1

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT ETNIS TIONGHOA

Disusun Oleh :

RISYANTI

4001414040

PENDIDIKAN IPA / IPA TERPADU

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala

limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, karena Penulis dapat menyelesaikan

Makalah yang berjudul “Hukum Pengangkatan Anak Menurut Etnis Tionghoa” .

Makalah ini di susun berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah penulis

lakukan dengan mencari informasi di berbagai media, seperti internet, observasi

dan pengumpulan data dari narasumber . Makalah ini di susun untuk memberikan

pengetahuan kepada pembaca mengenai hukum pengangkatan anak menurut etnis

tionghoa. Dalam penyelesaian Makalah ini banyak kesulitan yang Penulis temui,

seperti adanya perbedaan pendapat antara sumber yang Penulis temui dengan data

data pada sumber lain . Namun Penulis berusaha untuk menutupi kesulitan dalam

pembuatan Makalah ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak – pihak yang telah

membantu menyusun Makalah ini dari awal sampai akhir, kepada dosen

pembimbing bapak Natal Kristiyono, S.Pd.,M.H. Dan tidak lupa pula kepada

teman – teman.

Penulis berharap Makalah ini dapat memenuhi tugas Mata kuliah pendidikan

kewarganegaraan, dan bermanfaat bagi pembaca. Penulis berusaha menyusun

Makalah ini dengan sebaik mungkin, dan apabila dalam penyusunan Makalah ini

ada kesalahan dan kekurangan, penulis mengharapkan saran dan kritik nya.

Semarang, 2 juni 2015

Penulis

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................1

DAFTAR ISI...........................................................................................................2

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................3

A. Latar Belakang.............................................................................................4

B. Rumusan Masalah........................................................................................4

C. Tujuan .........................................................................................................4

D. MetodePenelitian.........................................................................................

.4.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................................5

BAB III PEMBAHASAN....................................................................................13

Pengertian Adopsi...........................................................................................13

Tujuan Pengangkatan Anak............................................................................16

Proses Pengangkatan Anak.............................................................................23

Proses dan Hukum Pengangkatan Anak dalam Adat Tionghoa......................31

BAB IV PENUTUP..............................................................................................34

Kesimpulan.....................................................................................................34

Saran................................................................................................................35

DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................36

LAMPIRAN .........................................................................................................39

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain, oleh

karena itu manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia lain.

Seorang antropologi indonesia yaitu koentjoroningrat menyatakan bahwa

masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suaatu

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus menerus dan yang terikat oleh

suatu rasa identitas bersama . pandangan yang dikemukakan oleh

koentjoroningrat tesebut menegaskan bahwa didalam masyarakat terdapat

berbagai komponen yang saling berinteraksi secara terusmenerus sesuai dengan

sistem nilai dan sistem norma yang dianutnya. Interaksi antar komponen

tersebut dapat terjadi antar individu dengan individu, antara lain individu

dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok.

Setelah mengetahui pengertian manusia, selanjutnya akan membahas tentang

kelanjutan manusia yaitu melakukan perkawinan atau pernikahan. Pengertian

pernikahan atau perkawinan itu sendiri yaitu ikatan lahir batin antara seorang

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Setelah melakukan

pernikahan maka akan membentuk keluarga untuk melanjutnkan keturunannya.

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup

bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya

selalu ada hubungna darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal

bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan

makan dalam satu periuk. Tujuan membentuk keluarga yaitu untuk

melanjutkan keturunan, yaitu anak. Pengertian anak itu sendiri yaitu baik

secara umum maupun menurut para ahli adalah anugerah dari Tuhan Yang

Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya. Namun

5

apabila keberadaanya dalam sebuah keluarga akan terasa tidak lengkap, oleh

karenanya sebuah keluarga akan melakukan hal hal lain untuk mendapatkan

seorang anak contohnya yaitu dengan mengadopsi atau mengangkat anak.

Pengertian adopsi anak itu sendiri yaitu Menurut Iman Sudiyat, pengertian dari

pengangkatan anak adalah “suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar

ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan

kewangsaan biologis. Banyak perbedaan antara satu hukum dengan hukum lain

yang mngatur tentang hukum pengangkatan anak, salah satunya yaitu hukum

adat tionghoa, oleh karenanya penulis mengangkat tema hukum pengangkatan

anak menurut etnis tionghoa, untuk mengetahui hukum hukumnya agar tidak

terjadi kekeliruan.

B. Perumusan Masalah

Pokok- pokok permasalahan yang akan di bahas secara mendalam yaitu

sebagai berikut:

1) Bagaimana pengertian dari pengangkatan anak?

2) Apakah tujuan dilakukannya pengangkatan anak ?

3) Bagaimana proses pengangkatan anak di indonesia?

4) Bagaimana hukum pengangkatan anak menurut hukum adat tionghoa?

C. Tujuan

Dari rumusan masalah diatas di atas, maka tujuan yang hendak di capai adalah:

1) Untuk mengetahui pengertian dari pengangkatan anak

2) Untuk mengetahui tujuan dilakukannya pengangkatan anak.

3) Untuk mengetahui proses pengangkatan anak diindonesia

4) Untuk mengetahui hukum pengangkatan anak menurut hukum adat

tionghoa.

D. Metodologi Penelitian

Dalam menyusun makalah ini, penulis menggunaakan metodologi penulisan

berupa pengumpulan data dari buku-buku mengenai hukum pengangkatan

anak di indonesia, hukum pengangkatan anak menurut adat tionghoa dan data

6

dari internet. Sehingga apabila dalam penulisan makalah ini ada kata-kata atau

kalimat yang hampir sama dari sumber atau penulis lain harap dimaklumi dan

merupakan unsur ketidaksengajaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain,

oleh karena itu manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia lain.

Manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial:

1. Pengembangan manusia dari segi susila.

Aspek kehidupan susila adalah aspek ketiga setelah aspek individu dan sosial.

Menusia dapat menetapkan tingkah laku yang baik dan buruk karena hanya

manusia yang dapat menghayati norma norma dalam kehidupannya. Dalam

proses antar hubungan dan antar aksi itu , tiap tipa pribadi membawa identitas

dan kepribadian masing masing. Oleh karena itu, keadaan yang cukup

bermacam macam akan terjadi berbagai konsekuensi tindakan tindakan masing

masing pribadi. Kehdupan manusia yang tidak dapat lepas dari orang lain,

membuat orang harus memiliki aturan aturan norma. Aturan aturan tersebut

dibuat untuk menjadikan manusia menjadi lebih beradab. Manusia akan lebih

menghargai nilai nilai moral yang akan membawa mereka menjadi lebih baik.

Selain aturan aturan norma, manusia juga memerlukan pendidikan yang dapat

digunakan sebagai sarana mencapai kemakmuran dan kenyamanan hidup.

Pendidikan dapat menjadikan manusia seutuhnya. Dengan pendidikan ,

manusia dapat mengertidan memahami makna hidup dan penerapannya.

Melalui pendidikan kita harus mampu menciptakan manusia yang bersusila,

karena hanya dengan pendidikan kita dapat memanusiakan manusia. Melalui

pendidikan pula manusia dapat menjadi lenih baik daripada keadaan

sebelumnya. Dengan pendidikan ini, manusia juga dapat melaksanakan dengan

baik norma norma yang ada dalam suatu masyarakat . manusia akan mematuhi

7

norma norma yang ada dalam masyarakat jika diberikan pendidikan yanag

tepat. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan masyarakat tersebut sangat

tergantung pada tepat tidaknya suatu pendidikan mendidik seorang manusia

mentaati norma, niali dan kaidah masyarakat. Jika tidak maka manusia akan

melakukan penyimpangan terhadap norma norma yang telah disepakati

bersama oleh masyarakat.

2. Pengembangan manusia dari segi religius atau agama

Manusia diciptakan tuhan YME dimuka bumi ini sebagai makhluk yang paling

sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Melalui kesempurnaannya itu

manusia bisa berfikir, bertindak dan berusaha dan bisa menentukan mana yang

benar dan baik.disisi lain, yaitu tuhan sang pencipta alam semesta. Oleh sebab

itu sudah menjadi fitrah manusia jika manusia mempercayai adanya sang maha

pencipta yang mengatur seluruh sistem kehidupan dibumi. Dalam

kehidupannya, manusia tidak bisa meninggalkan unsur ketuhanan. Manusia

selalu ingin mencari sesuatu yang sempurna. Dan sesuatu yang sempurna

tersebut adalah tuhan. Hal itu merupakan fitrah manusia yang diciptakan

dengan tujuan untuk beribadah dengan tuhannya. Oleh karena fitrah manusia

yang diciptakan dengan tujuan beribadah kepada tuhan YME , untuk beribadah

kepada tuhanpun diperlukan suatu ilmu. Ilmu tersebut diperoleh melalui

pendidikan. Dengan pendidikan pula manusia dapat mengerti bagaimana car

beribadah kepada tuhan YME. Melalui sebuah pendidikan yang tepat, manusia

akan menjadi makhluk yang dapat mengerti bagaimana yang seharusnya

dilakukan sebagai seorang makhluk tuhan . manusia dapat mengembangkan

pola pikir nya untuk dapat mempelajari tanda tanda kebesaran tuhan baik

yanaga tersirat ataupun dengan jelas tersurat dalam lingkungan sehari hari.

Maka dari keseluruhan perkembangan itu menjadi lengkap dan utuh dalam

setiap sisinya, baik dari sisi individu , sosial, susila maupun religius. Keutuhan

dari setiap sisi tersebut dapat menjadikan menusia menjadi makhluk yang

lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk tuhan yang lain.

8

3. Pengembangan manusia dari segi sosial

a. Interaksi sebagai proses sosial

b. Sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian

Adalah proses saling memperngaruhi dalam hubungan timbal balik antara

individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan

kelompok. Proses adalah tahapan tahapan dalam suatu peristiwa untuk

membentuk jalannya rangkaian kerja. Sedangkan sosial adalah segala sesuatu

mengenai masyarakat yang peduli terhadap kepentingan umum. Jadi, proses

sosial adalah tahapan tahapan dalam suatu peristiwa untuk membentuk

manusia bermasyarakat yang memperhatikan segi kehidupan bersama.

Setelah mengetahui pengertian manusia, selanjutnya akan membahas tentang

kelanjutan manusia yaitu melakukan perkawinan atau pernikahan. Awal dari

kehidupan berkeluarga adalah dengan melakukan perkawinan sesuai dengan

ketentuan agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Perkawinan

yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang

berlaku , kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan

keluarga. Pengertian pernikahan atau perkawinan itu sendiri yaitu ikatan lahir

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang

maha esa. Syarat perkawinan ialah segala hal yang mengenai perkawinan yang

harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang undangan sebelum

pernikahan dilangsungkan. Persyaratan perkawinan menurut BW dibedakan

menjadi syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern merupakan syarat

terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang dan persetujuan

orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk mengadakan perkawinan.

Syarat ekstern adalah syarat syarat dan formalitas yang harus dipenuhi oleh

para pihak baik sebelum maupun pada waktu mereka melangsungkan

perkawinan, misalnya mendaftarkan ke kantor catatan sipil. Setelah dilakukan

perkawinan selanjutnya yaitu membentuk keluarga untuk melanjutnkan

keturunannya. Terdapat beberapa definisi keluarga dari beberapa sumber, yaitu

:

9

a) Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran

dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan

meningkatkan perkembangan fisik , mental emosional, serta sosial dari setiap

anggota keluarga (Duvall dan Logan , 1986).

b) Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah

tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling

berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran amsing masing dan

menciptakan serta mempertahankan suatu budaya (Bailon dan Maglaya, 1978).

c) Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala

keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat

dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Departemen

Kesehatan RI,1988).

Satu keluarga setidaknya mempunyai satu ciri sebagai berikut:

1) Terdiri dari orang orang yang memiliki ikatan darah atau adopsi.

2) Anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama sama dalam satu rumah

dan mereka membentuk suatu rumah tangga.

3) Memiliki satu kesatuan orang orang yang berinteraksi dan saling

berkomunikasi yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu , anak

dan sodara.

4) Mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian berasal dari

kebudayaan umum yang lebih luas.

Fungsi keluarga :

Terdapat 5 fungsi keluarga dalam tatanan masyarakat, yaitu:

Fungsi biologis

Untuk meneruskan keturunan

Memelihara dan membesarkan anak

Memberikan makanan bagi keluarga dan memenuhi kebutuhan gizi

Merawat dan melindungi kesehatan para anggotanya

Memberi kesempatan untuk berekreasi

10

Fungsi psikologis

Identitas keluarga serta rasa aman dan kasih sayang

Pendewasaan kepribadian bagi para anggotanya

Perlindungan secara psikologis

Mengadakan hubungan keluarga dengan keluarga lain atau masyarakat.

Fungsi sosial budaya atau sosiologi

Meneruskan nilai niali budaya

Sosialisasi

Pembentukan norma norma, tingkah laku pada tiap tahap perkembangan

anak serta kehidupan keluarga

Fungsi sosialisasi

a. Mengajarkan sosialisasi kepada anak.

b. Membentuk norma-norma yang baik kepada anak.

c. Meneruskan nilai-nilai budaya.

Fungsi Secara Ekonomi

a. Mencari sumber-sumber penghasilan untuk keluarga.

b. Pengaturan penggunaan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

c. Menabung untuk memenuhi kebutuhan anak di masa depan,sebagai

jaminan hari tua.

Fungsi Secara Pendidikan

a. Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan,keterampilan, dan

membentuk anak sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

b. Mempersiapkan anak untuk kehidupan yang akan datang dan

mempersiapkan anak untuk memenuhi perannya sebagai orang dewasa.

c. Mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Tugas Keluarga

a. Menjaga fisik setiap anggota keluarga dari gangguan.

b. Sosialisasi antar setiap anggota keluarga

c. Memberikan pengarahan kepada anak untuk mengikuti norma – norma

yang ada

11

d. Menempatkan anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas.

Tujuan membentuk keluarga yaitu untuk melanjutkan keturunan, yaitu anak.

Pengertian anak itu sendiri yaitu baik secara umum maupun menurut para ahli

adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai

bekal sumber daya. Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Seorang

anak hadir sebagai amanah yang dititipkan Tuhan untuk dirawat, dijaga dan

dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat

dan perilaku anak semasa di dunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal

bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak

juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu

membangun negara dan bangsa.

Namun, beberapa ahli memiliki pendapat lain mengenai pengertian seorang anak.

Pengertian anak menurut para ahli diantaranya adalah:

1. Suryana

Menurut beliau seorang anak merupakan sebuah rahmat serta anugerah yang

diberikan Allah sebagai penguji keimanan, sebuah media beramal yang

menjadi bekal di akhirat, tempat bergantung ketika usia senja, dan makhluk

yang wajib dididik.

2. Nurhayati Puji Astuti

Menurut beliau seorang anak adalah buah hati tercinta dimana kelak orang tua

menaruh harapan pada sang anak ketika orang tua telah lanjut usia.

Anak merupakan sebuah titipan yang harus dijaga dan dididik. Ketika anak

lahir orang tua wajib memberikan pendidikan baik agama maupun dunia

kepada anaknya dari dini. Hal ini merupakan bekal anak ketika dewasa kelak

telah memiliki pegangan hidup dari arahan orang tuanya.

12

Menurut pengertian anak baik secara umum maupun menurut pendapat para

ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak

merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Seorang anak yang tidak

memperhatikan orang tuanya kelak ketika dewasa bisa dikatakan anak yang

durhaka. Karena kasih sayang orang tua tidak mampu terbayarkan oleh anak.

Namun, pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak

juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak dan dengan siapa anak

berteman dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat

dewasa. Oleh karena itu, pendidikan agama sedari dini perlu ditanamkan agar

anak dapat memilah dan memilih hal yang baik dan buruk bagi mereka.

Dengan memahami pengertian anak sebaiknya orang tua harus mampu

mempersiapkan diri untuk bekal pendidikan anak kelak. Selanjutnya apabila

seorang pasangan suami istri tidak mempunyai anak maka mereka akan

berusaha untuk mendapatkannya dengan jalan adopsi atau pengangkatan anak.

Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak, kita dapat

membedakannya dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan

secara terminologi.

1. Secara etimologi

yaitu, pengangkatan anak berasal dari kata “adoptie” bahasa Belanda atau

“adopt” bahasa Inggris.

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti pengangkatan

seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.

2. Secara terminologi

yaitu dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu

anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam

ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara

untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam

pengaturan perundangundangan.

Menurut Iman Sudiyat, pengertian dari pengangkatan anak adalah “suatu

perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin

suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis. Ada beberapa

13

hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak, salah satunya yaitu UU. No.

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Bab VIII bagian kedua ketentuan UU ini, yaitu yang mengatur tentang

pengangkatan anak. Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa :

(1). Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua

kandungnya.

(3). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh

calon anak angkat. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya

dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5). Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan

dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Sedangkan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak

diatur dalam ketentuan Pasal 41 yang berbunyi :

(1). Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2). Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah).

14

BAB III

PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat multi etnis, berbagai budaya

dan suku didalamnya sehingga menimbulkan suatu aturan atau hukum yang

berbeda pula. Pluralisme demikian yang menyebabkan negara Indonesia

mengadopsi sistem hukum salah satunya masalah hukum adat, karena bentuk dari

hukum adat itu tidak tertulis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan berlaku untuk golongan-golongan tertentu saja. Yang menjadi

ikatan hukum tersebut adalah berupa sangsi moral atau malu apabila seseorang

tidak mengikuti hukum yang berlaku di suatu tempat tersebut. Salah satunya yaitu

hukum adat perkawinan, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat

penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan

kewajiban masing-masing pihak,menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan

yang harus dipenuhi. Dalam perkawinan selanjutnya yang diingkan sebuah

keluarga untuk pertama kali yaitu adanya keturunan. Namun apabila keturunan itu

tidak diperolehnya biasanya seorang pasangan suami istri akan mencari jalan lain,

jalan lain tersebut yaitu dengan mengadopsi atau mengangkat anak dari orang

lain.

Pengertian pengangkatan anak (adopsi)

Pengertian tentang Adopsi , dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu

pengertian secara etimologi dan secara terminologi.

1. Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata ‘adoptie’ bahasa Belanda atau ‘adopt’ (adoption)

bahasa Inggris , yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam

bahasa Arab disebut ‘tabanni’ yang menurut Mahmud Yunus diartikan

dengan ‘mengambil anak angkat’. Jadi disini penekanannya pada

persamaannya status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai

15

anak kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu (adopsi) diover

ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak

2. Secara Terminologi

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi, antara

lain :

Menurut Surojo Wignjodipuro, Adopsi adalah suatu perbuatan

pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa,

sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu

timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara

orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Menurut Hilman Hadikusuma,

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang

tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan

tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta

kekayaan rumah tangga.

Menurut Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fachtur

Rahman dalam bukunya ilmu waris, beliau membedakan dua macam arti

anak angkat, yaitu :

Pertama : Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa

ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai

anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan

dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya

sendiri.

Kedua : Yakni dipahamkan dari perkataan “tabanni” (mengangkat anak

secara mutlak), menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada

manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai

orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada

dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan

hukum sebagai anak.

Menurut Soepomo adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai

anak sendiri. Menurut J.A. Nota seorang ahli hukum Belanda

16

yang khusus mempelajari adopsi member rumusan bahwa adopsi adalah

suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan

keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara

keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara

seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.

Adopsi sendiri memiliki pengertian yaitu mengangkata anak orang sebagai

anak sendiri. Dan ensiklopedia umum menyebutkan bahwa adopsi adalah

suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang

diatur dalam pengaturan perundang undangan. Biasanya adopsi dilakukan

untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua

yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa

anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang

sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu

calon orang tua harus memenuhi sayarat syarat untuk dapat benar benar

dapat menjamin kesejahteraan bagi anak. Kemudian menurut hukum adat

pengertian anak angkat adalah merupakan suatu perbuatan hukum dalam

konteks hukum adat kekeluargaan. Apabila seorang anak telah diangkat

menjadi seorang anak angkat, maka ia akan didudukan dan diterima dalam

suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang

sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut. Namun menurut hukum adat

juga terdapat keanekaragaman hukumnya yang berbeda, anatara daerah

yang satu dengan daerah yang lainnya, sesuai dengan perbedaan

lingkungan hukum adat, seperti yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven

bahwa diindonesia terdapat 19 lingkaran hukum adat, sedang tiap tiap

rechtsking pun terdiri dari beberapa kukuban hukum. Dengan demikian

tentunya akan terdapat beberapa perbedaan pada masing masing daerah

hukum diindonesi, tentang masalah status anak angkat. Dalam hukum adat

masih terdapat ketentuan ketentuan yang yang beraneka ragam, namun

masih terdapat pula titik tautnya sesuai dengan kekayaan dari

keanekaragaman budaya bangsa indonesia yang tercermin dalam bentuk

17

lambang negara Indonesia. Secara garis besar adopsi dapat dibagi dalam

dua

pengertian :

a. Adopsi atau pengangkatan anak dalam arti luas yakni pengangkatan

anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga

antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan

antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai

orang tua sendiri

b. Adopsi atau pengangkatan anak dalam arti terbatas yakni

pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan

antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada

hubungan sosial saja.

Tujuan mengadopsi anak

Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam. Tujuan pengangkatan anak

bagi orang Tionghoa sebagaimana diatur Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah

untuk meneruskan keturunan laki-laki. Tujuan pengangkatan anak menurut

hukum adat sangat variatif, sedangkan pengangkatan anak menurut perundang-

undangan dan hukum islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua,

pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua

angkat, dan kedua, untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak.

Tujuan yang pertama, menekankan pada kepentingan orang tua angkat, dan tujuan

yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak zaman dahulu. Kini, tujuan

pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan

yang kedua.

Adapun macam pengangkatan anak akan diuraikan sebagai berikut :

1. Dilihat dari kewarganegaraan orang tua angkat dan anak angkat,

pengangkatan anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak

antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) dan pengangkatan anak

18

antar negara atau pengangkatan anak pengangkatan anak Internasional

(intercountry adoptioan, interstate adoption). Domestic adoption adalah

pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak

angkat WNI, sedangkan intercountry adoption adalah pengangkatan anak yang

dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNA atau

pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNA terhadap anak

angkat WNI.

2. Dilihat dari keberadaan anak yang diangkat, pengangkatan anak dapat

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan

terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung

atau orang tua asal (private adoption), pengangkatan anak yang dilakukan

terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial (non private

adoption), dan anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun

organisasi sosial, misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.

3. Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak, dalam kepustakaan

hukum biasanya membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu

pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (adptio plena) dan

pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (adoptio minus plena).

Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (adoptio plena) berakibat

hukum putus sama sekali hubungan antara anak angkat dengan orang tua

kandungnya. Sedangkan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (adoptio

minus plena), hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya

tidak terputus dalam hal tertentu, biasanya berkenaan dengan hak mewaris.

Tujuan pengangkatan anak menurut konsepsi Staatsblad 1917 Nomor 129 semula

untuk meneruskan keturunan, tetapi berdasarkan yurisprudensi dapat pula

diajukan dengan tujuan yang lain. Menurut hukum adat, tujuan tersebut bervariasi,

sedangkan menurut perundang-undangan dan hukum Islam bertujuan untuk

kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak

menurut hukum Islam, dapat dilihat dari sikap Nabi Muhammad SAW. Ketika

memberikan kebebasan opsi kepada Zaid untuk memilih sesuai dengan

kepentingan terbaik bagi Zaid, tetap bersama Nabi Muhammad SAW atau

19

kembali kapada orang tuanya tanpa tebusan, dan Zaid memilih bersama Nabi

Muhammad SAW. Karena ia merasakan kasih sayang dan pemeliharaan yang

teramat baik.

Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkat berubah status menjadi anak

kandung dari orang tua angkatnya dan putus segala hubungan keperdataan

berdasarkan keturunan karena kelahiran, sedangkan menurut perundang-undangan

dan hukum Islam tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya karena

pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah. Menurut hukum adat,

hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan orang tua kandungnya cukup

bervariasi.

Menurut Staasblad 1917 Nomor 129, anak angkat dan orang tua angkat saling

mewarisi dan terputus hubungan pewarisan anak angkat dengan orang tua

kandungnya, sedangkan menurut hukum Islam anak angkat dan orang tua angkat

tidak saling mewarisi tetapi dapat menerima wasiat wajibah, dan anak angkat

tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Hukum adat bervariasi.

Sedangkan perundang-undangan belum tegas mengaturnya, tetapi secara implicit

ketentuan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung dan

keluarga asalnya memberikan peluang tetap saling mewarisi antara anak angkat

dengan orang tua kendung dan keluarga asalnya.

Apabila terjadi perkawinan bagi anak perempuan yang perkawinannya

membutuhkan wali nikah dan pengangkatan anak itu dilakukan menurut konsepsi

pengangkatan anak Staatsblad 1917 Nomor 129, maka yang bertindank sebagai

wali nikah adalah ayah angkatnya karena ia berstatus ayah kandung. Sedangkan

menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang bertindak sebagai wali

nikah tetap ayah kandung atau wali nasab.

Pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 mengubah status anak

yang diangkat menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya sehingga tidak

boleh terjadi perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Menurut hukum Islam, hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap

bukan mahram, sehingga tidak ada larangan terjadi perkawinan antara orang tua

angkat dengan anak angkatnya, sedangkan hubungan mahram anak angkat tetap

20

berlaku dengan orang tua kandung dan kerabat asalnya. Menurut hukum adat,

meskipun ketentuan bervariasi, tetapi umumnya menutup kemungkinan terjadi

perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Perundang-undangan

belum tegas mengaturnya, tetapi dari ketentuan anak angkat dengan orang tua

kandungnya tidak memutuskan hubungan darah berarti secara implisit berkaitan

pula dengan ketentuan mahram.

Tata cara pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 melalui

notaris, menurut hukum adat dilakukan secara adat dan ke pengadilan kalau ada

urgensi, menurut perundang-undangan dan hukum Islam melalui putusan atau

penetapan pengadilan. Pengangkatan anak menurut Statsblad 1917 Nomor 129

dan hukum adat menjadi kewenangan pengadilan negeri, pengangkatan anak

menurut perundang-undangan kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan

agama, sedangkan pengangkatan anak menurut hukum Islam menjadi kewenangan

pengadilan agama. Berikut ini adalah Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Berdasarkan tuntutan masyarakat dan karena dalam KUH Perdata tidak mengatur

tentang pengangkatan anak, sedang pengangkatan anak itu sendiri sangat lazim

terjadi di masyarakat,

maka pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu

aturan yang tersendiri tentang pengangkatan anak. Pada tahun 1917, pemerintah

Hindia Belanda mengeluarkan Stbl. No. 129, khusus Pasal 5 sampai 15 mengatur

masalah pengangkatan anak untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak saat

itulah Stbl. 1917 No. 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi

bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur

Asing Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum yang termasuk

perbuatan hukum di bidang hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum

kekeluargaan, bagaimanapun juga lembaga pengangkatan anak ini akan mengikuti

perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan.

Pengangkatan anak dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu

pengangkatan anak ditinjau dari aspek kepastian hukum status anak yang diangkat

dan aspek kesejahteraan sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan anak. Adapun

21

ketentuan hukum tentang pengangkatan anak yang dapat dikategorikan berlaku

bagi anak angkat golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa :

1). Stbl. 1917 No. 129.

Dalam Bab II, mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi

Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa (istilah yang digunakan untuk

pengangkatan anak dalam ketentuan ini adalah “adoptie”). Menurut ketentuan

ini yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristri atau

pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan anak lakilaki.

Sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang

belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain.

Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua

angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak

kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara

anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan

pengangkatan anak bagi orang-orang golongan Warganegara Indonesia keturunan

Tionghoa sebagaimana diatur dalam Stbl. 1917 No. 129 adalah untuk meneruskan

atau melanjutkan keturunan dalam garis laki-laki.

2). UU. No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam ketentuan UU. No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan

tegas ditentukan motif pengangkatan anak yang dikehendaki dalam

pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan

kesejahteraan anak.

Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan ketentuan Pasal 12 yang

selengkapnya berbunyi :

1. pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan

mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

2. kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan peraturan pemerintah. pengangkatan anak untuk kepentingan

kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22

Sedangkan yang dimaksud dengan kesejahteraan anak dalam UU ini adalah suatu

tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan

perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

3). UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Bab VIII bagian kedua ketentuan UU ini, yaitu yang mengatur tentang

pengangkatan anak.

Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa :

(1). Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua

kandungnya.

(3). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh

calon anak angkat. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat

dilakukan sebagai upaya terakhir.

(4). Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan

dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Sedangkan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak

diatur dalam ketentuan Pasal 41 yang berbunyi :

(1). Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2). Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah).

4). Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundangundangan No. JHA

1/1/2 tanggal 24 Pebruari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga

Negara Indonesia oleh Orang Asing.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, pengangkatan anak Warganegara Indonesia

oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan

Negeri. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan

akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Surat

23

Edaran tersebut ditentukan pula syarat-syarat permohonan pengangkatan anak

Warganegara Indonesia oleh orang asing dan ditentukan bahwa :

- permohonan itu harus diajukan di Pengadilan Negeri di Indonesia (di mana anak

yang akan diangkat berdiam).

- pemohon harus berdiam atau berada di Indonesia, dan pemohon beserta isteri

harus menghadap sendiri dihadapan hakim, agar hakim memperoleh keyakinan

bahwa pemohon betul-betul cakap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat.

- pemohon beserta isteri berdasarkan peraturan perundangundangan negaranya

mempunyai surat izin untuk mengangkat anak. Surat Edaran ini ditujukan

kepada semua notaris, wakil notaris sementara dan notaris pengganti di seluruh

Indonesia serta berdasarkan alasan karena pada saat itu jumlah pengangkatan

anak Warganegara Indonesia oleh orang asing ternyata makin meningkat.

5).SEMA RI No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 tahun

1979 mengenai Pengangkatan Anak.

Dalam Surat Edaran ini ditentukan antara lain tentang syarat-syarat permohonan

pengesahan pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia oleh orang tua

angkat Warganegara Asing (“Inter Country Adoption”). Surat Edaran tersebut

ditujukan kepada semua Ketua, Wakil Ketua, Hakimhakim Pengadilan Tinggi dan

semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Negeri di seluruh

Indonesia.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan bahwa berdasarkan pengamatan Mahkamah

Agung pada waktu itu yang menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan

pengesahan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang

kemudian diputus tampak semakin hari semakin bertambah baik yang merupakan

suatu bagian tuntutan gugatan perdata, maupun yang merupakan permohonan

khusus pengesahan pengangkatan anak. Keadaan tersebut merupakan gambaran,

bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah

dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu

hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan. Keputusan

Menteri Sosial Republik Indonesia RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984, tentang

Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

24

Dalam Bab II, lampiran Keputusan Menteri tersebut menyebutkan bahwa

petunjuk pelaksanaan ini merupakan suatu pedoman dalam rangka pemberian izin,

pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak,

agar terdapat adanya kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib

administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7).SEMA RI No. 4 tahun 1989, tentang Pengangkatan Anak.

Dalam SEMA ini, menyebutkan bahwa mengulang-tegaskan kepada seluruh

Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan Pengadilan

Negeri mengenai pengangkatan anak kepada instansi terkait dan satu salinan

kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam SEMA ini juga menyebutkan bahwa sehubungan dengan pengangkatan

anak, yaitu untuk lebih mengetahui dan meneliti keadaan para pemohon, anak

yang akan diangkat dan orang tua kandung beserta kelengkapan dan kebenaran

surat-surat bukti yang harus dipenuhi, maka dalam hal menerima, memeriksa dan

mengadili permohonan/ pengesahan pengang-katan anak antar Warganegara

Indonesia (domestic adoption), harus disertai surat keterangan /laporan sosial atas

dasar penelitian petugas/pejabat sosial setempat dari pemohon/calon orang tua

angkat Warganegara Indonesia, anak yang akan diangkat dan orang tua kandung

Warganegara Indonesia sebagai salah satu alat/surat bukti.

Proses pengangkatan anak (adopsi)

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti

berikut :

1. Tidak mempunyai keturunan.

2. Tidak ada penerus keturunan.

3. Menurut adat perkawinan setempat.

4. Hubungan baik dan tali persaudaraan.

5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada

25

anak lelaki sebagai penerus keturunan dilingkungan masyarakat dilingkungan

masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah. Dikarenakan

adat perkawinan setempat seperti berlaku di

daerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah, didalam

perkawinan memasukkan mantu, maka diangkatlah simenantu

menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga

sisuami menjadi anak adat dalam hubungan bertali adat.

Kemudian dikarenakan rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan pada anak

kemenakan, ahli family atau orang lain yang hidup susah, patrilinial atau tidak ada

anak perempuan penerus keturunan maka si anak diurus, dipelihara, disekolahkan

dan sebagainya, maka terjadilah anak angkat yang berlaku diluar upacara adat

resmi, sehingga merupakan hubungan yang bertali budi. Selanjutnya dikarenakan

hubungan baik dan rasa persaudaraan di dalam pergaulan sehari-hari antara orang

yang satu dan yang lain, atau juga dikarenakan kebutuhan tenaga kerja dalam

usaha pertanian rumah tangga dan lain sebagainya, maka terjadilah anak angkat

bertali emas.

Di Negara Indonesia, karena belum adanya ketentuan hukum tentang

pengangkatan anak yang bersifat nasional, maka dalam praktek prosedur

pengangkatan anak dilakukan dengan :

1) Prosedur formal, yaitu dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri,

2) Prosedur informal, yaitu menurut adat/kebiasaan masyarakat.

Kemudian Dalam Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak (PP RI

Nomor 54 Tahun 2007), ketentuan umum Pasal 1 menyebutkan :

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya

berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan

seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah,

atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,

26

dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga

orang tua angkat.

3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu

tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

4. Orang tua angkat adalah orang yang memberi kekuasaan untuk

merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan adat kebiasaan.

5. Lembaga pengasuh anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau 12

yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan

anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan

proses pengangkatan anak.

6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial

dan/atau organisasi kemasyarakatan.

7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh

lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam

pengangkatan anak.

8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di

pusat maupun di daerah.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang sosial.

Selanjutnya, Syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warganegara

Indonesia yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

1. Syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon):

1).Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung

dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.

2).Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak

terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent

adoption) diperbolehkan.

27

2. Syarat bagi calon anak yang diangkat :

1).Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan

Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan

yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan

pengangkatan anak.

2).Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang

dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial

atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk

diserahkan sebagai anak angkat.

Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan

Anak yaitu :

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang

diangkat dan orang tua kandungnya.

3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon

anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak

disusuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

4. Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai

upaya terakhir.

5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai

asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan

anak yang bersangkutan.

6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pengangkatan anak.

Namun demikian, pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan

yang ada belum memadahi, oleh karena itu pengaturan pengangkatan anak dalam

sebuah undang-undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan. Selanjutnya

ada sumber hukum yang lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

28

dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup

ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, sayarat-syarat pengangkatan anak, tata

cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak,

pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya

Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat mencegah

terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan

kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengangkatan anak dalam hukum adat Sesungguhnya adopsi atau keluarga buatan

ini telah dikenal dan dilakukan diberbagai tempat dipermukaan dunia ini, baik

pada masyarakat primitif maupun masyarakat yang sudah maju. Oleh sebab itulah

tidak heran kalau terakhir ini banyak dikhawatirkan dari orang-orang tua, terutama

di kota-kota besar terhadap anak-anak. Sebenarnya banyak cara yang dapat

dilakukan untuk pengangkatan anak ini, terutama di Indonesia sendiri yang juga

mempunyai aneka ragam sistem peradatannya. Diseluruh lapisan masyarakat

pengangkatan anak ini lebih banyak atas pertalian darah, sehingga kelanjutan

keluarga tersebut tergantung kepadanya. Adapun harta kekayaan anak tersebut

juga bergantung apakah pengangkatan tersebut berdasarkan hukum pertalian

darah atau tidak. Demikian juga kedudukan anak tersebut dalam masyarakat,

masih dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan tertentu. Secara umum

sistem hukum adat kita berlainan dengan Hukum Barat yang individualistis

liberalistis. Menurut Soepomo, hukum adat kita mempunyai corak sebagai berikut

:

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia

menurut hukum adat merupakan mahkluk dalam ikatan kemasyarakatan yang

erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.

2. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup

alam Indonesia.

3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat

sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup

yang konkrit.

29

4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum

dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat

dilihat (tanda yang kelihatan).

Selanjutnya mengenai tata cara mengadopsi Surat Edaran Mahkamah Agung RI

No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk

mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan

pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan

diangkat itu berada.Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan

diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon

sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat

tinggal/domisili anak yang akan diangkat . Isi permohonan. Adapun isi

Permohonan yang dapat diajukan adalah:motivasi mengangkat anak, yang semata-

mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.penggambaran kemungkinan

kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.Untuk itu dalam setiap proses

pemeriksaan, Anda juga harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk

beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi itu harus pula orang yang

mengetahui betul tentang kondisi anda (baik moril maupun materil) dan

memastikan bahwa Anda akan betul- betul memelihara anak tersebut dengan baik.

Yang dilarang dalam permohonan. Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan

dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:menambah

permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.pernyataan bahwa

anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.Putusan yang

dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain

dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari

pemohon, atau berisi pengesahan saja. Mengingat bahwa Pengadilan akan

mempertimbangkan permohonan Anda, maka Anda perlu mempersiapkan segala

sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang

berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan

memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan Anda dan

kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji,

30

Surat Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya. Pencatatan di kantor Catatan

Sipil Setelah permohonan Anda disetujui Pengadilan, Anda akan menerima

salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang Anda

peroleh ini harus Anda bawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan

keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak

tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama Anda

sebagai orang tua angkatnya. Akibat hukum pengangkatan anak Pengangkatan

anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris.Perwalian: Dalam hal

perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat

menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan

kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak

angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa

menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

Waris: Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum

nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan

yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk

menentukan pewarisan bagi anak angkat.Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat

hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh

nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan

orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat

pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal

pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak

tersebut. Pengertian anak angkat menurut Undang-Undang tersebut adalah anak

yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang

sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.Peraturan perundangan yang

berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Komitmen pemimpin/pemerintah

era reformasi untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang

31

dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak hak dan peningkatan

kesejahteraan anak, yang di dalamnya juga mengatur pengangkatan anak.

Pascaproklamasi, Indonesia memasuki era tata hukum nasional, namun sebagian

hukum era kolonial masih berlaku, antara lain perihal pengangkatan anak.

Kemudian mengenai status hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak

angkat

Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat di dalam hukum adat tidak

jauh berbeda dengan hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya.Karena

hukum yang di anut masyarakat Indonesia beraneka ragam,maka tiap-tiap daerah

pun pelaksanaan pengangkatan anaknya berbeda-beda.Hukum adat minang kabau

tidak mengenal adanya pengangkatan anak tapi yang dikenal adalah perbuatan

mengambil atau memelihara anak orang lain seperti memelihara anaknya

sendiri,yang mana hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak

terputus dan msih tetap memiliki hubungan sebagai orang tua dan anak

sebagaimana mestinya.Untuk lebih jelasnya R.Soepomo di dalam buku karangan

Muderis Zaini yang berjudul Adopsi suatu tinjauan dari tiga

sistem hukum menyatakan,dengan terjadinya pengangkatan anak maka timbul

hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat,seperti hubungan

orang tua kandung dengan anak kandung dan seterusnya.Pengangkatan anak

menurut hukum islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan

darah,hubungan wali mewali dan hubungan waris mewarisi dengan orang tua

angkat.Dimana anak angkat tersebut tetap memakai nama dari bapak kandungnya

dan tetap menjadi waris dari orang tua kandungnya. Menurut Hukum Islam

pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-

ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang

tua biologis dan keluarga.

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat,

melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya,

32

demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak

angkatnya.

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara

langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan

terhadap anak angkatnya.

Hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Tionghoa

Tionghoa Indonesia, adalah sebuah kelompok etnik yang penting dalam

sejarah Indonesia, jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Selepas

pembentukan Negara Indonesia, maka suku bangsa Tionghoa yang

berkewarganegaraan Indonesia haruslah digolongkan secara terperinci kedalam

masyarakat Indonesia, secara setingkat dan setaraf dengan suku-suku bangsa yang

lain yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengangkatan anak menurut adat/ tradisi tionghoa ada beberapa jenis/

macamnya, salah satunya yaitu anak asuh. . Dalam Tradisi Tionghoa yang

dimaksud dengan anak yang diasuh adalah anak yang kondisi badannya kurang

sehat atau tidak cocok dengan orang tuanya menurut perhitungan Bajinya. Salah

satu alasan dilakukannya pengangkatan anak tersebut yaitu Karena alasan Baji

yang bentrok unsur-unsur antara si anak dengan orang tuanya. Dalam

pengangkatana anak adat tionghoa ada semacam upacara yang harus dilaksanakan

yaitu dengan cara meletakkan 1 meja, disebutnya ganpanzi, diatasnya ada cangkir,

teko arak, hiolo, dan lilin. Selanjutnya Anak yang mau diangkat anak dibimbing

untuk kowtow kepada kedua orang tua angkatnya, kemudian memberi arak dan

makanan sambil berkata “ayah dan ibu angkat silahkan minum dan makan”.

Kegiatan selanjutnya yaitu pemberian nama kepada anak yang akan diangkat, lalu

kedua orang tua sianak akan memberi ikat pinggang dan juga celana kepada orang

tua yang akan mengasuh anaknya. Ada satu alasan pengangkatan anak dalam adat

tionghoa yang bisa dianggap unik oleh orang pada umumnya, dimana alasan

tersebut yaitu berupa ketidakcocokan tanggal antara anak dan orang tuanya,

33

sehingga anak tersebut diadopsikan kepada orang lain. Istilah tersebut biasa

disebut dengan “ciong”. Karena apabila terjadi ketidacocokan antara anak dan

kedua orang tuanya maka akan terjadi keburukan yang akan menimpa keluarga

tersebut.

Selanjutnya tentang hukum yang berlaku yaitu Mengenai pengangkatan anak bagi

golongan Warganegara

Indonesia keturunan Tionghoa, diharuskan pengangkatan anak lakilaki,

demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Stbl. Stbl. 1917 No. 129. Akan

tetapi sehubungan dengan perkembangan zaman, adopsi anak perempuan

dibolehkan.

Dalam SEMA No. 2 tahun 1979, pada bagaian I angka 3

menyebutkan :

“Semula dilingkungan golongan penduduk Tionghoa (Stbl. 1917 No. 129)

hanya dikenal adopsi terhadap anak-anak laki-laki dengan motif untuk

memperoleh keturunan laki-laki, tetapi setelah Yurisprudensi tetap menganggap

sah pula pengangkatan anak perempuan, maka

kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar.”

Sebagai contoh, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 29 Mei

1963, nomor 907/1963 P, tentang Adopsi Di Kalangan Orang-orang Tionghoa.

Dalam sub bagian menimbang, antara lain menyebutkan :

− Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikan secara ahli dan ilmiah

telah meyakinkan kami bahwa hukum adat Tionghoa mengenai adopsi anak

perempuan, karena kalangan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa di

Indonesia telah lama meninggalkan sifat patrilineal serta penghormatan nenek

moyang, sehingga sekarang lebih bercorak parental;

− Bahwa pendapat tersebut juga sesuai dengan asas persamaan hak antara wanita

dan pria yang pada waktu ini sedang menggelora dan yang antara lain telah

dianut dalam Undangundang Kewarganegaraan dalam Undang-undang mana

terdapat aliran-aliran baru yang menerobos aliran klasik seperti terdapat dalam

Pasal 2 Peraturan Perkawinan Campuran;

34

− Bahwa asas persamaan hak ini telah dimuat pula dalam resolusi Seminar

Hukum Nasional 1963, dalam resolusi mana dicantumkan agar mengindahkan

keseimbangan pembagian antara pria-wanita dalam hukum waris dan

masyarakat yang bersifat parental.

Sehingga dengan adanya pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, dapat

dikatakan juga, mengenai pengangkatan anak, baik antara laki-laki dan perempuan

sama. Beberapa ketentuan hukum pidana yang dapat di kategorikan berhubungan

dengan aspek perlindungan hukum hak waris anak angkat antara lain yaitu :

(1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 77 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian,

baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;

Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau

penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

Pasal 79 :

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun bunyi Pasal 39 ayat (1),

ayat (2) dan ayat (4) adalah sebagai berikut :

Ayat (1) :

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi

anak dan dilakukan berdasar adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Ayat (2) :

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan

hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Ayat (4) :

35

Pengangkatan anak oleh warganegara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya

terakhir.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian-uraian dan analisis penulis tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :1. Secara Etimologi, Adopsi berasal dari kata ‘adoptie’ bahasa Belanda atau

‘adopt’ (adoption) bahasa Inggris , yang berarti pengangkatan anak,

mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut ‘tabanni’ yang menurut

Mahmud Yunus diartikan dengan ‘mengambil anak angkat’. Jadi disini

penekanannya pada persamaannya status anak angkat dari hasil pengangkatan

anak sebagai anak kandung. Secara Terminologi para ahli mengemukakan

beberapa rumusan tentang definisi adopsi, antara lain :

Menurut Surojo Wignjodipuro, Adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan

anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa,

sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu

timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang

tua dengan anak kandungnya sendiri. Jadi pengertian adopsi yaitu

mengangkata anak orang sebagai anak sendiri.

2. Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua,

pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua

angkat, dan kedua, untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi

anak. Kemudian tujuan pengangkatan anak bagi orang-orang golongan

Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa sebagaimana diatur dalam Stbl.

1917 No. 129 adalah untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan dalam

garis laki-laki.

3. Proses pengangkatan anak dan prosedurnya yaitu melalui permohonan pada

Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat

36

tersebut berdomisili. Produk pengesahan pengangkatan anak yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah putusan yang berupa Penetapan

Hakim, yang berisi petitum bersifat tunggal, yaitu tidak disertai (in

samenloop met) petitum yang lain.

Sebagai contoh :

“agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C”, atau

“agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C)terhadap

anak B yang bernama A dinyatakan sah”.

4. Proses pengangakatan dan hukum pengangkatan anak dalam adat tionghoa

sebenarnya sama seperti pada umumnya, yang membedakan hanya

upacaranya saja.

Saran

Dalam melakukan pengangkatan anak harus diperhatikan berdasarkan hukum –

hukum yang berlaku di Indonesia. Agar tidak terjadi kesalahan kesalahan ataupun

agar tidak melanggar hukum negara yang telah ditetapkan sebelumnya.

37

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Prof, SH.2000. Hukum Perdata Indonesia, Bandung

PT. Citra Aditya Bakti.

Ali Afandi, Prof, SH, 2000.Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum

Pembuktian, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Arif Gosita, SH, DR, Masalah Perlindungan Anak, PT. Bhuana Ilmu Populer,

Jakarta, 2004.

Arlani, lili. 2010. proses pengangkatan anak di pengadilan agama

bukittinggi.bukittingi.

Djaja S. Meliala, SH, 1996. Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Jurisprudensi,

Bandung, Tarsito.

Edison, Ir, SH, Mengangkat Anak, Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnal

Renvoi, No. 23 Tahun II, April 2005.

Effendi Perangin, SH. 2005. Hukum Waris, Jakarta, , PT. Raja Grafindo Persada

Iman Sudiyat, Prof. SH.1981, Hukum Adat Sketsa Asas, , Yogyakarta,Liberty.

J. Satrio, SH.2005, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam

Undang-Undang, Bandung .PT, Citra Aditya Bakti.

J. Satrio, SH. 1988, Hukum Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel,Bandung

PT, Citra Aditya Bakti,.

Muderis Zaini, SH. 1999.Adopsi Suatu Tinjauan dari TigaSistem Hukum,

Jakarta.Sinar Grafika.

Oemar Salim, S.H, 2000.Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia,Jakarta.

Rineka Cipta.

Otje Salman, R. SH. DR. 1993. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap

Hukum Waris, Bandung. Alumni.

Puspita, margareta yolan. 2012. perlindungan hukum anak angkat berdasarkan

peraturan pemerintah republik indonesia nomor

38

54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Suarabaya. universitas pembangunan

nasional “veteran” jawa timur.

Rianto Adi, DR,2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,Jakarta. Granit.

Shanty Dellyana, SH, 2004.Wanita dan Anak Di Mata Hukum,

Yogyakarta.Liberty.

S. Gautama, Prof. Mr. DR,1969. Hukum Perdata Internasional Indonesia,

jakarta .PT,Kinta.

Sholeh Soeaidy, SH, & Zulkhair, Drs, 2001 .Dasar Hukum Perlindungan

Anak,Jakarta. CV. Novindo Pustaka Mandiri.,

Situs Internet Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Layanan

Masyarakat Tentang Pengangkatan Anak, www.jakarta.go.id,

Jakarta, 2002.

Soeroso R, 2003 .Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta. Sinar Grafika.

Soetojo Prawirohamidjojo, R. Prof. Mr. Dr, 2000.Hukum Waris Kodifikasi,

Surabaya.Airlangga University Press.

Soetojo Prawirohamidjojo, R. Prof. Mr. DR, & Marthalena Pohan, Hukum

Orang dan Keluarga, Airlangga University Press, Surabaya, 1995.

Soetojo Prawirohamidjojo, R. Prof. Mr. Dr, Pluralisme Dalam

Perundangundangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press,

Surabaya, 1994.

Soedharyo Soimin, SH, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak,

Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Subekti, Prof. SH, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta,

1995.

Tan Thong Kie, Mr., Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT.

Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.

Tamakiran S, SH, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum,

CV. Pionir Jaya, Bandung, 2000.

39

Vollmar H.F.A., Pengantar Studi Hukum Perdata, CV. Rajawali, Jakarta,

1992.

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang.

Zulkhair, Drs. & Sholeh Soeaidy, S.H, Dasar Hukum Perlindungan Anak,

CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

40

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risyanti

NIM : 4001414040

Program studi : Pendidikan IPA

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Dengan ini menyatakan bahwa makalah hasil observasi yang berjudul “Hukum

Pengangkatan Anak Menurut Etnis Tionghoa” bersifat original dan belum

pernah dibuat oleh lain. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian

dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan

ketentuan yang berlaku .

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-

benarnya.

Semarang, 2 Juni 2015

Risyanti

NIM. 4001414040