BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Wilayah pesisir dan lautan memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara

ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang

sangat kaya. Namun, karakteristik laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan secara

terpadu. Kebijakan pemerintah yang sektoral dan bias daratan, akhirnya menjadikan lautan sebagai

kolam sampah raksasa. Dari sisi social ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada

kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai jumlah terbesar merupakan

kelompok profesi paling miskin di Indonesia. Kekayaan sumber daya laut tersebut menimbulkan daya

tarik dari berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi

pemanfaatannya.

Bila dibandingkan dengan kelompok pelaku ekonomi lainnya, kelompok ekonomi yang mengalami

kondisi keterasingan dari dinamika perekonomian nasiaonal lebih parah terjadi pada kelompok

nelayan. Hal ini banyak bersumber dari sifat dasar arena aktifitas yang dimiliki yang tidak memiliki

dukungan perangkat hokum yang memadai, seperti tidak dimungkinkannya pemilikan laut atau

kawasan pantai sebagai asset produksi, kebutuhan investasi yang relatif besar dan beresiko tinggi,

serta luas pemasaran yang cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan local. Kondisi seperti ini

mengakibatkan kelompok masyarakat nelayan cenderung tertinggaljauh dibandingkan dengan

kelompok lain yang bekerja didaratan.

Hal ini yang muncul di permukaan dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas hidup nelayan

adalah keterdesakkan kelompokm masyarakat ini akibat semakin intensifnya penetrasi nelayan asing

terhadap sumber daya dan pasar domestic. Pengusaha dalam bidang marine-bisnis nasional dengan

modal besar dengan jaringan pasar yang luas dan pemanfaatan teknologi yang hmpir mustahil

tersaingi oleh kelompok masyarakat nelayan nasional. Upaya perlindungan melalui peraturan daerah

dan peningkata kemandirian kelompok masyarakat ini merupakan agenda yang mendesak untuk

segera dise;esaikan sebagai bagian integral pengembangan masyarakat nelayan.

Keseluruhan kecenderungan pembangunan tersebut melahirkan ketersaingan kelompok yang tidak

hanya nampak pada tingkat pendapatan yang dimiliki, melainkam juga pada kualitas hidup, pola

aktifitas ekonomi, skala dan jenis output yang dihasilkan. Tentu saja pergantian generasi pada

kelompok masyarakat ini juga berlangsung secara marjinal dengan segala konsekwensi social yang

terbawa serta. Bila kieadaan seperti ini berlanjut, maka investasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan

sumber daya kelautan, dan upaya pengembangan sumberdaya manusia makin bertambah mahal.

B.   Pembangunan Kualitas Manusia

Menurut Brian dan White dalam Widodo, menyatakan ada 4aspek yang terkandung dalam

pembangunan kualitas manusia sebagai sebagai upaya peningkatan kapasitas mereka :

1. Pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas kepada apa yang harus dilakukan

untuk meningkatkan kemampuan tersebut serta energi yang diperlukan.

2. Pembangunan harus menekankanpada pemerataan (equity) perhatian yang tidak merata pada

masyarakat, akan memecahkan masyarakat dan akan menghancurkan kapasitas mereka.

3. Pembangunan mengandung arti pemberian kuasa dan wewenang yang lebih besar pada

rakyat. Hal pembangunan baru cukup bermanfaat bagi masyarakat bila mereka memiliki

wewenang yang sepadan. Pembangunan harus mengandung upaya peningkatan wewenang

pada kelompok masyarakat lemah. Koreksi terhadap keputusan-keputusan yang tidak adil

tentang alokasi hanya dapat dilakukan bila kelompok lemah ini mempunyai wewenang yang

sangat besar.

4. Pembangunan mengandung kelangsungan perkembangan (sustainable) dan interdependensi di

antara Negara-negara dunia. Karena konsep kelangsungan dan kelestarian pembangunan,

kendala sumber daya yang bterbatas dan langka akan menjadi pertimbangan pertama dalam

upaya peningkatan kapasitas.

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidak berdayaan individu

dan masyarakat, mengatasi adanya perasaan inpotensial – emosional dan sosial dalam menhadapai

masalah dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan

memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. pemberdayaan adalah peningkatan potensi atau

daya individu dan masyarakat atas dasar aspirasi dan kebutuhannya dan bertumpuh pada kemampuan

dan perkembangan individu dan masyarakat yang bersngkutan.

C.      Paradigma Pembangunan Kualitas Manusia

Menurut Widodo, untuk dapat memberdayakan sumberdaya manusia dapat digunakan salah satu

paradigma yang disebut dengan paradigma pembanguna yang bertumpuh pada manusia.

Paradigma yang bertumpuh pada manusia ini, memberikan peran individu bukan sebagai objek

pembangunan, tetapi sebagai subjek (pelaku) yang menentukan tujuan, menguasai sumber-sumber,

mengarahkan proses menentukan hidup mereka. Karenanya paradigma pembangunan yang dipusatkan

pada kepentingan rakyat sebagai lawan bagi pembangunan yang berpihak pada produksi dan

akumulasi.

Pokok pikiran dari paradigma pembangunan yang bertumpuh pada manusia, dijadikan tumpuan dari

pengelolaan sumber daya local yang disebut dengan community based resources management

(CBRM). CBRM merupakan sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan

yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat didalam

proses pembangunan yang menyangkut dirinya. CBRM merupakan mekanisme perencanaan “ people

centered development” yang menekankan pada teknologi social learning, dan strategi perumusan

program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri

(empowerment).

BAB II

PEMBAHASAN

A.         Potensi Sumber Daya Pesisir dan Lautan

Sektor kelautan mulai diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan sejak Repelita VI

rezim Orde Baru. Sejak kemerdekaan sampai awal Repelita VI tersebut, pemerintah lebih

memperhatikan eksploitas sumber daya daratan, karena pada masa tersebut daratan mempunyai

potensi yang sangat besar, baik sumber daya mineral maupun sumber daya hayati, seperti hutan.

Namun setelah hutan ditebang habis sumber minyak dan gas baru sulit ditemukan didaratan, maka

pemerintah berpaling ke sektor kelautan.

Potensi kelautan Indonesia sangat besar dan beragam, yakni memiliki 17.508 pulau dengan garis

pantai sepanjang 81.000 Km dan 5,8 juta kilometer laut atau sebesar 70% dari luas total wilayah

Indonesia. Potensii tersebut tercermin dengan besarnya keanekaragaman hayati. Potensi budidaya

perikanan pantai dan laut sentral pariwisata bahari.

Namun potensi kelautan yang besar tersebut baru dimanfaatkan sebagian kecilnya saja. Sebagai

contoh, potensi perikanan laut baru dimanfaatkan sebersar 62% saja. Potensi perikanan pantai dan

lautan juga baru dimanfaatkan sebagian kecil saja. Demikian juga pariwisata bahari baru

dimanfaatkan pada pulau-pulau tertentu saja. Biota laut untuk pengembangan industri pangan,

kosmetik, dan farmasi baru sebagian kecil dimanfaatkan. Jasa perhubungan laut antara pulau di tanah

air maupun dengan negara-negara lain sebagian besar masih didominasi oleh pelayaran asing. Sumber

minyak dan gas buni dilaut sudah banyak dimanfaatkan, namun baru sebagian kecil dari potensi yang

ada.

B.  Masalah dan Isu Strategi

1.     Masalah

Ada beberapa masalah yang dilihat dari beberapa aspek yang dihadapi dalam pemanfaatan dan

pengelolaan sumber daya pesisir, yaitu :

a.       Aspek sosial

1. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan pesisir.

2. Masih kurangnya keterlibatan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara

aktif dan diberdayakan dalam upaya berbagai pelestarian lingkungan serta dalam proses

pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya pesisir.

b.      Aspek ekonomi

a. Belum dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan dan

pengelolaan sumber daya pesisir karena keterbatasan modal, sarana produksi, pengetahuan

dan keterampilan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan pelayanan dan penyediaan

fasilitas oleh pemerintah.

b. Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan

keputusan oleh instansi-instansipemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan

pesisir.

c.       Aspek ekologis

Masih rendahnya pengertian dan kesadaran masyarakat untuk melindungi, menjaga keseimbangan dan

memantapkan ekosistem pesisir, sehingga terjadi banyak pengrusakan hutan bakau (magrove),

tumbuh karang dalam jangka waktu pendek.

d.      Aspek administratif

Masih perlunya ditingkatkan koordinasi dan mekanisme administrasi dan penyusunan perencanaan

dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan perairan

karena selama ini masih terdapat banyak tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab diantara

lembaga-lembaga pemerintah dan nono pemerintah yang terkait.

2.     Isu Strategi

Disamping permasalahan-permasalahan diatas, terdapat isu-isu strategi dalam pengelolaan sumber

daya pesisir dan laut untuk kedepan, yaitu :

a. Rendahnya sumber daya manusia terutama pada masyarakat bahari.

b. Lemahnya kemampuan kelembangaan pada sektor pemerintah dan masyarakat.

c. Belum dikelolahnya potensi sumber daya pesisir khususnya perikanan secara optimal sebagai

suatu usaha yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan

daerah dan masyarakat

d. Belum dikembangkan secara optimal potensi pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam

pembangunan daerah.

e. Kurang memadainya pembangunan diwilayah kepulauan baik pembangunan prasarana sosial

maupun prasarana fisik.

3.     Studi Kasus

-   Kerusakan fisik habitat ekosistem wilayah pesisir dan lautan Indonesia

Pada umumnya, kerusakan tumbuh karang yang ada pada wilayah Indonesia disebabkan oleh

kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat deskruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan peledak, bahan

beracun dan juga aktifitas penambangan karang untuk bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan

pariwisata yang kurang bertanggung jawab, dan sedimentasi akibat meningkatnya erosi dan lahan

atas.

-   Pencemaran dan sedimentasi

Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan di Indonesia pada saat ini telah berada

pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Kawasan yang termasuk kategori tingkat pencemaran yang

tinggi adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera

Selatan, Kalimatan Timur, Riau, Lampung, dan sulawesi Selatan. Kawasan dengan kategori

pencemaran sedang adalah Provinsi Kalimatntan Barat, Kalimantan Selatan, DI Aceh, Jambi, Maluku,

Sulawesi Utara. Sedangkan kawasan yang tingkat pencemarannya rendah adalah Sulawesi Tenggara,

Irian Jaya, Bengkulu.

Dari seluruh perairan di Indonesia, wilayah yang rentan terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh

tumpahan minyak adalah selat malaka, selat makassar, dan jalur-jalur yang dilalui kapal tangker.

Posisi strategi tersebut disamping memberikan manfaat secara ekonomi, dilain pihak juga

mengundang resiko terhadap bahaya kerugian dari segi ekologis. Kerugian secara ekologis tersebut

berdampak cukup luas baik secara ekonomis maupun sumber daya alam.

C.    Skenario Pengembangan kelompok Nelayan

Pengembangan kelompok nelayan tidak dapat hanya didekati dari sudut yang sempit atau secara

sektoral. Pengembangan suatu sistem yang didasari oleh pendekatan pembangunan masyarakat,

merupakan cara yang terbaik. Dalam hubunga ini, pengembangan kualitas kelembangaan, kualitas

sumber daya manusia, dan infrastruktur penunjang dan atau pemanfaatan infrastruktur yang telah ada

kedalam skenario pengembangan, merupakan suatu pola pembangunan masyarakat yang memerlukan

perumusan permasalahan secara terintegrasi. Interaksi fungsional keseluruhan variabel strategis

tersebut diharapkan sanggup menciptakan proses pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan yang

dapat mempertahankan diri dan terlindungi dari pola interaksi yang sehat dengan kelembagaan lain

yang sejenisnyadan atau yang terkait dalam menjalankan usahanya.

D.   Strategi Pengembangan

Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam strategi pengembangan, yaitu :

a. Penentuan kelompok sasaran yakni keluarga nelayan dengan melakukan pemetaan kulitas hidup,

potensi dan kendala pengembangan yang mereka hadapi

b. Selanjutnya ditentukan sasaran wilayah pengembangan yang merupakan pemetaan sumber daya

biota laut yang paling layak untuk dikembangkan baik dari sudut daya dukung yang dimiliki

maupun terhadap daya saing pada pasar regional, nasional, dan global.

c. Kemudian dirumuskan kendala kelembagaan yang dimiliki, baik yang telah melekat secara

historis maupun karena adanya perkembangan eksternal yang menyebabkan terciptanya kendala

kelembagaan.

d. Langkah penting lainnya adalah penentu mitra usaha bagi para kelompok nelayan, baik dari

lembaga pemerintah maupun swasta nasional atau asing. Dalam hubungan ini dilakukan evaluasi

peluang dan hambatan pengembangan kemitraan terhadap lembag-lembaga yang terkait dan

pemecahan yang paling memungkinkan untuk mengatasinya.

e. Perumusan model monitoring dan evaluasi dan lembaga-lembaga terkait.

1.   Pengembangan Koperasi Nelayan dan Unit Usaha Nelayan

Terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dan dirumuskan, baik dalam bentuk

peraturan pemerintah, maupun aturan main koperasi nelayan dan atau unit usaha nelayan yang

terbentuk sebagai tindak lanjut pembentukan kelompok nelayan yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun aspek-aspek tersebut, paling tidak menyangkut beberapa hal utama :

a. Rumusan bentuk profit shering antara anggota kelompok nelayan, koperasi dan pelaku ekonomi

swasta (nasional atau asing)

b. Hak dan kewajiban anggota dan pola manajemen kelompok / koperasi / unit usaha.

c. Sebagai lembaga yang menjembatani pihak nelayan dengan lembaga financial / perbankkan dan

kelompok nelayan

d. Perluasan pelayan koperasi atau kelompok nelayan yang bersifat non ekonomis, seperti

pelayanan jasa financial, bantuan teknis baik terhadap usaha ekonomi ekonomi yang dilakukan

maupun terhadap pemeriharaan asset produksi yang dimiliki, maupun terhadap bantuan aktifitas

social yang berkaitan dengan budaya setempat.

2.   Pengembangan Model Adaptasi Teknologi Marikultura

Pengembangan model adaptasi teknologi, khususnya pembudidayaan hasil laut, merupakan tahapan

yang paling strategis. Adaptasi teknologi yang dimaksud disini bukan hanya yang berhubungan

dengan aspek keterampilan teknis, melainkan mencakup pengorganisasian dan peningkatan

kemampuan manejerial. Adapun tahapan dari materi yang akan ditawarkan kepada kelompok

masyarakat nelayan secara garis besarnya meliputi :

a. Pelatihan dan percontohan dalam bidang budidaya hasil laut. Aktifitas ini dilakukan secara

bertahap dan bergilir terhadap kelompok masyarakat nelayan pada wilayah sasaran.

b. Pemagangan bagi kelompok nelayan yang merupakan target pada tahap lebih lanjut pada

kelompok yang telah terlatih sebelumnya atas pengawasan kelompok penyuluhan, akan akan

dilaksanakan agar proses adaptasi teknologi dapat menyebar.

c. Studi banding di daerah yang lebih maju, kelompok nelayan yang kemudian hari

dianggapsanggup sebagai pengerak kelompok akan dipilh untuk berkunjung pada daerah yang

lebih maju.

d. Materi dasar yang akan merupakan titik bertkan proses adaptasi teknologi adalah :

Peningkatan keterampilan dalam proses produksi

Peningkatan kemampuan manajerial usaha

Peningkatan kemampuan kualiti control

Keterkaitan fungsional antara kegiatan budidaya hasil laut dan lingkungan hidup.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam

makalah ini, sebagai berikut :

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi untuk mengatasi

ketidakberdayaan individu dan masyarakat dalam menghadapi masalah dan meningkatkan

kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan memberi kesempatan

untuk mengaktualisasikan diri.

Bila dilihat dari studi kasus, maka dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya masyarakat pesisir

terhadap ancaman kerusakan pesisir dan laut, seperti kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat

desktruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan peledak, bahan beracun, dan lain-lain

Bila dibandingkan dengan kelompok ekonomi lainnya, kelompok pelaku ekonomi yang

mengalami keterasingan dari dinamika perekonomian nasional lebih parah terjadi pada kelompok

nelayan.

Rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sedemikian besar terutama

disebabkan karena berbagai macam Kendala yang dihadapi terutama pada masyarakat pesisir

misalnya : rendahnya kualitas SDM, keterbatasan akses pasar, sumberdaya financial, teknologi

dan lain-lain.

B. Saran

Makalah ini masih memiliki kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya membangun sangat kami

harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, 2003. Pedoman Umum Perberdayaan Masyarakat di Dalam dan Di Sekitar

Hutan, Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan

Sosial. Jakarta.

2. Anonim, 2003. Petunjuk Pelaksanaan GN RHL/Gerhan, Departemen Kehutanan.

Jakarta

3. Dewi Mayavanie Susanti, TT. Peranan Perempuan Dalam Upaya Penanggulangan

Kemiskinan.

4. Faturochman, dkk. 2007. Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui

Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Universitas Gadjah Mada.

5. Gregorius Sahdan, 2008. Menanggulangi Kemiskinan Desa. Jurnal Ekonomi Rakyat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘Alamin segala Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT 

yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan makalah ini, Namun penulis menyadari makalah ini belum dapat dikatakan

sempurna karena mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan. Shalawat serta salam semoga

selalu dilimpahkan kepada junjunan kita semua habibana wanabiana Muhammad SAW,

kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku

umatnya.

Makalah ini penulis membahas mengenai “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PESISIR”, dengan makalah ini penulis mengharapkan agar dapat membantu sistem

pembelajaran. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

penulis dalam menyelesaikan makalah ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatiannya.

Raha,  Januari 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar......................................................................................................... i   

Daftar Isi................................................................................................................. ii    

BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... 1

A. Latar Belakang.............................................................................................. 1

B. Pembangunan kualitas manusia ................................................................... 2

C. Paradigma Pembangunan Kualitas Manusia................................................. 3

D.

BAB II PEMBAHASAN.... ................................................................................... 4

A. Potensi Sumber Daya Pesisir dan Lautan.......................................................... 4

B. Masalah dan Isu Strategi.................................................................................. 4

C. Skenario Pengembangan kelompok Nelayan................................................... 7

D. Strategi Pengembangan.................................................................................. 7

BAB III PENUTUP................................................................................................... 10

A. Kesimpulan.................................................................................................. 10

B. Saran............................................................................................................. 10

C. Berita Acara................................................................................................ 10

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................. 11

MAKALAH

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

DISUSUN OLEH :

NAMA : LA ODE SURA

STAMBUK : 21208267

JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN

SEMESTER : III

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

KELAS RAHA

2013