BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara bagaikan suatu organisme. Ia tidak bisa hidup sendiri.

Keberlangsungan hidupnya ikut dipengaruhi juga oleh negara-negara lain,

terutama negara-negara tetangganya atau negara yang berada dalam satu

kawasan dengannya. Untuk itulah diperlukan satu sistem perpolitikan yang

mengatur hubungan antar negara-negara yang letaknya berdekatan di atas

permukaan planet Bumi ini. Sistem politik tersebut dinamakan ‘Geopolitik’,

yang mutlak dimiliki dan diterapkan oleh setiap negara dalam melakukan

interaksi dengan sesama negara di sekitarnya.

Tak terkecuali Indonesia. Indonesia pun harus memiliki sistem

geopolitik yang cocok diterapkan dengan kondisi kepulauannya yang unik

dan letak geografis negara Indonesia di atas permukaan planet Bumi ini.

Geopolitik Indonesia tiada lain adalah Wawasan Nusantara. Wawasan

Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan.

Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan

ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan

aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta

menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan

nasional. Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara

memahami, cara menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi

bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural

dengan aspek-aspek Astagatra

Wawasan nusantara berlandaskan geopolitik. Wawasan nusantara adalah

pemanfaatan konstelasi geografi Indonesia, dimana diperlukan wawasan

benua sebagai pengejawantahan segala dorongan-dorongan dan rangsangan-

rangsangan dalam usaha mencapai aspirasi bangsa, dan tujuan Indonesia

1

(Doktrin Hamkamnas dan Doktrin Perjuangan ABRI). Wawasan Nusantara

merupakan geopolitik Indonesia, wajahnya meliputi:

1. Wajah Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional yang melandasi

konsepsi ketahanan nasional.

2. Wajah Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional

3. Wajah Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan

keamanan

4. Wajah Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan.

Dalam hal ini kasus Pulau Ambalat termasuk kedalam wawasan nusantara

pertahanan wilayah. Dimana Malaysia seringkali mengklaim bahwa Pulau

Ambalat masuk dalam kawasan Malaysia. Berbagai upaya telah dilakkan oleh

pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun hingga

kini nampaknya belum ada kejelasan mengenai penyelesaian kasus ini. Meski

berbagai pertemuan serta perundingan sering dilakukan oleh kedua negara.

Dalam makalah ini kami mencoba mengkaji kasus tersebut dan mengaitkan

solusi untuk masalah tersebut dengan memperhatikan tujuh solusi perdamaian

yang di ungkapkan oleh Glenn Stassen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian Geopolitik?

2. Mengapa kasus Ambalat dapat terjadi?

3. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam

menyelesaikan masalah?

4. Bangaimana tanggapan dari kelompok kami mengenai masalah Ambalat?

1.3 Tujuan

1. Agar kita dapat mengetahui mengenai geopolitik Indonesia.

2 Agar kita dapat mengetahui contoh masalah geopolitik di Indonesia.

3 Agar kita dapat mengetahui hasil penyeleaian Ambalat.

2

BAB II

PEMBAHASAN

SENGKETA AMBALAT MALAYSIA VS INDONESIA DALAM RANAH

GEOPOLITIK

2.1 Definisi Geopolitik

1. Geopolitik

Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu “geo” dan “politik”. Maka,

Membicarakan pengertian geopolitik, tidak terlepas dari pembahasan mengenai

masalah geografi dan politik. “Geo” artinya Bumi/Planet Bumi. Menurut Preston

E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati

suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-paut

dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya.

Sedangkan politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan.

Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah

dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik

mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup

lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4

unsur yang pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan

timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.

Geopolitik indonesia

Ajaran/ aliran geopolitik indonesia

Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila

menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan : “Bangsa

Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Dengan

demikian wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran

3

kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung persengketaan

dan ekspansionisme.

Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang

mempunyai naluri, akhlak dan daya pikir, sadar akan keberadaannya yang

serba terhubung dengan sesama, lingkungan, alam semesta dan dengan

Penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan karya untuk

mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke

generasi. Adanya kesadaran yang dipengaruhi oleh lingkungannya,

manusia Indonesia memiliki motivasi demi terciptanya suasana damai dan

tentram menuju kebahagiaan serta demi terselenggaranya keteraturan

dalam membina hubungan antar sesamanya.

Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah

bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa

Indonesia, termasuk didalam menggali dan mengembangkan Wawasan

Nasional.

Sebagai Negara kepulauan, dengan masyarakat yang berbhinneka,

Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan.

Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan

kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud

kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam

satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para

pendiri Negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan

kesatuan Indonesia tercermin pada momentum sumpah pemuda tahun

1928 dan kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang

puncaknya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17

Agustus 1945.

Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai

system kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan

ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. dalam

pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan

4

interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun

internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-

prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam

memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan

tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan

nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut

dengan wawasan nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi

bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah,

bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan

upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat

melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia.

Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara

terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini

berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian

secara keseluruhan (Suradinata; Sumiarno: 2005).

Wawasan Nasional merupakan pancaran dari Pancasila oleh karena

itu menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan dengan tidak

menghilangkan ciri, sifat dan karakter dari kebhinekaan unsur-unsur

pembentuk bangsa (suku bangsa, etnis dan golongan).

Pemikiran berdasarkan Aspek Sosial Budaya

Budaya/kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang

dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai

cita, rasa dan karsa (budi, perasaan, dan kehendak).

Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk

oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan

hubungan sosial diantara anggota-anggotanya.

Secara universal kebudayaan masyarakat yang heterogen

mempunyai unsur-unsur yang sama :

- sistem religi dan upacara keagamaan

- sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan

5

-sistem pengetahuanbahasa

- keserasian

- sistem mata pencaharian

-sistem teknologi dan peralatan

2. Wawasan Nusantara

Istilah wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan,

tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’

yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat.sedangkan

istilah nusantara berasal dari kata ‘nusa’ yang berarti diapit diantara dua hal.

Istilah nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan

gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara samudra Pasifik dan

samudra Indonesia, serta diantara benua Asia dan benua Australia.

Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa

tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah

bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk

mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan nusantara

memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan

geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai

tujuan dan cita-cita nasionalnya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

a. Wilayah (Geografi)

1) Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)

Kata ‘Archipelago’ dan ‘Archipelagic’ berasal dari kata Italia

Archipelagos’. Akar katanya adalah ‘archi’ yang berarti terpenting,

terutama, dan ‘pelagos’ berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, ‘Archipelago’

berarti lautan terpenting.

Istilah ‘Archipelago’ adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di

dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut

unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga Archipelago

selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau.

6

Lahirnya asas Archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-

pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsure perairan

atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan

bukan unsur pemisah. Asas dan wawasan kepulauan ini dijumpai dalam

pengertian the Indian Archipelago. Kata Archipelago pertama kali dipakai

oleh Johan Crawford dalam bukunya the history of Indian Archipelago

(1820). Kata Indian Archipelago diterjemahkan kedalam bahasa Belanda

Indische Archipel yang semula ditafsirkan sebagai wilayah Kepulauan

Andaman sampai Marshanai.

2) Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda

dinamakan Nederlandsch oostindishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan

Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu

‘Hindia Timur’, ‘Insulinde’ oleh Multatuli, ‘nusantara’. ‘indonesia’ dan

‘Hindia Belanda’ (Nederlandsch-Indie) pada masa penjajahan Belanda.

Bangsa Indonesia sangat mencintai nama ‘Indonesia’ meskipun bukan dari

bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung

arti yang tepat, yaitu kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, ‘Indo’

berarti India dan ‘nesos’ berarti pulau. Indonesia mengandung makna

spiritual yang didalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur,

Negara kesatuan, kemerdekaan dan kebebasan.

2.2 Penyebab Kasus Ambalat

AMBALAT kembali mencuri perhatian. Kapal perang Malaysia berkali- kali

melanggar teritori Indonesia dan diusir armada angkatan laut kita. Mencuat pada

2005, mengapa krisis Ambalat kembali terjadi? Apa solusi terbaiknya? Ambalat

adalah sebuah gugus pulau di sekitar 118.2558 Bujur Timur (BT)-118.254167 BT

dan 2.56861 Lintang Utara (LU)- 3.79722 LU yang terletak di perairan Laut

Sulawesi, sebelah timur Pulau Kalimantan Timur.

7

Sengketa Ambalat Indonesia-Malaysia menyeruak karena klaim kepemilikan.

Pada 2005, krisis Ambalat ditandai dengan show of force kedua angkatan

bersenjata, penembakan kapal nelayan kita oleh Malaysia, dan aneka aksi

demonstrasi mengecam Malaysia.

Ambalat disebut sebagai wilayah Republik Indonesia (RI) sesuai Undang-

undang No 4 Tahun 1960 tentang Perairan RI yang telah sesuai dengan konsep

hukum Negara Kepulauan (Archipelagic State). Undang-undang ini telah diakui

dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the

Law of the Sea/UNCLOS) ditetapkan dalam Konferensi III PBB di Montego Boy,

Jamaika, 10 Desember 1982. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia

dengan Undang-undang No 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS.

Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya sesuai dengan

peta wilayah yang dibuat Malaysia pada 1979. Peta itu didasarkan pada The

Convention on The Territorial Sea and the Contiguous zone 1958 dan The

Continental Self Convention 1958.

Peta Laut 1979 tersebut juga telah memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke

dalam wilayah Malaysia. Malaysia memberi Ambalat (wilayah XYZ) kepada

Shell atas dasar perjanjian bagi hasil (Production Sharing Contract ) pada 16

Februari 2005.

Masalah Ambalat menjadi penting bagi Indonesia karena setidak-tidaknya ia

mencakup tiga dari empat variabel kepentingan nasional. Pertama, dari sisi

keamanan nasional, ada masalah penjagaan integritas wilayah nasional yang

cukup sensitif.

Bagi kaum realisme politik internasional, masalah- masalah keamanan

nasional semacam ini justru menjadi fokus utama kebijakan negara. Pengamat

militer, Andi Wijayanto dalam wawancara TVOne (27/5/09) menyatakan, langkah

Malaysia sejatinya bisa dimaknai sebagai upaya ingin menguji kedaulatan efektif

kita atas Ambalat.

8

Kedua, ada persoalan citra dan harga diri bangsa karena perasaan terlecehkan

sebagai negara berdaulat dengan manuver angkatan laut Malaysia. Ini

berakumulasi dengan memori kehilangan kita atas Sipadan dan Ligitan, aneka

kasus kekerasan pada TKI, klaim Malaysia atas Lagu ”Rasa Sayange”, reog dan

batik misalnya. Artinya para patriot dan nasionalis menginginkan bahwa harga

diri kita harus tegak sebagai bangsa berdaulat.

Ketiga ada ancaman bagi kesejahteraan ekonomi karena potensi ekonomi dari

minyak Ambalat ditakutkan jatuh ke pihak luar. Pakar ekonomi minyak Dr

Kurtubi pada 2005 menyatakan secara kasar Ambalat memiliki cadangan migas

seharga 40 miliar dolar AS. Tentu, nilai ini cukup signifikan jika bisa masuk ke

kas negara kita

Dengan ketiga kepentingan nasional tersebut, maka pilihan instrumen politik

luar negeri yang tersedia adalah diplomasi atau konfrontasi. Namun diplomasi

memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pada tataran praktik, secara nyata telah ada

upaya diplomasi sejak 2005 yang dijalankan kedua negara untuk menyelesaikan

Ambalat. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono (20/5/09) juga menyatakan

perundingan Ambalat masih berlangsung. Artinya pilihan penyelesaian diplomatik

adalah yang paling rasional meski harus dikawal.

Ada beberapa faktor yang menjadi sumber masalah berkaitan dengan

persoalan Ambalat akhir-akhir ini:

1. Faktor psikologis. Keberhasilan Malaysia dalam membangun negaranya,

termasuk ekonominya, menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan

sampai dapat dikategorikan sikap arrogant. Akibatnya adalah

menyepelekan pihak lain yang dianggapnya kurang berhasil dan sedang

menghadapi banyak persoalan, seperti Indonesia. Hal ini dapat dilihat

ketika Malaysia tidak pernah membicarakan masalah ini secara serieus

kepada Indonesia, padahal dua-duanya anggota ASEAN. Juga pembuatan

9

peta tentang wilayah perbatasan secara unilateral adalah bukti arrogansi

itu.

2. Faktor ekonomi. Perusahaan minyak Shell berkepentingan mendapatkan

konsesi di Ambalat yang dapat mempengaruhi perusahaan Petronas

bertindak sepihak. Ini juga kepentingan Malaysia untuk peningkatan

ekonominya.

3. Faktor militer. Malaysia mengira bahwa kekuatan militernya, khususnya

kekuatan angkatan laut dan angkatan udara, memadai untuk mendukung

memaksakan fait accompli seperti yang telah dilakukan dulu dengan

Sipadan dan Ligitan. Perkiraan ini timbul karena pengaruh faktor psikologi

(arrogansi) dalam menilai kemampuan militer Indonesia.

4. Faktor politik. Malaysia melihat bahwa Indonesia sedang sibuk

menghadapi berbagai masalah politik, ekonomi dan keamanan dalam

negeri, sehingga dinilai tidak cukup kemampuan menghadapi masalah ini

secara sungguh-sungguh. Itu dapat dilihat pada sikap dan ucapan Menlu

Malaysia bahwa buat Malaysia tidak ada masalah negosiasi dan ia datang

ke Jakarta hanya untuk menyampaikan pendapat Malaysia.

2.3 Penyelesaian Kasus Ambalat

Komunikasi Diplomatik

Penyelesaian diplomatik dimulai dengan pembukaan komunikasi

diplomatik Indonesia dengan Malaysia (keterangan pers Departemen Luar Negeri,

Jumat 4 Maret 2005). Malaysia menjawab pada 25 Februari 2005 dengan

menyampaikan pandangan mereka bahwa wilayah itu adalah wilayahnya.

Presiden SBY kemudian berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia

Abdullah Ahmad Badawi melalui telepon Senin 8 Maret 2005 sebelum meninjau

Ambalat. Pembicaraan berlangsung konstruktif untuk menyelesaikan masalah

dengan baik dan Badawi pun akan mengirimkan Menteri Luar Negeri Malaysia

untuk mengunjungi Indonesia.

10

Diplomasi memasuki babak baru setelah Menlu Malaysia Syed Hamid

Albar bertemu dengan Menlu RI Hasan Wirajuda di Jakarta (9/3/2005) bahkan

diterima oleh Presiden SBY. Dalam pertemuan antarmenlu telah disepakati bahwa

kedua belah pihak akan membentuk tim teknis yang akan melakukan perundingan

ke arah penyelesaian Blok Ambalat.

Pertemuan ”penyelesaian diplomasi” pertama dilakukan pada 22 dan 23

Maret 2005. Pertemuan tim teknis Indonesia-Malaysia dilanjutkan di Langkawi

pada 25-26 Mei, di Yogyakarta 25-26 Juli, di Johor Baru pada 27-28 September

2005 dan Desember 2005.

Namun hingga 2006 masalah sengketa Blok Ambalat antara Malaysia dan

Indonesia masih dalam proses perundingan oleh kedua negara dan belum ada

penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua negara. Dalam pertemuan bilateral

antara PM Abdullah Ahmad Badawi dengan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono di Gedung Negara Tri Arga, Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 12-13

Januari 2006 telah disepakati bahwa, sengketa Blok Ambalat akan terus

diselesaikan secara perundingan.

Kedua, secara moral penyelesaian diplomasi lebih dipilih karena diplomasi

merupakan instrumen politik luar negeri yang beradab, murah, dan terukur.

Konfrontasi dan perang semakin banyak dicibir karena tidak hanya mahal tetapi

juga karena efek rusaknya yang sulit terkontrol.

Yang menyedihkan adalah analisa bahwa dari sisi Alutsista kita akan

kalah. Perintah untuk tidak mengeluarkan tembakan dari kapal perang kita da

cukup mengusir kapal Malaysia cukup bijaksana. Alasan lain, Indonesia dan

Malaysia adalah tetangga serumpun yang ada dalam kerangka ”the ASEAN Way”

dalam penyelesaian aneka sengketa yang ada.

Fase Diplomasi

11

Alur penyelesaian diplomatik yang telah disepakati sendiri mencakup dua

fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk mengeksplorasi dan mengetahui

posisi masing-masing negara atas klaimnya di Blok Ambalat. Fase kedua adalah

bagaimana kedua negara bisa menyepakati jalan keluar dari klaim tumpang tindih

atas Blok Ambalat. Jalan keluar ini ada tiga alternatif.

Satu, negara yang bersengketa tidak menyepakati solusi dan membiarkan

permasalahan ini tidak terselesaikan (baca: mengambang) dengan catatan negara

yang bersengketa menyepakati suatu status quo.

Dua, negara yang bersengketa tidak menyepakati batas, tetapi bersepakat

untuk melakukan pengelolaan bersama.

Tiga, negara yang bersengketa sepakat untuk membawa sengketa mereka

ke forum penyelesaian sengketa.

Jika diplomasi gagal maka krisis bisa kembali terjadi kapan saja.

Konfrontasi akan sangat kontra produktif bagi hubungan bilateral, maupun

stabilitas regional ASEAN ke depan. Krisis dan konfrontasi juga akan berakibat

perluasan spektrum politik luar negeri tidak lagi semata menjadi pembahasan para

elite decision makers tetapi meluas merambah ke wilayah keterlibatan publik.

Ini tentu saja positif dalam konteks demokratisasi politik luar negeri agar

kebijakan yang diambil accountable terhadap rakyat. Tetapi sayang, mencermati

krisis terdahulu, keterlibatan publik lebih cenderung mengarah kepada ekspresi

emosi, kemarahan, sweeping, ajakan berperang, penggalangan relawan dan

sebagainya. Padahal eloknya keterlibatan itu lebih terarah kepada pernyataan

sikap, artikulasi kepentingan, maupaun aksi yang rasional dan terukur.

Penyelesaian Ambalat membutuhkan tidak hanya tekad dan upaya

diplomasi bilateral berkelanjutan tetapi juga sikap saling respek untuk tidak

melakukan provokasi. Selagi diplomasi masih bergulir, provokasi dan

pelanggaran teritori tentu berbahaya.

12

Bagi Indonesia, diplomasi juga harus dikawal dengan menunjukkan

kewibawaan, kekuatan dan ketegasan. Kaum realis mengatakan, ‘’Jika ingin

damai bersiaplah untuk berperang’’ (if you want peace, prepare for war).

Tanggapan dan Beberapa Solusi Mengenai Kasus Ambalat

Malaysia dan Indonesia adalah dua negara tetangga yang sangat dekat,

bukan hanya dari segi letak geografis tetapi dari segi budaya dan asal-usul

bangsanya. Akan tetapi, walau serumpun dengan bahasa yang mirip, hubungan

kedua negara tidak bisa dikatakan selalu rukun dan manis.

Sejarah kedua bangsa pernah dihiasi tinta hitam peperangan, yang dikenal

dengan Konfrontasi Malaysia Indonesia pada tahun 1962-1965. Beberapa kasus

sengketa perbatasan wilayah pun pernah terjadi antara keduanya.

Kasus yang paling baru, dan yang menjadi pembicaraan hangat beberapa

waktu belakangan ini adalah sengketa kedua negara mengenai blok migas di

perairan Ambalat di wilayah Sulawesi. Sengketa ini menjadi berita hangat yang

menghiasi media massa, di Indonesia khususnya.

Melalui makalah ini kami ingin mencoba melihat bagaimana sengketa ini

diselesaikan jika memakai pemikiran Donald W. Shriver dalam bukunya An

Ethics for Enemis: Forgiveness in Politics, dan tujuh langkah menciptakan

perdamaian menurut Glenn Stassen dalam bukunya Just Peacemaking:

transforming initiatives for Justice and Peace.

Pokok Masalah : Perairan Ambalat di Laut Sulawesi. Masalah antara

Indonesia dan Malaysia seputar blok Ambalat mengemuka ketika terbetik kabar

bahwa pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya, Petronas,

memberikan konsesi minyak (production sharing contract) kepada perusahaan

minyak Shell, atas cadangan minyak yang terletak di Laut Sulawesi (perairan

sebelah timur Kalimantan). Pemerintah Indonesia mengajukan protes atas hal ini

karena merasa bahwa wilayah itu berada dalam kedaulatan negara Indonesia.

13

Sebenarnya klaim Malaysia terhadap cadangan minyak di wilayah itu

sudah diprotes Indonesia sejak tahun 1980, menyusul diterbitkannya peta wilayah

Malaysia pada tahun 1979. Peta tersebut mengklaim wilayah di Laut Sulawesi

sebagai milik Malaysia dengan didasarkan pada kepemilikan negara itu atas pulau

Sipadan dan Ligitan. Malaysia beranggapan bahwa dengan dimasukkannya

Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah kedaulatan Malaysia, secara otomatis

perairan di Laut Sulawesi tersebut masuk dalam garis wilayahnya. Indonesia

menolak klaim demikian dengan alasan bahwa klaim tersebut bertentangan

dengan hukum internasional.

Untuk memperjelas pokok permasalahan mengenai sengketa wilayah ini,

kutipan dari tulisan Melda Kamil Ariadno, Pengajar Hukum Laut Fakultas Hukum

UI, Ketua Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (LPHI) FHUI, yang dimuat

di Kompas, 8 Maret 2005, dapat membantu.

Aksi dan Reaksi Yang Ditimbulkan Walaupun pemerintah Indonesia dan

Malaysia berulang kali menegaskan bahwa penyelesaian dengan cara kekerasan

bukanlah pilihan yang mau diambil, dan kedua pihak akan mengedepankan dialog

melalui jalur-jalur diplomasi, masalah ini berkembang menjadi perdebatan seru

karena kedua pihak sama-sama kukuh pada pendiriannya.

Malaysia melalui Perdana Menteri Abdullah Badawi dan Menlu Syeh Hamid

Albar menegaskan bahwa pihaknya tidak salah dalam melakukan uniteralisasi

peta 1979, dan bahwa konsesi yang diberikan Petronas kepada Shell di perairan

Laut Sulawesi berada di wilayah teritorial Malaysia.

Sementara pemerintah Indonesia melalui pernyataan-pernyataan yang

dikeluarkan Deplu, TNI, maupun presiden Susilo Bambang Yudhoyono,

menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melepaskan wilayah itu karena wilayah

itu merupakan kedaulatan penuh Indonesia. Tentang hal itu jurubicara TNI AL,

Laksamana Pertama Abdul Malik Yusuf mengatakan kepada Asia Times, “We

will not let an inch of our land or a drop of our ocean fall into the hands of

foreigners.”

14

Di Indonesia masalah ini kemudian menjadi santapan media massa dan

memancing reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Sentimen anti-

Malaysia dengan slogan “Ganyang Malaysia” pun lalu berkumandang. Kedutaan

Besar dan Konsulat-konsulat Malaysia tiba-tiba disibukkan dengan aksi unjuk

rasa berbagai elemen masyarakat yang mengecam sikap Malaysia itu.

Di beberapa daerah aksi tersebut diwarnai dengan pembakaran bendera

Malaysia dan penggalangan sukarelawan “Front Ganyang Malaysia.” Pihak DPR-

RI pun bersuara keras meminta pemerintah bertindak tegas atas pelanggaran

terhadap wilayah kedaulatan RI di Laut Sulawesi.

Di wilayah yang dipersengketakan pun ketegangan-ketegangan terjadi

antara tentara Malaysia dengan TNI. TNI menggelar pasukan dan kapal-kapal

perangnya di wilayah tersebut, yang dikatakan untuk mengimbangi kapal-kapal

perang Malaysia yang sudah lebih dulu ada di sana. Bahkan di Pulau Sebatik,

yang berbatasan darat dengan Malaysia, TNI dan Tentara Diraja Malaysia saling

mengarahkan moncong senjatanya, dan konon saling ejek pun kerap terjadi.

Kapal-kapal perang Malaysia diberitakan mengganggu pembangunan

mercusuar di atol Karang Unarang, bahkan sempat menangkap dan menyiksa

seorang pekerjanya. Saling intimidasi antara kapal-kapal perang Malaysia dan

kapal-kapal TNI AL terjadi tiap hari.

Yang paling parah terjadi pada tanggal 8 April 2005, ketika KRI Tedong

Naga saling serempet dengan KD Rencong di dekat Karang Unarang. Insiden

serempetan dua kapal perang itu kembali menghangatkan suasana, padahal

sebelumnya pada tanggal 22-23 Maret 2005, telah diadakan pertemuan teknis

antara perwakilan kedua negara untuk mencari solusi yang damai.

Menlu Malaysia pun telah diterima presiden, dan beberapa anggota DPR

RI pun telah menemui PM Malaysia, untuk membicarakan langkah-langkah

diplomasi. Kedua pemerintahan juga sudah sepakat melanjutkan dialog berkala

setiap dua bulan.

15

Analisis Masalah : “Forgiveness” dan “Just Peacemaking”

Untuk mencari alternatif jalan keluar bagi masalah ini, kami akan memulai

dengan melihat bagaimana reaksi sangat keras muncul dari masyarakat Indonesia

terhadap isu ini. Padahal di Malaysia, menurut Menlu Malaysia dalam

wawancaranya dengan Gatra, masyarakatnya tenang-tenang saja dan

menyerahkan persoalan sepenuhnya di tangan pemerintah.

Memakai pemikiran Shriver dalam bukunya An Ethics for Enemis:

Forgivenessin Politics , reaksi keras semacam ini bisa dikatakan sebagai akibat

memori kolektif sejarah ‘kekalahan’ Indonesia terhadap Malaysia. Memori masa

konfrontasi dengan Malaysia di zaman Sukarno, dan kemudian kekalahan

Indonesia dari Malaysia dalam kasus Sipadan-Ligitan di Mahkamah Internasional,

serta merta membangkitkan kemarahan kolektif juga ketika Malaysia diberitakan

‘berulah’ lagi.

Hal ini bisa dilihat dari porsi demikian besar yang diberikan media

terhadap masalah ini. Selain itu terlihat juga melalui komentar-komentar yang

dilontarkan, bukan hanya oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh para politisi.

Banyak yang mendorong pemerintah untuk bersikap keras, bahkan Zaenal

Ma’arif, seorang politisi dari Partai Bintang Reformasi (PBR) meminta

pemerintah untuk segera menyatakan perang melawan Malaysia.

Bila ditarik lebih jauh lagi, memori kolektif ‘kekalahan’ terhadap Malaysia

ini bisa dikaitkan juga dengan kenyataan bahwa jutaan orang Indonesia mengadu

nasib sebagai pekerja kelas rendahan di Malaysia. Rasa rendah diri sebagai bangsa

bisa jadi tanda disadari telah tertanam dalam memori kolektif bangsa, sehingga

ketika ada gejolak sedikit saja, rasa ‘terinjak-injak’ itu begitu kuat.

Namun demikian, kami menyadari juga bahwa untuk menelusuri memori

kolektif ini, diperlukan penelitian lanjut yang lebih mendalam. Akan tetapi,

dengan memperhatikan gejala-gejala yang ada, yaitu dalam reaksi keras

masyarakat Indonesia, setiap kali terjadi ‘persinggungan’ dengan Malaysia , kami

16

berpendapat bahwa langkah awal untuk menyelesaikan masalah dengan Malaysia

untuk jangka panjang adalah dengan menelusuri dan mengungkapkan memori

kolektif itu. Tanpa itu dilakukan, hubungan kedua bangsa yang bertetangga dan

bersaudara serumpun ini, akan terus mengalami gejolak seperti yang terjadi

belakangan ini.

Selain mencermati reaksi keras masyarakat Indonesia, langkah berikutnya

adalah mencermati tindakan Malaysia melakukan klaim atas blok Ambalat ini.

Memang informasi yang dapat dikumpulkan tentang hal ini tidak begitu banyak,

karena pemerintah Malaysia maupun media Malaysia kelihatannya tidak terlalu

membicarakan hal ini dengan terbuka.

Akan tetapi, kami tertarik melihat sikap Malaysia yang terlihat begitu

enteng dalam melakukan klaim, dan juga begitu yakin akan posisinya.

PM Malaysia ketika ditanya tentang protes Indonesia terhadap klaim

Malaysia dengan enteng menyampaikan bahwa konsesi yang diberikan Petronas

kepada Shell di perairan Laut Sulawesi berada di wilayah teritorial Malaysia.

“Petronas pasti mengerti bahwa wilayah itu adalah wilayah Malaysia karena jika

itu wilayah orang lain, untuk apa Petronas sampai ke sana.”

Malaysia juga begitu yakin dengan pendiriannya menarik batas wilayah

dengan memakai asas titik pulau terluar, yang berlaku bagi negara kepulauan,

padahal Malaysia bukan termasuk Negara kepulauan. Bila memakai prinsip ini,

maka terlihat bahwa klaim Malaysia tidak hanya akan mencakup perairan

Ambalat saja, tetapi bisa jauh masuk ke dalam wilayah perairan antara Kalimatan

bagian Timur dan Sulawesi Utara bagian Barat.

Sikap enteng Malaysia ini oleh beberapa pihak diduga karena Malaysia

menganggap masalah ini hanya masalah sumber daya alam. Sementara bagi

Indonesia sengketa Ambalat bukanlah sekadar sengketa untuk mendapatkan

sumber daya alam. Blok Ambalat merupakan wujud dari wilayah kedaulatan

Indonesia.

17

Kehilangan blok Ambalat berarti kehilangan sebagian wilayah kedaulatan.

Bahkan blok Ambalat bisa menjadi taruhan bagaimana Indonesia

mempertahankan kedaulatannya di wilayah yang dipersengketakan oleh negara

lain. Rakyat di Indonesia melihat sengketa blok Ambalat lebih sebagai masalah

kedaulatan dan harga diri bangsa ketimbang sekadar perebutan potensi sumber

daya alam.

Dengan mengadopsi tujuh langkah penciptaan perdamaiannya Glenn

Stassen, apa yang dilakukan Malaysia ini jelas-jelas bukan langkah untuk

menciptakan perdamaian. Karena itu adalah tidak ada artinya sama sekali ketika

Menlu Malaysia mengatakan bahwa pihaknya siap berunding dengan pihak-pihak

yang merasa dirugikan oleh klaimnya.

Langkah pertama dalam penciptaan perdamaian menurut Stassen adalah

menetapkan keamanan bersama (affirm common security), dengan membangun

tatanan yang damai dan adil bagi semua pihak. Penetapan batas wilayah dengan

membuat peta secara sepihak, dengan memakai pertimbangan menurut pengertian

sepihak, seperti yang dilakukan oleh Malaysia, adalah tindakan yang bisa

dianggap kebalikan dari langkah ini.

Penetapan batas wilayah seperti itu justru menggoyahkan keamanan

bersama, bahkan menciptakan ancaman bagi pihak yang lain. Ketika ancaman

sudah terjadi, dialog yang mau diadakan pun akan menjadi lebih sulit untuk

dijalankan dengan baik.

Ini terlihat dalam pertemuan teknis Malaysia-Indonesia membahas

masalah Ambalat yang diadakan di Bali tanggal 22-23 Maret lalu. Pertemuan itu

berakhir tanpa hasil apa-apa, karena kedua pihak tetap pada pendirian masing-

masing.

Karena dalam kasus ini ancaman sudah terjadi, dan tatanan yang damai

dan adil digoyahkan, langkah kedua yang dianjurkan Stassen perlu diperhatikan

18

baik-baik. Itu adalah mengambil inisiatif lebih dulu untuk perdamaian (take

independent initiatives).

Dalam kasus ini, pihak yang manakah yang mengambil inisiatif lebih dulu

untuk menyelesaikan masalah? Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa telah

mengupayakan dialog atas klaim Malaysia ini sejak lama, yaitu sejak tahun 1980,

tetapi tidak mendapat tanggapan berarti, sampai kasusnya menjadi besar karena

diberikannya konsesi kepada Shell oleh Petronas Malaysia.

Pemerintah Malaysia melalui Menlunya mengatakan bahwa justru

Indonesialah yang melakukan inisiatif provokatif, dengan membangun mercusuar

di atol Karang Unarang yang diklaim Malaysia sebagai wilayahnya, sedangkan

Malaysia selalu siap untuk berunding. Hanya pertanyaan yang diajukan pihak

Indonesia adalah berunding dengan kondisi seperti apa? Apakah dengan kondisi

melakukan pengakuan implisit akan klaim Malaysia lebih dulu (dengan tidak

memasuki lagi wilayah yang sudah diklaim Malaysia)?

Pemerintah Indonesia bersikukuh dialog dilakukan dengan tetap

membangun mercusuar itu, karena itu termasuk wilayahnya. Jalan tengah yang

bisa ditawarkan adalah dengan membiarkan wilayah itu menjadi wilayah tak

bertuan untuk sementara, sampai ditemukan titik temu melalui dialog.

Namun, melihat perkembangan yang ada sekarang. Kelihatannya pilihan

status quo itu juga enggan untuk diterima. Akan tetapi, ada langkah ketiga

menurut Stassen, yaitu Talk to your enemy. Bicaralah, lakukan

negosiasi/perundingan, cari jalan keluar dengan memakai metode-metode

penyelesaian konflik Tentang hal ini, sudah dilakukan satu kali dan belum

berhasil. Namun dijanjikan untuk bertemu kembali bulan Mei, dan kita harus

menunggu.

Sambil menunggu, langkah keempat mungkin bisa dilakukan. Itu adalah

mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan. Penyelesaian konflik yang sudah

terjadi harus mengingat hal ini. Kampanye-kampanye anti Malaysia dengan

19

semangat berperang seperti membentuk Front Ganyang Malaysia, merekrut

sukarelawan yang siap membela tanah air melawan Malaysia, harus ditinggalkan.

Perang hanya akan meninggalkan kesengsaraan. Pengalaman konfrontasi

berdarah di masa Soekarno seharusnya menjadi pelajaran. Banyak jiwa yang

melayang dan perekonomian negara pun morat marit karenanya. Yang harus

dikampanyekan adalah bagaimana menyembuhkan luka-luka bersama akibat

memori kolektif tadi itu.

Selain itu, satu hal lain yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia

adalah meningkatkan perhatiannya terhadap wilayah-wilayah terluar Indonesia.

Sudah lama wilayah-wilayah perbatasan seperti di ujung Barat Sumatera, ujung

Utara Sulawesi, ujung Selatan Timor, dan ujung Timur Papua, menjadi ‘anak

terlantar’. Perhatian melalui pembangunan fasilitas sosial bagi masyarakat di

wilayah-wilayah ini sangat penting. Sipadan dan Ligitan ditetapkan sebagai

wilayah Malaysia oleh Mahkamah Internasional di tahun 1998 juga karena kedua

wilayah itu tidak pernah ‘disentuh’ oleh Indonesia, namun dibangun dan dikelola

oleh Malaysia.

Langkah kelima dan keenam, yang menurut kami masih berkaitan erat

adalah Memutus lingkaran setan kekerasan, turut serta dalam penciptaan

perdamaian dan Mengakhiri propaganda saling menyalahkan, termasuk

memberikan kompensasi/ganti rugi kepada yang dirugikan.

Langkah-langkah ini sangat penting, dan dalam kasus Malaysia dan

Indonesia, menurut saya kedua bangsa harus menoleh bersama ke belakang,

sejarah konflik yang pernah terjadi antara kedua bangsa harus diungkapkan, dan

kemudian mencari jalan untuk mengakhiri semua kecurigaan satu dengan yang

lain. Kedua langkah ini terkait erat dengan teori Shriver, “mengungkapkan untuk

mengingat kejahatan yang sudah dilakukan, dan kemudian mengampuni.”

Kemudian langkah yang terakhir adalah bekerja bersama-sama untuk

menyelesaikan konflik ini dengan transparan dan terbuka. Semua upaya untuk

20

pengungkapan masalah dilakukan dengan jujur dan terbuka untuk kedua bangsa.

Kami tidak setuju dengan pendapat Menlu Malaysia yang mengatakan bahwa

masalah ini hanya masalah teknis sehingga masyarakat Malaysia tidak perlu tahu.

Ini hanya urusan dua pemerintahan. Proses negosiasi, kemajuan-kemajuan dan

hambatan-hambatannya harus dibuat terbuka kepada publik, sehingga publik bisa

turut berpartisipasi dengan menyumbangkan opininya.

Dengan menerapkan tujuh langkah ini dalam proses perundingan, serta

dengan menjalankan juga pengungkapan luka dalam memori kolektif kedua

bangsa, masalah sengketa Ambalat ini menurut kami akan bisa diselesaikan

dengan lebih menyeluruh. Bukan hanya sekedar menyelesaikan satu kasus yang

sekarang saja, tetapi juga meletakkan dasar bersama untuk menghadapi masalah-

masalah serupa di masa mendatang. Namun demikian, kami menyadari bahwa

berteori selalu lebih mudah daripada menerapkan dalam kenyataan. Memakai cara

Shriver dan Stassen untuk menyelesaikan sengketa Ambalat juga masih perlu

dibuktikan.

Akan tetapi, Glenn Stassen menunjukkan keberhasilan teorinya dalam

menyingkirkan rudal-rudal balistik di Eropa, karena itu kami bisa optimis juga,

kalau cara ini juga bisa saja berhasil di sini.

21

BAB III

PENUTUP

Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam

wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional

geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi,

wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan

dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara.

Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada

geografi Negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial

(hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala

sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara.

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang saling berdekatan dan

menjalin hubungan bilateral yang sudah berlangsung sejak lama. Meski demikian,

antara kedua negara ini sering terjadi perselisihan, khususnya mengenai

permasalah batas wilayah. Fakta memperlihatkan beberapa pulau yang telah

diambil oleh pihak Malaysia dari Indonesia, contohnya seperti Pulau Sipadan dan

Ligitan.

Dan hingga kini yang menjadi permasalahan terbaru, kedua pihak tersebut

sedang memperebutkan satu wilayah yang kaya akan sumber daya minyak.

Malaysia mengklaim daerah Ambalat, yang terletak di sebelah timur Pulau

Kalimantan Timur tersebut termasuk kedalam kepemilikan wilayahnya. Indonesia

yang memiliki bukti kuat atas kepemilikannya, tidak begitu saja menerima

pernyataan mentah tersebut.

Sehingga hal ini membuat sautu hubungan yang kurang baik di antara dua

pihak melalui konflik yang ditimbulkan. Dan parahnya, sampai sekarang belum

didapatkan jalan keluar yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

22

Dari kesimpulan yang dapat kami kemukakan di atas. Kami

mengaharapkan agar pemerintah Indonesia dapat lebih tegas dalam menyegerakan

permasalahan Ambalat tersebut. Karena hal ini dapat menunjukkan Sistem

Geopolitik Indonesia yang kuat kepada seluruh dunia. Supaya mereka tidak

dengan mudah meremehkan martabat bangsa Indonesia. Indonesia telah merdeka,

maka sepatutnya kita menghapuskan segala praktek yang bertautan dengan asas

kemerdekaan yang telah direnggut bangsa Indonesia. Selain bertindak tegas atas

kasus Ambalat pembangunan di daerah-daerah perbatasan juga perlu di

tingkatkan, tidak hanya wacana yang di gembar-gemborkan tetapi bukti real

dilapangan yang sampai saat ini daerah perbatasan selalu menjadi punggung

Indonesia yang tak tersentuh.

Bagi masyarakat Indonesia sendiri, jangan mudah terpengaruh untuk

melakukan aksi kekerasan dan tak beretika demi mengungkapkan aspirasinya

terhadap permasalahan yang dimaksud. Kita harus tetap berkepala dingin dalam

menyelesaikan berbagai permasalahan, bukankah itu adalah hal yang paling baik

untuk tidak menebar kebencian dan kerusakan di muka bumi ini. Untuk itu

selesaikanlah kasus ini dengan cara damai mencapai jalan keluar yang saling

menguntungkan Indonesia dengan negara serumpunnya, Negeri Jiran Malaysia.

23

DAFTAR PUSTAKA

Sundawa, Dadang. 2010. Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Lab PKn

UPI: Bandung.

http://belanegarari.wordpress.com

http://www.kompasiana.com/

http://news.okezone.com/

http://sensenblog.wordpress.com/

http://www.gudangmateri.com/2010/07/kondisi-geopolitik-indonesia.html

http://bumnwatch.com/kri-tangkap-nelayan-malaysia-yang-curi-ikan/

http://politikana.com/

http://www.sariyanta.com/

http://mimerss.blogspot.com

http://www.blogger.com

24