manajemen pns & implikasinya -...
TRANSCRIPT
(Persfektif Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen PNS & Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen PPPK)
Aba Subagja
Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan
Karier SDM Aparatur
Deputi Bidang Sdm Aparatur
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Semarang, 19 Maret 2019
1
Manajemen PNS & Implikasinya
R-PeraturanMenteri PANRB
ttg Pengisian JPT
Peraturan MenteriPANRB ttgPenugasan
Khusus (35/2018)
Peraturan MenteriPANRB ttg
JabatanPelaksana(41/2018)
R-PeraturanMenteri PANRB
ttg JabatanKlasifikasiJabatan
Peraturan MenteriPANRB ttgManajemen
Talenta Nasional
R-Perpresttg JPT
Non-PNS
Peraturan MenteriPANRB ttg
Inpassing JF (42/2018)
R-PeraturanMenteri
PANRB ttgPedoman JF
R-Peraturan MenteriPANRB ttg JF yang
diduduki PPPK
• PP No. 11 Tahun 2017 ttgManajemen PNS
• PP No. 49 ttg Tahun 2018Manajemen PPPK
UU No. 5 Tahun 2014
ttg ASN
PP 11/2017Manajemen
PNS
15 BAB364 Pasal
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Penyusunan & PenetapanKebutuhan
BAB III Pengadaan
BAB IV Pangkat & Jabatan
BAB V Pengembangan Karier, PengembanganKompetensi & SIM Karier
BAB VI Penilaian Kinerja & Disiplin
BAB VII Penghargaan
BAB VIII Pemberhentian
BAB IX Pengajian, Tunjangan & Fasilitas
BAB X Jaminan Pensiun & JHT
BAB XI Perlindungan
BAB XII Cuti
BAB XIII Ketentuan Lain-lain
BAB XV Ketentuan Peralihan
BAB XIV Ketentuan Penutup
PP 11/2017 Manajemen PNS30 Maret 2017
Definisi
Jabatan Fungsional adalah sekelompokJabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitandengan pelayanan fungsional yang berdasarkanpada keahlian dan keterampilan tertentu.
Pejabat Fungsional adalah PegawaiASN yang menduduki JF pada instansipemerintah
3/14/2019
JABATAN KARIER PNS
TIM PENILAI KINERJA INSTANSI
- Tim Penilai Pusat
- Tim PenilaiInstansi/UnitKerja
- Tim PenilaiProvinsi
- Tim PenilaiKab/Kota
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
1. Utama
2. Madya
3. Muda
4. Pertama
UU NO. 5 TAHUN
2014
1. Ahli Utama
2. Ahli Madya
3. Ahli Muda
4. Ahli Pertama
1. Penyelia
2. Pelaksana Lanjutan
3. Pelaksana
4. Pelaksana Pemula
1. Penyelia
2. Mahir
3. Terampil
4. Pemula
Keppres No. 87 Tahun 1999 jo. Keppres
No. 97 Tahun 2012
Kedudukan dan Tugas JF
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah danbertanggung jawab secara langsung kepada pejabatpimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, ataupejabat pengawas yang memiliki keterkaitan denganpelaksanaan tugas JF.
JF memiliki tugas memberikan pelayananfungsional yang berdasarkan pada keahliandan keterampilan tertentu.
3/14/2019
• Eselon I
• Eselon II
• Eselon III
• Eselon IV
• Eselon v
• Pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi JF keahlian; dan
• Pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi JF keterampilan.
Setiap pejabat
fungsional harus
menjamin akuntabi-
litasJabatan
ORIENTASI
OUTPUT
• JF dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja
RUMPUN JABATAN (Keppres)
KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL
PERATURAN
MENTERI PANRB
• Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dan kriteria JF.
• Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan JF tanpa
usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri PANRB
PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
HANYA YG DIUSULKAN IP
PENYESUAIAN/INPASSING PERTAMA DARI CPNS PERPINDAHAN DR JAB LAIN
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas
yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah sarjana
atau diploma IV;
5. memiliki pengalaman dalam pelak
sanaan tugas di bidang JF yang
akan diduduki paling kurang 2 (du
a) tahun;
6. nilai prestasi kerja paling sedikit
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir; dan
7. syarat lainnya yang ditetapkan
oleh Menteri.• Pengangkatan dalam JF keahlian dapat dilakukan apabila P
NS yang bersangkutan pada saat penetapan JF memiliki pen
galaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang ak
an diduduki berdasarkan keputusan PyB.
• Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (
dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan
kebutuhan Jabatan.
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralit
as yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah sarjan
a atau diploma IV sesuai den
gan kualifikasi pendidikan yan
g dibutuhkan;
5. mengikuti dan lulus uji Kompet
ensi Teknis, Kompetensi Mana
jerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompe
tensi yang telah disusun
oleh instansi pembina;
6. nilai prestasi kerja paling s
edikit bernilai baik dalam 1 (sa
tu) tahun terakhir; dan
7. syarat lainnya yang ditetap- ka
n oleh Menteri.
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah sarjana atau diplom
a IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan y
ang dibutuhkan;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai dengan standar
kompetensi yang telah disusun oleh instan
si pembina;
6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang JF yang akan diduduki palin
g kurang 2 (dua) tahun;
7. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai bai
k dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. berusia paling tinggi: 53 (lima puluh tiga) tah
un untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;
55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli
madya; dan 60 (enam puluh) tahun untuk JF
ahli utama bagi PNS yang telah menduduki
JPT; dan
9. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETEGORI KEAHLIAN
PENYESUAIAN/INPASSING PERTAMA DARI CPNS PERPINDAHAN DR JAB LAIN
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas
yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah sekolah
lanjutan tingkat atas atau setara;
5. memiliki pengalaman dalam pelak
sanaan tugas di bidang JF yang
akan diduduki paling singkat 2
(dua) tahun;
6. nilai prestasi kerja paling sedikit
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir; dan
7. syarat lainnya yang ditetapkan
oleh Menteri.• Pengangkatan dalam JF keahlian dapat dilakukan apabila PN
S yang bersangkutan pada saat penetapan JF memiliki peng
alaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang aka
n diduduki berdasarkan keputusan PyB.
• Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (
dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan k
ebutuhan Jabatan.
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas
yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah sekolah
lanjutan tingkat atas atau setara
sesuai dengan kualifikasi
pendidikan yang dibutuhkan;
5. mengikuti dan lulus uji
Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun
oleh instansi pembina;
6. nilai prestasi kerja paling sedikit
bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir;
7. syarat lainnya yang ditetapkan
oleh Menteri.
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang
baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah sekolah lanjutan
tingkat atas atau setara sesuai dengan
kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi
Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi yang telah disusun
oleh instansi pembina;
6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang JF yang akan diduduki
paling kurang 2 (dua) tahun;
7. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga)
tahun; dan
9. syarat lainnya yang ditetapkan oleh
Menteri.
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETEGORI KETERAMPILAN
• PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JF selain JF ahli madya.
Peraturan Menteri PANRB
(Tata Cara Pemberian
Kuasa Pengangkatan
Dalam JF)
PENDELEGASIAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL
PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL
1. Mengundurkan diri dari Jabatan
2. Diberhentikan sementara sebagai PNS
3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara
4. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
5. Ditugaskan secara penuh di luar JF
6. Tidak memenuhi persyaratan Jabatan
Dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir
apabila tersedia lowongan Jabatan
DIANGKAT KEMBALI PADA
BATAS USIA TERTENTU
ANGKA KREDIT JENJANG JABATAN
• Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF
RANGKAP JABATAN
RANGKAP JABATAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
• JAKSA
• PENELITI
• PERANCANG
• JAKSA
• DIPLOMAT
• PERANCANG
• Instansi pembina JF merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.
• Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan.
INSTANSI PEMBINA
INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANGAN TUGAS DAN KEWAJIBAN INSTANSI PEMBINA
JABATAN FUNGSIONAL
58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan
60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya
65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama
Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam Undang-Undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang bersangkutan
BATAS USIA PENSIUN
• 56
• 58
• 60
• 65
• 70
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN
PROMOSI
INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PENGANGKATAN PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN
Dilantik dan diambil Sumpah
ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL
Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF.
Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.
Pembentukan organisasi profesi JF difasilitasi instansi pembina.
Organisasi profesi JF wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi
Kode etik dan kode perilaku profesi ditetapkan oleh organisasi profesi JF setelah mendapat persetujuan dari
pimpinan instansi pembinaBELUM ADA KEWAJIBAN DAN
PENGATURAN MEMBENTUK
OP
PEMBINAAN ADMINISTRASI JF
INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN
PROMOSI
Katerampilan
Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya
Pemula, Terampil
Pertama
Katerampilan
Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
Satu tingkat jenjang jabatan fungsional dalan satu kategori
jabatan
Ahli Utama
• Instansi Pengguna
• Instansi Pembina
• Kemensekneg
• BKN
PRESIDEN
2
Manajemen PPPK & Implikasinya
▪ 15 BAB▪ 102 PASAL
▪ DIUNDANGKAN 28 NOVEMBER 2018
PP NO. 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja
• WARGA NEGARA INDONESIA
YANG MEMENUHI SYARAT
TERTENTU,
• DIANGKAT BERDASARKAN
PERJANJIAN KERJA UNTUK
JANGKA WAKTU TERTENTU
• MELAKSANAKAN TUGAS
PEMERINTAHAN.
Aparatur Sipil Negara(UU Nomor 5 Tahun 2014)
Pegawai Negeri SipilPegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
(PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS) (PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK)
▪ Menduduki jabatan pemerintahan▪ Mengisi seluruh jabatan ASN▪ Berstatus pegawai tetap▪ Memiliki NIP secara Nasional▪ Melaksanakan tugas pemerintahan▪ Usia paling rendah 18 thn dan paling tinggi 35 th
n▪ Gaji berdasarkan perundang-undangan▪ Perlindungan: Pensiun, JHT, JamKes, JKK, JKM,
BanHK
▪ Melaksanakan tugas pemerintahan▪ Jabatan ASN yang dapat diisi: JF & JPT Madya da
n Utama tertentu▪ Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuh
an instansi▪ Memiliki NIP secara Nasional▪ Melaksanakan tugas pemerintahan▪ Usia paling rendah 20 thn dan paling tinggi setah
un sebelum batas usia jabatan▪ Masa kerja paling singkat 1 tahun▪ Gaji berdasarkan perundang-undangan▪ Perlindungan: JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK
MANAJEMEN PPPK
Penetapan kebutuhan (Bab II)
Pengadaan (Bab III)
Penggajian dan Tunjangan (Bab V)
Pemberian penghargaan (Bab VII)
Penilaian kinerja (Bab IV)
Disiplin (Bab VIII)
Pemutusan hubungan perjanjian (Bab IX)
Perlindungan (Bab X)
Pengembangan Kompetensi (Bab VI)
Bab I Pasal 3MANAJEMEN
PPPK
Ketentuan JF yang
dapat diduduki oleh
PPPK
❑ JF keterampilan dan keahlian
❑ Diangkat dalam jenjang jabatan
❑ Penetapan jenis JF diatur dengan
Peraturan Presiden
Kompetensi
tidak tersedia
atau terbatas
untuk
percepatan
peningkatan
kapasitas
organisasi
mensyaratkan
sertifikasi
profesi atau
uji kompetensi
KRITERIA
Ketentuan JF yang
dapat diduduki oleh
PPPK
Berdasarkan Anjab ABK
Untuk jangka waktu 5 tahun, dirinci per 1 tahun
Penyusunan Kebutuhan
Usia paling rendah 20 tahun dan paling
tinggi 1 tahun sebelum BUP JF
Tidak pernah dipidana, tidak pernah
diberhentikan tidak hormat, tidak terlibat
politik praktis
Syarat lain sesuai JF
PersyaratanSKP merupakan Target/
Kontrak Kerja berisi
butir kegiatan sesuai
jenjang jabatan
Diberhentikan dari
PPPK jika tidak
memenuhi Target Kerja
Penilaian Kinerja
Kementerian Luar
Negeri
Diplomat
Penata Kanselerai
Pranata Informasi Diplomatik
Kementerian
KumHAM
Pemeriksa Keimigrasian
Analis Keimigrasian
Kementerian
Keuangan
Penilai Pajak
Asisten Penilai Pajak
Penata Laksana Barang
Analis Pembiayaan dan Risiko
Keuangan
Pembina Teknis Perbendaharaan
Negara
Analis Perbendaharaan Negara
Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Pranata Keuangan APBN
Kementerian
Perdagangan
Analis Investigasi dan Pengamanan
Perdagangan
Kementerian
Pertanian
Analis Perkarantinaan Tumbuhan
Pemeriksa Karantina Tumbuhan
Dokter Hewan Karantina
Paramedik Karantina Hewan
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
Kementerian Perhubungan Asisten Inspektur Angkutan Udara
Inspektur Angkutan Udara
Asisten Inspektur Bandar Udara
Inspektur Bandar Udara
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
Inspektur Keamanan Penerbangan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan
Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Kementerian Desa dan PDT Penggerak Swadaya Masyarakat
Kementerian KopUKM Pengawas Koperasi
BKKBN Penyuluh Keluarga Berencana
LIPI Peneliti
Teknisi Perkebunrayaan
Analis Perkebunrayaan
BPK Pemeriksa
BNN Penyidik BNN
Konselor Adiksi
Asisten Konselor Adiksi
PPATK Analis Transaksi Keuangan
KPU Penata Kelola Pemilu
41 JF DITETAPKAN 2018www.jdih.menpan.go.id
Revisi = 8 JF
Baru = 33 JF
PROYEKSI PENETAPAN JF TAHUN 2019
TAHAP JF
EKSPOSE
(5 JF)
❑ Peneliti Tanas
❑ Widyaiswara Tanas
❑ Analis Kebijakan
❑ JF Bidang Ketenagakerjaan
❑ Mediator HAM
TUGAS
JABATAN
DAN
URAIAN
KEGIATAN
(27 JF)
❑ Analis Keamanan Pemasyarakatan
❑ Petugas Pengamanan Pemasyarakatan
❑ Surveyor Pemetaan
❑ Pranata Peradilan
❑ 3 JF Bidang Kepegawaian
❑ P2UPD
❑ 6 JF Bidang Intelijen
❑ Pengawas Radiasi
❑ Analis Meteorologi
❑ Analis Ketahanan Pangan
❑ Penyuluh Pajak
❑ Pamong Budaya
❑ Perencana
❑ Analis Standardisasi
❑ Pustakawan
❑ Penyuluh Agama
UJI BEBAN KERJA
DAN VALIDASI
ANGKA
KREDIT
(17 JF)
❑ 2 JF Bidang Kadastral
❑ 2 JF Pemadam Kebakaran
❑ 3 JF Bidang Kemetrologian
❑ Penyuluh Pertanian
❑ 2 JF Bidang Lingkungan Hidup
❑ 7 JF Bidang Kesehatan
RPERMEN
PANRB
(25 JF)
❑ 3 JF Bidang Perikanan Budidaya
❑ Pentashih Al Qur’an
❑ Penghulu Agama
❑ PLP
❑ Widyaprada
❑ Manggala Informatika
❑ 6 JF Bidang Perhubungan Udara
❑ Penyuluh Perikanan
❑ Sandiman
❑ Penguji Mutu Barang
❑ Pekerja Sosial
❑ PPBJ
❑ Pengawas Farmasi dan Makanan
❑ Polhut
❑ Pengawas LH
❑ Perawat
❑ Perawat Gigi
❑ Analis Investigasi Pengamanan Perdagangan (Rev)
Revisi = 43 JF
Baru = 31 JF
Inpassing Dalam Jabatan Fungsional(Peraturan Menteri PANRB No. 42 Tahun 2018)
Formasi
• MutasiPangkat
• Dalam JF
JA• Pangkat &
Jabatan
• Usia
JPT• Pangkat &
Jabatan
• Usia
Keterampilan
Ahli Pertama
Ahli Muda
Ahli Madya
PNS56
58
Terima Kasih
Greatness is not in where we stand, but in what direction we are moving. We must sail sometim
es with the wind and sometimes against it – but sail we must and not drift, nor lie at anchor.
-Oliver Wendell Holmes-