makalah ppn n ppnbm new
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
1/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1. Pengusaha Kena Pajak
Subjek pajak pertambahan nilai adalah pengusaha yaitu orang pribadi atau badan orang
pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang
tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar
pabean. ermasuk badan adalah sekumpulan orang dan atau badan modal yang merupakan
kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau oragnisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Pengertian badan tersebut termasukkerja
sama operasi (joint operation) (Pasal !PP No.1 ahun "#1"). Pengusaha yang dikenak pajak
pertambahan nilai disebut Pengusaha Kena pajak (PKP). (Sugeng $ahono % "#1" % "&')
Pengusaha yang telah memenuhi syarat dikenakan pajak pertambahan nilai wajib
dikukuhkan menjadi PKP yaitu % ($ahono% "#1"% "&)
1) Pengusaha yang apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku melakukan
penyerahan barang kena pajak danatau jasa kena pajak melebihi batasan pengusaha ke*il
yaitu +p. # juta (PK-&PK.#!."#1#), ke*uali pengusaha ke*il memilih untuk
mengkukuhkan sebagai PKP.") Seluruh pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang
kena pajak yang tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak tanpa batasan penyerahan,!) Kerja sama operasi dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak danatau jasa
kena pajak atas nama bentuk kerja sama operasi.
/pabila wajib pajak yang menghasilkan brutonya telah melebihi +p. # juta tetapi tidak
melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP Direktur
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 1
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
2/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Jenderal Pajak da"at men#ukuhkan "en#usaha seba#ai "en#usaha kena "ajak se$ara
jabatan. 0an 0irektur endral Pajak dapat menerbitkan SKP danatau SP untuk masa pajak
sebelum pengusaha dikukuhkan se*ara jabatan sebagai PKP, terhitung sejak saat jumlah
peredaran bruto danatau penerimaan brutonya melebihi +p. # juta (pasal PK-&PK.#!"#1#). ($ahono% "#1"% "&)
%bjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak pertambahan nilai dikenakan (Pasal ' (1), pasal 1& 2, dan 1& 0 33 PPN) atas
($ahono% "#1"% "&4-"&)
1. Penyerahan 5arang Kena Pajak didalam daerah pabean yangdilakukan oleh pengusaha6
". 7mpor barang kena pajak6!. Penyerahan asa Kena Pajak di dalam dearah pabean yang dilakukan oleh pengusaha6'. Pemanfaatan 5arang Kena Pajak idak 5erwujud dari luar daerah pabean di dalam
daerah pabean6. Pemanfaatan asa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean6&. 8kspor 5arang Kena Pajak 5erwujud oleh Pengusaha Kena Pajak64. 8kspor 5arang Kena Pajak idak 5erwujud oleh Pengusaha Kena Pajak6. 8kspor jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak69. Kegiatan membangun sendiri (KS) ( Pasal 1& 2 33 PPN)61#. /kti:a yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan (pasal 1&0).
&ekanisme Perhitun#an Pajak Pertambahan Nilai
Se*ara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan 5KPKP dipungut oleh PKP
penjual. 0engan demikian, pembelian 5KPKP yang bersangkutan membayar kepada PKP
penjual sebesar harga jual ditambahan PPN yang terutang (1#;). ardiasmo ("##% "')
mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut %
1. Pada saat membelimemperoleh 5KPKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. 5agi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka
dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur
pajak
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 2
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
3/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
". Pada saat menjualmenyerahan 5KPKP kepada pihak lain, wajib dimemungut PPN. 5agi
penjual, PPN tersebut meruapakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP
penjual wajib membuat faktur pajak
!. /pabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan
takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan. Selisihnya harus
disetorkan ke kas negara
'. /pabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih ke*il daripada jumlah pajak
masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak
berikutnya
. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SP masa PPN)
ardiasmo ("##% ") 2ara menghitung PPN adalah sebagai berikut %
Tari' PPN
arif PPN atas penyerahan 5KP danatau KP adalah sebesar 1# ; dari 0asar Pengenaan
Pajak. arif PPN atas ekspor 5KP adalah sebesar # ; dari 0asar Pengenaan Pajak . Pengenaan
tarif # ; bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, dengan demikian Pajak asukan yang
telah dibayar untuk menghasilkan barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.
Pajak Penjualan atas 5arang ewah
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 3
Pajak an# terutan# Tari' Pajak * Dasar Pen#enaan Pajak
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
4/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
erhadap penyerahan 5arang Kena Pajak (5KP) di samping dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana telah disebut dalam pasal ' ayat (1) 33 PPN dan PPn5
dikenal juga Pajak Penjualan atas 5arang ewah (PPn5).
5eberapa karakteristik yang perlu dipahami dalam PPn5 adalah sebagai berikut.
1. Pengenaan terhadap PPn5m ini hanya satu kali yaitu pada waktu penyerahan 5KP yang
tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. 5arang
Kena Pajak yang tergolong mewah.". PPn5 tidak dapat dilakukan pengkreditan dengan PPN. Namun demikian, apabila
eksportir mengekspor 5KP yang tergolong mewah, maka PPn5m yang telah dibayar pada
saat perolehan dapat direstitusi.
%bjek Pajak Penjualan atas +aran# &e,ah
Sebagai objek Pajak Penjualan atas 5arang ewah adalah sebagai berikut.
1. Penyerahan 5arang Kena Pajak yang tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang
menghasilkan barang tersebut di dalam 0aerah Pabean dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya, dan". 7mpor 5arang Kena Pajak yang tegolong mewah.
Tari' Pajak Penjualan atas +aran# &e,ah
1. arif Pajak Penjualan atas 5arang ewah adalah serendah-rendahnya 1#; dan paling
tinggi "##;. arif Pajak Penjualan atas 5arang ewah dapat ditetapkan dalam beberapa
pengelompokan tarif, yaitu tarif terendah sebesar 1#; dan paling tinggi "##;.
Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan 5arang Kena Pajak
yang tergolong mewah atas penyerahan dikenakan juga Pajak Penjualan atas 5arang
ewah. Pengelompokan 5arang Kena Pajak ini ditetapkan dengan Peraturan enteri
Keuangan.". /tas ekspor 5arang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif #;.
Pajak Penjualan atas 5arang ewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi 5arang
Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean.
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
5/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
tergolong mewah yang di ekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean, dikenakan Pajak
Penjualan atas 5arang ewah dengan tarif #;. Pajak Penjualan atas 5arang ewah
yang telah dibayar atas perolehan 5arang Kena Pajak yang tergolong mewah yang di
ekspor tersebut dapat diminta kembali.Pengelompokan barang-barang yang dikenai Pajak Penjualan atas 5arang ewah
terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang
mempergunakan barang, disamping didasarkan pada nilai guna bagi masyarakat pada
umumnya. /tas dasar itulah tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang yang hanya
dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. 0emikian terhadap barang yang
dikonsumsi masyarakat perlu dikenai Pajak Penjualan atas 5arang ewah, tarif yang
dipergunakan adalh tarif yang rendah.
Dasar Pen#enaan Pajak
3ntuk menhitung besarnya pajak terutang, diperlukan adanya 0asar Pengenaan Pajak (0PP).
0asar pangenaan pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai
ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai
dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual,
penggantian, nilai espor, dan nilai impor yaitu sebagai berikut.
1. =arga jual=arga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnyadiminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk
ppn yang dipungutmenurut undang-undang ppn dan ppnbmdan potongan harga yang
di*antumkan dalam faktur pajak./pabila pengusaha kena pajak selain menerbitkan faktur pajak, juga menerbitkan faktur
penjualan, maka potongan harga yang ter*antum dalam faktur pajak tersebut juga
potongan harga yang ter*antum dalam faktur penjualan. idak termasuk dalam pengertian
potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya yang diberikan
dalam rangka menjual barang kena pajak.
". PenggantianPenggantian dalah berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya
diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau
ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai
yang dipungut menurut 33 no. tahun 19! tentang pajak pertambahan nilai barang dan
jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diudah
terakhir denga 33 no. '" tahun "##9, dan potongan harga yang di*antumkan dalam
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 5
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
6/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima
jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak danatau oleh penerima manfaat barang kena
pajak tidak berwujud karena pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar
daerah pabean didalam daerah pabean.
!. Nilai ekspor Nilai ekspor adala nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang
seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor,
misalnya harga yang ter*antum dalam pemberitahuan ekspor barang (P85).'. Nilai impor
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk
ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak
pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ppn dan ppnbm. Nilai impor yang menjadi 0PP adalah harga patoka impor atau cost insurance and freight
(27>) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan
lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.
Dasar Pen#enaan Pajak PPn+& Kendaraan +erm-t-r
1. =arga jual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong
mewah yang dilakukan pabrikan atau pihak yang menghasilkan, tidak termasuk pajak
pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan potongan harga yang
di*antumkan dalam faktur pajak.
". Nilai impor yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas kendaraan bermotor yang tergolong mewah,
tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.!. =arga jual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak pertambahan nilai atas
penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha
kena pajak selain pabrikan atau pihak yang menghasilkan atau atas impor termasuk pajak
penjualan atas barang mewah yang dikenakan atas penyerahan dari pabrikan atau pihak
yang menghasilkan atau atas impor kendaraan bermotor yang digolongkan mewah
tersebut.'. 3ntuk kendaraan yang tergolong mewah yang diimpo dalam keadaan terurai (2K0) atau
produksi dalam negeri %a. Pajak penjualan atas barang mewah belum terutang pada saat impor kendaraan
bermotor dalam keadaan terurai. b. 0asar pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor
tersebut dari pabrikan atau pihak yang menghasilkan kendaraan bermotor sama
dengan pengenaan pajak pajak penjualan atas barang mewah yaitu sebesah harga
juala.
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 6
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
7/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
*. 0asar pengenaa pajak yang dipakai dasar untuk menghitung pajak pertambahan nilai
yang terutang atas penhyerahan kendaraan bermotor tersebut pada lini setelah
penyerahan dari pabrikan atau pihak yang menghasilkan kendaraan bermotor adalah
harga jual.
. 3ntuk kendaraan bermotor yang tergolong mewah yang diimpor dalam keadaanterpasang (253) %a. 0asar pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor kendaraan bermotor tersebut
sama dengan dasar pengenaan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu sebesar nilai
impor. b. 0asar pengenaan pajak yang dipakai untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang
trutang atas penyerahan kendaraan bermotor tersebut olh importir yang bersangkutan
dan penyerahan pada lini selanjutnya adalah harga jual.
Dasar Pen#enaan Pajak +eru"a Nilai .ain
0asar pengenaan pajak berupa nilai lain diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor
4PK.#!"#1# untuk menjamin rasa keadilan dalam hal %
a. =arga jual, nilai penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor sukar ditetapkan, danatau b. Penyerahan barang kena pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air
minum dan listrik.
Nilai lain yang ditetapkan menteri keuangan sebagai dasar pengenaan pajak dimaksud diatas
adalah %
1. 3ntuk pemakaian sendiri 5arang Kena Pajak danatau asa Kena Pajak adalah harga jualatau penggantian, setelah dikurangi ?aba Kotor6
". 3ntuk pemberian 2uma-2uma atas 5arang Kena Pajak danatau asa Kena Pajak adalah
harga jual atau penggantian. setelah dikurangi ?aba Kotor6!. 3ntuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-
rata6'. 3ntuk penyerahan film *erita adalah perkiraan hasil rata-rata per-judul film6. 3ntuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual e*eran6&. 3ntuk 5arang Kena Pajak berupa persediaan danatau akti:a yang menurut tujuan semula
tidak ntuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah
harga pasar wajar64. 3ntuk penyerahan 5arang Kena Pajak dari pusat ke *abang atau sebaliknya danatau
penyerahan 5arang Kena Pajak antar *abang, adalah harga pokok penjualan atau harga
perolehan6. 3ntuk penyerahan 5arang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang
disepakati oleh pedagang perantara dengan pembeli69. 3ntuk penyerahan 5arang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang6
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 7
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
8/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
1#. 3ntuk penyerahan jasa pengiriman paket sebesar 1#; (sepuluh persen) dari jumlah yang
ditagih atau jumlah ynag seharusnya ditagih611. 3ntuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata sebesar 1#; (sepuluh
persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
Nilai .ain Seba#ai Dasar Pen#enaan Pajak +a#i PKP Peda#an# E$eran
Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak bagi pkp pedagang e*eran dihitung dengan *ara
sebagai berikut %
1. Pajak pertambahan nilai yang terutang oleh pengusaha kena pajak pedagang e*eran
sebesar 1#; @ harga jual barang kena pajak.". umlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak pedagang
e*eran adalah 1#; @ "#; jumlah penyerahan seluruh barang dagangan.
Pengusaha kena pajak pedagang e*eran yang dalam suatu tahun buku tidak memilih
menggunakan dasar pengenaan pajak dengan nilai wajib memberitahukan kepada kepala kantor
pelayanan pajak ditempat pengusaha kena pajak dikukuhkan.
Nilai "enerahan an# men##unakan /aluta asin#
/pabila terjadi penyerahan 5KP yang pembayarannya ternyata dilakukan dengan
mengunakan :aluta asing, maka sesuai peraturan pemerintah no. # tahun 199' diatur %
1. Pajak yang terutang harus dikon:ensi kedalam mata uang rupiah dengan menggunakankurs yang berlaku sesuai keputusan menteri keuangan pada saat faktur pajak dibuat.
". erhadap penyerahan 5KP danatau KP dilakukan kepada pemungut PPN, besarnya
pajak yang terutang harus dikon:ersi kedalam mata uang rupiah dengan kurs yang
berlaku sesuai dengan keputusan menteri keuangan pada saat pemungut PPN melakukan
pembayaran.
0ara &en#hitun# Pajak
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2ara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan mengalikan tarif
pajak pertambahan nilai (1#; atau #; untuk ekspor barang kena pajak) dengan dasar pengenaan
pajak.
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 8
PPN an# terutan# Tari' PPN * Dasar Pen#enaan Pajak
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
9/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
0asar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor,
atau nilai lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk
menghitung pajak yang terutang.
Pajak Pertambahan nilai yang terutang ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh
pengusaha kena pajak. 5agi pengusaha kena pajak pembeli merupakan pajak masukan.
Sebagai *ontoh pengusaha yang sudah menjual barang kena pajak se*ara tunai seharga
+p '#.###.###,##.
5esarnya PPN terutang adalah 1#; @ +p '#.###.###,## A +p '.###.###,##.
PPN atau PPn+& menjadi ba#ian dari 1ar#a
0alam hal PPN atau PPn5 telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas
penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, maka PPN da PPn5 yang
terutang 111# atau 11!# (tergantung tarif PPn5) dikalikan dasar pengenaan pajak atau
diartikan dengan dikalikan harga atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau
penyerahan jasa kena pajak.
Sebaga7 *ontoh P 2ahaya membeli sebuah mobil seharga +p 1!#.###.###,## termasuk
PPN dan PPn5.
5esarnya %
PPN erutang A10
30+ Rp130.000.000,00= Rp10.000.000,00
PPn5 A20
130+ Rp130.000.000,00= Rp20.000.000,00
otal Pajak erutang +p !#.###.###,##
Pen#hitun#an PPN Dan PPn+& Dalam Satu Transaksi
0alam suatu transaksi dapat terjadi bahwa transaksi tersebut menjadi objek PPN dan
objek PPn5m karena 5KP yang terjual tergolong mewah. Sebagai *ontoh P Bulanda adalah
sebagai importir melakukan impor Air Conditioaner (/2) sebanyak ".### unit dari jepang
dengan harga impor (27>) 3SC##,## per unit, atas impor /2 terutang bea masuk #;. Kurs
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 9
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
10/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
berdasarkan keputusan menteri keuangan +p 1".###,## per 3SC1,##. Perhitugan PPN dan
PPn5 sebagai berikut.
=arga 7mpor (27>) A +p ".### @ C ##,## @ +p 1".###,## A +p 1".###.###.###,##
5ea asuk #; @ +p 1".###.###.###,## A +p &.###.###.###,##
Nilai impor A +p 1.###.###.###,##
PPN terutang 1#; @ +p 1.###.###.###,## A +p 1.##.###.###,##
PPn5 "#; @ +p 1.###.###.###,## A +p !.#.###.###,##
umlah yang harus dibayar kepada importir A +p "!.###.###.###,##
Selanjutnya atas /2 tersebut dijual kepada distribusi P Segar dengan harga+p .###.### per unit /2. Perhitungan harga penyerahan sebagai jumlah yang harus dibayar P.
Segar sebagai berikut.
=arga per unit /2 +p .###.###,##
engeliminisai PPn5 per unit 1"### @ +p !.#.###.###,## +p 1.##.###,##
0asar pengenaan PPN +p !."##.###,##
PPN terutang 1#; @ +p!."##.###,## +p !"#.###,##
adi, jumlah yang harus dibayar P Segar % +p .###.###,## D +p !"#.###,##
A +p .!"#.###,##
aktur Pajak
>aktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena
Penyerahan 5arang Kena Pajak atau Penyerahan asa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak
karena impor 5arang Kena Pajak digunakan oleh 0irektorat enderal Pajak 5ea dan 2ukai.
Ketentuan Pasal 1! 3ndang-3ndang PPN dan PPn5 mewajibkan Pengusaha Kena Pajak untuk
membuat >aktur Pajak pada setiap %
1. Penyerahan 5arang Kena Pajak di dalam 0aerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
atau ekspor 5arang Kena Pajak berwujud oleh Pengusah Kena Pajak danatau
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 10
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
11/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Penyerahan 5arang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak ke*uali atas penyerahan aset yang pajak
masukannya tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat () huruf b dan huruf * 3ndang-
3ndang PPN dan PPn5)6". Penyerahan asa Kena Pajak di dalam 0aerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha6!. 8kspor 5arang Kena Pajak idak 5erwujud oleh Pengusaha Kena Pajak6 danatau'. 8kspor asa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
>aktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. aktur Pajak. ?arangan ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang
tidak semestinya. Namun demikian, apabila >aktur Pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau
badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut, jumlah pajak yang
ter*antum dalam >aktur Pajak harus disetorkan ke Kas Negara.
Pembuatan >aktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak karena >aktur
Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan *ara kerja (mekanisme) pengkreditan PPN.
>aktur Pajak tidak perlu dibuat se*ara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. >aktur Pajak
dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh
0irektorat enderal Pajak.
Kel-m"-k aktur Pajak
erdapat kelompok faktur pajak yaitu >aktur Pajak, >aktur Pajak Eabungan, dan >aktur
Pajak Khusus yang pada prinsipnya dikenal sebagai >aktur Pajak.
1. >aktur Pajak >aktur Pajak merupakan >aktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan
pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak asukan. >aktur Pajak harus
men*antumkan keterangan-keterangan tentang Penyerahan 5arang Kena Pajak danatau
penyerahan jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat %a. Nama, alamat, Nomor Pokok $ajib Pajak (NP$P)yang menyerahkan 5arang Kena
Pajak atau asa Kena Pajak6 b. Nama, alamat dan Nomor Pokok $ajiib Pajak (NP$P) pembeli 5arang Kena Pajak
atau penerima asa Kena Pajak6
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 11
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
12/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
*. enis barang atau jasa, jumlah harga jual, atau penggantian, dan potongan harga6d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut6e. Pajak Penjualan atas 5arang ewah yang dipungut6f. Kode, nomer seri, dan tanggal pembuatan >aktur Pajak6 dang. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani >aktur Pajak.
>aktur Pajak harus benar baik se*ara formal maupun se*ara materiil. >aktur Pajak
harus diisi se*ara lengkap, jelas, benar dan ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh
Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun juga, keterangan mengenai
Pajak Penjualan atas 5arang ewah. >aktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan
ketentuan ini dapat mengakibatkan PPN ter*antum didalamnya tidak dapat dikreditkan.
". >aktur Pajak Eabungan
>aktur Pajak Eabungan adalah >aktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan5arang Kena Pajak atau penyerahan asa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan
kalender kepada pembeli yang sama atau penerima asa Kena Pajak yang sama. >aktur
Pajak Eabungan merupakan >aktur Pajak yang harus dibuat paling lama pada akhir bulan
penyerahan setelah bulan penyerahan 5arang Kena Pajak atua asa Kena Pajak.5ila terdapat pembayaran sebelum penyerahan 5arang Kena Pajak atau sebelum
penyerahan asa Kena Pajak atau terdapat pembayaran sebelum >aktur Pajak Eabungan
tersebut dibuat, maka untuk pembayaran tersebut dibuat >aktur Pajak tersendiri pada saat
diterimanya pembayaran. anggal penyerahanpembayaran pada >aktur Pajak diisi
dengan tanggal awal peyerahan 5arang Kena Pajak asa Kena Pajak sampai dengan
tanggal terakhir dari asa Pajak yang dibuatkan >aktur Pajak Eabungan, dengan
melampirkan daftar tanggal penyerahan dari setiap faktur penjualan.!. >aktur Pajak Khusus
3ndang-3ndang PPN dan PPn5 tentang 2ara Pengajuan atau Penyelesaian
+estitusi PPN atas 5arang 5awaan
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
13/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
0alam pelaksanaanya terkadang orang pribadi yang memenuhi syarat tersebut
berbelanja di toko ritel yang telah ditentukan sebagai *ontoh di P. Sakinah dengan
membeli barang sebagai barang bawaan yaitu 5arang Kena Pajak dan membawa barang
tersebut keluar 0aerah Pabean dengan menggunakan transportasi pesawat udara melalui bandara udara. oko ritel tersebut telah dikukuhkan sebagai Pengguna Kena Pajak
sehingga pada saat menjual 5arang Kena Pajak, toko ritel akan menerbitkan >aktur Pajak
Khusus. 5agi pembeli dengan >aktur Pajak Khusus yang dilampiri cash register struk
pembelian invoice sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang diterbitkan oleh
toko ritel atas pembelian barang bawaan yang PPN-Fnya akan diminta kembali oleh orang
pribadi. Pengajuan permohonan restitusi PPN atas barang bawaan tersebut oleh pribadi
harus memenuhi syarat %
a. Nilai PPN paling sedikit +p ##.###,- (lima ratus ribu rupiah)6 dan b. Pembelian 5arang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
sebelum keberangkatan keluar 0aerah Pabean.
Pajak Pertambahan Nilai yang dapat direstitusi yaitu PPN yang ter*antum dalam 1
(satu) >aktur Pajak Khusus dari 1 (satu) toko ritel pada satu tanggal yang sama.
Tata 0ara Pembuatan aktur Pajak
>aktur Pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena
Pajak yang melakukan Penyerahan 5arang Kena Pajak atau Penyerahan asa Kena Pajak.
5eberapa hal yang diperlukan dalam tata *ara pembuatan>aktur Pajak yaitu sebagai berikut %
1. >aktur Pajak harus diisi se*ara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1! ayat () 3ndang-3ndang PPN tahun 19!
dan perubahannya serta ditandatangani oleh pejabatkuasa yang ditunjuk oleh
Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Pengusaha Kena Pajak juga dapat
menambahkan keterangan lain dalam >aktur Pajak selain keterangan sebagaimana
dimaksud Pasal 1! ayat () 3ndang-3ndang PPN dan PPn5.". >aktur Pajak yang tidak diisi se*ara lengkap, jelas, dan benar danatau tidak
ditandatangani merupakan >aktur Pajak yang *a*at sehingga PPN yang ter*antum
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 13
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
14/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
dalam >aktur Pajak *a*at sebagai Pajak asukan tidak dapat dikreditkan oleh
Pembeli 5arang Kena Pajak atau penerima asa Kena Pajak.!. Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan >aktur Pajak dengan menggunakan kode
dan nomor seri >aktur Pajak.
'. Nomor urut pada nomor seri >aktur Pajak dan tanggal >aktur Pajak harus dibuat
se*ara berurutan tanpa perlu dibedakan antara kode transaksi, kode status >aktur
Pajak dan mata uaang yang digunakan.. Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan se*ara tertulis nama
pejabat yang berhak menandatangani >aktur Pajak yang disertai *ontoh tanda tangan
kepada Kepala KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat
mulai melakukan penandatanganan >aktur Pajak.&. 5entuk dan ukuran formulir >aktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha
Kena Pajak.4. Pengadaan formulir >aktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.. >aktur Pajak paling sedikit dibuat dalam " (dua) rangkap, yaitu %
?embar ke-1 disampaikan kepada pebeli 5arang Kena Pajak atau penerima asa
Kena Pajak ?embar ke-" untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan >aktur Pajak.
-rmat K-de dan N-m-r Seri aktur Pajak
>ormat kode faktur pajak terdiri dari & (enam) digit yaitu
a. " (dua) digit pertama adalah kode transaksi6 b. 1 (satu) digit berikutnya adalah kode status6*. ! (tiga) digit berikutnya adalah kode *abang.
>ormat nomor seri faktur pajak terdiri dari 1# (sepuluh) digit dengan rin*ian sebagai berikut.
a. " (dua) digit pertama adalah tahun penerbitan6 b. (delapan) digit berikutnya adalah nomor urut.
adi format kode dan nomor seri faktur pajak se*ara keseluruhan menjadi sebagai berikut.
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 14
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
15/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
2ontoh penulisan kode dan nomor seri faktur pajak berikut artinya%
#1#.###-11.#######1 berarti penyerahan kepada selain pemungut PPN , >aktur Pajak Normal
(bukan >aktur Pajak Pengganti), diterbitkan tahun "#11 dengan nomor urut 1.
#11.###-11.####### berarti penyerahan kepada selain pemungut PPN , >aktur Pajak Pengganti.
>aktur Pajak Pengganti diterbitkan tahun "#11 dengan nomor urut . 0alam hal ini kode dan
nomor seri >aktur Pajak yang diganti harus di*antumkan dalam kolom yang telah disediakan
(yaitu kolom Kode dan Nomor Seri >aktur Pajak yang diganti).
Pembuatan aktur Pajak Pen##anti3 Salinan Arsi" aktur Pajak3 dan Pembatalan aktur
Pajak
>aktur pajak dapat diganti apabila faktur pajak itu rusak, *a*at, salah dalam pengisian,
atau salah dalam penulisan yang mengakibatkan faktur pajak yang dimaksudkan tidak memuat
informasi dengan lengkap, jelas, dan benar. ata *ara pembuatannya diatur dalam Peraturan
0irektur enderal Pajak No. 1P"#1# anggal "' aret "#1#.
0emikian halnya bila >aktur Pajak hilang baik PKP yang menerbitkan maupun pihak
yang menerima >aktur Pajak tersebut dapat membuat salinan dari arsip >aktur Pajak. etapi bila
ada pembatalan transaksi penyerahan 5KP atau penyerahan KP yang >aktur Pajaknya telah
diterbitkan. Pihak PKP yang menebitkan >aktur Pajak harus melakukan pembatalan >aktur
Pajak. ata *ara tetap menga*u pada Peraturan 0irektur enderal Pajak.
0okumen yang kedudukannya dipersamakan dengan >aktur Pajak adalah sebagai berikut%
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 15
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
16/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
1. Pemberitahuan 8kspor 5arang (P85) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh
pejabat yang berwenang dari 0irektorat enderal 5ea dan 2ukai dan dilampiri dengan
invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan P85 tersebut.". Surat Perintah Penyerahan 5arang (SPP5) yang dibuatdikeluarkan oleh
53?
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
17/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
1. Pajak masukan dari PKP pembeli, dalam hal Pajak asukan atas 5KP yang dikembalikan
telah dikreditkan6". 5iaya atau harta bagi PKP pembeli, dalam hal pajak atas 5KP yang dikembalikan
tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan
sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta6 atau!. 5iaya ata harta bagi pembeli yang bukan PKP dalam hal pajak atas 5KP yang
dikembalikan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi)
dalam harga perolehan harta.
.aran#an dan Sanksi Dalam Pembuatan aktur Pajak
?arangan membuat >aktur Pajak menurut pasal 1' 33 PPN dan PPn5 telah
menegaskan, yaitu sebagai berikut.
1. 5agi perusahaan baik aktur Pajak.". 5ila >aktur Pajak telah dibuat, sebagai akibatnya pengusaha baik aktur Pajak ke Kas
Negara, sehingga dilarang tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut.
Kemungkinan pengusaha tidak dikukuhkan sebagai Pengusah Kena Pajak, tetapi membuat
>aktur Pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak
atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak, maka kepada pengusaha tersebut dikenakan sanksi
administrasi berupa denda "; dari 0asar Pengenaan Pajak Pasal 1' ayat (1) dan pasal 1' ayat
(') 33 K3P.
Peraturan 0irektorat ederal Pajak No. 1!P"#1# selanjutnya menegaskan bahwa PKP
dikenai sanksi administrasi sesuai Pasal 1' ayat (') 33 K3P tahun 19! sebagaimana telah
diubah terakhir dengan 33 No. " ahun "##4 dalam hal%
1. enerbitkan >aktur Pajak yang tidak memuat keterangan danatau tidak mengisi se*ara
lengkap, jelas, benar danatau tidak ditandatangani oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk
oleh Pengusaha Kena Pajak untuk mendatangani >aktur Pajak6 danatau". enerbitkan >aktur Pajak tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu
tiga bulan sejak >aktur Pajak seharusnya dibuat.
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 17
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
18/36
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
19/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 19
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
20/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Pajak &asukan dan Pajak Keluaran
ardiasmo ("##9% "4#) Pajak asukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya
sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan 5KP dan atau penerimaan KP dan
atau pemanfaatan 5KP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan KP dariluar pabean dan atau impor 5KP. Pajak asukan (PPN yang dibayar pada saat perolehan barang
dan jasa ), sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak boleh dikreditkan. 3ntuk tujuan
perpajakan, Pajak asukan itu mungkin dapat dibiayakan mungkin juga tidak. idak boleh
dibiayakannya PPN itu menyebabkan adanya perbedaan antara akuntansi pajak dan akuntansi
komersial yang sea*ar teoritis dibebankan kepada ekuitas. (Eunandi% "##4% 1#&).
Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak
yang melakukan penyerahan 5KP, penyerahan KP, atau ekspor 5KP. (ardiasmo% "##9% "4#)
Pajak asukan dan Pajak Keluaran enurut /nastasia dan ?ilis ("##'% "!!) yakni Pajak
asukan dam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang
sama. 0alam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka Pajak asukan tetap
dapat dikreditkan. /pa bila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak
asukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh
Pengusaha Kena Pajak. /pabila dalam suatu masa pajak, Pajak asukan yang dapat dikreditkan
lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat
diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
Pen#kreditan Pajak &asukan
Pajak asukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor
5arang Kena Pajak atau penerimaan asa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran
yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan 5arang Kena Pajak atau asa
Kena Pajak. Pengkreditan Pajak asukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan
dalam masa pajak yang sama.Penghitungan PPN yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara,
terlebih dahulu $ajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak asukan yang
dapat dikreditkan. /pabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak
asukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor
oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara, sehingga dirumuskan %
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 20
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
21/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Tem"at Pen#kreditan Pajak &asukanPajak asukan yang dibayar untuk perolehan 5arang Kena Pajak danatau asa Kena Pajak
dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. >aktur
Pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain
alamat Pengusaha Kena Pajak yang ter*antum dalam >aktur Pajak harus sama dengan alamat
Pengusaha Kena Pajak yang ter*antum dalam surat keputusan pengukuhan.
0irektur enderal Pajak dapat menentukan tempat lain, selain tempat Pengusaha Kena Pajak
dikukuhkan, sebagai tempat pengkreditan Pajak asukan atas perolehan 5arang Kena Pajak
danatau asa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak maupun
se*ara jabatan.
2ontoh %
Pengusaha Kena Pajak, P. /manda yang kantor pusatnya terletak di akarta dan telah terdaftar
di Kantor Pelayanan Pajak akarta Eambir, memiliki pabrik yang terletak di kota Solo dan telah
terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Solo. P730 dalam rangka pengimporan 5arang Kena
Pajak menggunakan NP$P kantor pusat akarta. aka dengan persetujuan direktur enderal
Pajak, Pengusaha Kena Pajak di Solo dapat mengkreditkan Pajak asukan yang ter*antum
dalam dokumen impor tersebut.
erhadap Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi atau juga belum melakukan
penyerahan 5arang Kena Pajak atau asa Kena Pajak, atau ekspor 5arang Kena Pajak sehingga
mengakibatkan Pajak Keluarannya menjadi nihil, maka Pajak asukan yang telah
dibayarkannya pada saat perolehan 5arang Kena Pajak, atau penerimaan asa Kena Pajak, atau
pemanfaatan asa Kena Pajak dari luar daerah pabean atau pemanfaatan 5arang Kena Pajak tidak
berwujud, atau impor 5arang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai pasal 9 ayat " 3ndang-3ndang PPN dan PPn5 yaitu Pajak asukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan
Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama. Namun, dalam masalah ini dike*ualikan apabila
pajak sebagai *ontoh >aktur Pajaknya adalah >aktur Pajak sederhana, perolehan 5arang Kena
Pajak atau asa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan
lain sebagainya.
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 21
Pajak Keluaran G Pajak asukan A Pajak yang harus disetor ke Kas Negara
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
22/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Kelebihan Pajak &asukan
/pabila dalam suatu masa pajak, Pajak asukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada
Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan padamasa pajak berikutnya. 3ntuk lebih mudahnya dapat diikuti *ontoh berikut ini.
asa pajak mei "#1' %
Pajak Keluaran A +p ".###.###,##
Pajak asukan yang dapat dikreditkan A +p('.##.###,##)
Pajak yang lebih dibayar A + . ".##.###,##
Pajak yang lebih dibayar tersebut tidak dapat diminta kembali, tetapi dapat dikompensasikan
pada masa pajak uni "#1'.
asa pajak uni "#1' %
Pajak Keluaran A +p !.###.###,##
Pajak asukan yang dapat dikreditkan A +p (".###.###,##)
Pajak yang harus dibayar A +p 1.###.###,##
Pajak yang lebih dibayar dari masa pajak ei "#1' A +p (".##.###,##)
Pajak yang lebih dibayar uni "#1' A +p 1.##.###,##
Pajak &asukan Dalam 1al PKP &elakukan Penerahan 4an# Terutan# Pajak Dan Tidak
Terutan# Pajak
Penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak asukannya tidak dapat dikreditkan adalah
penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebankan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana ter*antum dalam pasal 1&5 3ndang-
3ndang PPN dan PPn5. Seperti kegiatan dikawasan tertentu atau tempat tertentu di dalamdaerah pabean dan lain sebagainya.
/pabila Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan yang
terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak
asukan yang berkenaan dua ma*am penyerahan yaitu %
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 22
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
23/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
1. Penyerahan terutang pajak sebesar +p. #.###.###,## 6 Pajak Keluarannya +p.
.###.###,##6". Penyerahan tidak terutang pajak +p. "#.###.###,## 6 Pajak Keluarannya menjadi nihil.
0engan data diatas, Pajak asukan yang dibayar atas perolehan 5arang Kena Pajak dan asa
Kena Pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar +p. '.###.###,##. Pajak
asukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan
pasti, maka Pajak asukan +p. '.###.###,## tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak
Keluaran +p. .###.###,##. Selanjutnya besarnya Pajak asukan yang dapat dikreditkan
berpedoman pada Keputusan enteri Keuangan (KK +7 No. &'!KK.#'199').
Pen#usaha 4an# &en#hitun# Pen#hasilan Net- Den#an N-rma Pen#hitun#an
Sesuai pedoman yang bersumber dari 3ndang-3ndang PPh bahwa $ajib Pajak yang tidak
menyelenggarakan pen*atatan, maka Pajak asukan yang dapat dikreditkan tidak dapat
diketahui dengan pasti karena pengusaha tidak membuat pen*atatan atas pembelian (pengusaha
hanya men*atat peredaran bruto dan penerimaan bruto).
Penetapan besarnya Pajak asukan yang dapat dikreditkan ditetapkan dengan Keputusan
enteri Keuangan. Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak asukan yang ditetapkan oleh
menteri keuangan telah dikeluarkan dengan penyerahan yang terutang pajak. 5agi penyerahan
yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha KenaPajak. Sebagai *ontoh, Pengusaha Kena Pajak melakukan " (dua) ma*am penyerahan, yaitu
sebagai berikut.
1. Penyerahan terutang pajak +p. ".###.###,##Pajak Keluaran +p. ".##.###,##
". Penyerahan yang tidak dikenakan PPN +p. .###.###,##!. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN +p. .###.###,##
Pajak Keluaran N7=7?
Pajak asukan yang dibayar atas perolehan%
1. 5arang Kena Pajak dan asa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang
terutang pajak +p. 1.##.###,##6". 5arang Kena Pajak dan asa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak
dikenakan PPN +p. !##.###,##6
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 23
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
24/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
!. 5arang Kena Pajak dan asa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang
dibebankan dari pengenaan PPN +p. ##.###,##.
Pajak asukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar +p. ".##.###,## hanya
+p. 1.##.###,##. Pajak asukan +p. !.###.###,## tidak dapat dikreditkan karena berkaitandengan penyerahan yang tidak terutang pajak.
0apat pula terjadi Pajak asukan untuk penyerahan yang terutang sepanjang tidak dapat
diketahui dengan pasti, maka *ara penghitungan Pajak asukan dihitung berdasarkan pedoman
yang diatur dengan Keputusan enteri Keuangan sehingga dapat memberikan kepastian dan
kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang diperbolehkan
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak asukan adalah pengusaha orang
pribadi yang memilih dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto berdasarkan pasal 1' 3ndang-3ndang Pajak Penghasilan.
5erdasarkan ketentuan pasal 1' 3ndang-3ndang Pajak Penghasilan telah mengatur yaitu sebagai
berikut.
1. $ajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari +p.
'.##.###,## diperkenankan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan direktur jenderal pajak
dalam jangka waktu ! bulan pertama dan tahun pajak yang bersangkutan. $aajib pajak
tersebut wajib menyelenggarakan pen*atatan se*ara teratur tentang peredaran brutonya.
Pen*atatan dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung
penghasilan neto.". $ajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan danatau wajib
menyelenggarakan pen*atatan danatau dianggap memilih menyelenggarakan
pembukuan, tetapi %a. idak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pen*atatan atau pembukuan6 b. idak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pen*atatan atau pendukungnya pada
waktu dilakukan pemeriksaan.=al ini mengakibatkan peredaran bruto yang sebernarnya tidak diketahui, maka penghasilan
netonya dapat dihitung dengan *ara lain yang ditetapkan dengan Keputusan enteri Keuangan.
0engan ketentuan diatas, maka perlakuan Pajak Pertambahan Nilai terhadap $ajib Pajak yang
penghasilan netonya dihitung berdasarkan norma penghasilan neto sebagai berikut.
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 24
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
25/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
1. 3ntuk $ajib Pajak tersebut pada butir 1 dan butir ", apabila berdasarkan suatu
pemeriksaan ternyata peredaran bruto menurut hasil pemeriksaan lebih besar daripada
peredaran bruto yang dilaporkan Pengusaha Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan
asa Pajak Pertambahan Nilainya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat () huruf i3ndang-3ndang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak asukan yang tidak dilakukan
pemeriksaan tidak dapat dikreditkan. Bang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak
asukan yang dapat dikreditkan adalah peredaran bruto yang dilaporkan oleh Pengusaha
Kena Pajak dalam surat pemberitahuan PPN.". 5arang Kena Pajak dan asa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak
dikenakan PPN +p. !##.###,##.!. 5arang Kena Pajak dan asa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang
dibebankan dari pengenaan PPN +p. ##.###,##.Pajak asukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar +p. ".##.###,## hanya
+p. 1.##.###,##. Pajak asukan +p. !.###.###,## tidak dapat dikreditkan karena berkaitan
dengan penyerahan yang tidak terutang pajak.
Sesuai prinsip self assesment , Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan
usahanya dalam Surat Pemberitahuan asa PPN. /pabila terjadi kesalahan, kegiatan Pengusaha
Kena Pajak diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan asa
PPN. 0engan demikian apabila terjadi bahwa terdapat Pajak asukan tidak dilaporkan dan Surat
Pemberitahuan asa PPN, maka terhadap Pajak asukan yang tidak dilaporkan tidak dapat
dikreditkan. Sebagai *ontoh, terdapat data berikut.
1. 0ata yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan asa %Pajak Keluaran +p. !#.###.###,##Pajak asukan +p. 1#.###.###,##
". 0ata dan hasil pemeriksaan %Pajak Keluaran +p. .###.###,##Pajak asukan +p. 1.###.###,##
5erdasarkan data diatas Pajak asukan yang dapat dikreditkan tetap sebesar +p. 1#.###.###,##.
3ntuk $ajib Pajak tersebut pada butir diatas, maka meskipun penghasilan netonya dihitung
dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tidak diperbolehkan
menggunakan pedoman pengkreditan Pajak asukan dalam menghitung Pajak asukan yang
dikreditkan.
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 25
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
26/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Pajak &asukan 4an# Tidak Da"at Dikreditkan
Pajak asukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. /kan tetapi, untuk
pengeluaran-pengeluaran dibawah ini, Pajak asukannya tidak dapat dikreditkan.1. Perolehan 5arang Kena Pajak atau asa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak.". Perolehan 5arang Kena Pajak atau asa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha.Pengertian pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah
pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.
Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.!. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, ke*uali
apabila 5arang Kena Pajak tersebut merupakan barang dagangan atau disewakan.'. Pemanfaatan 5arang Kena Pajak tidak berwujud atau bermanfaat asa Kena Pajak dari
luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.. Perolehan 5arang Kena Pajak atau asa Kena Pajak yang >aktur Pajaknya tidak
memenuhi ketentuan sebagai >aktur Pajak atau tidak terpenuhi persyaratan formal dan
materiil.>aktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk
mengkreditkan Pajak asukan. aktur Pajak harus benar, baik se*ara
formal, maupun se*ara materiil. >aktur Pajak harus diisi se*ara lengkap, jelas, benar dan
ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk
menandatanganinya. >aktur Pajak harus diisi se*ara lengkap, yaitu harus di*antumkan
keterangan-keterangan se*ara lengkap sehingga memenuhi persyaratan sebagai >aktur
Pajak standar. >aktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan ini, dapat
mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang ter*antum di dalamnya tidak dapat
dikreditkan.&. Pemanfaatan 5arang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan asa Kena Pajak dari
luar daerah pabean yang >aktur Pajaknyatidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1! ayat (&) 3ndang-3ndang PPN.4. Perolehan 5arang Kena Pajak atau asa Kena Pajak yang Pajak asukannya ditagih
dengan penerbitan ketetapan pajak.0apat terjadi Pengusaha Kena Pajak, baru membayar Pajak Pertambahan Nilai yang
terutang atas perolehan atau pemanfaatan 5arang Kena Pajak atau asa Kena Pajak
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 26
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
27/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
setelah diterbitkan ketetapan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan
pajak tersebut bukan merupakan Pajak asukan yang dapat dikreditkan.. Perolehan 5arang Kena Pajak atau asa Kena Pajak yang Pajak asukannya tidak
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan asa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan
pada waktu dilakukan pemeriksaan, danSesuai dengan self assessment system, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh
kegiatan usahanya dalam surat pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai. 0isamping itu,
kepada Pengusaha Kena Pajak juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan
pembetulan Surat Pemberitahuan asa Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sudah
selayaknya jika Pajak asukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan asa
Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.9. Perolehan 5arang Kena Pajak selain barang modal atau asa Kena Pajak sebelum
Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat ("a) 3ndang-
3ndang PPN dan PPn5.
Pen#kreditan Pajak &asukan Pada &asa Pajak +erikutna
Pengkreditan Pajak asukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak dapat
dilakukan terhadap Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama, namun terhadap Pajak
asukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan degan Pajak Keluaran pada masa pajak
yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya ! bulan setelah
berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan
belum dilakukan pemeriksaan.
Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak
asukan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain
karena >aktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak asukan dalam masa pajak yang
tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada masa pajak berikutnya selambat-
lambatnya ! bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. 0alam hal jangka waktutersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak asukan tersebut dapat dilakukan melalui
pembetulan Surat Pemberitahuan asa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua *ara
pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak asukan yang bersangkutan belum
dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) ke dalam harga perolehan
5arang Kena Pajak atau asa Kena Pajak yang bersangkutan, dan terhadap Pengusaha Kena
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 27
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
28/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Pajak belum dilakukan pemeriksaan. Sebagai *ontoh terhadap Pajak asukan atas perolehan
5arang Kena Pajak yang >aktur Pajaknya tertanggal 1# uni "#1' atau pada masa pajak
berikutnya selambat-lambatnya September "#1'.
/pabila pada saat pemeriksaan, diketahui adanya perolehan 5arang Kena Pajak danatauasa Kena Pajak yang telah dibukukan atau di*atat dalam pembukuan Pengusaha Kena Pajak,
tetapi >aktur Pajaknya belum atau terlambat diterima sehingga belum dapat dilaporkan dalam
Surat Pemberitahuan asa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak asukan yang >aktur Pajaknya
belum atau terlambat diterima tersebut dapat dikreditkan pada masa pajak diterimanya >aktur
Pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai *ontoh pada bulan /gustus "#1'
Pengusaha Kena Pajak (PKP) / diperiksa untuk masa pajak anuari "#1' sampai dengan uni
"#1'.
Perolehan 5arang Kena Pajak atau asa Kena Pajak seluruhnya +p. !#.###.###,## yang
telah di*atat dalam pembukuan Pengusaha Kena Pajak. 0ari jumlah tersebut %
1. Perolehan 5arang Kena Pajak dan asa Kena Pajak yangtelah ada >aktur Pajaknya +p. !"#.###.###,##
". Perolehan 5arang Kena Pajak dan asa Kena Pajak yang belum ada >aktur Pajaknya +p. !#.###.###,##(Pajak asukannya sebesar +p. !.###.###,##)
/pabila >aktur Pajak yang terlambat diterima atau belum diterima tersebut baru diterima
pada masa pajak September "#1', maka Pajak asukan sebesar +p. !.###.###,## tersebut dapatdikreditkan pada masa pajak September "#1'.
Pen#embalian Kelebihan Pajak &asukan
Kelebihan Pajak asukan dalam satu masa pajak, dikompensasikan dengan Pajak Keluaran pada
masa pajak berikutnya. Namun demikian, apabila kelebihan Pajak asukan terjadi dalam masa
pajak pada akhir tahun buku, kelebihan Pajak asukan tersebut dapat diajukan permohonan
pengembalian (restitusi).
2ontoh %
(dalam *ontoh ini tahun buku sama dengan tahun takwim)
asa pajak No:ember "#1'
Pajak Keluaran A +p "'.##.###,##
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 28
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
29/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Pajak asukan yang dapat dikreditkan A +p.(.###.###,##)
Pajak yang lebih dibayar A +p !.##.###,##
Pajak yang lebih dibayar tersebut tidak dapat diminta kembali, tetapi dapat dikompensasikan pada masa 0esember "#1'.
asa pajak 0esember "#1'
Pajak Keluaran A +p. 4#.###.###,##
Pajak asukan yang dapat dikreditkan A +p.(!9.###.###,##)
Pajak yang kurang bayar A +p. !1.###.###,##
Pajak yang lebih dibayar dari masa pajak
No:ember "#1' A +p.(!.##.###,##)
Pajak yang lebih dibayar 0esember "#1' A +p. '.##.###,##
Pajak asukan tersebut dapat diminta kembali dengan *ontoh perhitungan berikut ini.
(dalam *ontoh ini tahun buku sama dengan tahun takwim)
asa pajak No:ember
Pajak Keluaran +p. .###.###,##
Pajak asukan yang dapat dikreditkan +p. "'.##.###,##
Pajak yang lebih dibayar +p. !.##.###,##
Pajak yang dibayar tersebut dapat diminta kembali atau dapat dikompensasikan pada masa pajak
0esember
asa pajak 0esember
Pajak Keluaran +p. 4#.###.###,##
Pajak asukan yang dapat dikreditkan +p. !9.###.###,##Pajak yang kurang bayar +p. !1.###.###,##
Pajak yang lebih dibayar dan
asa pajak No:ember "#1' +p. !.##.###,##
Pajak yang lebih dibayar 0esember "#1' +p. '.###.###,##
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 29
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
30/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Akuntansi Pajak
0alam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam
melakukan pen*atatan yang harus dipersiapkan antara lain sebagai berikut
1. /kuntansi Pajak asukan3ntuk men*atat besarnya Pajak asukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya
transaksi pembelian". /kuntansi Pajak Keluaran
Pada akun ini untuk men*atat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke kas
negara atas transaksi
erjadinya transaksi penyerahan 5arang Kena Pajak atau asa Kena Pajak. /kun biaya
yang digunakan tetap sama dengan akun yang laHim digunakan dalam akuntansi komersial.5eberapa aplikasi dalam menyusun ayat jurnal sehubungan dengan PPN%
1. ransaksi Pembelian dan Penjualan se*ara unairansaksi Perolehan 5arang Kena Pajak danatau asa Kena Pajak
0ata Pembelian 5KP yang diterima langsung >aktur Pajaknya%=arga 5KP +p. 1##.###.###,##+abat 1#; +P. 1#.###.###,##
+p. 9#.###.###,##
Potongan unai !; +p. ".4##.###,##
=arga Setelah Potongan +p. 4.!##.###,##
Pajak Pertambahan Nilai 1#; +P. .4!#.###,##
umlah Pembayaran unai +p. 9&.#!#.###,##
Potongan tunai yang di*antumkan dalam >aktur Pajak Standar dapat mengurangi dasar
pengenaan PPN ayat jurnal yang disusun atas transaksi di atas.
urnal yang dibuat
a. Pihak Pembeli
gl /kun 0ebit (+p) Kredit (+p)
Pembelian
Pajak asukan
4.!##.###,##
.4!#.###,##
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 30
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
31/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Kas dan 5ank 9&.#!#.###,##
b. Pihak Penjual
gl /kun 0ebit (+p) Kredit (+p)Kas dan 5ank Penjualan Pajak Keluar
9&.#!#.###,##4.!##.###,## .4!#.###,##
". Pembelian se*ara Kredit0alam hal penjualan se*ara kredit, penjualan dapat menunda pembuatan >aktur Pajak
atau >aktur Pajaknya dibuat paling lambat akhir bulan berikutnya yang diikuti syarat
belum diterima uangnya sehingga waktu penjual mengirim faktur penjualan belum diikuti
>aktur Pajak.
2ontoh jurnal yang dibuat sebagai berikut%a. Pembelian kredit kepada P /manda seharga +p. #.###.###,## (>aktur Pajak belum
dibuat)
gl /kun 0ebit (+p) Kredit (+p)
PembelianP-5elum0ifakturkan 3tang
#.###.###,## .###.###,##
.###.###,##
b. erdapat retur sebesar +p. '.###.###,## dalam hal ini tidak perlu dibuat Nota +etur
karena >aktur Pajak belum dibuat.
gl /kun 0ebit (+p) Kredit (+p)
3tang+etur Pembelian
P-5elum0ifakturkan
'.'##.###,##'.###.###,## '##.###,##
*. Pembayaran kepada P /manda dengan potongan ; dan >aktur Pajak diterima %=arga Pembelian +p. #.###.###,##+etur Pembelian +p. '.###.###,##
+p. '&.###.###,##
Potongan unai ; +p. ".!##.###,##
0P0-PPN +p. '!.###.###,##
PPN 1#; +p. '.!4#.###,## D
umlah Pembayaran +P. '.#4#.###,##
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 31
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
32/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
gl /kun 0ebit (+p) Kredit (+p)
3tangPajak asukan Kas
Potongan Pembelian
P-5elum0ifakturkan
#.#.###,## '.!4#.###,##
'.#4#.###,## ".!##.###,##
'.#.###,##
!. Pembelian se*ara kredit kepada P 5agus seharga +p. 1##.###.###,##. etapi hingga
akhir bulan dibayar dan >aktur Pajak belum diterima
gl /kun 0ebit (+p) Kredit (+p)
PembelianP-5elum0ifakturkan 3tang
1##.###.###,## 1#.###.###,##
11#.###.###,##
'. embayar uang muka pesanan 5KP seharga +p. !#.###.###,##. >aktur Pajak telah
diterima dan 5KP sampai akhir bulan belum dikirimditerima.
gl /kun 0ebit (+p) Kredit (+p)
3ang uka PembelianPajak asukan Kas dan 5ank
!#.###.###,## !.###.###,##
!!.###.###,##
. Pembayaran jasa konsultan di =ong Kong sebesar 3SC '.###. Kurs jual per 3SC 1,## A
+p 1".1##,##. Kurs enteri Keuangan +p 1".###,## seperti dalam undang-undangPemanfaatan KP dari luar negeri atau dari luar daerah pabean terutang PPN, dan terdapat
juga PPh Pasal "& sebesar "#; (untuk diperhatikan juga dalam kasus-kasus yaitu ada
atau tidaknya tax treaty)
asa konsultan luar negeri ('.### I +p. 1".1##,##) +p. '.'##.###,##PPh Pasal "& ("#; I C'### I +p 1".###,##) +p. 9.#.###,##
+p. !.##.###,##PPN jasa luar negeri(1#; I C'### I +p 1".###,##) +p. '.##.###,##
otal +P. '!.#.###,##
gl /kun 0ebit (+p) Kredit (+p)
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 32
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
33/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
5iaya asa KonsultanP asa ?uar Negeri PPh Pasal "& erutang Kas dan 5ank
'.'##.###,## '.##.###,##
9.#.###,## '!.#.###,##
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 33
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
34/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 34
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
35/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”
Pendidikan Akuntansi 2!2 A 35
-
8/17/2019 Makalah PPN n PPnBM New
36/36
AKUNTANSI PERPAJAKAN“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”