasi harus memperhatikan
keserasian antara besaran organisasi
dengan beban tugas, kemampuan, dan
Menata Organisasi BLU
MANUAL BLU | 27
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
PIMP. BLU
SPI
DEWAS
PJBT BID TEKNIS 1
PJBT BID TEKNIS 2
PJBT BID TEKNIS 3
PJBT BID ADM & KEU
PJBT SUBBID TEKNIS
1A
PJBT SUBBID TEKNIS
1B
PJBT SUBBID TEKNIS
1C
PJBT SUBBID TEKNIS
2A
PJBT SUBBID TEKNIS
2B
PJBT SUBBID TEKNIS
2C
PJBT SUBBID TEKNIS
3A
PJBT SUBBID TEKNIS
3B
PJBT SUBBID TEKNIS
3C
PJBT SUBBIDADMIN
PJBT SUBBID
KEU
sumber daya yang dimiliki.
8. Dalam rangka menjamin kejelasan
mekanisme kerja dan akuntabilitas
organisasi, maka desain organisasi BLU
harus menggambarkan secara jelas
pembaganan mengenai kedudukan,
susunan jabatan, dan hubungan kerja antar
unit organisasi.
Ilustrasi Struktur Organisasi Satker BLU
Gambar 3.2
Jika struktur organisasi yang ada saat
ini (existing) belum menggambarkan
pengendalian internal yang memadai, maka
harus diajukan format struktur organisasi
yang baru yang memenuhi ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005. Penyusunan struktur organisasi yang
baru hendaknya memperhatikan kebutuhan
terhadap fleksibilitas, kemampuan untuk
menyesuaikan diri dengan perubahan,
kreativitas, pengetahuan dan kemampuan
dalam mengatasi ketidakpastian lingkungan.
Menata Organisasi BLU
28 | MANUAL BLU
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
Satker BLU dapat melakukan perubahan/
penyesuaian tata kelola maupun perubahan
struktur organisasi. Perubahan tata kelola dan
struktur organisasi tersebut dilakukan dengan
mengikuti mengikuti peraturan atau ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Tata laksana atau prosedur kerja merupakan
urutan pekerjaan yang dilakukan oleh satker
BLU dalam melaksanakan kegiatannya.
Prosedur kerja ini menggambarkan wewenang/
tanggung jawab masing-masing jabatan dan
prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan
tugasnya. Secara sederhana, prosedur
kerja dapat diartikan sebagai pedoman yang
menunjukkan apa yang harus dilakukan,
kapan hal tersebut dilakukan, dan siapa yang
melakukannya. Sehingga, adanya prosedur
kerja sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi,
baik dari tingkat pimpinan hingga level
organisasi yang terendah.
Prosedur kerja dapat memberikan arah bagi
BLU dalam upaya peningkatan kinerja BLU
yang bersangkutan, disamping menghindarkan
adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan
pekerjaan. Disamping itu, prosedur kerja
dapat digunakan untuk menelusuri kesalahan-
kesalahan prosedural, baik dalam pemberian
pelayanan kepada publik maupun pelaksanaan
pekerjaan rutin.
Satker pemerintah yang menjadi satker BLU
harus mempunyai prosedur kerja untuk semua
kegiatannya, terutama kegiatan utama (core
business). Prosedur kerja disajikan dalam
bentuk bagan arus (flowchart) diikuti dengan
narasi yang menjelaskan bagan arus tersebut.
Prosedur kerja mencakup empat aspek, yaitu
aspek pelayanan, keuangan, administrasi
(termasuk aspek sarana dan prasarana), dan
SDM.
MANUAL BLU | 29
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
Siapa Unsur Pengelola BLU?
BLU dikelola oleh pejabat pengelola
BLU yang terdiri dari Pemimpin BLU,
Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
Sebutan tersebut dapat disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku pada instansi
pemerintah yang bersangkutan. Kedudukan
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis dalam
struktur organiasi harus setara untuk menjamin
adanya mekanisme saling uji (check and
balance). Selain itu, dalam rangka pembinaan
dan pemeriksaan intern BLU juga dilengkapi
dengan Dewas dan SPI.
Kepala satker berkedudukan sebagai
Pemimpin BLU yang berfungsi sebagai
penanggung jawab umum operasional serta
keuangan BLU, dan berkewajiban:
a. menyiapkan Renstra Bisnis BLU,
b. menyiapkan RBA tahunan,
c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan
pejabat teknis sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, dan
d. menyampaikan pertanggungjawaban
kinerja operasional dan keuangan BLU.
Pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai
penanggung jawab keuangan yang
berkewajiban:
a. mengkoordinasikan penyusunan RBA,
b. menyiapkan dokumen pelaksanaan
anggaran satker BLU,
c. melakukan pengelolaan pendapatan dan
belanja,
d. menyelenggarakan pengelolaan kas,
e. melakukan pengelolaan utang-piutang,
f. menyusun kebijakan pengelolaan barang,
aset tetap, dan investasi BLU,
g. menyelenggarakan sistem informasi
manajemen keuangan, dan
h. menyelenggarakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan, dan lain-
lain.
Pejabat Teknis BLU berfungsi sebagai
penanggung jawab teknis di bidang masing-
masing yang berkewajiban:
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di
bidangnya,
b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA,
dan
c. mempertanggungjawabkan kinerja
operasional di bidangnya.
Pemimpin BLU
Pejabat Keuangan BLU
Pejabat Teknis BLU
30 | MANUAL BLU
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
Fungsi pengawasan dan pemeriksaan
intern dalam pelaksanaan kegiatan harus
dilaksanakan oleh satker BLU. Fungsi tersebut
dapat dilaksanakan oleh SPI sebagai unit yang
melakukan fungsi pemeriksaan intern BLU,
dan sebagai unit kerja yang berkedudukan
langsung di bawah pemimpin BLU untuk
menjamin independensinya dari kegiatan atau
unit kerja yang diaudit. Secara umum, fungsi
SPI antara lain:
a. Membantu Pemimpin BLU dalam
menyelenggarakan penilaian atas sistem
pengendalian, pengelolaan manajemen,
serta memberikan saran perbaikan.
b. Sebagai konsultan dan juga melaksanakan
pengawasan dalam rangka pengelolaan
risiko, pengendalian dan penerapan
prinsip-prinsip good governance.
c. Sebagai mitra kerja strategis unit kerja
dalam mencapai sasaran kegiatan.
d. Sebagai mitra kerja dari auditor eksternal.
Kepala SPI harus memiliki kualifikasi akademis
dan kompetensi yang memadai agar dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh
Pemimpin BLU. Pembentukan SPI disesuaikan
dengan kondisi satker yang bersangkutan. Jika
satker belum mampu membentuk SPI, maka
fungsi pengawasan intern dapat diserahkan
kepada Inspektorat Jenderal pada K/L
bersangkutan, atau unit lain yang mendapat
kewenangan dari Pemimpin BLU untuk
melakukan fungsi pengawasan. Tugas-tugas
SPI antara lain:
a. Pemeriksaan dan penilaian terhadap baik
Satuan Pemeriksaan Intern atau tidaknya pengendalian akuntansi dan
pengendalian administratif dan mendorong
penggunaan cara-cara yang efektif dengan
biaya yang minimum.
b. Menilai sampai seberapa jauh pelaksanaan
kebijakan manajemen puncak/ Pemimpin
BLU dipatuhi.
c. Menilai sampai seberapa jauh aset
dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari
segala macam kerugian.
d. Menilai keandalan informasi yang dihasilkan
oleh berbagai unit.
e. Memberikan rekomendasi perbaikan
kegiatan-kegiatan satker BLU.
Ruang lingkup SPI meliputi audit keuangan
dan audit manajemen. Audit keuangan melihat
kewajaran atas laporan keuangan yang telah
disajikan manajemen dengan fokus pada
audit operasional organisasi. Sementara audit
manajemen melihat segi efisiensi, efektivitas,
ekonomi, dengan tujuan menguji apakah
pelaksanaan/kegiatan telah sesuai dengan
ketentuan/peraturan yang berlaku. SPI
mempunyai wewenang antara lain:
a. Menyusun, mengubah, dan melaksanakan
kebijakan audit internal termasuk antara
lain menentukan prosedur dan lingkup
pelaksanaan pekerjaan audit.
b. Mengakses seluruh dokumen, pencatatan,
personal dan fisik, informasi tempat atas
obyek audit yang dilaksanakannya, untuk
mendapatkan data dan Informasi yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
c. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan
terhadap informasi yang diperolehnya,
dalam kaitan dengan penilaian efektivitas
sistem yang diauditnya.
Unsur Pengelola BLU
MANUAL BLU | 31
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
2
Omset di atas Rp30
miliar atau aset di
atas Rp200 miliar.
No Nilai omset dan aset
1
Omset antara Rp15
s.d. 30 miliar atau
aset antara Rp75
s.d. 200 miliar.
3 orang tsb. di atas, atau 5 orang terdiri dari: :• 2 dari kementerian
teknis• 2 dari Kementerian
Keuangan• 1 tenaga ahli
Jumlah Dewas Keterangan
3 orang terdiri dari :• 1 dari kementerian
teknis• 1 dari Kementerian
Keuangan• 1 tenaga ahli
Nilai omset berdasarkan jumlah PNBP pada LRA tahun terakhir.Nilai aset berdasarkan nilai aset dalam Neraca tahun terakhir.
Jumlah Dewas tersebut dapat ditinjau kembali apabila realisasi nilai omset dan/atau nilai aset mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari persyaratan.
SPI tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan
dan tanggung jawab atas aktivitas yang direviu/
diperiksa, tetapi tanggung jawab SPI adalah
pada penilaian dan analisis atas aktivitas
tersebut.
Dewas adalah organ BLU yang bertugas untuk
melakukan pengawasan terhadap BLU.
Adapun tugas, keanggotaan, persyaratan, dan
hal-hal terkait Dewas dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Keanggotaan dan Persyaratan
Pembentukan Dewas
Dewas untuk BLU di lingkungan
pemerintah pusat dibentuk dengan
keputusan menteri/pimpinan lembaga atas
persetujuan Menteri Keuangan. Unsur-
unsur Anggota Dewas terdiri dari pejabat
K/L sebagai unsur pembina teknis, pejabat
dari Kementerian Keuangan sebagai
unsur pembina keuangan dan tenaga ahli
yang sesuai dengan kegiatan satker BLU
sebagai unsur profesional.
Dewas dibentuk apabila satker BLU
memenuhi syarat minimum nilai omzet dan/
atau nilai aset, yang dapat dijelaskan pada
tabel berikut ini :
Dewan Pengawas
Tabel 3.1 Keanggotaan Dewas
Unsur Pengelola BLU
32 | MANUAL BLU
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
` Keanggotaan Dewas dari unsur K/L dan
dari unsur Kementerian Keuangan adalah
wakil menteri atau pejabat struktural
maupun pejabat fungsional yang bukan
pegawai BLU yang masih aktif.
Keanggotaan Dewas dari unsur profesional
merupakan orang yang mempunyai
kompetensi pada bidang tugas sesuai jenis
BLU akan tetapi bukan pegawai BLU yang
bersangkutan.
b. Persyaratan Keanggotaan Dewas
Yang dapat diangkat sebagai anggota
Dewas adalah orang perseorangan dengan
persyaratan:
1) memiliki integritas, dedikasi, itikad baik,
dan rasa tanggung jawab;
2) memahami masalah-masalah yang
berkaitan dengan kegiatan BLU;
3) dapat menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugasnya;
4) bukan sebagai kepala daerah, anggota
legislatif, anggota Parpol, anggota
DPD, staf khusus menteri/penasehat
menteri;
5) bukan merupakan pegawai BLU; dan
6) mampu melaksanakan perbuatan
hukum dan tidak pernah dinyatakan
pailit atau tidak pernah menjadi
anggota direksi atau komisaris atau
Dewas yang dinyatakan bersalah
sehingga menyebabkan suatu badan
usaha pailit, atau orang yang tidak
pernah dihukum karena melakukan
tindak pidana yang merugikan
keuangan negara.
Dalam rangka memenuhi persyaratan
tersebut dilakukan penilaian internal oleh
K/L terhadap calon anggota Dewas dari
unsur pejabat K/L dan dari unsur tenaga
ahli yang sesuai dengan layanan BLU
sementara penilaian oleh Kementerian
Keuangan dilakukan terhadap calon
anggota Dewas dari unsur pejabat
Kementerian Keuangan.
c. Kewenangan, Tugas, Kewajiban, dan Hak
Dewan Pengawas
Dewan Pengawas melakukan pengawasan
pengelolaan BLU yang dilakukan
oleh pejabat pengelola BLU terhadap
pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis
(RSB), Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA), RKA K/L, DIPA dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.
Kewajiban-kewajiban Dewas:
1) Menelaah RKA K/L dan RBA serta
kebenaran pencantuman saldo awal
dan saldo akhir pada RBA dan DIPA.
2) Menandatangani RBA selaku pihak
yang mengetahui RBA.
3) Memberikan pendapat dan saran
kepada menteri/pimpinan lembaga
dan Menteri Keuangan mengenai RSB
dan RBA.
4) Melaporkan kepada menteri/pimpinan
lembaga dan Menteri Keuangan jika
terjadi gejala penurunan kinerja BLU.
5) Mengikuti perkembangan kegiatan
BLU, memberikan pendapat dan saran
Unsur Pengelola BLU
MANUAL BLU | 33
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
kepada menteri/pimpinan lembaga dan
Menteri Keuangan.
6) Memberikan masukan, saran, atau
tanggapan atas laporan keuangan dan
laporan kinerja BLU kepada pejabat
pengelola BLU.
7) Memberikan masukan, saran, atau
tanggapan atas kelayakan, kualitas,
jumlah dan harga barang yang dibeli.
8) Mengawasi dan memberikan nasehat
pelaksanaan pengelolaan keuangan
BLU dan kepatuhan terhadap
peraturan.
9) Memberikan persetujuan penghapusan
secara bersyarat terhadap piutang
BLU dengan jumlah lebih dari Rp200
juta s.d. Rp500 juta per penanggung
utang.
10) Memberikan persetujuan atas pinjaman
jangka pendek untuk peminjaman
yang bernilai di atas 10% s.d. 15%
dari jumlah pendapatan BLU TA
sebelumnya yang tidak bersumber dari
APBN dan hibah terikat.
Hal-hal yang perlu diperhatikan Dewas
terkait Rencana Strategis Bisnis (RSB):
• Dewas harus memastikan RSB yang
ada masih berlaku/tidak kadaluwarsa.
• Dewas harus memastikan bahwa
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
sudah diadopsi ke dalam RSB.
• Dewas harus memastikan bahwa
RSB sesuai dengan Renstra K/L dan
realistis untuk diwujudkan dalam jangka
5 tahun.
• Perubahan dalam RSB harus disetujui
terlebih dahulu oleh Dewas, sebelum
disampaikan kepada menteri teknis
dan Menteri Keuangan.
• Dewas harus mengevaluasi target
kinerja yang terdapat di dalam RSB
dibandingkan dengan capaian pada
tahun berjalan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan Dewas
terkait Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA):
• Dewas harus memastikan RBA
berdasarkan pagu indikatif/sementara
dan pagu definitif telah dievaluasi dan
disahkan olehnya sebelum dikirim
kepada menteri teknis.
• Dewas mengevaluasi kesesuaian
program/kegiatan dalam RBA yang
akan dilakukan dengan RSB dan
peraturan yang berlaku.
• Dewas mengevaluasi penggunaan
standar biaya, kesesuaian belanja
antara RBA dan RKA satker, kelayakan
belanja, dan hal-hal lain untuk
memastikan efisiensi belanja telah
dilakukan.
• Dewas mengevaluasi target
pendapatan yang akan dicapai dengan
melihat progres PNBP yang telah
telah dicapai oleh satker BLU dalam
beberapa tahun terakhir.
• Dewas memberikan masukan/
saran kepada pemimpin BLU apabila
terdapat ketidakpatuhan terhadap
alokasi belanja satker BLU.
Unsur Pengelola BLU
34 | MANUAL BLU
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
• Dewas membuat kertas kerja
penelaahan RBA/Revisi RBA dan
dapat memberitahukannya kepada
menteri teknis apabila terdapat indikasi
pelanggaran terhadap ketentuan yang
berlaku.
• Dewas memonitor ketepatan waktu
penyampaian RBA Definitif (7 hari
kerja setelah tahun anggaran berjalan)
kepada Kementerian Keuangan.
Dewas mengevaluasi efektivitas
pelaksanaan RBA tahun sebelumnya dan
dituangkan ke dalam laporan Dewas.
Dewas mempunyai kewenangan meliputi:
1. Menilai RSB/Revisi Renstra.
2. Menilai RBA/Revisi RBA.
3. Menandatangani RBA sebagai pihak
yang mengetahui.
4. Menyetujui atas pinjaman jangka
pendek yang bernilai di atas 10%
sampai dengan 15% dari jumlah
pendapatan BLU tahun anggaran
sebelumnya yang tidak bersumber dari
APBN dan hibah.
5. Menyetujui penghapusan secara
bersyarat terhadap piutang BLU untuk
jumlah lebih dari Rp200 juta s.d.
Rp500 juta per penanggung piutang.
Dewas bertugas melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan
oleh Pejabat Pengelola BLU yang
meliputi aspek pengelolaan keuangan,
layanan, organisasi dan SDM, sarana
dan prasarana, serta kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan.
Dalam menjalankan tugas Dewas
berkewajiban:
1) memberikan pendapat dan saran
secara tertulis kepada menteri/
pimpinan lembaga dan Menteri
Keuangan mengenai RSB dan RBA
yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola
BLU.
2) melaporkan dengan segera kepada
menteri/pimpinan lembaga dan
Menteri Keuangan apabila terjadi gejala
menurunnya kinerja BLU.
3) mengikuti perkembangan kegiatan
BLU, memberikan pendapat
dan saran secara tertulis kepada
menteri/pimpinan lembaga dan
Menteri Keuangan mengenai setiap
masalah yang dianggap penting bagi
pengelolaan BLU.
4) memberikan nasihat kepada Pejabat
Pengelola BLU dalam melaksanakan
pengelolaan BLU termasuk kepatuhan
peraturan perundang-undangan.
5) menyampaikan laporan kepada
menteri/pimpinan lembaga dan Menteri
Keuangan terkait kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dalam
pengelolaan BLU.
6) meneliti dan mengkaji laporan berkala
yang disiapkan oleh Pejabat Pengelola
BLU, antara lain laporan keuangan dan
laporan kinerja, termasuk laporan hasil
SPI;
7) menyelenggarakan pertemuan dengan
Pejabat Pengelola BLU paling sedikit
setiap triwulan untuk mengawasi
pengelolaan BLU;
Unsur Pengelola BLU
MANUAL BLU | 35
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
8) menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas, kewajiban dan hak Dewas
minimal setiap semester kepada
menteri/pimpinan lembaga dan Menteri
Keuangan;
9) menyusun program kerja tahunan.
Dewas mempunyai hak sebagai berikut:
1) memperoleh data dan informasi
mengenai pengelolaan BLU secara
berkala dan tepat waktu sesuai
peraturan perundang-undangan.
2) bertanya kepada Pejabat Pengelola
BLU mengenai pengelolaan BLU.
3) meminta kepada Pejabat Pengelola
BLU menghadiri rapat Dewas untuk
memperoleh penjelasan tentang
pengelolaan BLU.
4) mendapatkan tenaga ahli/staf khusus
dalam jangka waktu tertentu apabila
diperlukan dalam melaksanakan
tugasnya
d. Pertanggungjawaban Dewas
Dewas melaporkan pelaksanaan tugas,
kewajiban dan haknya sebagai bentuk
pertanggungjawaban berkala kepada
menteri/pimpinan lembaga dan Menteri
Keuangan yang disampaikan paling sedikit
1 kali dalam satu semester dan sewaktu-
sewaktu apabila diperlukan.
Menteri/pimpinan lembaga melakukan
evaluasi setiap semester atas kinerja
Dewas dan hasil evaluasi tersebut
disampaikan kepada Menteri Keuangan.
Unsur Pengelola BLU
Menteri Keuangan dapat menggunakan
hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan
dalam melakukan evaluasi kinerja Dewas.
Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan
bahwa anggota Dewas tidak melaksanakan
tugas dan kewajibannya dengan baik,
maka Menteri Keuangan dapat:
1) menyampaikan rekomendasi
pemberhentian antarwaktu anggota
Dewas dari unsur pejabat K/L dan
tenaga ahli kepada menteri/pimpinan
lembaga terkait.
2) melakukan pemberhentian dan
penggantian antarwaktu anggota
Dewas dari unsur pejabat Kementerian
Keuangan.
e. Pengangkatan Dewas
Dengan memperhatikan tugas, fungsi dan
kewenangan Dewas, Dewas dari unsur
pejabat Kementerian Keuangan haruslah
benar-benar yang memahami mengenai
peraturan-peraturan, pengelolaan
keuangan, RBA, RSB, dan lain-lain terkait
BLU. Bagi Dewas dari K/L haruslah yang
kompeten dan profesional di bidang
layanan. Untuk pencalonan menjadi
Dewas dari unsur pejabat K/L dan
unsur tenaga ahli/profesional merupakan
kewenangan menteri/pimpinan lembaga.
Pengangkatan anggota Dewas dari unsur
pejabat Kementerian Keuangan merupakan
kewenangan Menteri Keuangan.
Masa jabatan anggota Dewas ditetapkan
selama 5 tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 kali masa jabatan
36 | MANUAL BLU
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
berikutnya. Pengangkatan anggota Dewas
tidak bersamaan waktunya dengan
pengangkatan Pejabat Pengelola BLU,
kecuali pengangkatan untuk pertama
kalinya pada waktu pembentukan BLU.
Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan
usulan pengangkatan calon ketua/
anggota Dewas dari unsur pejabat K/L
dan unsur tenaga ahli/profesional kepada
Menteri Keuangan untuk mendapatkan
persetujuan.
Menteri/pimpinan lembaga dapat
menyampaikan rekomendasi nama
calon anggota Dewas yang berasal dari
unsur pejabat Kementerian Keuangan
dalam usulan. Usulan pengangkatan
anggota Dewas disertai dengan informasi
kompetensi yang paling sedikit terdiri dari:
1) Daftar Riwayat Hidup;
2) Salinan/fotocopy ijazah terakhir yang
dimiliki yang disahkan oleh pejabat
berwenang pada K/L bersangkutan;
dan
3) Surat Pernyataan dari menteri/pimpinan
lembaga bahwa calon anggota Dewas
yang diusulkan telah dilakukan proses
penilaian internal.
Setelah mendapatkan persetujuan Menteri
Keuangan, menteri/pimpinan lembaga
segera menerbitkan keputusan tentang
penetapan pengangkatan anggota
Dewas. Keputusan penetapan tersebut
ditembuskan kepada Menteri Keuangan
dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Apabila Menteri Keuangan menolak usulan
pengangkatan calon ketua/anggota
Dewas, menteri/pimpinan lembaga
segera mengajukan usulan calon dewas
lainnya selambat-lambatnya 1 bulan sejak
disampaikannya keputusan penolakan oleh
Menteri Keuangan.
f. Pemberhentian dan Penggantian Anggota
Dewas
Menteri/pimpinan lembaga berwenang
memberhentikan dan mengganti anggota
Dewas dari unsur pejabat K/L dan
unsur tenaga ahli/profesional. Menteri/
pimpinan lembaga dapat mengusulkan
pemberhentian dan penggantian anggota
Dewas dari unsur pejabat Kementerian
Keuangan. Menteri Keuangan berwenang
mengusulkan pemberhentian dan
mengganti anggota Dewas dari unsur
pejabat Kementerian Keuangan.
Pemberhentian dan penggantian Dewas
dapat dikarenakan:
1) Pemberhentian dan Penggantian
Antarwaktu
Dapat dilakukan apabila anggota
Dewas tidak dapat meneruskan masa
jabatannya karena:
a) tidak melaksanakan tugasnya
dengan baik;
b) tidak melaksanakan ketentuan
perundang-undangan;
c) terlibat dalam tindakan yang
merugikan BLU;
d) dipidana penjara;
Unsur Pengelola BLU
MANUAL BLU | 37
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
e) berhalangan tetap;
f) mengundurkan diri; atau
g) menduduki jabatan lain yang
berakibat terjadi benturan
kepentingan dalam pengawasan
BLU atau munculnya halangan
yang menganggu kemampuan
untuk bertindak secara bebas
dalam pengawasan BLU.
Masa jabatan anggota Dewas
Pengganti Antarwaktu ditetapkan
selama sisa masa jabatan anggota
Dewas yang diganti.
2) Pemberhentian karena Berakhir Masa
Jabatan
Menteri/pimpinan lembaga
menerbitkan keputusan pemberhentian
anggota Dewas yang berakhir masa
jabatannya tanpa persetujuan Menteri
Keuangan dengan tembusan kepada
Menteri Keuangan dan Direktur
Jenderal Perbendaharaan.
Menteri/pimpinan lembaga mengajukan
usulan pengangkatan untuk masa
jabatan Dewas berikutnya kepada
Menteri Keuangan selambat-lambatnya
3 bulan sebelum berakhirnya masa
jabatan anggota Dewas.
3) Pemberhentian Anggota Dewas karena
status satker BLU Berakhir
Dalam hal status satker BLU
berakhir, menteri/pimpinan lembaga
menerbitkan keputusan pemberhentian
anggota Dewas tanpa persetujuan
Menteri Keuangan dengan tembusan
kepada Menteri Keuangan dan Direktur
Jenderal Perbendaharaan.
Status satker BLU berakhir karena:
a) dicabut oleh Menteri Keuangan;
b) dicabut oleh Menteri Keuangan
berdasarkan usul dari menteri/
pimpinan lembaga; atau
c) berubah statusnya menjadi badan
hukum dengan kekayaan negara
yang dipisahkan.
g. Sekretaris Dewas
Sekretaris Dewas BLU, adalah organ
Dewas yang membantu pelaksanaan
tugas, kewajiban, dan hak Dewas di
bidang kesekretariatan. Sekretaris Dewas
diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin
BLU atas persetujuan Dewas. Sekretaris
Dewas memiliki kewajiban antara lain:
1) menyiapkan penyelenggaraan rapat
Dewas, termasuk menyiapkan
undangan dan bahan-bahan rapat
Dewas;
2) menghadiri rapat Dewas dan rapat
gabungan antara Dewas dan Pejabat
Pengelola BLU;
3) mengelola, memutakhirkan, dan
menyimpan dokumen dan informasi
yang terkait dengan pelaksanaan tugas
Dewas;
4) menyusun notulen rapat;
5) mengumpulkan data atau informasi
yang relevan dengan pelaksanaan
tugas Dewas;
Unsur Pengelola BLU
38 | MANUAL BLU
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada
Dewas secara berkala;
7) membantu Dewas dalam menyusun
program kerja, laporan, pendapat,
kajian dan saran Dewas; dan
8) melaksanakan kegiatan-kegiatan lain
yang mendukung pelaksanaan tugas,
kewajiban dan hak Dewas.
Dewas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan
terhadap BLU, dibentuk dengan keputusan
menteri/pimpinan lembaga atas persetujuan
Menteri Keuangan
“ “
Sekretaris Dewas adalah orang
perseorangan yang:
1) memiliki integritas, dedikasi, itikad baik,
dan rasa tanggung jawab;
2) dapat menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugasnya;
3) tidak pernah dihukum karena
melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan Negara; dan
4) menguasai Teknologi Informasi.
Unsur Pengelola BLU
MANUAL BLU | 39
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
Bagaimana menata Kepegawaian BLU?
Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU
dapat terdiri atas PNS dan/atau tenaga
profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan
BLU. Pejabat pengelola BLU dan pegawai
BLU yang berasal dari tenaga profesional non
PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau
berdasarkan kontrak. Pejabat perbendaharaan
pada BLU pada kementerian negara/lembaga
yang meliputi KPA, Bendahara Penerimaan,
dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh
PNS.
Syarat pengangkatan dan pemberhentian
pejabat pengelola dan pegawai BLU yang
berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian. Syarat pengangkatan dan
pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai
BLU di lingkungan K/L yang berasal dari tenaga
profesional non PNS diatur oleh pemimpin
BLU.
Kebutuhan tenaga profesional non PNS
disesuaikan dengan RSB, Pola Tata Kelola, dan
Standar Pelayanan Minimal satker BLU.
BLU menerapkan standar kompetensi bagi
pejabat pengelola dan pegawai BLU. Adanya
standar kompetensi menunjukkan aspek
transparansi dalam penempatan posisi jabatan,
dan memenuhi aspek keadilan. Sedangkan
terkait tenaga profesional non PNS, selain
standar kompetensi BLU perlu mengatur
mengenai batasan usia, jumlah/proporsi tenaga
profesional non PNS yang dianggap layak dan
jangka waktu kontrak non PNS.
K/L hendaknya memiliki pertimbangan khusus
terhadap pola mutasi para pejabat BLU,
yaitu dalam rangka promosi dan demosi
berdasarkan kinerja yang telah dicapai.
Siapa Unsur Pejabat Perbendaharaan BLU?
KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada K/L yang bersangkutan.
Kuasa Pengguna Anggaran Kepala satker BLU berkedudukan sebagai KPA
dan menetapkan Pejabat Perbendaharaan
Negara lainnya yaitu PPK dan PP-SPM. Dalam
hal kepala satker BLU berkedudukan sebagai
PA, pimpinan satker BLU dapat menunjuk
pejabat lain yang berstatus PNS sebagai KPA.
40 | MANUAL BLU
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
Setiap terjadi pergantian jabatan kepala
satker, setelah serah terima jabatan pejabat
kepala satker yang baru langsung menjabat
sebagai KPA.
Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker
BLU, KPA memiliki tugas dan wewenang:
a. menyusun RBA, RKA-K/L, dan DIPA;
b. untuk 1 DIPA, KPA menetapkan 1 atau
lebih untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja Negara;
c. untuk 1 DIPA, KPA menetapkan 1
PP-SPM untuk melakukan pengujian
tagihan dan menerbitkan SPM atas
beban anggaran belanja Negara;
d. menetapkan Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara BLU/pejabat pengelola
rekening BLU;
e. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat
dalam pengadaan barang/jasa;
f. menetapkan rencana kegiatan/
anggaran, rencana penerimaan PNBP
BLU dan rencana penarikan dana;
g. memberikan arahan pelaksanaan
kegiatan/anggaran dan penarikan dana;
h. mengawasi penatausahaan dokumen
dan transaksi yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
i. menyusun laporan keuangan dan
kinerja atas pelaksanaan anggaran
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan dan anggaran yang berada dalam
penguasaannya kepada PA. Pelaksanaan
tanggung jawab KPA dilakukan dalam
bentuk:
a. mengesahkan rencana pelaksanaan
kegiatan, rencana penerimaan PNBP
BLU, dan rencana penarikan dana;
b. merumuskan standar operasional yang
diperlukan dalam rangka pengelolaan
BLU;
c. menyusun sistem pengawasan dan
pengendalian agar proses penyelesaian
tagihan atas beban APBN, baik RM
maupun pendapatan BLU (PNBP)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
d. melakukan pengawasan agar
pelaksanaan kegiatan dan pengadaan
barang/jasa sesuai dengan keluaran
(output) yang ditetapkan dalam DIPA;
e. melakukan monitoring dan evaluasi
agar pembuatan perjanjian/kontrak
pengadaan barang/jasa dan
pembayaran atas beban APBN
sesuai dengan keluaran (output) yang
ditetapkan dalam DIPA serta rencana
yang telah ditetapkan;
f. merumuskan kebijakan agar
pembayaran atas beban APBN
sesuai dengan keluaran (output) yang
ditetapkan dalam DIPA; dan
g. melakukan pengawasan, monitoring,
dan evaluasi atas pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran dalam rangka
penyusunan laporan keuangan.
KPA menetapkan PPK dan PP-SPM dengan
surat keputusan. Penetapan PPK dan PP-
SPM tersebut tidak terikat periode tahun
Unsur Pejabat BLU
MANUAL BLU | 41
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
Unsur Pejabat BLU
anggaran. Artinya, dalam hal tidak terdapat
perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai
PPK dan/atau PP-SPM pada saat pergantian
periode tahun anggaran, penetapan PPK
dan/atau PP-SPM tahun yang lalu masih
tetap berlaku. Dalam hal PPK atau PP-SPM
dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari
jabatannya/berhalangan sementara, KPA
menetapkan PPK atau PP-SPM pengganti
dengan surat keputusan dan berlaku sejak
serah terima jabatan. PPK dan PP-SPM yang
penunjukannya berakhir harus menyelesaikan
seluruh administrasi keuangan yang menjadi
tanggung jawabnya pada saat menjadi PPK
atau PP-SPM.
KPA menyampaikan surat keputusan
penunjukan PP-SPM dan PPK kepada:
a. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta
spesimen tanda tangan PP-SPM dan cap/
stempel Satker;
b. PP-SPM disertai dengan spesimen tanda
tangan PPK; dan
c. PPK.
Dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/
atau PPSPM, pada awal tahun anggaran, KPA
menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat
tersebut pada huruf a, b dan c di atas.
PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh KPA
dalam rangka melaksanakan kewenangan
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/
atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN. Dalam
melaksanakan kewenangan dimaksud,
PPK mempedomani pelaksanaan tanggung
jawab KPA kepada PA. PPK tidak dapat
merangkap sebagai PP-SPM. Untuk satu
DIPA, KPA dapat menetapkan beberapa
PPK. Dalam melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara, PPK memiliki tugas dan
wewenang:
a. menyusun rencana pelaksanaan
kegiatan dan rencana penarikan dana
berdasarkan DIPA;
b. menerbitkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa;
c. membuat, menandatangani, dan
melaksanakan perjanjian/kontrak
dengan Penyedia Barang/Jasa;
d. melaksanakan kegiatan swakelola;
e. memberitahukan kepada Kuasa
BUN atas perjanjian/ kontrak yang
dilakukannya;
f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/
kontrak;
g. menguji dan menandatangani surat
bukti mengenai hak tagih kepada
negara;
h. membuat dan menandatangani SPP;
i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian
kegiatan kepada KPA;
j. menyerahkan hasil pekerjaan
pelaksanaan kegiatan kepada KPA
dengan Berita Acara Penyerahan;
k. menyimpan dan menjaga keutuhan
seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
dan
Pejabat Pembuat Komitmen
42 | MANUAL BLU
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
Unsur Pejabat BLU
l. melaksanakan tugas dan wewenang
lainnya yang berkaitan dengan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara.
Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan
dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA
di atas, dilakukan dengan:
a. menyusun jadwal waktu pelaksanaan
kegiatan termasuk rencana penarikan
dananya;
b. menyusun perhitungan kebutuhan UP/
TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/
TUP; dan
c. mengusulkan revisi Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK)/DIPA kepada KPA.
Sementara pengujian atas surat bukti mengenai
hak tagih kepada negara dilakukan dengan :
a. menguji kebenaran materiil dan keabsahan
surat-surat bukti mengenai hak tagih
kepada negara; dan/atau
b. menguji kebenaran dan keabsahan
dokumen/surat keputusan yang menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran
belanja pegawai.
PP-SPM melaksanakan kewenangan KPA
untuk melakukan pengujian tagihan dan
perintah pembayaran atas beban anggaran
negara. Dalam rangka melakukan pengujian
tagihan dan perintah pembayaran, PP-SPM
memiliki tugas dan wewenang:
a. menguji kebenaran SPP atau dokumen
lain yang dipersamakan dengan SPP
beserta dokumen pendukung;
b. menolak dan mengembalikan SPP,
apabila tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan;
c. membebankan tagihan pada mata
anggaran yang telah disediakan;
d. menerbitkan SPM atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SPM;
e. menyimpan dan menjaga keutuhan
seluruh dokumen hak tagih;
f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan
perintah pembayaran kepada KPA; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang
lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengujian dan perintah
pembayaran.
PP-SPM bertanggung jawab terhadap:
a. kebenaran administrasi;
b. kelengkapan administrasi; dan
c. keabsahan administrasi dokumen hak
tagih pembayaran yang menjadi dasar
penerbitan SPM dan akibat yang timbul
dari pengujian yang dilakukan.
Tata cara pencairan dana yang berasal dari
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM
Pejabat Penerbit SP3B BLU
MANUAL BLU | 43
Men
ata
Kel
emba
gaan
BLU
RM mengikuti ketentuan sebagaimana diatur
dalam PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara. Sementara itu, penggunaan dan
pertanggungjawaban PNBP BLU berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis
dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum dan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/
PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan
Pendapatan dan Belanja Satker BLU.
Pendapatan yang diperoleh oleh BLU
dapat dikelola langsung untuk membiayai
pengeluaran BLU sesuai dengan RBA definitif.
Pengelolaan pendapatan dan belanja BLU
dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan
dan bertanggung jawab sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Untuk SPM bagi pelaksanaan pembayaran
yang bersumber dari RM (baik UP maupun
LS), ditandatangani oleh PP-SPM, kemudian
diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D,
sedangkan untuk yang bersumber dari
Pendapatan BLU setelah diterbitkan SPM
Internal dapat diterbitkan SP2D Internal (bisa
juga dengan sebutan lain yang dirasa lebih
sesuai, misal: Surat Perintah Transfer Dana,
Cek, dan lain-lain yang sejenis).
Dalam rangka pertanggungjawaban
pendapatan dan/atau belanja atas PNBP
BLU, BLU mengajukan SP3B BLU kepada
KPPN untuk diterbitkan SP2B BLU. Pejabat
penandatangan SP3B BLU adalah juga
Pejabat Penguji/Penandatangan SPM.
Demikian juga petugas pengantar SP3B
BLU adalah petugas pengantar SPM.
Bendahara Pengeluaran mengelola
rekening pengeluaran untuk menampung
uang yang bersumber dari RM, dan
pengelolaannya mengikuti ketentuan PMK
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Pejabat pengelola dana BLU bertugas
untuk mengelola dana BLU yang ditampung
dalam Rekening Operasional, Rekening
Pengelolaan Kas, dan Rekening Dana
Kelolaan. Pemimpin BLU dapat menunjuk
Bendahara Penerimaan yang sudah ada
sebelumnya (ketika satker masih berbentuk
satker PNBP) untuk menjadi pejabat
pengelola dana BLU. Pengelolaan belanja
yang bersumber dari pendapatan BLU,
mengacu pada peraturan yang ditetapkan
oleh pemimpin Satker BLU.
Unsur Pejabat BLU
Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pengelola Dana BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
44 | MANUAL BLU
1
MENGELOLAKEUANGAN
BLUbagaimana proses perencanaan dan penganggaran BLU?
bagaimana proses pelaksanaan anggaran BLU?
bagaimana proses pengelolaan piutang dan utang BLU?
bagaimana mengelola risiko BLU bidang penyedia barang dan jasa lainnya?
bagaimana menerapkan remunerasi BLU?
4
MANUAL BLU | 45
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
1. Mengidentifikasi Tarif Layanan BLU
BLU dapat memungut biaya kepada
masyarakat sebagai imbalan atas barang/
jasa layanan yang diberikan dalam bentuk
tarif yang disusun atas dasar perhitungan
biaya per unit layanan atau hasil per
investasi dana. Tarif layanan tersebut harus
mempertimbangkan 4 aspek yaitu:
a. Kontinuitas dan pengembangan
layanan;
yaitu pengaruh pengenaan tarif secara
keseluruhan terhadap kelangsungan
hidup (going concern) dan pertumbuhan
satker BLU. Keberlangsungan dan
tingkat pertumbuhan dapat dilihat dari
proyeksi terhadap kinerja layanan/
keuangan yang akan datang yang
tercermin dari proyeksi laporan
keuangan di masa yang akan datang.
b. Daya beli masyarakat;
yaitu pertimbangan yang berorientasi
kepada kemauan dan kemampuan daya
beli masyarakat penerima layanan (ability
and willingness to pay) terhadap masing-
masing tarif layanan.
c. Asas keadilan dan kepatutan;
memperhatikan antara lain :
1) Pengenaan tarif kepada masyarakat
penerima layanan mencerminkan
keadilan dan kepatutan sesuai
dengan golongan masyarakat
penerima layanan tersebut.
2) Tarif yang dikenakan tidak
bertentangan dengan kebijakan dan
peraturan pemerintah yang berlaku.
d. Kompetisi yang sehat
yaitu apabila dibandingkan dengan
industri sejenis dan dengan
mempertimbangkan antara lain faktor
lokasi dan nilai tambah yang diberikan,
tarif yang dikenakan merupakan tarif
yang wajar untuk diberlakukan kepada
masyarakat.
Menteri Keuangan mengatur pedoman
umum penyusunan tarif layanan. Menteri/
pimpinan lembaga mengatur pedoman
teknis penyusunan tarif layanan BLU.
BLU menyusun tarif layanan dengan
memperhatikan pedoman umum dan
pedoman teknis tersebut.
Tarif layanan diusulkan oleh pemimpin BLU
kepada menteri/pimpinan lembaga. Menteri/
pimpinan lembaga menyampaikan usulan
tarif layanan kepada Menteri Keuangan
untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan.
Bagaimana Proses Perencanaan dan Penganggaran BLU?
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
46 | MANUAL BLU
Sistematika Usulan Tarif Layanan BLU kepada Menteri Keuangan
VI.
V.
IV.
III.
II.
I.Pendahuluan
a. Kondisi umum b. Potensi dan permasalahan
Karakteristik BLU
a. Visi, misi dan tujuan b. Tupoksi, struktur organisasi, pusat biaya dan unit-unit layanan c. Produk/layanan
Perhitungan biaya per unit/hasil per investasi danaa. Kebijakan dalam perhitungan biaya per unit /hasil per
investasi danab. Perhitungan biaya per unit hasil per investasi dana per
produk/layanan
Usulan Tarif
a. Kebijakan tarif b. Tarif yang diusulkan
Dasar Pertimbangan Tarif
a. Kontinuitas dan pengembangan layananb. Daya beli masyarakat c. Asas keadilan dan kepatutan d. Kompetisi yang sehat
PENUTUP
Lampiran-Lampiran
MANUAL BLU | 47
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Perencanaan dan Penganggaran BLU
Penyusunan usulan tarif BLU dilakukan
melalui tahap-tahap antara lain :
a. Persiapan usulan tarif layanan yaitu:
1) Mengidentifikasi tarif-tarif yang
sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangannya
2) Mengidentifikasi tujuan penentuan
tarif dan bagaimana keterkaitan
penentuan tarif tersebut dengan
strategi satker BLU.
3) Mengumpulkan data-data dan
informasi yang diperlukan dalam
penyusunan usulan tarif.
b Menyusun analisis mengenai kondisi
umum, potensi, dan permasalahan,
yaitu:
1) menyusun analisis mengenai
kondisi tarif BLU yang saat ini telah
diberlakukan, apabila dibandingkan
dengan aspek legalitas, kesesuaian
dengan kebijakan dan regulasi
dalam lingkup kewenangan K/L,
serta kesesuaian dengan ke-4
aspek yang harus diperhatikan
dalam tarif layanan, dan
2) Menyusun analisis permasalahan,
potensi, kelemahan, peluang, serta
tantangan jangka menengah yang
akan dihadapi apabila tarif yang ada
selama ini tetap diberlakukan, serta
bagaimana tarif yang diusulkan oleh
BLU dapat mendorong terwujudnya
visi dan misi BLU
c. Menyusun perhitungan biaya per unit
dengan tahapan antara lain:
1) Mengidentifikasi pusat-pusat biaya
(cost center) dan pusat-pusat
pendapatan (revenue center)
2) Mengidentifikasi layanan pada pusat
pendapatan dan target layanan
sesuai dengan RBA
3) Mengidentifikasi biaya masing-
masing pusatpendapatan. Biaya
dalam masing-masing kegiatan
diklasifikasikan dalam biaya
langsung, tidak langsung, biaya
variabel dan biaya tetap sesuai RBA
serta klasifikasi biaya dari RM dan
PNBP sesuai dengan kebutuhan
dan kebijakan tarif.
4) Melakukan distribusi biaya dari pusat
biaya kepada pusat pendapatan
Tahapan penyusunan perhitungan biaya
per unit tersebut dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Perhitungan biaya per unit adalah
perhitungan biaya per unit layanan
dengan ketentuan kebijakan dan
asumsi-asumsi yang digunakan.
2) Metode perhitungan biaya per unit
dapat menggunakan sistem biaya
tradisional, activity base costing atau
metode costing yang lain.
3) Asumsi biaya, volume, pendapatan
sesuai dengan asumsi-asumsi
dalam RBA.
4) Klasifikasi biaya sesuai dengan
metode costing yang digunakan dan
disesuaikan dengan karakteristik
BLU, dan kebutuhan manajemen.
5) Perhitungan biaya per unit bersifat
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
48 | MANUAL BLU
Perencanaan dan Penganggaran BLU
full costing yaitu perhitungan semua
biaya secara akrual terdiri dari
biaya yang langsung berhubungan
dengan layanan dan biaya yang
tidak langsung berhubungan
dengan layanan.
6) Distribusi kegiatan tidak langsung
terhadap kegiatan langsung yang
menghasilkan layanan dapat
mengunakan beberapa metode
costing antara lain: Simple
Distribution, Step Down Method,
Activity Based Costing, Double
Distribution atau yang lain.
d. Penyusunan usulan tarif BLU
Penyusunan usulan tarif BLU dilakukan
dengan memperhatikan kebijakan tarif
yang akan dilakukan. Tarif layanan BLU
yang ditetapkan dapat lebih besar dari
biaya per unit layanan (cost plus), lebih
kecil dari biaya per unit layanan (cost
minus) atau sama dengan biaya per unit
layanan (cost recovery).
Setelah usulan tarif layanan tersusun,
satker BLU mengajukan usulan tersebut
kepada menteri/pimpinan lembaga.
Selanjutnya menteri/pimpinan lembaga
melakukan penelahaan usulan tarif dengan
memperhatikan justifikasi 4 aspek tarif dan
kesesuaian tarif yang dikenakan dengan
kebijakan dan peraturan teknis K/L.
Dalam proses penelaahan menteri/pimpinan
lembaga dapat meminta satker BLU untuk
membahas dan memperbaiki usulan tarif
yang diajukan. Hasil pembahasan tersebut
selanjutnya digunakan sebagai bahan
penyempurnaan usulan tarif BLU. Usulan
tarif yang telah disempurnakan diajukan
menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri
Keuangan untuk ditetapkan.
Menteri Keuangan c.q. Ditjen
Perbendaharaan c.q. Direktorat PPK BLU
melakukan pengkajian atas kelengkapan
dan kelayakan usulan tarif satker BLU.
Hasil kajian kemudian disampaikan
kepada tim penilai tarif untuk dinilai dengan
memperhatikan justifikasi atas 4 aspek
tarif layanan. Dalam melakukan penilaian
terhadap usulan tarif, tim penilai tarif dapat
mengundang narasumber atau pihak
tekait yang kompeten di bidangnya apabila
diperlukan.
Hasil penilaian berupa rekomendasi
diserahkan kepada Menteri Keuangan
melalui Dirjen Perbendaharaan. Menteri
Keuangan menetapkan/menolak usulan tarif
berdasarkan rekomendasi yang disampaikan
oleh tim penilai tarif.
Selain ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
penetapan tarif BLU dapat didelegasikan
oleh Menteri Keuangan kepada menteri/
pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU.
Pendelegasian kewenangan penetapan tarif
layanan ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai penetapan tarif layanan
satker BLU.
2. Mengajukan Target PNBP BLU
Target PNBP BLU merupakan hasil
penghitungan atau penetapan PNBP BLU,
yang diperkirakan akan diterima dalam 1
MANUAL BLU | 49
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Perencanaan dan Penganggaran BLU
tahun yang akan datang (1 Januari
s.d. 31 Desember tahun yang akan
datang). Penyusunan target (rencana)
PNBP BLU dikoordinasikan oleh masing
– masing K/L. Target (rencana) PNBP
BLU disusun serealistis mungkin dengan
memperhitungkan seluruh potensi
pendapatan yang akan diperoleh pada tahun
berkenaan.
3. Menyusun dan Mengajukan Usul
Standar Biaya
Standar Biaya adalah satuan biaya yang
ditetapkan baik berupa SBM maupun SBK
sebagai acuan perhitungan kebutuhan
anggaran dalam RKA-K/L.
SBM adalah satuan biaya berupa harga
satuan, tarif, dan indeks yang digunakan
untuk menyusun biaya komponen masukan
kegiatan. Harga Satuan Biaya Masukan
adalah nilai suatu barang yang ditentukan
pada waktu tertentu untuk penghitungan
biaya komponen masukan kegiatan. Tarif
Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa
yang ditentukan pada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukan
kegiatan.Indeks Biaya Masukan adalah
satuan biaya yang merupakan gabungan
beberapa barang/jasa masukan untuk
penghitungan biaya komponen masukan
kegiatan.
SBM berfungsi sebagai acuan bagi K/L
untuk menyusun biaya komponen masukan
kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja
yang merupakan batas tertinggi yang
besaran biayanya tidak dapat dilampaui
dalam penyusunan RKA-K/L.
Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBM
berfungsi sebagai :
a. batas tertinggi yaitu merupakan besaran
biaya yang tidak dapat dilampaui;
b. estimasi yaitu merupakan besaran
biaya yang dapat dilampaui
disesuaikan dengan harga pasar dan
ketersediaan alokasi anggaran dengan
memperhatikan prinsip ekonomis
efisiensi, efektifitas, serta mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-
undangan
Selain SBM yang telah ditetapkan, Menteri
Keuangan dapat menyetujui SBM lainnya
berdasarkan usulan dari menteri/pimpinan
lembaga dengan mempertimbangkan hal-hal
antara lain sebagai berikut:
a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki
K/L
b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan
publik tertentu; dan/atau
c. daerah terpencil/daerah perbatasan/
pulau terluar.
SBK berfungsi sebagai acuan bagi K/L
untuk menyusun biaya keluaran kegiatan
dalam RKA-K/L berbasis kinerja. Kriteria
keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi
SBK adalah sebagai berikut:
a. merupakan keluaran kegiatan yang
bersifat berulang;
b. mempunyai jenis dan satuan yang jelas
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
50 | MANUAL BLU
Gambar 4.1. Penyusunan RBA
Perencanaan dan Penganggaran BLU
dan terukur;
c. mempunyai komponen/tahapan yang
jelas dalam pencapaian keluaran;
d. bukan merupakan keluaran kegiatan
pengadaan sarana dan prasarana; dan
e. bukan merupakan keluaran dari
Komponen Kegiatan 001 dan
Komponen Kegiatan 002.
SBK dapat berupa Indeks Biaya Keluaran
atau Total Biaya Keluaran. Dalam rangka
perencanaan anggaran, SBK berfungsi
sebagai:
a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA-K/L
b. referensi untuk:
1) penyusunan prakiraan maju; dan/atau
2) bahan penghitungan pagu indikatif K/L
Dalam rangka pelaksanaan anggaran,
Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai
estimasi yang merupakan perkiraan besaran
biaya yang dapat dilampaui disesuaikan
dengan harga pasar dan ketersediaan
alokasi anggaran dengan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
K/L menyusun dan mengusulkan SBK
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran. Dalam penyusunan SBK
K/L menggunakan:
a. SBM dan/atau
b. Satuan biaya lain yang tidak termasuk
SBM dengan mempertimbangkan
kepatutan dan kewajaran harga satuan
biaya ( satuan biaya lain tersebut tidak
MANUAL BLU | 51
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Gambar 4.2. Skema Penyusunan RBA
termasuk satuan biaya untuk menambah
penghasilan dan fasilitas pejabat negara/
pegawai negeri/non pegawai negeri)
Mekanisme pengajuan dan penetapan
SBK lebih lanjut agar mengikuti ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai Satuan Biaya.
4. Menyusun dan Mengajukan
Pengesahan Rencana Bisnis dan
Anggaran
Pengesahan RBA disusun dengan
mengacu pada RSB lima tahunan,
sementara RSB mengacu pada Renstra
K/L. RBA memuat program, kegiatan,
anggaran pendapatan dan belanja termasuk
estimasi saldo kas.
RBA disusun berdasarkan usulan dari
masing-masing unit kerja pada satker
BLU. Masing-masing unit kerja tersebut
mengajukan kebutuhan anggaran yang
diperlukan beserta target pendapatannya.
Penyusunan kebutuhan anggaran yang
akan diajukan harus berada dalam koridor
program, kegiatan, dan kebijakan yang telah
dituangkan dalam RSB.
Perencanaan dan Penganggaran BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
52 | MANUAL BLU
Perencanaan dan Penganggaran BLU
Pemimpin BLU bertugas untuk menerjemahkan
dan mensosialisasikan Renstra Bisnis
tersebut kepada unit-unit kerja yang ada serta
menghimpun rencana dan anggaran yang telah
diajukan oleh masing-masing unit kerja untuk
kemudian ditransformasikan dalam bentuk
RBA. RBA disusun berdasarkan :
1) Basis kinerja dan perhitungan akuntansi
biaya menurut jenis layanannya.
2) Kebutuhan dan kemampuan pendapatan
yang diperkirakan akan diterima.
3) Basis akrual.
RBA menganut pola anggaran fleksibel
dengan persentase ambang batas belanja
tertentu. Pola anggaran leksibel merupakan
pola anggaran yang penganggaran belanjanya
dapat bertambah atau berkurang dari yang
dianggarkan sepanjang pendapatan terkait
bertambah atau berkurang setidaknya
proporsional. Hal ini hanya berlaku untuk
belanja yang bersumber dari pendapatan
PNBP BLU.
Persentase ambang batas merupakan
besaran persentase realisasi belanja yang
dapat melampaui anggaran dalam DIPA BLU.
Besaran ini ditentukan tanpa memperhitungkan
saldo awal kas dan tercantum dalam RKA-K/L
dan DIPA BLU.
Konsolidasi RBA ke dalam RKA-K/L
memerlukan ikhtisar RBA mengingat RBA
berbasis akrual sementara RKA-K/L berbasis
kas. Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA
yang berisikan program, kegiatan, sumber
pendapatan, dan jenis belanja, serta
pembiayaan sesuai dengan format RKA-K/L.
MANUAL BLU | 53
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Gambar 4.3. Belanja pada Ikhtisar RBA
Selanjutnya, pengajuan usulan RBA
oleh Pemimpin BLU untuk mendapatkan
persetujuan dan pengesahan dari menteri/
pimpinan lembaga dapat digambarkan sebagai
berikut :
Perencanaan dan Penganggaran BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
54 | MANUAL BLU
Gambar 4.4. Pengajuan dan Pengesahan RBA
Gambar 4.5. Pengkajian dan Penetapan RBA Pagu Anggaran
Perencanaan dan Penganggaran BLU
5. Mengkaji dan Menetapkan RBA
Berdasarkan Pagu Anggaran
Proses pengkajian dan penetapan RBA
berdasarkan Pagu Anggaran dapat
dijelaskan sebagai berikut :
MANUAL BLU | 55
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
7. Menyusun RBA dalam kerangka
Penyusunan APBN
Dalam rangka penyusunan APBN, terdapat
tiga kali penetapan pagu dana untuk K/L
yaitu pagu indikatif, pagu anggaran, dan
alokasi anggaran. Angka yang tercantum
dalam ketiga ketentuan tersebut merupakan
angka tertinggi yang tidak boleh dilampaui
oleh K/L sebagai acuan dalam menyusun
RKA-K/L. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar
pagu anggaran yang diberikan kepada K/L
sebagai pedoman dalam penyusunan
6. Menyusun RBA Definitif
Setelah alokasi anggaran ditetapkan satker
BLU sekali lagi menyesuaikan RBA
yang telah dibuat menjadi RBA Definitif.
Penyusunan RBA Definitif dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Gambar 4.6. Penyusunan RBA Definitif
Perencanaan dan Penganggaran BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
56 | MANUAL BLU
Perencanaan dan Penganggaran BLU
Gambar 4.7 Penyusunan RBA dalam Kerangka Penyusunan APBN
Renja-K/L. Pagu indikatif diperoleh dari angka
prakiraan maju yang sudah dicantumkan
tahun sebelumnya yang telah melalui proses
penyesuaian ditambah dengan inisiatif baru
pada kesempatan pertama yang diakomodasi/
disetujui
Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi
anggaran yang dialokasikan kepada K/L
dalam rangka penyusunan RKA-K/L. Pagu
anggaran ditetapkan Menteri Keuangan
dengan berpedoman pada kapasitas fiskal,
besaran pagu indikatif, Renja-K/L, dan
memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L.
Angka yang tercantum dalam pagu anggaran
adalah angka di pagu indikatif, penyesuaian
angka dasar (jika diperlukan lagi) ditambah
dengan inisiatif baru pada kesempatan
kedua yang diakomodasi/disetujui. Pagu
anggaran K/L disampaikan kepada setiap K/L
paling lambat pada akhir bulan Juni. Alokasi
Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran
pengeluaran yang dialokasikan kepada K/L
berdasarkan hasil pembahasan Rancangan
APBN yang dituangkan dalam berita acara
hasi kesepakatan Pembahasan Rancangan
APBN antara Pemerintah dan DPR. Angka
yang tercantum dalam alokasi anggaran
adalah angka yang tertuang dalam berita acara
hasil kesepakatan pembahasan RUU APBN,
penyesuaian angka dasar (jika diperlukan
lagi), ditambah dengan inisiatif baru pada
kesempatan ketiga yang diakomodasi/disetujui.
Penyusunan RBA oleh satker BLU tidak dapat
dilepaskan dari kerangka penyusunan APBN.
Penyusunan RBA harus sejalan dengan timeline
penetapan pagu indikatif, pagu anggaran dan
alokasi anggaran pada penyusunan APBN.
MANUAL BLU | 57
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Gambar 4.8 DIPA BLU
Bagaimana Proses Pelaksanaan Anggaran BLU?
1. Menyusun DIPA BLU
DIPA BLU disusun dengan mengacu pada
RBA Definitif dan Ikhtisar RBA Definitif. DIPA
BLU merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran BLU, dan menjadi dasar
pencairan/penarikan dana dari APBN.
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
58 | MANUAL BLU
Penjelasan untuk tanda *) di poin saldo awal kas pada Gambar 4.8 di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Gambar 4.9 Saldo Awal Kas
Proses Pelaksanaan Anggaran BLU
2. Mengajukan Pengesahan DIPA BLU
DIPA BLU disampaikan oleh menteri/
pimpinan lembaga kepada Menteri
Keuangan c.q. Dirjen Anggaran. Selanjutnya
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Anggaran mengesahkan DIPA BLU paling
lambat tanggal 31 Desember dengan
menerbitkan Surat Pengesahan DIPA BLU
(SP-DIPA BLU).
3. Mengelola Kas
BLU perlu melakukan pengelolaan kas
terhadap pendapatan yang bersumber
dari pendapatan PNBP. Pengelolaan kas
BLU dilaksanakan berdasarkan praktik
bisnis yang sehat. Artinya, pengelolaan kas
BLU harus ditujukan dan mampu untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat
secara berkesinambungan.
Secara sederhana pengelolaan kas BLU
adalah seluruh aktivitas yang bertujuan untuk
menjamin ketersediaan kas dalam jumlah
dan waktu tertentu dalam rangka pemberian
layanan. Dalam hal pengelolaan kas, BLU
menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
a. Merencanakan penerimaan dan
pengeluaran kas berdasarkan rencana
kegiatan yang tercantum dalam RBA.
b. Menerima pendapatan yang bersumber
dari PNBP satker BLU. Pendapatan
PNBP tersebut berasal dari tarif layanan
termasuk pendapatan yang berasal dari
pemanfaatan aset yang dimiliki.
MANUAL BLU | 59
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
c. Menyimpan kas, melakukan pembayaran
dan mengelola rekening bank. Dalam
rangka mengelola pendapatan dan belanja,
satker BLU membuka rekening yang
terdiri dari rekening pengeluaran untuk
menampung dana yang bersumber dari
RM dan rekening lainnya untuk mengelola
pendapatan dan belanja yang bersumber
dari PNBP BLU. Pembukaan rekening
pengeluaran harus mendapat izin terlebih
dahulu dari Kuasa BUN. Sementara
untuk pembukaan rekening lainnya harus
mendapat izin dari Kuasa BUN Pusat
(Ditjen Perbendaharaan).
Rekening lainnya pada BLU terdiri
dari rekening operasional BLU untuk
mengelola pendapatan dan BLU, rekening
pengelolaan kas BLU untuk penempatan
idle cash BLU dan rekening dana
kelolaanmenampung dana yang tidak
dimasukkan ke dua rekening pengelolaan
kas dan operasional BLU.
Gambar 4.10 Pembukaan Rekening
Proses Pelaksanaan Anggaran BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
60 | MANUAL BLU
Gambar 4.11 Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
Gambar 4.12 Pembukaan Rekening Pengelolaan Kas
Proses Pelaksanaan Anggaran BLU
MANUAL BLU | 61
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Dalam rangka pengelolaan kas,
pemimpin BLU dapat menutup rekening
pengelolaan kas BLU untuk dipindahkan
ke rekening operasional BLU
d. Menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan
kas. Pemimpin BLU bertanggung jawab
terhadap seluruh dan dana yang berada
pada penguasaaannya dan bertanggung
jawab atas pembayaran yang
dilaksanakannya. Pemimpin BLU juga
perlu melakukan pemeriksaan jumlah
kas yang berada dalam penguasaannya
secara rutin. Selain pemeriksaan kas
secara rutin, setiap transaksi keuangan
yang dilakukan oleh satker BLU juga
harus dibukukan.
Pertanggungjawaban terhadap
pengelolaan kas yang dilakukan
oleh BLU disusun dalam bentuk
laporan. BLU perlu membuat laporan
pertanggungjawaban pengelolaan
kas secara rutin minimal 1 bulan
sekali. Laporan pertanggungjawaban
sekurang-kurang memuat informasi
mengenai keadaan pembukuan pada
bulan pelaporan, meliputi saldo awal,
penambahan, penggunaan, dan
saldo akhir dari buku-buku pembantu
penjelasan atas selisih (jika ada);
4. Mengelola Keuangan Intern Satker
BLU
Salah satu fleksibilitas yang dimiliki
oleh BLU adalah dapat menggunakan
pendapatan yang diperoleh secara
langsung. Untuk menjamin akuntabilitas
keuangan dan mencegah terjadinya
penyimpangan pencairan kas, pemimpin
BLU wajib menyusun SOP pengelolaan
kas.
SOP ini setidaknya terdiri atas prosedur
penerimaan dan prosedur pengeluaran
kas. Prosedur penerimaan menjadi
pedoman bagi masyarakat/mitra kerja
dalam melakukan penyetoran PNBP BLU
dan bagi bendahara dalam melakukan
pencatatan atas penerimaan BLU.
Prosedur penerimaan tidak hanya mengatur
mekanisme penerimaan pada satker BLU,
tetapi juga mengatur prosedur pencatatan/
pengakuan atas PNBP tersebut.
Prosedur pengeluaran menjadi pedoman
bagi bendahara dalam melakukan
pencatatan pengeluaran dan bagi unit-
unit kerja pada satker BLU ketika akan
mencairkan dana BLU untuk membiayai
kegiatannya
5. Mengajukan Pengesahan Pendapatan
dan Belanja BLU
Dalam rangka mempertanggungjawabkan
pendapatan dan belanja PNBP BLU
yang dapat digunakan langsung, BLU
mengajukan SP3B BLU.
Penyampaian SP3B BLU tersebut dapat
dilakukan satu kali atau lebih dalam satu
triwulan, sehingga BLU dapat mengajukan
SP3B BLU ke KPPN secara mingguan,
bulanan dan/atau triwulanan disesuaikan
dengan kebutuhan.
Proses Pelaksanaan Anggaran BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
62 | MANUAL BLU
Ilustrasi penyampaian SP3B BLU ke KPPN triwulanan
1) Cut off
a) Triwulan I adalah untuk realisasi pendapatan dan
belanja mulai tanggal 1 Januari s/d 27 Maret 20xx.
Cut off triwulan I adalah tanggal 28 Maret 20xx (3
hari kerja sebelum akhir triwulan I)
b) Triwulan II adalah untuk realisasi pendapatan dan
belanja sejak cut off triwulan I, yaitu tanggal 28
Maret 20xx s/d 26 Juni 20xx. Cut off triwulan II adalah
tanggal 27 Juni 20xx (3 hari kerja sebelum akhir
triwulan II).
c) Triwulan III adalah untuk realisasi pendapatan dan
belanja sejak cut off triwulan II, yaitu tanggal 27 Juni
20xx s/d 26 September 20xx. Cut off triwulan
III adalah tanggal 27 September 20xx (3 hari kerja
sebelum akhir triwulan III).
d) Triwulan IV adalah untuk realisasi pendapatan dan
belanja sejak cut offt riwulan III, yaitu tanggal 27
September 20xx s/d 31 Desember 20xx.
2) Pengajuan SP3B BLU
a) Pengajuan SP3B BLU Triwulan I adalah mulai tanggal
28, 29, 30, dan paling lambat tanggal 31 Maret
20xx pada pukul 10.00 waktu setempat.
b) Pengajuan SP3B BLU Triwulan II adalah mulai tanggal
27, 28, 29, dan paling lambat tanggal 30 Juni 20xx
pada pukul 10.00 waktu setempat.
c) Pengajuan SP3B BLU Triwulan III adalah mulai
tanggal 27, 28, 29, dan paling lambat tanggal 30
September 20xx pada pukul 10.00 waktu setempat.
d) Pengajuan SP3B BLU Triwulan IV mengikuti
ketentuan mengenai langkah-langkah menghadapi
akhir tahun anggaran.
Proses Pelaksanaan Anggaran BLU
MANUAL BLU | 63
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Ilustrasi penyampaian SP3B BLU ke KPPN lebih dari satu kali dalam satu triwulan
Pada triwulan II, SP3B BLU pertama diajukan pada
tanggal 29 Juli 20xx untuk realisasi sejak cut off
pada triwulan II yaitu tanggal 27 Juni 20xx sampai
dengan realisasi pendapatan dan/atau belanja yang
dipertanggungjawabkan dalam SP3B dimaksud yaitu
tanggal 28 Juli 20xx
1) BLU menyampaikan SP3B BLU kedua pada tanggal
25 Agustus 20xx untuk realisasi sejak tanggal 29 Juli
20xx sampai dengan realisasi pendapatan dan/atau
belanja yang dipertanggungjawabkan dalam SP3B
dimaksud yaitu tanggal 24 Agustus 20xx).
2) Dalam hal sampai dengan cut off triwulan III
(27 September 20xx) masih terdapat realisasi
pendapatan dan/atau belanja, maka satker BLU
menyampaikan SP3B BLU ketiga dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) SP3B BLU yang ketiga merupakan
pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan/atau
belanja sejak tanggal 25 Agustus 20xx s.d. tanggal 26
September 20xx.
b) Pengajuan SP3B BLU yang ketiga adalah mulai
tanggal 27, 28, 29 dan paling lambat tanggal
30September 20xx.
c) Realisasi pendapatan dan/atau belanja
tanggal 27, 28, 29dan 30 September 20xx
dipertanggungjawabkan dalam SP3B BLU Triwulan
berikutnya.
d) Dalam hal sampai dengan cut off triwulan III
(tanggal 27 September 20xx) tidak terdapat realisasi
pendapatan dan/atau belanja, maka satker BLU
tidak menyampaikan SP3B BLU ketiga.
e) Pengajuan SP3B BLU pertama pada triwulan IV
adalah realisasi pendapatan dan belanja sejak cut
off triwulan III (tanggal 27 September 20xx) s.d
realisasi yang akan dipertanggungjawabkan pada
SP3B BLU berikutnya.
Proses Pelaksanaan Anggaran BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
64 | MANUAL BLU
a. Pengajuan dan Pengujian SP3B BLU
BLU menyampaikan SP3B BLU ke KPPN
dilampiri:
1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab
(SPTJ) yang ditandatangani oleh KPA/
Pemimpin BLU, dan
2) ADK SP3B BLU yang dihasilkan dari
aplikasi yang telah disediakan oleh
Ditjen Perbendaharaan.
KPPN selanjutnya menerbitkan SP2B BLU
berdasarkan SP3B BLU yang diajukan oleh
BLU.
Dalam hal terjadi kesalahan pada SP3B
BLU, BLU mengajukan ralat SP3B BLU
ke KPPN. Kesalahan SP3B BLU dapat
berupa kesalahan administrasi dan/
atau kesalahan pencantuman jumlah
nominal pendapatan dan/atau belanja
BLU, termasuk kesalahan pencantuman
kegiatan, output, jenis belanja, dan akun.
Pengajuan ralat SP3B BLU dilampiri:
1) Fotokopi SP3B BLU yang akan diralat.
2) SPTJ yang ditandatangani oleh KPA/
Pemimpin BLU.
3) ADK dan hard copy ralat SP3B BLU.
4) penjelasan penyebab terjadinya
kesalahan yang ditandatangani KPA/
Pemimpin BLU. KPPN selanjutnya
menerbitkan ralat SP2B BLU
berdasarkan ralat SP3B BLU.
b. Pejabat SP3B BLU dan Tata Cara
Pejabat penandatangan, petugas
pengantar SP3B BLU, dan petugas
pengambil SP2B BLU adalah PP- SPM,
petugas pengantar SPM dan petugas
pengambil SP2D pada BLU. Pada surat
KPA/Kuasa PA tentang penunjukan
PP-SPM, petugas pengantar SPM
dan petugas pengambil SP2D agar
ditambahkan kewenangan sebagai
penandatangan SP3B, pengantar SP3B
BLU dan pengambil SP2B BLU.
6. Mengajukan dan Menyetujui Revisi
RBA
Revisi RBA Definitif dapat dilakukan
sepanjang tidak mengubah program pada
DIPA BLU serta dapat dilakukan:
1) dalam rangka percepatan pencapaian
sasaran kinerja.
2) dalam rangka penggunaan saldo awal
kas untuk menambah pagu belanja.
dan/atau
3) akibat terlampauinya target PNBP BLU.
Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan
biaya operasional, atau merupakan hasil
optimalisasi dan digunakan untuk hal-
hal yang bersifat prioritas, mendesak,
kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda,
dapat dilakukan antarprogram.
Adapun perubahan yang terjadi akibat revisi
RBA Definitif dan pengaruhnya terhadap
penyusunan Ikhtisar RBA, data RKA-K/L dan
DIPA BLU dapat dijelaskan pada tabel berikut:
Proses Pelaksanaan Anggaran BLU
MANUAL BLU | 65
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Tabel 4.1 Perubahan Akibat Revisi RBA Definitif
No.Akibat Revisi
RBA Definitif
Menyusun Ikhtisar
RBA
Updating
Data RKA K/L
Revisi
DIPA BLU
1.
Tidak merubah data
RKA K/L dan DIPA
BLU
Tidak Tidak Tidak
2.Hanya merubah data
RKA K/LYa Ya Tidak
3.Merubah data RKA
K/L dan DIPA BLUYa Ya Ya
Proses Pelaksanaan Anggaran BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
66 | MANUAL BLU
Gambar 4.13 Kewenangan Pengesahan Revisi RBA Definitif
Revisi RBA Definitif disampaikan kepada
menteri/pimpinan lembaga dan Menteri
Keuangan (DJA dan Ditjen Perbendaharaan).
Revisi RBA Definitif yang telah mendapatkan
pengesahan tersebut di atas merupakan
dasar melakukan kegiatan BLU.
7. Mengajukan dan Mengesahkan Revisi
DIPA BLU
Revisi DIPA BLU yang sumber dananya
berasal dari PNBP dilakukan akibat adanya
Revisi RBA Definitif, perubahan/ralat karena
kesalahan administrasi dan hal-hal khusus
yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
Ikhtisar RBA Definitif sebagaimana dijelaskan
pada tabel di atas digunakan sebagai dasar
untuk pemutakhiran RKA K/L atau Revisi
DIPA BLU.
Usul Revisi RBA Definitif yang akan
dilakukan oleh BLU disampaikan unit
kerja BLU bersangkutan kepada pejabat
keuangan BLU, selanjutnya pejabat
keuangan BLU menelaah usulan untuk
kemudian disampaikan kepada pemimpin
BLU guna mendapatkan pengesahan.
Pengaturan mengenai kewenangan
pengesahan Revisi RBA Definitif diatur
sebagai berikut:
Proses Pelaksanaan Anggaran BLU
MANUAL BLU | 67
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Gambar 4.14 Revisi DIPA
Revisi DIPA BLU dapat dilakukan sepanjang:
a. dalam program yang sama.
Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan
biaya operasional, atau merupakan hasil
optimalisasi dan digunakan untuk hal-
hal yang bersifat prioritas, mendesak,
kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda,
dapat dilakukan antar program.
b. tidak mengurangi volume Keluaran
Kegiatan Prioritas Nasional
dan/atau Prioritas Bidang, dan
c. tidak mengakibatkan pengurangan alokasi
anggaran terhadap:
1) pembayaran berbagai tunggakan.
2) paket pekerjaan yang bersifat
multiyears, dan
3) paket pekerjaan yang telah
dikontrakkan dan/atau direalisasikan
dananya sehingga menjadi minus.
Revisi DIPA BLU yang berakibat menambah
keluaran (output) baru, dapat dilakukan
sepanjang sejalan dengan indikator kinerja
kegiatan dalam DIPA BLU.
Revisi DIPA BLU yang memenuhi batasan-
batasan tersebut di atas dilakukan tanpa
perubahan SP RKA-K/L, sementara
apabila batasan-batasan tidak terpenuhi
maka revisi DIPA BLU dilakukan dengan
Proses Pelaksanaan Anggaran BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
68 | MANUAL BLU
berpedoman pada ketentuan yang berlaku,
sebagai contoh revisi penggunaan saldo
awal dan revisi pagu belanja yang melewati
ambang batas dengan menambah output
baru harus mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.
Bagaimana Proses Pengelolaan Piutang dan Utang BLU?
1. Menyusun dan Menentukan Kualitas
Piutang
BLU dapat memberikan piutang sehubungan
dengan penyerahan barang, jasa, dan/
atau transaksi lainnya yang berhubungan
langsung atau tidak langsung dengan
kegiatan BLU. Piutang BLU merupakan
piutang negara dan terjadi sehubungan
dengan penyerahan barang dan/atau jasa
(tidak dalam bentuk uang).
Piutang BLU dikelola dan diselesaikan
secara tertib, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggung jawab
serta dapat memberikan nilai tambah,
sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
Untuk itu Pemimpin BLU wajib membuat
SOP pengelolaan piutang BLU yang
disetujui menteri/pimpinan lembaga yang
bersangkutan. SOP pengelolaan piutang
BLU paling kurang mencakup :
a. Prosedur dan persyaratan pemberian
piutang;
b. Penatausahaan dan akuntansi piutang;
c. Tata cara penagihan piutang; dan
d. Pelaporan piutang
Piutang BLU merupakan aset di neraca
yang harus terjaga agar nilainya sama
dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan
(net realizable value). Untuk itu, diperlukan
penyesuaian dengan membentuk penyisihan
piutang tidak tertagih yaitu cadangan
yang harus dibentuk sebesar persentase
tertentu dari akun piutang berdasarkan
penggolongan kualitas piutang.
Kualitas piutang adalah hampiran
atas ketertagihan piutang yang diukur
berdasarkan kepatuhan membayar
kewajiban oleh debitor.
Penilaian kualitas piutang dilakukan
berdasarkan kondisi piutang pada tanggal
laporan keuangan. Kualitas piutang
menentukan besarnya cadangan yang harus
dibentuk dari akun piutang.
MANUAL BLU | 69
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Tabel 4.2 Penggolongan Kualitas Piutang PNBP
Penggolongan
Kualitas PiutangKondisi Piutang
Kualitas lancarApabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan
Kualitas kurang lancarApabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
Kualitas diragukanApabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
Kualitas macet
Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau Piutang
telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
Dalam rangka penyisihan piutang tidak tertagih
pada BLU, Pemimpin BLU wajib menilai kualitas
piutang serta memantau dan mengambil
langkah-langkah yang diperlukan agar hasil
penagihan piutang yang telah disihkan
senantiasa dapat direalisasikan.
Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan
mepertimbangkan sekurang-kurangnya :
a. Jatuh tempo piutang
b. Upaya penagihan
Dalam pengelolaan piutang, satker BLU wajib
membentuk penyisihan piutang tidak tertagih
yang umum dan yang khusus. Besarnya
cadangan yang harus dibentuk untuk
penyisihan piutang tidak tertagih yang umum
dan yang khusus ini adalah sebagai berikut :
a. Penyisihan piutang tidak tertagih yang
umum ditetapkan paling sedikit sebesar
0,5% dari piutang yang memiliki kualitas
lancar.
b. Penyisihan piutang tidak tertagih yang
khusus ditetapkan sebesar:
1) 10% dari piutang dengan kualitas
kurang lancar setelah dikurangi dengan
nilai agunan atau nilai barang sitaan;
2) 50% dari piutang dengan kualitas
diragukan setelah dikurangi dengan
Proses Pengelolaan Utang dan Piutang BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
70 | MANUAL BLU
nilai agunan atau nilai barang sitaan;
dan
3) 100% dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan.
K/L dapat melakukan restrukturisasi
terhadap debitur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam hal:
a. Debitur mengalami kesulitan
pembayaran; dan/atau
b. Debitur memiliki prospek usaha
yang baik dan diperkirakan mampu
memenuhi kewajiban setelah dilakukan
Restrukturisasi.
Kualitas piutang setelah persetujuan
restrukturisasi dapat diubah oleh K/L, yaitu:
a. setinggi-tingginya kualitas kurang
lancar untuk piutang yang sebelum
restrukturisasi memiliki kualitas diragukan
atau kualitas macet; dan
b. tidak berubah, apabila piutang yang
sebelum restrukturisasi memiliki kualitas
kurang lancar
Apabila kewajiban yang ditentukan dalam
restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur,
maka kualitas piutang dinilai kembali seakan-
akan tidak terdapat restrukturisasi.
2. Menyetujui dan Menghapus Piutang
Bersyarat
Satker BLU harus melakukan penagihan
secara maksimal terhadap piutang BLU.
Dalam hal piutang BLU tidak terselesaikan
setelah dilakukan penagihan secara
maksimal maka tahap-tahap yang dilakukan
adalah:
a. BLU menyerahkan pengurusan piutang
kepada PUPN/DJKN sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di
bidang pengurusan piutang negara,
b. PUPN mengurus sampai lunas, selesai,
optimal/dinyatakan PSBDT, atau
c. Pemimpin BLU melakukan penghapusan
secara bersyarat terhadap piutang
BLU yang dinyatakan PSBDT
dengan menerbitkan surat keputusan
penghapusan.
Penghapusan secara bersyarat terhadap
piutang BLU yang telah dinyatakan PSBDT
oleh PUPN dilakukan dengan menghapuskan
Piutang BLU dari pembukuan BLU tanpa
menghapus hak tagih negara. Penghapusan
secara bersyarat terhadap piutang BLU
dilakukan dengan dilengkapi :
a. Daftar nominatif para penanggung utang
b. Besaran piutang yang dihapuskan; dan
c. Surat pernyataan PSBDT dari PUPN
Pemimpin BLU diberikan kewenangan
penghapusan secara bersyarat sesuai jenjang
kewenangannya. Kewenangan penghapusan
secara bersyarat terhadap piutang BLU adalah
sebagai berikut:
Proses Pengelolaan Utang dan Piutang BLU
MANUAL BLU | 71
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
No. Jumlah Piutang Kewenangan Keterangan
1.
≤ Rp200.000.000
per penanggung
utang.Pemimpin BLU
Penghapusan piutang BLU
dilaporkan kepada Dewas atau
pejabat yang ditunjuk dengan
tembusan kepada menteri/
pimpinan lembaga
2.
Rp200.000.001 sd.
Rp500.000.000 per
penanggung utang.
Pemimpin BLU dengan
persetujuan Dewas atau pejabat
yang ditunjuk oleh menteri/
pimpinan lembaga yang
bersangkutan
Ya
3.
> Rp500.000.000
per penanggung utang
Sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
penghapusan Piutang Negara
Ya
Tabel 4.3 Kewenangan Penghapusan secara bersyarat terhadap PiutangBLU
Perlakuan akuntansi penghapusan piutang
dilakukan dengan cara mengurangi akun
piutang dan akun penyisihan piutang tidak
tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam
surat keputusan.
Selanjutnya pemimpin BLU menyampaikan
laporan penghapusan secara bersyarat
terhadap piutang BLU kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan
Negara dan Direktur Jenderal Perbendaharaan
paling lambat lima hari kerja setelah surat
keputusan penghapusan diterbitkan.
Penghapusan secara mutlak terhadap piutang
BLU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penghapusan
piutang negara..
Proses Pengelolaan Utang dan Piutang BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
72 | MANUAL BLU
Alur penghapusan piutang BLU adalah sebagai berikut:
Gambar 4.15 Alur Penghapusan Piutang BLU
3. Kriteria dan Batasan Utang BLU
Dalam kegiatan operasional dengan pihak
lain, BLU dapat memiliki utang yang dikelola
secara tertib, efisien, ekonomis, transparan,
dan bertanggung jawab, sesuai dengan
praktik bisnis yang sehat. Pembayaran
utang BLU pada prinsipnya menjadi
tanggung jawab BLU dan harus dibayarkan
dari PNBP BLU. Secara umum, terdapat
dua jenis utang pada BLU yaitu utang jangka
pendek dan utang jangka panjang. Utang
jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja
operasional, dan utang jangka panjang
dapat dilakukan apabila mendapatkan ijin
dari Menteri Keuangan.
BLU dapat melakukan pinjaman jangka
pendek atas namanya sendiri sesuai
kebutuhan. Pinjaman jangka pendek
merupakan pinjaman dalam rangka
menutup selisih antara jumlah kas yang
tersedia ditambah aliran kas masuk yang
diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang
diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran
(mismatch). Pinjaman jangka pendek
digunakan untuk memenuhi kebutuhan
belanja operasional/memberikan manfaat
jangka pendek.
BLU dapat melakukan perikatan pinjaman
jangka pendek dengan pihak lain yaitu
badan usaha dalam negeri baik berupa
lembaga keuangan perbankan maupun
non perbankan, badan usaha lainnya atau
BLU. Dalam melakukan perikatan pinjaman
Proses Pengelolaan Utang dan Piutang BLU
MANUAL BLU | 73
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
dimaksud aset tetap dilarang dijadikan
jaminan.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam
melakukan pinjaman jangka pendek adalah:
a. Kegiatan tersebut telah tercantum
dalam RBA tahun anggaran berjalan,
namun dana yang tersedia dari PNBP
tidak/belum mencukupi untuk menutup
kebutuhan atau kekurangan dana untuk
membiayai kegiatan dimaksud.
b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat
mendesak dan tidak dapat ditunda.
c. Saldo kas dan setara kas BLU tidak
mencukupi atau tidak memadai untuk
membiayai pengeluaran dimaksud, dan
d. Jumlah pinjaman jangka pendek yang
masih ada ditambah dengan jumlah
pinjaman jangka pendek yang akan
ditarik tidak melebihi 15% (lima belas
persen) dari jumlah pendapatan BLU
tahun anggaran sebelumnya yang tidak
bersumber langsung dari APBN (Rupiah
Murni) dan hibah terikat.
Tabel 4.4 Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman Jangka Pendek BLU
No. Jumlah Pinjaman Kewenangan
1.
≤ 10% jumlah pendapatan BLU
tahun anggaran sebelumnya yang
tidak bersumber dari APBN (Rupiah
Murni) dan hibah terikat.
Pemimpin BLU
2.
10% < X ≤ 15% jumlah pendapatan
BLU tahun anggaran sebelumnya
yang tidak bersumber dari APBN
(Rupiah Murni) dan hibah terikat..
Pemimpin BLU atas persetujuan Dewan
Pengawas
3.
10% < X ≤ 15% jumlah pendapatan
BLU tahun anggaran sebelumnya
yang tidak bersumber dari RM dan
hibah terikat.
Pemimpin BLU atas persetujuan
menteri/pimpinan lembaga atau
pejabat yang ditunjuk oleh menteri/
pimpinan lembaga bagi BLU yang
tidak memiliki Dewas
Proses Pengelolaan Utang dan Piutang BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
74 | MANUAL BLU
Pelaksanaan pinjaman jangka pendek antara
BLU dengan pihak lain, dituangkan dalam
Perjanjian Pinjaman yang paling kurang
memuat hal-hal sebagai berikut:
a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian
Pinjaman
b. jumlah pinjaman
c. peruntukan pinjaman
d. persyaratan pinjaman
e. tata cara pencairan pinjaman dan
f. tata cara pembayaran pinjaman.
Pejabat Keuangan BLU melaksanakan
pembayaran pokok pinjaman, bunga,
dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo
sesuai Perjanjian Pinjaman. Kewajiban
yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian
Pinjaman merupakan tanggung jawab BLU.
Penatausahaan pinjaman jangka pendek
dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLU,
mencakup kegiatan:
a. administrasi pengelolaan pinjaman dan
b. akuntansi pengelolaan pinjaman.
Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan
yang lambat atau penyerapan pinjaman yang
rendah, Pemimpin BLU mengambil langkah-
langkah penyelesaian. Pemimpin BLU
melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang
didanai dari pinjaman paling sedikit setiap
semester berdasarkan sasaran dan/atau
standar kinerja yang telah ditetapkan.
Pejabat keuangan BLU menyampaikan
laporan bulanan kepada Pemimpin BLU
mengenai realisasi penyerapan dan
pembayaran kewajiban yang timbul akibat
pinjaman jangka pendek.
Pejabat teknis BLU menyampaikan laporan
bulanan kepada Pemimpin BLU mengenai
realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman
jangka pendek. Laporan bulanan tersebut
disampaikan oleh Pemimpin BLU kepada
Dewan Pengawas atau menteri/pimpinan
lembaga untuk BLU yang tidak memiliki
Dewas.
BLU yang beralih statusnya menjadi badan
hukum lain dengan kekayaan negara yang
dipisahkan atau turun statusnya menjadi
satker PNBP harus menyelesaikan sisa
kewajiban yang timbul sebagai akibat dari
Perjanjian Pinjaman.
Proses Pengelolaan Utang dan Piutuang BLU
MANUAL BLU | 75
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Bagaimanakah Mengelola Risiko BLU Bidang Penyedia Barang dan Jasa Lainnya?
1. Menerapkan Manajemen Risiko Pada
BLU
Manajemen risiko adalah kegiatan kunci
bagi suatu organisasi. Manajemen risiko
yang berhasil akan menjamin pencapaian
tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Tujuan organisasi tersebut dicapai melalui
serangkaian aktivitas dari penetapan
perencanaan strategis, pelaksanaan tugas
dan fungsi, dan pengelolaan sumber
daya. Keseluruhan aktivitas tersebut
melibatkan risiko. Manajemen risiko
membantu pengambilan keputusan dengan
mempertimbangkan ketidakpastian dan
pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.
Dengan perkembangan kompleksitas
pengelolaan keuangan BLU, perlu diterapkan
manajemen risiko pada BLU. Manajemen
Risiko dimaksudkan sebagai salah satu
upaya untuk mendukung pencapaian tujuan
dan misi organisasi secara efektif, efisien,
dan produktif.
2. Tujuan dan Manfaat Penerapan
Manajemen Risiko
a. Penerapan manajemen risiko bagi BLU
bertujuan untuk:
1) Mengantisiapsi dan menangani
segala bentuk risiko secara efektif
dan efisien;
2) Mengidentifikasi, mengukur, dan
mengendalikan risiko serta memantau
kinerja manajemen risiko, dan
3) Mengintgrasikan proses manajemen
risiko ke dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.
b. Manfaat penerapan manajemen risiko:
1) Menghindari terjadinya hal-hal yang
tidak diharapkan dalam bentuk
keluhan maupun keberatan dari
stakeholders;
2) Memberikan perlindungan bagi
satker BLU sebagai akibat kegagalan
manusia, proses, dan sistem, dan
3) Meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan
produktivitas.
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
76 | MANUAL BLU
Risiko, Manajemen Risiko,
Kemungkinan dan Dampak Risiko
Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur
berdasarkan kemungkinan dan dampaknya sementara manajemen risiko adalah pendekatan
sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian.
Kemungkinan Keterangan
Rendah Tidak Pernah-Jarang Terjadi
Sedang Kemungkinan terjadinya Sedang
Tinggi Kemungkinan Tinggi terjadi/Hampir Pasti terjadi
Kemungkinan Resiko
Dampak Risiko
Tingkat Konsekuensi Risiko Keterangan
Rendah
- Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi
rendah
- Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku
kepentingan (stakeholders) rendah
Sedang
- Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi
sedang
- Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku
kepentingan (stakeholders) sedang
Tinggi
- Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi
tinggi
- Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku
kepentingan (stakeholders) tinggi
Mengelola Risiko BLU
MANUAL BLU | 77
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
3. Struktur Manajemen Risiko
Pengelolaan risiko BLU mengadopsi model
tiga tingkatan pengendalian sebagaimana
terlihat pada gambar berikut:
Gambar 4.16 Model Tiga Tingkat Pengendalian
Mengelola Risiko BLU
Model tersebut bekerja sebagai berikut:
1. Pengendalian di tingkat kebijakan
bertanggung jawab untuk
mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan
mengawasi efektivitas dan integritas proses
manajemen risiko.
2. Pejabat di tingkat pengendalian operasional
bertanggung jawab langsung atas
pengelolaan dan pengendalian risiko
sehari-hari.
3. Tingkatan pengawasan pengendalian
berfungsi memberikan penilaian
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
78 | MANUAL BLU
independen atas efektivitas pelaksanaan
manajemen risiko.
Secara umum, risiko yang berpotensi
muncul dalam organisasi dan perlu
memperoleh perhatian dapat dikategorikan
sebagai berikut:
a. Fraud/adanya tindak kecurangan.
Ciri-cirinya: disengaja, melanggar
hukum, merugikan negara.
b. Stratejik dan kebijakan, risiko ini
disebabkan oleh:
1) Perubahan kebijakan lingkungan
organisasi
2) Kebijakan organisasi sebagai
respon terhadap perubahan
kebijakan lingkungan organiasasi
c. Operasional, risiko ini disebabkan
terjadinya kegagalan pada:
1) SDM
2) Proses
3) Sistem
d. Kepatuhan, munculnya risiko ini
karena adanya pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan dan
ketentuan yang berlaku
e. Finansial, adalah risiko yang
disebabkan oleh adanya kegagalan
pihak ketiga dalam memenuhi
kewajibannya kepada BLU.
4. Proses Manajemen Risiko
Proses manajemen risiko adalah sebagai
berikut :
a. Penetapan konteks dilakukan dengan
cara menjabarkan latar belakang, ruang
lingkup, tujuan, dan kondisi lingkungan
pengendalian dimana manajemen
risiko akan diterapkan.
b. Identifikasi risiko dilakukan dengan cara
mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab
dan proses terjadinya peristiwa risiko
yang dapat menghalangi, menurunkan,
atau menunda tercapainya sasaran
BLU.
c. Analisis risiko dilakukan dengan
cara mencermati sumber risiko dan
tingkat pengendalian yang ada serta
dilanjutkan dengan menilai risiko dari
sisi konsekuensi dan kemungkinan
terjadinya.
d. Evaluasi risiko dilakukan untuk
pengambilan keputusan mengenai
perlu tidaknya dilakukan penanganan
risiko lebih lanjut serta prioritas
penanganannya.
e. Penanganan risiko dilakukan dengan
mengidentifikasi berbagai opsi
penanganan risiko yang tersedia dan
memutuskan opsi penanganan risiko
yang terbaik yang dilanjutkan dengan
pengembangan rencana mitigasi risiko.
f. Monitoring dan Reviu dilakukan dengan
cara memantau efektivitas rencana
penanganan risiko, strategi, dan sistem
manajemen risiko.
g. Komunikasi dan konsultasi dilakukan
dengan cara mengembangkan
komunikasi kepada stakeholder internal
maupun eksternal.
5. Mitigasi Risiko
Risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan
dianalisis, langkah selanjutnya adalah
Mengelola Risiko BLU
MANUAL BLU | 79
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
dilakukan mitigasi atas risiko-risiko
tersebut. Mitigasi risiko ini ditujukan untuk
menentukan jenis penanganan yang efektif
dan efisien untuk setiap risiko tersebut.
Manajemen memilih serangkaian aksi
tindak lanjut selaras dengan toleransi risiko
perusahaan.
Strategi yang dapat diambil antara lain:
a. Menghindari aktivitas yang
mengandung risiko. Opsi ini dipilih
apabila dampak risiko lebih besar
daripada dampak tercapainya tujuan
organisasi, opportunity loss, dan biaya
untuk menghindari risiko.
b. Mengurangi baik kemungkinan dan/
atau dampak. Opsi ini dilakukan
dengan membuat membuat analisis
biaya manfaat terlebih dahulu.
c. Memindahkan (transfer), yaitu
melakukan transfer risiko dengan
pihak ketiga. Opsi ini dilakukan apabila
kemampuan pemilik risiko dalam
mengelola risiko lebih kecil daripada
kemampuan pihak ketiga yang akan
dibagi risikonya. Selain itu, biaya untuk
membagi risiko lebih kecil daripada
dampak risiko yang akan diterima.
Contoh: asuransi dan kontrak kerja
dengan pihak ketiga (outsourcing).
d. Menerima risiko dengan tidak
melakukan tindakan apapun untuk
mempengaruhi dampak dan
kemungkinan risiko. Opsi ini dipilih
apabila kapasitas untuk menerima
risiko lebih besar daripada dampak
risiko yang diterima.
Mengelola Risiko BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
80 | MANUAL BLU
Tabel 4.5. Risiko Utama Satker BLU Bidang Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
Jenis Risiko Mitigasi Risiko
1. Fraud
Mark up harga pada saat perencanaan dan
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
• Mengoptimalkan pengawasan dan
pengendalian dalam proses penganggaran
dan pelaksanaan pengadaan.
Terdapat pendapatan (PNBP) tidak
dipertanggungjawabkan, karena faktor
kesengajaan.
• Mengoptimalkan mekanisme saling uji
(check and balance) di internal BLU
• mengintensifkan peran SPI.
Penyalahgunaan pengelolaan kas jangka
pendek BLU
• Menyusun SOP pengelolaan kas jangka
pendek BLU
• Meningkatkan pengawasan oleh SPI
2. Stratejik
Kompetitor dengan produk yang sama
yang menjual produknya dengan diskon dan
fasilitas tertentu.
• Penetapan harga jual (tarif) bersaing dan
mutu terjamin sesuai standar ISO/SNI.
Jasa layanan tidak berkembang, karena
proses inovasi tidak jalan.
Memberi kesempatan kepada SDM untuk
membangun kreativitas dan inovasi
Pergantian pimpinan BLU yang berakibat
perubahan orientasi satker
• Menyusun RSB yang telah disepakati K/L.
• Melakukan kaderisasi pejabat pengelola
BLU.
3. Operasional
Tidak tercapainya target pendapatan layanan
sesuai RBA
• Monitoring dan evaluasi realisasi
pendapatan secara berkala
• Evaluasi target kinerja
• Peningkatan sarana dan prasarana layanan
Mengelola Risiko BLU
MANUAL BLU | 81
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Jenis Risiko Mitigasi Risiko
Tim Teknis tidak menyelesaikan kegiatan
tepat waktu.• Mengoptimalkan peran SPI.
Pembatalan kontrak secara sepihak
(termin II tidak dilanjutkan)
• Memperkuat klausul dalam kontrak terkait
sanksi dalam hal terjadi pembatalan.
Pengangkatan SDM non-PNS yang
tidak efisien
• Melakukan analisis kebutuhan SDM BLU
• Mengangkat pegawai non-PNS sesuai
kebutuhan BLU
Alat peraga dan sarana pendukung tidak
berfungsi optimal baik yang diakibatkan
oleh internal BLU maupun pihak luar
(misalnya terganggunya aliran listrik)
• Melakukan perawatan berkala dan
perbaikan dengan mengacu kepada
Prosedur Mutu (PM) yang sudah disusun
dan menjadi komitmen bersama yang telah
disyaratkan dalam ISO.
4. Finansial
Proses administrasi pencairan dana
(internal BLU) yang terlambat.
• Perencanaan cash flow
• Menjalankan SOP secara optimal
• Peningkatan kompetensi SDM
Pendapatan BBIA menurun akibat
pelanggan tidak memenuhi kewajiban
hutangnya.
• Efektivitas penagihan piutang dan
menerapkan kebijakan membayar dimuka.
Keterlambatan pembayaran dari mitra
• Mengatur cash flow,
• Koordinasi intens dengan mitra,
• Terdapat pasal mengenai sanksi
keterlambatan pembayaran di dalam
kontrak
Perubahan nilai kurs • Diatur dalam kontrak
Membengkaknya biaya proyek • Pematangan dalam perencanaan proyek.
Pendanaan awal (bridging) yang tidak
menghasilkan kontrak (kontrak tidak
ter-realisasi)
• Mematangkan kajian proyek.
• Memiliki kriteria penerimaan proyek yang
akan diambil.
Mengelola Risiko BLU
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
82 | MANUAL BLU
Jenis Risiko Mitigasi Risiko
5. Reputasi
Pengajuan atau munculnya klaim dari
Mitra/Klien
• Pemenuhan user requirement,
• Peningkatan kompetensi SDM
Hasil survei mengindikasikan kepuasan • Evaluasi terhadap kualitas layanan
pelanggan menurun. • Memperketat manajemen mutu.
Pelaksanaan manajemen risiko haruslah
menjadi bagian integral dari pelaksanaan
sistem manajemen BLU. Proses manajemen
risiko ini merupakan salah satu langkah yang
dapat dilakukan untuk terciptanya perbaikan
berkelanjutan (continuous improvement).
Monitoring selama pengendalian risiko
berlangsung perlu dilakukan untuk mengetahui
perubahan-perubahan yang bisa terjadi.
Perubahan-perubahan tersebut kemudian
perlu ditelaah ulang untuk selanjutnya dilakukan
perbaikan-perbaikan. Pada prinsipnya
pemantauan dan telaah ulang perlu untuk
dilakukan untuk menjamin terlaksananya
seluruh proses manajemen risiko dengan
optimal.
Satker BLU dapat membuat dan memonitor
risiko-risiko lainnya yang mungkin timbul, sesuai
selera risiko (risk appetite) pemilik risiko.
Mengelola Risiko BLU
MANUAL BLU | 83
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
1. Umum
Remunerasi merupakan imbalan kerja
yang dapat berupa gaji, honorarium,
tunjangan tetap, insentif, bonus atas
prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
Remunerasi diberikan kepada Pejabat
Pengelola, Dewas, dan Pegawai BLU
berdasarkan tingkat tanggung jawab dan
tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
Remunerasi dapat juga diberikan kepada
Sekretaris Dewas. Penentuan besaran
gaji Pemimpin BLU ditetapkan dengan
mempertimbangkan faktor-faktor sebagai
berikut :
a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan
atas ukuran (size) dan jumlah aset yang
dikelola BLU serta tingkat pelayanan;
b. Kesetaraan, yaitu dengan
memperhatikan industri pelayanan
sejenis;
c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan
kemampuan pendapatan BLU yang
bersangkutan.
Kinerja operasional BLU yang ditetapkan
oleh menteri/pimpinan lembaga sekurang-
kurangnya mempertimbangkan indikator
keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat
bagi masyarakat Dalam rangka pemberian
remunerasi tersebut, maka BLU harus
memperhatikan komponen sistem
remunerasi sebagai berikut:
a. Pay for position
Penghargaan pelaksanaan pekerjaan
(pay for position) untuk mendorong dan
menghargai berlangsungnya kewajiban
pelaksanaan proses bekerja. Komponen
ini dikaitkan dengan harga jabatan.
Untuk PNS, struktur remunerasinya terdiri
dari gaji pokok dan tunjangan tunjangan
struktural/fungsional yang dibayarkan
dari RM ditambah tunjangan yang
dibayarkan dari pendapatan BLU (PNBP).
Sementara untuk non PNS profesional
struktur remunerasinya merupakan
penyetaraan sebagai PNS ditambah
tunjangan yang semuanya dibayarkan
dari pendapatan BLU (PNBP). Besaran
remunerasi bersifat tetap dan dibayarkan
rutin setiap bulan.
b. Pay for performance
Penghargaan kinerja (pay for
performance) bertujuan untuk
mendorong motivasi perwujudan kinerja.
Komponen remunerasi ini dikaitkan
dengan pencapaian target kinerja
sebagaimana yang telah dikontrak-
kinerjakan. Komponen ini diberikan
sebagai penghargaan atas capaian
kinerja individu yang dikaitkan dengan
kinerja unit kerja/organisasi. Komponen
ini berupa insentif dan/atau bonus.
Besarannya tergantung pada tingkat
capaian target dan dibayarkan secara
periodik sesuai kebijakan unit kerja/
organisasi.
Bagaimana Menerapkan
Remunerasi BLU?
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
84 | MANUAL BLU
c. Pay for people
Program perlindungan keamanan,
fasilitas untuk mendukung kenyamanan
dan kesejahteraan yang ditetapkan
dengan kriteria yang bersifat individual
(pay for people) atau disebut dengan
program benefit. Komponen remunerasi
ini terkait dengan kondisi perorangan/
individu, yang dapat berupa premi
asuransi, pesangon, pensiun.
Hal utama yang perlu pula diperhatikan
dalam rangka pemberian remunerasi
adalah pelaksanaan proses analisis jabatan
yang terdapat pada BLU. Proses ini dimulai
dari aktivitas analisis jabatan, menyusun
uraian jabatan, dan melaksanakan evaluasi
jabatan.
Rangkaian proses analisis jabatan
dilakukan dalam rangka mengidentifikasi :
a. Tingkat risiko jabatan yang disandang
(misalnya risiko terkait dengan masalah
penggunaan dana/uang, risiko
penyalahgunaan wewenang);
b. Tingkat kompleksitas jabatan (mis.
seorang peneliti yang merangkap
sebagai pimpinan BLU);
c. Peringkat jabatan (misalnya seorang
peneliti yang merangkap jabatan
sebagai pimpinan BLU diberi peringkat
tertinggi, karena memiliki risiko dan
kompleksitas jabatan yang tinggi).
Analisis jabatan dilaksanakan dengan cara
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Kompetensi jabatan (misalnya jenjang
pendidikan minimal pascasarjana untuk
Direktur Utama);
b. Tingkat urgensi tugas sebuah jabatan
dalam sebuah proses bisnis (misalnya
seorang Kepala Bagian Keuangan
yang memiliki kewenangan melakukan
otorisasi pengeluaran unit kerja).
2. Teknis Penerapan Sistem Remunerasi
Perhitungan besaran gaji Pejabat Keuangan
dan Pejabat Teknis ditetapkan sebesar
90% dari gaji Pemimpin BLU. Sedangkan
perhitungan honorarium Dewas ditetapkan
sebagai berikut :
a. Honorarium Ketua Dewas sebesar 40%
dari gaji Pemimpin BLU.
b. Honorarium anggota Dewas sebesar
36% dari gaji Pemimpin BLU.
c. Honorarium Sekretaris Dewas sebesar
15% dari gaji Pemimpin BLU
Bagi Pejabat Pengelola, Dewas dan
Sekretaris Dewas yang diberhentikan
sementara dari jabatannya memperoleh
penghasilan sebesar 50% dari gaji/
honorarium bulan terakhir yang berlaku
sejak tanggal diberhentikan sampai dengan
ditetapkannya keputusan definitif tentang
jabatan yang bersangkutan.
Disamping pemberian gaji/honorarium,
Pejabat Pengelola, Dewas, Sekretaris
Dewas, dan pegawai BLU dapat
memperoleh tunjangan tetap, insentif, bonus
atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun
dengan memperhatikan kemampuan
pendapatan BLU yang bersangkutan.
Apabila Pejabat Pengelola, Dewas, dan
Menerapkan Remunerasi BLU
MANUAL BLU | 85
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Sekretaris Dewas telah berakhir masa
jabatannya, dapat diberikan pesangon
berupa santunan purna jabatan dengan
pengikutsertaan dalam program asuransi
atau tabungan pensiun yang beban premi/
iuran tahunannya ditanggung oleh BLU
yang besarannya ditetapkan paling banyak
sebesar 25% dari gaji/honorarium dalam
satu tahun.
Besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola,
Dewas, Sekretaris Dewas, dan pegawai BLU
pada masing-masing BLU ditetapkan oleh
Menteri Keuangan berdasarkan usulan menteri/
pimpinan Lembaga.
Gambar 4.17 Tahapan Penyusunan Usulan Remunerasi
Dokumen sumber yang diperlukan dalam
rangka penyusunan proposal remunerasi:
a. Tugas Dan Fungsi BLU
b. Struktur Organisasi BLU
c. Diskripsi Pekerjaan/Job Desk
d. Kompetensi Jabatan/Job Competency
e. Data Pembanding/Benchmarking
f. Data Keuangan
g. Data Kinerja
Menerapkan Remunerasi BLU
3. Penyusunan Usulan Remunerasi
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
86 | MANUAL BLU
Bab I. Pendahuluan
1. Latar Belakang :
Menjelaskan latar belakang, urgensitas dan pertimbangan usulan pengusulan remunerasi
2. Maksud dan Tujuan :
Maksud dan tujuan sistem remunerasi dengan sistem kinerja BLU berdasarkan visi dan
misi organisasi.
3. Landasan hukum
Ketentuan dan peraturan yang menjadi landasan hukum penetapan sistem remunerasi
baru ini adalah segala ketentuan dan peraturan terbaru dan atau yang masih berlaku
Bab II. Data Umum BLU
1. Visi, misi, tujuan, dan budaya kerja organisasi
2. Tugas dan fungsi organisasi
3. Struktur organisasi
4. Komposisi pegawai
(PNS, non PNS Profesional, dan rencana pengembangan pegawai
5. Data Kinerja
a. Data Keuangan (3 tahun sebelum, tahun berjalan, dan 3 tahun kedepan)
- Rupiah Murni
Pagu, Realisasi Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan BelanjaModal)
- PNBP
Target, Realisasi Belanja (Belanja Barang dan Belanja Modal)
b. Data Keuangan
- Belanja Pegawai terdiri dari Rupiah Murni (akun 51 dan 52) dan PNBP
- proyeksi keuangan
c. Kinerja Operasional
Bab III. Sistem Remunerasi
1. Kebijakan eksisting remunerasi
2. Rencana kebijakan remunerasi
3. Identifikasi komponen remunerasi
4. Perhitungan remunerasi
Proposal
Usulan Remunerasi
Menerapkan Remunerasi BLU
MANUAL BLU | 87
Men
gelo
la K
euan
gan
BLU
Proposal
Usulan Remunerasi
a. komponen pay for position
b. komponen pay for performance
c. komponen pay for people
5. Penyusunan skala/struktur jabatan (struktural dan fungsional)
6. Penyusunan skala besaran remunerasi
a. Besaran remunerasi mencerminkan nilai jabatan dan/atau
b. benchmarking dari jabatan yang selevel pada industri yang sejenis
yang memiliki skala/kompleksitas mendekati sama
7. Perhitungan kebutuhan remunerasi
Menyajikan perhitungan kebutuhan remunerasi untuk 1 bulan dan 1 tahun termasuk gaji ke
13 dan sumber pembiayaan remunerasi (RM dan PNBP).
Bab IV : Analisa Remunerasi
Analisa didasarkan pada empat faktor :
- Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLU
serta tingkat pelayanan;
- Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- Kepatutan, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan;
- Kinerja operasional BLU, ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Dewan Kawasan.
Bab V : Penutup
Menerapkan Remunerasi BLU
88 | MANUAL BLU
Aku
ntab
ilitas
BLU
AKUNTABILITASBLU
bagaimana bentuk pertanggungjawaban BLU?
bagaimana pengawasan dan pemeriksaan BLU? 5
MANUAL BLU | 89
Aku
ntab
ilitas
BLU
Bagaimana Bentuk
Pertanggungjawaban BLU?
BLU menyusun dan menyajikan laporan
keuangan dan laporan kinerja sebagai
bentuk pertanggungjawaban dan transparansi
dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan
pelayanannya.
1. Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah catatan informasi
dari transaksi keuangan suatu entitas pada
suatu periode akuntansi tertentu yang dapat
digunakan untuk menggambarkan kinerja
BLU. Laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai posisi keuangan,
operasional keuangan, dan arus kas
BLU yang bermanfaat bagi pengguna
laporan keuangan dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan ekonomi.
Pemimpin BLU bertanggung jawab
atas penyusunan dan penyajian laporan
keuangan BLU. Laporan Keuangan
dilengkapi dengan surat pernyataan
tanggung jawab pemimpin BLU yang
berisikan pernyataan bahwa pengelolaan
anggaran telah dilaksanakan berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai,
akuntansi keuangan telah diselenggarakan
sesuai dengan standar akuntansi keuangan,
dan kebenaran isi laporan keuangan
merupakan tanggung jawab pemimpin BLU.
a. Prosedur Akuntansi
Untuk menyajikan laporan keuangan,
BLU perlu melakukan langkah-langkah
sesuai prosedur akuntansi yang dimulai
dengan pencatatan, penggolongan,
pengikhtisaran hingga pelaporan, yang
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Pencatatan
Penyusunan laporan keuangan
didasari atas transaksi keuangan
yang dapat mengakibatkan
perubahan pada aset, utang, modal,
pendapatan dan biaya, sebagai
contoh penerimaan bunga pinjaman,
pembelian inventaris kantor, dan
sebagainya.
Dasar pencatatan transaksi keuangan
adalah bukti transaksi, contohnya
kuitansi pembelian inventaris,
rekening koran pembayaran bunga
pinjaman.
Bukti transaksi tersebut dijurnal
secara historis dengan menyebutkan
akun yang didebet dan dikredit
disertai dengan jumlah masing-
masing.
2) Penggolongan
Penggolongan merupakan proses
memindahkan data (posting) dari
90 | MANUAL BLU
Aku
ntab
ilitas
BLU
jurnal ke Buku Besar secara periodik,
sebagai contoh memindahkan
catatan penerimaan bunga pinjaman
ke Buku Besar penerimaan bunga
pinjaman.
3) Pengikhtisaran
Pengikhtisaran Buku Besar dilakukan
pada akhir periode akuntansi yang
mencakup kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
a) Pembuatan Neraca Percobaan
(Neraca Saldo)
Merupakan ringkasan dari akun-
akun buku besar. Pembuatan
Neraca Saldo ini untuk
membuktikan bahwa jumlah
debet dan kredit pada buku
besar telah sama.
b) Pembuatan Jurnal Penyesuaian
untuk mengoreksi perkiraan-
perkiraan tertentu sehingga
mencerminkan keadaan aset,
kewajiban, biaya, pendapatan
dan modal yang sebenarnya.
Contoh jurnal penyesuaian
adalah jurnal penyusutan, biaya
inventaris kantor.
4) Pelaporan
Pelaporan merupakan proses
menyusun laporan keuangan berupa
Gambar 5. 1. Prosedur Akuntansi
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
MANUAL BLU | 91
Aku
ntab
ilitas
BLU
Laporan Aktivitas, Neraca, Laporan
Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan.
b. Standar Akuntansi
Suatu pedoman agar laporan keuangan
dapat dibandingkan baik dengan laporan
keuangan periode sebelumnya maupun
dengan laporan keuangan satker BLU
yang lain. BLU menerapkan dua standar
akuntansi SAK dan SAP.
1) Standar Akuntansi Keuangan
Standar akuntansi adalah prinsip
akuntansi dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan suatu
entitas.
Satker BLU merupakan instansi
pemerintah yang menerapkan
paradigma mewiraswastakan
pemerintah (enterprising the
government), sehingga dikelola
ala bisnis (business like). Sebagai
konsekuensinya, akuntansi dan
pelaporan keuangan satker BLU
juga dilakukan layaknya entitas
bisnis dengan menerapkan SAK
yang diterbitkan oleh asosiasi profesi
akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntan
Indonesia/IAI). SAK yang diterbitkan
oleh IAI tersebut berupa Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Satker BLU menerapkan SAK yang
telah ada tersebut disesuaikan dengan
jenis industrinya masing-masing.
Apabila SAK yang sudah ada dianggap
tidak sesuai atau tidak cocok untuk
diterapkan pada suatu BLU, maka
BLU tersebut dapat mengembangkan
sendiri standar akuntansi yang spesifik
sesuai dengan jenis industrinya,
dengan mengacu pada pedoman
akuntansi BLU yang berlaku. Standar
akuntansi yang telah dikembangkan
tersebut harus ditetapkan oleh
menteri/pimpinan lembaga setelah
mendapatkan persetujuan dari Menteri
Keuangan.
Laporan keuangan berdasarkan SAK
terdiri dari Laporan Operasional,
Neraca, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
2) Standar Akuntansi Pemerintahan
Sebagai satker yang masih
merupakan satker pemerintah, satker
BLU merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari K/L induknya. Oleh
karena itu, laporan keuangan BLU
harus dikonsolidasikan dengan laporan
keuangan K/L. Laporan keuangan
untuk tujuan konsolidasi tersebut
disusun dan disajikan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Laporan keuangan berdasarkan SAP
yaitu Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.
c. Sistem Akuntansi BLU
Sistem akuntansi BLU adalah serangkaian
prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari proses
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
92 | MANUAL BLU
Aku
ntab
ilitas
BLU
pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan keuangan
BLU yang mencakup semua pendapatan
dan belanja BLU, baik yang bersumber dari
pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah,
pendapatan RM, dan pendapatan usaha
lainnya.
Sistem akuntansi keuangan mencakup
antara lain:
1) Kebijakan akuntansi
Kebijakan akuntansi meliputi pilihan
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi,
peraturan dan prosedur yang
digunakan BLU dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan.
2) Subsistem akuntansi
Subsistem akuntansi merupakan
bagian dari sistem akuntansi.
Contohnya subsistem penerimaan kas,
subsistem pengeluaran kas.
3) Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi adalah prosedur
yang digunakan untuk menganalisa,
mencatat, mengklasifikasi dan
mengikhtisarkan informasi untuk
disajikan di laporan keuangan.
4) Bagan Akun Standar
BAS merupakan daftar perkiraan buku
besar yang ditetapkan dan disusun
secara sistematis oleh pemimpin BLU
untuk memudahkan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran
serta akuntansi dan pelaporan
keuangan. Untuk tujuan konsolidasi
laporan keuangan BLU dengan
laporan keuangan K/L, digunakan BAS
yang telah ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
BLU setidaknya mengembangkan tiga
sistem akuntansi yang merupakan subsistem
dari sistem akuntansi BLU, yaitu sistem
akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset
tetap, dan sistem akuntansi biaya.
1) Sistem Akuntansi Keuangan
Sistem Akuntansi Keuangan adalah
sistem akuntansi yang menghasilkan
laporan keuangan pokok untuk tujuan
umum (general purpose). Tujuan laporan
keuangan adalah:
a) Akuntabilitas, yaitu
mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada BLU dalam
mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.
b) Manajemen, yaitu membantu para
pengguna untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan suatu BLU
dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan, dan pengendalian atas
seluruh penerimaan, pengeluaran,
aset, kewajiban, dan ekuitas BLU
untuk kepentingan stakeholders.
c) Transparansi, yaitu memberikan
informasi keuangan yang terbuka
dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan
bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
MANUAL BLU | 93
Aku
ntab
ilitas
BLU
pertanggungjawaban BLU dalam
pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan
2) Sistem Akuntansi Aset Tetap
Sistem Akuntansi Aset Tetap
menghasilkan laporan tentang aset
tetap untuk keperluan manajemen aset.
Sistem ini menyajikan informasi tentang
jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi
aset tetap milik BLU ataupun bukan milik
BLU tetapi berada dalam pengelolaan
BLU.
Pengembangan Sistem Akuntansi Aset
Tetap diserahkan sepenuhnya kepada
BLU yang bersangkutan. Namun
demikian, BLU dapat menggunakan
sistem yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan seperti Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK-BMN).
3) Sistem Akuntansi Biaya
BLU mengembangkan Sistem Akuntansi
Biaya yang menghasilkan informasi
tentang harga pokok produksi, biaya
satuan (unit cost) per unit layanan,
dan analisis varian. Sistem Akuntansi
Biaya berguna dalam perencanaan dan
pengendalian, pengambilan keputusan,
dan perhitungan tarif layanan.
d. Penyajian Laporan Keuangan
Dalam penyajian laporan keuangan, setiap
komponen harus diidentifikasi secara
jelas dan menyajikan informasi antara lain
mencakup:
1) nama BLU atau identitas lain.
2) cakupan laporan keuangan, apakah
mencakup hanya satu unit usaha atau
beberapa unit usaha.
3) tanggal atau periode pelaporan.
4) mata uang pelaporan dalam Rupiah.
5) satuan angka yang digunakan dalam
penyajian laporan keuangan.
e. Konsolidasi Laporan Keuangan BLU ke
dalam Laporan Keuangan K/L
Laporan keuangan BLU yang
dikonsolidasikan adalah laporan keuangan
berdasarkan SAP. Komponen laporan
keuangan yang dikonsolidasi yaitu Laporan
Realisasi Anggaran dan Neraca.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan
informasi mengenai realisasi anggaran
BLU. Informasi yang wajib disampaikan
dalam laporan realisasi anggaran adalah
transaksi keuangan BLU yang bersumber
dari pendapatan usaha dari jasa layanan,
hibah, pendapatan RM, dan pendapatan
usaha lainnya. Dalam mengkonsolidasikan
laporan realisasi anggaran ke laporan K/L,
satker BLU mengesahkan pendapatan dan
belanjanya ke KPPN dengan mekanisme
SP3B BLU/SP2B BLU.
Pos-pos neraca juga dikonsolidasikan ke
neraca K/L. Untuk tujuan ini perlu dilakukan
reklasifikasi pos-pos neraca agar sesuai
dengan SAP dengan menggunakan BAS
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
94 | MANUAL BLU
Aku
ntab
ilitas
BLU
Dalam hal sistem akuntansi keuangan BLU
belum dapat menghasilkan laporan keuangan
untuk tujuan konsolidasi dengan laporan
keuangan K/L, BLU perlu melakukan konversi
laporan keuangan BLU berdasarkan SAK ke
dalam laporan keuangan berdasarkan SAP.
Proses konversi laporan keuangan dari SAK
ke SAP mencakup pengertian, klasifikasi,
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
atas akun-akun neraca dan laporan aktivitas/
operasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Pengertian
Pada umumnya, pengertian akun-akun
menurut SAK tidak jauh berbeda dengan
SAP. Apabila ada pengertian yang berbeda,
maka untuk tujuan konsolidasi pengertian
akun menurut SAP, yaitu berdasarkan
Peraturan Pemerintah mengenai SAP.
2) Klasifikasi
Klasifikasi aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, dan biaya perlu disesuaikan
dengan klasifikasi aset sesuai dengan BAS
yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri
Keuangan. Penyesuaian tersebut dilakukan
dengan cara mapping laporan SAK ke
laporan SAP.
Gambar 5. 2. Mapping Laporan SAK ke Laporan SAP
3) Pengakuan dan pengukuran
SAK menggunakan basis akrual dalam
pengakuan aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, dan biaya. Pendapatan
diakui pada saat diterima atau hak untuk
menagih timbul sehubungan dengan
adanya barang/jasa yang diserahkan
kepada masyarakat. Biaya diakui jika
penurunan manfaat ekonomi masa depan
yang berkaitan dengan penurunan aset
atau peningkatan kewajiban telah terjadi
dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti
pengakuan biaya terjadi bersamaan
dengan pengakuan kenaikan kewajiban
atau penurunan aset, misalnya akrual hak
karyawan atau penyusutan aset tetap.
SAP menggunakan basis akrual dalam
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas
serta basis kas dalam pengakuan
pendapatan dan belanja. Pendapatan
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
SAP
SP3B/SP2B Laporan Realisasi Anggaran/Neraca
NeracaMemo Penyesuaian
MANUAL BLU | 95
Aku
ntab
ilitas
BLU
diakui pada saat kas diterima pada
rekening Kas Umum Negara. Belanja
diakui pada saat terjadinya pengeluaran
dari rekening Kas Umum Negara dan
dipertanggungjawabkan. Pendapatan
(tidak termasuk pendapatan yang ditransfer
dari APBN) dan belanja BLU diakui
jika pendapatan dan belanja tersebut
dilaporkan dengan mekanisme SP3B BLU
dan SP2B BLU atas pendapatan dan
belanja tersebut. Belanja yang didanai
dari pendapatan BLU diakui sebagai
belanja oleh Bendahara Umum Negara jika
belanja tersebut telah dilaporkan dengan
mekanisme SP3B BLU dan SP2B BLU.
Untuk kepentingan konsolidasi dengan
laporan keuangan K/L, perlu dilakukan
penyesuaian atas akun pendapatan dan
belanja yang berbasis akrual menjadi akun
pendapatan dan belanja berbasis kas.
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
keuangan yang dikonsolidasikan terdiri
atas Neraca dan Laporan Realisasi
Anggaran
f. Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Sebelum laporan keuangan disampaikan
kepada pihak-pihak yang berwenang maka
harus dilaksanakan proses rekonsiliasi
internal dan rekonsiliasi ekternal.
1) Rekonsiliasi Internal
a) Rekonsiliasi antara Buku Bank
dengan Rekening Koran;
b) Rekonsiliasi antara Laporan Barang
(SIMAK-BMN) dengan Laporan
Keuangan berdasarkan SAP
(SAKPA);
Formula penyesuaian pendapatan dan belanja berbasis akrual menjadi berbasis kas:
Pendapatan Berbasis Kas =(Pendapatan BLU + pendapatan diterima
di muka) – pendapatan yang masih harus
diterima
Belanja Berbasis Kas =Biaya BLU – Biaya yang dibayar tidak tunai
termasuk Penyusutan + utang biaya yang
dibayar + biaya dibayar di muka.
4) Pengungkapan
Pengungkapan laporan keuangan sesuai
dengan SAP harus mengikuti persyaratan
sesuai Peraturan Pemerintah No.71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan
No.171/PMK.05/2011 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat, Perdirjen
Perbendaharaan Nomor Per-55/PB/2012
tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga dan
Peraturan lainnya mengenai laporan
keuangan berdasarkan SAP. Konsolidasi
laporan keuangan BLU ke dalam laporan
keuangan K/L dilakukan secara berkala
setiap semester dan tahunan. Laporan
96 | MANUAL BLU
Aku
ntab
ilitas
BLU
c) Rekonsiliasi antara Laporan
Keuangan SAP dengan Laporan
Keuangan SAK.
2) Rekonsiliasi eksternal
a) Rekonsiliasi dengan KPPN dilakukan
setiap bulan yaitu :
(1) Rekonsiliasi rekening Koran BLU
dengan Saldo Kas BLU pada
SAU KPPN
(2) Rekonsiliasi data SAI dengan
SAU yaitu:
• Rekonsiliasi Laporan Realisasi
Anggaran yaitu rekonsiliasi
data estimasi pendapatan,
pagu belanja, realisasi
pendapatan, realisasi belanja,
realisasi pengembalian
pendapatan, realisasi
pengembalian belanja
• Rekonsiliasi Neraca yaitu
rekonsiliasi data kas di
bendahara pengeluaran; Kas
pada Badan Layanan Umum
dan investasi jangka pendek
BLU.
b) Rekonsiliasi Laporan Barang
dengan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) berdasarkan Perdirjen
Kekayaan Negara tentang
Rekonsiliasi Barang Milik Negara.
g. Penyampaian Laporan Keuangan BLU
1) Laporan keuangan BLU berdasarkan
SAK
Disampaikan secara berjenjang kepada
eselon I kementerian teknis serta kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktur PPK BLU
setiap triwulan, semester, dan tahunan.
Penyampaian laporan keuangan
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) laporan triwulanan paling lambat
tanggal 15 setelah triwulan berakhir,
terdiri dari laporan operasional,
laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan, disertai laporan
kinerja.
b) laporan semesteran paling lambat
tanggal 10 setelah semester
berakhir, terdiri dari laporan
operasional, neraca, laporan arus
kas, dan catatan atas laporan
keuangan, disertai laporan kinerja.
c) laporan tahunan paling lambat
tanggal 20 setelah tahun berakhir,
yang terdiri dari laporan realisasi
anggaran/laporan operasional,
neraca, laporan arus kas, dan
catatan atas laporan keuangan,
disertai laporan kinerja.
Dalam hal tanggal penyampaian
Laporan Keuangan jatuh pada hari libur,
penyampaian Laporan Keuangan paling
lambat dilaksanakan pada hari kerja
berikutnya.
2) Laporan Keuangan BLU berdasarkan
SAP
Penyusunan, penyampaian dan
kelengkapan Laporan Keuangan BLU
untuk konsolidasian dilaksanakan secara
berjenjang berdasarkan peraturan
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
MANUAL BLU | 97
Aku
ntab
ilitas
BLU
yang berlaku dalam penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat berdasarkan PMK Nomor 171/
PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat dan Perdirjen
Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010
tentang Pedoman Penyusunan Laporan
keuangan Kementerian/Lembaga.
Laporan Keuangan tahunan (unaudited)
disampaikan kepada Dit PPK BLU
dan UAPPA-Es1 terdiri dari Laporan
keuangan berdasarkan SAK dan
Laporan Keuangan berdasarkan SAP;
sedangkan Laporan Keuangan tahunan
(audited) disampaikan kepada Dit PPK
BLU paling lambat tanggal 30 April
setelah tahun berakhir harus diaudit oleh
auditor ekstern, yaitu oleh BPK atau
Kantor Akuntan Publik (KAP).
Balanced ScorecardNo. Perspektif Rumus/Unsur Penilaian
1. Perspektif
pemangku
kepentingan
Perspektif pemangku kepentingan penyelenggaraan pelayanan penyedia
barang dan jasa lainnya, seperti : masyarakat, penyewa lahan supplier, pegawai,
pemerintah, dsb.
2. Perspektif
Pelanggan
(customers)
Bagaimana layanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dengan
harga yang terjangkau. Dapat dilihat dalam 5 dimensi:
• Wujud fisik : sarana dan prasarana
• Keandalan: kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat
dan memuaskan
• Daya tanggap: kemampuan pegawai untuk membantu pelanggan dan
memberikan pelanggan dengan tanggap
• Jaminan: pengetahuan dan keramahan pegawai yang dapat menimbulkan
kepercayaan diri pelanggan
• Empati: kepedulian pegawai
3. Perspektif
Pembelajaran
dan
Pertumbuhan
Bagaimana satker BLU terus melakukan perbaikan dan menambah nilai bagi
pelanggan dan stakeholders-nya. Indikator kinerja yang dapat menggambarkan
perspektif ini adalah:
• Motivasi: tingkat kepuasan pegawai atas kebijakan yang diambil manajemen
dalam menjalankan organisasi
• Kesempatan mengembangkan diri: menggambarkan tingkat kepuasan
pegawai atas program-program pengembangan diri yang ditetapkan
organisasi
• Inovasi: adanya kesempatan bagi pegawai untuk kreatif dan menemukan
hal-hal baru
• Suasana dalam bekerja: menggambarkan tingkat kepuasan pegawai atas
suasana kerja.
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
98 | MANUAL BLU
Aku
ntab
ilitas
BLU
2. Laporan Kinerja
a. Pengelolaan Kinerja BLU sesuai
dengan Balanced Scorecard (BSC).
BSC adalah sebuah perencanaan
strategis dan sistem manajemen
yang digunakan secara ekstensif
untuk menyelaraskan visi dan strategi
organisasi, meningkatkan komunikasi
internal dan eksternal dan memantau
kinerja organisasi terhadap strategis
tujuan.
Penyusunan BSC pada Satker BLU
dilakukan sebagai berikut:
1) Menentukan Perspektif Peta
Strategi
Dalam menentukan peta strategi,
satker BLU:
a) Menentukan pemangku
kepentingan (stakeholders) dan
ekspektasinya atas layanan
yang dilakukan oleh BLU
b) Menentukan perspektif
pelanggan (customers)
c) Menentukan perspektif bisnis proses
internal
2) Menentukan Sasaran Strategis
a) Menentukan kata kunci dari Visi dan
Misi unit organisasi
b) Menerjemahkan kata kunci ke dalam
Sasaran Strategis
Berdasarkan kata kunci yang terdapat pada
Visi dan Misi, satker BLU menentukan
kondisi ideal yang dan realistis yang ingin
dicapai. Sasaran strategis ini merupakan
sasaran yang bersifat penting dan
memperoleh prioritas tinggi dan jajaran
manajemen.
3) Mengelompokkan Sasaran Strategis
(a) Sasaran Strategis pada perspektif
stakeholders
(b) Sasaran strategis pada perspektif
pelanggan (customers)
(c) Sasaran Strategis pada perspektif
Pembelajaran dan Pertumbuhan.
4) Menggambarkan ke dalam peta strategi
5) Menyusun Indikator Kinerja Utama
Dalam menyusun IKU harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a) Relevan yaitu indikator kinerja harus
berhubungan dengan apa yang diukur
dan secara objektif dapat digunakan
untuk pengambilan keputusan atau
kesimpulan tentang pencapaian apa
yang diukur;
b) Penting/menjadi prioritas dan
harus berguna untuk menunjukan
keberhasilan, kemajuan, atau
pencapaian;
c) Efektif dan layak yaitu data/informasi
yang berkaitan dengan indikator kinerja
yang bersangkutan dapat dikumpulkan,
diolah, dan dianalisis dengan biaya
yang layak;
Indikator kinerja yang baik dan cukup
memadai, setidak-tidaknya memenuhi
kriteria yang terdiri atas:
(a) Spesifik, indikator kinerja harus sesuai
dengan program dan atau kegiatan,
sehingga mudah dipahami dalam
memberikan informasi yang tepat
tentang hasil atau capaian kinerja dari
kegiatan dan atau sasaran.
(b) Dapat dicapai, indikator kinerja yang
ditetapkan harus menantang, namun
hal yang mustahil untuk dicapai dan
dalam kendali instansi pemerintah.
Jadi dalam menetapkan suatu indikator
kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
MANUAL BLU | 99
Aku
ntab
ilitas
BLU
nanti untuk mengumpulkan data
kinerjanya, apakah masih dalam kendali
instansi pemerintah yang bersangkutan
atau tidak dan tidak ada ambiguitas
atas data apa yang akan dikumpulkan
untuk suatu indikator.
(c) Relevan, suatu indikator harus dapat
mengukur sedekat mungkin dengan
hasil yang akan diukur. Indikator kinerja
tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat
yang lebih tinggi atau lebih rendah
dibandingkan dengan hasil yang diukur.
(d) Menggambarkan sesuatu yang
diukur, indikator yang baik merupakan
ukuran dari suatu keberhasilan. Harus
terdapat kesepakatan tentang tentang
interprestasi terhadap hasil yang akan
digunakan sebagai ukuran. Indikator
tersebut harus mempunyai satu
dimensi dan tepat secara operasional.
Mempunyai satu dimensi artinya
bahwa indikator hanya mengukur
satu fenomena setiap saat. Hindari
untuk menggabungkan terlalu banyak
fenomena dalam satu indikator. Tepat
secara operasional artinya tidak ada
ambiguitas atas data apa yang akan
dikumpulkan untuk suatu indikator.
(e) Dapat dikuantifikasi dan diukur,
indikator dalam angka (jumlah atau
persentase dsb.) atau dapat diukur
untuk dapat ditentukan kapan dapat
dicapai.
b. Penilaian Kinerja Keuangan BLU
Ditjen Perbendaharaan cq. Direktorat
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
melakukan penilaian keuangan BLU.
Sejak tahun 2012 untuk kinerja tahun
2011 dilaksanakan berdasarkan Perdirjen
Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2012
tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan
Umum, yang meliputi aspek keuangan dan
kepatuhan pengelolaan keuangan BLU.
b. Penilaian Kinerja Layanan
Penilaian kinerja layanan sangat tergantung
dari jenis layanan dari Satker BLU tersebut
sesuai dengan tujuan pelayanannya.
Penilaian kinerja layanan selanjutnya
digabungkan dengan penilaian kinerja
keuangan sehingga menghasilkan penilaian
kinerja BLU secara keseluruhan. Penilaian
kinerja layanan BLU akan terdiri atas
beberapa aspek yang antara lain meliputi
penilaian terhadap produktivitas, efisiensi,
mutu layanan, pengembangan organisasi,
dan pengelolaan SDM dan aspek lain yang
sesuai dengan karakteristik BLU.
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
100 | MANUAL BLU
Aku
ntab
ilitas
BLU
No. Indikator Rumus/Unsur Penilaian
A. Aspek Keuangan
1. Rasio Keuangan
1.1. Rasio Kas (cash ratio) Kas dan Setara KasX 100%
Kewajiban Jangka Pendek
1.2. Rasio Lancar (current ratio) Aset LancarX 100%
Kewajiban Jangka Pendek
1.3. Periode Panagihan Piutang
(collection period)Piutang Usaha x 360
X 1 hariPendapatan Operasional
1.4. Perputaran Aset Tetap (fixed
asset turnover)Pendapatan Operasional
X 100%Aset Tetap
1.5. Imbalan atas Aktiva Tetap
(return on asset)Surplus atau Defisit sebelum Pos
Keuntungan atau Kerugian X 100%
Total Aset Tetap
1.6. Imbalan Ekuitas (return on
equity)Surplus atau Defisit sebelum Pos
Keuntungan atau Kerugian X 100%
Total Ekuitas
2. Rasio Biaya Operasional
Pendapatan Operasional
(BOPO)
Pendapatan BLUX 100%
Biaya Operasional
B. Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU
1. Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) Definitif
Jadwal Penyusunan dan Kelengkapan
2. Laporan Keuangan
Berdasarkan SAK
Laporan Triwulan I, Semester I, Triwulan III, Tahunan, dan
Audit Laporan Keuangan serta Opini Audit atas Laporan
Keuangan
3. Surat Perintah Pengesahan
Pendapatan dan Belanja BLU
(SP3B BLU)
Penyampaian SP3B BLU minimal sekali dalam 1 triwulan
dan kesesuaian jumlah saldo awal kas dengan saldo akhir
kas triwulan sebelumnya
4. Tarif Layanan Peraturan yang digunakan sebagai dasar dalam
memungut tarif atas layanan yang diberikan
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
Tabel 5.1. Aspek dalam Penilaian Kinerja Keuangan
MANUAL BLU | 101
Aku
ntab
ilitas
BLU
No. Indikator Rumus/Unsur Penilaian
5. Sistem Akuntansi Memiliki Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi
Biaya, dan Sistem Akuntansi Aset
6. Persetujuan Rekening Rekening sudah mendapatkan persetujuan Bendahara
Umum Negara baik Rekening Pengelolaan Kas BLU,
Rekening Operasional BLU dan Rekening Dana Kelolaan
7. Standard Operating Procedure
(SOP)
Memiliki SOP Pengeloaan Kas, SOP Pengelolaan Piutang,
SOP Pengelolaan Utang, SOP Pengadaan Barang dan/
atau Jasa, dan SOP Pengelolaan Barang Inventaris.
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
Tabel 5.2. Contoh Kinerja Layanan
1. Pertumbuhan
Produktivitas
Layanan
a. Rata-rata kunjungan per bulan
b. Rata-rata layanan uji laboratorium per bulan
c. Rata-rata jumlah penelitian per tahun
d. Rata-rata jumlah pesanan barang per bulan
e. Rata-rata jumlah produksi barang per bulan
f. Jumlah kalibrasi dan sertifikasi yang dilakukan per tahun
g. Jumlah sampel yang diuji per tahun
h. Jumlah desa yang dapat mengakses internet per tahun
2. Efisiensi Pelayanan
regional/nasional
a. Waktu penyelesaian pesanan barang/jasa lebih awal dari kontrak.
b. Rasio jumlah pengunjung dengan pegawai pemandu di lapangan
3. Mutu Layanan
dan Manfaat Bagi
Masyarakat
a. Tingkat kepuasan konsumen
b. Penanganan keluhan konsumen
c. Kemudahan mendapatkan pelayanan
d. Tingkat kenyamanan bagi konsumen
e. Ketersediaan alat yang berkualitas.
4. Pengembangan
Organisasi dan
Pengelolaan SDM
a. Pengembangan sistem manajemen
b. Penelitian sesuai tupoksi
c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
d. Penerapan reward and punishment
102 | MANUAL BLU
Aku
ntab
ilitas
BLU
Aspek penilaian kinerja layanan BLU
juga akan disesuaikan dengan Pedoman
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB
dengan Permenpan nomor 38 Tahun 2012.
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
1. Visi, misi, dan
motto pelayanan
Komponen ini berkaitan dengan visi, misi, dan motto pelayanan yang
memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi
a. Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra
Bisnis, RBA) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
PublikRata-rata jumlah penelitian per tahun
b. Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai
untuk memberikan pelayanan terbaik.
c. Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna
layanan2. Standar Pelayanan
dan Maklumat
Pelayanan
Dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan
kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras
dengan kemampuan Penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan
masyarakat, maka penyelenggara pelayanan perlu menyusun, menetapkan,
dan menerapkan Standar pelayanan.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
a. Penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan
yang mengacu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.
b. Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan
Aspek yang dinilai menurut Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik (Permenpan 38/2012)
MANUAL BLU | 103
Aku
ntab
ilitas
BLU
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
3. Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur
Komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam
mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk
memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Sistem
dan prosedur baku meliputi Standar Operasional Prosedur.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
a. Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan
publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu UU Nomor
25/2009.
b. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), namun tidak memiliki
sertifikat ISO 9001: 2008.
c. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
d. Penetapan uraian tugas yang jelas
4. Sumber Daya
Manusia
Komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi sikap
dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi
a. Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawaiPendidikan dan
Pelatihan Pegawai
b. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada
pengguna layanan.
c. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan
kepada pengguna layanan
d. Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada pengguna layanan
e. Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan
kepada pengguna layanan
f. Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka
peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan
tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna
pelayanan
104 | MANUAL BLU
Aku
ntab
ilitas
BLU
5. Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Komponen ini berkaitan dengan daya guna sarana dan prasarana
pelayanan yang dimiliki.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
a. Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses
pelayanan telah didayagunakan secara optimal
b. Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan
kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan:
kebersihan, kesederhanaan, kelayakan, dan kemanfaatan)
c. Sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan,
telepon tol, email, dan lainnya)6. Penanganan
Pengaduan
Komponen ini berkaitan dengan sistem dan pola penanganan
pengaduan, serta bagaimana penyelesaian terhadap pengaduan
tersebut sesuai aturan yang berlaku.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi
a. Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan.
b. Petugas khusus/ unit yang menangani pengelolaan pengaduan
c. Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan
d. Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri
PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan
Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan.7. Indeks Kepuasan
Masyarakat
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperlukan untuk
mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan
mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-
masing Unit Pelayanan instansi Pemerintah dari waktu ke waktu.
Komponen ini berkaitan dengan pelaksanaan survei IKM, metode
yang digunakan, skor yang diperoleh, serta tindak lanjut dari hasil
pelaksanaan survei IKM.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
a. Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian
b. Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Kepmenpan 25
Tahun 2004 dalam periode penilaian
c. Rata–rata skor IKM yang diperoleh
d. Tindak lanjut dari hasil survei IKM
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
MANUAL BLU | 105
Aku
ntab
ilitas
BLU
Bentuk Pertanggungjawaban BLU
8. Sistem Informasi
Pelayanan Publik
Komponen ini berkaitan dengan sistem pengelolaan informasi
pelayanan, wujud/bentuk penyampaian informasi, serta tingkat
keterbukaan informasi kepada pengguna layanan.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
a. Sistem informasi pelayanan secara elektronik.
b. Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna
layanan.
c. Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna
layanan.
9. Produktivitas
dalam
pencapaian
target pelayanan
Komponen ini berkaitan dengan penentuan target pelayanan serta
tingkat pencapaian target tersebut.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
a. Penetapan target kinerja pelayanan.
b. Tingkat Pencapaian target kinerja.
106 | MANUAL BLU
Aku
ntab
ilitas
BLU
Bagaimana Pengawasan dan Pemeriksaan BLU?
1. Reviu Laporan Keuangan BLU
Reviu dilakukan oleh SPI. Tujuan reviu adalah
untuk memberikan keyakinan terbatas
atas akurasi, keandalan, dan keabsahan
informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan sebelum disampaikan kepada
menteri/pimpinan lembaga dan Menteri
Keuangan. Reviu tidak memberikan dasar
untuk menyatakan pendapat seperti dalam
audit, karena dalam reviu tidak mencakup
suatu pemahaman atas pengendalian intern,
penetapan resiko pengendalian, pengujian
catatan akuntansi dan pengujian atas
respon terhadap permintaan keterangan
dengan cara pemerolehan bahan bukti yang
menguatkan melalui inspeksi, pengamatan
atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya
yang biasa dilakukan dalam suatu audit.
Reviu hanya mengumpulkan keterangan
yang dapat menjadi bahan untuk
penyusunan Statement of Responsibility
(Pernyataan Tanggung Jawab) oleh
Pemimpin BLU. Reviu dapat mengarahkan
perhatian SPI kepada hal-hal penting yang
mempengaruhi laporan keuangan, namun
tidak memberikan keyakinan bahwa SPI
akan mengetahui semua hal penting yang
akan terungkap melalui suatu audit.
Dalam melakukan reviu atas laporan
keuangan, SPI harus memahami secara
garis besar sifat transaksi entitas, sistem
dan prosedur akuntansi, bentuk catatan
akuntansi dan basis akuntansi yang
digunakan untuk menyajikan laporan
keuangan.
a. Ruang Lingkup Reviu
Ruang lingkup reviu hanya terbatas
pada penelaahan laporan keuangan
dan catatan akuntansi. Hal ini diperlukan
dalam rangka menguji kesesuaian antara
angka-angka yang disajikan dalam
laporan keuangan terhadap catatan,
buku, laporan yang digunakan dalam
sistem akuntansi di lingkungan BLU yang
bersangkutan.
b. Sasaran Reviu
Sasaran reviu adalah untuk memperoleh
keyakinan terbatas bahwa laporan
keuangan entitas pelaporan telah disusun
dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi yang digunakan.
c. Jadual Pelaksanaan Reviu
Jadual pelaksanaan reviu dilakukan
secara paralel dengan pelaksanaan
anggaran dan penyusunan laporan
keuangan BLU. SPI membuat Pernyataan
Telah Direviu atas laporan keuangan BLU
dan dilampirkan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
yang disampaikan ke menteri/pimpinan
lembaga dan Menteri Keuangan.
Dalam hal satker BLU belum memiliki
SPI reviu dilakukan oleh Itjen K/L yang
bersangkutan. Pernyataan Telah Direviu
diterbitkan setidak-tidaknya sekali dalam
setahun terhadap laporan keuangan
tahunan BLU.
MANUAL BLU | 107
Aku
ntab
ilitas
BLU
d. Persiapan Reviu
Sebelum pelaksanaan reviu, aparat
pengawasan intern perlu melakukan
persiapan-persiapan agar reviu dapat
dilaksanakan secara efektif dan terpadu.
Adapun persiapan yang dilakukan dalam
rangka pelaksanaan reviu adalah sebagai
berikut:
1) Pengumpulan informasi keuangan;
SPI mengumpulkan informasi
keuangan seperti laporan bulanan,
triwulanan, semester dan tahunan serta
kebijakan akuntansi dan keuangan
yang telah ditetapkan. Informasi ini
diperlukan untuk memperoleh informasi
awal tentang laporan keuangan entitas
yang bersangkutan serta ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam
akuntansi dan pelaporan keuangan.
2) Persiapan penugasan;
Sebelum dilakukan penugasan reviu
perlu persiapan yang memadai antara
lain penyusunan tim reviu. Tim ini
secara kolektif harus mempunyai
kemampuan teknis yang memadai
di bidang akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah. Jadwal dan
jangka waktu pelaksanaan reviu
disesuaikan dengan kebutuhan
dan batas waktu penyelesaian dan
penyampaian laporan keuangan.
3) Penyiapan program kerja reviu;
Tim yang ditugasi untuk melakukan
reviu perlu menyusun program kerja
reviu yang berisi langkah-langkah
dan teknik reviu yang akan dilakukan
selama proses reviu.
e. Pelaksanaan Reviu
1) Penelusuran angka-angka dalam
laporan keuangan
SPI menelusuri angka-angka yang
disajikan dalam laporan keuangan
ke buku atau catatan-catatan yang
digunakan untuk meyakini bahwa
angka-angka tersebut benar.
Penelusuran ini dapat dilakukan
dengan:
a) Membandingkan angka pos
laporan keuangan terhadap saldo
buku besar,
b) Membandingkan saldo buku besar
terhadap buku pembantu,
c) Membandingkan angka-angka
pos laporan keuangan terhadap
laporan pendukung, misalnya Aset
Tetap terhadap Laporan Mutasi
Aset Tetap dan Laporan Posisi
Aset Tetap.
2) Permintaan keterangan
Dalam menentukan permintaan
keterangan, SPI dapat
mempertimbangkan:
a) Sifat dan materialitas suatu pos;
b) Kemungkinan salah saji;
c) Pengetahuan yang diperoleh
selama persiapan reviu;
d) Pernyataan tentang kualifikasi para
personel bagian akuntansi entitas
tersebut;
e) Seberapa jauh pos tertentu
dipengaruhi oleh pertimbangan
manajemen;
f) Ketidakcukupan data keuangan
entitas yang mendasari;
Pengawasan dan Pemeriksaan BLU
108 | MANUAL BLU
Aku
ntab
ilitas
BLU
g) Ketidaklengkapan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan.
Permintaan keterangan dapat meliputi:
a) Kesesuaian antara sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan
yang diterapkan oleh entitas
tersebut dengan peraturan yang
berlaku.
b) Kebijakan dan metode akuntansi
yang diterapkan oleh entitas yang
bersangkutan.
c) Prosedur pencatatan,
pengklasifikasian dan
pengikhtisaran transaksi serta
penghimpunan informasi untuk
diungkapkan dalam laporan
keuangan
d) Keputusan yang diambil oleh
pimpinan entitas pelaporan/pejabat
keuangan yang mungkin dapat
mempengaruhi laporan keuangan
e) Informasi dari hasil audit atau reviu
atas laporan keuangan periode
sebelumnya.
f) Personel yang bertanggung jawab
terhadap akuntansi dan pelaporan
keuangan, mengenai:
(1) Apakah pelaksanaan anggaran
telah dilaksanakan sesuai
dengan sistem pengendalian
intern yang memadai.
(2) Apakah laporan keuangan
telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar
Akuntansi.
(3) Apakah terdapat perubahan
kebijakan akuntansi pada
entitas pelaporan tersebut.
(4) Apakah ada masalah yang
timbul dalam implementasi
Standar Akuntansi dan
pelaksanaan sistem akuntansi.
(5) Apakah terdapat peristiwa
setelah tanggal neraca yang
berpengaruh secara material
terhadap laporan keuangan.
Daftar pertanyaan tersebut merupakan
ilustrasi pertanyaan-pertanyaan
yang dapat diajukan dalam rangka
memperoleh keterangan dari personel
yang kompeten dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan
entitas. Namun demikian perlu diingat
bahwa pertanyaan-pertanyaan
tersebut tidak harus diterapkan
untuk setiap reviu dan juga tidak
dimaksudkan untuk mencakup seluruh
aspek yang direviu.
f. Prosedur analitik
Prosedur analitik dilakukan pada akhir
reviu. Prosedur analitik dirancang untuk
mengidentifikasi adanya hubungan
antarpos dan hal-hal yang kelihatannya
tidak biasa. Prosedur analitik dapat
dilakukan dengan:
1) Mempelajari laporan keuangan
untuk menentukan apakah laporan
keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi.
2) Membandingkan laporan keuangan
dalam beberapa periode yang setara.
3) Membandingkan realisasi terhadap
anggaran.
Pengawasan dan Pemeriksaan BLU
MANUAL BLU | 109
Aku
ntab
ilitas
BLU
4) Mempelajari hubungan antara unsur-
unsur dalam laporan keuangan yang
diharapkan akan sesuai dengan pola
yang dapat diperkirakan atas dasar
pengalaman entitas tersebut.
Dalam menerapkan prosedur ini, SPI
harus mempertimbangkan jenis masalah
yang membutuhkan penyesuaian,
seperti adanya peristiwa luar biasa dan
perubahan kebijakan akuntansi. Jumlah-
jumlah yang disebabkan karena adanya
peristiwa luar biasa atau perubahan
kebijakan tersebut harus dieliminasi dari
laporan keuangan sebelum dilakukan
proses reviu.
g. Pelaporan
SPI membuat kertas kerja yang memuat
hal-hal berikut ini:
1) Kertas kerja penelusuran angka-
angka pos laporan keuangan.
2) Daftar pertanyaan reviu dan kertas
kerja permintaan keterangan.
3) Kertas kerja prosedur analitik.
4) Masalah yang tercakup dalam
permintaan keterangan dan prosedur
analitik.
5) Masalah yang dianggap tidak biasa
oleh aparat pengawasan intern
selama melaksanakan reviu, termasuk
penyelesaiannya.
Kertas kerja ini menjadi dasar untuk
pembuatan laporan hasil reviu dan
Pernyataan Telah Direviu oleh SPI.
Laporan hasil reviu memuat masalah yang
terjadi dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan, rekomendasi untuk
pelaksanaan koreksi, dan koreksi yang
telah dilakukan oleh entitas yang direviu.
Hasil pelaksanaan reviu dituangkan
dalam Pernyataan Telah Direviu, yang
menyatakan bahwa:
1) Reviu dilaksanakan sesuai dengan
Standar Akuntansi dan peraturan
terkait.
2) Semua informasi yang dimasukkan
dalam laporan keuangan adalah
penyajian manajemen entitas
pelaporan tersebut.
3) Reviu terutama mencakup
penelusuran angka-angka dalam
laporan keuangan, permintaan
keterangan kepada para pejabat/
petugas yang terkait dan prosedur
analitik yang diterapkan terhadap data
keuangan.
4) Lingkup reviu jauh lebih sempit
dibandingkan dengan lingkup audit
yang tujuannya untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan
secara keseluruhan. Dengan
demikian, reviu tidak bertujuan untuk
menyatakan pendapat seperti dalam
audit.
5) SPI tidak menemukan adanya suatu
modifikasi material yang harus
dilakukan atas laporan keuangan
agar laporan tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi.
6) Tanggal penyelesaian permintaan
keterangan dan prosedur analitik
yang dilakukan oleh akuntansi
harus digunakan sebagai tanggal
laporannya.
Pengawasan dan Pemeriksaan BLU
110 | MANUAL BLU
Aku
ntab
ilitas
BLU
Laporan hasil reviu mencakup hal-hal
sebagai berikut:
1) Hasil penilaian mengenai pengendalian
akuntansi dan pengendalian
administratif.
2) Hasil atas penilaian kepatuhan atas
pelaksanaan kebijakan manajemen
pemimpin BLU.
3) Hasil reviu mengenai penggunaan aset.
4) Rekomendari perbaikan kegiatan-
kegiatan satker BLU.
Laporan hasil reviu dan Pernyataan Telah
Direviu disampaikan kepada Pemimpin BLU
terkait dalam rangka penandatanganan
Pernyataan Tanggung Jawab (Statement
of Responsibility). Laporan Keuangan
yang direviu oleh SPI harus disertai
dengan Pernyataan Telah Direviu. Setiap
halaman laporan keuangan yang telah
direviu oleh aparat pengawasan intern
harus memuat pengacuan berupa kalimat
“Lihat Pernyataan Telah Direviu Aparat
Pengawasan Intern”.
Prosedur lain yang dilaksanakan sebelum
atau selama reviu tidak boleh diungkapkan
dalam laporan audit. Apabila SPI tidak
dapat melaksanakan penelusuran angka-
angka pos dalam laporan keuangan,
pengajuan pertanyaan dan prosedur analitik
yang dipandang perlu untuk memperoleh
keyakinan terbatas yang seharusnya ada
dalam suatu reviu, maka reviu dianggap
tidak lengkap. Suatu reviu yang tidak
lengkap bukanlah dasar yang memadai
untuk menerbitkan laporan reviu dan/atau
Pernyataan Telah Direviu.
2. Audit Keuangan dan Kinerja
Laporan Pertanggungjawaban BLU diaudit
oleh pemeriksa ekternal (BPK atau KAP).
Audit atas laporan pertanggungjawaban BLU
meliputi:
a. Audit Keuangan
Audit keuangan merupakan audit atas
laporan keuangan. Audit keuangan
menghasilkan laporan hasil audit yang
memuat opini atas laporan keuangan.
Opini merupakan pernyataan profesional
auditor mengenai kewajaran informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan
yang didasarkan pada kriteria:
1) Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
2) Kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures)
3) Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
4) Efektivitas sistem pengendalian
internal
Opini yang dapat diberikan oleh auditor
yaitu:
1) Opini wajar tanpa pengecualian
(unqualified opinion)
2) Opini wajar dengan pengecualian
(qualified opinion)
3) Pernyataan menolak memberikan
opini (disclaimer of opinion), atau
4) Opini tidak wajar (adversed opinion)
Audit keuangan dirancang untuk
memberikan keyakinan memadai atas
pendeteksian salah saji yang material
dalam laporan keuangan. Konsep
keyakinan memadai menunjukkan
Pengawasan dan Pemeriksaan BLU
MANUAL BLU | 111
Aku
ntab
ilitas
BLU
bahwa auditor bukan seorang penjamin
kebenaran laporan keuangan. Salah saji
dibedakan menjadi dua yaitu kekeliruan
(errors) dan ketidakberesan (irregularities).
Kekeliruan adalah salah saji yang tidak
disengaja sedangkan ketidakberesan
adalah salah saji yang disengaja.
b. Audit Kinerja
Audit kinerja merupakan audit atas
pengelolaan keuangan negara yang
terdiri atas audit aspek ekonomi dan
efisiensi serta audit aspek efektivitas.
Audit kinerja menghasilkan laporan hasil
audit yang memuat temuan, kesimpulan,
dan rekomendasi. Dalam audit kinerja,
tinjauan yang dilakukan tidak terbatas
pada masalah-masalah akuntansi saja
namun juga meliputi evaluasi terhadap
struktur organisasi, pemanfaatan
komputer, metode produksi, pemasaran,
dan bidang-bidang lain sesuai dengan
keahlian auditor.
c. Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit dengan tujuan tertentu merupakan
audit yang tidak termasuk dalam audit
keuangan dan audit kinerja. Audit ini
meliputi antara lain audit atas hal-hal
lain di bidang keuangan negara, audit
investigatif dan pengawasan atas
pengendalian intern.
3. Pengawasan oleh Dewas
Pengawasan oleh Dewas meliputi aspek:
1) Pengelolaan keuangan.
2) Layanan.
3) Organisasi dan SDM.
4) Sarana dan prasarana.
5) Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Kewajiban dan tugas Dewas sebagaimana
dijelaskan pada bagian Kelembagaan.
Pengawasan dan Pemeriksaan BLU
112 | MANUAL BLU
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Pusat Investasi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Stándar
Pelayanan Minimal.
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran serta
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang BLU.
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.05/2009 tentang Pinjaman pada Badan Layanan
Umum.
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir.
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Badan Layanan Umum.
17. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam
Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
18. Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan
Layanan Umum.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik
Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja sebagaimana telah dirubah terakhir kali
dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 05/PMK.05/2010.
20. Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi
bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana
MANUAL BLU | 113
telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2007.
21. Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa
pada Badan Layanan Umum.
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/02/M.PAN/1/2007 tentang
Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 38/2012 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi
RBA Definitif dan Revisi DIPA BLU.
25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme
Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU.
26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2008 tentang Mekanisme
Pengembalian Sisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Yang
Diterima Sebelum Ditetapkan Sebagai Satuan Kerja Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Dilingkungan Pemerintah Pusat.
28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara
Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/
Lembaga.
29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian
Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
30. Lembaga Administrasi Negara, Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerbit Lembaga
Administrasi Negara, Jakarta, 2004.
31. LAN dan BPKP, Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah, cetak ke-2, Lembaga Administrasi
Negara Jakarta, 2000.
32. Deputi IV – Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Pedoman
Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
Jakarta.
33. Nasution, Mulia P., Kebijakan Kerjasama Operasional dan Utang pada Rumah Sakit Badan
Layanan Umum, paper seminar, Jakarta, 2007.
MANUAL BOOK BLU
PengawasDirektur Jenderal Perbendaharaan
Penanggung JawabDirektur PPK BLU
PenyusunTim Direktorat PPK BLU
Desain dan LayoutDaryono
Muhammad Fithrah
Bayu Candra Setiawan
Sukmawan Wachida
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat
Telepon (021) 3812767, 3449230 ext 5632
Faximile (021) 3812767