manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi yang...

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN TINGGI YANG

BERMUTU

Dr. Kusnanto

VISI DAN MISI

KEMENRISTEKDIKTI

VISI“Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta

kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung

daya saing bangsa”

MISI1. Meningkatkan akses, relevansi,

dan mutu Pendidikan Tinggi untukmenghasilkan SDM yang berkualitas

2. Meningkatkan kemampuan IPTEK dan Inovasi untuk menghasilkannilai tambah produk inovasi

3. Mewujudkan tata kelolapemerintah yang baik dalamrangka reformasi birokrasi

Perguruan tinggi yang bermutu dan

menghasilkan lulusan yang berdaya

saing siap menghadapi era

persaingan global

Bagaimana

• Populasi Penduduk : ~258 juta• Disparitas Kualitas Pendidikan Tinggi:

- Dosen: 247 ribu (~13% berkualifikasi Doktor).- Mahasiswa: ~ 7 juta- Capaian mutu PT:

* Prodi terakreditasi : A:10,2%, B: 39,1%, C: 26,2%, belum terakreditasi*: 24.5 %

* 149 Prodi telah memiliki akreditasiinternasional.

- World Rank (QS): 3 PT (Top 500: 277-401) : UI, ITB, UGM

*) belum terakreditasi antara lain : dalam proses penilaianakreditasi, dalam proses pergantian nama prodi/merger, tidak aktif, dll

~ 4572 perguruan tinggi~ 26000 program studi

~ 2.846 program studi bidang kesehatan (14 %)

Potret Pendidikan Tinggi di Indonesia

Bagaimana Kesiapan Indonesia menghadapi

Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) ?

Tantangan Pendidikan Tinggi bidang KesehatanPotret Kualitas Institusi Pendidikan dan Lulusan bidang Kesehatan

• Pimpinan PT perlu memanfaatkan umpan balik hasil uji kompetensi untuk perbaikan

sistem pendidikan (input, proses, output)

• Akreditasi dan kelulusan uji kompentensi menjadi parameter utama dalam penentuan

kuota nasional mahasiswa bidang kesehatan (saat ini telah diterapkan pada FK dan FKG)

Sumber : Data LAM-PTKes & BAN-PT, Juli 2018

“Disparitas Kualitas Institusi Pendidikan dan Lulusan …”

Keperawatan menurut KepmenristekdiktiNo.257/2017

No Nama Prodi

Vokasi Akademik

GelarDIII DIV

Profe

siS1 S2 S3

1. Keperawatan √ √ √ √ .Kep

2.Keperawatan

Anestesiologi√

.Kes

3. Pendidikan Profesi Ners √ Ners.

No Nama ProdiSpesiali

s

Gelar

1. Keperawatan Anak √ Kep. A

2. Keperawatan Jiwa √ Kep. J

3. Keperawtan Komunitas √ Kep. K

4. Keperawatan Maternitas √ Kep. M

5. Keperawatan Medikal Bedah √ Kep. MB

Jumlah Peserta/PeriodeUji Kompetensi Program Diploma Kebidanan, Diploma

Keperawatan, dan Ners(2014-2018)

I/2014 II/2014 I/2015 II/2015 I/2016 II/2016 I/2017 II/2017 III/2017 I/2018

Bidan 15701 45072 12729 48527 26491 49459 25134 12432 33792 19973

Perawat 6860 29983 11131 22868 15960 37631 19371 12601 29610 12555

Ners 6361 5489 10053 11635 17654 21430 22083 15111 21599 21539

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Jumlah Peserta 2014 – 2018 :

Prosentase Kelulusan per Periode Uji Kompetensi Program Diploma Kebidanan, Diploma Keperawatan, Ners (2013 – 2018)

I/2013

II/2013

I/2014

II/2014

I/2015

II/2015

I/2016

II/2016

I/2017

II/2017

III/2017

I/2018

% kelulusan Bidan 53.50 30.46 64.65 76.32 36.03 71.78 49.53 63 51.61 21.69 60.6 27.95

% kelulusan Perawat 67.50 24.23 47.81 39.90 29.41 64.38 25 49 32.17 31.41 83.6 18.02

% kelulusan Ners 46.70 26.94 57.81 46.20 45.50 53.61 42.31 38 38.19 38.64 35.29 40.27

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

BidanPerawatNers

Hasil fluktuatif: Perlu evaluasisistem ujisecarakomprehensifuntukmenentukanbentukintervensiperbaikanyang efektif

PROGRAM STUDIJUMLAH

INSTITUSIKELULUSAN (%)

> 75% 50 - 75 % < 50%

Bidan 507 50 76 381

Perawat 375 9 34 332

NERS 273 20 56 197

Total 79 166 910

Peta Persentase Kelulusan Uji KompetensiTahun 2018

79 % peserta % kelulusan < 50 %

BAGAIMANA UPAYA UNTUK MENINGKATKAN MUTU

PERGURUAN TINGGI ?

Melakukan Sistem Penjaminan Mutu…..

• Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti

• Per-BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

• Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti

• Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT

• Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti

• Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti

• Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016, Pendirian Perubahan

Pembubaran PTN dan PTS

13

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi

PENJAMINAN MUTU

Dasar Hukum

Pendidikan Tinggi

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang

Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi (SPM Dikti)

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang

Standar Nasional Pendidikan Tnggi (SN Dikti)

14

PENJAMINAN MUTUDasar Hukum

Pendidikan Tinggi

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu

Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi

Bagian Ketiga : Akreditasi

Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Mutu

Pendidikan

Tinggi

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan

tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi

oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk

mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan

tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan

tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan

Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

15

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)

Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi (SPM

Dikti)

Sistem

Penjaminan Mutu

Internal (SPMI)

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan

kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan

perguruan tinggi.

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi

seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

16

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)

Sistem

Penjaminan

Mutu Eksternal

(SPME)

Pangkalan Data

Pendidikan

Tinggi (PD Dikti)

Evaluasi Data dan Informasi

Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Penetapan Standar Dikti;

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.17

PENJAMINAN MUTUSistem

Pendidikan Tinggi

SPM Dikti

E

PP

SPMI SPME/Akreditasi

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi(PD Dikti)

Standar Pendidikan Tinggi

(Standar Dikti)

P

P

EP

P

Budaya Mutu

Pola pikir

Pola sikap

Pola perilaku

berdasarkan

Standar Dikti

Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan

tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan

tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Internally driven;

Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu)

memberikan inspirasi (inspiring) tentang:

o Tujuan SPMI;

o Prinsip SPMI;

o Manajemen SPMI (PPEPP);

o Dokumen SPMI;

o Praktik baik SPMI.

Pasal 5 Ayat (6)

Permenristekdikti

No. 62/2016↓

SPMI ditetapkan dalam

peraturan pemimpin

perguruan tinggi bagi

PTN atau peraturan

badan hukum

penyelenggara bagi

PTS, setelah disetujui

senat atau senat

akademik perguruan

tinggi.

18

PENJAMINAN MUTUSistem

Internal (SPMI)

Sifat Pengembangan SPMI

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → SPMImemiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → TahapanAkreditasi sbb:

19

INTI SPMI

P

P

EP

P

Penetapan Standar

Dikti

Pelaksanaan Standar

Dikti;

Evaluasi

(Pelaksanaan)

Standar Dikti;

Pengendalian

(Pelaksanaan)

Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar

Dikti.

E

PP

Evaluasi Data dan

Informasi

Penetapan Status

Akreditasi dan

Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan

Evaluasi Status

Akreditasi dan

Peringkat Terakreditasi

INTI SPME

• Pasal 1 angka 17 UU Dikti

Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan

vokasi

• Pasal 33 ayat (4) UU Dikti

Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh

20

IMPLEMENTASIAras

SPMI

Fakultas

Unit Pengelola

Program Studi

Sekolah Tinggi

Unit Pengelola

Program Studi

Politeknik/Akademi/

Akademi Komunitas

Unit Pengelola

Program Studi

MODEL ORGANISASI

Permenristekdikti No. 62 Tahun

2016 Pasal 8 ayat 4 (c)

Membentuk unit khusus

SPMI

Mengintegrasikan

implementasi SPMI ke

dalam manajemen PT

Mengombinasikan kedua model

di atas

Standar Nasional

PKM

Standar Hasil PKM

Standar Isi PKM

Standar Proses PKM

Standar Penilaian PKM

Standar Pelaksana PKM

Standar Sarpras PKM

Standar Pengelolaan

PKM

Standar Pendanaan &

Pembiayaan PKM

Standar Nasional

Penelitian

Standar Hasil Penelitian

Standar Isi Penelitian

Standar Proses

Penelitian

Standar Penilaian

Penelitian

Standar Peneliti

Standar Sarpras

Penelitian

Standar Pengelolaan

Penelitian

Standar Pendanaan &

Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional

Pendidikan

Standar Kompetensi

Lulusan

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses

Pembelajaran

Standar Penilaian

Pembelajaran

Standar Dosen dan

Tenaga Kependidikan

Standar Sarana dan

Prasarana Pbelajaran

Standar Pengelolaan

Pembelajaran

Standar Pembiayaan

Pembelajaran

Standar Bidang

Akademik

Standar….

Standar ….

Dst

Standar Pengabdian

Kepada Masyarakat

Standar….

Standar ….

Dst

SN Dikti(Standar Minimal)

Standar Dikti

(Melampaui SN Dikti)

Permenristek-

dikti No. 44

Tahun 2015

Ditetapkan

Perguruan

Tinggi

+ +

dan

PT

Prodi

21

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

SN Dikti

SN Dikti

Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI

SN Dikti (Standar Minimal)

Standar Dikti(Melampaui SN Dikti)

Ditetapkan

Menristekdikti

Ditetapkan

Perguruan

Tinggi

Standar Dikti yang

ditetapkan oleh Perguruan

Tinggi yang harus

‘melampaui’ SN Dikti

ditentukan oleh Visi

Perguruan Tinggi.

Sta

nd

ar

Dik

ti

Pengertian ‘melampaui’ atau ‘dilampaui’:

a. melebihi atau dilebihi secara ‘kuantitatif’, dan/atau

b. melebihi atau dilebihi secara ‘kualitatif

SN Dikti dapat

‘dilampaui’ sesuai

dengan Visi

Perguruan Tinggi

SN Dikti

SN Dikti

Visi Perguruan Tinggi

P

P

EP

P

Standar Dikti

22

Penetapan Standar Pendidikan TinggiP

Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan

(Standar Dosen)

• Standar Rekrutasi

• Standar Masa Percobaan

• Standar Perjanjian Kerja

• Standar Penilaian Prestasi Kerja

• Standar Mutasi, Promosi, Demosi

• Standar Waktu Kerja

• Standar Kerja Lembur & Cuti

• Standar Penghasilan & Penghargaan

• Standar Jamsos & Kesejahteraan

• Standar Pengembangan & Pembinaan

• Standar Keselamatan & Kesehatan

Kerja

• Standar Disiplin

• Standar Perjalanan Dinas

• Standar Pengakhiran Hubungan Kerja

Standar Dikti

Standar Dosen

Visi Perguruan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang

ditetapkan oleh PT disusun dan

dikembangkan oleh PT dan

ditetapkan dalam peraturan

pemimpin PT bagi PTN, atau

peraturan badan hukum

penyelenggara bagi PTS, setelah

disetujui senat pada tingkat PT.

Pasal 4, Ayat (4)

Permenristekdikti No

62/2016

23

P

P

EP

P Penetapan Standar Pendidikan TinggiP

Teknik Perumusan Standar Dikti (salah satu alternatif)

Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh

menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak

dapat diukur, contoh memahami, merasakan.

Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:

1. Audience

2. Behavior

3. Competence

4. Degree

Contoh Rumusan Standar Dikti:

Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing (A)

harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap (B) agar tercapai

rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 (C) paling lambat pada tahun 2017 (D).

24

P

P

EP

P Penetapan Standar Pendidikan TinggiP

Tahap Membangun SPMI

Peningkatan

Standar Dikti

Evaluasi

Pelaksanaan

Standar Dikti

Pelaksanaan

Standar Dikti

Dokumen/

Buku

Kebijakan

SPMI

Dokumen/

Buku

Manual

SPMI

Dokumen/

Buku

Standar

SPMI

Ka

ize

n S

PM

I

Dokumen/

Buku

Formulir

SPMI

Dokumen SPMI

Pengendalian

Pelaksanaan

Standar Dikti

Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 4 (b) 25

P

P

EP

P Pelaksanaan Standar Pendidikan TinggiP

Evaluasi Diri (Self Assessment Report) → penting

AMI → oleh Tim Internal.

Auditor AMI → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.

Permenristekdikti No

62 Tahun 2016

Pasal 5 ayat 2

26

P

P

EP

P Evaluasi Pelaksanaan Standar DiktiE

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal

(AMI), yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar

dilaksanakan).

Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:

a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;

b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;

c. Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;

d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui,

dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.

27

P

P

EP

P Evaluasi Pelaksanaan Standar DiktiE

Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian

Standar Dikti

Mencapai Standar Dikti Perguruan Tinggi mempertahankan

berupaya meningkatkan Standar Dikti

Melampaui Standar Dikti Perguruan Tinggi mempertahankan

berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti

Belum Mencapai Standar Dikti Perguruan Tinggi melakukan tindakan

Standar Dikti agar Perguruan Tinggi

pelaksanaan Standar Dikti pada StandarMenyimpang dari Standar Dikti

28

P

P

EP

P Pengendalian Pelaksanaan Standar DiktiP

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality

improvement (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.

Peningkatan Standar DiktiP

SIKAP MENTAL

PENYELENGGARAAN

SPMI

1. Quality first

2. Stakeholder in

3. The next processes

is our stakeholder

4. Speak with data

5. Upstream

management

29

P

P

EP

P

Budaya Mutu

Pola pikir

Pola sikap

Pola perilaku

berdasarkan

Standar Dikti

PPEPP

PPEPP

PPEPP

PPEPP

PP

EP

P PP

EP

P PP

EP

P

PP

EP

P PPEPP

Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan

setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi harus pula

interaksi antar standar Pendidikan Tinggi, untuk

mewujudkan Budaya Mutu

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antar standar Pendidikan Tinggi

Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Aktreditasi Program Studi

dan Perguruan Tinggi.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi

antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.

30

MUTUPengukuran

Pendidikan Tinggi

Standar

Proses

Standar

Dosen

Standar

Isi

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Keluaran dan Dampak Tridharma

Standar Kompetensi Lulusan Standar Hasil Penelitian Standar Hasil PKM

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Pendidikan

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penilitian

Penelitian

Standar Isi PkM

Standar Proses PkM

Standar Penilaian PkM

Pengabdian Kepada Masyarakat

Mahasiswa

Standar Dosen dan Tendik Standar Peneliti Standar Pelaksana PkM

SDM

Standar SarPras Pembelajaran Standar SarPras Penelitian Standar Pelaksana PkM

Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Standar Pembiayaan Pembelajaran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pengelolaan PkM

Tata Pamong dan Kerja Sama

Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017

1

2

3

4

5

6 7 8

9

31

32

Kriteria Penilaian (SAN 2017)

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT,

2017Visi, Misi, Tujuan, Strategi

Tata Pamong,

Tata Kelola, dan

Kerja sama

MahasiswaSumber Daya

Manusia

Keuangan,

Sarana, dan

Prasarana

Pendidikan Penelitian

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

Luaran dan Capaian:

Hasil Pendidikan, Hasil Penelitian, Hasil PkM

Sis

tem

Pe

nja

min

an

Mu

tu In

tern

al

Ke

pu

asa

aa

nP

em

an

gku

Ke

pe

nti

nga

nd

an

Re

ko

gn

isiM

asya

raka

t

1

2 3 4 5

6 7 8

9

Peran Pemerintah : Externally driven Peran Perguruan Tinggi : Internally driven

33

MEMBANGUN BUDAYA MUTUTahap

Perguruan Tinggi

Budaya Mutu

Pola pikir

Pola sikap

Pola perilaku

berdasarkan

Standar Dikti

KEBIJAKAN TERKAIT MUTU PT

1. UU RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. PP RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi

3. Permenristekdikti RI no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Permen Ristekdikti RI no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Permen Ristekdikti RI no. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT

6. Peraturan BAN PT no. 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

7. Kepmenristekdikti 257 tahun 2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi

8. Dll.

PP RI no. 4 tahun

Pasal 22

(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagaipusat penyelenggara Tridarma Perguruan Tinggi

(2) Perguruan Tinggi, meliputi PTN, PTN Badan Hukum dan PTS

(3) Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi terdiri atas:

a. otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1. pendidikan;

2. penelitian; dan

3. pengabdian kepada masyarakat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1. organisasi;

2. keuangan;

3. kemahasiswaan;

4. ketenagaan; dan

5. sarana prasarana,


Otonomi pengelolaan pada PTN

(pasal 23)

Bidang Akademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:

a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;

b) kurikulum Program Studi;

c) proses Pembelajaran;

d) penilaian hasil belajar;

e) persyaratan kelulusan; dan

f) wisuda;

2. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Otonomi pengelolaan pada PTN

(pasal 23)

Bidang Nonakademik:

Pasal 23

1. penetapan norma, kebijakan

operasional, dan pelaksanaan

organisasi terdiri atas:

a) rencana strategis (Renstra) dan

rencana kerja tahunan (Renop)

b) sistem penjaminan mutu

internal

2. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:

a) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi

b) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:

a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;

b) organisasi kemahasiswaan; dan

c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa

4. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:

a) penugasan dan pembinaansumber daya manusia; dan

b) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan

5. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana terdiri atas:

a) penggunaan sarana dan prasarana;

b) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan

c) pemanfaatan sarana dan prasarana;


POLA PENGELOLAAN PTN

Pasal 27

(1) Pola pengelolaan PTN:

a. PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya;

b. PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; atau

c. PTN sebagai badan hukum

(2) Penetapan dan perubahan pola pengelolaan PTN dengan pola pengelolaan keuangan Negara dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri terhadap PTN.

(3) Penetapan PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dilakukan dengan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri.

(4) Penetapan PTN Badan Hukum dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Organisasi PTN dan PTS

paling sedikit terdiri atas unsur

Pasal 28

a. penyusun kebijakan;

b. pelaksana akademik;

c. pengawas dan penjaminan mutu;

d. penunjang akademik atau sumber belajar

e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

ORGANISASI PTN

paling sedikit terdiri atas:

Pasal 29 (1)

a. Senat Politeknik sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik

b. Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pelaksana akademik, yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan Pengelolaan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Menteri;

c. Satuan pengawas internal yang dibentuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pengawas, yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi; dan

d. Dewan penyantun atau nama lain yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.

(2) Pemimpin PT akademik atau sumber belajar, dan unsurpelaksana administasi atau tata usaha diangkat dandiberhentikan oleh Menteri

(3) Unsur pengawas dan penjaminan mutu, unsur penunjangakademik atau sumber belajar, dan unsur pelaksana administrasi atau tata usaha, serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer ditetapkan dalam Peraturan Menteri tentang Statuta masing-masing PTN

(4) Senat Politeknik memiliki anggota wakil dari dosen yang mewakili bidang ilmu dan teknologi atau kelompok bidang ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(5) Pemimpin Perguruan Tinggi dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang:

a. wakil pemimpin bidang akademik; dan

b. wakil pemimpin bidang nonakademik.

(6) Wakil pemimpin dan pimpinan unit organisasi di bawah Pemimpin Perguruan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

(7) Satuan pengawas internal paling sedikit memiliki anggota yang menguasai:

a. pencatatan dan pelaporan keuangan

b. tata kelola Perguruan Tinggi

c. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi

d. pengelolaan barang milik negara.

STATUTA PERGURUAN TINGGI

paling sedikit memuat:

Pasal 32

a. Ketentuan umum

b. identitas

c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

d. sistem pengelolaan

e. sistem penjaminan mutu internal

f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan

g. pendanaan dan kekayaan

h. ketentuan peralihan

i. ketentuan penutup.

Substansi dan tata

urut substansi

disesuaikan dg

kebutuhan PT

Peran Perguruan Tinggi Menghadapi

Revolusi Industri 4.0

Wajah Kegiatan Ekonomi Dunia saat IniRevolusi Industri Ke-4

Smart Manufacturing Smart City

e-Education e-Government

Online Health ServicesCloud Collaborative

Sharing economy

Marketplace

Smart Appliances

Saat ini berbagai macam kebutuhan

manusia telah banyak menerapkan

dukungan internet dan dunia digital

sebagai wahana interaksi dan transaksi

5

Era Baru Industrilisasi DigitalAncaman:- Secara global era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 – 1,5

miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025 karena digantikannya

posisi manusia dengan mesin otomatis (Gerd Leonhard, Futurist);- Diestimasi bahwa di masa yang akan datang, 65% murid sekolah

dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada

di hari ini (U.S. Department of Labor report).

Peluang:- Era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga

kerja hingga 2.1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025

- Terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar

metrik ton dari tiga industri: elektronik (15,8 miliar), logistik (9,9

miliar) dan otomotif (540 miliar) dari tahun 2015-2025 (World

Economic Forum).

Dampak Dunia Digital dan Revolusi Industri Keempat

8

Gejala-Gejala Transformasi di IndonesiaDunia Digital dan Revolusi Industri Keempat

Toko Fisik Market Place Online

Ojek dan Taksi Konvensional GO-Jek, Grab, Uber, dll.

Saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia sudah terkenadampak dari arus era digitalisasi

• Toko konvensional yang adasudah mulai tergantikandengan model bisnismarketplace.

• Taksi atau Ojek Tradisionalposisinya sudah mulaitergeserkan dengan moda-moda berbasis online

10

Skill di Industri Masa Depan

Sumber: The Future of Jobs Report, World Economic Forum, definisi skill berdasarkan O*NET Content Model, US Department of Labor & Bureau of Labor Statistics

Tantangan-Tantangan

Complex Problem SolvingKemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum

diketahui solusinya di dalam dunia nyata.

SkillsScale of Skill

Demand in 2020

(Share of jobs requiring skills family as part of their core skill set, %)

Social SkillKemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring,

kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emotional intelligence

Process SkillKemampuan terdiri dari: active listening, logical thinking, dan monitoring self

and the others

System SkillKemampuan untuk dapat melakukan judgement dan keputusan dengan

pertimbangan cost-benefit serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana

sebuah sistem dibuat dan dijalankan

Cognitive AbilitiesSkill yang terdiri dari antara lain: Cognitive Flexibility, Creativity, Logical

Reasoning, Problem Sensitivity, Mathematical Reasoning, dan Visualization .

14

Sumber: idem

(Change in demand for core work-related skills, 2015-2020, all industries)

1) Cognitive Abilities

2) System Skills

3) Complex Problem

Solving

4) Content Skills

5) Process Skills

Merupakan 5 skills yang

pertumbuhan

permintaannya akan

paling tinggi

berdasarkan beberapa

sektor industri, di mana

sebelumnya sektor

tersebut tidak banyak

membutuhkannya

Skill di Industri Masa Depan (2)Tantangan-Tantangan

15

Bagaimana Merespon Masa DepanStrategi Menghadapi Era Digital

1. Komitmen peningkatan investasi di

pengembangan digital skills2. Selalu mencoba dan menerapkan prototype

teknologi terbaru, Learn by doing! 3. Menggali bentuk kolaborasi baru bagi model

sertifikasi atau pendidikan dalam ranah

peningkatan digital skill4. Dilakukanny kolaborasi antara dunia industri,

akademisi, dan masyarakat untuk

mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan

skill bagi era digital di masa depan

5. Menyusun kurikulum pendidikan yang telah

memasukan materi terkait human-digital skills

16

Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenristekdikti 2015-2019

Meningkatnya

Kualitas

Meningkatnya

Meningkatnya

relevansi, kualitas, dan

kuantitas sumber daya

Iptek dan Dikti

Meningkatnya

relevansi

dan

Menguatnya

kapasitas inovasi

Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

Pendidikan

Tinggi

kualitaskelembagaan

produktivitas

Riset danpengembangan

Iptek dan

Dikti

1

2

3

5

4

Meningkatnya

relevansi, kuantitas dan

kualitas sumber daya

manusia berpendidikan

tinggi, serta

kemampuan Iptek dan

inovasi untuk

keunggulan daya saing

bangsa

55

Kebijakan, Strategi, Program, Indikator, dan Target (1)

KEBIJAKAN Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi

ST

RA

TE

GI Meningkatkan angka partisipasi kasar serta jumlah mahasiswa yang berwirausaha,

lulusan bersertifikat kompetensi, prodi terakreditasi unggul, mahasiswa peraih emas

tingkat nasional dan internasional, lulusan yang langsung bekarja, LPTK yang meningkat

mutu penyelenggaraan pendidikan akademik, calon pendidik mengikuti profesi guru

No Indikator ProgramTarget

2015 2016 2019

1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 26,86% 28.16% 32.56%

2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 2.000 2.500 4.000

3 Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi 55% 60% 75%

4 Jumlah Prodi terakreditasi unggul 10.800 12.000 15.000

5 Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional 380 390 420

6 Prosentase lulusan yang langsung bekerja 50% 60% 90%

7 Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik 17 46 46

8 Jumlah calon pendidik mengikuti pendidikan profesi guru 4.458 5.458 12.000

PROGRAM Penguatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan

56

Kebijakan, Strategi, Program, Indikator, dan Target (2)KEBIJAKA

NMeningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi dan Lembaga Litbang

ST

RA

TE

GI

• Meningkatkan jumlah perguruan tinggi masuk dalam ranking 500 top dunia, perguruan tinggi

berakreditasi A

• Mengembangkan jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun, Taman Sains dan Teknologi yang

mature, Pusat Unggulan Iptek


2015 2016 2019

1 Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia 2 3 5

2 Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul) 29 39 194

3 Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dibangun 77 100 100

4

Jumal Taman dan Teknologi yang mature

(menghasilkan teknologi yang siap untuk diterapkan dalam lingkungan sesungguhnya (Taman Sains),

menghasilkan usaha baru secara berkesinambungan (Taman Tekno), melaksanakan riset berkesinambungan,

menghasilkan perusahaan pemula dan mampu menarik industri (N-TST)

6 14 58

5 Pusat Unggulan Iptek 12 15 30

PROGRAM Penguatan Kelembagaan

57

Kebijakan, Strategi, Program, Indikator, dan Target (3)KEBIJAKA

NMeningkatkan Sumber Daya Litbang dan Pendidikan Tinggi yang berkualitas

ST

RA

TE

GI

• Meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3, jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya, jumlah

pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen

• Meningkatkan jumlah SDM litbang berkualifikasi master dan doktor, jumlah SDM Iptek yang meningkat

kompetensinya, jumlah sarpras Iptek dan Dikti yang direvitalisasi


2015 2016 2019

1 Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 23.500 28.000 41.500

2 Jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya 2.000 2.000 2.000

3 Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen 8.000 10.000 10.000

4 Jumlah SDM Litbang Berkualifikasi Master dan Doktor 3.350 3.700 5.450

5 Jumlah SDM iptek yang meningkat kompetensinya 95 161 205

6 Jumlah Sarpras Lemlitbang dan PTN yang direvitalisasi 126 142 153

PROGRAM Penguatan Sumber Daya

58


KEBIJAKAN Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan

Meningkatkan jumlah HKI didaftarkan, publikasi internasional dan prototipe hasil litbang


2015 2016 2019

1 Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 2.305

2 Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 12.089

3Jumlah prototipe R & D

TRL s.d 6

50 75 100

4 Jumlah prototipe laik industri TRL 7 5 20 35

PROGRAM Penguatan Riset dan Pengembangan

59

STRATEGI


KEBIJAKAN Meningkatkan inovasi

Meningkatkan jumlah produk inovasi


2015 2016 2019

1Jumlah produk inovasi

Produk hasil litbang yang telah diproduksi10 15 30

PROGRA

MPenguatan Inovasi

60

STRATEGI

TRIGGER

(INSENTIF)

Potensi Nasional (Litbang, SDA,

SDM dll)

Menjadi pendorong kekuatan

ekonomi nasional.Inovasi

•Masyarakat•BUMD/BUMN•Investor

•PT•LPNK•Lemlit

•KEUANGAN, BAPENAS•SEKTOR•RISTEKDIKTI•Perindustrian dll

Industri

academia

PENGIKAT

(Kebijakan Nasional)

KESAMAAN

LANGKAH

(INSENTIF)

KERANGKA SISTEM INOVASI NASIONAL

Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0 Bagi Perguruan Tinggi Indonesia

• Kuantitas bukan lagi menjadi indikator utama bagi suatu

perguruan tinggi dalam mencapai kesuksesan, melainkan

kualitas lulusannya.

• Kesuksesan sebuah negara dalam menghadapi revolusi industri

4.0 erat kaitannya dengan inovasi yang diciptakan oleh sumber

daya yang berkualitas, sehingga Perguruan Tinggi wajib dapat

menjawab tantangan untuk menghadapi kemajuan teknologi dan

persaingan dunia kerja di era globalisasi.

• Dalam menciptakan sumber daya yang inovatif dan adaptif

terhadap teknologi, diperlukan penyesuaian sarana dan

prasarana pembelajaran dalam hal teknologi informasi, internet,

analisis big data dan komputerisasi.

• PT menyediakan infrastruktur pembelajaran agar mampu

menghasilkan lulusan yang terampil dalam aspek literasi data,

literasi teknologi dan literasi manusia.

• Terobosan inovasi akan berujung pada peningkatan

produktivitas industri dan melahirkan perusahaan pemula

berbasis teknologi, seperti yang banyak bermunculan di

Indonesia saat ini.

• Rekonstruksi kurikulum PT yang responsif terhadap revolusi

industri juga diperlukan, seperti desain ulang kurikulum

dengan pendekatan human digital dan keahlian berbasis

digital.

• Sistem perkuliahan berbasis teknologi informasi

Beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan

untuk meningkatkan kualitas pendidikan:

Aspek sistem tata kelola suatu institusi pendidikan

1. Pimpinan institusi dan pimpinan level di bawahnya mutlak harus

memiliki kemampuan leadership dan kemampuan pendukung

lainnya.

2. Adanya kejelasan wewenang dan tanggung jawab tiap jabatan

dalam institusi pendidikan.

3. Kepemimpinan dievaluasi secara berkala dalam hal pencapaian

visi, misi dan tujuan suatu institusi pendidikan.

4. Adanya dasar yang jelas dalam berkomitmen terhadap institusi.

5. Civitas akademika khususnya pejabat institusi memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif secara psikis.

6. Pimpinan mampu memotivasi orang-orang yang dipimpin untuk selalu bekerja dengan berorientasi pada visi, misi dan tujuan institusi.

7. Adanya sistem reward dan punishment untuk mendorong kinerja yang lebih baik.

Aspek Pengabdian pada Masyarakat

• Kegiatan PkM sebaiknya dilakukan dengan dasar memberikan manfaat secara luas terhadap masyarakat mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

• PkM hendaknya mampu memberikan umpan balik untuk kepentingan institusi baik untuk proses pembelajaran maupun penelitian yang dilakukan.

• PkM harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan menciptakan produk tepat guna dan menyelesaikan permasalahan yang sedang berkembang

Aspek Kurikulum PS

• Kurikulum disusun dan dievaluasi secara kontinyu mengingat kebutuhan dunia kerja yang dinamis institusi memiliki responsifitas yang tinggi (ex. Era Disruption)

• Kurikulum disusun sesuai kebijakan (berbasis kompetensi atau OBE) dan selalu up date.

• Kurikulum yang disusun mampu menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan senantiasa ingin mengembangkan keilmuan yang dimiliki.

Aspek Proses Pembelajaran

• Pembelajaran tidak hanya difokuskan pada pengembangan intelektualitas mahasiswa sesuai disiplin ilmu, namun perlu diimbangi dengan pengembangan soft skill mahasiswa

• Adanya objektivitas dan sistem evaluasi hasil studi yang transparan didukung dengan adanya umpan balik dari dosen mengenai hasil evaluasi itu sendiri.

• Proses pembelajaran sebaiknya merupakan proses dua arah yang melibatkan komponen dosen dan mahasiswa sehingga ada timbal balik dalam transfer ilmu pengetahuan antara keduanya.

Aspek Sumber Daya Manusia (dosen)

• Sistem rekrutmen dan pengembangan dosen disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum baik untuk kualifikasi, terutama soft skill yang dimiliki.

• Mampu menyusun program pembelajaran yang berkelanjutan, rasional dan relevan dengan kebutuhan dunia industri secara up date.

• Adanya promosi dosen yang dilakukan secara objektif berdasarkan prestasi dan pengabdian baik dari sisi pengajaran, penelitian dan publikasi, serta PkM.

• Adanya job description yang jelas meliputi materi pembelajaran dan beban kerja.

Aspek Sumber Daya Manusia (tendik)

• Sistem rekrutmen dan pengembangan karyawan disesuaikan

dengan kebutuhan pelaksanaan program pembelajaran baik

untuk kualifikasi, terutama soft skill yang dimiliki.

• Adanya promosi karyawan yang dilakukan secara objektif

berdasarkan prestasi dan pengabdian.

• Adanya job description yang jelas meliputi tugas dan

pekerjaan yang harus dilaksanakan beikut beban kerja.

Aspek Suasana Akademik

• Adanya perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan alokasi dana dalam rangka mendukung terciptanya suasana akademik yang dibutuhkan

• Civitas akademika hendaknya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan suasana proses pembelajaran yang harmonis, nyaman, saling menghargai dan saling menghormati sehingga tercipta suasana pembelajaran yang mendukung.

• Adanya kebijakan untuk memberikan penghargaan dan sanksi agar masing-masing civitas akademika memiliki tanggung jawab yang besar untuk bersama-sama menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran.

Aspek Penelitian dan Publikasi

• Penelitian sebaiknya lebih banyak melibatkan mahasiswa.

• Penelitian yang dilakukan harus memenuhi standar mutu baik untuk

tingkat nasional maupun internasional.

• Hasil penelitian mampu mendukung pengembangan ilmu

pengetahuan, mendukung kebijakan pemerintah dan memperkaya

kasanah keilmuan dunia pendidikan.

• Pihak institusi mendorong dilakukannya penelitian baik dari segi

jumlah maupun kualitas penelitian itu sendiri secara kontinyu.

• Adanya penghargaan bagi peneliti baik berdasarkan cakupan penelitian maupun jumlah dan kualitas penelitian.

• Menjalin kerja sama dengan dunia industri baik dalam hal pendanaan maupun objek penelitian.

• Hasil penelitian dipublikasikan dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

• Menjalin kerja sama baik antar jurusan maupun dengan pihak institusi lain untuk dapat menghasilkan penelitian yang semakin berkualitas.

Aspek Kemahasiswaan

• Pihak institusi sedapat mungkin mendorong mahasiswa untuk memiliki peranan dalam satu atau lebih organisasi kemahasiswaan.

• Menyediakan fasilitas pendukung kegiatan ekstrakurikuler seperti ruangan, tenaga pendidik/pelatih dan peralatan.

• Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan hendaknya mampu meningkatkan kompetensi lulusan.

• Pihak institusi secara aktif menjalin kerja sama dengan pihak industri (perusahaan) dalam memberikan dukungan dana maupun untuk kegiatan magang mahasiswa.

Aspek Keuangan

• Penetapan besar biaya pendidikan yang harus dikeluarkan mahasiswa harus berada dalam batas kewajaran dan memperhatikan faktor kebutuhan.

• Adanya evaluasi secara berkala terhadap besaran biaya pendidikan yang harus dikeluarkan mahasiswa.

• Pihak institusi mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan pihak industri untuk mendukung pembiayaan pendidikan.

• Pengalokasian dana sebaiknya disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan berorientasi pada peningkatan mutu.

• Adanya pertanggungjawaban pengunaan dana secara berkala.

Aspek Prasarana dan sarana

• Pihak institusi memiliki prioritas pengembangan prasarana dan sarana sesuai target capaian yang dimiliki.

• Adanya tanggung jawab bersama seluruh civitas akademika terhadap pemeliharaan prasarana dan sarana.

• Prasarana dan sarana yang disediakan harus dapat diakses oleh seluruh civitas akademika.

• Prasarana dan sarana yang dimiliki hendaknya memenuhi persayaratan teknis baik dari segi luas (bangunan), jumlah, kualitas dan kontinuitas pemeliharaannya.

Referensi

• Gaspersz, Vincent. (2000). Penerapan Total Quality Management in Education (TQME) pada Perguruan Tinggi di Indonesia: Suatu Upaya untuk Memenuhi Kebutuhan Sistem Industri Modern, Gramedia

• Tim Quality Assurance. (2006). Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi .

• Sallis, E., (2006). Total Quality Management in Education. IRCiSoD, Yogyakarta.

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 28

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh

Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atauProgram Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b.Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkangelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

Permenristekdikti No 32 Tahun2016

Pasal 47

(2) Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan

akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa

berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi

Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.

Permenristekdikti No 32 Tahun2016

Pasal 52

(1) Izin pembukaan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yangsudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku

(2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi, dinyatakan terakreditasi dan tunduk pada Peraturan Menteri ini

(3) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang dinyatakan terakreditasisebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melakukan akreditasi ulang paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan

.

UPAYA PENINGKATAN MUTU

BERKELANJUTAN

• Setiap institusi pendidikan tinggi harus merencanakan seluruh upaya pengembangannya berbasis ED yang dilakukan secarakomprehensif, terstruktur dan sistematis

• ED harus digunakan untuk memahami dengan baik kondisi dan mutu institusi saat ini (Institution Quality and ConditionatPresent/IQCAP) yang digunakan sebagai landasan institusimenentukan kondisi dan mutu yang diinginkan dimasa yang akandatang (Institution Quality and Condition at Future/IQCAF)

• Dalam manajemen, evaluasi merupakan tahapan yang krusialdalam penyusunan program pengembangan

PENILAIAN

The Old Instrument

Jenjang Sumber penilaian Bobot

Deskripsi &

Asesmen

AIPT Borang PT (101 butir) 90 %

Evaluasi Diri (11 butir) 10 %

APS Borang PS (98-103

butir)

75 %

Evaluasi Diri PS (11

point)

10 %

Borang Pengelola PS

(44 point)

15 %

manajemen

The New Instrument

EVALUASI DIRI KINERJA PT

In

put

Pro

ses

Out

put

Out

come

input Pro

ses

Out

put

Out

come

33.19 18.24 3.73 1.07 14.82 5.51 21.71 17.56

28.7

%

15.7

%

3.2

%

0.9

%

12.8

%

4.8

%

18.7

%

15.2

%

48.5% 51.5%

Profil

PS

INSTRUMEN BARU

1. Berbasis Evaluasi Diri: menemukenali kekuatan dan kelemahan

2. Berorientasi pada output & outcomes

3. Lebih spesifik untuk berbagai jenis institusi (PTN BH, PTS, PT BLU, SATKER; Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Akom), dan Program (Sarjana, Diploma, Profesi, Magister, Doktor) mission differentiation

4. Sebagai bagian integral dari CQI (Continuous Quality Improvement)

5. Unik untuk berbagai jenis institusi/ program: tidak mudah direkayasa

6. Tidak mudah di scale up

7. Memerlukan kemampuan yang lebih tinggi dari asesor

Proses Akreditasi

Usulanakreditasi

Penetapanassessor

Desk Review (AK)

PenetapanKelayakan AL

Site Evaluation

PenetapanStatus danPeringkat

Penerbitan SK dan Sertifikat

Validasi

Validasi

PT dan PS dapat melakukan Banding;

Ditelaah dan ditetapkan oleh MA

Sistem akreditasi onlineAssessors

PD-Dikti

SAPTO

Perguruan Tinggi

DE-BANPT

Hasil Akreditasi

• Status

• Terakreditasi

• Tidak terakreditasi

• Peringkat Terakreditasi

• Saat ini: A (361 – 400), B (301 – 360), C (200 – 300)

• Akan datang: Unggul, Baik Sekali, Baik

• Akan ditetapkan oleh Majelis Akreditasi BAN-PT

• Untuk program studi/institusi baru

• Terakreditasi minimal

• Status dan Peringkat dituangkan dalam

• SK dan Sertifikat Akreditasi

• Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan

Tinggi sebagai berikut:

• terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan

Tinggi;

• terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Mekanisme dan Penanganan Banding

• Perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang tidak puas

dengan hasil akreditasi dapat mengajukan keberatan

• Keberatan diajukan ke Majelis Akreditasi paling lambat 6

bulan setelah keputusan

• Disertai bukti data yang valid dan terjadi pada saat atau sebelum

assessment

• DE dapat melakukan pengecekan di lapangan untuk verifikasi klaim

atas rekomendasi MA

90

UU No. 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi

Pasal 28 ayat (3)

Gelar akademik dan gelar vokasidinyatakan tidak sah dan dicabutoleh Menteri apabila dikeluarkanoleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atauProgram Studi yang tidakterakreditasi; dan/atau

b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggaraPendidikan Tinggi yang tanpahak mengeluarkan gelarakademik dan gelar vokasi

Pasal 28 ayat (4)

Gelar profesi dinyatakan tidak sahdan dicabut oleh Menteri apabiladikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atauProgram Studi yang tidakterakreditasi; dan/atau

b. perseorangan, organisasi, ataulembaga lain yang tanpa hakmengeluarkan gelar profesi

Pasal 52; Ketentuan Peralihan

Permenristekdikti 32/2016(1) Izin pembukaan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal

10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku.

(2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi, dinyatakan terakreditasi dan tunduk pada Peraturan Menteri ini.

(3) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang dinyatakan terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melakukan akreditasi ulang paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan.

(4) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) yang telah diterbitkan oleh BAN-PT masih tetap berlaku sampai status akreditasi dan peringkatterakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT berakhir.

(5) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana tercantumdalam Keputusan Menteri tentang izin pembukaan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yang diterbitkan antara 10 Agustus 2012 sampai dengan diterbitkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlakuselama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri tersebut ditetapkan.

92


Pasal 33 ayat (3)

(3) Program Studidiselenggarakan atas izinMenteri setelah memenuhipersyaratan minimum akreditasi.

Pasal 33 ayat (6)

(6) Program Studi wajibdiakreditasi ulang padasaat jangka waktuakreditasinya berakhir.

93


Pasal 60 ayat (4)

(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harusmemenuhi standar minimum akreditasi.

manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi yang...

Documents