1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang MasalahSekolah merupakan instansi pendidikan yang saling berhubungan antara

komponen yang satu dengan yang lain. Salah satu komponen pendukung yang

penting dalam instansi pendidikan (sekolah) adalah tenaga administrasi. Peran

dari tenaga administrasi sekolah sangatlah penting dalam mendukung

kesuksesan dan kelancaran tata administrasi sekolah. Di dalam menangani tata

adminsitrasi sekolah dibutuhkan suatu keahlian dan kemampuan yang cukup

dalam bidang administrasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia dalam hal ini

tenaga administrasi menjadi komponen yang penting dalam suatu sekolah.

Berkenaan dengan hal itu semua, peran dari tenaga pengajar (guru) di

dalam memperlancar tata administrasi sekolah sangatlah penting, serta tidak bisa

dipisahkan antara komponen yang satu dengan yang lain. Disamping itu,

dibutuhkan suatu keahlian juga ketrampilan di dalam menangani urusan tata

administrasi sekolah tersebut. Sehingga sangat diperlukan tenaga tata

administrasi yang terampil, handal, serta paham akan pekerjaan dalam

administrasi tersebut.

Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang

memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran

guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta

didik. Namun jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator

pendidikan yang terampil, dan handal. Namun pada kenyataan di lapangan,

rendahnya pengetahuan dan pengalaman guru tentang tata administrasi sekolah

menjadi sebuah fenomena yang perlu dituntaskan dengan segera. Karena peran

dari tenaga tata adminstrasi di dalam sebuah sekolah sangatlah dibutuhkan oleh

sekolah tersebut.1

Untuk itu penulis akan mengkaji tentang “Layanan Administrasi

Pendidikan” sebagai makalahnya. Dengan tujuan untuk memberikan sumber dan

1Ngalim Purwanto dan Sutaadji Djojopranoto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Mutiara, 1984), hal. 24-25.

2

pengetahuan tentang tugas atau peran guru dalam menjalankan administrasi

sekolah.

B. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan dibahas pada makalah hanya difokuskan pada

layanan administrasi pendidikan menengah.

C. Perumusan Masalah

1. Apa pengertian administrasi pendidikan?

2. Bagaimana ruang lingkup administrasi pendidikan?

3. Apa tujuan mempelajari administrasi pendidikan?

4. Apa saja fungsi administrasi pendidikan?

5. Apa saja bidang – bidang (scope) administrasi pendidikan?

6. Bagaimana peranan guru dalam administrasi pendidikan?

D. Tujuan Penulisan Makalah

1. Menjelaskan pengertian administrasi pendidikan.

2. Mengetahui ruang lingkup administrasi pendidikan.

3. Menguraikan tujuan mempelajari administrasi pendidikan.

4. Menguraikan fungsi-fungsi administrasi pendidikan.

5. Mengetahui bidang-bidang (scope) administrasi pendidikan.

6. Mengetahui peranan guru dalam administrasi pendidikan.

E. Manfaat Penulisan Makalah

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

semua pihak, khususnya kepada mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan

wawasan mengenai “Layanan Administrasi Pendidikan” dalam matakuliah

Pengembangan Profesi Keguruan.

BAB II

3

PEMBAHASAN

A. Pengertian Administrasi PendidikanDalam menjelaskan arti administrasi pendidikan, kita tidak dapat

melepaskan diri dari pengertian Ilmu Administrasi pada umumnya. Bahkan

dapat dikatakan, bahwa administrasi pendidikan adalah penggunaan atau

aplikasi ilmu administrasi ke dalam pendidikan. Oleh karena itu, sebelum

menguraikan apakah administrasi pendidikan itu, ada baiknya kita mengetahui

terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan “administrasi”.

Kata “administrasi” berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata “ad” dan “ministrare”. Kata “ad” mempunyai arti yang sama dengan kata “to” dalam bahasa inggris yang berarti ke atau kepada. Sedangkan, “ministrare” sama artinya dengan kata “to serve” atau “to conduct” yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, “to administer” berarti mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Jadi kata “administrasi” dapat diartikan sebagai sutu kegiatan atau usaha untuk: membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai tujuan.

2

“Jadi secara etimologis administrasi adalah melayani secara intensif.

Kata “administratio” dan kata “administrativus” yang kemudian masuk kedalam

bahasa inggris menjadi “administration” dalam bahasa indonesianya menjadi

administrasi.”3 Selain itu di Indonesia dikenal juga istilah administratie yang

berasal darai bahasa belanda yang pengertiannya lebih sempit, sebab hanya

terbatas pada aktivitas ketatausahaan yaitu kegiatan penyusunan keterangan

secara sistematis dan pencatatan secara tertulis semua keterangan yang diperoleh

dan diperlukan mengenai hubungan satu sama lain.

Istilah administrasi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu administrasi

dan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan administrasi telah kita ketahui

seperti yang telah tertuang di atas. Sedangkan, maksud dari kata pendidikan

akan dibahas di bawah ini. Kata-kata pendidikan, bimbingan, pengajaran,

belajar, pembelajaran, bimbingan dan pelatihan, tentunya sudah tidak asing lagi

2 ?Ngalim Purwanto dan Sutaadji Djojopranoto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Mutiara, 1984), hal. 11.

3 ? Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 21

4

bagi kita. Kata-kata tersebut merupakan istilah–istilah teknis yang kegiatan-

kegiatannya lebur dalam aktivitas pendidikan. “Pendidikan sebagai aktivitas

berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau

sekelompok orang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pandangan hidup,

sikap hidup, dan keterampilan hidup baik yang bersifat manual, individual dan

sosial.”4

Di dalam suatu pendidikan itu mempunyai suatu proses kegiatan. Kegiatan tersebut mengubah input menjadi output adalah proses, yaitu dengan memproses siswa sebagai input yang diterima dalam suatu lembaga atau satuan pendidikan, dan lulusan menjadi output pendidikan. Tetapi prosesnya tidak sederhana karena berkaitan dengan pembelajaran, kurikulum, tenaga kependidikan yang professional, fasilitas, anggaran, dan sebagainya apalagi dihubungkan dengan kualitas lulusan atau sering disebut lulusan pendidikan.5

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud administrasi

pendidikan yaitu “Administrasi pendidikan seringkali diartikan secara sempit

sebagai semata-mata kegiatan ketatausahaan seperti menyelenggarakan surat-

menyurat, mengatur dan mencatat penerimaan, penyimpanan,

mendokumentasikan kegiatan, mempersiapkan laporan, penggunaan dan

pengeluaran barang-barang, mengururs neraca keuangan, dan sebagainya.”6

Kemudian administrasi satuan pendidikan atau administrasi sekolah

sebagai unit yang memberikan pelayanan belajar dan bertanggung jawab

terhadap kualitas outputnya. Untuk memperluas pemahaman tentang pengertian

administrasi pendidikan berikut ini dikemukakan beberapa batasan atau definisi

yaitu:

1. Menurut Nawawi (1989: 11), mengartikan administrasi pendidikan

sebagai berikut “Administrasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan atau

keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk

mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang

diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga

pendidikan formal.”7

4 ?Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 1.5 ?Ibid., hal. 14.

6 ?Ibid., hal. 37. 7 ?Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 11.

5

2. Administrasi pendidikan menurut Engkoswara (1987: 42) yaitu

“Administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber

daya yaitu manusia, kurikulum, atau sumber belajar dan fasilitas untuk

mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang

baik bagi manusia yang turut serta dalam mencapai tujuan pendidikan yang

disepakati.”8

3. Ngalim Purwanto (1984: 14) mengartikan definisi administrasi pendidikan

sebagai “suatu proses keseluruhan, kegiatan bersama dalam bidang

pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan

menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil,

materil, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif

dan efisien.”9

4. Oteng Sutisna (1983: 17) berpendapat bahwa “Administrasi pendidikan

sebagai suatu peristiwa mengkoordinasikan kegiatan yang saling

bergabtung dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai

tujuan bersama pendidikan anak-anak.”10

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa “administrasi

pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala

sesuatu atau potensi dalam suatu aktivitas kelembagaan, baik personal, spiritual

dan material, yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan.”11

Dalam arti luas “administrasi pendidikan mencakup semua kegiatan

yang dijalankan oleh pemerintah dan satuan pendidikan dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditentukan seperti menentukan kebijakan (policy), menyusun

peraturan-peraturan, membagi tugas, mengawasi dan membimbing pelaksanaan,

mengatur penempatan dan penggunaan personel, mengadakan, mengatur

penggunaan material dan keuangan, dan sebagainya.”12

8 ?Engkoswara, Dasar-dasar Administrasi Pendidikan (Jakarta: Dirjen Depdikbud, 1987), hal. 42.9 ?Ngalim Purwanto dan Sutaadji Djojopranoto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Mutiara, 1984), hal. 14.10 ?Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan; Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional (Bandung: Angkasa, 1983), hal. 17.

11Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 3912Ibid., hal. 40

6

B. Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan

“Ruang lingkup administrasi pendidikan pembahasannya itu difokuskan

pada kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai

pelayanan kebutuhan sekolah disatu pihak, dan sekolah sebagai pelaksana

kegiatan pembelajaran dengan focus utama pelayanan belajar di pihak

lainnya.”13 Pada kedua pihak ini kegiatan administrasi pendidikan difokuskan

pada profesionalisme pengelolaan pendidikan dilihat dari segi kelembagaan

pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan terhadap masyarakan maupun

satuan pendidikan atau sekolah pada semua jenjang dan jenis sebagai institusi

yang memberikan jasa pelayanan belajar kepada masyarakat. Untuk dapat

mengukur kualitas pendidikan perlu didukung oleh profesionalisme supervisi

pengajaran baik yang disediakan oleh sekolah maupun yang disediakan oleh

pemerintah dilihat dari manajemen pembelajaran, hal ini sebagai bagian yang

terintegrasi.

C. Tujuan Mempelajari Administrasi Pendidikan

Secara umum dapat ditegaskan bahwa “tujuan mempelajari administrasi

pendidikan adalah menyediakan dasar konseptual dengan mendefinisikan

administrasi dengan mengimplementasikannya dalam kegiatan pendidikan.”14

Penyediaan dasar konseptual ini untuk membentuk pemahaman dan memiliki

keterampilan dalam bidang administrasi pendidikan. Pemahaman dan

keterampilan ini perlu dimiliki, untuk menunjang efektivitas dan efisiensi

tugasnya sebagai pengambil kebijakan pendidikan, guru atau pimpinan sekolah,

dengan memahami kebutuhan-kebutuhan sekolah yang harus disediakan oleh

pemerintah, penyelengaraan program sekolah, dan bagaimana sekolah itu

dikelola samapi pada batas kualitas yang ditentukan.

Melalui ilmu administrasi yang diterapkan dalam kegiatan pendidikan

menggambarkan variabel pemerintah sebagai pengambil kebijakan, sekolah

sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar, profesi kependidikan dan guru

sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap mutu layanan belajar, adalah

13Ibid., hal. 4414Ibid., hal. 45

7

menjadi jaminan bahwa pendidikan dalam suatu negara telah dilaksanakan

dengan baik sesuai keinginan masyarakat. Sehingga dapat diketahui siapa saja

sebenarnya pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan

pendidikan. Kemudian dapat diketahui peran dan kedudukan legislative maupun

eksekutif pada tingkat pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta

peran dan kedudukan satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis yang

menggambarkan tingkat dan jenis keilmuan. Mengetahui bahwa guru merupakan

komponen yang sangat penting, sehingga dapat memberikan sumbangan secara

maksimal untuk mencapai tujuan sekolah. Sumbangan dapat diberikan bila guru

dan kepala sekolah memahami kewajiban dan hak-hak nya dalam melaksanakan

tugas disekolah. Pengambil kebijakan pada pemerintahan, legislatif, kepala

sekolah dan guru tidak dapat terlepas dari kegiatan administrasi pendidikan,

mereka harus mengetahui peranan yang diharapkan dalam penyelengaraan

sekolah. Pemahaman demikian menjadi tujuan mempelajari administrasi

pendidikan yang pada akhirnya para guru, kepala sekolah, konselor, supervisor,

pemerhati pendidikan, orang tua siswa, dan para pejabat birokrasi pada

pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan memahami administrasi

pendidikan dan mampu serta terampil menerapkannya dalam penyelenggaraan

pendidikan.

D. Fungsi Administrasi Pendidikan

Agar kegiatan dalam komponen adminstrasi pendidikan menengah

dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, kegiatan tersebut harus

dikelola dengan baik. “Dibawah ini akan diuraikan macam-macam fungsi

administrasi pendidikan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian tersebut secara rinci:”15

a. Perencanaan (Planning)

Menurut Purwanto dan Djojopranoto (1984: 25), “perencanaan adalah

suatu cara menghampiri masalah-masalah yang merupakan salah satu syarat

mutlak bagi setiap kegiatan administrasi.”16 Sedangkan, menurut Soetjipto

dan Kosasi (2011: 134), “perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah

15Prof. Soetjipto dan Drs. Raflis Kosasi, M.Sc., Profesi Keguruan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 134.

8

alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian, serta perkiraan sumber

yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksud

dengan sumber meliputi sumber manusia, material, uang, dan waktu.”17

Dalam perencanaan kita mengenal beberapa tahap, yaitu: identifikasi

masalah, perumusan masalah, penetapan tujuan, identifikasi alternatif,

pemilihan alternatif, dan elaborasi alternatif.

Lingkup perencanaan meliputi semua komponen administrasi

pendidikan, yaitu perencanaan kurikulum, kemuridan, keuangan, prasarana

dan sarana, kepegawaian, layanan khusus, hubungan masyarakat, proses

belajar mengajar fasilitasnya, dan ketatausahaan sekolah.

Perencanaan pendidikan di pendidikan menengah dapat dibedakan

menjadi beberapa kategori yaitu: Jangkauan waktunya, timbulnya, besarnya,

pendekatan, serta pelaku.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan

proses untuk memilih dan memilah orang-orang (guru dan personel sekolah

lainnya) serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk menunjang tugas

orang-orang itu dalam rangka mencapai tujuan sekolah. “Berikut ini yang

termasuk dalam kegiatan pengorganisasian adalah penetapan tugas,

tanggungan jawab, dan wewenang orang-orang tersebut serta mekanisme

kerjanya sehingga dapat menjadi tercapainya tujuan sekolah itu.”18

c. Pengarahan

Pengarahan diartikan sebagai suatu usaha untuk menjaga agar apa yang

telah direncanakan dpat berjalan seperti yang dikehendaki. Suharsimi

Arikunto (1988) memberikan definisi “pengarahan sebagai penjelasan,

petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang

terlibat, baik secara structural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas

16Ngalim Purwanto dan Sutaadji Djojopranoto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Mutiara, 1984), hal. 25.

17Prof. Soetjipto dan Drs. Raflis Kosasi, M.Sc., Profesi Keguruan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 134.

18Ibid., hal. 136.

9

dapat berjalan dengan lancar.”19 Kegiatan pengarahan dapat dilakukan

dengan berbagai cara antara lain:

1. melaksanakan orientasi tentang pekerjan yang akan dilakukan

individu atau kelompok

2. membrikan petunjuk umum dan petunjuk khusus, baik secara lisan

maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung (suharsimi

1988).

d. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian di sekolah dapat diartikan sebagai usaha untuk

menyatupadukan kegiatan dari berbagai individu atau unit di sekolah agar

kegiatn mereka berjalan selaras dengan anggota atau unit lainnya dalam

usaha mencapai tujuan sekolah. “Usaha pengkoordinasian dapat dilakukan

melalui berbagai cara, seperti: (a) melaksanakan penjelasan singkat

(briefing), (b) mengadakan rapat kerja, (c) memberikan petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis, (d) memberikan balikan tentang hasil suatu

kegiatan.”20

e. Pembiayaan

Pembiayaan dapat didefinisikan sebagi “Pembiayaan sekolah adalah

kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan

belanja pendidikan menengah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya,

usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan,

serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut.”21

f. Penilaian

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program diperlukan

adanya penilaian atau evaluasi. Dalam waktu-waktu tertentu, sekolah pada

umumnya atau anggota organisasi sekolah seperti guru, kepala sekolah, dan

murid pada khususnya harus melakukan penilaian tentang seberapa jauh

tujuan yang telah ditetapkan tercapai, serta mengetahui kekuatan dan

kelemahan program yang dilaksanakan. “Jadi, evaluasi sebagai fungsi

19Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (Jakarta: Ditjen Dikti, 1988), hal. 24.

20Prof. Soetjipto dan Drs. Raflis Kosasi, M.Sc., Profesi Keguruan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 137-138.

21Ibid., hal. 138.

10

administrasi pendidikan adalah aktivitas-aktivitas untuk menentukan sampai

di mana hasil dan tujuan-tujuan pendidikan itu telah tercapai.”22

Secara lebih rinci yang dimaksud dengan penilaian adalah untuk:

“a. memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode

kerja pekerjaan tersebut berhasil, b. menjamin cara bekerja yang efektif dan

efisien, c. memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk

menghindarkan situasi yang dapat merusak, serta d.memajukan kesanggupan

para guru dan orangtua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah.”23

Penilaian dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian atau

pengamatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam lembaga pendidikan.

F. Scope (Bidang - Bidang) Administrasi Pendidikan

Setiap kegiatan dalam proses administrasi pendidikan diarahkan untuk

mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tergambarkan didalam

kurikulum sekolah masing-masing. Adanya unsur tujuan ini menimbulkan

perlunya pengadministrasian pelaksanaan kurikulum yang menjadi tugas dan

tanggung jawab kepala sekolah bersama guru-guru dan pegawai sekolah lainnya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan

mencakup bidang-bidang garapan yang sangat luas. “Tercakup didalamnya

administrasi personal, administrasi kurikulum, kepemimpinan, kepengawasan

atau supervisi pendidikan, administrasi bisnis pendidikan, organisasi lembaga

pendidikan, dan sebagainya.”24 Secara lebih terperinci, bidang garapan

administrasi pendidikan dapat pula diuraikan sebagai berikut:

a. Administrasi tatalaksana sekolah hal ini meliputi:

1. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha.

2. Otorisasai dan anggaran belanja keuangan sekolah.

3. Masalah kepegawaian dan kesejahteraan personalia sekolah.

4. Masalah perlengkapan dan perbekalan.

22Ngalim Purwanto dan Sutaadji Djojopranoto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Mutiara, 1984), hal. 32.

23Prof. Soetjipto dan Drs. Raflis Kosasi, M.Sc., Profesi Keguruan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 138.

24 Ngalim Purwanto dan Sutaadji Djojopranoto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Mutiara, 1984), hal. 20.

11

5. Keuangan dan pembukuannya.

6. Korespondensi/surat-menyurat

7. Laporan-laporan (bulanan, kwartalan dan tahunan).

8. Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan dan pemberhentian

pegawai.

9. Pengisian buku pokok, klapper, rapor, dan sebagainya.

b. Administrasi personil guru dan pegawai sekolah, hal ini meliputi:

1. Pengangkatan dan penempatan tenaga guru

2. Organisasi personil guru-guru.

3. Masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru.

4. Rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru.

5. Kondite dan penilaian kemajuan guru-guru.

6. In-service training dan up-grading guru-guru.

c. Administrasi murid, meliputi:

1. Organisasi dan perkumpulan murid.

2. Masalah kesehatan an kesejahteraan murid.

3. Penilaian dan pengukuran kemajuan murid.

4. Bimbingan dan penyuluhan bagi murid-murid.

d. Supervisi pengajaran meliputi:

1. Usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan

pegawai-pegawai TU dalam menjalankan tugasnya masing-masing

sebaik-baiknya.

2. Usaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode-metode

baru dalam mengajar dan belajar yang lebih baik.

3. Mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru,

murid dan pegawai TU sekolah.

4. Mengusahakan cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran.

5. Usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru.

e. Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum

1. Mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum didalam

kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar

dan tujuan pendidikan dan pengajaran.

12

2. Menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-

materi, sumber-sumber dan metode-metode pelaksanaannya, disesuaikan

dengan pembaharuan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan

masyarakat dan lingkungan sekolah.

3. Kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang diikuti dan diturutbrgitu

saja dan mutlak tanpa perubahan dan penyimpangan

sedikitpun.nkurikulum lebih merupakan pedoman bagi para guru dalam

menjalankan tugasnya. Dalam mempergunakan kurikulu, guru atau

pendidik disamping menuruti dan mengikuti apa yang tercantum

didalamnya, berhak dan berkewajiban pula memilih dan menambah

materi-materi, sumber-sumber ataupun metode-metode pelaksanaan yang

lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat lingkungan

sekolah, dan membuang serta mengurangi apaayang dianggapnya sudah

tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara

pada umumnya.

f. Pendirian dan perencanaan bangunan sekolah

Meskipun pada umumnya perencanaan dan pedirian bangunan sekolah

menjadi tanggunga jawab pemerintah, namun dalam kenyataan dewasa ini,

sesuai dengan kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan dan

pengajaran dinegara kita, banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh

masyarakat dan atau pemerintah setempat dengan bekerjasama dengan para

guru. Untuk ini sangat diperlukan pengetahuan bagi para guru tentang segala

sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan dan pendirian sekolah.

Seperti pengetahuan dan kecakapan mengenai:

1. Cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan.

2. Mengusahakan, merencanakan dan menggunakan biaya pendirian

gedung sekolah.

3. Menentukan jumlah dan luas ruangan-ruangan kelas, kantor, gudang,

asrama, lapangan olahraga, podium, kebun sekolah dsb; serta

komposisinya satu sama lain.

4. Cara penggunaan gedung sekolah dan fasilitas-fsilitas lain yang

efektif dan produktif serta pemeliharaan seara kontinu.

13

5. Alat-alat perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran yang

dibutuhkan.

6. Apa yang tercantum pada nomer 1-5 diatas, sangat erat hubungannya

dengan kurikulum, kondisi-kondisi serta kenajuan masyarakat

setempat dan bertambahnya jumlah anak-anak setiap tahunnya yang

memerlukan sekolah tersebut.

g. Hubungan sekolah dan mayarakat

Hal ini mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, hubungan

sekolah dengan pemerintah setempat, hubungan sekolah dengan instansi-

instansi dan jawatan-jawatan lain, dan hubungan sekolah dengan masyarakat

pada umumnya. Hendaknya semua hubungan kerjasama yang bersifat

pedagogis, sosiologis dan produktif, yang dapat mendatangkan keuntungan

dan perbaikan serta kemajuan bagi kedua belah pihak. Untuk ini kepala

sekolah memegang peranan yang penting dan menentukan.

Dari uraian pada a-g diatas, bidang-bidang yang tercakup didalam

administrasi pendidikan dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Administrasi material ialah kegiatan administrasi yang menyangkut

bidang-bidang, materi/benda-benda; seperti ketatausahaan sekolah,

administrasi keuangan, gedung dan alat-alat perlengkapan sekolah, dan

lain-lain.

2. Administrasi personal

Mencakup didalamnya administrasi personil guru dan pegawai sekolah,

dan juga administrasi murid. Dalam hal ini masalah kepemimpinan dan

supervisi atau kepengawasan memegang peranan yang sangat penting.

3. Administrasi kurikulum mencakup penyusunan kurikulum, pembinaan

kurikulum, pelaksanaan kurikulum, seperti pembagian tugas enagjar

pada guru-guru, penyususnan silabus atau rencana pengajaran tahuanan,

persiapan harian dan mingguan, dan sebagainya.

G. Peranan Guru dalam Administrasi Pendidikan

Tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar-mengajar dalam suatu

lingkungan tertentu, yaitu sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan

14

nasional dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga

mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus memahami apa yang

terjadi di lingkungan kerjanya.

Di sekolah guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah

melaksanakan kegiatannya untuk meghasilkan lulusan yang jumlah serta

mutunya telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi sekolah itu peranan guru

amat penting. “Dalam menetapkan kebijaksanaan dan melaksanakan proses

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan dan

penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia

sekolah, keuangan dan hubungan sekolah-masyarakat, guru harus aktif

memberikan sumbangan, baik pikiran maupun tenaganya.”25 Administrasi

sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif, artinya pekerjaan yang

didasarkan atas kerjasama, dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua

personel sekolah termasuk guru harus terlibat.

“Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 20

disebutkan bahwa: Tenaga kependidikan yang akan ditugaskan untuk bekerja

sebagai pengelola satuan pendidikan dan pengawas pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah dipilih dari kalangan guru.”26 Ini berarti, bahwa selain

peranannya untuk menyukseskan kegiatan administrasi di sekolah, guru perlu

secara sungguh-sungguh menimba pengalaman dalam administrasi sekolah, jika

karier yang ditempuhnya nanti adalah menjadi pengawas, kepala sekolah atau

pengelola satuan pendidikan yang lain.

25Prof. Soetjipto dan Drs. Raflis Kosasi, M.Sc., Profesi Keguruan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 143.

26Ibid., hal. 143.

15

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan

administrasi pendidikan itu sangat penting dimiliki oleh seluruh anggota

sekolah. Karena administrasi pendidikan merupakan suatu system yang terkait

dengan suatu institusi pendidikan yang di dalamnya ada serangkaian kegiatan

atau proses dan kerjasama sejumlah orang dengan mengkoordinasikan kegiatan

yang saling bergantung satu sama lainnya untuk mencapai tujuan secara optimal.

16

B. Saran

Dengan tersusunnya makalah ini, maka diharapkan guru tidak hanya

sebagai pendidik atau pengajar. Akan tetapi, dia juga harus mengetahui peranan

dan tugasnya sebagai administrasi sekolah, karena administrasi pendidikan bagi

kalangan pendidik sangat penting dalam penyelenggaraan dan pengembangan

pendidikan pada umumnya, sehingga kita dapat menjadi guru yang professional.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.

Jakarta: Ditjen Dikti, 1988.

Engkoswara. Dasar-dasar Administrasi Pendidikan. Jakarta: Dirjen Depdikbud, 1987.

Nawawi, Hadari. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Purwanto, Ngalim, dan Djoyopranoto, Sutaadji. Administrasi Pendidikan. Jakarta:

Mutiara, 1984.

Sagala, H. Syaiful. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung: Alfabeta, 2013.

Soetjipto, dan Kosasi, Raflis. Profesi Keguruan. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

17

Sutisna, Oteng. Administrasi Pendidikan; Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional.

Bandung: Angkasa, 1983.