KEPAILITAN

A. Sejarah Kepailitan

Pailit, faillet (dalam bahasa Belanda), atau bankrupt (dalam bahasa Inggris). Pailit

pada masa hindia belanda tidak dimasukkan dalam KUH Dagang (WvK) dan diatur

dalam peraturn tersendiri ke dalam Faillissements-veror-dening, sejak tahun 1906

yang dulu diperuntukan bagi pedagang saj tetapi kemudian dapat digunakan untuk

golongan mana saja. Pada tahun 1997, krisis ekonomi melanda Indonesiadimana

hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis

dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna

perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia.

Disadari bahwa peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak menyesuaikan

dengan kebutuhan perubahan zaman. Oelh karena itu pada tahun 1998, pemerintah

mengeluarkan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, yang

merupakan :

Perbaikan terhadap Faillissements-verording1906

Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU)

Mengenal istilah Pengadilan Niaga, di luar Pengadilan Umum untuk

menyelesaikan sengketa bisnis.

Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang merupakan perbaikan dari Undang-undang sebelumnya, Undang-undang ini

didasarkan pada beberapa asas, yakni :

1. Asas Keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat

mencegah terjadinya penyalagunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh

debitor yang tidak jujur, di pihak lain, terdapat ketentuan yag dapat

mencegah terjadinya penyalagunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh

kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha, dalam undang-undang ini terdapat ketentuan

yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap

berlangsung.

3. Asas Keadilan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi

rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini

untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang

mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor,

dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi, asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum

formal dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari

sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

B. PENGERTIAN

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua

secara adil daan kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor dapat mendapat

pembayaran pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing

dengan tidak berebutan.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim

Pengawasan sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

Yang dapat dinyatakan pailit adalah seorang debitor (berutang) yang sudah

dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pailit dpaat dinyatakan atas :

1) Permohonan debitor sendiri

2) Permohonan satu atau lebih kreditornya, (menurut Pasal 8 sebelum

diputuskan Pengadilan wajib memanggil debitornya.

3) Pailit harus dengan putusan Pengadilan (Pasal 2 Ayat 1)

4) Pailit bisa atas permintaan Kebijakan untuk kepentingan umum (Pasal 2

Ayat 2), pengadilan wajib memanggil debitor(Pasal 8).

5) Bila debitornya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh bank

Indonesia

6) Bila debitornya Perusahaan Bursa Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pailit

hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

7) Dalam hal debitornya Perusahaan Reasuransi, Da\na Pensiun, atau Badan

Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik,

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri

Keuangan.

Dalam pasal 6, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada :

Ketua Pengadilan dan Panifera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit

pada tanggal permohonan yang bersangkutan ajukan.

Bila debitor dalam keadaan berhenti membayar (utang pokok maupun

bunganya).

Bial terdapat dua atau lebih kreditor dan debitor tidak membayar lunas

sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktudan dapat ditagih.

Tujuan pernyataan Pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas

kekayaaan debitor (segala harta benda disit atau dibekukan) utnuk kepentingan semua orang

yang mengutangkannya (kreditor).

C. AKIBAT DIJATUHKANNYA PAILIT

1. Debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan

harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai dan lain sebagainya,

sertasegala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan

pernyataan pailit diucapkan.

2. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya

3. Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan

pernyataan pailit belum diucapkan kreditor dapat mengajukan permohonan kepada

pengadilan untuk:

a) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagaian atau seluruh kekayaan debitor

b) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor,

menerima pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan

debitor (Pasal 10)

4. Harus diumumkan di 2 surat kabar (Pasal 15 Ayat 4).

D. GOLONGAN ORANG BERPIUTANG

Menurut pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 para kreditor dapat dibagi dalam beberapa

golongan :

1) Golongan Separatise, yaitu kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak

tanggungan, hipotek, atau hak bangunan atas kebendaan lainnya, biasanya disebut

kreditor prefen yaitu para kreditor yang mempunyai hak didahulukan, disebut

demikian karena para kreditor yang telah diberikan haknya melaksanakan seolah-

olah tidak ikut campur. Dalam arti lain, kreditor ini dapat menyelesaikan secara

terpisah diluar urusan kepailitan. Meskipun demikian untuk melaksanakannya

menurut ketentuan Undang-undang para kreditor tidak bisa langsung begitu saja

melaksanakannya.

2) Golongan denga hak Privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang

diberikan kedudukan istimewa, sebagai contoh, penjual barang yang belum

menerima bayarannya, mereka ini menerima pelunasan terlebih dulu dari

pendapatan dari pendapatan penjualan barang yang bersangkutan setelah itu

barulah kreditor lainnya (kreditor konkuren).

E. PENGURUSAN HARTA PAILIT

1. Hakim Pengawas

Seperti yang diatur dalam Pasal 65 adalah hakim yang diangkat oleh Pengadilan

untuk mengawasi dan pemberesan harta pailit.

a. Kalau masalah kepailitannya besar (kakap) dapat diangkat panitia kreditor

b. Memimpin rapat verifikasi, rapat untuk mngesahkan piutang-piutang.

2. Kurator

a) Tugas Kurator

Menurut Pasal 69 UU No. 37 Tahun 2004, kurator memiliki tugas :

1) Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit

2) Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitor

(meskipun dipersyartkan)

3) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga (dalam rangka meningkatkan

nilai harta pailit)

4) Kurator itu bisa Balai Harta Peninggalan (BHP) atau kurator lainnya (Pasal

70 Ayat 1)

b) Menjadi Kurator

Menurut pasal 70 ayat 2 yang dapat menjadi kurator adalah :

1) Orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus untuk itu (mengurus

tau membereskan harta pailit dan berdomisili di wilayah RI)

2) Terdaftar di Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

c) Kurator Dapat Diganti

Menurut pasal 71 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 seoarng Kurator dapat

diganti, Pengadilan dapat mengganti, memanggil, mendengar kurator atau

mengangkat kurator tambahan :

1) Atas permohonan kurator sendiri

2) Atas permohonan kurator lainnya, jika ada

3) Usulan hakin pengawas

4) Atas permintaan debitor pailit

5) Atas usul kreditor konkuren

d) Tanggung Jawab Kurator

Menurut pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 seorang kurator mempunyai

tanggung jawab :

1) Terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau

pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit

2) Kurator yang ditunjuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit,

berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 Ayat 3)

3) Kurator harus menyampaikan kepada hakim pengwas mengenai keadaan

harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan (Pasal 74 Ayat

1)

4) Upah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri

Hukum dan Perundang-udangan.

3. Panitia Kreditor

Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat

membentuk panitia kreditor sementara terdiri atas tiga orang yang dipilih dari

kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepad kurator.

Setelah pencocokan uang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan

kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap.

F. KEADAAN HUKUM DEBITOR SETELAH BERAKHIRNYA PEMBERESAN

Setelah pembagian daftar tertutup menjadi mengikat maka kreditor

memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitor mengenai piutang mereka

yang belum dibayar. Pengakuan suatu piutang mempunyai kekuatan hukum tetap

terhadap debitor seperti suatu keputusan pengdilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

G. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Hal yang berbeda dari peraturan kepailitan sebulumnya adalah UU No. 37

Tahun 2004 sudah lebih lengkap mengatur masalah penundaan kewajiban debitor

untuk membayar utang-utangnya dengan maksud debitor yang maksud debitor yang

memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan seluruh atau sebagaian utang-utangnya

dengan cara damai. Keadaan demikian disebut “keadaan surseance”, di mana yang

pailit dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan (niaga atau komersial) untuk

suatu pengunduran umum dari kewajibannya untuk mengajukan rencana perdamaian,

baik seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. Keadaan surseance dapat diajukan :

a. Harus persetujuan lebih ½ kreditor konkuren yang hanya diakui (Pasal 229)

b. Hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari taghan yang diakui atau sementara

diakui

c. Persetujuan lebih dari dari ½ jumlah jumlah kreditor yang piutangnya dijamin

dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotek, atau hak agunan atas

kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit paling sedikit 2/3

bagian seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang

d. Diumumkan di 2 koran dan berita negara RI

e. Apabila PKPU tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak

boleh melebihi 270 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran

sementara diucapkan (Pasal 228 ayat 6)

Sedangkan “keadaan insolventie” seperti yang dimaksud Pasal 290 UU No. 37

Tahun 2004, adalah suatu keadaan debitor sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak

mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. Unuk hal ini kreditor diberi waktu 2

bulan untuk menggunakan hak khususnya terhadap keadaan insoltive tersebut.

H. PENGADILAN NIAGA

Menurut pasal 306 UU No. 37 Tahun 2004, pengaturan pengdilan niaga atau

komersial di luar pengadilan umum, yang dikhususkan untuk kasus-kasus

bisnis/ekonomi dan HAKI, dengan demikian perkara-perkara tersebut merupakan

suatu terobosan yang baik bagi dunia peradilan di Indonesia sehingga penyelesaian

perkara diharapkan perkara di Indonesia sehingga penyelesaian perkara diharapkan

bisa lebih cepat dan murah.

Adapun tugas dan fungsi dari Pengadilan Niaga ini adalah :

1. Memerikasa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan

kewajiban pembayaran uang

2. Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan

3. Prosedur yang diterapkan bisa lebih cepat dalm hal :

a) Perkara selesai dalam 30 hari

b) Tidak ada banding, langsung Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), putusan

dalam 30 hari

c) Dimungkinkan diajukan Peninjauan Kembali (PK)