Makalah KEJAHATAN DALAM PASAR MODAL

DOSEN

Bpk M. S. CHANDRA JAYA, M.Hum

Ibu NI LUH PUTU SRI SURYA

Disusun

Oleh

NORSEL MARANDEN

012.501.0.098

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DWIJENDRA DENPASAR

BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan hukum berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat.

Menurut mazhab Jerman, perkembangan hukum akan selalu tertinggal dari

perkembangan masyarakat. Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat,

menyebabkan pula perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum.

Kondisi demikian mendorong terjadinya perkembangan di bidang hukum privat

maupun hukum publik. Kegiatan yang pesat di bidang ekonomi misalnya,

menurut sebagian masyarakat menyebabkan peraturan yang ada di bidang

perekonomian tidak lagi dapat mengikuti dan mengakomodir kebutuhan hukum di

bidang ini, sehingga dibutuhkan aturan yang baru di bidang hukum ekonomi.

Pasar modal (seringkali disebut dengan bursa efek) merupakan salah satu

instrumen ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat dalam hal investasi,

sekaligus juga merupakan sumber pembiayaan bagi perusahan-perusahaan di

Indonesia. Pasar modal dapat pula menjadi alat ukur bagi perkembangan

perekonomian di tanah air dan cerminan tingkat kepercayaan investor domestik

maupun internasional terhadap perangkat hukum dan kinerja pemerintah dalam

dunia perekonomian.

Sebagai instrumen ekonomi, pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan

oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum.

Kejahatan di bidang pasar modal tergolong rumit dan sulit dibuktikan, apalagi

diperkarakan di hadapan pengadilan, mengingat sifat pasar yang sangat sensitif

terhadap fakta materil (pemberitaan terkait jalannya proses peradilan) berupa

informasi terkait pasar modal. Umumnya kejahatan yang terjadi di pasar modal

dilakukan secara profesional oleh penjahat “kerah putih” (white colar criminal),

sedemikian sehingga para korbannya tidak sadar telah dirugikan oleh tindak

kejahatan tersebut.

Banyak sekali trik bisnis dilakukan di pasar modal, bahkan banyak yang

menjurus ke tindak pidana, sehingga untuk mencegah kerugian dan ketidak adilan

bagi pihak masyarakat atau bagi pihak tertentu, sektor hukum harus menyediakan

perangkatnya yang jelas dan komprehensif.

Mengingat pentingnya peranan pasar modal terhadap perekonomian

Indonesia, diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk mengaturnya.

Saat ini Indonesia memiliki Undang-undang khusus yang mengatur tentang pasar

modal, yaitu UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dalam rangka upaya

pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal, dibentuklah Badan

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang keberadaan, tugas, dan wewenangnya

diatur di dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 UU No.8 Tahun 1995. Dengan adanya

Bapepam beserta kewenangannya untuk memeriksa, menyidik, dan menjatuhkan

sanksi administratif, diharapkan agar kejahatan yang terjadi dalam lingkup pasar

modal dapat diberantas, atau sekurang-kurangnya dapat dicegah.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dilakukan dan terjadi dalam

kegiatan pasar modal ?

2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan pasar modal di

Indonesia ?

3. Bagaimanakah peran Bapepam dalam memberantas kejahatan pasar modal

di Indonesia ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dilakukan dan

terjadi dalam kegiatan pasar modal.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kejahatan pasar modal di

Indonesia.

3. Untuk mengetahui peran Bapepam dalam memberantas kejahatan pasar

modal di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL

Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh

pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Pemerintah Indonesia melalui

Bapepam berupaya keras untuk mengatasi dan mencegah kejahatan di bidang

pasar modal dengan berbagai cara, antara lain dengan menertibkan dan membina

pelaku pasar modal sebagai tindakan preventif, dan menuntaskan kejahatan di

bidang pasar modal sebagai tindakan represif. Tugas yang diemban Bapepam

sangat berat, oleh karena itu Bapepam diberi kewenangan untuk melakukan

penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan, sampai meneruskan penuntutan kepada

kejaksaan atas dugaan terjadinya kejahatan. Untuk kasus pelanggaran, Bapepam

memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, penyidikan, sampai pemberian

sanksi administratif.

Pedoman melakukan kegiatan di bidang pasar modal diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang tersebut

menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 yang menetapkan

berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 sebagai Undang-

Undang. Undang-Undang Darurat tersebut diganti karena materinya sangat sumir

dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan pasar modal dewasa ini.

Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan

berdasarkan beberapa alasan, antara lain: kesalahan pelaku, kelemahan aparat

yang mencakup integritas dan profesionalisme, serta kelemahan peraturan.

Bapepam berkewajiban untuk selalu melakukan penelaahan hukum yang

menyangkut perlindungan dan penegakan hukum yang semakin penting.

Dikatakan penting karena, lembaga pasar modal merupakan lembaga

kepercayaan, yaitu sebagai lembaga perantara (intermediary) yang

menghubungkan kepentingan pemakai dana dan para pemilik dana. Dengan

demikian perangkat perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar modal

diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi penegakan hukum di dalam

memberi jaminan dan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 telah menggariskan jenis-jenis tindak

pidana dibidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan

perdagangan orang dalam. Selain menetapkan jenis-jenis tindak pidana dibidang

pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga menetapkan sanksi

pidana denda dan penjara/kurungan bagi para pelaku dengan jumlah atau waktu

yang bervariasi. Tindak pidana dibidang pasar modal memiliki karekteristik yang

khas, yaitu barang yang menjadi obyek adalah informasi, selain itu pelaku tindak

pidana tidak mengandalkan kemampuan fisik, tetapi kemampuan untuk

memahami dan membaca situasi pasar untuk kepentingan pribadi. Pembuktian

tindak pidana pasar modal juga sangat sulit, namun akibat yang ditimbulkan dapat

fatal dan luas. Jenis-jenis tindak pidana yang dikenal dibidang pasar modal, antara

lain:

1. Penipuan

Penipuan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 90 huruf c,

adalah: membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak

mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan

mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk

menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain

atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Larangan tersebut ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam

perdagangan efek, bahkan turut serta melakukan penipuan pun tak lepas dari jerat

pasal ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378

tentang penipuan, disebutkan bahwa penipuan adalah tindakan untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:

(1) Melawan hukum;

(2) Memakai nama palsu atau martabat palsu;

(3) Tipu muslihat;

(4) Rangkaian kebohongan;

(5) Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau

supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Terkait dengan pengertian KUHP tentang penipuan, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1995 juga memberikan beberapa spesifikasi mengenai pengertian

penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan

penawaran, pembelian, dan/atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka

penawaran umum, atau terjadi di bursa efek maupun diluar bursa atas efek emiten

atau perusahaan publik. Mengenai pengertian tipu muslihat atau rangkaian

kebohongan sebagaimana ditentukan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1995 menegaskan bahwa hal tersebut termasuk membuat pernyataan yang

tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang

material.

2. Manipulasi Pasar

Manipulasi pasar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 91

adalah, tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak

dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai

perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Otoritas pasar modal

mengantisipasi setiap pihak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal

modal dan teknologi atau sarana yang kemungkinan bisa melakukan

penggambaran sedemikian rupa sehingga pasar memahami dan merespon

gambaran tersebut sebagai suatu hal yang benar. Beberapa pola manipulasi pasar,

antara lain:

(1) Menyebarkan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan

mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek

(false information). Misalnya, suatu pihak menyebarkan rumor bahwa

emiten A akan segera dilikuidasi, pasar merespon kemudian harga

efeknya jatuh tajam di bursa;

(2) Menyebarkan informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap

(misinformation). Misalnya, suatu pihak menyebarkan rumor bahwa

emiten B tidak termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi oleh

pemerintah, padahal emiten B termasuk yang diambil alih oleh

pemerintah.

Harga efek di pasar modal sangat sensitif terhadap suatu peristiwa dan

informasi yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak dengan efek

tersebut. Informasi merupakan pedoman pokok para pemodal untuk mengambil

keputusan terhadap suatu efek. Jika informasi tersebut tidak dilindungi oleh

hukum sebagai informasi yang benar, bagaimana kegiatan perdaganyan pasar

modal bisa berjalan? Informasi yang dihembuskan oleh pihak tertentu dapat

menimbulkan dampak pada pasar, akibatnya harga efek bisa naik atau turun.

Begitu telah ada konfirmasi bahwa informasi itu benar, maka gejolak pasar akan

berhenti dan berjalan normal kembali.

Transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu adalah transaksi efek yang

tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual/beli efek pada

harga tertentu dimana pihak tertentu telah bersekongkol dengan pihak lain yang

melakukan penawaran jual/beli efek yang sama pada harga yang kurang lebih

sama. Motif dari manipulasi pasar antara lain untuk meningkatkan, menurunkan,

atau mempertahankan harga efek. Dalam praktik perdagangan efek internasional

dikenal beberapa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai manipulasi pasar,

yaitu:

(1) Marking the Close

Marking the close adalah, merekayasa harga permintaan atau penawaran efek

pada saat atau mendekati penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk

harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari berikutnya.

(2) Painting the Tape

Painting the tape adalah, kegiatan perdagangan antara rekening efek satu

dengan rekening efek lain yang masih berada dalam penguasaan satu pihak

atau memiliki keterkaitan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan

semu. Pada dasarnya painting the tape mirip dengan marking the close,

namun dapat dilakukan setiap saat.

(3) Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, atau akuisisi

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

menentukan bahwa, pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger,

konsolidasi, atau akuisisi berhak meminta kepada perseroan untuk membeli

saham dengan harga yang wajar. Pemegang saham dapat memanfaatkan

ketentuan ini untuk kepentingan pribadi melalui tindakan manipulasi pasar.

(4) Cornering the Market

Cornering the market adalah, membeli efek dalam jumlah yang besar

sehingga dapat menguasai atau menyudutkan pasar. Praktiknya dapat

dilakukan dengan short selling, yaitu menjual efek dimana pihak penjual

belum memiliki efeknya. Hal ini dapat dilakukan karena bursa efek

menetapkan jangka waktu penyelesaian transaksi T+3 (penjual wajib

menyerahkan efeknya pada hari ke-3 setelah transaksi). Jika penjual gagal

menyerahkan efek pada T+3, maka yang bersangkutan harus membeli efek

tersebut di pasar tunai yang biasanya lebih mahal dari harga di pasar regular.

Pelaku dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut dengan melakukan

cornering the market, yaitu membeli dalam jumlah besar efek tertentu dan

menahannya sehingga akan banyak penjual yang mengalami gagal serah efek

dan terpaksa membeli di pasar tunai yang sudah dikuasai oleh pelaku.

(5) Pools

Pools merupakan penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok

investor dimana dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang

memahami kondisi pasar. Manager dari pools tersebut membeli saham suatu

perusahaan dan menjualnya kepada anggota kelompok investor tersebut untuk

mendorong frekuansi jual-beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek

tersebut.

(6) Wash Sales

Order beli dan jual antara anggota asosiasi dilakukan pada saat yang sama

dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat atas efek. Manipulasi

tersebut dilakukan dengan maksud bahwa mereka membuat gambaran dari

aktivitas pasar dimana tidak terjadi penjualan atau pembelian yang

sesungguhnya.

(7) Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

Pelaku perdagangan orang dalam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

pihak pertama yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak

dari emiten atau perusahaan publik atau disebut juga pihak yang berada dalam

fiduciary position, dan pihak kedua yang menerima informasi orang dalam

dari pihak pertama (disebut juga tippees).

Pihak yang termasuk golongan pertama, antara lain: komisaris, direktur,

pegawai, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, orang

perseorangan yang karena kedudukan atau profesi atau hubungan usahanya

dengan emiten memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam.

Kemungkinan terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang

dalam dapat dideteksi dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan

transaksi atas efek perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi orang dalam.

Selain itu dapat pula dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume

perdagangan efek sebelum diumumkanya informasi material kepada publik terkait

dengan terjadinya peningkatan atau penurunan perdagangan yang tidak wajar.

Perdagangan orang dalam memiliki beberapa unsur, antara lain:

a. Adanya perdagangan efek;

b. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan;

c. Adanya inside information;

d. Informasi itu belum diungkap dan dibuka untuk umum;

e. Perdagangan dimotivasi oleh informasi itu;

f. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Kasus perdagangan orang dalam diidentikkan dengan kasus pencurian,

bedanya bila pada pencurian konvensional yang menjadi obyek adalah materi

milik orang lain, maka pada perdagangan orang dalam obyek pencurian tetap

milik orang lain tapi dengan menggunakan informasi yang seharusnya milik

umum, sehingga pelaku memperoleh keuntungan dari tindakannya. Pada

pencurian konvensional yang menderita kerugian adalah pihak pemilik barang,

sedangkan pada kasus perdagangan orang dalam, yang menderita kerugian begitu

banyak dan luas, mulai dari lawan transaksi hingga kepada pudarnya kewibawaan

regulator dan kredibilitas pasar modal. Kalau kredibilitas pudar, maka

kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal juga akan pudar.

B. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pasar Modal Di Indonesia

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995, separti halnya KUHP, juga

membagi tindak pidana di bidang pasar modal menjadi dua macam, yaitu

kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal. Dari kasus-kasus pelanggaran

perundang-undangan di atas, sebagaimana telah dijelaskan ketika membahas

tentang kejahatan pasar modal, bahwa selama ini belum ada satu kasuspun yang

penyelesaiannya melalui jalur kebijakan pidana, tetapi melalui penjatuhan sanksi

administrasi, yang penyelesaiannya dilakukan oleh dan di Bapepam. Baru pada

tahun 2004 terdapat satu kasus tindak pidana pasar modal yang sudah sampai ke

pihak kejaksaan, dengan kata lain proses penyelesaiannya akan melalui sistem

peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, meletakkan kebijakan kriminal

melalui hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pasar modal dalam

Pasal 103 ayat (2), yaitu pelanggaran Pasal 23, Pasal 105, dan Pasal 109.

Pelanggaran pasar modal yang dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) adalah

pelanggaran terhadap Pasal 32 yaitu: seseorang yang melakukan kegiatan sebagai

wakil penjamin efek. Wakil perantara pedagang efek atau wakil menager inveatsi

tanpa mendapatkan izin Bapepam. Ancaman bagi pelaku adalah maksimum

pidana selama 1 (satu) tahun kurungan dan denda Rp. 1000.000.000.00.-(satu

milyar rupiah).

Pelanggaran pasar modal yang dimaksud dalam Pasal 105 adalah

pelanggaran Pasal 42 yang dilakukan oleh Manajer investasi, atau pihak

terafiliasinya, yaitu : menerima imbalan (dalam bentuk apapun), baik langsung

maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi manejer investasi itu untuk

membeli atau menjual efek untuk reksa dana. Ancaman pidana berupa pidana

kurungan maksimum 1 (satu) tahun kurungan dan denda Rp. 1.000.000.000.00.-

(satu milyar rupiah).

Pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 109 adalah perbuatan tidak

mematuhi atau menghambat pelaksanaan Pasal 100, yang berkaitan dengan

kewenangan Bapepam dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap semua pihak

yang diduga atau terlibat dalam pelanggaran Undang-Undang Penanaman Modal.

Dianutnya pembagian delik atas dua macam yaitu delik kejahatan pasar

modal, dan delik pelanggaran pasar modal, menunjukkan bahwa Undang-Undang

Penanaman Modal mengikuti ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang

merupakan hukum (ketentuan yang umum, di satu sisi, tetapi dalam ketentuan

mengenai sanksinya jauh berbeda. Di dalam KUHP untuk delik pelanggaran

tidaklah diancam dengan pidana kumulasi seperti dalam Undang-Undang

Penanaman Modal ini, tetapi hanya hukuman kurungan paling lama satu tahun,

sedangkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal juga satu tahun kurungan

tetapi dikumulasikan dengan denda yang besar (1 milyar).

Hal ini tentu saja rasional, juga bila dilihat dari asas perundang-undangan

yang baik selalu memperhatikan antara korban dan sanksi yang seimbang.

Walaupun selama ini dikenakan sanksi administrasi kepada pelaku tindak pidana

pasar modal, tetapi seperti pada tindak pidana pasar modal, alasan yang sama

telah dikemukakan di atas menjadi dasar untuk memberikan sanksi administrasi

tersebut.

Melihat penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan

oleh Bapepam, Bapepam lebih cenderung menyelesaikan persoalan tersebut

dengan menggunakan jalur di luar pengadilan (non penal), akan tetapi apabila

pihak pelanggar tidak dapat menyelesaikan sanksi administratif yang telah

dijatuhkan, maka pihak Bapepam akan menyelesaikan kasus tersebut ke

pengadilan (penyelesaian secara penal). Dapat dikatakan disini bahwa, pihak

Bapepam beranggapan bahwa hukum pidana tersebut sebagai senjata pamungkas

(Ultimum Remedium) di dalam penyelesaian kasus pelanggaran perundang-

undangan di pasar modal.

Kejahatan dan pelanggaran di pasar modal berupa penipuan, manipulasi

pasar dan Insider Trading. Bapepam adalah lembaga regulator dan pengawas

pasar modal, dipimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris, dan tujuh

orang kepala biro terdiri atas:

a. Biro perundang-undangan dan Bantuan Hukum

b. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan

c. Biro Pengelolaan dan Riset

d. Biro Transaksi dan Lembaga Efek

e. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

f. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.

g. Biro Standar dan Keterbukaan.

Bila terjadi pelanggaran perundang-undangan pasar modal atau ketentuan di

bidang pasar modal lainnya maka, Bapepam sebagai penyidik akan melakukan

pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, hingga bila

memang telah terbukti akan menetapkan sanksi kepada pelaku tersebut. Penetapan

sanksi akan diberikan atau diputuskan oleh ketua Bapepam setelah mendapat

masukan dari bagian pemeriksaan dan penyidikan Bapepam. Bila mereka yang

dikenai sanksi dapat menerima putusan tersebut. Maka pihak yang terkena sanksi

akan melaksanakan semua yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Permasalahan

akan berlanjut bila sanksi yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat diterima atau

tidak dilaksanakan, misalnya denda yang telah ditetapkan oleh Bapepam tidak

dipenuhi oleh pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran, maka akan

dilanjutkan dengan tahap penuntutan, dengan menyerahkan kasus tersebut kepada

pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan.

Demikian pula dengan Bursa Efek, sebagai lembaga yang

menyelenggarakan pelaksanaan perdagangan efek, apabila di dalam melakukan

transaksi perdagangan efek menemukan suatu pelanggaran, yang berindikasi

adanya pelanggaran yang bersifat pidana, lembaga ini akan menyerahkan

pelanggaran tersebut kepada Bapepam untuk dilakukan pemeriksaan dan

penyidikan.

Kewenangan melakukan penyidikan terhadap setiap kasus (pelanggaran

peraturan perundangan pidana) bagi Bapepam, diberikan oleh KUHAP seperti

tercantum di dalam ketentuan Pasal 6 (ayat 1) huruf (b). yang menyebutkan:

“Penyidik adalah aparat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang.”

Tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal dijelaskan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 46 tahun 1995. Bapepam akan melakukan pemeriksaan bila:

a. Ada laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya

pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal;

b. Bila tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak-pihak yang memperoleh

perizinan, persetujuan atau dari pendaftaran dari Bapepam ataupun dari

pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada

Bapepam, dan;

c. Adanya petunjuk telah terjadinya pelanggaran perundang-undangan di

bidang pasar modal.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, menurut Undang-Undang

Penanaman Modal bertugas dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan

kegiatan-kegiatan pelaku ekonomi di pasar modal. Dalam melaksanakan berbagai

tugasnya ini, Bapepam memiliki fungsi antara lain, menyusun peraturan dan

menegakkan peraturan di bidang pasar modal, melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran

dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal, menyelesaikan

keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek,

lembaga kliring dan penjaminan, maupun lembaga penyimpanan dan

penyelesaian, dan lainnya.

Dengan berbagai fungsinya tersebut, Bapepam dapat mewujudkan tujuan

penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, dan efisien serta dapat melindungi

kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi penegakan

hukum, Bapepam bersikap proaktif bila terdapat indikasi pelanggaran peraturan

perundang-undangan pasar modal. Dengan melakukan pemeriksaan, dan atau

penyidikan, yang didasarkan kepada laporan atau pengaduan dari pelaku-pelaku

pasar modal, data tersebut dianlisis oleh Bapepam dan dari hasil tersebut dijadikan

konsumsi publik dengan melakukan pemberitaan melalui media massa.

Sejak tahun 1997, Bapepam melaksanakan press release secara berkala

kepada masyarakat, antara lain melalui media massa dan media internet. Presss

Release yang dikeluarkan oleh Bapepam, merupakan bentuk publikasi dan

pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai kondisi, dan keberadaan suatu

perusahaan, dan juga kebutuhan masyarakat akan informasi pasar modal lainnya

misalnya, bila ada kebijakan perundang-undangan yang baru dari Bapepam.

Selain itu pula, kebijakan untuk selalu membuat laporan kepada masyarakat

melalui press release ini adalah merupakan perwujudan dari prinsip kejujuran dan

keterbukaan (tranparansi) yang dianut oleh lembaga pengawas pasar modal ini.

2.3 Peran Bapepam Dalam Memberantas Kejahatan Pasar Modal Di

Indonesia

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Bapepam oleh UU Pasar

Modal adalah mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak

dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-

undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Wewenang Bapepam

untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan dijabarkan lebih lanjut di dalam

pasal 100 dan pasal 101 UU Pasar Modal. Bahkan, berdasarkan pasal 102 UU

Pasar Modal, Bapepam diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi

administratif kepada pihak yang melanggar UU Pasar Modal dan peraturan

pelaksanaannya. Dari kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam, dapatlah kita

katakan bahwa Bapepam adalah polisi khusus bagi pasar modal.

Kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam, cukup untuk menjadikannya

sebagai lembaga yang efektif untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang terjadi

di pasar modal. Terhadap beberapa kasus, Bapepam berhasil membuktikan

pelanggaran pihak-pihak tertentu terhadap UU Pasar Modal dan peraturan-

peraturan pelaksanaannya serta menjatuhkan sanksi administratif bagi pihak-pihak

tersebut.

Adapun pengenaan sanksi administratif berupa denda telah dikenakan

kepada 186 (seratus delapan puluh enam) Emiten, 31 (tiga puluh satu) Perusahaan

Efek, 2 (dua) Biro Administrasi Efek, 1 (satu) Bank Kustodian, 1 (satu) Wali

Amanat, 8 (delapan) Wakil Perusahaan Efek, 1 (satu) Akuntan Publik, 1 (satu)

Penilai dan 15 (lima belas) Pihak lain termasuk direksi dan komisaris Emiten

dengan total denda sebesar Rp. 20.576.400.000,- (dua puluh miliar lima ratus

tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Disamping pengenaan sanksi administratif berupa denda, Bapepam juga

telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 4

(empat) Emiten, 22 (dua puluh dua) Perusahaan Efek, 8 (delapan) Wakil

Perusahaan Efek, dan 1 (satu) Akuntan Publik serta 1 (satu) Konsultan Hukum.

Serta pembekuan kegiatan usaha kepada 29 (dua puluh sembilan) Perusahaan

Efek, 4 (empat) Wakil Perusahaan Efek dan 4 (empat) Akuntan Publik. Bapepam

juga telah mengenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha kepada 8 (delapan)

Perusahaan Efek dan 2 (dua) Wakil Perusahaan Efek. Bersama ini diumumkan

bahwa Bapepam telah melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang sifatnya kasuistis

BAB III

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah

mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan tindakan pidana pasar modal berserta

sanksi bagi pelakunya. Perbuatan yang dilarang tersebut meliputi pemalsuan dan

penipuan, manipulasi pasar dan insider traiding.

Penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995,

seperti halnya KUHP, juga membagi tindak pidana di bidang pasar modal menjadi

dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal. Bila terjadi

pelanggaran perundang-undangan pasar modal atau ketentuan di bidang pasar

modal lainnya maka, Bapepam sebagai penyidik akan melakukan pemeriksaan

terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, hingga bila memang telah

terbukti akan menetapkan sanksi kepada pelaku tersebut. Penetapan sanksi akan

diberikan atau diputuskan oleh ketua Bapepam setelah mendapat masukan dari

bagian pemeriksaan dan penyidikan Bapepam.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Bapepam oleh UU Pasar

Modal adalah mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak

dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-

undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya serta pemberian sanksi

berupa sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Irsan Nasarudin, M. dan Indra Surya, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal

Indonesia, Prenada Media, Jakarta.

Munir Fuady, 2004, Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2012, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pandji, Anuraga, dan Piji Pakarti, 2001, Pengantar Pasar Modal, Edisi Revisi,

Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Butje Tampi, , 2010, Karya Ilmiah (Bentuk-Bentuk Kejahatan Di Bursa Efek Serta

Peran Bapepam), Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi,

Manado.

PPH Newsletter, 1998, Kajian Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Majalah No. 34/IX

September 1998, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Varia Peradilan Tahun VIII No. 29, Mei 1993, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta,

1993.

1

1 Universitas Dwijendra Denpasar Bali