makalah pengertian interoperabilitas.docx
TRANSCRIPT
LAPORAN
INTEROPERABILITAS
Disusun Oleh :
Adrian Hafiz David (15-2011-009)
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2014
BAB I
Pengertian
Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi denganaplikasi lainnya melalui
suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya
lewat network TCP/IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML. Adapun aplikasi disini
boleh berada di platform yang berbeda: Delphi Win32, .NET, Java, atau bahkan pada O/S yang
berbeda.
Kata "interoperability" terdiri dari 3 kata, yaitu: "inter" yg artinya antar (beberapa hal),
"operate" yg artinya bekerja, dan "ability" yg artinya kemampuan/kebisaan. Sehingga apabila
digabung menjadi "inter-opera-bility" yang artinya menjadi "kemampuan bekerja antar
beberapa hal" atau terjemahan bebasnya kira - kira "kemampuan saling bekerja sama antar
beberapa hal".Salah satu contoh aplikasi yang punya interoperability adalah aplikasiWeb
Services, SOA, XML-RPC.
Interoperabilitas menjadi persoalan komplek dalam pertukaran data antar sistem dengan
platform berbeda, seperti terjadi pada e-banking dan e-government. Adalah tidak mungkin
menyeragamkan format dan skema data pada semua sistem, juga lebih tidak mungkin
menyeragamkan sistem, apalagi menggunakan vendor yang sama. Salah satu pendekatan yang
diterima adalah standardisasi format data yang dipertukarkan, dan XML memberikan jawaban
yang tepat.
XML adalah keturunan SGML, secara genetik bersifat interoperability,seperti saudara tuanya
HTML yang telah mengubah dunia berkat sifatinteroperabilitasnya. Sementara HTML hanya
terbatas pada wilayah browser,XML dilahirkan untuk dikembangkan, sesuai namanya XML
dimana X-nya adalah extensible. XML diterima secara luas dan telah memegang peran
utamasebagai aktor dalam pertukaran data di web dan di wilayah lainnya, sepertiXHTML, RSS,
MathML, MusicML, GraphML, SVG, Office Open XML, danribuan lainnya.Inti dari definisi
Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem untuk menggunakan atau memakai bagian
dari sistem lain tanpa diketehui oleh pengguna sistem, kemampuan ini melebihi kemampuan
komunikasi antar sistem. Inti dari definisi interoperabilitas adalah kemampuan sebuah system
untuk menggunakan informasi yang telah diterima dari sistem lain. MenurutISO 19119 services
definisi dari interoperabilitas adalah: kemampuan untuk berkomunikasi, mejalankan program,
atau mentransfer data diantara berbagai jenis teknologi dan unit data yang digunakan oleh
paket perangkat lunak SIG dimana pengguna tidak memerlukan pengetahuan mengenai
karakteristik unit datanya.
Terdapat sebuah miskonsepsi tentang interoprabilitas, interoperabilitastidak berasumsi bahwa
semua orang harus memiliki format file yang sama,tetapi interoperabilitas adalah sebuah
kemampuan untuk mengerti ataumengadopsi format file yang berbeda tersebut.
OGC (Open Geospatial Consortium) telah mendefinisikan tujuh hal yangterjadi pada Geographic
Information (GI) interoperability, yaitu kemudahan untuk:
1. mencari data spatial
2. memperoleh data spatial
3. mengintegrasikan data-data spatial dari berbagai sumber
4. mendisplay data spatial dalam sebuah tampilan
5. melakukan analisa data spatial
6. mengolah data-data spatial khusus, walaupun berasal dari sumber dan tipedata yang
berbeda-beda
7. menyatukan sebuah sistem informasi data spatial dengan fitur-fitur tebaik dari berbagai
provider software.
Karakteristik Interoperabilitas berdasarkan level;
- Level hardware:
bagaimana perbedaan karakteristik (fisis, elektronis) komponen-komponen hardware dijembatani dalam
rangka mewujudkan suatu fungsi/tujuan tertentu.
Contoh: interaksi antara CPU – RAM –> interoperabilitas diwujudkan dengan cache dan buffer
- Level network:
bagaimana perbedaan hardware+OS bisa dijembatani, sehingga dua komputer yang berbeda bisa saling
berkomunikasi
Pendekatan: protokol, standarisasi
- Level software:
bagaimana menjembatani perbedaan format data dan bahasa pemrograman
Interoperabilitas data
Interoperabilitas komunikasi aktif (function/procedure calls).
BAB II
Sejarah
Interoperabilitas di Indonesia
Secara teknologi Interoperabilitas sendiri sebenarnya telah dikenal secara luas di Indonesia,
namun karena bersifat Back Engine Maka End User tidak begitu aware akan adanya
Interoperabilitas ini. Di dunia perbankan, pertukaran antarsistem Informasi ditunjukkan dalan
bentuk pertukaran dana antar bank melalui Sistem Informasi perbankan dan atau melalui ATM,
hal yang sangat umum dilakukan masyarakatsehari-hari. Sedangkan di Web, Interoperabilitas
telah muncul dalam bentuk yang lebih kompleks, yaitu cloudcomputing.
Sebagai contoh, dengan Google API, kita dengan mudah memasukkan posisi pada Google map
dan menampikannya pada web kita, dimana ini adalah salah satucontoh interoperabilitas.
Namun sedemikian hebatnyapenetrasi teknologi pertukaran data antar sistem informasi
ini,amat disayangkan bahwa ternyata Sistem Informasi yang dikembangkan oleh pemerintahan
di Indonesia sebagian besarsangat tidak memperhatikan aspek Interoperabilitas ini.Selama ini
kebanyakan Sistem Informasi yangdikembangkan oleh instansi pemerintahan hanya
dapatmemberikan manfaat secara lokal, terutama bagi satkerpemilik anggaran pengembangan
Sistem Informasi tersebut.Sebagai akibatnya, Informasi dasar yang ada pada suatu Sistem
Informasi (contoh : Informasi Kependudukan) seringkali menjadi redundan terhadap Sistem
Informasi lain dan tidak sinkron.
Akibat lainnya adalah sulitnya melakukan pertukarandata yang harus melalui proses
pengkopian dan penyesuaiandata yang panjang dan memakan waktu. Hal ini membuat Tata
Sistem Informasi Kepemerintahan di Indonesia carut marut dengan pulau-pulau sistem
informasi yang tersebar dimana-mana.Meskipun demikian, bukan tidak ada Sistem Informasi
Kepemerintahan yang ternyata mendukung Interoperabilitas dengan baik. Ambil contoh
program National Single Window(NSW) yang dicanangkan pemerintah, datanya mengambil dari
Departemen Perindustrian, Bea cukai, Dirjen Postel danbeberapa Instansi lainnya. Namun
walaupun mengusung nama National Single Window, Sistem iNSW ini diperuntukkanhanya bagi
sistem ekspor impor di indonesia. Dirjen Pajak juga saat ini telah sukses mengembangakan
Interoperabilitas untuk pajak hingga dapat digunakan oleh Sistem Informasilainnya, seperti
Sistem Informasi Pelelangan (SePP) yang saatini dipegang oleh KemKominfo, dan beberapa
informasilainnya.Namun sayang, sisi layanan publik Nasional lain diIndonesia ternyata belum
tersentuh oleh Interoperabilitas. Halini sangat disesalkan, mengingat Pemerintah Daerah pun
adayang telah sukses memperkuat SIstem Informasi di aerahnyadengan Interopeabilitas
sehingga mampu membawa LayananPublik bersifat satu atap, seperti Jajaran Pimpinan
Pemerintahan Jawa Timur yang telah sukses membawa SistemInformasi pengurusan Kendaraan
ke level Interoperabilitasantar kota sehingga membawa kemudahan untuk mutasi
danpengurusan kendaaran yang berada di kota yang berbedadengan kota asalnya di Jawa
Timur. Menuju ke Sistem Interoperabilitas Nasional bukan perkaragampang.
Ada hal yang lebih dalam dari sekedar dukunganteknologi dan jaringan infrastruktur IT. Kultur
dalam pemerintahan masih mengedepankan ego Instansi, membuatkeseganan dalam
pertukaran informasi, apalagi bila tidak didukung dengan dasar hukum yang kuat. Jangankan
datadigital, saat ini sangat sulit memperoleh data dari satu instansibila ada permintaan dari
instansi lainnya. Budaya inilah yangtentunya harus bisa dikikis oleh aparatur negara, dengan
tidakmengabaikan prinsip kehati-hatian. Selain itu, harus ada standar pengembangan Sistem
Informasi di lingkungan Kepemerintahan yang menegaskanmengenai standar Interoperabilitas.
BAB III
Contoh Kasus
3.1. INTEROPERABILITAS DATA DALAM e-Government
Berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan e-Government di Indonesia sebagian besar barulah
pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi. Data
Maret 2002menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi
24% dari situstersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasi karena
anggaran yang terbatas. Saatini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap.
(Jakarta Post, 15 Januari 2003). Akantetapi perlu digaris bawahi bahwa e-Government bukan
hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah.Pemberian pelayanan sampai dengan tahap full-
electronic delivery service perlu diupayakan. Situsinstitusi publik di Indonesia selain dapat
diakses secara langsung dapat diakses melalui entry pointlembaga publik Indonesia
www.indonesia.go.id yang merupakan portal nasional Indonesia. Dari situsini selain
memperoleh informasi pengunjung juga dapat mengakses secara langsung beberapa
situsinstitusi publik dan media. Beberapa contoh implementasi e-Government yang
mendominasi di seluruhdunia saat ini berupa pelayanan pendaftaran warga negara antar lain
pendaftaran kelahiran, pernikahandan penggantian alamat, perhitungan pajak (pajak
penghasilan, pajak perusahaan dan custom duties), pendaftaran bisnis, perizinan kendaraan
dsb.
3.2.1 Kebijakan Aplikasi E-Gov di Indonesia
Sebagai negara berkembang, aplikasi e-gov di Indonesia sebenarnya tidak termasuk
menggembirakan kendatipun pemerintah sudah berusaha untuk merumuskan banyak
peraturan perundangan terkait dengan teknologi informasi. Dibandingkan dengan negara
tetangga sepertiSingapura dan Malaysia, misalnya, tampak sekali bahwa aplikasi e-gov
Indonesia masih tertinggal. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan ini, dan
tentu saja yang palingmenentukan adalah kurang adanya komitmen untuk memperkecil
kesenjangan digital kitadengan negara-negara maju disamping faktor infrastruktur dan kondisi
geografis yangmenyulitkan. Saat ini sebenarnya perangkat perundangan mengenai e-gov di
Indonesia sudah cukup lengkap walaupun dibandingkan dengan negara-negara maju relatif
terlambat. Dukungan pemerintah mengenai pentingnya e-gov baru mulai tampak pada awal
tahun 1990-an walaupundi sektor swasta sudah banyak pelaku bisnis besar yang menggunakan
teknologi dengan konsep e-commerce, e-banking atau tele-marketing .Menyadari pentingnya
penerapan konsep e-gov, pemerintah menerbitkan Inpres No.3tahun 2003 mengenai Strategi
Pengembangan E-Government. Instruksi Presiden No 3 tahun2003 tentang kebijakan dan
strategi nasional pengembangan E-government tidak bias dipungkiri adalah angin bagus bagi
penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Seperti apa strategi
pengembangan E-goverment?Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi
yang disusun pemerintah dalammencapai tujuan strategis e-government .Antara lain:
1.Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya
sertaterjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas
jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah
pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan
sistemmanajemen dan proses kerja instansi pemerintah.
2.Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah
daerahotonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen
dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi
secaracepat.
3.Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin
dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dantransaksi
informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitandengan
manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar sepertie-billing,
e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin
keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan
jaringan intra pemerintah.
4.Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkanindustri
telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi
dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti,
pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.5.Strategi
kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah
maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacymasyarakat.
Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melaluitahapan yang
realistik dan terukur Dalam pengembangan e-government, dapat dilaksanakandengan empat
tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.
3.2.2 Langkah-langkah pengembangan
E-Government Berdasarkan perkembangan e-Gov di berbagai negara, khususnya Indonesia,
maka dapat diperoleh lesson learned dari good practices dan bad practices yang masing-masing
Negara alami. Apabila lesson learned dipadukan dengan teori yang ada, maka dapat diusulkan
suatumetodologi (langkah-langkah) pengembangan e-Gov yang bisa dijadikan panduan untuk
lingkungan pemerintah di Indonesia.Menurut Center for Democracy and Technology dan
InfoDev, proses implementasi e-Government terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan itu harus
dilakukan secara berurutan dan masing-masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari e-
Government . Adapun ketiga tahapan tersebut, antara lain, yaitu :
1.Publish, yaitu tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan aksesuntuk
informasi pemerintah, misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiaplembaga,
penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internalmaupun untuk
publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah.
.
Beberapa contoh implementasi e-government yang termasuk tahap publish ini adalah
- Masyarakat dapat melihat profil pejabat serta wakil rakyat di daerahnya, peraturan- peraturan
daerah yang telah ditetapkan, Rencana Anggaran Belanja Daerah(RAPBD).
- Seorang peneliti dapat melihat data statistik daerah tersebut untuk menjadi bahankajian dan
penelitiannya.
- Seorang investor dapat mengetahui prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhiuntuk
melakukan investasi di daerah tersebut.
- Masyarakat dapat melihat pengumuman lowongan dan penerimaan calon pegawainegeri sipil
daerah (CPNSD) di kabupatennya.
- Wisatawan dari luar daerah dapat melihat potensi pariwisata yang dimiliki, pilihantransportasi
serta hotel.
2.Interact ,yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya dengancara
pembuatan situs yang interaktif dengan publik, serta adanya antarmuka yangterhubung dengan
lembaga lain.Contoh aplikasi yang dapat digunakan adalah; situs portal, e-mail, mailing list,
Internet Relay Chatting, tele-conference, web-TV dansebagainya. Beberapa contoh penerapan
e-government pada tahap ini adalah:
- Seorang pasien dapat melakukan pendaftaran ke puskesmas atau rumah sakit yangdiinginkan
didalam pemeriksaan penyakitnya.
- Suatu dinas pemerintahan yang membuka lowongan kerja dapat melakukan tes penerimaan
secara langsung dan online melalui Internet.
- Masyarakat dapat berdiskusi secara langsung melalui metoda mailing list denganwakil
rakyatnya.
- Suatu perusahaan swasta yang akan membuka cabang disuatu daerah dapat berdiskusi dan
tanya jawab dengan instansi terkait mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditempuh.
- Masyarakat dapat memilih atau memberikan pendapat tentang wakil rakyat dan pejabat
secara langsung menggunakan media elektronik ( electronic voting ).
3.Transact, yaitu menyediakan layanan pemerintah secara online. Pada tahap Transaction juga
terjadi interaksi dua arah seperti halnya pada tahap interactivity. Hanya disini user dapat
mencari dan membeli suatu produk, atau membayar jasa layanan danmengumpulkan suatu
informasi yang akan diolah. Aplikasi yang digunakan disini jauhlebih kompleks, serta melibatkan
sistem kemanan (security) yang baik agar perpindahanuang dapat dilakukan dengan aman dan
melindungi hak-hak Privacy pihak yang bertransaksi.Contoh implementasi e-government pada
tahap ini adalah:
- Masyarakat dapat mengurus permohonan baru atau memperpanjang KTP, SIM atau
passport secara langsung melalui Internet.
- Wajib pajak dapat langsung mengisi formulir-formulir pajak yang panjang
sertamembayar kewajibanya secara online melalui Internet.
- Proses tender berbagai proyek pemerintah dapat dilangsungkan secara online
danrelatime melalui media Internet (konsep e-Procurement).
- Petani dan nelayan dapat menjual produknya pada pasca panen ke institusi yang
berkaitan.
Gambar 4: Tingkatan layanan e-government
Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan
pengembangan egovernment secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan
terukur.Pembuatan situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam
pengembangan e-government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat
dengan mudahmemperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut
berpartisipasi didalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media
internet.Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan
olehPemerintah Daerah melalui jaringan informasi, pengembangan e-government
dapatdilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu :
a. Tingkat 1 – Persiapan
• Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.•
Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.• Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
menuju penerapan e-government
• Penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk Multipurpose CommunityCenter
(MCC),warung dan kios internet dan lain-lain
• Pengembangan motivasi kepemimpinan (e-leadership) dan kesadaran akan
pentingnyamanfaat e-government (awareness buliding).
•Penyiapan peraturan pendukung
b. Tingkat 2 – Pematangan
• Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif, antara lain
denganmenambahkan fasilitas mesin pencari ( search engine),fasilitas tanya jawab dan lain-
lain.• Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain (hyperlink ).
c. Tingkat 3 – Pemantapan
• Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik.
• Pembuatan penyatuan penggunaan (interoperabilitas) aplikasi dan data denganlembaga lain.
d. Tingkat 4 – Pemanfaatan
• Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government
(G2G),Government to Business (G2B),Government to Consumers (G2C) yang terintegrasi.( Buku
Panduan Penyelenggaran situs Pemerintah Daerah, Depkominfo, 2003 ).
• Pengembangan proses layanan e-government yang efektif dan efisien
• Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice). Selain itu tahapan yang
harus dilalui oleh suatu negara dalam pengembangan e-government yang relatif sama di
rekomendasikan oleh United Nations Online Network in Public Administration and Finance
(www.unpan.org), yang merupakan organ PBB yangmenjembatani studi di bidang administrasi
publik dan keuangan. Tahapan-tahapan tersebut adalah:
1. Emerging:
yaitu, tahapan di mana negara melakukan komitmen awal untuk menjadi pelaku e-government.
Beberapa situs internet dibuat untuk menyediakan informasi poliltik dan organisasional
pemerintahan. Situs-situs ini menyediakan informasikontak (contact information) bagi
penggunanya, namun pada banyak kasus tidak terdapat fitur FAQ (Frequently Asked
Questions) dalam situs tersebut. Situs inipun jarang di-update.
2. Enhanced
yaitu tahapan di mana kehadiran suatu negara di Internet semakindiperkukuh dengan
bertambahnya situs-situs departemen dan lembaga-lembaga pemerintahan. Isinya pun semakin
kaya dengan informasi yang dibutuhkan olehmasyarakat dan up-to-date. Publikasi pemerintah,
legislasi, dan bulettin digital(news letter) mulai tersedia, lengkap dengan fitur pencarian
dokumen, alamat e-mail,dan lain-lain.
3. Interactive
Pada tahapan ini, terbukalah akses yang luas terhadap bermacam-macam situs institusi dan
pelayanan pemerintah. Situs-situs ini mulai menawarkan interaksikepada penggunanya yang
sedang online lewat e-mail maupun ruang untuk memberikan komentar ( chat box). Kapasitas
data yang tersedia semakin banyak, dandata-data ini diperbaharui (update) secara teratur.
4.Transactional
pada tahapan ini, telah tersedia layanan yang menyeluruh dan amanuntuk digunakan sebagai
media transaksi. Masyarakat, misalnya, dapat mengurus paspor, visa, berbagai surat izin, dan
dapat melakukan pembayaran pajak dan bukan pajak secara online. Tahapan ini membutuhkan
infrastruktur internet yang “kebal”terhadap serangan cyber crime yang dilakukan oleh para
cracker atau black hackers.
5. Fully Integrated
pada tahapan akhir ini, telah tercapai kapasitas atau kemampuanuntuk mendapatkan seluruh
aspek-aspek pelayanan pemerintah. Di sini, tidak adagaris pemisah antara departemen
pemerintah yang satu dengan yang lainnya.Pembayaran pajak, misalnya, dapat juga dilakukan
pada situs Kepolisian. Layananakan di-cluster -kan ke dalam kebutuhan masyarakat yang paling
umum.
BAB IV
Kelebihan dan kekurangan
4.1. Kelebihan Interoperabilitas
- Memberikan layanan dan informasi tanpa ada batasan waktu dan tempat. Masyarakatdapat
mengakses informasi serta layanan tanpa harus terikat batasan waktu dantempat. Informasi
dan layanan disediakan 24 jam sehari 7 hari seminggu dengan pencari informasi tidak harus
datang secara fisik ke kantor pemerintah penyediainformasi dan layanan yang diperlukannya.
- Memperluas jangkauan pemberian layanan dan informasi. Denganmenggunakan Internet
sebagai salah satu media penyampaian layanan dan informasi,seorang investor Amerika dan
Eropa dapat mengetahui potensi sumberdaya alamyang ada di propoinsi Lampung misalnya
dengan hanya melihat informasi tersebut pada ofisial website dari propinsi tersebut.
- Memberikan layanan yang lebih berkualitas. Dengan adanya teknologi informasi
dankomunikasi, layanan yang diberikan dalam bentuk elektronik dan multimedia ( electronic
form) bisa lebih menarik dan berkualitas dibandingkan layanan dan informasi yang berbasis
kertas ( paper form) saja.
- Mengurangi total biaya administrasi dan waktu yang dikeluarkan oleh masyarakat.Informasi
dan layanan dapat diperoleh oleh masyarakat dengan lebih gampang tanpaharus melewati
berbagai meja birokrasi dan mengeluarkan banyak biaya administrasiuntuk mendapatkannya.
- Menjamin transparansi, akuntabilitas dan kontrol dari masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance.Transparansi,
akuntabilitas dan kontrol yang baik dapat menghilangkan kecurigaan dan kekesalan dari
masing-masing pihak.
- Kerahasiaan data masih tetap bisa terjaga.
4.2. Kekurangan
- Tidak memiliki dokumentasi sistem.
- Belum tersedianya kamus data (data dictionary) yang jelas.
- Adanya perbedaan persepsi mengenai interoperabilitas.
- Belum dikenalnya interoperabilitas sistem informasi.
- Belum merasa perlu adanya interoperabilitas sistem informasi
BAB V
Faktor Penghambat Dan Pendukung
5.1. Hambatan
beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E-
Government di Indonesia.
1.Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi ( sharring ) informasi dan mempermudah urusan
belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa
dipersulitmengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan
mepersulitmendapatkan informasi ini.
2.Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi
adalahkurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan
mendokumentasi inimenjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar
software engineering.
3.Langkanya SDM yang handal.Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang
baru.Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi
informasi.SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM
inimenjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali
kekurangankemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual
solusi yangsalah dan mahal.
4.Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi
Indonesiamemang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih
belumtersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada,
harganyamasih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk
keperluan ini.
5.Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya
juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat
bergotongroyong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan
umum( public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan,
dan tempat-tempat umum lainnya.
5.2. Pendukung
Faktor pendukung pada kasus egovernment yaitu
- Menurut struktur organisasi nya harus direncanakan secara matang dan dapat
diimplementasikan dengan sistemis. Hal-hal penting yang mempengaruhi perubahan organisasi
antara lain Kepemimpinan yang kuat, Komitmen, Perencanaan manajemen Teknologi Informasi
dan Manajemen Perubahan, Persiapan dan Pelaksanaan Anggaran, Koordinasi dan Kolaborasi,
Pemantauan, pengukuran kinerja dan kemitraan antara pemerintah-sektor swsata dan
masyarakat.
- Proses bisnis dimaksudkan perancangan ulang alur kerja dalam/antar level departemen untuk
meningkatkan efisiensi proses.