URAIAN MATERI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

DOSEN :1. Prof.Dr.H.Tb.Hasanuddin,M.Sc.,Ak.P. 2. Dr.Hj.Ellen Rusliati,SE.,MSIE.3. Jaja Suteja,SE.,M.Si. SUMBER : 1. Principles of Public Finance, Routledge & Keegan Paul Ltd,London, 2000

– Hugh Dalton.

2. Public , Prentice Hall, Twelve Edition, Otto Eckstein 1999.

3. Finance in Theory and Practice, Mc Grow Hill Book Coy, International Students Edition, 2000. Richard A Musgrove, Peggy B Musgrove.

4. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, BPPE, Yogjakarta. M. Suparmoko, Drs,MA.,Ph.D.

FUNGSI ENTITAS SUMBER DAYASUMBER DAYA

FUNGSI ENTITASFUNGSI ENTITAS

DAN SUMBER DAYADAN SUMBER DAYA

HANKAMHANKAM DIKJARDIKJARKESRAKESRA SDMSDM KEUKEU FASFASFUNGSI MANAJEMENFUNGSI MANAJEMEN

GGOOOOD D

GGOOVVEERRNNMMEENNTT

EKONOMISEKONOMIS

PLANNINGPLANNING

ORGANIZINGORGANIZING

LEADING / ACTUATINGLEADING / ACTUATING

CONTROLLINGCONTROLLING

ADIL & ADIL & MAKMURMAKMUR

EFEKTIVITASEFEKTIVITAS

EFISIENSIEFISIENSI

P A N C A S I L AP A N C A S I L A

M A N A J E M E NM A N A J E M E N

KEUANGAN NEGARA :

I. PENDAHULUAN 1. Pemerintah dan Rumah Tangga : Perbedaan

dalam cara berfikir : terdapat, rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah/negara, entitas luar negeri. Bertujuan memenuhi kebutuhan anggotanya. Pada pemerintah pengeluaran ditentukan oleh kegiatan. Pada rumah tangga lainnya oleh penerimaan. 2. Peranan pemerintah dalam perekonomian (kapitalis vs sosialis)

3. Kepincangan –kepincangan dalam mekanisme pasar (perlunya barang kolektif, biaya manfaat privat dan biaya manfaat sosial, adanya risiko besar, adanya sifat monopoli, adanya inflasi dan deflasi, perkembangan usaha, distribusi pendapatan tidak merata).

4. Eksternalitas (external benefit dan external cost) dan barang publik (non exclusion).

5. Macam kegiatan pemerintah (alokasi faktor produksi, redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi,

meningkatkanpertumbuhanekonomi)

II. PENGELUARAN PEMERINTAH

1. Meningkatnya kegiatan dan pengeluaran negara (adanya,

perang, kenaikan penghasilan masyarakat, urbanisasi,

perkembangan demokrasi, penggerak pembangunan)

2. Efisiensi dalam pengeluaran negara (keadilan, efisiensi

ekonomi, kebapakan (paternalisme), kebebasan terkendali)

3. Kebijakan subsidi (subsidi BBM, gas, listrik dll)

4. Pengaruh subsidi barang dengan jumlah tertentu

(mengurangi jumlah pembelian, tidak mengubah konsumsi

total, konsumsi berlebihan, konsumsimenjadi terlalu rendah,

5. Klasifikasi pengeluaran pemerintah (investasi, kesejahteraan,

penghematan pengeluaran uang yad, membuka peluang kerja dan

meningkatkan daya beli.

III. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

1. Pengertian anggaran (pernyataan yang terperinci tentang

penerimaan dan pengeluaran negara yangdiharapkan dalam

jangka waktu tertentu atau satu tahun)

2. Kebijakan anggaran : a. PerekonomianTertutup3 RT 1) APBN tak

seimbang, 2) APBN seimbang ; b. PerekonomianTerbuka 3

RT+Perdagangan LN

3. Kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara pengalaman

Indonesia PerekonomianTertutup (3RT) + Pinjaman L/D N

. /GBHN/PELITA

IV. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

1. Kriteria investasi

2. Macam manfaat dan biaya suatu proyek

3. Mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek

4. Mengenal dan mengukur biaya proyek

5. Menentukan waktu dan bunga diskonto

V. PENERIMAAN PEMERINTAH

1. Sumber-sumber penerimaan negara

2. Distribusi beban pemerintah

3. Sistem perpajakan dan politik pajak

4. Penggeseran beban pajak

5. Hubungan antara seorang penjual/produsen(firm)

dengan pasar (industri)

6. Kesejahteraan yang hilang karena pajak

VII. PENENTUAN HARGA BARANG OLEH PEMERINTAH

1. Penentuan harga barang-barang publik

2. Kebijakan harga hasil pertanian

VIII. PENGARUH PAJAK TERHADAP PEREKONOMIAN

1. Pengaruh pajak terhadap produksi

2. Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan

3. Pengaruh pajak terhadap keinginan untuk bekerja

IX. HUTANG NEGARA

1. Macam dan ciri dari hutang negara

2. Sumber panjaman negara

3. Beban dan hutang negara

4. Masalah pengelolaan hutang negara

X. KEBIJAKAN FISKAL

1. Asal mula dari kebijakan fiskal

2. Macam kebijakan fiskal

3. Tujuan kebijakan fiskal

4. Konflik antara stabilitas dan kesempatan kerja

5. Kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter

XI. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PINJAMAN

LUAR NEGERI

1. Pendahuluan

2. Pinjaman luar negeri sebagai sumber kapital

3. Pemilihan antara pinjaman dalam negeri (Internal Debt) dan pinjaman luar negeri (External Debt)

4. Pinjaman luar negeri dan inflasi

5. Kapasitas untuk membiayai pinjaman luar negeri

Indonesia

6. Meringankan bebean pinjaman

7. Posisi pinjaman luar negeri Indonesia diantara

negara Asean

8. Pembayaran cicilan hutang luar negeri dan

bunganya dalam hubungannya dengan APBN

9. Kesimpulan

XII. DISTIBUSI PENDAPATAN

1. Redistribusi pendapatan : Pro dan kontra

2. Beberapa kesulitan pengukuran derajat

ketidakmerataan distibusi pendapatan

3. Beberapa teknik redistribusi pendapatan

4. Pengaruh kebijakan redistribusi pendapatan terhadap

keinginan untuk bekerja, biaya sosial (welfare cost) dan pembebanan pajak (Tax Incidence).

XIII. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA

PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH

DAERAH

1. Transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah

2. Besarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah

3. Bantuan pemerintah dan pembangunan daerah yang

seimbang

4. Bantuan pusat, Tax Effort dan Fiscal Need

5. Ikhtisar dan kesimpulan

MATERI KEUANGAN BISNIS

SUMBER :

• Principles Corporate Finance, Richard A Breally, Stewart C Meyers.

• Fundamental of Financial Management, Eugene F Brigham, Joel F Houston.

• Financial Management Policy, James C Von Horn.

MATERI KEUANGAN BISNIS

I. DASAR-DASAR KEUANGAN

1. Tujuan dan fungsi keungan

2. Konsep penilaian

3. Resiko dasar dan hasil

4. Multi variabel dan faktor penilaian

5. Opsi penilaian

II. INVESTASI DALAM ASET DAN HASIL YANG

DIHARAPKAN

1. Prinsip investasi modal

2. Resiko dan opsi nyata dalam anggaran modal

3. Menciptakan nilai melalui hasil yang diharapkan

III. KEUANGAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

1. Teori dan struktur modal

2. Membuat keputusan struktur modal

3. Dividen dan pembelian kembali teori dan praktek

IV. ALAT ANALISIS DAN PENGENDALIAN

KEUANGAN

1. Analisis ratio keuangan

2. Perencanaan keaungan

V. LIKUIDITAS DAN MANAJEMEN MODAL

KERJA

1. Likuiditas, kas dan sekuritas marketabel

2. Manajemen piutang dan persediaan

3. Manajemen utang dan pembiayaan jangka Pendek dan menengah

VI. KEUANGAN PASAR MODAL DAN RESIKO

MANAJEMEN

1. Dasar permodalan jangka panjang

2. Keuangan leasing

3. Penerbitan saham

4. Keuangan pendapatan tetap dan utang

Pensiun

5. Hybrid financing melalui sekuritas yang terkait

6. Resiko manajemen keuangan

VII. EKSPANSI DAN KONTRAKSI

1. Merger dan pasar untuk pengendalian korporat

2. Korporat dan restrukturisasi tidak dipaksakan

3. Manajemen keungan internasional

MANAJEMEN KEUANGAN Dosen : 1. Prof.Dr.H.Tb.Hasanuddin,M.Sc.,Ak.P.

2. Dr.Hj.Ellen Rusliati,SE.,MSIE. 3. Jaja Suteja,SE.,M.Si.

I. TUJUAN

1) Agar mahasiswa memahami Manajemen Keuangan Negara; Manajemen Keuangan Perusahaan

2) Agar mahasiswa mampu mengetahui permasalahan keuangan3) Agar mampu memberikan pandangan mengenai upaya memperbaiki kelemahan yang

ada.

II. METODE BELAJAR

1. Diskusi dalam kuliah tatap muka 2. Membahas konsep manajemen keuangan melalui studi literatur dan membuat laporan 3. Membahas kasus

III. UJIAN

1) Responsidan diskusi 2) Ujian tengah semester3) Ujian akhir semester

IV. UNSUR YANG DINILAI1) Kehadiran 5%2) Responsi dan tugas 15%3) U T S 30%4) U A S 50%

V. MATERI 1) Keuangan Negara :

1. Anggaran Belanja Negara

2. Kebijakan Paskal

3. Utang Negara

4. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

2) Manajemen Keuangan Entitas Bisnis :

1. Dasar Manajemen Keuangan

2. Investasi Aset dan Hasil Yang Diharapkan

3. Pengelolaan Keuangan dan Kebijakan Dividen

4. Alat Analisis dan Kendali

5. Pengelolaan Likuiditas dan Modal Kerja

6. Keuangan Pasar Modal dan Manajemen Resiko

7. Ekspansi dan Kontraksi

I. The Role Of Fin Management ( Peran Manajemen Keuangan )

1. Fin Management is concerned with the acquisition, financing and management of assets with some overall goal in mind.

2. Decision Function Of Fin Management

1) The Investment

2) Financing

3) Asset Management

3 . INVESTMENT DECISION

1) A determination of the total amount of assets needed to be held by the firm

Balance sheet

2) Invest decis Total

How Much Assets

Need ?

3) Assets that can no longer

be economi cally justified

may need to be reduced, eliminated or replaced

4. FINANCING DECISION Balance Sheet

Financial manager Assets Liabilities :

is Concerned with - Short term loan

make up if the right - Long term loan

hand side of The - Lease arrangement

balance sheet - Bonds

- Stocks

100 x 100 x

5. ASSETS MANAGEMENT DECISION

BALANCE SHEET

ASSETS LIABILITIESThe third important Decision of the firm is the assetManagement decis

1) Assets have been acquired and appropriate financing provided

2) This assets must still be managed efficiently

3) The fin, Man is charged with varying degrees of operatingresponsibility over existing assets

4) The Fin Man’s responsibilities require that the greater concersbe placed with the managementof current assets than with fixedassets.

II. TUJUAN PERUSAHAAN( THE GOAL OF THE FIRM)

1. Efficient fin Man requires the exictence of some objectives or goal because judgement as to wether or not a fin decision is efficient must be in light of some standard

2. Goal of the firm is to maximize the wealth of the firm’s present owners.1) Profit maximation , maximizing a firm’s earnings after taxes (eat)2) Earning per share (EPS), earnings after taxes divided by the number of common shares out standing

3) Maximation of earnings per share is notafully appropriate goal because it does not specify the timing or duration expected returns.(1) Is the investment project that will produse a $ 100.000,- return 5 years from now more valuable than the project that will produce annual returns of $ 15.000,- in each of the next 5 years ?(2) an answer to this question depens on the time value of money to the firm and to investors at the margin(3) an objective of maximazing earnings per share may not be the same as maximizing market price per share.

The Latest :- Represents tge focal judgement of all market participants

as to the value of the partcular firm.- It take into account present and prospective future

earnings per share, the timing, duration and risk of these earnings, the dividend policy of the firm, and other factors that bear upon the market price of the stock.

- The market price serves as a barometer for business performances it indicates how well management is doing in behalf of its stockholders.

4) MANAGEMENT VERSUS SHARES HOLDERSThe separation of ownership and control in the modern corporation results in potensial conflicts between owners and managers.(1) The objectives of management may differ from those of the firm’s

share holders(2) Creates a situation in which management may act in its own best

interest rather than those of the share holders.(3) Management as the agents of the owners. Share holders, hoping

that the agents will act in the share holders’ best interests, delegate decision making authority to them.

i. Agent (s), individual (s) authorised by another person, called the principal, to act in the latter’s behalf.

ii. Agency (theory), a branch of economics relating to the behaviour of principals (such as owners) and their agents

(such as managers).

5) Social ResposibilityMaximizing share holders wealth does notimly that management. Should ignore social responsibility.(1) Protecting the consumers,(2) Paying fair wages to employees,(3) Maintaining fair hiring practices and safe working

conditions,(4) Supporting education,(5) Involved in environmental issues such as clean air

and water.Because the criteria for social responsibility are not clearly defined, it is difficult to formulate consistent policies.

MANAJEMEN KEUANGAN

MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS PASUNDAN

UNIT I.MENGENAL LAPORAN KEUANGAN 1. Mengapa Manajemen Keuangan Orang berpresepsi bahwa manajemen keuangan

adalah model yang rumit

Keputusan operasi perusahaan tidak optimal - Analisis keuangan otomatis menjadi porsi bagian keuangan - Bagian operasi mempercayakan analisis keuangan ke bagian keuangan Sebetulnya setiap orang melaksanakan manajemen

keuangan Fungsi audit harus memahami manajemen keuangan

agar dapat memahami cara pandang manajemen waktu memutuskan suatu keputusan transaksi

2. Pengertian Manajemen Keuangan

Seperti apakah pekerjaan manajer keuangan di perusahaan Bapak dan Ibu ?

Manajer keuangan diperusahaan :

. Mencermati perkembangan pasar uang dan pasar modal, dan . Memutuskan agar pendanaan dapat dipenuhi dengan murah . Mendapatkan aktiva dengan harga yang semurah-murahnya

Terlihat bahwa manajer keuangan bertugas untuk mencari uang dan menetapkan kebijakan penggunaannya agar diperoleh biaya pendanaan yang murah dan mendapatkan aktiva yang murah juga

3. Kriteria Keberhasilan Manajemen Keuangan

Orang mengira keberhasilan manajemen keuangan adalah laba

Kriteria yang harus diukurkan pada manajer keuangan adalah nilai tambah :

. Keputusan Operasi

. Keputusan investasi dan

. Keputusan pendanaan

Nilai tambah ini mencerminkan dari meningkatnya nilai hak (klaim) terhadap perusahaan

UNIT II. MENGENAL LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan

L/K adalah titik pusat proses pelaporan keuangan

L/K adalah alat komunikasi informasi akuntansi bagi eksternal perusahaan

Saat ini, laporan keuangan terdiri dari : . Neraca atau laporan posisi keuangan

. Laporan Rugi Laba

. Laporan Arus Kas dan

. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan mungkin mengandung informasi sumber selain catatan akuntansi, tetapi sistem akuntansi perusahan biasa disusun berdasarkan laporan keuangan :

. Asset

. Utang . Pendapatan . Biaya dan seterusnya Pelaporan keuangan memuat tidak hanya laporan keuangan tetapi juga :

- Alat lain untuk mengkomunikasikan informasi yang terkait baik langsung ataupun tidak langsung dengan informasi yang disaji oleh sistem akuntansi. - Mungkin diharuskan oleh peraturan atau sukarela - Bentuk yang biasa dipakai misalnya : - Laporan tahunan - Prospektus - Formulir – formulir pemenuhan kewajiban terhadap Kantor Pajak, bea cukai, Bank Indonesia dan Badan Pengawasan Pasar Modal.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Memberikan informasi kuantitatif yang bermakna keuangan tentang suatu entitas agar dapat dipergunakan oleh mereka yang menggunakannya untuk dasar pengambilan keputusan :

Pengambilan keputusan ekonomi : - Perorangan

- Perusahaan

- Pasar

- Pemerintah

Efektivitas keputusan akan meningkat jika keputusan tersebut dibuat berdasarkan pemahaman mengenai posisi dan kinerja objek pengambilan keputusan

Oleh karena itu, laporan keuangan bukanlah tujuan akhir dari proses pelaporan keuangan.

Ciri dan Keterbatasan Laporan Keuangan

1. Informasi yang disajikan hanya relevan terhadap perusahaan dan bukan pada industri atau perekonomian secara keseluruhan

2. Informasi yang disajikan sering merupakan hasil dari taksiran dan bukan pengukuran yang pasti

3. Informasi yang disajikan mencerminkan dampak keuangan transaksi dan kejadian terutama yang sudah terjadi

4. Laporan keuangan bukanlah sumber informasi tunggal bagi mereka yang ingin membuat keputusan ekonomi tentang suatu perusahaan.

Tujuan Yang Hendak Dicapai 1. Menyajikan informasi bagi pengambilan keputusan investasi,

kredit dan keputusan sejenis, informasi yang dapat dimengerti oleh mereka yang mempunyai pengetahuan dan kesungguhan belajar yang wajar tentang usaha dan aktivitas ekonomi.

2. Menyediakan informasi untuk menilai jumlah, saat dan kepastian penerimaan kas dimasa yang akan datang dari dividen atau bunga serta hasil penjualan, harga tebusan atau jatuh temponya surat berharga atau piutang

3. Menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi perusahaan, hak atas sumber daya tersebut dan dampak dari transaksi, kejadian dan kondisi yang menyebabkan terdapatnya perubahan atas sumber daya perusahaan serta hak atas sumber daya tersebut.

3. Neraca : Menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban dan hak kepemilikan suatu perusahaan

Membantu investor, kreditor dan pemakai lain untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan keuangan serta likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan

Menilai kinerja perusahaan pada suatu periode

Indikasi aliran kas yang dapat diperoleh dari beberapa sumber daya ekonomi dan kas yang akan keluar bagi pelunasan beberapa kewajiban.

NERACA UNTUK MASA XXX

• Aktiva LancarKas dan setara KasSurat berharga yang mudah dijualPiutangPersediaanPembayaran Dimuka Total Aktiva Lancar

• Aktiva TetapAktiva TetapAkumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Total Aktiva Tetap

• Aktiva Lainnya Proyek Dalam Penyelesaian Aktiva Lainnya Total Aktiva Jangka Panjang

TOTAL AKTIVA

• Utang Lancar Utang Usaha Pemotongan PPh Harus DisetorUtang Jk.Pj Yang Harus Dilunasi

Total Utang Lancar • Utang Jangka Panjang dan Modal

ObligasiAgio dan Disagio SahamModalAgio SahamSisa Laba (Rugi) Tahun laluLaba (Rugi) Tahun Berjalan

Total Utang Jk. Pj. dan Modal

TOTAL AKTIVA

4. Laporan Laba Rugi :

• Dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode

• Sebagai alat bantu untuk menaksir prospek dari suatu perusahaan

• Fokus diletakkan pada pengukuran laba dan komponennya • Rangkaian informasi yang mencakup waktu yang panjang lebih

disukai • Agar laba dan komponennya digunakan untuk :

1. Mengevaluasi kinerja manajemen 2. Memperkirakan daya laba atau jumlah lain yang diyakini sebagai

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dalam jangka panjang

3. Menaksir laba untuk suatu masa mendatang4. Menaksir resiko kredit dan resiko investasi • Akuntansi keuangan mengukur laba dan komponen laba

menggunakan akuntansi akrual.

DAFTAR LABA (RUGI) UNTUK MASA XXXPendapatan Operasional

Penjualan Harga Pokok Penjualan

Laba Kotor Penjualan

Biaya Operasional Biaya PegawaiBiaya Peralatan dan Perlengkapan Biaya Umum dan Administrasi Biaya Transportasi dan Komunikasi Biaya Penyusutan Aktiva TetapBiaya Promosi dan HumasBiaya Barang dan Jasa Pihak IIIBiaya Rapat dan PenugasanBiaya-biaya Pajak

Laba (Rugi) Operasional

Pendapatan Non Operasional Pendapatan Bunga Biaya BungaPajak

Laba (Rugi) Non OperasionalLABA (RUGI) BERSIH

5. Laporan Arus Kas

o Dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas.

o Informasi ini terkait dengan pinjaman dan pembayarannya, transaksi permodalan termasuk pembayaran dividen dan transfer sumber daya lain dari perusahaan kepada pemilik, serta faktor lain yang berpengaruh pada likuiditas dan solvabilitas perusahaan

o Informasi aliran kas akan dapat dipergunakan untuk memahami operasi perusahaan, mengevaluasi transaksi investasi, menaksir likuiditas dan solvabilitas dan menginterpretasi informasi laba yang disajikan.

ARUS KAS UNTUK MASA XXX

Kas dari OperasiLaba BersihPenyusutan Perubahan Modal Kerja

Total Kas dari OperasiKas dari InvestasiTanah Lokasi PabrikEngineering dan SupervisiMesin dan PeralatanAlat PengangkutBudi Daya Tanaman Bunga dalam KonstruksiHasil Bersih Penjualan Aktiva Tetap

Total Kas dari InvestasiKas dan PendanaanSetoran Modal Pengambilan Pinjaman Pengakuan BungaPembayaran Kembali Pinjaman

Total Kas dari Pendanaan Total Aliran Kas

6. Analisa Laporan Keuangan :

o Analisa Laporan Keuangan- Membaca laporan keuangan dan - Menggali informasi yang ada dibalik angka – angka laporan keuangan

o Dimungkinkan karena dirancang sebagai bentuk laporan yang saling terkait

o Disamping angka laporan keuangan terkait dengan informasi non keuangan.

- Praktek bisnis yang baku- Rata-rata industri

6.1. Prosedur Audit Analitis Diatur dalam SIAS # 8, Analytical Auditing Procedures Tanpa ada kondisi yang menyebabkan hal yang berlawanan,

keterhubungan antar informasi dapat diharapkan ada dan tetap berkesinambungan

Menggunakan Prosedur ini dapat ditemukan :- Kemungkinan kesalahan- Ketidak wajaran atau- Penyimpangan

Jika prosedur audit analitis menemukan hasil yang tidak diinginkan :- Internal auditor harus meneliti dan mengevaluasi sehingga hasil

dan keterhubungan tersebut dapat dijelaskan- Hasil dari keterhubungan yang tidak dapat dijelaskan mungkin

merupakan indikasi terdapatnya kondisi yang mengandung kesalahan, ketidak wajaran atau penyimpangan.

6.1.1.Kegunaan Prosedur Audit Analitis

Mengidentifikasikan hal-hal yang diharapkan atau tidak diharapkan

Melalui pengujian konsistensi internal antar informasi Prosedur audit analitis digunakan untuk mendapatkan :1. Perbedaan yang tidak diharapkan2. Tidak adanya perbedaan yang diharapkan 3. Kemungkinan kesalahan 4. Kemungkinan ketidak-wajaran dan penyimpangan5. Transaksi atau kejadian yang tidak biasa atau tidak

berulang.

6.1.2. Teknik Prosedur Audit Analitis Teknik yang biasa menggunakan dasar :1) Jumlah Uang2) Kuantitas Fisik 3) Rasio 4) Atau Persentasi

Analitis khusus dapat dilakukan dengan :1) Rasio2) Trend3) Pengujian Kewajaran4) Regresi 5) Perbandingan :

- Antar Periode- Dengan Anggaran- Dengan informasi ekonomi eksternal

Beberapa teknik yang lazim dalam prosedur audit analitis adalah :

1. Pembandingan informasi periode sekarang dengan periode sebelumnya

2. Perbandingan informasi periode sekarang dengan anggaran atau ramalan

3. Mempelajari keterhubungan informasi keuangan dengan non keuangan

4. Mempelajari keterhubungan antar elemen informasi 5. Membandingkan informasi suatu unit dengan informasi

unit lain 6. Membandingkan informasi dengan informasi

perusahaan lain dalam industri

6.2.Analisa Rasio :

6.2.1. Rasio Kelancaran

Aktiva Lancar

Rasio Lancar =

Pasiva Lancar

Aktiva Lancar - Persediaan

Rasio Cepat =

Pasiva Lancar

6.2.2. Rasio Aktivitas

Penjualan

Rasio Perputaran Aktiva AAA =

Saldo (Rata-rata) Aktiva AAA

UNIT III. MENGELOLA ASSET LANCAR

Asset lancar bersama-sama dengan

kewajiban lancar mencerminkan

pengelolaan operasi perusahaan Bersama-sama mereka mendapatkan

sebutan modal kerja Modal kerja adalah pos-pos yang

menampung dampak kegiatan operasi.

1. Perencanaan Laba

Perencanaan laba dibuat perusahaan dalam rangka untuk memperkirakan kebutuhan pendanaan di masa mendatang

Manajemen menggunakan media anggaran untuk menuangkan rencana ini dalam format kuantitatif

Karena muatannya, peran anggaran dapat diperluas menjadi alat perencanaan, alat memotivasi pegawai, alat pengendali kegiatan organisasi dan alat evaluasi kinerja

Demikian luasnya penggunaan anggaran, sehingga dikenal berbagai macam anggaran dengan berbagai tujuan pula

Untuk mengendalikan operasi perusahaan misalnya anggaran fisik, anggaran penjualan, anggaran biaya, anggaran laba dan anggaran kas

Dalam anggaran keuangan dikenal adalah pengangguran modal, proforma laba rugi, proforma neraca dan proforma arus kas

Proforma Laporan Keuangan

Tahun 2000 2001 2002 2003

Proforma Laba RugiPendapatan 0 0 71.131.200.000 91.454.400.000Harga Produksi dan Biaya Operasi 0 0 47.000.000.000 47.000.000.000

Biaya Penyusutan 0 0 11.632.000.000 11.632.000.000

Total Harga Pokok Prod.dan Biaya Ops. 0 0 58.632.000.000 58.632.000.000

Laba Operasi 0 0 12.499.200.000 32.822.400.000

Biaya Bunga 16% Setahun 0 0 12.320.000.000 14.291.200.000Pajak 30% 0 0 53.760.000 5.559.360.000

Laba Bersih 125.440.000 12.971.840.000 Neraca

Aktiva LancarKas 0 3.180.000.000 3.889.040.000 9.398.480.000Piutang 0 0 23.710.400.000 30.484.800.000Persediaan 0 0 14.658.000.000 14.658.000.000

Total Aktiva Lancar 0 3.180.000.000 42.257.440.000 54.541.280.000 Aktiva Tetap

Total Aktiva Tetap 0 116.320.000.000 116.320.000.000 116.320.000.000Akumulasi Penyusutan 0 0 -11.632.000.000 -23.264.000.000Nilai Buku Aktiva 0 116.320.000.000 104.688.000.000 93.056.000.000

Total Aktiva 119.500.000.000 146.954.440.000 147.597.224.000

Utang dan Modal Pinjaman 0 77.000.000.000 89.320.000.000 77.000.000.000Modal 0 42.500.000.000 57.500.000.000 57.500.000.000

Laba Ditahan 0 0 125.440.00 13.097.280.000

Total Utang dan Modal 0 119.500.000.000 146.945.440.000 147.597.280.000

Arus KasKas dan Operasi

Laba Bersih 0 0 125.440.000 12.971.540.000Penyusutan 0 0 11.632.000.000 11.632.000.000Perubahan Modal Kerja 0 0 -38.368.400.000 -6.774.400.000

Total Kas dari Operasi 0 0 -26.610.950.000 17.829.440.000

Kas dari Inventaris Tanah lokasi pabrik 0 -14.000.000.000 0 0Engineering dan supervisi 0 -15.000.000.000 0 0Mesin dan peralatan 0 -60.000.000.000 0 0Alat pengangkut 0 -5.000.000.000Budidaya Tanaman 0 -10.000.000.000 0 0

Bunga dalam konstruksi 0 -12.320.000.000 0 0 Total kas dan Investasi 0 -116.320.000.000 0 0

Kas dan Pendanaan Setoran Modal 0 42.500.000.000 15.000.000.000 0Pengambilan Pinjaman 0 77.000.000.000 0 0pengakuan Bunga 0 0 12.320.000.000 14.291.200.000Pembayaran kembali Pinjaman 0 0 0 -26.611.200.000

Total kas dari Pendanaan 0 119.500.000.000 27.320.000.000 -12.320.000.000

Total Aliran Kas 0 3.180.000.000 790.040.000 5.509.440.000

2. Manajemen Kas

Kas adalah media utama bagi perusahaan untuk mengelola likuiditasnya

Demikian pentingnya likuiditas, kas disebut sebagai darah perusahaan

Ketekoran kas sekecil apapun, kadang bisa membuat perusahaan berhenti beroperasi

Menyediakan kas yang cukup adalah prasyarat hak hidup perusahaan

Walaupun penting kas adalah asset perusahaan yang paling tidak produktif

Pedoman pengelolaan kas adalah tersedianya kas yang cukup, tetapi tidak berlebihan.

2.1. Motif Memegang Kas

1. Sebagai media pertukaran2. Sebagai media berjaga-jaga 3. Sebagai media spekulasi

2.2. Mengelola Arus Kas 1. Menunda Pembayaran2. Mempercepat Penerimaan 3. Anggaran Kas

Anggaran Kas

BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

Penjualan 5.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 10.000.000

Penagihan

Dlm Bln Penj 1.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 2.000.000

1 Bln Sth Penj 0 3.500.000 3.500.000 7.000.000 10.500.000 14.000.000

2 Bln Sth Penj 0 0 500.000 500.000 1.000.000 1.500.000

Total Penagihan 1.000.000 4.500.000 6.000.000 10.500.000 15.500.000 17.500.000

Pembelian 3.500.000 7.000.000 10.500.000 14.000.000 7.000.000 7.000.000

Pembayaran 0 3.500.000 7.000.000 10.500.000 14.000.000 7.000.000

Surplus (Defisit) Kas 1.000.000 1.000.000 (1.000.000) 0 1.500.000 10.000.000

3. Manajemen Surat Berharga Yang Mudah

Dijual Pembahasan diberikan dalam pendanaan jangka pendek pada modul Manajemen Keuangan berikutnya

4. Manajemen Piutang Proporsi Penjualan Kredit Tingkat Penjualan Kebijakan Kredit

5. Manajemen Persediaan

Keputusan terhadap besaran jumlah persediaan yang akan dipelihara sangat tergantung pada hasil analisa imbal hasil dan risiko akibat stock out dan biaya pemeliharaan persediaan

Persediaan telah banyak membantu pekerjaan manajemen keuangan dalam suatu periode yang panjang, sebelum dipergunakannya tatanan operasi yang memungkinkan perusahaan beroperasi tanpa persediaan

Kemajuan teknologi dan penataan kembali hubungan pemasok dengan konsumen pada beberapa industri telah memungkinkan perusahaan melaksanakan metode operasi just in time

5.1. Jenis Persediaan

Persediaan barang untuk dijual Persediaan bahan baku dan bahan

pembantu Persediaan barang dalam proses dan Persediaan barang jadi Persediaan peralatan dan suku cadang

5.2. Teknik Pengelolaan Persediaan 1. Kuantitas Pesanan Ekonomis (Economic Order Quantity)

Total Biaya Persediaan = Biaya Penyimpanan + Biaya PesananKuantitas Ekonomis adalah :

2 SO

Q = √ , dimana : C

S adalah total kebutuhan persediaan periode yang dihitung O adalah biaya penempatan order, danC adalah biaya penyimpanan per unit

2 X 12.500 X 3.600

Q = √ = 300 unit, 1.0000

2. Model Pengendalian Persediaan dengan sistem ABC

a. Kelompok A meliputi barang-barang persediaan dengan nilai uang yang tinggi

b. Kelompok B meliputi barang-barang persediaan dengan nilai unag yang sedang

c. Kelompok C meliputi barang-barang persediaan dengan nilai uang yang rendah.

3. Sistem Just In Time

a. Menekankan pada tarikan permintaan (demand pull)b. Target JIT adalah zero defectc. Fasilitas produksi disusun tanpa persediaan d. Elemen utama JIT adalah pengurangan terhadap

adanya bahan sisa, tenaga, ruang dan fasilitas menganggur.

e. Pengurangan persediaan berarti tidak lagi dibutuhkan model pengendalian persediaan yang rumit

f. Kebanyakan bahan akan diterima oleh para pemakainya

g. Keandalan pemasok merupakan persyaratan yang penting dalam JIT.

UNIT IV. IMBAL HASIL DAN RISIKO Imbal hasil dan risiko adalah pertimbangan utama dalam

pengambilan keputusan keuangan Dalam pasar efisien, imbal hasil biasanya sebanding

dengan risikonya Semakin tinggi risiko investasi akan semakin besar pula

premium risiko yang diperhitungkan dalam analisanya Karena setiap orang mempunyai aversi terhadap risiko

yang berbeda-beda, maka apakah suatu investasi akan diambil atau tidak, tidak akan dapat disamakan untuk setiap orang.

Secara umum pasar memberikan pedoman mengenai imbangan imbal hasil dan risiko dan dicerminkan dari terbentuknya harga pasar asset.

1. Pengukuran Nilai berdasarkan Nilai Waktu Uang

Bagaimana persepsi seseorang mengenai nilai relatif terhadap waktu ?

Misalkan seseorang datang kepada kita untuk meminjam uang. Dari

analisa penghasilan dan pengeluarannya, kita perhitungkan bahwa dia

akan dapat mengembalikan kepada kita setiap tahun selama lima

tahun berturut-turut masing-masing Rp.1.000,- Sejumlah berapakah

uang akan kita pinjamkan kepada dia ?

Analisa paling mudah adalah menempatkan aliran kas tersebut dalam

suatu garis waktu, sebagai berikut :

0 1 2 3 4 5

+ 1.000 +1.000 +1.000 +1.000 +1.000

Jika kita percaya bahwa “tingkat bunga pasar” adalah 10% setahun maka nilai sekarang

dari uang yang akan kita terima adalah

0 1 2 3 4 51.000 1.000 1.000 1.000 1.000

+ + + + +

(1+0,1)1 (1+0,1)2 (1+0,1)3 (1+0,1)4 (1+0,1)5

Atau sama dengan :

0 1 2 3 4 5 = 3,709.78

+909,09 +826,45 +751,31 +683,01 +620,92

Sehingga pertukaran yang mungkin terjadi adalah :

0 1 2 3 4 5

-3,70.78 +909,09 +826,45 +751,31 +683,01 +620,92

Kita akan memberi dia pinjaman sebesar Rp.3.790.78 danakan mendapatkan pengembalian selama lima tahunberturut turut, masing-masing Rp.1.000,-. Konsep inimenjelaskan nilai waktu uang, dimana : Uang hari ini lebihbaik dari pada uang besok.

Jika kemudian ditambahkan informasi yang lain,misalnya :a. Istri karyawan yang hendak meminjam uang tersebut

akan segera melahirkan anak bungsunya.b. Anak tertua karyawan tersebut segera akan bekerja.

Manajemen keuangan mempunyai metode untukmenganalisa hal tersebut yaitu :a. Dengan mengoreksi taksiran kas yang akan kita

terima, ataub. Dengan nengubah nilai kepastian bahwa uang cicilan

yang Rp.1.000,- akan kita terima. (Konsep premium risiko)

Contoh Penerapan

Contoh keputusan yang dapat dilihatsebagai model penerapan premium risiko :1. Pembayaran langganan koran/majalah 3

bulan dimuka lebih murah daripada pembayaran bulanan

2. Diskon tunai3. Model-model pengelolaan float4. Pemberian kupon undian bagi

pembayaran awal.

2.1. Penyertaan Risiko Berdasarkan Kepastian Aliran Kas Jika kita memiliki uang lebih pada hari Rp.1.000,- kita mempunyai

beberapa pilihan akan kita kemanakan uang kita. Alternatif yang

tersedia dan hasilnya setelah 1 tahun misalnya adalah sebagai berikut.

a. Kita gunakan untuk berdagang dengan peluang hasil seperti berikut :

a.1. Kemungkinan rugi sehingga uang kita tinggal Rp.800,-

a.2. Kemungkinan untung sehingga uang kita menjadi rp.1.400,-

b. Kita masukkan sebagai deposito di Bank dengan hasil 11%.

Sementara itu, peluang untuk untung kemungkinannya adalah 80%

dan peluang untuk rugi adalah 20%.

800 0,4 320

Dagang

1.400 0,6 840 1.600atau 16%

1.000

11%

Deposito 1.000 Premium Resiko 5%

Premium Risiko :• Adalah tambahan hasil yang mungkin diperoleh karena

seseorang mau menanggung risiko tambahan.• Premium risiko membuat arus kas yang tidak sama

kepastiannya menjadi seolah olah sama nilainya • Secara sederhana contoh diatas menjelaskan konsep

manajemen keuangan bahwa : Uang yang pasti lebih baik daripada uang yang tidak pasti.

Kita kan sama indiferrent terhadap :a. Terjun di trading dengan hasil 16% dan b. Menaruh deposito dengan hasil 11%

Mengapa ?

Karena pertambahan kekayaan yang mungkin diperolehdari kedua keputusan tersebut persis sama.

Contoh Penerapan

Contoh keputusan yang dapat dilihatsebagai model penerapan premium risiko :• Bunga/jasa yang ditawarkan bank untuk giro lebih

rendah dari tabungan • Bunga tabungan lebih rendah dari bunga deposito• Bunga di bank asing lebih tinggi daripada bunga di bank

pemerintah• Bunga di bank pemerintah lebih tinggi dari pada bunga di

bank umum swasta • Bunga di bank umum swasta lebih tinggi daripada bunga

di BPR.

3. Bunga Sejumlah uang yang dibungakan selama serangkaian waktu pada suatuTingkat bunga yang bervariasi akan dihitung sebagai berikut :

15% 10% 20%

1.000 1.150 1.265 1.518

Nilai setelah masa pertama= 1.000 x 1.15 = 1.150

Nilai setelah masa kedua = 1.000 x 1.15 x 1.1 = 1.265

Nilai setelah masa ketiga = 1.000 x 1.15 x 1.1 x 1.2 = 1.158

4. Bagaimana pelepas uang memperhitungkan bunga

Misalkan seseorang membutuhkan uang Rp.8.000,- Saat mendatangi sebuahbank, kepadanya disodorkan tiga pilihan pinjaman yang dari sisi bank aruskasnya terlihat sebagai berikut :

0 1

-8.0000 = +9.200

0 1 2

-8.000 = +0 +10.120

0 1 2 3

-8.000 = +0 +0 +12.144

Bagaimana mencari tahu tingkat bunga yang diperhitungkan bank ?

4.1. Implied n-period spot rate Implied n – period spot rate menyatakan bunga yang diperhitungkan untuk suatu periode

yang awal dan akhirnya bisa kapan saja. Implied n – period bisa diterapkan pada periode

dengan hitungan hari, minggu, bulan, tahun dan seterusnya .

9.200

r1 = - 1 = 1.15 – 1 = 0,15 = 15%

8.000

10.120

r2 = - 1 = 1.265 – 1 = 0,265 = 26,5%

8.000

12.144

r3 = - 1 = 1.518 – 1 = 0,518 = 51,8 %

8.000

4.2. Annualized spot rate Bunga dapat pula dinyatakan dalam nilai yang disetahunkan. Model bunga ini disebut

sebagai Annualized Spot Rate atau sering disebut sebagai spot rate saja.

9.200 1/1

r1 = - 1 = 1.15 – 1 = 0,15 = 15%

8.000

10.120 1/2

r2 = - 1 = 1.247 – 1 = 0,1247 = 12,47%

8.000

12.144 1/3

r3 = - 1 = 1.493 – 1 = 0,1493 = 14,93 %

8.000

4.3. Forward Rate Bunga dapat pula dinyatakan secara individual untuk setiap satuan waktu dari suatu masa yang

panjang. Model bunga ini disebut sebagai Forward Rate. Dengan diketahuinya bunga pada suatu

periode bunga, maka dengan berpedoman pada nilai yang terjadi setelah suatu periode, forward

Implisit untuk suatu periode dapat dihitung.

9.200 1/1

r1 = - 1 = 1.15 – 1 = 0,15 = 15%

8.000

10.120 1/2

r2 = - 1 = 1.1 – 1 = 0,11 = 11%

8.000

12.144 1/3

r3 = - 1 = 1.2 – 1 = 0,20 = 20 %

8.000

UNIT V PENILAIAN • Penilaian digunakan untuk menyebut usaha mencari nilai suatu

perusahaan • Penilaian asset biasanya difokuskan pada penilaian saham dan

obligasi • Manager perusahaan merespon kebutuhan investor dan kreditor

dengan usaha pengelolaan perusahaan yang dapat memaksimalkan nilai.

• Biaya modal (cost of capital) adalah konsep terpadu yang harus diingat dalam usaha penilaian perusahaan melalui penilaian sekuritasnya

• Oleh karena itu,terdapat setidaknya dua alasan mengapa penilaian asset keuangan harus dipelajari, yaitu :

1. Untuk memahami bagaimana usaha penilaian asset 2. Biaya modal bersumber pada imbal hasil yang diharapkan para

investor perusahaan.

1. Definisi Nilai

1. Nilai Buku

2. Nilai Likuidasi

3. Nilai Pasar

4. Nilai Intrinsik

2. Proses Dasar Penilaian Proses pemberian nilai pada suatu asset dengan menghitung nilai sekarang :o Taksiran aliran kas dimasa mendatang o Menggunakan tingkat imbal hasil yang diharapkan investor

Tingkat imbal hasil yang diinginkan oleh investor o Tingkat imbal hasil bebas risiko o Disesuaikan dengan premium risiko yang mampu mengkompensasi risiko investasi

C1 C2 C3 Cn

V = 1 + 2 + 3 + ......... + n

1 + R 1 + R 1 + R 1 + R

3. Sensitivitas Bunga terhadap harga sebuah asset

Misalkan kepada seorang investor ditawarkan tiga buah asset, masing masing asset A,Bdan C dengan pola aliran kas bersih sebagai berikut :

0 1 2Asset A

+160 +160

0 1 2 3Asset B

+160 +160 +1.160

0 1 2 3 4Asset C

+160 +160 +160 +1.160

Dengan harga berapakah investor ini bersedia membeli asset tersebut ?

Pada faktor Diskonto 16%

Jika kita percaya bahwa orang lain yang memelihara asset sejenis mendapatkan pengembalian hasil

16% maka kita harus percaya bahwa investor mau membeli ketiga asset tersebut dengan harga

Maksimum Rp.1,000,- karena nilai sekarang kas bersih yang akan diterima dari ketiga

asset tersebut adalah Rp.1.000,-.

0 1 2 3 4

Asset A

160 160 160 160

+ 1 + 2 + 3 + 4

1 + 0.16 1 + 0,16 1 + 0,16 1 + 0,16

-1.000 = + 137.93 + 118.91 + 102.51 + 640.65

Asset B

0 1 2 3 4

Asset B

160 160 160

+ 1 + 2 + 3

1 + 0.16 1 + 0,16 1 + 0,16

-1.000 = + 137.93 + 118.91 + 743.16

0 1 2

Asset C

160 160

+ 1 2

1 + 0,16 1 + 0,16

-1.000 = + 137.93 + 862.07

Pada faktor Diskonto 17%

Jika kita percaya bahwa orang lain yang memelihara asset sejenis mendapatkan

pengembalian hasil 17% maka kita harus percaya bahwa investor mau membeli ketiga

asset tersebut dengan harga maksimum masing-masing :

0 1 2 3 4

Asset A

160 160 160 160

+ 1 + 2 + 3 + 4

1 + 0.17 1 + 0,17 1 + 0,17 1 + 0,17

-972.55 = + 136.75 + 116.88 + 99.89 + 619.03

0 1 2 3 4

Asset B

160 160 1. 160

+ 1 + 2 + 3

1 + 0.17 1 + 0,17 1 + 0,17

-980.90 = + 136.75 + 116.88 + 724.27

0 1 2

Asset C

160 160

+ 1 + 2

1 + 0.17 1 + 0,17

-984.15 = + 136.75 + 847.40

Pada faktor Diskonto 15% Jika kita percaya bahwa orang lain yang memelihara asset sejenis mendapatkan

pengembalian hasil 15% maka kita harus percaya bahwa investor mau membeli ketiga

asset tersebut dengan harga maksimum masing-masing :

0 1 2 3 4

Asset A

160 160 160 160

+ 1 + 2 + 3 + 4

1 + 0,15 1 + 0,15 1 + 0,15 1 + 0,15

-1.028.54 = + 139.13 + 120.98 + 105.20 + 663.23

0 1 2 3 4

Asset B

160 160 1. 160

+ 1 + 2 + 3

1 + 0.15 1 + 0,15 1 + 0,15

-1.028.54 = + 139.13 + 120.98 + 762.72

0 1 2

Asset C

160 - 1.160

+ 1 + 2

1 + 0.17 1 + 0,17

-1.028.54 = + 139.13 + 877.13

Sensitivitas Harga Asset Terhadap Tingkat Bunga Hasil lengkap dari perbandingan terhadap perubahan harga asset relatif

terhadap perubahan tingkat bunga adalah :

Pada 17% Pada 15%

Pada 16%

Nominal 0% Nominal 0%

Asset A 1.000 972.55 -2,74 1.028.54 +2,85

Asset B 1.000 980.90 -1,91 1.022.83 +2,28

Asset C 1.000 984.15 -1,59 1.016.26 +1,63

Semakin panjang umur asset, semakin sensitif asset tersebut terhadap

perubahan tingkat bunga.

Sensitivitas Harga Asset Terhadap Tingkat Bunga

Berikut ini disajikan suatu gambaran jika asset dengan hasil tunggal dihadapkan pada perubahan

tingkat bunga. Misalkan terhadap suatu zeros dengan nominal Rp.1.000,- dengan jatuh waktu yang

Berbeda beda. A berumur 3 tahun, B berumur 2 tahun dan C berumur 1 tahun, maka :

Pada 17% Pada 15%

Pada 16%

Nominal 0% Nominal 0%

Asset A 640.66 624.34 -2,55 657.52 +2,63

Asset B 743.16 730.51 -1,70 756.14 +1,75

Asset C 862.07 854.70 -0,84 869.56 +0,69

Semakin panjang umur asset, semakin sensitif asset tersebut terhadap tingkat bunga

Sensitivitas Harga Asset Terhadap Tingkat Bunga

Beberapa hal mengenai nilai asset terhadap tingkat bunga :1. Harapan hasil suatu asset hanya dapat diperbandingkan jika

mereka mempunyai tingkat risiko yang setara 2. Terhadap gerakan tingkat bunga, harga asset akan naik atau

turun untuk mempertahankan hasil 3. Semakin panjang umurnya, asset akan semakin sensitif terhadap

tingkat bunga4. Semakin pembayaran tertumpuk kebelakang akan semakin

sensitif asset tersebut terhadap perubahan tingkat bunga.

Mengapa ?

Umur efektif yang berbeda menyebabkan sensitivitas mereka terhadaptingkat bunga menjadi berbeda.

UNIT IV. PENGANGGARAN MODAL

Penganggaran modal memerlukan kehati-hatianDampak keputusan ini mencakup jangka waktu

yang panjangJumlah uang yang terkait dengan keputusan ini

biasanya meliputi jumlah yang mahal Pada beberapa jenis asset, likuiditasnya sangat

kurang, sehingga kesalahan dalam keputusan penganggaran modal sama sekali tidak dapat dikoreksi.

1. Mengidentifikasi Dampak Keuangan Operasi 1. Gunakan angka aliran kas dan bukan laba akuntansi2. Pertimbangkan hanya pertambahan kas yang

sebenarnya terjadi (incremental)3. Perhatian perubahan kas yang barangkali mengurangi

aliran kas proyek yang sudah ada4. Perhitungkan dampak sinergis yang mungkin ada5. Setiap proyek membutuhkan modal kerja6. Setiap proyek menambah modal kerja 7. Pengeluaran untuk keputusan yang lampau adalah

sunk-cost8. Perhitungkan kemungkinan terdapatnya kesempatan

yang hilang (oportunity cost)9. Perhitungkan apakah biaya-biaya overhead adalah

biaya incremental

2. Kriteria Penilaian Manajemen Keuangan

a. Non discounted cash flow 1. Payback Period2. Accounting Rate Of Return

b. Discounted Cash Flow :1. Net Present Value2. Profitability Index3. Internal Rate Of Return

Misalkan terdapat sebuah proyek, sebut proyek A dengan nilaiinvestasi dan aliran kas masuk bersih setelah pajak seperti berikut

0 1 2 3 4Proyek A

-40.000 +18.000 +15.000 +12.000 +8.000

2.1.Payback Period

Payback Period adalah kriteria pengukuran non – discounted. Payback

Period mengukur seberapa cepat suatu investasi dapat kembali.

Semakin cepat investasi kembali,semakin menarik dari sisi penilaian

payback period

0 1 2 3 4

Proyek A

-40.000 +18.000 +15.000 +12.000 +8.000

Kas Kumulatif -40.000 -22.000 -7.000 +4.000 +12.000

Payback Period = 2 + 7/13 tahun = 2 tahun 7 bulan

2.2. Accounting Rate Of Return

Accounting Rate Of Return termasuk kriteria penilaian non-discounted.

Accounting Rate Of Return mengukur model laba akuntansi.

0 1 2 3 4

Proyek A

-40.000 +18.000 +15.000 +12.000 +8.000

Kas Kumulatif +18.000 + 33.000 +45.000 +53.000

53.000 – 40.000

Accounting Rate Of Return =

40.000

= 32,50%

2.3. Net Present ValueNet Present Value menyajikan pertambahan kekayaan yang diperoleh dengan diambilnya suatu keputusan. Konsep inidianggap konsep yang paling baik untuk dipakai dalam analisis keputusan manajemen keuangan. Misal untuk proyek

Aini dianggap tingkat risikonya 15% maka :

0 1 2 3 4Proyek A

-40.000 +18.000 +15.000 +12.000 +8.000

Discounted Cash - 40.000 + 18.000 +15.000 160 1.160 + + + 1+ 0,15 1 1+ 0,15 2 1+ 0,15 3 1+ 0,15 4

Disconted Cash -40.000 +15.652 +11.342 +7.890 +4.574

Net Present Value = - 40.000 + 15.652 + 11.342 + 7.890 + 4.574

= - 542

Net Present Value (NPV) negatif adalah indikasi penurunan nilai kekayaan akibat diambilnya suatu keputusan. Semakin positif NPV proyek semakin disukai.

2.4. Internal Rate Of Return Internal Rate Of Return (IRR) mengukur discount factor yang menyertakan cash inflows

dengan cash outflows. Oleh karena itu, perhitungan IRR merupakan perhitungan yang

rumit yang hanya dapat dilakukan dengan :

1. Manual dengan metode coba-coba yang berakhir dengan interpolasi diantara dua hasil

2. Dengan program komputer

3. Dengan kalkulator berprogram atau kalkulator financial

Dengan cara 1 IRR proyek A dapat dihitung sebagai :

-40.000 +18.000 +15.000 +12.000 +8.000

NPV pada 15% -40.000 +15.652 +11.342 +7.890 +4.574 = -542

Dapat diyakini bahwa discount factor 15% kebesaran, sehingga IRR proyek A harus lebih

kecil dari 15%.

NPV pada 14% -40.000 +15.652 +11.342 +7.890 +4.574 = -167

IRR Proyek A adalah (14+0,XX)% atau (15-YY)%Jarak perubahan nilai kekayaan antara 14 dengan 15%adalah = +167 – (-542) = 709

IRR Proyek A = 14% + (167/709) X 1 )%= 14% + 0,23%= 14,23%

Atau IRR Proyek A = 15% + (542/709 X 1)%= 15% + 0,77% = 15,23%

BAB IMANAJEMEN

PENDANAAN PENDIDIKAN

Dasar : Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendanaan Pendidikan Nasional.

Pengelolaan dan Pendanaan :a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusatb. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupatenc. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.d. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang

diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.e. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau

organisasi yang memiliki kepentingan dan/ atau kepedulian terhadap pendidikan.

f. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pendidikan.

Penanggung Jawab Pendanaan

1.Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama

2.Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

b.Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik

c.Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian

dan peranan dalam bidang pendidikan.

JENIS BIAYA PENDIDIKAN

1) Biaya Pendidikan meliputi :

1.Biaya satuan pendidikan

2.Biaya Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan

3.Biaya pribadi peserta didik

2) Biaya satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

atas : 1. Biaya Investasi yang terdiri atas :2.Biaya Investasi lahan pendidikan3.Biaya investasi selain lahan pendidikan

b. Biaya operasi yang terdiri atas :1. Biaya personalia2. Biaya nonpersonalia

c. Bantuan biaya pendidikand. Beasiswa

3. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :a. Biaya investasi, yang terdiri atas :1. Biaya investasi lahan pendidikan2. Biaya investasi selain lahan pendidikan3. b. Biaya operasi yang terdiri atas :1. Biaya personalia

2. Biaya non personalia

4. Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi :

a. Biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas :1. Gaji pokok bagi pegawai pada satuan 2. Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan

pendidikan

3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan

4. Tunjangan Fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen

5. Tunjungan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen.

6. Tunjangan Profesi bagi guru dan dosen

7. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen

8. Maslahat tambahan bagi guru dan dosen

9. Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan professor atau guru

besar

b. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang

terdiri atas :

1. Gaji Pokok

2. Tunjangan yang melekat pada gaji

3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural

4. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional

1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah,

baik lahan maupun selain lahan yang menghasilkan asset fisik dibiayai melalui

belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah

untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan

investasi lain yang tidak menghasilkan asset fisik dibiayai melalui belanja

pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Pengeluaran operasi personalia yang mlenjadi tanggung jawab Pemerintah atau

pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai

peraturan perundang-undangan.

4) Pengeluaran operasi nonpendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah

atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial

sesuai peraturan perundangan-undangan.

PENDANAAN OLEH PEMERINTAH1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi

dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah

atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau

sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan

perundang-undangan.

3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah

kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan

pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

ALOKASI DANA PEMERINTAH

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pasal

4, dan pasal 5, yang merupakan tanggung jawab

Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan

yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah

dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai

dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-

undangan.

BAB IIBIAYA INVESTASI

LAHAN PENDIDIKAN1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar

pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran daerah.

3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam Pemerintah.

4. Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

5. Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas inisiatif pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

6. Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselengarakan oleh Pemerintah atas usulan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

7. Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

BANTUAN PENDANAAN BIAYA INVESTASI

1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.

2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a.pemerintah

b.pemerintah daerah

c.masyarakat

d.bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau

e.sumber lain yang sah

2)Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

BIAYA INVESTASI SELAIN LAHAN PENDIDIKAN1) Pendidikan biaya investasi selain lahan untuk satuan

pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

3) Tanggung jawab pendanaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.

 

1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.

2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

1) Pendanaan tambahan di atas hanya biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah menjadi bertarap internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a. Pemerintahb. Pemerintah daerahc. Masyarakatd. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/ataue. Sumber lain yang sah

2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

1) Pemerintah2) Pemerintah daerah3) Masyarakat4) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau5) Sumber lain yang sah

3) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi taraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksana dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA INVESTASI KANTOR

1) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan atau/ pengelolaan pendidikan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

2) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

BIAYA PERSONALIA1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya

personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi :a. Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun

nonformal, yang terdiri atas :1) Gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat.2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat.

3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan

bagi pegawai negeri sipil pusat.

4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen.

5) Tunjangan fungsional bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat.

6) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat.

7) Tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah.

8) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat yang ditugaskan di daerah khusus oleh pemerintah.

9) Tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan di daerah khusus oleh pemerintah.

10) Maslahat tambahan bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat.

11) Tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai negeri sipil pusat yang meliliki jabatan professor atau guru besar.

b. Biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal nonformal, oleh pemerintah, yang terdiri atas :

1) Gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil

pusat.3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri

sipil pusat di luar guru dan dosen.4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai

negeri sipil pusat di luar guru dan dosen. 2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

BIAYA PERSONALIA

1) Tanggung Jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi :

a. Subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap yang ditugaskan oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

b. Subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap madrasah dan pendidikan keagamaan formal yang ditugaskan oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

c. Tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan oleh pemerintah atau dosen yang ditugaskan oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

d. Tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan didaerah khusus oleh pemerintah.

e. Tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan didaerah khusus oleh penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang memperoleh persetujuan dari pemerintah.

f. Tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang memiliki jabatan professor guru besar yang ditugaskan oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

g. Honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah.h. Honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan

nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah.

2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

 BIAYA PERSONALIA PEGAWAI NEGERI SIPIL1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia

pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi :a) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, terdiri atas :1. Gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah.2. Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah.3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai

negeri sipil daerah.4. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil daerah di luar

guru.5. Tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri sipil daerah6. Konsekuensi anggaran dari maslahat tambahan bagi guru pegawai negeri sipil

daerah.

b. Biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri atas :

1) Gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah.2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah.3) Tunjangan struktural bagi pejabat structural bagi pegawai negeri sipil

daerah di luar guru dan dosen.4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil

daerah di luar guru dan dosen.

2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

TANGGUNG JAWAB BIAYA PERSONALIA

1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi :

a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah.

c. Honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.

2) pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

PENDANAAN TAMBAHAN

1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a. Pemerintah

b. Pemerintah daerah

c. Masyarakat

d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau

e. Sumber lain yang sah

2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

3) Pemerintah

4) Pemerintah daerah

5) Masyarakat

6) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau

7) Sumber lain yang sah

3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA NON PERSONALIA

1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

3) Tanggung jawab pendanaan biaya nonpersonalia oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

BIAYA PERSONALIA SATUAN PENDIDIKAN

NON PROGRAM VARIABEL

1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

PIHAK PENYANDANG DANA

1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.

2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

PENDANAAN TAMBAHAN1) Pendanaan tambahan di atas biaya non personalia yang

diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselengggarakan pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :a. Pemerintahb. Pemerintah daerahc. Masyarakatd. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/ataue. Sumber lain yang sah2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang

diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:

a. Pemerintah

b. Pemerintah daerah

c. Masyarakat

d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau

e. Sumber lain yang sah

3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA PERSONALIA1) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau

pengelolaan pendidikan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

2) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

BIAYA NONPERSONALIA1) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau

pengelolaan pendidikan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

2) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

PENJELASAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 mencakup sebagian atau seluruh

biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diatur dengan peraturan menteri atau peraturan menteri agama sesuai kewenangan masing-masing.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah.

BIAYA NONPERSONALIA

1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.

3) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENDANAAN PENDIDIKAN DI LUAR NEGERITanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang dikelola oleh

pemerintah di luar negeri diatur dengan peraturan menteri.

BAB IIITANGGUNG JAWAB PENDANAAN

PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARASATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

 

BIAYA INVESTASI SATUAN PENDIDIKAN

BIAYA INVESTASI LAHAN PENDIDIKAN1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau

satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

 

PENDANAAN TAMBAHAN1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan

pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.b. orang tua atau wali peserta didikc. Masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didikd. Pemerintahe. Pemerintah daerahf. Pihak asing yang tidak mengikat dan/ataug. Sumber lain yang sah.2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan agama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.

4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbsis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

 BIAYA INVESTASI SELAIN LAHAN PENDIDIKAN1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan

oleh masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, ayng diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan penyelengggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.

5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

PENDANAAN TAMBAHAN

1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

b. Orang tua atau wali peserta didikc. Masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didikd. pemerintahe. pemerintah daerahf. pihak asing yang tidak mengikat dan/ ataug. sumber lain yang sah.

2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan menteri dan peraturan menteri agama sesuai kewenangan masing-masing.

3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimasuk pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.

4) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA INVESTASIPENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

BIAYA INVESTASI LAHAN PENDIDIKANPendanaan investasi untuk lahan kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

 

BIAYA INVESTASI SELAIN LAHAN PENDIDIKANPendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BIAYA PERSONALIA1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun

nonformal, yang diselengarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup :

a. Gaji pokokb. Tunjangan yang melekat pada gajic. Tunjangan fungsional bagi guru dan dosend. Maslahat tambahan bagi guru dan dosen

2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan pendidik/tenaga kependidikan.

3) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselengarakan masyarakat.

PENDANAAN TAMBAHAN

1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari :

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.b. Orang tua atau wali peserta didikc. Masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didikd. Pemerintahe. Pemerintah daerahf. Pihak asing yang tidak mengikat dan/ataug. Sumber lain yang sah2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan menteri dan peraturan menteri agama sesuai kewenangan masing-masing.

3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.

4) Biaya personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA NONPERSONALIA1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar

madrasah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar sekolah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

3) Tanggung jawab pendanaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

4) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta didik atau orang tua/walinya.

5) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

6) biaya nonpersonalia penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :

a. Pemerintah

b. Pemerintah daerah

c. Pemangku kepentingan satuan pendiidkan di luar peserta didik atau orang tua/walinya.

d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau

e. Sumber lainnya yang sah.

PENDANAAN TAMBAHAN

1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari :

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakatb. Pemerintahc. Pemerintah daerahd. Peserta didik atau orang tua/walinyae. Pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua/walinyaf. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/ataug. Sumber lainnya yang sah.

2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri dan peraturan menteri agama sesuai kewenangan masing-masing.

3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya.

4) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA OPERASIPENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

BIAYA PERSONALIAPendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau

pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BIAYA NONPERSONALIAPendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA1)Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

2)Penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

3)Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari :

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

b. Penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

c. Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari :

PENJELASAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 mencakup

sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diatur dengan peraturan menteri atau peraturan menteri agama sesuai kewenangan masing-masing.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah.

BIAYA NONPERSONALIA

1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.

3) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 PENDANAAN PENDIDIKAN DI LUAR NEGERITanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang dikelola oleh

pemerintah di luar negeri diatur dengan peraturan menteri.

BAB IIITANGGUNG JAWAB PENDANAAN

PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARASATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

BIAYA INVESTASI SATUAN PENDIDIKAN

BIAYA INVESTASI LAHAN PENDIDIKAN

1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

PENDANAAN TAMBAHAN1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan

pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.b. orang tua atau wali peserta didikc. Masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didikd. Pemerintahe. Pemerintah daerahf. Pihak asing yang tidak mengikat dan/ataug. Sumber lain yang sah.

2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan agama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.

4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbsis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA INVESTASI SELAIN LAHAN PENDIDIKAN

1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, ayng diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan penyelengggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.

5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

PENDANAAN TAMBAHAN

1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

b. Orang tua atau wali peserta didik

c. Masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik

d. pemerintah

e. pemerintah daerah

f. pihak asing yang tidak mengikat dan/ atau

g. sumber lain yang sah.

2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan menteri dan peraturan menteri agama sesuai kewenangan masing-masing.

3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimasuk pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.

4) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA INVESTASIPENYELENGGARAAN PENGELOLAAN

PENDIDIKAN

BIAYA INVESTASI LAHAN PENDIDIKANPendanaan investasi untuk lahan kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

 

BIAYA INVESTASI SELAIN LAHAN PENDIDIKANPendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BIAYA PERSONALIA

1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselengarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup :

a. Gaji pokokb. Tunjangan yang melekat pada gajic. Tunjangan fungsional bagi guru dan dosend. Maslahat tambahan bagi guru dan dosen

2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan pendidik/tenaga kependidikan.

3) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselengarakan masyarakat.

 

PENDANAAN TAMBAHAN

1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari :

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

b. Orang tua atau wali peserta didik

c. Masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik

d. Pemerintah

e. Pemerintah daerah

f. Pihak asing yang tidak mengikat dan/atau

g. Sumber lain yang sah

1) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan menteri dan peraturan menteri agama sesuai kewenangan masing-masing.

2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.

3) Biaya personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA NONPERSONALIA

1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar madrasah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar sekolah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

3) Tanggung jawab pendanaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

4) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta didik atau orang tua/walinya.

5) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

6) Pendanaan biaya nonpersonalia penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :

a. Pemerintahb. Pemerintah daerahc. Pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau

orang tua/walinya.d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/ataue. Sumber lainnya yang sah.

PENDANAAN TAMBAHAN

1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari :

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat

b. Pemerintah

c. Pemerintah daerah

d. Peserta didik atau orang tua/walinya

e. Pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua/walinya

f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau

g. Sumber lainnya yang sah.

2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri dan peraturan menteri agama sesuai kewenangan masing-masing.

3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya.

4) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA OPERASIPENYELENGGARAAN PENGELOLAAN

PENDIDIKAN 

BIAYA PERSONALIAPendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

 

BIAYA NONPERSONALIAPendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat

memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

2) Penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

3) Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari :

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.b. Pemerintahc. Pemerintah daerahd. Orang tua/wali peserta didike. Pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinyaf. Bantuan pihak asing yang tidak mengikuti dan/ataug. Sumber lainnya yang sah.

PENJELASAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA

1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya personal.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 diatur dengan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Satuan pendidikan pelaksana program wajib wajib belajar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

 

BAB IVTANGGUNG JAWAB

PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH MASYARAKAT DILUAR PENYELENGGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN YANG

DIDIRIKAN MASYARAKAT 

TANGGUNG JAWAB PESERTA DIDIK

ORANG TUA, DAN/ATAU WALI PESERTA DIDIK

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas :

a. Biaya pribadi peserta didik

b. Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.

c. Pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/ atau satuan pendidikan.

d) Pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan

e) Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/ atau berbasis keunggulan lokal.

PENJELASAN TANGGUNG JAWAB PESERTA DIDIKORANG TUA, DAN/ATAU WALI PESERTA DIDIK

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk :a.menutup kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan

b.mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN

Tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat di luar penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya.

1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.

2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh menteri.

BAB VSUMBER PENDANAAN

PENDIDIKAN 

SUMBER PENDANAAN1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan,

kecukupan, dan keberlanjutan.

2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

 

1) Pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :

a. Anggaran pemerintah

b. Anggaran pemerintah daerah

c. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau

d. Sumber lain yang sah

3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari :

a. Pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat

b. Bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/walinya.

c. Bantuan pemerintah

d. Bantuan pemerintah daerah

e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat

f. Hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan

g. Sumber lainnya yang sah.

4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat bersumber dari :

a. Anggaran pemerintah

b. Bantuan pemerintah daerah

c. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya

e. Bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat

f. Sumber lainnya yang sah

5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari :

a. Bantuan pemerintah daerah

b. Bantuan pemerintah

c. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wallinya.

e. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya

f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat

g. Sumber lainnya yang sah

 

PUNGUTAN

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a.Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.b.Perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.c.Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan.d.Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan.e.Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis.

f. Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan

g. Digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a

h. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

i. Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh pesen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.

j. Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

k. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh menteri.

l. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik dan penyelenggara satuan pendidikan.

m. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

WEWENGANG MENTERIMenteri atau menteri agama, sesuai kewenangan masing-masing, dapat membantalkan pungutan sebagaimana di maksud dalam pasal 52 apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

 

PENJELASANApabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 yang diterima satuan pendidikan pada suatu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

BIMBINGAN PENDIDIKAN1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan

pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam pasal 52.

2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh akuntan publik, diumunkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh menteri.

BENTUK SUMBANGAN1) Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat

(2) huruf c, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) huruf f berbentuk utang atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada yat (1) dilaporkan ke pada menteri atau menteri agama, dan menteri keuangan.

DANA PENGEMBANGAN

1) Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan.

2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.

3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari :

a. Bantuan pemerintah

b. Bantuan pemerintah daerah

c. Bantuan masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya

d. Sebagian dana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf i

e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat

f. Sumber lain yang sah.

4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika :

a. Pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian

b. Dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi satuan pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada kelipatan

c. Digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika terkena bencana.

5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk :

a. Pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan.

b. Bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

c. Beasiswa bagi peserta didik, pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk :

a. Dipinjaman sebagai piutang baik langsung maupun tidak.

b. Dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.

7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.

8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama satuan pendidikan.

9) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara periodik tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggaraan atau satuan pendidikan.

BAB VIPENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggaraan dan satuan, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas :

a.Prinsip umum

b.Prinsip khusus

PRINSIP UMUMPrinsip umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf a adalah :

a.Prinsip keadilan

b.Prinsip efisisensi

c.Prinsip transparansi

d.Prinsip akuntabilitas publik

2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asa kepatutan dan taat kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga :

a. Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian.

b. Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawabkan atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PRINSIP KHUSUS1) Pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah

daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH

SISTEM ANGGARAN 1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan

pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat untuk :

a. Biaya investasi pada satuan pendidikan

b. Biaya operasi satuan pendidikan

c. Bantuan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi satuan pendidikan.

3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara atau satuan pendidikan didirikan masyarakat disimpan dalam rekening penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikelola melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan satuan pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di dalam rekening bendahara satuan pendidikan yang bukan dengan seizin ketua penyelengggara atau pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

PENERIMAAN DANA 1) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat oleh

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang belum berbadan hukum dikelola dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

 

PERENCANAANPerencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah

harus sejalan dengan :

a. Rencana pembangunan jangka panjangb. Rencana pembangunan jangka menengahc. Rencana kerja pemerintahd. Rencana strategis pendidikan nasional

Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah harus sejalan dengan :

a. Rencana pembangunan jangka panjangb. Rencana pembangunan jangka menengahc. Rencana kerja pemerintahd. Rencana strategis pendidikan nasionale. Rencana strategis daerah

Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah harus sejalan dengan :

a.Rencana pembangunan jangka panjangb.Rencana pembangunan jangka menengahc.Rencana kerja pemerintahd.Rencana strategis pendidikan nasionale.Rencana strategis satuan pendidikanf. Rencana kerja tahunan satuan pendidikan.

1)Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh pemerintah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.

2)Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh pemerintah daerah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

3)Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. 

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA PENDIDIKAN1) Penggunaan dana pendidikan oleh pemerintah dilaksanakan melalui

sistem anggaran pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penggunaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH1) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelengggara atau satuan pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

STANDAR AKUNTANSI AKUNTABILITAS DAN PELAPORAN

1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi pemerintah.

2) Realisasi pengeluaran dana pendidikan pemerintah oleh satuan kerja pemerintah daerah dilaporkan kepada menteri atau menteri agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaporkan kepada menteri atau menteri agama sesuai kewenangan maisng-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

REALISASI ANGGARAN DANA PENDIDIKAN DAERAH

1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi pemerintah daerah.

2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah daerah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

STANDAR AKUNTANSI NIRLABA

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan.

Pelaporan mengenai penggunaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 69 serta realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70, pasal 71, dan pasal 72 diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan

pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pearaturan perundang-undangan.

1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

2) Pemeriksanaan penerimaan dan penggunaan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pearturan perundang-undangan.

PERTANGGUNGJAWABAN

1) Dana pendidikan pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pearaturan perundang-undangan.

3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VIIPENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN

PADA APBN 

1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam angaran pendapatan dan belanja Negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja Negara.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri keuangan.

 

Analisis Keuangan

Jaja Suteja

Tiga Klasifikasi utama Rasio Keuangan

• Rasio Solvabilitas

• Rasio Profitabilitas

• Rasio Aktivitas

Rasio SOLVABILITAS• Kemampuan perusahaan untuk memenuhi

seluruh kewajiban jangka pendek dan panjang tepat pada waktunya

• Kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan di liquidasi

Liquiditas

Kemampuan Perusahaan untuk membayar

kewajibanJangka pendek

tepat pada waktunya

Current Ratio:

Aktiva lancar X 100%

Hutang lancar

Quick Ratio

Aktiva lancar – persediaan X 100%

Hutang lancar

Aktiva Lancar + aktiva tetap X 100%

Total hutang

Debt to Equity Ratio:

Modal sendiri X 100%

Total hutang

Rasio Solvabilitas

Jangka Panjang

RASIO

PROFITABILITAS

RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR

PENDAPATAN POTENSIAL

SUATU PERUSAHAAN

1. HASIL ATAS PENJUALAN

2. HASIL ATAS INVESTASI

3. LABA PER SAHAM

HASIL ATAS PENJUALAN

RASIO PROFITABILITAS YANG

MENINGDIKASIKAN PROSENTASE

PENDAPATANNYA

HASIL ATAS PENJUALAN=

PENDAPATAN NETTO

PENJUALAN

HASIL ATAS INVESTASI

RASIO PROFITABILITAS YANG MENGUKUR

KINERJA PENDAPATAN YANG DIPEROLEH

UNTUK SETIAP RUPIAH YANG DI

INVESTASIKAN

PENDAPATAN NETTO

TOTAL MODAL SENDIRI

LABA PER SAHAM

MENGUKUR BESARNYA DEVIDEN

YANG DAPAT DIBAYARKAN PERUSAHAAN

KEPADA PEMEGANG SAHAM

LABA BERSIH

JUMLAH SAHAM YANG DIKELUARKAN

RASIO AKTIVITAS

RASIO KEUANGAN UNTUK MENGEVALUASI

PENGGUNAAN ASSET SUATU PERUSAHAAN

OLEH MANAJEMENNYA

RASIO AKTIVITAS• MENGUKUR EFISIENSI DALAM

PENGGUNAAN SUMBER DAYA SUATU PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN PROFITABILITAS

• MEMPERLIHATKAN PERUSAHAAN YANG MEMPEROLEH LEBIH BANYAK KEUNTUNGAN DIBANDING PERUSAHAAN LAIN PADA SUMBER DAYA YANG SAMA

RASIO PERPUTARAN

PERSEDIAAN

MENGUKUR RATA-RATA

JUMLAH PERSEDIAAN DIJUAL

DAN DI STOCK LANG SELAMA SETAHUN

HARGA POKOK PENJUALAN

RATA-RATA PERSEDIAAN=

HARGA POKOK PENJUALAN(PERSEDIAAN AWAL TAHUN- AKHIR TAHUN)/2

Haruskah saya membangun pabrik tersebut ?

BAB 2Capital Budgeting: Kriteria Keputusan

Plant;Property,Equiptment

Apakah Penganggaran Modal?

• Analisis terhadap tambahan fixed assets yang potensial.

• Keputusan Jangka Panjang; Melibatkan Pembelanjaan Modal dalam jumlah yang sangat besar.

• Sangat Penting bagi Masa Depan Perusahaan.

Keywords dalam Penganggaran modal:

Penganggaran ModalPenganggaran Modal( ( capital bugetingcapital bugeting ) )

Keseluruhan proses perencanaanKeseluruhan proses perencanaandan pengambilan keputusandan pengambilan keputusanMengenai pengeluaran danaMengenai pengeluaran dana

Dengan jangka waktu lebih dari Dengan jangka waktu lebih dari satu tahunsatu tahun

Langkah langkah:

1. Estimasikan aliran kas baik kas masuk maupun

kas keluar

2. Hitung risiko yang dikandung dari aliran kas, baik

CIFs maupun COFs

3. Tentukkan nilai k = WACC untuk

4. kemudian cari nilai NPV dan atau IRR.

5. Terima proyek, apabila NPV > 0 dan atau IRR >

WACC.

Apakah Perbedaan antara proyek yang bersifat Mutually Ekslusif dan Independen

Proyek:

independen, Jika aliran kas dari suatu proyek, tidak dipengaruhi oleh penerimaan dari aliran kas proyek lainnya.

mutually exclusive, Jika allran kas dari suatu proyek menyebabkan penolakan dari aliran kas dari proyek lainnya (if the cash flows of one can be adversely impacted by the acceptance of the other).

Sebuah contoh proyek yang bersifat Mutually Exclusif (Saling Meniadakan).

Jembatan vs. Kapal Penyebrangan (Ferry) alternatif produk untuk penyebrangan sungai

Aliran Kas Proyek yg Normal:

Biaya (negatif CF) kemudian diikuti oleh aliran kas positip\

Aliran Kas Proyek Yg tidak Normal:

Dua atau lebih perubahan arah aliran kas dalam suatu proyek tertentu.

CIFs (+) COFs (-) Dalam tahun

0 1 2 3 4 5 N NN

- + + + + + N

- + + + + - NN

- - - + + + N

+ + + - - - N

- + + - + - NN

Apakah Periode Pengembalian itu ?

Jumlah tahun atau periode yang dibutuhkan agar investasi dapat kembali (The number of years required to recover a project’s cost),

Atau

how long does it take to get the business’s money back?

Kriteria Investasi

Pay Back Period (PP) Discounted Payback Period Average Rate of Return (ARR) Net Present Value (NPV) Benefit Cost Ratio ( B/C ) atau Profitability Index (PI) Internal Rate of Return (IRR)

Menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan mengembalikan investasi seperti semula, melalui proceeds yang dihasilkan setiap periodeMisalnya terdapat 2 (dua) proyek, yaitu proyek L dan S:

Payback for Project L(Long: Most CFs in out years)

10 8060

0 1 2 3

-100

=

CFt

Cumulative -100 -90 -30 50

1. Payback

2 + 30/80 = 2.375 years

0100

2.4

Payback PeriodPayback Period

Menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan mengembalikan investasi seperti semula, melalui proceeds yang dihasilkan setiap periodeMisalnya terdapat 2 (dua) proyek, yaitu proyek L dan S:

Projek

L

Project S (Short: CFs datang lebih awal)

70 2050

0 1 2 3

-100CFt

Cumulative -100 -30 20 40

PaybackS 1 + 30/50 = 1.6 years

100

0

1.6

=

Proyek

S

Kelebihan dari metode Payback:

1. Mudah untuk menghitung dan memahaminya.

2. Memberikan gambaran mengenai indikasi risiko dan likuiditas.

Kelemahan Metoda Payback:

1. Mengabaikan time value ofmoney(TVM).

2. Mengabaikan penerimaan kas setelah PP terpenuhi.

10 8060

0 1 2 3

CFt

Cumulative -100 -90.91 -41.32 18.79

Discountedpayback

2 + 41.32/60.11 = 2.7 yrs

2. Discounted Payback: Uses discounted

rather than raw CFs.

PVCFt -100

-100

10%

9.09 49.59 60.11

=

Recover invest. + cap. costs in 2.7 yrs.

NPV

CF

kt

nt

t 0 1

.

3.NPV

Konsep Net Preseng Value merupakan model yang memperhitungkan pola cast flow keseluruhan dari suatu investasi, dalam kaitannya dengan waktu, berdasarkan tingkat diskonto (discount

rate) tertentu :

Cost often is CF0 and is negative.

.CF

k1

CFNPV 0t

tn

1t

Jadi Berapa NPV projek L ?

10 8060

0 1 2 310%

Projek L:

-100.00

9.09

49.59

60.1118.79 = NPVL NPVS = $19.98.

Rational untuk Metoda NPV

NPV = PV inflows - Cost

= Net gain in wealth.

Terima Projek jika: NPV > 0.

Pilih Projek yang memiliki nilai NPV yang

lebih besar apabila proyek tersebut bersifat

Mutually Exclusive

Menggunakan metode NPV,Proyek mana yang seharusnya diterima ?

• Jika Projects S and L bersifat mutually exclusive, terima S sebab NPVs > NPVL .

• Jika S & L are independen, Terima keduanya; NPV > 0.

4. Metode Internal Rate of Return: IRR

0 1 2 3

CF0 CF1 CF2 CF3

Cost Inflows

Bagaiman menentukan discount rate yang dapat mempersamakan present value of proceed dengan outlay sehingga NPV = 0

=

.0

10

t

tn

t IRR

CF

Bagaimana dengan IRR projek L (IRRL)?

10 8060

0 1 2 3IRR = ?

-100.00

PV3

PV2

PV1

0 = NPV

IRRL = 18.13%. IRRS = 23.56%.

Alasan Rasional Metode IRR:

Jika IRR > WACC, dimana tingkat return investasi > biayanya, oleh karenanya sejumlah return yang tersisa (some return is left over)merupakan return bagi stockholders

Example: WACC = 10%, IRR = 15%.

Profitable.

Kriteria Penerimaan Proyek Berdasarkan Metode IRR:

• Jika IRR > k, Proyek diterima

• Jika IRR < k, projek ditolak

jika S dan L bersifat independen maka terima dua-duanya. IRRs > k = 10%.

jika S dan L bersifat mutually, Terima S sebab IRRS > IRRL .

Construct NPV Profiles

Enter CFs in CFLO and find NPVL and

NPVS at different discount rates:

k

0

5

10

15

20

NPVL

50

33

19

7

NPVS

40

29

20

12

5 (4)

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 23.6

NPV ($)

Discount Rate (%)

IRRL = 18.1%

IRRS = 23.6%

Crossover

Point = 8.7%

k

0

5

10

15

20

NPVL

50

33

19

7

(4)

NPVS

40

29

20

12

5

S

L

NPV and IRR always lead to the same accept/reject decision for independent projects:

k > IRR

and NPV < 0.

Reject.

NPV ($)

k (%)IRR

IRR > k

and NPV > 0

Accept.

Mutually Exclusive Projects

k 8.7 k

NPV

%

IRRS

IRRL

L

S

k < 8.7: NPVL> NPVS , IRRS > IRRL

CONFLICT k > 8.7: NPVS> NPVL , IRRS > IRRL

NO CONFLICT

To Find the Crossover Rate

1. Find cash flow differences between the projects. See data at beginning of the case.

2. Enter these differences in CFLO register, then press IRR. Crossover rate = 8.68%, rounded to 8.7%.

3. Can subtract S from L or vice versa, but better to have first CF negative.

4. If profiles don’t cross, one project dominates the other.

Dasar Pengertian NPV• Pengertian Present Value : Nilai sekarng• Pengertian Cast Flow atau Proceeds: Earning After Taxes(EAT) Plus Depresiasi Net Investment (outlay): a. Capital expenditure: jenis pengelaran yang memberikan manfaat jangka panjang(tanah, mesin,bangunan dan aktiva lainnya) b. Revenue Expenditure: jenis pengeluaran yang diperhitungkan sebagai biaya (biaya material, tenaga kerja, biaya pabrik,operating

expenses)

Cara menentukan besarnya net invesment

Harga proyek = XX

(+) Biaya pemasangan = XX

(-) Proceed atas penjualan aset lama = XX

(+) Pajak atas penjualan aset = XX

net investment = XX

Contoh Pada suatu perusahaan 4 tahun yang lalu

membeli mesin dengan harga Rp 100.000,- yang usia teknisnya 10 tahun. Mesin ini dijual sekarang dengan harga Rp 110.000,-. Capital gain tax rate 30 % dan normal tax rate 50%.

Mesin baru bila dibeli akan diperoleh dengan harga Rp 200.000,- Biaya pemasangan Rp 50.000,- (instalation cost).

Berapa besarnya net investment?.

Capital gain = Rp. 110.000,- – Rp. 100.000,- = Rp. 10.000,- Nilai buku mesin lama = Rp. 100.000,- – Rp. 40.000,- = Rp. 60.000,-Normal gain = Rp. 40.000,- (nilai yang sudah dipakai) Total pajak yang harus dikeluarkan :

Capital gain : Rp. 10.000,- x 30 % = Rp. 3.000,-Normal gain : Rp. 40.000,- x 50 % = Rp. 20.000,- +

Total = Rp. 23.000,-

Harga mesin baru = Rp. 200.000,- (+) Biaya pemasangan = Rp. 50.000,- +

= Rp. 250.000,- (--) Proceet atas penjualan aset lama = Rp. 110.000,- -

= Rp. 140.000,- (+) Pajak atas penjualan aset = Rp. 23.000,- + Net Investment = Rp. 163.000,-

Konsep Net Present Value

PV of Proceeds, Th 1 Rp. x DF Rp.Th 2 Rp. x DF Rp.Th 3 Rp. x DF Rp.Th 4 Rp. x DF Rp.

Total PV Rp.

Net Investment Rp.

NPV Rp.

PV of ProceedsPI atau B/C Ratio =

Net Investment

Contoh :

Dua Proyek, yaitu A dan B, masing-masing membutuhkan investasi sebesar Rp. 800.000,-. Cost of Capital perusahaan diketahui 10%. Pola Cash Flow (EAT + Depresiasi) adalah sebagai berikut :

Tahun

Proyek

A B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rp. 400.000,-

Rp. 400.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 100.000,-

-

-

Rp. 100.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 300.000,-

Rp. 400.000,-

a. NPV

b. PI

c. IRR

d. Payback

e. ARR

Dari data di atas, Proyek manakah yang paling menguntungkan atas dasar konsep :

Konsep Net Present Value

PV of Proceeds, Th 1 Rp. 400.000,- x 0,926 Rp. 370.000,-Th 2 Rp. 400.000,- x 0,857 Rp. 342.000,-Th 3 Rp. 200.000,- x 0,794 Rp. 158.800,-Th 4 Rp. 100.000,- x 0,735 Rp. 73.500,-

Total PV Rp. 945.500,-

Net Investment Rp. 800.000,-

NPV Rp. 145.500,-

Rp. 945.500,-PI atau B/C Ratio = = 1,18

Rp. 800.000,-

Bab 3Keputusan Struktur Modal (Capital Structure Decisions):

• Dampak leverage terhadap return

• Risiko Bisnis Vs risiko Finansial

• Teori Struktur Modal

• Struktur Modal Optimal dalam Prakteknya

Topik Pembahasan:Topik Pembahasan:

Perusahaan U Perusahaan L

Tanpa Hutang $10,000 12% Hutang(debt)

$20,000 dalam aset $20,000 dalam aset

40% tarif pajak 40% tarif pajak

Sebagai contoh, misalnya ada dua perusahaan hipotesis, Perusahaan pertama (U) tanpa Hutang

dan (L) dengan Hutang

Baik kedua perusahaan U maupun L memiliki leverage operasi, risiko bisnis dan EBIT $3,000. mereka berbeda hanya dalam hal penggunaan hutang.

Dampak penggunaan Hutang thd Return Perusahaan

EBIT $3,000 $3,000

Bunga 0 1,200

EBT $3,000 $1,800

Pajak (40%) 1 ,200 720

NI (net incoem) $1,800 $1,080

ROE=(NI/TE) 9.0% 10.8% (1.800/20.000) (1.080/10.000)

Prshn U Prshn L

ROE L >

ROE U

ROE L >

ROE U

Mengapa Hutang dpt meningkatkan return ?

• Total Dollars (return) thd investor:– U: NI = $1,800.– L: NI + Int = $1,080 + $1,200 = $2,280.– Perbedaan = $480.

• Pajak yg dibayar:– U: $1,200; L: $720.– Perbedaan = $480.

• Banyak pendapatan operasi mengalir pd perusahaan L (Perusahaan dng hutang)

Ketidakpastian mengenai pendapatan operasi masa depan Uncertainty about future operating income (EBIT).

Catatan: risiko bisnis fokus pada pendapatan operasi dan mengabaikan dampak pengaruh pendanaan

Apakah Risiko bisnis?

Probability

EBITE(EBIT)0

Risiko bisnis rendah

High risk

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko bisnis

• Ketidakpastian mengenai deman (unit sales).

• Ketidakpastian mengenai harga output.

• Ketidakpastian mengenai harga input.

• Produk dan Jenis jenis hutang.

• Tingkat leverage operasi

Apakah Leverage Operasi dan Bgmna pengaruhnya thd risiko bisnis?

• Leverage Operasi adalah penggunaan biaya tetap dalam kegiatan bisnisnya dari pada biaya variabel.

• Makin tinggi proporsi biaya tetap dalam struktur biaya perusahaan secara keseluruhan, maka makin tinggi leverage operasi.

(More...)

• Makin tinggi leverage operasi, maka makin tinggi risiko bisnis,sebab penurunan kecil dalam jmlh penjualan akan mengakibatkan

penurunan yg signifikan dalam tkt keuntungan

(More...)

Sales

$ Rev.TC

FC

QBE Sales

$ Rev.

TC

FC

QBE

Profit}FC

lebih banyak

Kemungkinan

EBITL

Leverage operasi rendah

Leverage operasi tinggi

EBITH

Dlm situasi tertentu, makin tinggi leverage operasi akan meningkatkan makin tingginginya EBIT yang diharapkan dan jg risiko yg makin tinggi

Risiko Bisnis Vs Risiko Finansial

• Risiko Bisnis:– Ketidakpastian dalam EBIT masa depan.– Tergantung pada faktor bisnis seperti persaingan,

manajemen, leverage operasi dll.

• Risiko Keuangan:– Risiko bisnis tambahan bagi owners sehubungan

dengan penggunaan leverage finansial – Tergantung jumlah hutang dan pendanaan saham

preferen.

Dari sudut pandang pemilik perusahaan bagaimana risiko bisnis dan keuangan dapat diukur secara sendiri-sendiri ?

Risiko Bisnis Business Financialrisk risk

= + .

Risiko Perusahaan = ROE.

Risiko bisnis = ROE(U).

Risiko finansial = ROE - ROE(U).

Sekarang pertimbangkan fakta bahwa EBIT tidak diketahui secara pasti, apa

dampa ketidakpastian terhadap profitabilitas dan risiko perusahaan U (Un-

Leverage) dan L (Leverage) ?

Perusahaan U: tanpa hutang

Prob. 0.25 0.50 0.25

EBIT $2,000 $3,000 $4,000

Bunga 0 0 0

EBT $2,000 $3,000 $4,000

Pajak (40%) 800 1,200 1,600

NI $1,200 $1,800 $2,400

Kondisi Ekonomi

Buruk Rata-rata. Baik

Firm L: (memiliki Hutang) Leveraged

Prob.* 0.25 0.50 0.25

EBIT* $2,000 $3,000$4,000 buga 1,200 1,200 1,200

EBT $ 800 $1,800 $2,800

Pajak (40%) 320 720 1,120

NI $ 480 $1,080 $1,680

*sama seperti perusahaan U.

Kondisi Ekonomi

Bad Avg. Good

Firm U Buruk Rerata. BaikBEP 10.0% 15.0% 20.0%

ROI* 6.0% 9.0% 12.0%

ROE 6.0% 9.0% 12.0%

TIEFirm L Bad Avg. GoodBEP=(EBIT/TA) 10.0% 15.0% 20.0%

ROI* 8.4% 11.4% 14.4%

ROE=(NI/TE) 4.8% 10.8% 16.8%

TIE= (EBIT/bunga) 1.7x 2.5x 3.3x

*ROI = (NI + Interest)/Total financing.

8 8 8

Ukuran Profitabilitas:

E(BEP) 15.0% 15.0%

E(ROI) 9.0% 11.4%

E(ROE) 9.0% 10.8%

Ukuran risiko:

ROE 2.12% 4.24%

CVROE 0.24 0.39

E(TIE) 2.5x

U L

8

Kesimpulan• Basic earning power = BEP = EBIT/Total assets yang tidak

dipengaruhi oleh leverage.

• ROE dan ROI perusahaan L > ROE dan ROI u, karena adanya tax saving

• Besarnya tax saving(penghematan pajak)

= taxes rate*interest expenses.

• Perusahaan dengan hutang (Firm’sL) memiliki ROE dan EPS yang lebih tinggi sebab adanya beban bunga pada kondisi ekonomi baik.

(More...)

Teori Struktur Modal • 1.(Teori MM atau MM theory)

– Tidak ada pajak

– Pajak Perusahaan

– Pajak Individu dan perusahaan

• 2.(Teori trade off atau Trade-off theory)

• 3.Teori Signaling (Signaling theory)

• 4. Pendanaan Hutang sebagai kendala manajerial (Debt financing as a managerial constraint)

MM (Modgliani dan Miller) Theory: Tanpa pajak

• Menurut MM teori, dalam kondisi set asumsi yang sangat ketat, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh baiuran pendanaan.

• Oleh karena itu, struktur modal tidak relevan.

• Oleh karenanya, menurut MM teori setiap peningkatan ROE akan secara tepat ditutup oleh peningkatan risiko.

MM Theory: Ada ajak Perusahaan (Corporate Taxes)

• Ketika ada pajak, maka perusahaan yang menggunakan hutang lebih menguntungkan dari pada menggunakan modal sendiri.

• Dengan adanya pajak perusahaan, manfaat leverage finansial diatas risikonya oleh karenanya akan lebih banyak lagi aliran EBIT masuk pada para invetsor.

• Perusahaan seharusnya menggunakan hampir mendekati 100% pemenuhan kebutuhan pendanaan melalui hutang untuk memaksimumkan nilai perusahaan.

Teori MM (MM Theory): Ketika ada pajak perusahaan dan pribadi.

• Pajak personal lebih kecil dari pajak perusahaan:– Pajak perusahaan menguntungkan bagi

debt financing.– Pajak personal menguntungkan dengan

pengugunaan equity financing.

• Perusahaan seharusnya tetap menggunakan 100% debt.

Persamaan Hamada(Hamada’s Equation)• MM theory menjelaskan bahwa beta berubaha

sehubungan dengan adanya leverage.

• bU beta bagi perusahaan tidak berutang (the unlevered beta)

• bL = bU(1 + (1 - T)(D/E))

• Dimana bL = beta untuk perusahaan yg menggunakan hutang (bL = )

• Dalam prakteknya D/E diukur dengan nilai buku hutang terhadap modal sendiri.

Pendanaan Hutang sebagai sebuah kendala Manajerial• Dalam teori keagenan, manajer memungkinkan menggunakan

dana perusahaan untuk hal-hal diluar kepentingan langsung perusahaan (non-value maximizing purposes).

• Tujuan dari penggunaan leverage finansial: :– Mengikat aliran kas bebas (Bonds “free cash flow.”)– Mendorong disiplin para manajer (Forces discipline on

managers).

• Namun demikian, pilihan tersebut telah meningkatkan risiko kesulitan keuangan (increases risk of financial distress).

Teori Trade off (Trade-off Theory)

• MM theory mengabaikan kemungkinan kebangkrutan dan kesulitan keuangan (financial distress), yang mana peningkatannya proporsional dengan leverage yang digunakan makin banyak berarti makin tinggi risikonya.

• Pada tk leverage rendah benefit pajak > biaya kebangkrutan

• Pada tk leverage tinngibiaya kebangkrutan >, manfaat pajak

• Jadi: Struktur modal optimal merupakan keseimbangan diantara biaya dan manfaat yang timbul.

COSTS OF FINANCIAL DISTRESS REDUCETHE OPTIMAL DEBT RATIO

COSTS OF FINANCIAL DISTRESS REDUCETHE OPTIMAL DEBT RATIO

Firm Value PV Tax Shield

PV Costs Of Distress

Debt Ratio

Optimum

Value of levered firm

Value If All

Equity Financed

D/E

Teori Signal(Signaling Theory)

• MM Teori mengasumsikan bahwa para investor dan

manajer memiliki informasi yang sama.

• Akan tetapi, Manajer seringkali memiliki informasi yang

lebih baik, oleh karenanya mungkin:

menjual saham jika overvalued.

Menjual Obligasi jika saham undervalued.

• Para investor / pasar sebenarnya memahami akan hal ini, oleh karena itu mereka memandang penjualan saham sebagai signal negatif.

• Jadi, apa implikasinya bagi manajer ? (Implications for managers) ?

Konsep Biaya Modal

Prof Dr H. Tb Hasannudin, Drs., MSc APProf Dr H. Tb Hasannudin, Drs., MSc AP

CHAPTER 5DISTRIBUSI EARNINGS PADA PEMILIK:

KEBIJAKAN DIVIDEN dan PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERUSAHAAN

• Teori dan Preferensi Investor• Signaling effects• Model Residual (Residual model)• Rencana Investasi Kembali Dividen (Dividend reinvestment

plans)• Dividend saham dan pemecahan saham (Stock dividends and

stock splits)• Pembelian Kembali Saham Perushanaan (Stock repurchases)

Apakah Yg dimaksud Kebijakan Dividen”?

• Merupakan keputusan untuk membayar earning bagi para pemilik dan menahan kembali dan menginvestasikannya pada perusahaan, oleh karena itu keputusan ini terkait pada:

1. rendah atau tingginya rasio pembayaran?

2. Stabil datau tidak?

3. Frekuensi pembayaran?

4. Apakah perusahaan mengumumkan mengenai kebijakan dividen ini

Apakah Investor Menyukai pembayaran dividen tinggi atau rendah ? Ada 3 teori dasar

• Dividend tidak relevan: Investors don’t care about payout.

• Bird-in-the-hand: Investor menyukai rasio pembayaran yg tinggi.

• Preferensi Pajak: Investors menyukai rasio pembayaran rendah

Teori Dividen irelevan (Dividend Irrelevance Theory)

• Investor memiliki preferensi berbeda antara dividen dan laba ditahan—u/dapat menghasilkan capital gain, mereka dapat menjual saham. Jika tdk menghendaki kas, maka mereka dapat menggunakan dividen u/ membeli saham.

• Modigliani-Miller mendukung irelavan .• Teori ini didasarkan pada asumsi yang tidak

realsitik (no taxes or brokerage costs), oleh karena itu membuthkan tes empiris.

Bird-in-the-Hand Theory

• Investors berpikir bahwa dividen lebih kecil risikonya dari pada potesi capital gains masa depan, hence they like dividends.

• Jika begitu, Investor membayar dividen akan memberikan nilai perusahaan yang makin tinggi, high P0.

Preferensi Pajak (Tax Preference Theory)

• Laba ditahan mengarah pada capital gains, yang dikenai pajak relatif rendah dari pada dividen

• Hal ini menyebabkan investor menyukai perusahaan dengan payout rendah (a high payout results in a low P0.)

Implikasi ke-3 terhadap para manajer

Theory Implication

Irrelevance Any payout OK

Bird-in-the-hand Set high payout

Tax preference Set low payout

Namun demikian, mana yag tepat ???

Kemungkinan pengaruhnya terhadap harga saham (Possible Stock Price Effects)

Harga Saham ($)

Rasio pembayaran 50% 100%

40

30

20

10

Bird-in-Hand

Indifference

Tax preference

0

Pengaruh Terhadap biaya Ekuitas(Possible Cost of Equity Effects)

Biaya

Ekuitas (%)

Rasio Pembayaran50% 100%

15

20

10

Tax Preference

Indifference

Bird-in-Hand

0

Teori mana yang Paling Tepat (Which theory is most correct ?)

• Tes Empirispun tidak mampu menentukkan teori mana yang relatif tepat

• Para manajer menggunakan judgment ketika menentukan kebijakan dividen.

Apakah yang dimaksud hipotesis “kandungan informasi” dan Signaling ?

• Manajer tidak menyukai memotong dividen, meskipun tidak meningkatkan dividen, mereka relatif meyukai untuk memberikan dividen relatif stabil. Sementara investor memandang peningkatan dividen sebagai signal management’s view of the future.

• Oleh karena itu, harga saham meningkat ketika dividen juga meningkat , hal ini merepresentasikan ekspektasi masa depan perusahaan

Apakah yang dimaksud kelompok yang berpengaruh (What’s the “clientele effect”)?

• Kelompok investor yang berbeda, atau kelompok (clienteles), menyukai kebijakan dividend yang berbeda.

• Kebijakan dividen masa lalu menentukan kelompok invetor saat ini

Apakah Model Kebijakan Dividen Residual (What’s the “residual dividend model”?)

• Mengkalkulasi laba ditahan yang dibutuhkan untuk anggaran modal.

• Memenuhi kebutuhan modal, sehingga menyisakan relatif kecil earnings sebagai dividen (Pay out any leftover earnings (the residual) as dividends.

• Kebijakan ini meminimalisasi biaya signal ekuitas dan flotasi, oleh karena itu akan mampu meminimumkan biaya rata-rata tertimbang (This policy minimizes flotation and equity signaling costs, hence minimizes the WACC.)

Menggunakan Model Residual untuk Menghitung Dividen yang dibayarkan

(Using the Residual Model to Calculate Dividends Paid)

Dividends = – .Net

income

Targetequityratio

Totalcapitalbudget

[ ]))((

Data for SSC (Contoh)

• Anggaran Modal : Rp. 800,000. Given.• Target Struktur modal: 40% debt, 60% equity.

(Leverage Ratio =40%)• Net income yang diproyeksikan: $600,000.• Berapa banyak keuntungan bersih (Rp. 600,000)

seharusnya dibayarkan sebagai dividen ?

= Anggaran Modal Rp. 800.000

= 0.6($800,000) = $480,000 didanai oleh modal sendiri u/menjaga target struktur modal, atau sebesar [0.4($800,000) = $320,000 dipenuhi dari debt.]

Dengan Rp. 600,000 net income, maka residualnya

= Rp. 600,000 - $480,000

= Rp.120,000 merupakan kas yg digunakan u/membayar dividen

= Rasio pembayaran (Payout ratio)

Rp. 120,000/Rp. 600,000

= 0.20 = 20%. Jadi DPO = 20%

Bagaimana kalau adanya penurunan NI menjadi Rp. 400,000 apakah berpengaruh thd dividend ? Juga bagaimana kalau meningkat

menjadi Rp. 800,000?

• NI = Rp.400,000: perlu Rp. 480,000 modal sendiri, oleh karenanya harus menahan dana sebesar Rp. 400,000. sehingga Dividends = 0.

• NI = Rp. 800,000: • Dividends = Rp.800,000 – Rp.480,000 = Rp.

320,000. • Payout = Rp.320,000/Rp.800,000 = 40%.

Bagaimana suatu perubahan dalam peluang investasi berpengaruh terhadap dividen dalam

kondisi kebijakan atau model residual ?

• Terdapat relatif sedikit investasi akan mengarah pada makin kecilnya anggaran modal, oleh karenanya akan meningkatkan rasio pembayaran dividen.

• Makin baik peluang investasi, akan mengarah pada rendahnya rasio pembayaran dividen.

Kelemahan dan keunggulan Model Kebijakan dividen residual

• Kelebihan (Advantages): Meminimalisasi biaya flotasi dan Penerbitan saham baru.

• Kelemahan (Disadvantages): memberikan hasil yang beragam dalam masalah dividen, ha l ini mendorong munculnya signal konflik, meningkatkan risiko, dan tidak memberikan perhatian yang kuat terhadap kelompok tertentu.

• Kesimpulannya (Conclusion): Mempertimbangkan model kebijakan residual, ketika adanya penentuan target pembayaran dividend tertentu, tanpa harus dilakukan secara kaku.

Apakah yang dimaksud DRIPs (“dividend reinvestment plan) ?

• Pemilik saham dapat secara otomatis menginvestasikan kembali dividennya dalam saham umum perusahaan, memperoleh lebih banyak saham dari pada uang kas. There are two types of plans:– Pasar terbuka (Open market)– Saham baru (New stock)

Penentuan Kebijakan Dividen

• Peramalan mengenai kebutuhan modal membutuhkan perencanaan denganhorizon waktu lebih dari 5 tahun.

• Menentukan target Struktur modal • Mengestimasi kebutuhan modal sendiri tahunan

(Estimate annual equity needs).• Meentukan target rasio pembayaran berdasarkan

model residual. • Secara umum, sejumlah tingkat pertumbuhan dividen

muncul, dan menjaga tingkat pertumbuhan tersebut kalau memungkinkan, jia dibutuhkan perlu adanya variasi Struktur Modal.

Rasio Pembayaran Dividen untuk sejumlah industri terpilih

Industry Payout ratioBanking 38.29Computer Software Services 13.70Drug 38.06Electric Utilities (Eastern U. S.) 67.09Internet n/aSemiconductors 24.91Steel 51.96Tobacco 55.00Water utilities 67.35*None of the internet companies included in the Value Line Investment Survey paid a dividend.

Pembelian Kembali Saham Milik Perusahaan (Stock Repurchases)

Alasan Pembelian Kembali Saham:• Sebagai alernatif untuk mendistribusikan kas

sbg dividen • Untuk mendapatkan kas suatu waktu tertentu

dari padamelakukan penjualan aktiva. • Untuk membuat perubahan struktur modal

yang cukup signifikan.

Repurchases: Buying own stock back from stockholders.

Advantages of Repurchases

• Pemilik saham dapat melakukan penawaran pada harga tertentu atau tidak

• Membantu menghindari penetapan dividen tinggi yang pada masa depan sulit untuk dipertahankan.

• Pembelian saham perusahaan dapat digunakan sebagai takeover atau menjual kembali u/meningkatkan kas yang dibutuhkan.

• Pendapatan yang diterima sebagai capital gains dari pada dividen yang dinai tarif pajak yang lebih tinggi.

• Para pemegang saham menganggap sebagai signal positif--- manajemen berpikir nahwa saham undervalued.

Kelemahan Pembelian Kembali saham (Disadvantages of Repurchases)

• Dipandang sebagai signal negatif ( perusahaan memiliki peluang investasi yang rendah).

• Penjualan saham oleh pemilik (Selling stockholders) tidak terinformasikan secara lebih baik. Sehingga banyak yang memperlakukannya sebagai sesautu yg tidak fair.

• Firm may have to bid up price to complete purchase, thus paying too much for its own stock.

Dividen Saham vs Pemecahan Saham (Stock Dividends vs. Stock Splits)

• Stock dividend: Perusahaan menerbitkan saham baru sebagai kompensasi pembayaran dividen, misalnya jika 10%, memperoleh 10 lembar untuk setiap 100 saham yang dimiliki.

• Stock split: Perusahaan meningkatkan jumlah saham yang beredar, misalnya split factor 2;1 Sends shareholders more shares.

Baik pemecahan saham maupun dividen saham, meningkatkan jumlah saham beredar, tapi dengan porsi kueh yang relatif lebih kecil.

Meskipun demikian, stock dividend atau split diikuti oleh informasi, atau diikuti oleh even lainnya seperti meningkatnya dividen. Pada sisi lain, harga saham turun sebagai akibat tidak berubahnya kesejahteraan pemilik.

Namun demikian, splits/stock dividends akan mampu mengarah pada “optimal price range.”

Kapan seharusnya Perusahaan mempertimbangkan Pemecahan Saham?

• Ada keyakinan yang luas, bahwa di pasar modal terdapat rentang harga optimal (optimal price range) misalnya $20 sd $80.

• Pemecahan saham (Stock splits) dapat digunakan untuk menjaga harga saham tetap dalam rentang harga optimal.

• Pemecahan saham (Stock splits) umumnya terjadi ketika manajemen dalam posisi confident, sehingga seharusnya diinterpretasikan sebagai signal positif (positive signals.)

Bab 5

Analisis Laporan Analisis Laporan KeuanganKeuangan

Analisis Laporan Analisis Laporan KeuanganKeuangan

© 2001 Prentice-Hall, Inc.

Fundamentals of Financial Management, 11/e

Jaja Suteja, SE., M.Si

Analisis Laporan Keuangan

Analisis Laporan Keuangan

• Laporan Keuangan

• Kerangka Kerja Analisis

• Analisis Rasio

• Analisis Trend

• Common-Size dan Analisis Indeks

• Laporan Keuangan

• Kerangka Kerja Analisis

• Analisis Rasio

• Analisis Trend

• Common-Size dan Analisis Indeks

Pengguna Hasil AnalisisPengguna Hasil Analisis

• Kreditur Dagang – Lebih memfokuskan pada likuiditas .

• Pemegang ObligasiPemegang Obligasi -- Lebih memfokuskan pada CIF Jk Panjang

• Pemegang SahamPemegang Saham -- Lebih memfokuskan pada profitabilitas, CIF JK Panjang & Kesehatan Perusahaan.

• Kreditur Dagang – Lebih memfokuskan pada likuiditas .

• Pemegang ObligasiPemegang Obligasi -- Lebih memfokuskan pada CIF Jk Panjang

• Pemegang SahamPemegang Saham -- Lebih memfokuskan pada profitabilitas, CIF JK Panjang & Kesehatan Perusahaan.

Pengguna Internal Analisis Laporan Keuangan

Pengguna Internal Analisis Laporan Keuangan

• PerencanaPerencana -- Lebih memfokuskan pada penilaian posisi keuangan saat ini dan evaluasi peluang potensial perusahaan .

• Pengawas -- Lebih memfokuskan pada ROI untuk beragam asset dan efisiesni asset.

• PerencanaPerencana -- Lebih memfokuskan pada penilaian posisi keuangan saat ini dan evaluasi peluang potensial perusahaan .

• Pengawas -- Lebih memfokuskan pada ROI untuk beragam asset dan efisiesni asset.

Bentuk Dasar Laporan Keuangan

Bentuk Dasar Laporan Keuangan

Laporan Laba Rugi Laporan Laba Rugi – A Sebuah ringkasan mengenai pendapatan dan

biaya-biaya selama periode tertentu yang menggambarkan apakah perusahaan dalam posisi untung atau rugi.

Laporan Laba Rugi Laporan Laba Rugi – A Sebuah ringkasan mengenai pendapatan dan

biaya-biaya selama periode tertentu yang menggambarkan apakah perusahaan dalam posisi untung atau rugi.

Neraca Sebuah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total assets = total

liabilities + owners’ equity.

Neraca Sebuah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total assets = total

liabilities + owners’ equity.

NERACA PT. ABC (Dilihat dari sisi Asset ) NERACA PT. ABC

(Dilihat dari sisi Asset )

a. Posisi aset pd tanggal tertentu.

b. Apa yg dimiliki perusahaan.

c. Jumlah hutang para pelanggan

d. Biaya dimuka yg siap dibayar.

e. Aktiva lancar.f. Jml Aktiva tetap.g. Ak pengurangan atas

penggunaan aset tetap.

a. Posisi aset pd tanggal tertentu.

b. Apa yg dimiliki perusahaan.

c. Jumlah hutang para pelanggan

d. Biaya dimuka yg siap dibayar.

e. Aktiva lancar.f. Jml Aktiva tetap.g. Ak pengurangan atas

penggunaan aset tetap.

Kas. $ 90 Piutang Usaha.cc 394 Persediaan 696 Biaya dibayar dimuka dd 5 AK Pajak dibayar 10 Aktiva Lancare e $ 1,195 $ 1,195 Aktiva Tetap Aktiva Tetap (@Cost)ff 1030 Dik: Ak.Penyusutang g (329) Aktiva Tetap Bersih $ 701 $ 701 Investasi 50 Aset lainya 223

Total AssetsTotal Assets bb $2,169 $2,169

NERACA PT. ABC (000) PER . 31 Desember , 2003NERACA PT. ABC (000) PER . 31 Desember , 2003a

NERACA PT. ABC (Sisi Utang)

NERACA PT. ABC (Sisi Utang)

a. Aktiva = Utang + MS.b.Apa yg menjadi utang

perusahaan dan posisi kepemilikan usaha.

c. Kewajiban pada pemasok perusahaan.

d. Upah dan gaji yang masih hrs diabayar.

e. Utang usaha < 1 thn.f. Utang > 1 thn.g. Investasi milik perusahan

sendiri. h. Earnings reinvested.

a. Aktiva = Utang + MS.b.Apa yg menjadi utang

perusahaan dan posisi kepemilikan usaha.

c. Kewajiban pada pemasok perusahaan.

d. Upah dan gaji yang masih hrs diabayar.

e. Utang usaha < 1 thn.f. Utang > 1 thn.g. Investasi milik perusahan

sendiri. h. Earnings reinvested.

Wesel Bayar $ 290 Utang Dagangcc 94 Pajak Yg Msh hrs dibyr d d 16 Utang yg hrs dibyr lainya. dd 100

Utang Lancar.. ee $ 500 $ 500 Utang Jk PanjangUtang Jk Panjangff 530 Modal sendiri pemilik Saham Biasa ($1 par) gg 200 Tambahan Dlm ModalTambahan Dlm Modalgg 729 Laba Ditahan h h 210

Total MS $Total MS $1,1391,139 Total Utang & MSTotal Utang & MSa,ba,b $2,169 $2,169

NERACA PT. ABC (000) Per 31 Desember, 2003NERACA PT. ABC (000) Per 31 Desember, 2003

LAPORAN LABA RUGI PT. ABC

LAPORAN LABA RUGI PT. ABC

a. Mengukur kemapuan perusahan untuk memperoleh keuntungan.

b. Yang diterima atau akan diterima dr pelanggan.

c. Biaya penjualan, iklan adminstrasi kantor dll.

d. Pendapatan operasie. Biaya dana pinjaman.f. Pendapatan Kena pajak.g. Jumlah yang siap diterima oleh

pemilik perusahaan.

a. Mengukur kemapuan perusahan untuk memperoleh keuntungan.

b. Yang diterima atau akan diterima dr pelanggan.

c. Biaya penjualan, iklan adminstrasi kantor dll.

d. Pendapatan operasie. Biaya dana pinjaman.f. Pendapatan Kena pajak.g. Jumlah yang siap diterima oleh

pemilik perusahaan.

Penjualan Bersih $ 2,211 Harga Pokok Penjbb 1,599

Laba Kotor $ 612 Biaya Adm umumc c 402 EBITd $ 210 Biaya bungae 59 EBT f f $ 151 Pajak PendapatanPajak Pendapatan 60

EATg $ 91 Dividen kas 38 Laba ditahan $ 53 $ 53

LAPORAN PENDAPATAN PT. ABC (000) LAPORAN PENDAPATAN PT. ABC (000)

per 31 Desember 2003 per 31 Desember 2003 a

KERANGKA KERJA ANALISIS FINASIALKERANGKA KERJA ANALISIS FINASIAL

Alat Analisis yang digunakanAlat Analisis yang digunakanLaporan Sumber & Penggunaan

Dana

Laporan Aliran kas dan Anggaran Kas

Alat Analisis yang digunakanAlat Analisis yang digunakanLaporan Sumber & Penggunaan

Dana

Laporan Aliran kas dan Anggaran Kas

1.1. Analsis Kebutuhan Analsis Kebutuhan

Dana PerusahaanDana Perusahaan

Komponen Trend / MusimanKomponen Trend / Musiman

Berapa besar dana yang akan diperlukan dimasa yang akan datang ?

Apakah ada komponen yang bersifat musiman?

Komponen Trend / MusimanKomponen Trend / Musiman

Berapa besar dana yang akan diperlukan dimasa yang akan datang ?

Apakah ada komponen yang bersifat musiman?

Kerangka Kerja Analisis FinansialKerangka Kerja

Analisis Finansial

Kesehatan Sebuah Perusahaan

Rasio Keuangan

1. Individual2. Sepanjang waktu3. Secara Kombinasi4. Secara

Perbandingan

Kesehatan Sebuah Perusahaan

Rasio Keuangan

1. Individual2. Sepanjang waktu3. Secara Kombinasi4. Secara

Perbandingan

1. Analisis Kebutuhan

dana perusahaan

2.2. Analisis Kondisi FinansialAnalisis Kondisi Finansial

Profitabilitas PerusahaanProfitabilitas Perusahaan

Kerangka Kerja Analsis Fiansial

Kerangka Kerja Analsis Fiansial

ContohContoh::

Volatilitas penjualan

Volatilitas biaya

dll

ContohContoh::

Volatilitas penjualan

Volatilitas biaya

dll

1. Analysis of the funds

needs of the firm.

2. Analysis of the financial

condition and profitability

of the firm.3. Analisis Risiko Bisnis3. Analisis Risiko Bisnis

PerusahaanPerusahaan

Risiko BisnisRisiko Bisnis terkait pada risiko inheren

dalam operasi perusahaan.Risiko BisnisRisiko Bisnis terkait pada risiko inheren

dalam operasi perusahaan.

Kerangka Analisis Finansial

Kerangka Analisis Finansial

Seorang manajer keuangan hrs

mempertimbangkan ketiga faktor tersebut ketika menentukan kebutuhan

pendanaan Perusahaan

Seorang manajer keuangan hrs

mempertimbangkan ketiga faktor tersebut ketika menentukan kebutuhan

pendanaan Perusahaan

Penentuan Penentuan danadana

Yang Yang dibutuhkandibutuhkan

OlehOleh

perusahaan.perusahaan.

1.1. Analisis Dana yang Analisis Dana yang

dibutuhkan perusahaan.dibutuhkan perusahaan.

2.2. Analisis Kondisi KeuanganAnalisis Kondisi Keuangan

dan Profitabilitas perusahaan .dan Profitabilitas perusahaan .

3.3. Analisis Risiko BisnisAnalisis Risiko Bisnis

perusahaan.perusahaan.

Kerangka Kerja Analisis Keuangan

Kerangka Kerja Analisis Keuangan

NegosiasiNegosiasi

Dengan Dengan

PemasokPemasok

Atau penyediaAtau penyedia

dana.dana.

PenentuanPenentuan

pendanaanpendanaan

perusahaan.perusahaan.

1.1. Analisis Kebutuhan Analisis Kebutuhan

dana perusahaan.dana perusahaan.

2.2. Analisis kondisi keuanganAnalisis kondisi keuangan

dan profitabilitas perusahaan.dan profitabilitas perusahaan.

3.3. Analisis Risiko Bisnis.Analisis Risiko Bisnis.

Penggunaan analisis rasioPenggunaan analisis rasio

Jenis jenis Jenis jenis Perbandingan:Perbandingan:

Perbandingan Perbandingan internalinternal

Perbandingan Eksternal

Jenis jenis Jenis jenis Perbandingan:Perbandingan:

Perbandingan Perbandingan internalinternal

Perbandingan Eksternal

Rasio Keuangan merupakan indeks yang terkait pada dua jenis angka akuntansi yang

diperoleh dengan membagi satu dengan

yang lainnya.

Perbandingan Eksternal dan Sumber rasio Industri

Perbandingan Eksternal dan Sumber rasio Industri

Contoh :

PT. GOLDEN PT. GOLDEN MISSISSIPIMISSISSIPI

PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR

Dan juga Rasio Dan juga Rasio Keuangan IndustriKeuangan Industri

Contoh :PT. GOLDEN PT. GOLDEN MISSISSIPIMISSISSIPI

PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR

Dan juga Rasio Dan juga Rasio Keuangan IndustriKeuangan Industri

Hal ini melibatkan perbandingan rasio

dari satu perusahaan dengan perusahaan sejenis lainnya atau

dengan rata-rata kinerja industri.

1. Rasio Likuiditas1. Rasio Likuiditas

a. Current Ratio [CR]a. Current Ratio [CR]

Aktiva lancarAktiva lancarUtang lancarUtang lancar

PT. ABC per- Desember, 2003

a. Current Ratio [CR]a. Current Ratio [CR]

Aktiva lancarAktiva lancarUtang lancarUtang lancar

PT. ABC per- Desember, 2003Menunjukkan

kemampuan perusahaan untuk menutup hutang jk pendeknya dengan

aktiva lancar

Rasio Neraca

Rasio Likuiditas

$1,195$1,195

$500$500= 2.392.39

Perbandingan rasio likuiditasPerbandingan rasio likuiditas

PT. ABC Industry

2.39 2.15

2.26 2.09

1.91 2.01

PT. ABC Industry

2.39 2.15

2.26 2.09

1.91 2.01

Year

2003

2002

2001

CurrentCurrent RatioRatio

Rationya lebih kuat dari rata-rata industri.

Rasio LikuiditasRasio Likuiditas

b. Acid-Test (Quick) b. Acid-Test (Quick) rasio cepatrasio cepat

Aktiva lancar - PersediaanAktiva lancar - PersediaanUtang LancarUtang Lancar

For PT.ABC Per 31 Desember, 2003

b. Acid-Test (Quick) b. Acid-Test (Quick) rasio cepatrasio cepat

Aktiva lancar - PersediaanAktiva lancar - PersediaanUtang LancarUtang Lancar

For PT.ABC Per 31 Desember, 2003

Menunjukan kemampuan perusahaan untuk menutup

utang lancarnya dengan aset yang paling likuid.

Rasio Neraca

Rasio Likuiditas

$1,195 - $696$1,195 - $696

$500$500= 1.001.00

Perbandingan Rasio likuiditasPerbandingan Rasio likuiditas

PT. ABC Industry

1.00 1.25

1.04 1.23

1.11 1.25

PT. ABC Industry

1.00 1.25

1.04 1.23

1.11 1.25

Year

2003

2002

2001

Rasio CepatRasio Cepat

Rasionya lebih lemah dari rata-rata industri.

Ringkasan perbandingan rasio likuiditas

Ringkasan perbandingan rasio likuiditas

• Rasio saat ini (CR) kuat dan lemah pada Rasio cepat (Quick) menunjukkan adanya masalah potensial dalam jumlah persediaan.

• Catatan , dalam industri ini memiliki tingkat persediaan barang yang relatif tinggi.

• Rasio saat ini (CR) kuat dan lemah pada Rasio cepat (Quick) menunjukkan adanya masalah potensial dalam jumlah persediaan.

• Catatan , dalam industri ini memiliki tingkat persediaan barang yang relatif tinggi.

RatioRatio PT.ABC IndustryPT.ABC Industry

Current 2.39 2.15

Acid-Test 1.00 1.25

Analisis Perbandingan CR dan Trend

Analisis Perbandingan CR dan Trend

Trend Analysis of Current Ratio

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2001 2002 2003

Analysis Year

Rat

io V

alu

e

Analisis Perbandingan Rasio Cepat

Analisis Perbandingan Rasio Cepat

Trend Analysis of Acid-Test Ratio

0.5

0.8

1.0

1.3

1.5

2001 2002 2003

Analysis Year

Rat

io V

alu

e

PT. ABC

Industry

Ringkasan Analisis Trend Likuiditas

Ringkasan Analisis Trend Likuiditas

• Rasio Lancar industryindustry meningkat secara perlahan, sementara rasio cepatnya relatif stabil.

• Hal ini menunjukkan bahwa persediaan merupakan masalah serius bagi PT.ABCPT.ABC.

• Rasio Lancar industryindustry meningkat secara perlahan, sementara rasio cepatnya relatif stabil.

• Hal ini menunjukkan bahwa persediaan merupakan masalah serius bagi PT.ABCPT.ABC.

Rasio Lancar (CR) PT.ABCPT.ABC telah meningkat, pada waktu bersama rasio cepat mengalami penurunan.

Rasio Lancar (CR) PT.ABCPT.ABC telah meningkat, pada waktu bersama rasio cepat mengalami penurunan.

2. Rasio Leverage Keuangan2. Rasio Leverage Keuangan

a.Utang Thd Modal a.Utang Thd Modal sendiri (DER)sendiri (DER)

Total UtangTotal UtangTotal Modal sendiriTotal Modal sendiri

PT. ABC per 31 Desember , 2003

a.Utang Thd Modal a.Utang Thd Modal sendiri (DER)sendiri (DER)

Total UtangTotal UtangTotal Modal sendiriTotal Modal sendiri

PT. ABC per 31 Desember , 2003

Menunjukkan perluasan usaha yang didanai oleh

utang.

Rasio Neraca

Rasio Leverage Finansial

$1,030$1,030

$1,139$1,139= .90.90

Perbandingan Rasio Leverage Finansial Perbandingan Rasio

Leverage Finansial

PT.ABC Industry

.90 .90

.88 .90

.81 .89

PT.ABC Industry

.90 .90

.88 .90

.81 .89

Year

2003

2002

2001

Rasio Utang Thd Modal Sendiri Rasio Utang Thd Modal Sendiri

PT. ABC memiliki rata-rata penggunaan utang

relative thd rerata industri.

Rasio Leverage FinasialRasio Leverage Finasialb.b. DAR (Debt to Assets Ratio)DAR (Debt to Assets Ratio)

Utang Thd Utang Thd Total AktivaTotal Aktiva

Total UtangTotal Utang Total AktivaTotal Aktiva

PT.ABC Per 31 Desember , 2003

b.b. DAR (Debt to Assets Ratio)DAR (Debt to Assets Ratio)

Utang Thd Utang Thd Total AktivaTotal Aktiva

Total UtangTotal Utang Total AktivaTotal Aktiva

PT.ABC Per 31 Desember , 2003

Menunjukkan persentase kekayaan perusahaan

yang didanai dariUtang

Rasio Neraca

Rasio Leverage Keuangan

$1,030$1,030

$2,169$2,169= .47.47

Perbandingan Rasio Leverage Finansial Perbandingan Rasio Leverage Finansial

PT.ABC Industry

.47 .47

.47 .47

.45 .47

PT.ABC Industry

.47 .47

.47 .47

.45 .47

Year

2003

2002

2001

Rasio Utang thd total Aktiva Rasio Utang thd total Aktiva

PT. ABC memiliki rata-rata utilisasi utang

relative thd rata-rata industri.

Rasio Leverage Finansial Rasio Leverage Finansial

c. Total Kapitalisasic. Total Kapitalisasi

Total UtangTotal UtangTotal KapitalisasiTotal Kapitalisasi

PT. ABC Per 31 Desember, 2003

c. Total Kapitalisasic. Total Kapitalisasi

Total UtangTotal UtangTotal KapitalisasiTotal Kapitalisasi

PT. ABC Per 31 Desember, 2003Menunjukkan kepentingan

relative utang jk panjang thd pendanaan jk panjang

perusahaan

Rasio Neraca

Rasio Leverage Keuangan

$1,030$1,030

$1,669$1,669= .62.62

(i.e., LT-Debt + Equity)

Perbandingan Rasio Leverage Finansial Perbandingan Rasio Leverage Finansial

PT. ABC Industry

.62 .60

.62 .61

.67 .62

PT. ABC Industry

.62 .60

.62 .61

.67 .62

Year

2003

2002

2001

Total Rasio Kapitalisasi Total Rasio Kapitalisasi

PT. ABC memiliki rata-rata utilisasi utang

jk panjang relative thd rata-rata industri.

Rasio Pembayaran beban bunga

Rasio Pembayaran beban bunga

d.d. Penutupan Beban bungaPenutupan Beban bunga

EBITEBITBeban bungaBeban bunga

PT. ABC per 31 Desember, 2003

d.d. Penutupan Beban bungaPenutupan Beban bunga

EBITEBITBeban bungaBeban bunga

PT. ABC per 31 Desember, 2003Menunjukkan

kemampuan perusahaan untuk menutup beban

bunga .

Rasio Laba rugi

Rasio Penutupan

$210$210

$59$59= 3.563.56

Perbandingan Rasio Penutupan Beban Bunga

Perbandingan Rasio Penutupan Beban Bunga

PT. ABC Industry

3.56 5.19

4.35 5.02

10.30 4.66

PT. ABC Industry

3.56 5.19

4.35 5.02

10.30 4.66

Year

2003

2002

2001

Rasio Penutupan Beban BungaRasio Penutupan Beban Bunga

PT. ABC memiliki rata-rata penutupan beban bunga relative

dibawah industri

.

Perbandingan Analisis Trend – RAsio Penutupan

Perbandingan Analisis Trend – RAsio Penutupan

Trend Analysis of Interest Coverage Ratio

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

2001 2002 2003

Analysis Year

Rat

io V

alu

e

PT. ABC

Industry

Ringkasan Analisis Trend Penutupan

Ringkasan Analisis Trend Penutupan

• Hal ini menunjukan bahwa earning yang rendah (low earnings) atau low earnings) atau (EBIT) merupakan masalah potensial bagi PT. ABCPT. ABC.

• Catatan, kita tahu bahwa tingkat utang masih dalam batasan rata-rata industri.

• Hal ini menunjukan bahwa earning yang rendah (low earnings) atau low earnings) atau (EBIT) merupakan masalah potensial bagi PT. ABCPT. ABC.

• Catatan, kita tahu bahwa tingkat utang masih dalam batasan rata-rata industri.

Rasio penutupan PT. ABCPT. ABC telah mengalami penurunan sejak 2001. dan mengalami penurunan dibawah rata-rata industri sejak 2 than lalu.

Rasio penutupan PT. ABCPT. ABC telah mengalami penurunan sejak 2001. dan mengalami penurunan dibawah rata-rata industri sejak 2 than lalu.

Rasio AktivitasRasio Aktivitas

a. Perputaran Piutanga. Perputaran Piutang

Penjualan kredit bersih tahunan Penjualan kredit bersih tahunan Piutang DagangPiutang Dagang

PT. ABC per-31 Desember,

2003

a. Perputaran Piutanga. Perputaran Piutang

Penjualan kredit bersih tahunan Penjualan kredit bersih tahunan Piutang DagangPiutang Dagang

PT. ABC per-31 Desember,

2003Menunjukkan kualitas piutang dan

bagaimana keberhasilan perusahaan dalam Pengumpulannya

Rasio neraca/

laba rugi

Rasio Aktivitas

$2,211$2,211

$394$394= 5.615.61

(Asumsi semua penjualan secara kredit)

Rasio AktivitasRasio Aktivitas

b.b. Rata-rata Periode Rata-rata Periode PengumpulanPengumpulan

Hari dalam satu tahunHari dalam satu tahunPerputaran PiutangPerputaran Piutang

PT. ABC per 31 Desember, 2003

b.b. Rata-rata Periode Rata-rata Periode PengumpulanPengumpulan

Hari dalam satu tahunHari dalam satu tahunPerputaran PiutangPerputaran Piutang

PT. ABC per 31 Desember, 2003Jumlah rata-rata hari

dimana piutang beredar di pelanggan

(or RT in days)

Rasio Neraca/

Laba rugi

Rasio Aktivitas

365365

5.615.61= 65 days65 days

Perbandingan Rasio Aktivitas

Perbandingan Rasio Aktivitas

PT. ABC Industry

65.0 65.7

71.1 66.3

83.6 69.2

PT. ABC Industry

65.0 65.7

71.1 66.3

83.6 69.2

Year

2003

2002

2001

Periode Pengumpulan rata-rata Periode Pengumpulan rata-rata

PT. ABC telah menunjukkan perbaikan dari

Rata-rata industri.

Rasio AktivitasRasio Aktivitas

c.Perputaran Utang (PT)c.Perputaran Utang (PT)

Pembelian kredit tahunanPembelian kredit tahunanUtang dagangUtang dagang

PT. ABC per- 31 Desember, 2003

c.Perputaran Utang (PT)c.Perputaran Utang (PT)

Pembelian kredit tahunanPembelian kredit tahunanUtang dagangUtang dagang

PT. ABC per- 31 Desember, 2003Menunjukkan percepatan

pembayaran thd pemasok perusahaan .

Rasio Neraca/

Laba-

Rasio Aktivitas

$1551$1551

$94$94= 16.516.5

(Assume annual credit

purchases = $1,551.)

Rasio AktivitasRasio Aktivitas

d.d. PT dalam hariPT dalam hari

Hari dalam satu tahunHari dalam satu tahunPerputaran utangPerputaran utang

PT. ABC per 31 Desember, 2003

d.d. PT dalam hariPT dalam hari

Hari dalam satu tahunHari dalam satu tahunPerputaran utangPerputaran utang

PT. ABC per 31 Desember, 2003

Jumlah hari rata-rata utang beredar di

pelanggan

Rasio Neraca/

Laporan Laba-

Rugi

Rasio Aktivitas

365365

16.516.5= 22.1 days22.1 days

Perbandingan Rasio AktivitasPerbandingan Rasio Aktivitas

PT. ABC Industry

22.1 46.7

25.4 51.1

43.5 48.5

PT. ABC Industry

22.1 46.7

25.4 51.1

43.5 48.5

Year

2003

2002

2001

Perputaran Utang dalam hari Perputaran Utang dalam hari

PT. ABC telah meningkat perputaran utangnya dlm hari .

Apakah hal ini baik ?Apakah hal ini baik ?

Rasio AktivitasRasio Aktivitas

e.e. Perputaran Perputaran PersediaanPersediaan

Harga pokok penjualanHarga pokok penjualanPersediaanPersediaan

PT. ABC Per – 31 Desember, 2003

e.e. Perputaran Perputaran PersediaanPersediaan

Harga pokok penjualanHarga pokok penjualanPersediaanPersediaan

PT. ABC Per – 31 Desember, 2003

Menunjukkan efektifitas praktek manajemen

persediaan perusahaan.

Rasio Neraca/

Laba Rugi

Rasio aktivitas

$1,599$1,599

$696$696= 2.302.30

Perbandingan Rasio AKtivitas

Perbandingan Rasio AKtivitas

PT. AB Industry

2.30 3.45

2.44 3.76

2.64 3.69

PT. AB Industry

2.30 3.45

2.44 3.76

2.64 3.69

Year

2003

2002

2001

Rasio Perputaran persediaanRasio Perputaran persediaan

PT. ABC memiliki rasio perputaran persediaan

yang kurang baik.

Rasio Perputaran Persediaan- Analisis Perbandingan

Rasio Perputaran Persediaan- Analisis Perbandingan

Trend Analysis of Inventory Turnover Ratio

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2001 2002 2003

Analysis Year

Rat

io V

alu

e

PT.ABC

Industry

Rasio AktivitasRasio Aktivitasf.f. Total perputaran aktivaTotal perputaran aktiva

Penjualan kreditPenjualan kreditTotal aktivaTotal aktiva

PT. ABC per 31 Desember, 2003

f.f. Total perputaran aktivaTotal perputaran aktiva

Penjualan kreditPenjualan kreditTotal aktivaTotal aktiva

PT. ABC per 31 Desember, 2003

Menunjukkan efektifitasPerusahaan Secara keseluruhan dalam memanfaatkan aktiva-nya untuk menghasilkan penjualan.

Rasio Neraca/

Laba rugi

Rasio aktivitas

$2,211$2,211

$2,169$2,169= 1.021.02

Perbandingan RAsio Aktivitas

Perbandingan RAsio Aktivitas

PT. ABc Industry

1.02 1.17

1.03 1.14

1.01 1.13

PT. ABc Industry

1.02 1.17

1.03 1.14

1.01 1.13

Year

2003

2002

2001

Rasio Perputaran aktiva Rasio Perputaran aktiva

PT. ABC memiliki rasio perputaran aset yang lemah

Mengapa rasio tersebut lemah?Mengapa rasio tersebut lemah?

Rasio ProfitabilitasRasio Profitabilitas

a.a. Gross Profit MarginGross Profit Margin

Gross ProfitGross ProfitNet SalesNet Sales

For PT. ABC December 31, 2003

a.a. Gross Profit MarginGross Profit Margin

Gross ProfitGross ProfitNet SalesNet Sales

For PT. ABC December 31, 2003

Menunjukkan efisiensi operasi dan kebijakan penentuan harga .

Rasio Neraca/

Laba rugi

Rasio Profitabilitas

$612$612

$2,211$2,211= .277277

Perbandingan Rasio ProfitabilitasPerbandingan Rasio Profitabilitas

PT. ABC Industry

27.7% 31.1%

28.7 30.8

31.3 27.6

PT. ABC Industry

27.7% 31.1%

28.7 30.8

31.3 27.6

Year

2003

2002

2001

Gross Profit Margin [GPM]Gross Profit Margin [GPM]

PT. ABC memiliki GPM yang lemah

Perbandingan Analisis Trend GPM

Perbandingan Analisis Trend GPM

Trend Analysis of Gross Profit Margin

25.0

27.5

30.0

32.5

35.0

2001 2002 2003

Analysis Year

Rat

io V

alu

e (%

)

PT. ABC

Industry

Rasio ProfitabilitasRasio Profitabilitas

b.b. Net Profit MarginNet Profit Margin

Net Profit after TaxesNet Profit after TaxesNet SalesNet Sales

For PT. ABC December 31, 2003

b.b. Net Profit MarginNet Profit Margin

Net Profit after TaxesNet Profit after TaxesNet SalesNet Sales

For PT. ABC December 31, 2003Menunjukkan profitabilitas

perusahaan setelah memperhitungkan biaya

dan pajak.

Rasio Neraca/

Laba rugi

Rasio profitabilitas

$91$91

$2,211$2,211= .041.041

Perbandingan RAsio ProfitabilitasPerbandingan RAsio Profitabilitas

PT. ABc Industry

4.1% 8.2%

4.9 8.1

9.0 7.6

PT. ABc Industry

4.1% 8.2%

4.9 8.1

9.0 7.6

Year

2003

2002

2001

Net Profit MarginNet Profit Margin

PT. ABC memiliki NPM yang lemah

Perbandingan Analisis Trend – NPM (Net Profit Margin)

Perbandingan Analisis Trend – NPM (Net Profit Margin)

Trend Analysis of Net Profit Margin

4

5

6

7

8

9

10

2001 2002 2003

Analysis Year

Rat

io V

alu

e (%

)

PT. ABC

Industry

Rasio ProfitabilitasRasio Profitabilitas

c.c. Return on InvestmentReturn on Investment

Net Profit after TaxesNet Profit after TaxesTotal AssetsTotal Assets

For PT. ABC December 31, 2003

c.c. Return on InvestmentReturn on Investment

Net Profit after TaxesNet Profit after TaxesTotal AssetsTotal Assets

For PT. ABC December 31, 2003

Menunjukkan profitabilitas aset perusahaan (setelah pajak dan biaya-biaya)

Rasio Neraca/

Laba rugi

Rasio Profitabilitas

$91$91

$2,160$2,160= .042.042

PerbandinganRasio Profitabilitas

PerbandinganRasio Profitabilitas

PT. ABC Industry

4.2% 9.8%

5.0 9.1

9.1 10.8

PT. ABC Industry

4.2% 9.8%

5.0 9.1

9.1 10.8

Year

2003

2002

2001

Return on InvestmentReturn on Investment

PT. ABC memiliki ROI yang lemah

Perbandingan Analisis Trend- ROI

Perbandingan Analisis Trend- ROI

Trend Analysis of Return on Investment

4

6

8

10

12

2001 2002 2003

Analysis Year

Rat

io V

alu

e (%

)

PT. ABC

Industry

Rasio ProfitabiltasRasio Profitabiltas

d.d. Return on Return on Equity(ROE)Equity(ROE)

Net Profit after TaxesNet Profit after TaxesShareholders’ EquityShareholders’ Equity

For PT. ABC December 31, 2003

d.d. Return on Return on Equity(ROE)Equity(ROE)

Net Profit after TaxesNet Profit after TaxesShareholders’ EquityShareholders’ Equity

For PT. ABC December 31, 2003

Menunjukan profitabilitas bagi pemegang saham perusahaan (setelah

biaya-biaya dan pajak)

Rasio Neraca/

Laba rugi

Rasio Profitabilitas

$91$91

$1,139$1,139= .08.08

Perbandingan Rasioprofitabilitas

Perbandingan Rasioprofitabilitas

PT. ABC Industry

8.0% 17.9%

9.4 17.2

16.6 20.4

PT. ABC Industry

8.0% 17.9%

9.4 17.2

16.6 20.4

Year

2003

2002

2001

Return on Equity [ROE]Return on Equity [ROE]

PT. ABC memiliki ROE yang kurang baik

Perbandingan Analisis Trend- ROE

Perbandingan Analisis Trend- ROE

Trend Analysis of Return on Equity

7.0

10.5

14.0

17.5

21.0

2001 2002 2003

Analysis Year

Rat

io V

alu

e (%

)

PT. ABC

Industry

ROI dengan Pendekatan Du-Pont System

ROI dengan Pendekatan Du-Pont System

ROIROI2003 = .041 x 1.02 = .042.042 or 4.2%4.2%

ROIROIIndustry = .082 x 1.17 = .098.098 or 9.8%9.8%

ROIROI2003 = .041 x 1.02 = .042.042 or 4.2%4.2%

ROIROIIndustry = .082 x 1.17 = .098.098 or 9.8%9.8%

ROI ROI = Net profit margin X

Total asset turnover

Earning Power Earning Power = Sales profitability X

Asset efficiency

Return on Equity and the Du Pont ApproachReturn on Equity and the Du Pont Approach

ROEROE2003 = .041 x 1.02 x 1.90 = .080.080

ROEROEIndustry = .082 x 1.17 x 1.88 = .179179

ROEROE2003 = .041 x 1.02 x 1.90 = .080.080

ROEROEIndustry = .082 x 1.17 x 1.88 = .179179

Return On Equity Return On Equity = Net profit margin X

Total asset turnover X

Equity Multiplier

Equity Multiplier Equity Multiplier = Total Assets

Shareholders’ Equity

Ringkasan Analsis Trend Profitabilitas

Ringkasan Analsis Trend Profitabilitas

• Rasio Profitabilitas PT. ABCPT. ABC mengalamim penurunan sejak 2001. setiap sub indiaktor menunjukkan angka dibawah rata-rata industri selama 3 thn terakhir.

• Hal ini menunjukkan COGSCOGS dan biaya dan biaya administrasi boleh jadi cukup mahal dan menjadi administrasi boleh jadi cukup mahal dan menjadi masalah utama bagi masalah utama bagi PT. ABCPT. ABC.

• Catatan, hasil ini konsisten dengan rasio kecukupan/penutupan biaya bunga yang rendah.

• Rasio Profitabilitas PT. ABCPT. ABC mengalamim penurunan sejak 2001. setiap sub indiaktor menunjukkan angka dibawah rata-rata industri selama 3 thn terakhir.

• Hal ini menunjukkan COGSCOGS dan biaya dan biaya administrasi boleh jadi cukup mahal dan menjadi administrasi boleh jadi cukup mahal dan menjadi masalah utama bagi masalah utama bagi PT. ABCPT. ABC.

• Catatan, hasil ini konsisten dengan rasio kecukupan/penutupan biaya bunga yang rendah.

Ringkasan Analisis RasioRingkasan Analisis Rasio

• Tingkat persediaan cukup tinggi.

• Mungkin pembayaran terhadap kreditur terlalu cepat.

• COGS terlalu mahal

• Biaya penjualan, umum dan administrasi juga terlalu mahal.

• Tingkat persediaan cukup tinggi.

• Mungkin pembayaran terhadap kreditur terlalu cepat.

• COGS terlalu mahal

• Biaya penjualan, umum dan administrasi juga terlalu mahal.

Common-size AnalysisCommon-size Analysis

An analysis of percentage financial statements where all balance sheet

items are divided by total assets and all income statement items are divided by

net sales or revenues.

An analysis of percentage financial statements where all balance sheet

items are divided by total assets and all income statement items are divided by

net sales or revenues.

PT. ABC’ Common Size Balance Sheets

PT. ABC’ Common Size Balance Sheets

Regular (thousands of $) Common-Size (%)

Assets 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Cash 148 100 90 12.10 4.89 4.15

AR 283 410 394 23.14 20.06 18.17

Inv 322 616 696 26.33 30.14 32.09

Other CA 10 14 15 0.82 0.68 0.69

Tot CA 763 1,140 1,195 62.39 55.77 55.09

Net FA 349 631 701 28.54 30.87 32.32

LT Inv 0 50 50 0.00 2.45 2.31

Other LT 111 223 223 9.08 10.91 10.28

Tot Assets 1,223 2,044 2,169 100.0 100.0 100.0

PT. ABC’ Common Size Balance Sheets

PT. ABC’ Common Size Balance Sheets

Regular (thousands of $) Common-Size (%)

Liab+Equity 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Note Pay 290 295 290 23.71 14.43 13.37

Acct Pay 81 94 94 6.62 4.60 4.33

Accr Tax 13 16 16 1.06 0.78 0.74

Other Accr 15 100 100 1.23 4.89 4.61

Tot CL 399 505 500 32.62 24.71 23.05

LT Debt 150 453 530 12.26 22.16 24.44

Equity 674 1,086 1,139 55.11 53.13 52.51

Tot L+E 1,223 2,044 2,169 100.0 100.0 100.0

PT. ABC’ Common Size Income Statements

PT. ABC’ Common Size Income Statements

Regular (thousands of $) Common-Size (%)

2001 2002 2003 2001 2002 2003

Net Sales 1,235 2,106 2,211 100.0 100.0 100.0

COGS 849 1,501 1,599 68.7 71.3 72.3

Gross Profit 386 605 612 31.3 28.7 27.7

Adm. 180 383 402 14.6 18.2 18.2

EBIT 206 222 210 16.7 10.5 9.5

Int Exp 20 51 59 1.6 2.4 2.7

EBT 186 171 151 15.1 8.1 6.8

EAT 112 103 91 9.1 4.9 4.1

Cash Div 50 50 50 4.0 2.4 2.3

Index AnalysesIndex Analyses

An analysis of percentage financial statements where all balance sheet or

income statement figures for a base year equal 100.0 (percent) and subsequent

financial statement items are expressed as percentages of their values in the base

year.

An analysis of percentage financial statements where all balance sheet or

income statement figures for a base year equal 100.0 (percent) and subsequent

financial statement items are expressed as percentages of their values in the base

year.

PT. ABC’ Indexed Balance Sheets

PT. ABC’ Indexed Balance Sheets

Regular (thousands of $) Indexed (%)

Assets 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Cash 148 100 90 100.0 67.6 60.8

AR 283 410 394 100.0 144.9 139.2

Inv 322 616 696 100.0 191.3 216.1

Other CA 10 14 15 100.0 140.0 150.0

Tot CA 763 1,140 1,195 100.0 149.4 156.6

Net FA 349 631 701 100.0 180.8 200.9

LT Inv 0 50 50 100.0 inf. inf.

Other LT 111 223 223 100.0 200.9 200.9

Tot Assets 1,223 2,044 2,169 100.0 167.1 177.4

PT. ABC’ Indexed Balance Sheets

PT. ABC’ Indexed Balance Sheets

Regular (thousands of $) Indexed (%)

Liab+Equity 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Note Pay 290 295 290 100.0 101.7 100.0

Acct Pay 81 94 94 100.0 116.0 116.0

Accr Tax 13 16 16 100.0 123.1 123.1

Other Accr 15 100 100 100.0 666.7 666.7

Tot CL 399 505 500 100.0 126.6 125.3

LT Debt 150 453 530 100.0 302.0 353.3

Equity 674 1,086 1,139 100.0 161.1 169.0

Tot L+E 1,223 2,044 2,169 100.0 167.1 177.4

PT. ABC’ Indexed Income Statements

PT. ABC’ Indexed Income Statements

Regular (thousands of $) Indexed (%)

2001 2002 2003 2001 2002 2003

Net Sales 1,235 2,106 2,211 100.0 170.5 179.0

COGS 849 1,501 1,599 100.0 176.8 188.3

Gross Profit 386 605 612 100.0 156.7 158.5

Adm. 180 383 402 100.0 212.8 223.3

EBIT 206 222 210 100.0 107.8 101.9

Int Exp 20 51 59 100.0 255.0 295.0

EBT 186 171 151 100.0 91.9 81.2

EAT 112 103 91 100.0 92.0 81.3

Cash Div 50 50 50 100.0 100.0 100.0

Penilaian Saham(Stock Valuation)

Jaja SutejaKompleks Bogenville Estate

H-2 Antapani Bandung 40291 Kuliah 7Kuliah 7

Saham dan Pasar Modal(Stocks & Capital Market)

Pasar perdana (Primary Market) - Tempat dimana penjualan suatu saham perusahaan untuk pertamakalinya terjadi (Place where the sale of new stock first occurs).

Penawaran Saham Perdana atau Initial Public Offering (IPO) – Penawaran saham pertamakalinya pada publik (First offering of stock to the general public).

penjualan saham baru yang dilakukan setelah perusahaan terdaftar di Bursa Efek (Seasoned Issue - Sale of new shares by a firm that has already been through an IPO),

Stocks & Stock MarketSaham Biasa (Common Stock) – Kepemilikan saham di

perusahaan publik (Ownership shares in a publicly held corporation.)

Pasar Sekunder (Secondary Market) – Pasar sekunder. Pasar dimana sekuritas yang sudah diterbitkan diperdagangkan. (market in which already issued securities are traded by investors.)

Sahan dan Pasar saham (Stocks & Stock Market)

Dividend – Pembagian kas secara periodik dari perusahaan ke pemegang saham. (Periodic cash distribution from the firm to the shareholders.)

Rasio Harga thd Earnings (P/E Ratio) - Price per share divided by earnings per share. (EPS) ------- mengindikasikan keberanian investor untuk menghargai setiap rupiah earnings dari saham tersebut

Penilaian Saham(Stock Valuation)

Karakteristik Saham:1.Preferen stock: • fix, • no control, • get paid before common.1.Common stock (biasa): control, dividen (tidak jaminan), capital gain, get paid lastNilai saham sama seperti finansial assets yang lainnya adalah present value dari aliran kas di masa yang akan datang

Penilaian Saham Preferen

• Saham yg memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas

• Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas.

Dps Kps

P0 = Nilai saham preferenDps = dividend saham preferenKps = tingkat return yang disyaratkan pd saham

preferen

Po =Po =

Penilaian Saham Preferen

Contoh: Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar Rp1.500 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa nilai sekarang saham preferen?

V=Dp/kps

= 1500/0,14

= Rp 10.714,28

Penilaian saham Biasa(Valuing Common Stocks)

Return Yg diharapkan Expected Return - The percentage yield that an investor forecasts from a specific investment over a set period of time. Sometimes called the holding period return (HPR).

0

011Return ExpectedP

PPDivr

Valuing Common Stocks

The formula can be broken into two parts.

Dividend Yield + Capital Gain

Expected Return

rDiv

P

P P

P1

0

1 0

0

Contoh: PT. XYZ memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar 3.000. Harga saham PT ini sekarang adalah 8.000 per lembar. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi 10.000 per lembar karena perusahaan baru saja memenangkan proyek besar dari pemerintah. Berapakah Expected return dr saham PT.XYZ?

r = 3000 + 10000 – 8000 = 62,5 %

8000

Penilaian Saham Biasa

Dividend Discount Model (DDM) – Perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value (PV) dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang.

H - Time horizon for your investment.

PDiv

r

Div

r

Div P

rH H

H01

12

21 1 1

( ) ( )

...( )

Penilaian Saham Biasa

ExampleDiramalkan bahwa PT. XYZ akan membayar dividen sebesar $3, $3.24, and $3.50 untuk 3 tahun yang akan datang. Pada tahun ketiga, kalian mengantisipasi menjual saham dengan harga pasar sebesar $94.48. Berapakah harga saham apabila diketahui 12% expected return?

PV

PV

3 00

1 12

3 24

1 12

350 94 48

1 12

00

1 2 3

.

( . )

.

( . )

. .

( . )

$75.

Penilaian Saham BiasaDividen Bertumbuh Secara Konstan (Constant

Growth Model)• Dividen tumbuh sesuai dengan tingkat

pertumbuhan perusahaan• Model ini mengasumsikan bahwa dividen

tumbuh pada suatu tingkat tertentu (g) / konstan• Model ini cocok untuk perusahaan yang mature

dengan pertumbuhan yang stabil:

)(

)1(00 gK

gDP

s

Rumus Dividen Bertumbuh Konstan

P0 = Harga saham D0 = Nilai dividen terakhir g = tingkat pertumbuhan perusahaanKs = tingkat keuntungan yang disyaratkan pada

saham tsbModel ini disebut Gordon model sesuai dgn nama

penemunya Myron J Gordon

)(

)1(00 gK

gDP

s

Contoh Constant Growth/ Gordon Model

Dengan menggunakan Gordon Model, kita dapat menghitung harga saham A, apabila diketahui dividen terakhir adalah Rp 1,82. Tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan sebesar 10%. Investor mensyaratkan return sebesar 16%, berapa harga saham A?

= Rp. 33,33

%)10%16(

%)101(82.10

P

Penilaian Saham BiasaDividen Tumbuh Secara Tidak Konstan

(Nonconstant Growth Rate)

• Umumnya, tingkat pertumbuhan dividen tidak konstan karena kebanyakan perusahaan2 mengalami life cyles (early-faster growth, faster than economy, then match with economy’s growth, then slower than economy’s growth)

Langkah2 Perhitungan Nonconstant Growth

1. Menentukan estimasi pertumbuhan dividen (g)

2. Menghitung present value dividen selama periode dimana dividen tumbuh tidak konstan

3. Menghitung nilai saham pada periode pertumbuhan tidak konstan

4. Menjumlahkan 2 dan 3 untuk mendapatkan P0

Contoh Nonconstant Growth

Perusahaan Hayo selama ini membagikan dividen yang jumlahnya bervariasi. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 2 tahun mendatang, tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 5% per tahun sampai waktu tak terhingga. Pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 18%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah Rp 200/ lembar.

Berapakah harga saham perusahaan tsb sekarang?

JawabD1 = D0 (1+ 0,20) = 200 (1,20) = 240

D2 = D0 (1+0,20)2 = 200 (1,44) = 288

PV1 (D1, D2) = 240/(1+0,18)+288/(1+0,18)2

= 203,39 + 206,84= 410,23

PVP2 = 2.326/(1+0,18)2 = 1.670,5P0 = 410,23+ 1.670,5 = 2.080,73

326.2%)5%18(

40,3022

P

)(3

2 gK

DP

s

%)5%18(

)05.01(22

D

P

326.2%)5%18(

40,3022

P

%)5%18(

)05.01(2882P

More Example

2. Perusahaan Yahoo selama ini membagikan dividen yang jumlahnya berbeda sesuai dgn pertumbuhan perusahaan. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 30% per tahun selama 3 tahun mendatang, tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 10% per tahun untuk selamanya. Pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 16%.Dividen terakhir yang dibagikan adalah 1,82/ lembar.

Berapakah harga saham perusahaan tsb sekarang?

Answer

• D0 = 1,82

• D1 = D0 ( 1+0,30 ) = 1,82 (1,30) = 2,366

• D2 = 1,82 (1+0,30 )2 = 3,070

• D3 = 1,82 (1+0,30)3 = 3,999

• D4 = 3,999 (1+0,10) = 4,399

PV1 (D1,D2, D3) =

= 2,36/(1+0,16) + 3,070/(1+0,16)2 +3,999/(1+0,16)3

= 6,89

• P3 = D4 / Ks – g= 4,399/ 0,16 – 0,10= 73,32

PVP3 = 73,32 / (1+0,16)3

=46,97Jadi harga saham

P0 = PV (D1,D2,D3)+ PVP3

= 6,89 + 46,97 = 53,86

No Free Lunches Technical AnalystsTechnical Analysts

Forecast stock prices based on the watching the Forecast stock prices based on the watching the fluctuations in historical pricesfluctuations in historical prices

Random Walk Theory

• Ergerakan harga saham dari hari ke hari yang tidak mencerminkan pola-pola tertentu

(The movement of stock prices from day to day DO NOT reflect any pattern).

• Secara statistik, pergerakan harga saham tersebut bersifat ACAK (Statistically speaking, the movement of stock prices is random)

Pemanis sekuritas (Warrant)

• Suatu opsi yg dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah lembar saham pd harga yang telah ditentukan.

• Biasanya warrant diterbitkan bersama obligasi. Sebagai bonus krn membeli obligasi

• Sebagai pemanis/sweetener penerbitan obligasi

Convertible Security

Obligasi atau saham preferen yang dapat ditukarkan/dikonversikan menjadi saham biasa dalam waktu dan kondisi yang telah ditentukan.

Berbeda dgn warrant, pengkonversian tidak menambah dana tambahan bagi perusahaan. Utang/ obligasi atau saham preferen hanya digantikan dengan saham biasa di balance sheet ( neraca )

Right Issue

• Para pemegang saham mempunyai hak option untuk membeli sejumlah saham baru.

• Setiap pemegang saham mempunyai satu right untuk setiap lembar saham yang dimiliki.

• Apabila pemegang saham tidak ingin membeli tambahan saham baru maka ia bisa menjual rights nya ke orang yang mau membel saham tersebut.

Tugas

1. What is the value of a stock that expects to pay a $3 dividend next year, and then increase the dividend at a rate of 8% per year, indefinitely? Assume a 12% expected return. Use Gordon Model

2. If the same stock is selling for $100 in the stock market, what might the market be assuming about the growth in dividends?

Non Constant Growth Model

3. Sekarang adalah tanggal 1/1/1991. PT Aqua mengharapkan bahwa perusahaan akan mengalami kenaikan pendapatan 20% per tahun selama 5 tahun mendatang (petunjuk: kenaikan pendapatan = kenaikan dividen). Setelah itu perusahaan memperkirakan bahwa pendapatan atau dividen akan menurun secara konstan 6% per tahun sampai waktu tak terhingga. Pemegang saham menginginkan keuntungan sebesar 10%. Dividen terakhir yang baru saja dibayarkan kemarin adalah Rp 1,5. Hitunglah harga saham perusahaan tersebut hari ini.

4. Dividen yg terakhir dibayar oleh PT Paper Mills adalah Rp 1,5. Harga saham perusahaan tersebut saat ini adalah Rp 15,75. Dividen diharpkan bertumbuh secara konstan 5% per tahun. Jika pemegang saham menginginkan rate of return on stock sebesar 15%, hitung dividen yield dan capital gain yield selama setahun mendatang.