makalah naturalisasi
DESCRIPTION
Makalah NaturalisasiTRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang ciri-cirinya adalah: memiliki
nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau
beberapa budaya yang sama dan solidaritas tertentu. Bangsa juga merupakan
doktrin etika dan filsafat, dan merupakan awal dari ideology nasionalisme.
Berikut pendapat beberapa para ahli tentang pengertian bangsa:
Ernest Renan (Perancis) = Bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal
yang
terjadi dari 2 hal, yaitu rakyat yang harus hidup bersama-sama
menjalankan satu riwayat, dan rakyat yang kemudian harus
mempunyai kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu.
b. Otto Bauer (Jerman) = Bangsa adalah kelompok manusia yag
memiliki kesamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya
persamaan nasib.
c. F. Ratzel (Jerman) = Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu.
Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan
tempat tinggalnya (paham geopolitik).
Secara etimologis, “Negara” berasal dari bahasa asing Staat
(Belanda, Jerman), atau State (Inggris). Kata Staat atau State pun berasal dari
bahasa Latin, yaitu status atau statum yang berarti “menempatkan dalam
keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan”. Kata status juga diartikan
1
sebagai tegak dan tetap. Menurut KBBI (1996:685) dinyatakan bahwa Negara
adalah: (1) organissi disuatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang
sah dan ditaati oleh rakyat; 92) kelompok social yang menduduki wilayah atau
daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang
efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan
tujuan nasionalnya.
Berikut ini beberapa pengertian Negara menurut pakar kenegaraan :
a. George Jellinek = Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok
manusia yang mendiami wilayah tertentu.
b. G.W.F Hegel = Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai
sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
c. Logeman = Negara adalah organisasi kemasyarakatan (ikatan kerja) yang
mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu
dengan kekuasaannya.
d. Karl Marx = Negara adalah alat kelas yang berkuasa (kaum
borjuis/kapitalis) untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain
(ploretariat/buruh).
Warga Negara menurut KBBI (1996:1125) adalah penduduk
sebuah Negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dsb
yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga dari Negara itu.
Tetapi seperti kita ketahui tidak sedikit pula yang bukan merupakan warga
Negara bisa tinggal di suatu Negara lain yang bukan merupakan Negaranya.
Suatu Negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang
mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa
2
saja kah yang bisa dianggap sebagai warga Negara. Di Indonesia juga salah satu
Negara yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut.
Ketentuan mengenai kewarganegaraan di negara kita telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sebagai
pengganti Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958. Ada beberapa cara bagi
Warga Negara Asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia,
yaitu :
a. Menyampaikan pernyataan menjadi WNI karena perkawinan campuran
(Pasal 19)
Bagi Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan
Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik
Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara
Indonesia apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di
wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun
berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-
turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut
mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
Adapun mekanismenya adalah dengan mengajukan
permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia di mana pemohon berdomisili. Waktu yang diperlukan dari
pengajuan permohonan hingga penyerahan surat keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kurang lebih 3 (tiga) bulan.
3
Cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ini
cocok ditujukan bagi pesepakbola asing yang kawin secara sah dengan
Warga Negara Indonesia seperti pemain Persib Bandung asal Uruguay,
Christian Gonzalez yang telah menikah dengan Eva Siregar. Namun
demikian perlu diteliti lebih detil apakah Christian Gonzalez sudah
mengantongi Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAB) dan Surat Keterangan
Keimigrasian (SKIM) dari Kantor Imigrasi sebagai bukti formal bahwa
yang bersangkutan telah 5 (lima) tahun berturut-turut tinggal di
Indonesia.
b. Pewarganegaraan atau naturalisasi (Pasal 8)
Naturalisasi adalah pemerolehan kewarganegaraan bagi
penduduk asing; hal menjadikan warga negara; pewarganegaraan yg
diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yg ditetapkan dl
peraturan perundang-undangan
c. Karena telah berjasa bagi negara RI atau dengan alasan kepentingan
negara (Pasal 20)
Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui faktor apa sajakah
yang menyebabkan WNA menjadi WNI.
B. Rumusan Penulisan
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai
berikut:
a. Apa pengertian naturalisasi biasa dan istimewa?
4
b. Apa yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan?
c. Bagaimana persamaan kedudukan WNI dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara?
d. Bagaimana sikap dalam melaksanakan prinsif kebersamaan dan persamaan?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah
ini adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui pengertian naturalisasi biasa dan istimewa.
b. Mengetahui penyebab hilangnya kewarganegaraan.
c. Mengetahui persamaan kedudukan WNI dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
d. Mengetahui sikap dalam melaksanakan prinsif kebersamaan dan persamaan.
D. Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode
pustaka yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan
data dari pustaka yang berhubungan dengan alat, baik berupa buku maupun
informasi di internet.
5
BAB II
PEMBAHASAN
A. Naturalisasi Biasa dan Istimewa
Naturalisasi Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan
seseorang memperoleh status kewarganegaraan, Misal : seseorang memperoleh
status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan,
memilih/menolak status kewarganegaraan
Naturalisasi Biasa
Syarat – syarat naturalisasi biasa :
1. Telah berusia 21 Tahun
2. Lahir di wilayah RI / bertempat tinggal yang paling akhir min. 5 thn berturut-
turut atau 10 tahun tidak berturut-turut
3. Apabila ia seorang laki-laki yg sdh kawin, ia perlu mendpt persetujuan
istrinya
4. Dapat berbahasa Indonesia
5. Sehat jasmani & rokhani
6. Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp.500 sampai 10.000
bergantung kepada penghasilan setiap bulan
7. Mempunyai mata pencaharian tetap
8. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh
kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI
Naturalisasi Istimewa
6
Naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah
berjasa kepada negara RI dengan penyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi
WNI, atau dapat diminta oleh negara RI.
Naturalisasi istimewa di negara RI dapat diberikan kepada warga negara
asing yang status kewarganegaraannya dalam kondisi sebagai berikut:
1. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun
atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan
asing.
2. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun telah secara sah sebagai
anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap sebagai WNI
3. Perkawinan WNI dengan WNA, baik sah maupun tidak sah dan diakui orang
tuanya yang WNI, atau perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI
meskipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas berakibat anak
berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin.
4. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan
disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana
ditentukan di dalam perundang-undangan.
5. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu
paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.
6. Warga asing yang telah berjasa kepada negara RI dengan pernyataan sendiri
(permohonan) untuk menjadi warga negara RI, atau dapat di minta oleh
negara RI, kemudian mereka mengucapkan janji setia dan sumpah (tidak
perlu memenuhi semua syarat sebagaimana dalam naturalisasi biasa). Cara
ini diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
7
B. Hilangnya Kewarganegaraan
Kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat terjadi akibat perkawinan
dikarenakan bekerjanya hukum kewarganegaraan negara pasangannya tersebut.
Bagi mereka ini, jika ingin tetap berkewarganegaraan Indonesia, dapat
mengajukan pernyataan tertulis kepada Pejabat atau Perwakilan RI kecuali
berakibat berkewarganegaraan ganda.
Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan
Penyebab hilangnya kewarganegaraan seseorang menurut hukum yang
berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 23 UU RI No. 12 tahun 2006 tentang
kewarganegaraan yaitu
1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan
orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya
sendiri, apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin,
bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang
kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh presiden.
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas
semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
hanya dapat dijabat oleh WNI.
6. Secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada
negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
8
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau
surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih
berlaku dari negara lain atas namanya
9. Bertempat tinggal diluar NKRI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam
rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak
menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan
Sedangkan pasal 26 UU RI No.12 tahun 2006, juga menyebutkan kehilangan
kewarganegaraan bagi suami atau istri WNI dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan
kewarganegaraannya, jika menurut hukum negara asal suaminya
kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat
perkawinan tersebut
2. Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan
kewarganegaran RI, jika menurut hukum asal istrinya kewarganegaraan
suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tsb.
PASAL 25
Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah
tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan
9
hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18(delapan belas)
tahun atau sudah kawin.
Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi
seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap
anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum
dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia
18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
(3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh
kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan
sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18
(delapan belas) tahun atau sudah kawin.
C. Persamaan Kedudukan WNI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Persamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintah
1. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan
kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini juga
memperlihatkan kepada kita adanya kepedulian adanya hak asasi dalam
bidang hukum dan politik.
2. Persamaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini
memencarkan persamaan akan keadilan sosial dan kerakyatan. Ini berarti hak
asasi ekonomi warga negara dijamin dan diatur pelaksanaanya.
10
3. Persamaan dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul (politik).
Pasal 28 E ayat (3) menetapkan warga negara dan setiap orang untuk
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini
mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis dan memberi
kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap warga negaranya untuk
melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang politik.
4. Persamaan dalam HAM
Dalam Bab X A tentang hak asai manusia dijelaskan secara tertulis bahwa
negara memberikan dan mengakui persamaan setiap warga negara dalam
menjalankan HAM. Mekanisme pelaksanaan HAM secara jelas ditetapkan
melalui pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.
5. Persamaan dalam agama
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasar
pasal ini tersurat jelas bahwa begara menjamin persamaan setiap penduduk
untuk memeluk agama sesuai dengan keinginannya. Agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan YME dijalankan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
6. Persamaan dalam upaya pembelaan negara
Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Lebih lanjut, pasal 30
UUD 1945 memuat ketentuan pertahanan dan keamanan negara. Kedua pasal
tersebut secara jelas dapat kita ketahui bahwa negara memberikan
11
kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang ingin membela
Indonesia.
7. Persamaan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
Pasal 31 dan 32 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara
mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam masalah pendidikan dan
kebudayaan. Kedua pasal ini menunjukan bahwa begitu konsen dan peduli
terhadap pendidikan dan kebudayaan warga negara Indonesia. Setiap warga
negara mendapat porsi yang sama dalam kedua masalah ini.
8. Persamaan dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial.
Persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian dan kesejahteraan
diatur dalam Bab XIV pasal 33 dan 34. pasal 33 mengatur masalah
perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas asas
kekeluargaan dengan prinsip demokrasi ekonomi untuk kemakmuran rakyat
secara keseluruhan. Selanjutnya pasal 34 memuat ketentuan tentang
kesejahteraan sosial dan jaminan sosial diman fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh negara (pasal 1) dan negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak (pasal 3).
Landasan Persamaan Kedudukan Wni Dalam Kehidupan
Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara
Landasan Persamaan hidup dalam Konstitusi Negara:
1. Pembukaan UUD 1945
2. Sila- sila Pancasila
3. UUD 1945
12
Makna persamaan
1. Perwujudan kehidupan di dalam masyarakat yang saling menghormati
dan menghargai orang lain tanpa membedakan SARA.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kehidupan yang beradab dan
sosial mengakibatkan budaya menyebabkan makna persamaan menjadi
makna diskriminasi.
3. Warga Negara adalah sama kedudukanya, hak dan kewajibannya. Setiap
individu mendapat perlakuan yang sama dari negara. Ketentuan ini secara
tegas termuat dalam konstitusi tertinggi kita, yaitu UUD 1945 Bab X
sampai Bab XIV pasal 27 sampai pasal 34.
D. Sikap dalam Melaksanakan Prinsip Kebersamaan dan Persamaan
Prinsip yang dapat kita tanamkan dalam diri untuk mendukung upaya
menghormati persamaan kedudukan warga negara. Upaya yang dapat dilakukan
tidak akan sia-sia dan pasti mendatangkan manfaat. Prinsip-prinsip tersebut dapat
kita wujudkan dalam beberapa sikap sebagai berikut.
a. Saling membantu dalam bidang kemanusiaan atau sosial;
b. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk
melaksanakan ibadah;
c. Menciptakan suasana damai dan tentram dalam kehidupan
d. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan;
e. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
13
Apabila upaya-upaya tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sunggu
niscaya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia akan
makin sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara.
14
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Naturalisasi Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan
seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Kehilangan kewarganegaraan
Indonesia dapat terjadi akibat perkawinan dikarenakan bekerjanya hukum
kewarganegaraan negara pasangannya tersebut atau bisa mengacu pada hukum
yang berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 23 UU RI No. 12 tahun 2006 tentang
kewarganegaraan. Sedangkan pasal 26 UU RI No.12 tahun 2006, juga mengatur
kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri WNI.
Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan
Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya dan Suku. Sebagaimana kita ketahui,
semboyan bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada
hendaknya tidak dianggap sebagai ancaman tetapi lebih merupakan anugerah.
Untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan diantara semua komponen bangsa,
maka perbedaan itu harus disikapi sedemikian rupa sehingga terjalin keserasian
hidup.
B. Saran
1. Pemerintah supaya lebih selektif dalam memberikan kewarganegaraan
Indonesia dengan mempertimbangkan dampak dan maknanya.
15
2. Pemerintah harus terbuka dan membuka ruang kepada masyarakat berperan
serta dalam pembangunan nasional tanpa membeda-bedakan sara, gender,
budaya.
3. Produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus menjamin
persamaan warga Negara.
4. Dan saran bagi pembaca agar dapat saling menghormati dan menghargai
sesama warganegara Indonesia supaya tercipta sauasana damai dan tentram
dalam kehidupan.
16
DAFTAR PUSTAKA
http://fachmiulilmaulana.blogspot.com/2010/03/pengertian-bangsa-
negara-warga-negara_09.html
http://ibnuhasanhasibuan.wordpress.com/bangsa-negara-penduduk-
dan-warganegara/
http://ekookdamezs.blogspot.com/2012/06/pengertian-warga-
negara-menurut-uud.html
http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-
lainnya/167-menyoal-wacana-naturalisasi-pemain-sepakbola-
asing
http://tunas63.wordpress.com/2009/10/13/syarat-menjadi-wni-
warga-negara-indonesia/
Ensiklopedi Nasional Indonesia. 2004. Bekasi: Delta Pamungkas.
ISBN 979-9327-00-8. Hal 49.
http://bola.kompas.com/read/2010/07/21/23080256/
Pasal.20.UU.Kewarganegaraan.Percepat. Naturalisasi
17