Memahami Manajemen Keuangan Sekolah

Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi merupakan wadah orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Setiap kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan bisa optimal apabila di sekolah dilakukan kegiatan manajemen atau pengelolaan. Koontz (1984) mengatakan bahwa pengelolaan adalah esensial yang baik di semua kerjasama yang dikoordinasi, di semua tingkat organisasi, yang mana pelaksanaannya sering ada kendala atau sering ada masalah. 

Kendala dan masalah dapat muncul pada setiap kegiatan manajemen. Padahal manajemen merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap sekolah. Oleh karena itu bagaimana upaya sekolah untuk mengurangi kendala dan memecahkan masalah merupakan tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di masing-masing sekolah.

Manajemen pendidikan memiliki beberapa substansi, yaitu manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan masyarakat, manajemen personalia, dan manajemen keuangan. Pengelolaan pendidikan di sekolah dalam segala aktivitasnya perlu sarana dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program supervisi, penggajian dan kesejahteraan guru dan staf lainnya, kesemua itu memerlukan anggaran dan keuangan (Campbell, Cs, 1983). 

Manajemen keuangan berkaitan langsung dengan semua substansi manajemen pendidikan di sekolah. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak ada kegiatan pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya. Tanpa biaya maka proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal. 

Dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sekolah membutuhkan biaya tertentu; Jer basuki mawa bea. Untuk itu manajemen keuangan perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar kegiatan yang lain bisa dilaksanakan dengan lancar. Sehubungan dengan itu, kepala sekolah yang akan bertugas mengelola sekolah, dipersyaratkan memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. 

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien. Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan yang baik. Keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan memerlukan biaya. Keuangan juga perlu diatur sebaik-baiknya. Untuk itu perlu manajemen keuangan yang baik. 

Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana (Lipham, 1985; Keith, 1991); pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. 

Di dalam manajemen keuangan sekolah dasar, terdapat rangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah.

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan (Depdiknas Ditjen Dikdasmen, 2000). Dengan demikian manajemen keuangan sekolah dasar merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dasar.

Perencanaan keuangan menekankan analisis program kegiatan sesuai visi, misi, tujuan sekolah, menentukan sumber dan jumlah anggaran, serta menentukan jumlah anggaran tiap kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun.

Pembukuan dilakukan oleh bendaharawan secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembelanjaan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk pungutan pajak yang harus dikeluarkan. Dalam hal ini bendaharawan hendaknya paham tentang tata cara belanja sehingga tidak menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan oleh pihak internal dan eksternal sekolah. Secara internal pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah. Secara eksternal pengawasan bisa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non-departemen (ITJEN), Badan Pengawas Daerah. Selanjutnya pertanggung jawaban dilakukan sesuai dengan sumber anggaran dan pedoman yang berlaku.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan di sekolah adalah: (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah; (2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah; dan (3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demi kelancaran tugas dalam mengelola keuangan sekolah, ada tiga tugas dan peran yang dilakukan di sekolah, yaitu otorisator, ordonator dan bendaharawan. 

Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan/pengeluaran anggaran. 

Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengajuan dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.

Bendaharawan adalah petugas yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat berharga lainnya. Tugas membuat penghitungan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh bendaharawan. Tugas otorisator dan ordonator dipegang oleh kepala sekolah. Tugas bendaharawan dipegang oleh pegawai sekolah dan atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah dengan Surat Keputusan (SK), dalam hal ini kepala sekolah sebagai pengendali kegiatannya.

Perlu dijelaskan bahwa kepala sekolah tidak dibenarkan menjabat sebagai bendaharawan sekolah, namun ia bertindak sebagai pengawas dan pengendali keuangan sekolah. Kepala sekolah hendaknya mampu mengawasi kinerja bendaharawan sehingga kebenaran dari pembukuan dan penggunaan keuangan sekolah bisa dipantau secara terus menerus. Dengan demikian kemungkinan penyimpangan pembukuan dan penggunaan keuangan yang ada dapat diminimalkan. Kalau toh ada penyimpangan maka segera dapat diluruskan. 

Apabila kepala sekolah menjadi bendaharawan, maka tidak ada yang menjadi pengawas di sekolah tersebut sehingga kebocoran penggunaan anggaran bisa lebih dimungkinkan. Kalau hal ini terjadi maka akuntabilitas keuangan sekolah akan kacau, dan yang lebih parah lagi dampaknya akan hilanglah kepercayaan orang tua, masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak yang berpartisipasi aktif dalam membantu penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di sekolah.

 

Sumber Dana Sekolah

Kebutuhan dana untuk kegiatan operasinal secara rutin dan pengembangan program sekolah secara berkelanjutan sangat dirasakan setiap pengelola lembaga pendidikan. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan sekolah semakin banyak dana yang dibutuhkan. Untuk itu kreativitas setiap pengelola sekolah dalam menggali dana dari berbagai sumber akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan program sekolah baik rutin maupun pengembangan di lembaga yang bersangkutan. Pasal 46 UU No 20 Tahun 2003 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan tuntutan kebutuhan di sekolah tersebut utamanya kebutuhan pengembangan pembelajaran yang sangat membutuhkan biaya yang relatif banyak, maka sumber pendapatan diupayakan dari berbagai pihak agar membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah, disamping sekolah perlu melakukan usaha mandiri yang bisa menghasilkan dana. Hal ini akan terwujud apabila menajemen sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di samping kreativitas sekolah juga menjadi andalan utama. 

Berbagai perkembangan yang ada di abad 21, Garner (2004), mengungkapkan adanya pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan perolehan keuangan sekolah, yaitu praktik pembukuan yang sesuai dengan akuntansi (accounting), sekolah yang memiliki piagam (charter schools), daya tarik sekolah (magnet school), privatisasi sekolah (the privatization of school), vouchers, sistem yang terbuka dalam mengelola sekolah (open systems), dan manajemen berdasarkan kondisi riil sekolah (site-based management).

Sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orang tua siswa, dunia usaha dan industri, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas.

http://www.koranpendidikan.com/view/1301/memahami-manajemen-keuangan-sekolah.html

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Sekolah adalah sebuah aktifitas besar yang di dalamnya ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang di maksud adalah Staf Tata laksana Administrasi, Staf Teknis pendidikan didalamnya ada Kepala Sekolah dan Guru, Komite sekolah sebagai badan independent yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa di tempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasioal sekolah terbentuknya dari hubungan “simbiosis mutualis”.

Keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi kebutuhan anak didik.Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan. Pengelolaan keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah.

Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang professional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaanya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya.

Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit.

Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya. Dilatar belakangi oleh permasalahan tersebut diatas, penulis menyusun sebuah makalah yang membahas tentang pengelolaan keuangan pendidikan

1.2 Batasan Masalah

Agar tidak membiaskan pembahasan, dibatasi masalah pada beberapa hal berikut ini :

1. Pengertian pengelolaan keuangan pendidikan.2. Tujuan pengelolaan keuangan pendidikan.3. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan.4. Tugas pengelola keuangan pendidikan.5. Sumber-sumber keuangan Sekolah.6. Proses pengelolaan keuangan di Sekolah.7. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).8. Pengelolaan keuangan Sekolah yang efektif.9. Pertanggung jawaban keuangan Sekolah.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada beberapa hal berikut ini :

1. Apa pengertian pengelolaan keuangan pendidikan.2. Bagaimana tujuan pengelolaan keuangan pendidikan.3. Apa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan.4. Bagaimana tugas pengelola keuangan pendidikan?5. Dari mana saja sumber-sumber keuangan Sekolah?6. Bagaimana proses pengelolaan keuangan di Sekolah?7. Bagaimanakah langkah penyusunan RAPBS?8. Seperti apakah pengelolaan keuangan Sekolah yang efektif?9. Bagaimana pertanggung jawaban keuangan Sekolah?

 

1.4       Tujuan

Adapun tujuan yang diharapkan dapat diketahui dari pembahasan makalah ini adalah :

1. Pembaca dapat mengetahui pengertian pengelolaan keuangan pendidikan.2. Pembaca dapat mengetahui tujuan pengelolaan keuangan pendidikan.3. Pembaca dapat mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan.4. Pembaca dapat mengetahui tugas pengelola keuangan pendidikan.5. Pembaca dapat mengetahui sumber-sumber keuangan Sekolah.6. Pembaca dapat mengetahui proses pengelolaan keuangan di Sekolah.7. Pembaca dapat mengetahui pengelolaan keuangan Sekolah yang efektif.8. Pembaca dapat mengetahui penyusunan RAPBS.9. Pembaca dapat mengetahui pertanggung jawaban keuangan Sekolah.

1.5       MetodePenyusunan

Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah studi putaka yaitu suatu metode penyusunan karya ilmiah yang dilakukan dengan cara mengutip dari literatur atau sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Selain itu, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif dalam membuat narasi dan deskripsi mengeni data dan informasi yang ditelaah.

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Pengertian Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengeloaan sekolah yang akan turut menentukan  berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah.  Sebagaimana yang terjadi di substansi pengelolaan pendidikan pada umumnya, kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.

Beberapa kegiatan pengelolaan keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991)

Menurut Depdiknas (2000) bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan.  Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan sekolah.

Menurut Jones (1985), pengelolaan keuangan meliputi:

1.    Perencanaan financial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan.

2.    Pelaksanaan (implementation involves accounting), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat.

3.    Evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.

2.2       Tujuan Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Melalui kegiatan pengelolaan keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan pengelolaan keuangan adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah.2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

 

2.3       Prinsip-Prinsip PengelolaanKeuangan Pendidikan

Pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang pengelolaan keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat

dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

1. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness ”characterized by qualitative outcomes”. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Pengelolaan keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

1. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency”characterized by quantitative outputs” (Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

1. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya:

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.

Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Hubungan penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan daya C dan hasil D yang paling efisien, sedangkan penggunaan daya A dan hasil D menunjukkan paling tidak efisien.

1. Dilihat dari segi hasil

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Ragam efisiensi tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Hubungan penggunaan waktu, tenaga, biaya tertentu dan ragam hasil yang diperoleh

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan waktu, tenaga, biaya A dan hasil B paling tidak efisien. Sedangkan penggunaan waktu, tenaga, biaya A dan hasil D paling efisien.

Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

2.4       Tugas Pengelola Keuangan Sekolah

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggung jawaban.

Kepala Sekolah, sebagai pengelola, berfungsi sebagai Otorisator dan di limpahi fungsi Ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi Bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan Bendaharawan, disamping mempunyai fungsi Bendaharawan, juga di limpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

Pengelola keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah. Tugas pengelola keuangan antara lain:

1.    Pengelolaan untuk perencanaan perkiraan

2.    Pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya

3.    Pengelolaan kerjasama dengan pihak lain

4.    Penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya

Seorang pengelola keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang pengelola keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Adapun yang harus dimiliki oleh seorang pengelola keuangan yaitu strategi keuangan. Strategi tersebut antara lain:

1. Strategic Planning

Berpedoman keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan ekternal yang datang dari luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomic dan financial.

1. Strategic Management

Upaya mengelolah proses perubahan, seperti: perencanaan, strategis, struktur organisasi, kontrol, strategis dan kebutuhan primer.

1. Strategic Thinking

Sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkesinambungan.

2.5       Sumber-Sumber Keuangan Sekolah

1.    Dana dari Pemerintah

Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggung jawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar benar sesuai dengan mata anggaran tersebut.

Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.

2.    Dana dari Orang Tua Siswa

Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran Komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat Komite sekolah. Pada umumnya dana Komite terdiri atas :

a.  Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah.

b.  Dana incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur).

c.  Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.

3.    Dana dari Masyarakat

Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah.

Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta.

4.    Dana dari Alumni

Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni sekolah.

5.    Dana dari Peserta Kegiatan

Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya.

6.    Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah

Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapatj dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya koperasi, kantin sekolah, bazaar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dll.

2.6       Proses Pengelolaan Keuangan di Sekolah

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya.

Dalam tataran pengelolaan Vincen P Costa (2000 : 175) memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan di belanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik.

Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggarakannya Pengelolaan Operasional Sekolah.

Muchdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (planning) di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:

1. Perencanaan anggaran2. Strategi mencari sumber dana sekolah3. Penggunaan keuangan sekolah4. Pengawasan dan evaluasi anggaran5. Pertanggung jawaban

Menurut Lipham (1985), ada empat fase penyusunan anggaran antara lain:

1. Merencanakan anggaran2. Mempersiapkan anggaran3. Mengelola pelaksanaan anggaran4. Menilai pelaksanaan anggaran

Anggaran mempunyai fungsi:

1. Sebagai alat penaksir2. Sebagai alat otorisasi3. Sebagai alat efisiensi

Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS, antara lain:

1. Penerimaan2. Penggunaan3. Pertanggungjawaban

 

2.7       Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.

Prinsip Penyusunan RAPBS, antara lain:

1. RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan.

2. RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah.

3. Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara saksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah.

4. Proses Penyusunan RAPBS meliputi: 1. Menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan

dalam rencana pengembangan sekolah,2. Menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke

dalam berbagai bidang yang luas cakupannya,3. Menyelesaikan analisis kebutuhan,4. Memprioritaskan kebutuhan,5. Mengonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan / dipaparkan dalam rencana

pengembangan sekolah,6. Mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan,7. Menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab,

pelaporan, dsb) dan8. Mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap

penerapan hingga evaluasi.

2.8       Pengelolaan Keuangan Sekolah yang Efektif

Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran, para kepala sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.

2. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang.

3. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun.

4. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.

5. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan (Depdiknas, 2000 : 178 – 179)

6. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah.

7. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang.

Dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut Kepala Sekolah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan. Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBS dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pengelolaan

operasional sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup 5 kategori pembiayaan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana / prasarana pendidikan.2. Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar.3. Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan4. Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil5. Kegiatan rumah tangga sekolah dan BP3

Dana yang tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup kegiatan untuk pengembangan sekolah. Namun demikian dana untuk keperluan pengembangan sekolah dapat disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari RAPBS yang telah disusun. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah di programkan sekolah dalam satu tahun pelajaran,diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula.

Berapa besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah agar tujuan itu dapat dicapai telah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa kelas I, II dan III di sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS).

Jumlah dana yang diperlukan oleh setiap sekolah sangat beragam. Jumlah siswa pada setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karena itu, SHPS pada masing-masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda pula. Meskipun demikian sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS minimal agar suatu mutu pendidikan tertentu dapat dicapai secara nasional.

2.9       Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah

Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggung jawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah.

Pengelola anggaran sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga guru berpengalaman (senior) atau anggota komite sekolah. Disekolah-sekolah yang lebih besar, mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebagian anggaran. Secara khusus, pengendalian anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa:

1. Dana dibelanjakan sesuai rencana,2. Ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak,3. Pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia4. Dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada

pihak penerima tanpa persetujuan.

Hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke dalam kelompok staf, materi kurikulum, barang, jasa, pemeliharaan bangunan, dsb. Pengelola anggaran sekolah diharapkan membelanjakan uang sesuai alokasi dana yang direncanakan. Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite sekolah bila memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan.

BAB III

PENUTUP

3.1       Simpulan

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajamen sekolah yang akan turut menentukan  berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan / ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan.  Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan sekolah.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah untuk Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah dan untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Pengelolaan administrasi keuangan sekolah perlu diawali dengan perencanaan yang sebaik-baiknya karena perencanaan akan menjadi peta atau pedoman jalannya pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Pengelolaan administrasi keuangan juga perlu menerapkan prinsip-prinsip  agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, dapat berjalan dengan transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

http://amiamaliahanii.wordpress.com/2012/05/30/pengelolaan-keuangan-pendidikan/

Manajemen   Keuangan   Sekolah Posted on 18 Januari 2010 by AKHMAD SUDRAJAT

A. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajamen sekolah yang akan

turut menentukan  berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah.  Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. 

Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991)

Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan  Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

B. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

C. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

2.  Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

3.  Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness ”characterized by qualitative outcomes”. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4.  Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency ”characterized by quantitative outputs” (Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya:

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.

Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Hubungan penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan daya C dan hasil D yang paling efisien, sedangkan penggunaan daya A dan hasil D menunjukkan paling tidak efisien.

b. Dilihat dari segi hasil

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Ragam efisiensi tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Hubungan penggunaan waktu, tenaga, biaya tertentu dan ragam hasil yang diperoleh

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan waktu, tenaga, biaya A dan hasil B paling tidak efisien. Sedangkan penggunaan waktu, tenaga, biaya A dan hasil D paling efisien.

Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

=====================

Diambil  dan adaptasi dari Materi Pembinaan Profesi Kepala Sekolah/Madrasah. Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Departemen Pendidikan Nasional. 2007)

=====================

Daftar Rujukan

Campbell, Roald F., Edwin M.Bridges, dan Raphael O.Nystrand. 1983. Introduction to Educational Administration. 5th edition. Boston: Allyn and Bacon, Inc

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Manajemen Keuangan. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama

Direktorat Pendidikan Dasar. 1995/1996. Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar. Ditdikdasmen Depdikbud

Gorton, Richard A. & Schneider, Gail T. 1991. School-Based Leadership: Callenges and Opportunities. Dubuque, IA: Wm. C. Brown Publishers

Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah. Jakarta: CV Tamita Utama

Koontz, Harold dan O’Donnel, Cryill. 1984. Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions. Third Edition. New York: McGraw-Hill Book Company.

Manullang, M. 1990. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pemerintah Kota Malang. 2002. Kutipan Buku Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Supriadi, Dedi. 2004. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya Sutarsih, Cicih. Tanpa tahun. Administrasi Keuangan Sekolah. Jakarta: Swastha, Basu. 1985. Azas-azas Manajemen Modern. Yogyakarta: Liberty. Timan, Agus, Maisyaroh, Djum Djum Noor Benty. 2000. Pengantar Manajemen Pendidikan.

Malang: AP FIP Universitas Negeri Malang. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: CV Tamita

Utama Undang-undang No 22 tahun 1999, yang direvisi dengan Undang-undang No 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah Widjanarko, M. dan Sahertian, P.A. 1996/1997. Manajemen Keuangan Sekolah. Bahan Pelatihan

Manajemen Pendidikan bagi Kepala SMU se- Indonesia di Malang

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/

MANAJEMEN KEUANGAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN DAN NEGARA

15 f 2008 pada 1:50 pm (Administrasi dan Supervisi) Tags: Pendidikan

PENDAHULUAN

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung

menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam

implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada

masyarakat dan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang

sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen

pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen

produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama dengan

komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah

memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan

pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara

optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka

MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari

dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah karena

pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apa lagi dalm

kondisi krisis pada sekarang ini. Dalam makalah kelompok ini, kami juga memaparkan sistem

manajemen keuangan dalam suatu Negara dan pondok pesantren, yang sayang juga jika dilewatkan.

Kami membuat makalah ini dikarenakan adanya tugas dosen selaku pembimbing mata

kuliah administrasi & supervisi pendidikan dan sudah menjadi suatu kewajiban bagi kami selaku

mahasiswa untuk menyelesaikannya, dan didalam makalah ini kami mengambil beberapa literatur

dari buku-buku yang menurut kami dapat sesuai dengan pembahasan kami.

PEMBAHASAN

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan

atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang

bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta

didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan peneriman keuangan

dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional1989

bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan,

tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara

pemerintah,masyarakat dan orang tua. Adapun dimensi pengeluaran meliputin biaya rutin dan biaya

pembangunan.

Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru

dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran

(barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan, misalnya, biaya pembelian atau

pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur,

serta biaya atau pengeluaran lain unutk barang-barang yang tidak habis pakai. Dalam implementasi

MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap

penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien,

tidak ada kebocoran-kebocoran, serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.

Komponen utama manajemen keuangan meliputi, (1) prosedur anggaran; (2) prosedur

akuntansi keuangan; (3) pembelajaran, pergudangan dan prosedur pendistribusian; (4) prosedur

investasi; dan (5) prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya manajemen keuangan ini menagnut

azas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat

yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran

anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan

pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun

bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran

uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat

perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala sekolah dalam hal ini, sebagi manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi

ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi

bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan kedalam. Bendaharawan, disamping

mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas

pembayaran.

2.1 MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH

Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula sekolah.

Persoalan yang menyangkut keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada: uang Sumbangan

Pembinaan Pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang

berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan sebagainya.

Di bawah ini kami kemukakan beberapa instrumen (format-format) yang mencerminkan

adanya kegiatan manajemen keuangan sekolah tersebut.

A. Manajemen Pembayaran SPP

Dasar hukum penyusutan SPP adalah keputusan bersama tiga menteri yaitu:

- Menteri P&K (No.0257/K/1974)

- Menteri dalam negeri (No.221 Tahun 1974)

- Menteri keuangan (No. Kep. 1606/MK/II/1974) tertanggal: 20 Nopember 1974

SPP dimaksudkan untuk membantu pembinaan pendidikan seperti yang ditunjukkan

pada pasal 12 keputusan tersebut yakni membantu penyelengaraan sekolah, kesejahteraan

personel, perbaikan sarana dan kegiatan supervisi.

Yang dimaksud penyelenggaraan sekolah ialah:

- Pengadaan alat atau bahan manajemen

- Pengadaan alat atau bahan pelajaran

- Penyelenggaraan ulangan, evaluasi belajar, kartu pribadi, rapor dan STTB

- Pengadaan perpustakaan sekolah

- Prakarya dan pelajaran praktek

Selanjutnya pada pasal 18 dinyatakan bahwa kedudukan kepala sekolah dalam

pengelolaan SPP adalah bendaharawan khusus yang bertanggungjawab dalam penerimaan,

penyetoran dan penggunaan dana yang telah ditentukan terutama dan penyelenggaraan

sekolah.

B. Manajemen keuangan yang berasal dari Negara (pemerintah)

Yang dimaksud keuangan dari Negara ialah meliputi pembayaran gaji pegawai atau guru

dan belanja barang. untuk pertanggungjawaban uang tersebut diperlukan beberapa format

sebagi berikut:

a. Lager gaji (daftar permintaan gaji)

b. Buku catatan SPMU (Surat Perintah Mengambil Uang)

C. Manajemen keuangan yang berasal dari BP3

Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) bertugas memberikan bantuannya

dalam penyelenggaraan sekolah. Bantuan ini dapat berbentuk uang tetapi mungkin pula dalam

bentuk lain seperti usaha perbaikan sekolah, pembangunan lokal baru, dan sebagainya

D. Lain-lain

Sudah menjadi hal yang umum bahwa guru atau karyawan serin mempunyai sangkut

paut tersendiri dalam hal keuangan terutama gaji. Dalam hubungan ini misalnya kegiatan arisan

di sekolah koperasi antar guru dan lain-lain

Oleh karenanya kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga wajib mengetahui dengan jelas

berapa gaji bersih yang diterima oleh anak buahnya, usaha pembinaan kesejahteraan pegawai

kiranya perlu diperhatikan data tersebut.

2.2 MANAJEMEN KEUANGAN PONDOK PESANTREN

A. Rasional

Salah satu bagian terpenting dalam manajemen pesantren adalah pengelolaan

keuangan, dalam suatu lembaga termasuk pesantren pengelolaan keuangan sering

menimbulkan permasalahan yang serius bila pengelolaanya kurang baik. Di pasantren

pengelolaan keuangan sebenarnya tidak begitu rumit, sebab pesantren merupakan lembaga

swadana yang tidak memerlukan pertanggung jawaban keuangan yang terlalu pelik kepada

penyandang dananya. Namun demikian karena banyak juga dana yang bersumber dari

masyarakat untuk mendanai kegiatan di Pesantren, walaupun jumlahnya relatif kecil hal itu

perlu ada laporan atau penjelasan sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan

keuangan public kepada masyarakat agar kredibilitas pesantren dimata masyarakat cukup tinggi,

disinilah perlunya pengelolaan keuangan dengan baik dan transparan dibudayakan dilingkungan

pesantren.

Pengelolaan keuangan pesantren yang baik ini sebenarnya juga merupakan bagian dari

upaya melindungi personil pengelola pesantren (kyai, Ustadz/ Ustadzah atau pengelola lainnya)

terhadap pandangan yang kurang baik dari luar pesantren. Selama ini banyak pesantren yang

tidak memisahkan antara harta kekayaan pesantren dengan individu, walaupun disadari bahwa

pembiayaan pesantren justru lebih banyak bersumber dari kekayaan individu sebab sumber-

sumber lain penopang pesantren kurang memadai. Namun dalam rangka pengelolaan

manajemen yang baik seyogyanya didalam pemilahan antara harta kekayaan pesantren dengan

individu, agar kekurangan dan kelebihan pesantren dapat diketahui secara transparan oleh

pihak-pihak lain, termasuk orang tua santri.

B. Pengertian

Dalam arti sempit, pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai tata pembukuan.

Dalam arti luas diartikan sebagai pengurusan dan pertanggung jawaban, baik pemerintah pusat

maupun daerah, dari penyandang dana, baik individual maupun lembaga.

C. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan Pondok Pesantren

Penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah

ataupun dari masyarakat perlu didasarkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai

berikut:

1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan

2. terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan.

3. terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut

perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan serta disertai bukti penggunaannya.

4. sedapat mungkin menggunakan kemampuan/ hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini

dimungkinkan

D. Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP)

Implementasi prinsip-prinsip keuangan diatas pada pendidikan, khususnya dilingkungan

pondok pesantren dan keserasian antara pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah, pesantren

dan dalam masyarakat, maka untuk sumber dana sekolah, pesantren itu tidak hanya diperoleh

dari anggaran dan fasilitas dari pemerintah atau penyandang dana tetap saja, tetapi dari sumber

dan dari ketiga komponen diatas.

Untuk itu dipesantren sebenarnya juga perlu dibentuk organisasi orang tua santri yang

implementasinya dilakukan denan membentuk komite atau majelis pesantren. Komite atau

majelis tersebut beranggotakan wakil wali santri, tokoh masyarakat, pengelola, wakil

pemerintah dan wakil ilmuwan/ ulama diluar pesantren dan dapat juga memasukkan kalangan

dunia usaha dan industri.

Selanjutnya pihak pesantren bersama komite atau majelis pesantren pada setiap awal

tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan RAPBPP sebagai acuan bagi pengelola

pesantren dalam melaksanakan manajemen keuangan yang baik:

1. Pengertian RAPBPP

Anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka

waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan.

Anggaran memiliki peran penting didalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan

yang dilakukan pondok pesantren. Maka seorang penanggung jawab program kegiatan

dipesantren harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat

dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut

untuk perbaikan.

Ada dua bagian pokok anggaran yang harus diperhatikan dalam penyusunan

RAPBPP, yaitu:

a. Rencana sumber atau target penerimaan/ pendapatan dalam satu tahun yang

bersangkutan, termasuk didalamnya keuangan bersumber dari: a).kontribusi santri,

b).sumbangan dari individu atau organisasi, c).sumbangan dari pemerintah, d).dari hasil

usaha

b. Rencana penggunaan keuangan dalam satu tahun yang bersangkutan, semua penggunaan

keuangan pesantren dalam satu tahun anggaran perlu direncanakan dengan baik agar

kehidupan pesantren dapat berjalan dengan baik.

2. Langkah-langkah Penyusunan RAPBPP

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBPP adalah harus

menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran

harus berimbang diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan anggaran

berimbang tersebut maka kehidupan pesantren akan menjadi solid dan benar-benar kokoh

dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada

bendaharawan pesantren, dalam rangka untuk mempermudah pertanggung jawaban

keuangan.

Maka penyusunannya hendaknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan

b) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya

c) Menentukan program kerja dan rincian program

d) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program

e) Menghitung dana yang dibutuhkan

f) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana

Rencana tersebut setelah dibahas dengan pengurus dan komite atau majelis

pesantren, maka selanjutnya ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja pondok

pesantren (APBPP). Pada setiap anggaran yang disusun perlu dijelaskan apakah rencana

anggaran yang akan dilaksanakan merupakan hal baru atau kelanjutan atas kegiatan yang

telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya dengan menyebut sumber dana sebelumnya.

Dalam setiap anggaran yang disusun untuk kegiatan-kegiatan dilingkungan pondok

pesantren, paling tidak harus memuat 6 hal atau informasi sebagai berikut:

a) Informasi rencana kegiatan: sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggung jawab,

rencana baru atau lanjutan.

b) Uraian kegiatan program, program kerja, rincian program

c) Informasi kebutuhan: barang/ jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan

d) Data kebutuhan harga satuan, jumlah biaya yang dibutuhkan untuk seluruh volume

kebutuhan

e) Jumlah anggaran: jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, program,

rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan

f) Sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber dana yang mendukung

pembiayaan program.

3. Realisasi APBPP

Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang realisasikan bisa terjadi tidak sama

dengan rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Ini

dapat terjadi karena beberapa sebab:

a. Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran

b. Terjadinya penghematan atau pemborosan

c. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan

d. Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi

e. Penyusunan anggaran yang kurang tepat

E. Pertanggung jawaban Keuangan Pondok Pesantren

Semua pengeluaran keuangan pondok pesantren dari sumber manapun harus

dipertanggung jawabkan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan

keuangan. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban

tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut,

yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan adalah:

1. Pada setiap akhir tahun anggaran, bendara harus membuat laporan keuangan kepada komite/

majelis pesantren untuk dicocokkan dengan RAPBPP

2. laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada

3. kwitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran lain

4. neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggung jawaban

keuangan dari komite pondok pesantren

selain buku neraca keuangan yang erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan,

ada juga beberapa buku lain yang penting bagi bendaharawan pondok pesantren yaitu:

1. Buku kas umum

2. buku persekot uang muka

3. daftar potongan-potongan

4. daftar gaji/ honorarium

5. buku tabungan

6. buku iuran/ kontribusi santri (SPP/ infaq)

7. buku catatan lain-lain yang tidak termasuk diatas, seperti catatan pengeluaran insidentil

Buku-buku tersebut perlu diadakan, agar manajemen keuangan dipondok pesantren

dapat berjalan dengan baik, transparan, memudahkan dilakukan pengawasan terhadap

penggunaan anggaran yang ditetapkan, serta tidak menimbulkan kecurigaan atau fitnah.

2.3 MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Sebagaimana halnya dengan organisasi dan kepegawaian, juga keuangan tersangkut

secara universal didalam administrasi seperti zat asam didalam udara.

Terdapat dua buah aspek pada persoalan administrasi keuangan. Sebuah daripadanya

merupakan bidang keuangan Negara yang luas meliputi fungsi-fungsi seperti perhitungan dan

pemungutan pajak, pemeliharaan dana-dana, pinjaman Negara dan ketatalaksanaan hutang

Negara. Disini kami sedikit mencoba mempelajari administrasi keuangan sebagai bagian dari

administrasi Negara.

Administrasi keuangan berurusan dengan penyusunan anggaran belanja, pembukuan,

pemeriksaan pembukuan dan pembelian. Pokok soal ini adalah bagian dari bidang yang lebih

luas disebut keuangan Negara. Tetapi sekalipun dipandang dari lingkungannya yang lebih sempit

melalui pandangan administrator sebagaimana telah dilakukan disini tersangkutlah masalah

kebijaksanaan. Administrator keuangan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ia dapat

mengetahui berapa harga setiap barang, apakah organisasi berdaya guna, apakah pegawai-

pegawai melakukan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya. Ia mengawasi gaji dan semua

alat-alat material yang harus dipergunakan dalam pekerjaan administrator lainnya. Oleh karena

itu mempersatukan fungsi keuangan dengan adaministrasi umum tujuan pokok kepemimpinan

tetapi tidak selalu mudah untuk dicapai.

Semua unsur administrasi keuangan erat terjalin. Pembukuan adalah dasar anggaran

belanja, menentukan tersedianya dana penyertaan alasan (accompany procurement) dan

menimbang tindakan hukum apabila dilakukan pemeriksaan pembukuan. Sebagai syarat utama

kedaya gunaan suatu fungsi ketatalaksanaan harus seragam diseluruh pemerintah, harus

dibangun atas dasar akrual (accrual basis) dan haruslah diperlengkap dengan pembukuan biaya

sebagai alat pengawas ketatalaksanaan di dalam mengukur hasil pekerjaan. Dipihak lain

pemeriksaan pembukuan bukanlah alat ketatalaksanaan kecuali secara tidak langsung dapat

dipergunakan untuk memeriksa hasil-hasil. Oleh karena itu pemeriksaan pembukuan haruslah

menjadi tanggung jawab badan luar yang lepas dan pada pemerintah ia harus memberikan

laporan kepada badan perundang-undangan. Seterusnya lagi suatu badan pemeriksaan yang

wajar tidak merasa puas semata-mata dengan persoalan-persoalan legalitet dan kejujuran; ia

juga menunjukkan bagaimana daya guna dan prosedur administrative dapat diperbaiki.

Pembelian atau usaha memperoleh (procurement) adalah bagian yang luas dari fungsi

persediaan dan juga menimbulkan masalah kebijaksanaan yang penting. Administrasi pembelian

haruslah atas dasar cukup luas untuk mengambil keuntungan dari potongan (reduksi) dan harga-

harga borongan, menyimpan pembukuan yang cukup dan memiliki daftar barang secara

terperinci berikut perkiraan harganya, mengusahakan penyimpanan yang memuaskan dan

fasilitas pengangkutan dan juga hendaknya cepat dan tidak kaku.

PENUTUP

Dalam suatu organisasi maupun lembaga sekolah diperlukan sumber daya dalam hal ini

adalah faktor keuangan yang menjadi faktor penting dalam menunjang efektifitas dan efisiensi

pengelolaan pendidikan, untuk itu dalam lembaga pendidikan dalam hal ini adalah sekolah

mengambil inisiatif dari pendanaan melalui SPP dan juga BP3 yang dapat membantu terlaksananya

kegiatan dalam lembaga/ sekolah tersebut.

Pondok pesantren juga masih memerlukan hak sumber daya keuangan demi terlaksananya

suatu proses pendidikan dalam manajemennya sehingga memerlukan pertanggung jawaban yang

dapat diketahui oleh semua kalangan mulai dari personil pondok pesantren sendiri maupun dari

pihak luar pondok pesantren sehingga dapat diketahui pertanggung jawaban masalah keuangan

yang transparan.

Negara dalam hal ini juga memerlukan proses manajemen keuangan yang dapat ditinjau dari

berbagai aspek, meliputi: pajak, dana-dana pemerintahan, pinjaman Negara serta tatalaksana

hutang Negara, dari situlah dapat diketahui suatu anggaran belanja Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. 2007. Bandung. Remaja Rosda Karya.

Dimock, ME. Dimock, GO, Administrasi Negara. 1992. Jakarta. Rineka Cipta.

Sulthon, M. Khusnuridlo, M, Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global, 2006, Yogyakarta,

laksBang PRESSindo.

Suryobroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah, 2004, Jakarta, Rineka Cipta.

HASIL PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN

A. Latar Belakang Studi Lapangan

Keberhasilan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sekolah tidak terlepas dari pengelolaan pendidikan di sekolah itu sendiri. Pengelolaan pendidikan sekolah merupakan faktor yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan semua pihak baik bagi pengelola sekolah, guru, dan peserta didik.

Suatu sekolah dikatakan berhasil manakala sekolah tersebut mampu mengembangkan dan mengedepankan aspek-aspek yang menunjang pembangunan. Seperti bagaimana infrastruktur dari sekolah tersebut dibangun, supervisi pendidikan, hubungan sekolah dengan masyarakat, sistem informasi yang dikelola, dan pengelolaan keuangan. Sebaliknya, jika tidak ada sinergitas antara komponen-komponen yang ada dalam sekolah baik itu komponen yang bersifat umum maupun khusus maka sekolah tersebut akan mengalami keterhambatan dan menyukseskan pembangunan.

Rasa ingin tahu untuk mengetahui seluk beluk mengenai sekolah tertuang dalam pikiran setiap individu mahasiswa. Oleh karenanya studi lapangan dilakukan guna mencari berbagai macam data, dalam kesempatan ini aspek yang menjadi titik utama dalam pengelolaan pendidikan yaitu aspek pengelolaan keuangan pendidikan.

B. Tujuan Studi Lapangan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari studi lapangan yang dilakukan oleh penulis diantaranya adalah ingin mengetahui gambaran secara umum mengenai pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah tersebut khusunya ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan pendidikan.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari studi lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah memperoleh data mengenai sekolah tersebut yang relevan dengan situasi di lapangan.

C. Manfaat Studi Lapangan

1. Manfaat bagi sekolah

Manfaat bagi sekolah yang menjadi objek studi lapangan kali ini diantaranya adalah sekolah mampu memberikan informasi secara lengkap dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

2. Manfaat bagi perkuliahan

Dapat mengurangi rasa jenuh perkuliahan yang selalu dilakukan didalam kelas mengingat setiap mahasiswa dapat bereksplorasi dan mengimplementasikan materi didalam kelas dilapangan sekreativ mungkin.

3. Manfaat bagi mahasiswa

Selain memberi wawasan dan pengetahuan, studi lapangan ini bisa merangsang mahasiswa untuk lebih aktif dalam bertanya mengenai manajemen sekolah, serta mengetahui situasi sekolah lebih terperinci.

D. Materi Studi Lapangan

Dalam materi kali ini, setiap mahasiswa mengkaji manajemen sekolah. Dan untuk ini penulis mengkaji manajemen sekolah dalam aspek Pengelolaan Keuangan Pendidikan.

E. Teknik, Lokasi, dan Sumber Data Studi Lapangan

1. Teknik Pengambilan Data

Data adalah informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Ada dua jenis data yaitu, data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama, guna kepentingan penelitiannya, yang sebelumnya tidak ada. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data asli tidak diambilpeneliti tetapi oleh pihak lain.

Beberapa teknik pengambilan data yang umum digunakan dalam penelitian sosial antara lain adalah wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi, serta observasi. Untuk masing-masing teknik pengambilan digunakan instrumen pengambilan data yang berbeda. Wawancara menggunakan panduan wawancara dan bisa dilengkapi dengan alat perekam suara (tape-recorder), kuesioner menggunakan daftar pertanyaan tertulis, studi dokumen dengan alat catat mencatat atau tustel, observasi dengan tustel, catatan, atau alat lainnya.

Pada kesempatan kali ini, penulis menggunakan teknik pengambilan data dengan cara studi dokumentasi dimana kami diberi arsip-arsip file dari sekolah untuk dikaji dan di identifikasi oleh kita. Serta wawancara kepada beberapa narasumber untuk memperkaya wawasan dan materi yang dibutuhkan.

2. Lokasi Studi Lapangan

Lokasi kunjungan sekolah ini tertuju pada salah satu sekolah negeri di Kota Bandung yaitu SMA Pasundan 8 Kota Bandung, yang berlokasi di Jalan Cihampelas No.128. No Telepon 022-2034430 Kota Bandung.

3. Sumber Data

a. Sumber Orang : Bendahara SMA Pasundan 8 Bandung, Guru, dan siswa SMA Pasundan 8 Bandung.

b. Sumber Dokumen :Keterangan PPDB

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Menurut depdikbud (1989) konsep biaya dalam pendidikan terdiri dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pendidikan baik oleh pemerintah, perorangan dan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

Di dalam bidang pendidikan, para produsen terdiri dari pemerintah departemen pendidikan nasional yang menangani sekolah – sekolah. Sedangkan para konsumen adalah bisa peserta didik atau keluarga dan masyarakat yang menjadi pemakai jasa tersebut.

Ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya berbagai kegiatan pendidikan. Apabila dana yang diperlukan telah cukup tersedia, maka dituntut adanya pengelolaan yang cermat terhadap sumber-sumber dana.

Hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang dasar 1945, bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membiayai pendidikan sesuai dengan fungsinya. Namun, oleh karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, maka tanggung jawab atas dana pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua (USPN No. 20 tahun 2003).

Setelah dicanangkan Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka ada pergeseran wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kedua UU tersebut sebagai dasar hukum bagi daerah untuk mengatur diri sendiri (otonomi)yang berimplikasi pula pada

pengelolaan pendidikan, dan keuangan pendidikan yang tidak selalu tergantung pada pusat dan organisasi pendidikan di daerah.

Secara sederhana pengelolaan dana pendidikan mencakup dua aspek :

1. dimensi penerimaan atau sumber dana

2. dimensi pengeluaran atau alokasi dana.

Dimensi penerimaan antara lain bersumber dari : penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperlukan bagi pendidikan ,iuran sekolah dan sumbangan – sumbangan masyarakat.

Sedangkan dimensi pengeluaran meliputi : pengeluaran modal/ kapital atau anggaran pembangunan (capital outlay /exependiture).

Pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan manfaat, diantaranya :

a. memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil / tujuan tertentu

b. memungkunkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga swasta termasuk kursus – kursus).

c. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran – kebocoran ataupun penyimpangan – penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula.

Berdasarkan hal diatas, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya capital, disertai bukti – bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan.

1. Dimensi Penerimaan

Dalam undang – undang sistem pendidikan nasional no. 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa pengadaan dan pendayagunaaan sumber- sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan atau keluarga peserta didik.

Adapun diantara dimensi penerimaan meliputi hal – hal :

a. Hasil penerimaan pemerintah umum

Yang termasuk kedalam golongan ini yaitu semua penerimaan pemerintah dari pajak, pajak pendidikan dari perrusahaan – perusahaan, dan iuran iuran pembangunan daerah. Pajak pendapatan dan pajak penjualan biasanya didistribusikan untuk biaya rutin, sedangkan pajak kekayaan disalurkan untuk biaya capital

cara – cara yang tidak konvensional seperti pergerakan sumber – sumber terdapat pada masyarakat , seperti tenaga, bahan bangunan, dana yang mungkin belum banyak dimanfaatkan

b. Penerimaan pemerintah khusus untuk pendidikan

Antara lain bantuan atau pinjaman luar negeri seperti bantuan dari badan internasional (PBB).Pinjaman dari bank dunia/bantuan yang bersumber dari luar negeri ini mencakup bantuan teknik dan bantuan modal berupa pinjaman dan hibah.

Bantuan luar negeri bagi pendidikan dasar sangat dirasakan penting dalam pengembangan kurikulum, pengadaan bahan atau sumber belajar, danmemperkenalkan teknologi baru. Pada pendidikan menengah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan professional guru, peningkatan alat – alat pelajaran , laboratorium, workshop, dan bahan – bahan pengajaran lainnya.

Sedangkan untuk pendidikan tinggi disamping untuk beasiswa untuk belajar diluar negeri (biasanya doktor atau program master) juga untuk membantu keuangan, bahan, bantuan teknik baik dalam rangka membantu mendirikan perguruan tinggi, maupun fasilitas pendidikan baru.

c. Iuran sekolah

Termasuk dalam golongan ini adalah sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau BP3 yaitu bantuan dana yang diterima dari peserta didik atau orang tua siswa pada setiap bulan yang disetorkan ke kantor dinas pendidikan. Biasanya besar kecilnya SPP/BP3 telah ditentukan oleh kantor wilayah setempat untuk setiap tingkat pendidikan. Sebagian dana SPP/BP3 ini dikembalikan lagi ke sekolah dalam bentuk dana penunjang pendidikan atau sumbangan bantuan penyelenggaraan pendidikan (DPP/SBPP) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) dalam bentuk sarana/peralatan kegiatan belajar mengajar.

d. Sumbangan- sumbangan sukarela dari masyarakat

Termasuk kedalam golongan ini adalah sumbangan – sumbangan swasta, perorangan atau keluarga perusahaan ,badan – badan sukarela dan kelompok – kelompok. Sumbangan perorangan atau keluarga siswa tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga tanah, tenaga dan bahan bangunan untuk mendirikan sekolah.

Sedangkan badan – badan sukarela seperti yayasan swasta turut membantu memajukan pendidikan, mensponsori sekolah dalam bentuk gedung dan alat – alat.

2. DimensiPengeluaran

Dimensi ini secara garis besar dapat digolongkan kedalam dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin yang sifatnya berulang (recurrent expenditure) atau aktiva lancer dan pengeluaran kapital/modal (capital expenditure) atau aktiva tetap.

Pengeluaran rutin atau berulang adalah biaya yang dipergunakan secara berkala dalam suatu masa tertentu(bulanan atau tahunan ) seprti gaji guru, gaji pengelola, upah pegawai, pembelian bahan – bahan ATK . biaya pemeliharaan gedung , halaman sekolah, dan dana-dana operasional.

Prinsip-prinsip pengelolaan kas, pengelolaan utang, dan pengelolaan barang/fasilitas. Pengelolaan kas terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut :

a. penentuan jumlah tunai uang kas yang diperlukan agar tidak berlebihan dan juga tidak terlampau kecil.

b. pengendalian aliran uang tunai,baik yang masuk ke sekolah, maupun yang dikeluarkan oleh sekolah.sedangkan pengelolaan utang menyangkut syarat-syarat atau sanksi-sanksi yang dikenakan jika meminjam dana dari pihak luar baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Penggunana biaya tersebut biasanya bersumber dari anggaran pembangunan (biaya proyek) yang diusulkan melalui daftar isian proyek (DIP). Apabila sumber- sumber dana yang digunakan untuk biaya proyek ini diperoleh dari pinjaman yang harus membayar bungan untuk jangka waktu tertentu, maka perlu analisis efektivitas biaya.

Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan biaya dari beberapa priogram pendidikan yang diusulkan, antara lain : (1) biaya perlulusan (biaya satuan), (2) kualiltas latihan yang dinyatakan dalam analisis kurikulum, (3) penghargaan pimpinan, (4) peluang untuk mendapatkan pekerjaan.

Selain itu juga dapat dipergunakan metode analisi untung-rugi, metode analisi untung rugi mmbandingkan keuntungan moneter dengan biaya pelaksanaan program (investasi) atau sering disebut ”rate of return” (hasil kembali).

Dalam organisasi pendidikan, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan terdapat sembilan kategori, yaitu:

Dana cadangan untuk keperluan khusus, seperti dana sosial, biaya menerima tamu dll Pembelian barang, gaji dan kesejahteraan personil. Belanja untuk melaksanakan tugas, barang habis pakai pada waktu pengajaran Dana pengadaan media, berbagai macam layanan,komunikasi Biaya fasilitas air, lampu, sanitasi, sanggar, pertanian sekolah. Biaya bimbingan konseling, dosen tamu, karya wisata. Pajak tahunan Perbaikan dan pengembangna kurikulum Dana proyek, termasuk pembelian alat-alat dan konsrtuksinya.

B. Fungsi Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Pengelolaan keuangan secara garis besar mencakup 3 fungsi utama , yaitu:

1. budgetting (membuat anggaran)

2. acounting (pencatan atau pembukuan)

3. auditing ( pemerikasaan atau pengawasan)

1. Budgetting (Anggaran)

Anggaran berfungsi :

1) Dapat dijadikan alat untuk mendelegasikan wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana. Anggaran dirancang untuk mencatumkan penanggung jawaban suatu kegiatan tertentu (penetapan pimpinan proyek).

2) Dapat menjadi alat pengawasan dan penilaian suatu penampilan (ferformance). Dengan membandingkan pengeluaran biaya suatu kegiatan dengan alokasi anggaran dan tingkat penggunaannya, merupakan pedoman sederhana untuk mengetahui sampai dimana tingkat efektifitas dan efesiensi kegiatan yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk penganggaran

a. Penganggaran butir perbutir (line item budget)

Bentuk ini paling banyak digunakan dan dikategorikan sebagai yang konvensional dan tradisional .meskipun memudahkan dalam pengawasan pengeluaran biaya, tetapi sistem ini tidak membantu dalam pengambilan keputusan, seperti dalam mengeveluasi harga (unit cost) dalam hubungannya dalam pencapaian suatu progaram.

Kelemahan:

a. tidak dapat menunjukan hubungan antara masukan program dengan keluaran,

b. tidak dapat berfungsi sebagai bahan [pertimbangan dalam pengambilan keputusan, karena tidak memberikan analisis untung rugi (cost benefit analisis) dari berbagai alterrnatif

c. lebih mengarahkan perhatian pada pembukuan , dan tyidak terrhadap tujuan suatu program.

b. Anggaran program

Bentuk ini lebih menekankan kepada hasil suatu program yang telah ditetapkan.

Keuntungan:

1) mengorganisasikan sejumlah pengeluaran menjadi rencana yang logis dan konkrit

2) merangsang perencanaan tahunan ganda dan reevaluasi periodik dari pelaksanan

3) menghindari sentralisasi yang berlebihan

c. Anggaran berdasarkan hasil (Performance budget)

Anggaran ini menekankan hasil daripada keterincian anggaran. Hasil pengukuran ini digunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang diperlukan untuk mencapai suatu program. Anggaran berdasarkan hasil ini merupakan alat manajemen yang dapat mengidentifikasi secara jelas satuann dari hasil suatu progaram dan merinci butir perbutir dari kegiatan yang harus dibiayai. Bentuk ini menuntut akuntasi yanf teliti dan proses data yang akurat . sistem ini menjadi relatif mahal terutama bagi lembaga tang kecil / belum berkurang.

d. Sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran (SP4)

Sp4 dialihbahasakan dari PPBS (planning programing budgeting sistem ) SP4 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

perencanaan menggunakan pendekatan sistem

orientasi perencanaan pada kelurahan

penganggaran didasarkan pada program yang telah ditetapkan

keseimbangan antar otonomi dan pengrahan harus diperhatikan berdasar pada prinsip peencanaan.

perencanaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan

SP 4 pada dasarnya suatu cara untuk mencaopaiu tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sarana dan sumberdaya yang tersedia. Sp4 mempunyai 3 unsur, yaitu :

siklus operasi yang mengatur seluruh urutan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan siklus DUP dan DIP

struktur program yaitu gambaran hirarki program yang disusun dengan bertitik tolak da5ri permasalahan pokok yang di hadapi pada tahun menmdatang

sistem informasi yang meliputi dokumen pengarhan, perencanaan ,programming, program koordinat, konsep program operasional , usulan program , memo keuangan , daftar usulan proyek (DUP)

daftar isian proyek (DIP ) serta petunjuk operasional ( PO)

Keuntungan:

taksonomik, artinya penggolongan tujuan berdasarkan tujuan

analitik, ada perbandingan keuntungan dan kerugian alternatif

proyektif, yaitu memberi arah perencanaa jangka panjang

konsentrik, yaitu memberi perhatian pada pencapai tujuan akhir, evaluatif, yaitu memberi kemudahan menilai keberhasilan program dan efektivitas penggunaan sumber-sumber.

Kelemahannya:

kekeliruan menyebabkan keborosan sumber-sumber

sering kali mengabaikan tujuan kualitatif yang sukar diukur

kekuranagn data/informasi dapat mengakibatkan kesalahan penetuan proritas, alokasi biaya, dan waktu penyelesaian suatu program.

2. Accounting (Pembukuan)

Pembukuan ini meliputi pencatatan berbagai transaksi yang terjadi yang merupakan implementasi penganggaran. Dalam pasal 77 ayat 1 ICW yang dimaksud bendaharawan adalah orang- orang dan badan –badan yang karena negara ditugaskan untuk menerima ,menyiompan , membayar (mengeluarkan atau menyerah kanuang atau kertas-kertas berharga dan barang-barang didalam gudang-gudang atau tempat –tempat penyimpanan yang lain sebagai dimaksud dalam pasal 55 ICW dan selaku demikian diwajibkan memberi perhitungan (pertanggungjawaban) tentang hal pengurusannya kepada badan pemerikasa keuangan.

Ada tiga macam bendaharawan, yaitu :

Bendaharawan umum (kepala kas kantor negara) dan termasuk bendaharawan adalah kantor-kantor pos dimana dikota itu kantor kas negara

Bendaharawan khusus untuk penerimaan pendapatan tertentu

Bendaharawan khusus untuk pengeluaran –pengeluaran tertentu

Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan no. Kep .322 /M /V /9/1968tanggal 26 september 1968 pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa setiap bendaharawan atau pemegang kas yang mengurus uang negara harus mempunyai buku kas umum dan memcata semua pengeluaran dan penerimaan.

3. Auditing (Pengawasan)

a. Pengertian pengawasan keuangan

Pengawasan keuangan adalah suatu pemeriksaan yang terutama ditujukan pada masalah keuangan antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, keputusan, intruksi untuk menilai kewajaran yang dibeikan oleh laporan keuangan. UUD 1945 pasal 23 ayat 5 mengamanatkan bahwa: untuk memerikasa tanggung jawab tentang

keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

Pengawan merupakan proses yang berlanjut yaitu dilaksanakan terus-menerus sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan

Pengawasan harus bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan ddisamping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan penyempurnaan kondisi obyektif pengawasan.

b. Proses dan standar pengawasan

serangkaian tiindakan dalam melaksanakan pengawasan. Langkah-langkah dalam pengawasan baik fungsional maupun pengawasan melekat menurut stoner (1987) ialah :

1. Penetapan berapa jenis standar atau patokan yang dipergunakan, berapa ukuran kuantitas , kualitas , biaya dan waktu.

2. Membandingkan atau mengukur kenyataan yang sebenarnya terhadap standar

3. Mengidentifikasi penyimpangan dan sekaligus pengambilan koreksi

pengawasan menyinggung tiga aspek, yaitu rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip efektivitas dabn efesiensi

c. Cara mempertanggung jawabkan keuangan

Diusahakan secara singkat dan dilaksanakan pada setiap akhir pekan Periksa terlebih dahulu buku kas umum dalam hubungannya dengan buku yang lain setiap akhir

bulan Diperingatkan kepada bendaharawan mengenai: pengiriman SPJ (surat pertanggung jawaban )

bulanan , penyetoran MPO/PPn Diperiksa pengurusan baranmg inventaris dan penyimpanan dokumen pertinggal keuangna

sewaktu-waktu

Diadakan pemeriksaan kas dengan menyusun berita acara pemeriksaann kas setiap akhir truwulan secara teratur

Atasan langsung bendaharawan bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara Dilaporkan dengan segera (paling lambat 1 minggu)

dalam rangka mempertanggung jawabkan keuangan negara ini ada 9 jenis buku yang harus disediakan, yaitu :

1. buku kas umum

2. buku bank

3. buku kas posisi

4. buku kas pemerintah membayar uang

5. buku panjar kerja

6. buku penghitung pajak

7. buku penerbitan

8. buku inventaris

9. buku pembantu lain

Dalam menentukan pemerikasaan terhadap suatu kerja perlu mengadakan penilaian mencakup:

1. terselenggaranya pengawasan atasan langsung yang menjamin pelaksanaan tugas secara efektif dan efesien

2. ketaatan dalam ketetapan terhadap ketentuan yang berlaku

3. pencapaian dari rencana dan program baik target finansial , atrget fisik maupun target fungsional dan

4. faktor ketenangan personil yang melaksanakan kegiatan pemerikasaan

Hasil pemerikasaan tersebut harus disertai bukti-bukti yang cukup relevan dan dapat dipertanggung jawabkan .hasil pemeriksaan dilaporkan secara jelas dan mudah dimengerti, penayajian informasi yang

didukung atas bukti yang cukup memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif dan lengkap disertai saran tindakan yang konstruktif.

BAB IIIKAJIAN EMPIRIK

A. Deskripsi Hasil Pengelolaan Keuangan Pendidikan di SMA PASUNDAN 8 BANDUNG.

1. Konsep Dasar Keuangan

Konsep dasar keuangan yang diterapkan di SMA PASUNDAN 8 BANDUNG ini adalah konsep akuntansi umum hanya saja terikat oleh ketentuan-ketentuan yayasan dan menerapkan konsep biaya secara umum yang berlaku dalam produksi barang dan jasa .dimana produksi barang atau jasa yang memerlukan sejumlah pengorbanan dari pemilik faktor produksi karena itu produsen wajar memperoleh biaya sebagai pengganti kerugian atas sejumlah faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan barang atau jasa berupa upah, gaji ,honorarium, bunga,sewa, dan ongkos-ongkos pembayaran lainnya.

Dalam hal ini yang berperan sebagai produsen ialah yayasan sedanngkan sebagai konsumen ialah peserta didik atau keluarga. Ketersediaan dan biaya merupakian salah satu syarat untuk dilakukannya berbagai kegiatan pendidikan bersama-sama dengan unsur administrasi pendidikan lainnya seperti manusia\personil, fasilitas dan tekhnologi pendidikan .dana ini berfungsi untuk kemudian menghasiilkan pengeluaran tertentu yang menunjang keberhasilan tujuan penyelenggaraan pendidikan.

2. Sumber-Sumber penerimaan SMA PASUNDAN 8 BANDUNG

Adapun sumber-sumber penerimaan di sekolah ini antara lain :

a. Iuran sekolah

Iuran sekolah atau SPP merupakan sumber penerimaan yang paling besar untuk pembiayaan–pembiayaan di sekolah ini seperti untuk kegiatan operasioanal, membayar upah, gaji, honorarium ,dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

b. Sumbangan dari yayasan

Yayasan hanya memberikan sumbangan hanya berfungsi sebagai perangasang untuk membantu keringanan pembangunan saja.

c. Penerimaan dari pemerintah

Sekolah ini selain dibantu oleh yayasan juga dibnatu oleh pemerintah berupa dana atau bantuan pengayaan alat-alat pendidikan seperti keperluan laboratorium dan lain-lain.

3. Jenis- jenis pengeluaran

a. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin ialah biaya yang dipergunakan secara berkala dalam suatu masa tertentu. Dana yang dipergunakan dalam pengeluaran rutin ini memerlukan pengelolaan yang baik terutama bagi lembaga pendidikan swasta..

Adapun pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan antara lain:

gaji honorarium guru

upah pegawai

pembelian ATK biaya pemeliharaan gedung

biaya operasional

kegiatan rapat

OSIS

Fasilitas air dan listrik

Biaya dosen tamu dan karya wisata

Setoran kewajiban ke yayasan

b. Pengeluaran capital

Adapun pengneluaran –pengeluaran yang harus dikelurkan antara lain :

Biaya untuk mendirikan sekolah

Pembelian tanah

Sarana dan prasarana sekolah

4. Bentuk penganggaran

Sekolah ini menggunakan bentuk penganggaran pembukuan dimana semua penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan terlebih dahulu kemudiannya uangnya diterima atau dibayarkan.

5. Pengawasan keuangan

Pengawasan keuangan dilakukan melalui koordinasi antara bendahara kemudian dipertanggungjawabkan kepada keepala sekolah setelah itu oleh kepala sekolahdilaporkan kepada yayasan.

Cara-cara mempertanggungjawabkan keuangannya antara lain :

Diadakan pemeriksaan kas dan menyusun berita acara pemeriksaan kas setiap akhir triwulan secara teeratur

Pembukuan dilakukan setiap hari , triwulan , semester dan tahunan .

Atasan langsung bendahara bertanggungjawab atas kerugian

Dilaporkan segera jika terjadi kerugian.

A. Kesimpulan

Sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan di SMA PASUNDAN 8 BANDUNG ini adalah sistem akuntansi umum hanya saja terikat pada ketentuan-ketentuan yang sudah di tentukan oleh yayasan. Segala pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan,biaya operasi sekolah pembayaran guru dan pegawai dan lain-lain diperoleh dari hasil iuran siswa atau SPP, bantuan dari pemerintah dan yayasan.

B. Rekomendasi

Untuk kedepannya diharapkan SMA PASUNDAN 8 BANDUNG lebih bisa mengembangkan sistem pengelolaan keuangan pendidikan yang lebih baik, terbuka, dan informatif. Agar dapat menunjang kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang terus meningkat setiap waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

Fattah, Nanang. 2000. Landasan Manajemen Pendidikan. Cetak Ketiga. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya

Tim dosen Jurusan Pendidikan Administrasi Pendidikan. 2007. Pengelolaan Pendidikan. Bandung : Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. UPI. Bandung.

Mustatofa. 2008. Konsep-konsep Dasar Pendidikan, pengelolaan Pendidikan. 2007.UPI Bandung.