A. Definisi Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif

dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di

wilayah kerjanya

B. Tujaan Puskesmas

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk

mewujudkan masyarakat yang:

a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup sehat;

b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu

c. hidup dalam lingkungan sehat; dan

d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan

masyarakat.

C. Tugas dan Fungsi Puskesmas

Puskesmas dalam menjalankan pelayanan kesehatannya, mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di

wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Dan dalam

menjalankan tugasnya puskesmas juga harus menyelenggarakan fungsinya dalam UKM

tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya

1. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat

dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;

2. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;

3. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat

dalam bidang kesehatan;

4. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah

kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama

dengan sektor lain terkait;

5. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya

kesehatan berbasis masyarakat;

6. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas

Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan. Dalam

menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,yakni dalam

penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya Puskesmas berwenang

untuk:

1. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif,

berkesinambungan dan bermutu;

2. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya

promotif dan preventif;

3. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu,

keluarga, kelompok dan masyarakat;

4. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan

keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;

5. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan

kerja sama inter dan antar profesi;

6. melaksanakan rekam medis;

7. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses

Pelayanan Kesehatan;

8. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;

9. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan

10. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem

Rujukan.

D. Ruang Lingkup Wilayah Kerja

Dalam satu kecamatan harus memiliki minimal satu puskesmas, tetapi dapat lebih.

Hal ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk

dan aksesibilitas. Pendirian puskesmaspun harus memenuhi persyaratan :

1. lokasi, prasarana : geografis; aksesibilitas untuk jalur transportasi; kontur

tanah; fasilitas parkir; fasilitas keamanan; ketersediaan utilitas publik;

pengelolaan kesehatan lingkungan; dan kondisi lainnya

2. bangunan : persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan

kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; bersifat permanen dan terpisah dengan

bangunan lain; dan menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan,

perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam member

pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-

anak dan lanjut usia.

3. peralatan kesehatan : sistem penghawaan (ventilasi); sistem pencahayaan;

sistem sanitasi; sistem kelistrikan; sistem komunikasi; sistem gas medik;

sistem proteksi petir; sistem proteksi kebakaran; sistem pengendalian

kebisingan; sistem transportasi vertikal untuk bangunan lebih dari 1 (satu)

lantai; kendaraan Puskesmas keliling; dan kendaraan ambulans.

4. Kefarmasian : 1) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus dilaksanakan

oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk

melakukan pekerjaan kefarmasian,(2) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundangundangan.

5. ketenagaan (Tenaga Kesehatan dan non tenaga kesehatan) : 1) Tenaga

Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi,

standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati

hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien

dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.

(2) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki

surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

6. laboratorium

E. Perizinan dan Registrasi

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun

2014 tentang pusat kesehatan masyarakat disebutkan dalam BAB V tentang perizinan

dan registrasi bagian satu pasal 26 ayat 1 bahwa setiap puskesmas wajib memiliki izin

untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

dan dengan jangka waktu perizinan 5 tahun. Izin tersebut dilakukan dengan mengajukan

permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa

berlakunya izin.

Untuk memperoleh izin tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati/Walikota melalui satuan kerja pada

pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan perizinan terpadu dengan

melampirkan beberapa dokumen fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan

tanah yang sah, fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dokumen pengelolaan

lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keputusan

pemerintah dari bupati/walikota terkait katagori puskesmas, profil puskesmas, dan

peraturan daerah setempat. Bila persyaratan dokumen-dokumen belum lengkap maka

harus mengajukan permohonan ulang kepada pemberi izin. Dalam jangka waktu 14

(empat belas) hari kerja setelah bukti penerimaan berkas diterbitkan, pemberi izin harus

menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Apabila permohonan

izin ditolak, pemberi izin harus memberikan alasan penolakan yang disampaikan secara

tertulis kepada pemohon (pasal 27).

Dalam pasal 28 menyatakan bahwa Setiap Puskesmas yang telah memiliki izin

wajib melakukan registrasi ke dinkes provisinsi. Registrasi diajukan oleh Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari

Dinas Kesehatan Provinsi dan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ijin

puskesmas ditetapkan. Kemudian Dinas kesehatan provinsi melakukan verifikasi dan

penilaian kelayakan Puskesmas dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja setelah surat permohonan rekomendasi Registrasi Puskesmas diterima (pasal 29).

Menteri yang menerima dari dinkes provinsi slanjutnya menetapkan nomor regristrasi

puskesmas. Puskesmas dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit milik Pemerintah

Daerah apabila Pemerintah Daerah wajib mendirikan Puskesmas baru sebagai pengganti

di wilayah tersebut yang dilakuakan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri (pasal

31).

Puskesmas dipimpin oleh seorang keapal puskesmas adlah seorang tenaga

kesehatan dengan kriteria tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki

kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, mengabdi di puskesmas minimal 2

tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas. Kepala puskesmas

mempunyai tanggung jawab sepenuhnya pada seluruh kegitan di puskesma. Jika ada

puskemas berdiri di daerah rerpencil dan tidak ada tenaga kesehatan yang memadai

maka dikepalai minimal gelar diploma (pasal 33).

Adapun susunan truktur organisasi di puskesmas yaitu

a. kepala Puskesmas

b. kepala sub bagian tata usaha

c. penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

d. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium

e. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan

kesehatan (pasal 34).

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara

berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali yang telah ditetapkan oleh menteri dan

dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi (pasal 39). Dalam rangka

meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan

Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas pembantu,

Puskesmas keliling, dan bidan desa. Sedangkan jejaring pelayanannya adalah klinik,

rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (pasal 40).

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan dan

dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan

(pasal 41).

F. Standar Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian di

Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat

penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan

pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan

perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk

mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat dan masalah yang

berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan

mutu Pelayanan Kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama

yang berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi paradigma baru yang

berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian

(pharmaceutical care).

1. Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis

Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan

pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan,

penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta

pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan

ketersediaan dan keterjangkauan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien,

efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian,

mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu

pelayanan. Kegiatan pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi:

a. Perencanaan kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Perencanaan kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan

proses kegiatan seleksi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai untuk menentukan

jenis dan jumlah Obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas. Tujuan

perencanaan adalah untuk mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah Obat dan

Bahan Medis Habis Pakai yang mendekati kebutuhan, meningkatkan penggunaan

Obat secara rasional, dan meningkatkan efisiensi penggunaan Obat.

Perencanaan kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas

setiap periode dilaksanakan oleh Ruang Farmasi di Puskesmas. Kepala Ruang

Farmasi di Puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin

terlaksananya pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang baik. Proses

seleksi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan dengan

mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi Obat periode sebelumnya, data

mutasi Obat, dan rencana pengembangan. Proses seleksi Obat dan Bahan Medis

Habis Pakai juga harus mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)

dan Formularium Nasional. Proses seleksi ini harus melibatkan tenaga kesehatan

yang ada di Puskesmas seperti dokter, dokter gigi, bidan, dan perawat, serta

pengelola program yang berkaitan dengan pengobatan. Proses perencanaan

kebutuhan Obat per tahun dilakukan secara berjenjang (bottom-up).

Puskesmas diminta menyediakan data pemakaian Obat dengan menggunakan

Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Selanjutnya

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota akan melakukan kompilasi dan analisa

terhadap kebutuhan Obat Puskesmas di wilayah kerjanya, menyesuaikan pada

anggaran yang tersedia dan memperhitungkan waktu kekosongan Obat, buffer

stock, serta menghindari stok berlebih.

b. Permintaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Permintaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai memilikitujuan permintaan

Obat dan Bahan Medis Habis Pakai untuk memenuhi kebutuhan Obat dan Bahan

Medis Habis Pakai di Puskesmas, sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang

telah dibuat. Permintaan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

pemerintah daerah setempat.

c. Penerimaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Penerimaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah suatu kegiatan dalam

menerima Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dari Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Tujuannya

adalah agar Obat yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan

yang diajukan oleh Puskesmas. Semua petugas yang terlibat dalam kegiatan

pengelolaan bertanggung jawab atas ketertiban penyimpanan, pemindahan,

pemeliharaan dan penggunaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai berikut

kelengkapan catatan yang menyertainya. Petugas penerimaan wajib melakukan

pengecekan terhadap Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang diserahkan,

mencakup jumlah kemasan/peti, jenis dan jumlah Obat, bentuk Obat sesuai

dengan isi dokumen (LPLPO), ditandatangani oleh petugas penerima, dan

diketahui oleh Kepala Puskesmas. Bila tidak memenuhi syarat, maka petugas

penerima dapat mengajukan keberatan. Masa kedaluwarsa minimal dari Obat

yang diterima disesuaikan dengan periode pengelolaan di Puskesmas ditambah

satu bulan.

d. Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan suatu kegiatan

pengaturan terhadap Obat yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari

kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin, sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan. Tujuannya adalah agar mutu obat yang tersedia di

puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) bentuk dan jenis sediaan

2) stabilitas (suhu, cahaya, kelembaban)

3) mudah atau tidaknya meledak/terbakar

4) narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus.

e. Pendistribusian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Pendistribusian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan kegiatan

pengeluaran dan penyerahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai secara merata

dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/satelit farmasi Puskesmas dan

jaringannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan Obat sub unit

pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, mutu,

jumlah dan waktu yang tepat.

Sub-sub unit di Puskesmas dan jaringannya antara lain:

1) Sub unit pelayanan kesehatan di dalam lingkungan Puskesmas

2) Puskesmas Pembantu

3) Puskesmas Keliling

4) Posyandu

5) Polindes.

Pendistribusian ke sub unit (ruang rawat inap, UGD, dan lain-lain)

dilakukan dengan cara pemberian Obat sesuai resep yang diterima (floor

stock), pemberian Obat per sekali minum (dispensing dosis unit) atau

kombinasi, sedangkan pendistribusian ke jaringan Puskesmas dilakukan

dengan cara penyerahan Obat sesuai dengan kebutuhan (floor stock).

f. Pengendalian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Pengendalian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah suatu kegiatan

untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi

dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan

kekurangan/kekosongan Obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Tujuannya

adalah agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan Obat di unit pelayanan

kesehatan dasar.

Pengendalian Obat terdiri dari:

1) Pengendalian persediaan

2) Pengendalian penggunaan

3) Penanganan Obat hilang, rusak, dan kadaluwarsa.

g. Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan

Pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan merupakan rangkaian kegiatan

dalam rangka penatalaksanaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai secara tertib,

baik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang diterima, disimpan, didistribusikan

dan digunakan di Puskesmas atau unit pelayanan lainnya. Tujuan pencatatan,

pelaporan dan pengarsipan meliputi Bukti bahwa pengelolaan Obat dan Bahan

Medis Habis Pakai telah dilakukan, Sumber data untuk melakukan pengaturan

dan pengendalian dan Sumber data untuk pembuatan laporan.

h. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk mengendalikan dan menghindari

terjadinya kesalahan dalam pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

sehingga dapat menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan, memperbaiki

secara terus-menerus pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dan

memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan.

G. Pelayanan Farmasi Klinik

Pelayanan Farnasi Klinik adalah Pelayanan yang diberikan langsung dan

bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan obat dan bahan medis habis

pakai dengan tujuan agar tercapaianya hasil yang di inginkan untuk meningkatkan mutu

kehidupan pasien.

Pelayanan farmasi klinik meliputi :

a. Pelayanan resep, Penyerahan Obat dan Pemberian informasi obat

Kegiatan ini dimulai dari seleksi dalam Pemeriksaan kelengkapan

administratif, Pemeriksaan kesesuaian farmasetik, pertimbangan klinik baik untuk

pasien rawat jalan maupun rawat inap. Kegiatan penyerahan resep (dispensing)

dan pelayanan informasi obat adalah kegiatan dimana sebelum obat diserahkan

kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama

pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat. Sebaiknya

penyerahan obat diberikan kepada pasien hendaknya dilakukan dengan cara yang

sopan dan baik, mengingat kondisi pasien yang kurang sehat dan kemungkinan

emosional pasien yang kurang stabil serta memastikan yang menerima obat adalah

pasien atau keluarganya, dan memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal

lain yang terkait dengan obat tersebut.

b. Pelayanan Informasi Obat

Kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker untuk memberikan obat harus

benar, jelas, mudah dimengerti, akurat, etis, bijaksana dan terkini kepada dokter,

perawat, dan profesi tenaga kesehatan lainnya dan pasien terkait upaya

penggunaan obat yang rasional.

Informasi obat yang diperlukan pasien adalah

1) Waktu penggunaan obat, misalnya berapa kali obat digunakan dalam sehari,

apakah di waktu pagi, siang, sore, atau malam. Dalam hal ini termasuk

apakah obat diminum sebelum atau sesudah makan.

2) Lama penggunaan obat, apakah selama keluhan masih ada atau harus

dihabiskan meskipun sudah terasa sembuh. Obat antibiotika harus dihabiskan

untuk mencegah timbulnya resistensi.

3) Cara penggunaan obat yang benar akan menentukan keberhasilan pengobatan.

Oleh karena itu pasien harus mendapat penjelasan mengenai cara penggunaan

obat yang benar terutama untuk sediaan farmasi tertentu seperti obat oral obat

tetes mata, salep mata, obat tetes hidung, obat semprot hidung, tetes telinga,

suppositoria dan krim/salep rektal dan tablet vagina.

4) Efek yang akan timbul dari penggunaan obat yang akan dirasakan, misalnya

berkeringat, mengantuk, kurang waspada, tinja berubah warna, air kencing

berubah warna dan sebagainya.

5) Hal-hal lain yang mungkin timbul, misalnya efek samping obat, interaksi obat

dengan obat lain atau makanan tertentu, dan kontraindikasi obat tertentu

dengan diet rendah kalori, kehamilan, dan menyusui.

c. Cara penyimpanan obat

Penyimpanan Obat secara Umum adalah :

Ikuti petunjuk penyimpanan pada label/ kemasan

Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat.

Simpan obat pada suhu kamar dan hindari sinar matahari langsung.

Jangan menyimpan obat di tempat panas atau lembab.

Jangan menyimpan obat bentuk cair dalam lemari pendingin agar tidak beku,

kecuali jika tertulis pada etiket obat.

Jangan menyimpan obat yang telah kadaluarsa atau rusak.

Jangan meninggalkan obat di dalam mobil untuk jangka waktu lama.

Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.

d. Konseling

Konseling adalah kegiatan dimana proses sistematiknya untuk mengidentifikasi

dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan pengambilan dan

penggunaan obat pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.

Tujuan dari konseling adalah untuk memberikan pemahaman yang benar

mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan mengenai nama obat, tujuan

pengobatan, jadwal pengobatan, cara menggunakan obat, lama penggunaan obat,

efek samping obat, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan obat dan

penggunaan obat-obat lain.

Adapun kegiatan konseling meliputi :

Membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien.

Menanyakan hal-hal yang menyangkut obat yang dikatakan oleh dokter

kepada pasien (three prime questions) dengan metode open-ended question.

Memperagakan dan menjelaskan mengenai cara penggunaan obat.

Final verification: mengecek pemahaman pasien, mengidentifikasi dan

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan cara penggunaan obat,

untuk mengoptimalkan tujuan terapi.

Faktor yang perlu diperhatikan:

a. Kriteria pasien:

1) Pasien rujukan dokter.

2) Pasien dengan penyakit kronis.

3) Pasien dengan Obat yang berindeks terapetik sempit dan poli farmasi.

4) Pasien geriatrik.

5) Pasien pediatrik.

6) Pasien pulang sesuai dengan kriteria di atas.

b. Sarana dan prasarana:

1) Ruangan khusus.

2) Kartu pasien/catatan konseling.

Setelah dilakukan konseling, pasien yang memiliki kemungkinan

mendapat risiko masalah terkait Obat misalnya komorbiditas, lanjut usia,

lingkungan sosial, karateristik Obat, kompleksitas pengobatan, kompleksitas

penggunaan Obat, kebingungan atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan

tentang bagaimana menggunakan Obat dan/atau alat kesehatan perlu dilakukan

pelayanan kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care) yang bertujuan

tercapainya keberhasilan terapi Obat.

e. Ronde/Visite

Merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan

secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya terdiri dari dokter,

perawat, ahli gizi, dan lain-lain.

Tujuan:

a) Memeriksa Obat pasien.

b) Memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilihan Obat dengan

mempertimbangkan diagnosis dan kondisi klinis pasien.

c) Memantau perkembangan klinis pasien yang terkait dengan penggunaan

Obat.

d) Berperan aktif dalam pengambilan keputusan tim profesi kesehatan dalam

terapi pasien.

Kegiatan visite mandiri:

1) Untuk Pasien Baru

Apoteker memperkenalkan diri dan menerangkan tujuan dari

kunjungan.

Memberikan informasi mengenai sistem pelayanan farmasi dan jadwal

pemberian Obat.

Menanyakan Obat yang sedang digunakan atau dibawa dari rumah,

mencatat jenisnya dan melihat instruksi dokter pada catatan

pengobatan pasien.

Mengkaji terapi Obat lama dan baru untuk memperkirakan masalah

terkait Obat yang mungkin terjadi.

2) Untuk pasien lama dengan instruksi baru

Menjelaskan indikasi dan cara penggunaan Obat baru.

Mengajukan pertanyaan apakah ada keluhan setelah pemberian Obat.

3) Untuk semua pasien

Memberikan keterangan pada catatan pengobatan pasien.

Membuat catatan mengenai permasalahan dan penyelesaian masalah

dalam satu buku yang akan digunakan dalam setiap kunjungan.

Kegiatan visite bersama tim:

Melakukan persiapan yang dibutuhkan seperti memeriksa catatan pegobatan

pasien dan menyiapkan pustaka penunjang.

Mengamati dan mencatat komunikasi dokter dengan pasien dan/atau

keluarga pasien terutama tentang Obat.

Menjawab pertanyaan dokter tentang Obat.

Mencatat semua instruksi atau perubahan instruksi pengobatan, seperti Obat

yang dihentikan, Obat baru, perubahan dosis dan lain-lain.

f. Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat (ESO)

Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap Obat yang

merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan

pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi

fungsi fisiologis.

Tujuan:

a. Menemukan efek samping Obat sedini mungkin terutama yang berat,

tidak dikenal dan frekuensinya jarang.

b. Menentukan frekuensi dan insidensi efek samping Obat yang sudah

sangat dikenal atau yang baru saja ditemukan.

Kegiatan:

Menganalisis laporan efek samping Obat.

Mengidentifikasi Obat dan pasien yang mempunyai resiko tinggi

mengalami efek samping Obat.

Mengisi formulir Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional.

H. Tata Cara Perijinan

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 tentang registrasi, Izin Praktek, Izin Kerja Tenaga

Kefarmasian, disebutkan dalam BAB III tentang izin praktek dan izin kerja bagian satu

pasal 17 ayat 1 bahwa Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan

kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Dan

sebagaimana dimaksud surat izin disini terdapat pada pasal 17 ayat 2 dan Apoteker

melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitasi kesehatan seperti puskesmas. Apoteker

harus memiliki dan mengurus SIPA (Surat Ijin Praktek Apoteker).

Tata cara mengurus SIPA diatur pada pasal 21, yaitu :

1) Apoteker mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan.

2) Permohonan SIPA atau SIKA harus melampirkan :

a. fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN

b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan

dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan

fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran

c. surat rekomendasi dari organisasi profesi

d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4

sebanyak 2 (dua) lembar.

3) Dalam mengajukan permohonan SIPA sebagai Apoteker pendamping harus

dinyatakan secara tegas permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian

pertama, kedua, atau ketiga.

4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menerbitkan SIPA atau SIKA

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima dan

dinyatakan lengkap dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam

Formulir 7 atau Formulir 8 terlampir.

I. Tugas Dan Fungsi Apoteker di Puskesmas

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh seorang Apoteker

agar bisa melaksanakan tugas dan fungsi Apoteker di Puskesmas, dimana seorang

apoteker harus bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam

meningkatkan kompetensinya.

Kompetensi Apoteker

a. Sebagai Penanggung Jawab

1) mempunyai kemampuan untuk memimpin

2) mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengelola dan

mengembangkan Pelayanan Kefarmasian

3) mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri

4) mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak lain

5) mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi, mencegah, menganalisis

dan memecahkan masalah.

b. Sebagai Tenaga Fungsional

1) mampu memberikan pelayanan kefarmasian

2) mampu melakukan akuntabilitas praktek kefarmasian

3) mampu mengelola manajemen praktis farmasi

4) mampu berkomunikasi tentang kefarmasian

5) mampu melaksanakan pendidikan dan pelatihan

6) mampu melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Pimpinan dan tenaga kefarmasian di ruang farmasi Puskesmas berupaya

berkomunikasi efektif dengan semua pihak dalam rangka optimalisasi dan

pengembangan fungsi ruang farmasi Puskesmas. untuk menunjang pelayanan

kefarmasian di Puskesmas meliputi sarana yang memiliki fungsi:

1) Ruang penerimaan resep

Ruang penerimaan resep meliputi tempat penerimaan resep, 1 (satu) set

meja dan kursi, serta 1 (satu) set komputer, jika memungkinkan. Ruang

penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat

oleh pasien.

2) Ruang pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas)

Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara

terbatas meliputi rak Obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang

peracikan disediakan peralatan peracikan, timbangan Obat, air minum (air

mineral) untuk pengencer, sendok Obat, bahan pengemas Obat, lemari

pendingin, termometer ruangan, blanko salinan resep, etiket dan label Obat,

buku catatan pelayanan resep, buku-buku referensi/standar sesuai kebutuhan,

serta alat tulis secukupnya. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan

sirkulasi udara yang cukup. Jika memungkinkan disediakan pendingin ruangan

(air conditioner) sesuai kebutuhan.

3) Ruang penyerahan Obat

Ruang penyerahan Obat meliputi konter penyerahan Obat, buku

pencatatan penyerahan dan pengeluaran Obat. Ruang penyerahan Obat dapat

digabungkan dengan ruang penerimaan resep.

4) Ruang konseling

Ruang konseling meliputi satu set meja dan kursi konseling, lemari buku,

buku-buku referensi sesuai kebutuhan, leaflet, poster, alat bantu konseling,

buku catatan konseling, formulir jadwal konsumsi Obat (lampiran), formulir

catatan pengobatan pasien (lampiran), dan lemari arsip (filling cabinet), serta 1

(satu) set komputer, jika memungkinkan.

5) Ruang penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur,

kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan

petugas. Selain itu juga memungkinkan masuknya cahaya yang cukup. Ruang

penyimpanan yang baik perlu dilengkapi dengan rak/lemari Obat, pallet,

pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus

narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan Obat khusus, pengukur suhu,

dan kartu suhu.

6) Ruang arsip

Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan

dengan pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dan Pelayanan

Kefarmasian dalam jangka waktu tertentu. Ruang arsip memerlukan ruangan

khusus yang memadai dan aman untuk memelihara dan menyimpan dokumen

dalam rangka untuk menjamin penyimpanan sesuai hukum, aturan, persyaratan,

dan teknik manajemen yang baik.

Istilah ‘ruang’ di sini tidak harus diartikan sebagai wujud ‘ruangan’ secara fisik,

namun lebih kepada fungsi yang dilakukan. Bila memungkinkan, setiap fungsi

tersebut disediakan ruangan secara tersendiri. Jika tidak, maka dapat digabungkan

lebih dari 1 (satu) fungsi, namun harus terdapat pemisahan yang jelas antar fungsi.

J. Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian

Pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan untuk mencegah

terjadinya masalah terkait Obat atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan atau

kesalahan pengobatan/medikasi (medication error), yang bertujuan untuk keselamatan

pasien (patient safety). Pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian terintegrasi dengan

program pengendalian mutu pelayanan kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan secara

berkesinambungan.

Kegiatan pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian meliputi:

a) Perencanaan, yaitu menyusun rencana kerja dan cara monitoring dan

evaluasi untuk peningkatan mutu sesuai standar.

b) Pelaksanaan, yaitu:

1) monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja

(membandingkan antara capaian dengan rencana kerja)

2) memberikan umpan balik terhadap hasil capaian.

c) Tindakan hasil monitoring dan evaluasi, yaitu:

1) melakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai standar

2) meningkatkan kualitas pelayanan jika capaian sudah memuaskan.

K. Monitoring dan Evaluasi

Sebagai tindak lanjut terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas perlu

dilakukanmonitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala. Monitoring merupakan

kegiatan pemantauan terhadap pelayanan kefarmasian dan evaluasi merupakan proses

penilaiankinerja pelayanan kefarmasian itu sendiri.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memantau seluruh kegiatan

pelayanan kefarmasian mulai dari pelayanan resep sampai kepada pelayanan informasi

obat kepadapasien sehingga diperoleh gambaran mutu pelayanan kefarmasian sebagai

dasar perbaikan pelayanan kefarmasian di Puskesmas selanjutnya.

Hal-hal yang perlu dimonitor dan dievaluasi dalam pelayanan kefarmasian di

Puskesmas, antara lain :

Sumber daya manusia (SDM)

Pengelolaan sediaan farmasi (perencanaan, dasar perencanaan,

pengadaan,penerimaan dan distribusi)

Pelayanan farmasi klinik (pemeriksaan kelengkapan resep, skrining

resep,penyiapan sediaan, pengecekan hasil peracikan dan penyerahan obat

yangdisertai informasinya serta pemantauan pemakaian obat bagi penderita

penyakittertentu seperti TB, Malaria dan Diare)

Mutu pelayanan (tingkat kepuasan konsumen).