DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....................................................................................i

KATA PENGANTAR ....................................................................................ii

DAFTAR ISI ................................................................................................iii

BAB I. PENDAHULUAN ..............................................................................1

Latar Belakang Masalah ......................................................................1

Rumusan Masalah ............................................................................. 1

Tujuan Penulisan ............................................................................... 2

BAB II. ISI .................................................................................................... 3

Pengertian Korupsi ............................................................................ 3

Masalah Korupsi di Indonesia .......................................................... 4

Upaya Pemberantasan Korupsi ......................................................... 6

Upaya Penanggulangan Korupsi ....................................................... 8

BAB III. PENUTUP ................................................................................... 10

Kesimpulan ....................................................................................... 10

Saran ............................................................................................... 10

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan pemberantasan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang. Hal ini dikarenakan banyak kasus korupsi di Indonesia yang belum tuntas diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, LSM dan alat perangkat negara lainnya.

Pemerintah mengharapkan masalah korupsi di Indonesia segera terselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan beberapa hal seperti pembenahan dari aspek hukum, yang sampai saat ini telah memiliki banyak rambu-rambu berupa peraturan-peraturan, antara lain Tap MPR XI tahun 1980, UU No.31 tahun 1999, UU No.20 tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.30 tahun 2002, sepuluh UU anti korupsi lainnya, dua Perpu, lima Inpres, dan tiga Kepres. Namun, upaya ini masih belum berhasil sepenuhnya. Masalah ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam makalah yang berjudul UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia?

2. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi korupsi yang telah mendarah daging di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

2. Untuk mendiskripsikan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi korupsi yang telah mendarah daging di Indonesia.

BAB II

ISI

A. Pengertian Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Kemudian Robert Klitgaard dalam bukunya Controlling Corruption (1998) mendefinisikan korupsi sebagai "tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau untuk melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi". Menurut Komberly Ann Elliott dalam Corruption and The Global Economy menyajikan definisi korupsi, yaitu "menyalahgunakan jabatan pemerintahan untuk keuntungan pribadi".

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum;

2. penyalahgunaan kewenangan kesempatan, atau sarana;

3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

1. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);

2. penggelapan dalam jabatan;

3. pemerasan dalam jabatan;

4. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara);

5. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara).B. Masalah Korupsi Indonesia

Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah merasakan dampak dari tindakan korupsi, terus berupaya secara konkrit, dimulai dari pembenahan aspek hukum, yang sampai saat ini telah memiliki banyak sekali rambu-rambu berupa peraturan - peraturan, antara lain Tap MPR XI tahun 1980, kemudian tidak kurang dari 10 UU anti korupsi, diantaranya UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kemudian yang paling monumental dan strategis, Indonesia memiliki UU No. 30 Tahun2002, yang menjadi dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditambah lagi dengan dua Perpu, lima Inpres dan tiga Kepres. Di kalangan masyarakat telah berdiri berbagai LSM anti korupsi seperti ICW, Masyarakat Profesional Madani (MPM), dan badan-badan lainnya, sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap uapaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian pemberantasan dan pencegahan korupsi telah menjadi gerakan nasional. Seharusnya dengan sederet peraturan, dan partisipasi masyarakat tersebut akan semakin menjauhkan sikap,dan pikiran kita dari tindakan korupsi.

Salah satu contoh kasus korupsi yang baru saja terjadi di Indonesia adalah kasus dari Gayus Tambunan. Sejak awal sebenarnya cenderung tak percaya bahwa uang pajak yang ditilap Gayus Tambunan hanya Rp28 milyar, apalagi ditambah pengakuannya bahwa dari dana sejumlah itu dia hanya menikmati Rp1,5 milyar, selebihnya mengalir ke polisi (Rp11 milyar), jaksa (Rp5 milyar), hakim (Rp5 milyar), pengacara (Rp5 milyar).Apa masuk akal yang maling cuma dapat Rp1,5 milyar?

Ketidakpercayaan ini berdasarkan banyaknya wajib pajak raksasa yang ditanganinya yakni 149 wajib pajak antara lain Chevron, Kaltim Prima Coal atau Kapuas Prima Coal (Metrotv bikin Kapuas Prima Coal), Bumi Resourches dan lain-lain. Dari 149 mega perusahaan ini, 60 ditangani Gayus langsung. Semua perusahaan itu ingin mendapatkan keringanan pajak atau tidak bisa menerima besaran jumlah tagihan dari instansi pajak dan Gayus dan kawan-kawan memanfaatkan peluang tersebut.

Ketidakpercayan itu terjawab sudah, Majalah Tempo terbaru mengungkapkan bahwa kasus Gayus mencakup uang sebesar Rp1,7 triliun, saat ini dia masih menyimpan uang tersebut di beberapa deposit box dan menurut Tempo dia berulang kali membujuk penyidik akan memberikan deposit box tersebut, kecuali satu untuk dia dan keluarga, asal dibebaskan atau hukumannya diringankan. Berita ini membuktikan bahwa korupsi di instansi perpajakan adalah mega korupsi yang harus mendapat perhatian dan pengawalan super serius dari pers dan masyarakat. Disinyalir potensi uang negara yang hanyut ke kantong-kantong petugas pajak dan gangnya mencapai Rp300 triliun.

Gara-gara ulah petugas bejat di jawatan pajak kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jalan raya berkualitas baik, sekolah-sekolah, bea siswa, perguruan tinggi, rumah sakit, obat-obatan, pasar, pembangkit listrik, taman hiburan dan fasilitas publik lainnya.Mungkin sudah saatnya kita lebih memperhatikan petugas pajak di kota kita, juga polisi, jaksa, hakim dan pengacara, bukan untuk mengusili atau mencampuri kehidupan pribadi mereka, tapi hanya untuk menyelamatkan fasilitas publik yang mungkin bisa kita peroleh kalau perilaku dan gaya hidup mereka wajar-wajar saja. Kalau kita begitu pedulinya pada maling ayam, maling jemuran, maling tape mobil, maling kaca spion, maling motor dan sejenisnya, mengapa tidak kita tingkatkan sedikit kepedulian kita pada para pencuri uang kita, rakyat Indonesia?

C. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.Orde LamaDasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960

Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap.

Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI.

Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil.

Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur.

Kolonel Soeharto, panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen Suprapto, S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.Orde BaruDasar Hukum: UU 3 tahun 1971

Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.ReformasiDasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:

a. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)

b. Komisi Pemberantasan Korupsi

c. Kepolisian

d. Kejaksaan

e. BPKP

f. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW).

Selain itu, ada beberapa upaya pengawasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu :mengerahkan seluruh stake holder dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan indikator terhadap makna korupsi, kolusi, dan nepotisme;

mengidentifikasi strategi yang akan mendukung terhadap pemberantasan KKN sebagai payung hukum menyangkut Stick, Carrot, Perbaikan Gaji Pegawai, Sanksi Efek Jera, Pemberhentian Jabatan yang diduga secara nyata melakukan tindakan korupsi;

melaksanakan dan menerapkan seluruh kebijakan yang telah dibuat dengan melaksanakan penegakan hukum tanpa pilih bulu terhadap setiap pelanggaran KKN dengan aturan hukum yang telah ditentukan;

melaksanakan evaluasi, pengendalian, dan pengawasan dengan memberikan atau membuat mekanisme yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pengawasan fungsional lebih independent.

D.Upaya Penanggulangan Korupsi di Indonesia

Korupsi dapat ditanggulangi dengan beberapa cara sebagai berikut:kebiasaan korupsi dapat dihilangkan melalui proses penanaman (sosialisasi dan internalisasi ) nilai-nilai anti korupsi atau Budaya Anti Korupsi (BAK). Proses tersebut dilakukan melalui proses pendidikan yang terencana, sistematis, terus menerus dan terintegrasi, sejak usia dini hingga ke perguruan tinggi. Demikian juga sosialisasi dan internalisasi nilai anti korupsi tersebut dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat dan aparatur pemerintah di pusat dan daerah, lembaga tinggi negara, BUMN, BUMD, sehingga nilai sosial anti korupsi atau Budaya Anti Korupsi (BAK) menjadi gerakan nasional dan menjadi kebiasaan hidup seluruh komponen bangsa Indonesia, menuju kehidupan yang adil makmur dan sejahtera;

2.upaya penerapan good governance pada entitas pemerintah. Setiap entitas pemerintah diwajibkan untuk melakukan reformasi birokrasi, mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapainya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, melaksanakan praktek-praktek yang sehat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya serta melibatkan masyarakat luas dalam memantau dan mendorong perbaikan kinerja instansi pemerintah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada berbagai kasus korupsi di Indonesia dari orde lama, orde baru, reformasi sampai sekarang ini. Padahal pemerintah sudah membuat Undang-Undang dan berbagai aturan hukum lainnya tapi tidak berhasil memberantas korupsi. Maka, pemerintah diharapkan dapat bekerjasama dengan masyarakat dan awak media untuk memberantas dan menanggulangi korupsi di Indonesia.

B. Saran

Sebaiknya dilakukan proses penanaman (sosialisasi dan internalisasi ) nilai-nilai anti korupsi atau Budaya Anti Korupsi (BAK). Proses tersebut dilakukan melalui proses pendidikan yang terencana, sistematis, terus menerus dan terintegrasi, sejak usia dini hingga ke perguruan tinggi. Demikian juga sosialisasi dan internalisasi nilai anti korupsi tersebut dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat dan aparatur pemerintah di pusat dan daerah, lembaga tinggi negara, BUMN, BUMD, sehingga nilai sosial anti korupsi atau Budaya Anti Korupsi (BAK) menjadi gerakan nasional dan menjadi kebiasaan hidup seluruh komponen bangsa Indonesia, menuju kehidupan yang adil makmur dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

. Korupsi di indonesia. http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia(diakses tanggal 15 Oktober 2010)

. Korupsi. http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi (diakses tanggal 15 Oktober 2010)

Setyawan, Sugeng. Cara Penanggulangan Korupsi. http://sugengsetyawan.blogspot.com/2008/10/cara-penanggulangan-korupsi-di.html (diakses tanggal 15 Oktober 2010)

Orangbuton. Model Upaya Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. http://orangbuton.wordpress.com/2009/04/14/model-upaya-pemberantasan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme/ (diakses tanggal 15 Oktober 2010)

Rusli, Imran. Korupsi gayus mencapai Rp 1,7 triliun. http://politik.kompasiana.com/2010/04/21/korupsi-gayus-mencapai-rp17-triliun/ (diakses tanggal 15 Oktober 2010)

. Pemberantasan Korupsi Sebagai Gerakan Nasional. http://ccs-indonesia.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=4 (diakses tanggal 15 Oktober 2010)

Soepardi, Eddy Mulyadi. Pendekatan Komprehensif dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. http://www.feunpak.web.id/artikel-fe/125-pendekatan-komprehensif-dalam-upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi-di-indonesia (diakses tanggal 15 Oktober 2010)

http://wiwitna.blogspot.com/2013/03/upaya-pemberantasan-korupsi-di-indonesia.html