BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan

hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat

laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya

dialami oleh Negara-negara berkembang melainkan negara maju sepeti inggris

dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun

1700-an pada era kebangkitan revolusi industri di Eropa. Sedangkan Amerika

Serikat bahkan mengalami depresi dan resesi ekonomi pada tahun 1930-an dan

baru setelah tiga puluh tahun kemudian Amerika Serikat tercatat sebagai Negara

Adidaya dan terkaya di dunia.

Pada kesempatan ini penyusun mencoba memaparkan secara global

kemiskinan Negara-negara di dunia ketiga, yaitu Negara-negara berkembang yang

nota-benenya ada di belahan benua Asia. Kemudian juga pemaparan secara

spesifik mengenai kemiskinan di Negara Indonesia. Adapun yang dimaksudkan

Negara berkembang adalah Negara yang memiliki standar pendapatan rendah

dengan infrastruktur yang relatif terbelakang dan minimnya indeks perkembangan

manusia dengan norma secara global. Dalam hal ini kemiskinan tersebut meliputi

sebagian Negara-negara Timur-Tengah, Asia selatan, Asia tenggara dan Negara-

negara pinggiran benua Asia.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan

alami dan kemiskinan buatan. kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam

(SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam.

Kemiskinan Buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang

berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia,

sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut.

Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang

mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.

1

B. Rumusan Masalah

Dalam tugas terstruktur individu ini, penyusun yang membahas mengenai

masalah kemiskinan, didapatkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam

analisis permasalahan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

“Apa yang menjadi masalah dasar dalam pengentasan kemiskinan di

Indonesia”.

C. Tujuan

Adapun tujuan dibuatnya makalah yang membahas tentang kemiskinan di

Indonesia ini adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia yang mampu dalam hal

materi agar ikut berperan serta untuk mengentaskan kemiskinan di

Indonesia.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia untuk menghadapi

kemiskinan yang merupakan tantangan global dunia ketiga.

3. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam mengentaskan

kemiskinan di Indonesia.

2

BAB II

ISI

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh

negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti

Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di

penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di

Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja

pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga

kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman

kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi,

kriminalitas, pengangguran. Berikut sedikit penjelasan mengenai kemiskinan yang

sudah menjadi dilema mengglobal yang sangat sulit dicari cara pemecahan

terbaiknya.

1. Definisi

Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta

(harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir”

diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang

terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini

bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi

negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan

arti definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari

sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki

keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-

komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali Khomsan

bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di

berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan. Senada dengan

pendapat di atas adalah bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan

faktor produksi, atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap

3

sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang

sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan

struktural.

Deskripsi lain, arti definitif kemiskinan yang mulai bergeser misal pada awal

tahun 1990-an definisi kemiskinan tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan,

tapi juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan

perumahan. Di penghujung abad 20-an telah muncul arti definitif terbaru, yaitu

bahwa kemiskinan juga mencakup kerentanan, ketidakberdayaan dan

ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh

negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti

Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di

penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di

Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja

pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga

kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman

kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi,

kriminalitas, pengangguran.

Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan,

terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-

an Amerika Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia.

Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat

telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain. Namun, di balik

keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah

penduduknya tergolong miskin.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut,

kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin

absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan,

papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah

hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan

4

masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap

seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki

tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

2. Indikator-indikator Kemiskinan

Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara

detail indikator-indikator kemiskinan tersebut.

Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan

Pusat Statistika, antara lain sebagi berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan

dan papan).

2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,

pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk

pendidikan dan keluarga).

4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya

alam.

6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang

berkesinambungan.

8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar,

wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan

terpencil).

3. Penyebab Kemiskinan

Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah

Kuraiyyim. Yang antara lain adalah:

a. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.

5

Yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-

kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem.

Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan

naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka

pendapatan per-kapita akan turun beriringan.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar

perkembangan pendapatan per-kapita:

a. Naiknya standar perkembangan suatu daerah.

b. Politik ekonomi yang tidak sehat

c. Faktor-faktor luar neger, diantaranya:

-Rusaknya syarat-syarat perdagangan

-Beban hutang

-Kurangnya bantuan luar negeri, dan

- Perang

b. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.

Terlihat jelas faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan.

Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus

didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan

pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal

c. Biaya kehidupan yang tinggi.

Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat

dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya

kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan

oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan

publik dan banyaknya pengangguran.

d. Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.

Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan

keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan

sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh

pajak negara.

6

4. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia? Program

Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan laporan tahunan

Pembangunan manusia (Human Development Report) 2006 yang bertajuk Beyord

scarcity; power, poverty dan the global water. Laporan ini menjadi rujukan

perencanaan pembangunan dan menjadi salah satu Indikator kegagalan atau

keberhasilan sebuah negara menyejahterakan rakyatnya. Selama satu dekade ini

Indonesia berada pada Tier Medium Human Development peringkat ke 110,

terburuk di Asia Tenggara setelah Kamboja.

Jumlah kemiskinan dan persentase penduduk miskin selalu berfluktuasi dari

tahun ke tahun, meskipun ada kecenderungan menurun pada salah satu periode

(2000-2005). Pada periode 1996-1999 penduduk miskin meningkat sebesar 13,96

juta, yaitu dari 34,01 juta(17,47%) menjadi 47,97 juta (23,43%) pada tahun 1999.

Kembali cerah ketika periode 1999-2002, penduduk miskin menurun 9,57 juta

yaitu dari 47,97 (23,43%) menurun menjadi 38,48 juta (18,20%). Keadaan ini

terulang ketika periode berikutnya (2002-2005) yaitu penurunan penduduk miskin

hingga 35,10 juta pada tahun 2005 dengan presentasi menurun dari 18,20%

menjadi 15,97 %. Sedangkan pada tahun 2006 penduduk miskin bertambah dari

35,10 juta (15,97%) menjadi 39,05 juta (17,75%) berarti penduduk miskin

meningkat sebesar 3,95 juta (1,78%).

Adapun laporan terakhir, Badan Pusat Statistika ( BPS ) yang telah

melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret

2007 angka resmi jumlah masyarakat miskin adalah 39,1 juta orang dengan

kisaran konsumsi kalori 2100 kilo kalori (kkal) atau garis kemiskinan ketika

pendapatan kurang dari Rp 152.847 per-kapita per bulan.

5. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

7

Sebagai tinjauan kevalidan dan pemahaman data di atas secara lugas,

dipaparkan penjelasan data dan sumber data yang diambil dari Berita Resmi

Statistika No.47/ IX/ 1 September 2006, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Dengan pendekatan ini

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran. Dengan pendekatan ini dapat dihitung Head Count Indeks (HCI)

yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

b. Metode yang digunakan menghitung Garis Kemiskinan(GK) yang terdiri dari

dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis

Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Perhitungan garis kemiskinan

dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk

miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan per-kapita di

bawah garis kemiskinan.

c. Sumber utama data yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data

Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) panel Februari 2005 dan Maret

2006. Sebagai informasi tambahan,digunakan juga Survei Paket Komoditi

Kebutuhan Dasar (SPKKD) yang dipakai untuk memperkirakan Proporsi dari

Pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

6. Tantangan Kemiskinan di Indonesia

Masalah kemiskinan di Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya

tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). dibuktikan oleh rendahnya mutu

kehidupan masyarakat Indonesia meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA).

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat

(IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692. yang masih menempati peringkat

lebih rendah dari Malaysia dan Thailand di antara negara-negara ASEAN.

Sementara, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia pada tahun yang sama

sebesar 0,178. masih lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Selain itu,

8

kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara

ASEAN lainnya.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi

penduduk miskin di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan. Data

Susenas (National Social Ekonomi Survey) 2004 menunjukkan bahwa sekitar 69,0

% penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin yang sebagian besar bekerja di

sektor pertanian. Selain itu juga tantangan yang sangat memilukan adalah

kemiskinan di alami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya

kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka pembangunan gender (Gender-

related Development Indeks, GDI) dan angka Indeks pemberdayaan

Gender(Gender Empowerment Measurement,GEM).

Tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah. di mana hal ini mempunyai

peran yang sangat signifikan untuk mengentaskan atau menjerumuskan

masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan

pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. maka tidak mustahil

dalam jangka waktu yang relatif singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat

dari kemiskinan pada skala nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan

dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka

terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk

membawa masyarakat ke jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya laten

dalam skala Nasional.

7. Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan

menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan

pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai

acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan

pembangunan tahunan.

9

Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai

Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan

(SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh

stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah

kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah

(KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong

gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai

berikut:

a) Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan;

- Penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama

daerah-daerah langka sumber air bersih.

-Pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal.

-Redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan

rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK).

b) Kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan

untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi

dan revitalisasi industri.

c) Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan

pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar

9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan

pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah

sakit kelas tiga.

Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di

Indonesia.

Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung

dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25

Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan

kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-

orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan,

10

Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa

mengindahkan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.

Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar bila

dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi,

maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang

dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong

fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling

miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.

11

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang telah diuraikan di atas,

dapat disimpulkan sebagai berikut:

Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita

terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan.

Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah

kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat

pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab

bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis

baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat. Dengan

digalakkannya hal ini, tidak perlu sampai 2030 kemiskinan akan mencapai hasil

yang seminimal mungkin.

2. Saran

Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang

lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih

eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau

dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill,

mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.

12

DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, GD. Modul Globalisasi. Banyumas: Cahaya Pustaka, 2006

Santoso S. Pendidikan Kewarganegaraan. Unsoed : Purwokerto, 2005

Santoso, D. Wawasan Kebangsaan. Yogyakarta: The Indonesian Army Press,

2007

Riyadi, S. Kewarganegaraan Untuk SMA/ MA. Banyumas: Cahaya Pustaka, 2006

www.pu.go.id/publik/p2kp/des/memahami99.html

www.geocities.com/rainforest/canopy/8087/miskin.html

http://fosmake.blogspot.com/20/07/08/kemiskinan-25.html

13