BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam, salah satunya hasil tambang

(batubara, minyak bumi, gas alam, timah). Di era globalisasi ini, setiap negara membangun

perekonomiannya melalui kegiatan industri dengan mengolah sumber daya alam yang ada di

negaranya. Hal ini dilakukan agar dapat bersaing dengan negara lain dan memajukan

perekonomiannya. Oleh karena itu, banyak perusahaan dari sektor privat maupun sektor

swasta yang mengolah hasil tambang untuk diproduksi.

Munculnya industri-industri pertambangan di Indonesia mempunyai dampak positif dan

dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Dampak positif adanya industri pertambangan

antara lain menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hasil produksi tambang dapat

digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga

hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi

negara. Industri pertambangan juga dapat menarik investasi asing untuk menanamkan

modalnya di Indonesia.

Namun, terdapat masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu masalah

penambangan ilegal. Penambangan ilegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan

aturan dari pemerintah. Hal ini membuat kerugian bagi negara karena mengeksploitasi

sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara

ilegal, sehingga terhindar dari pajak negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan

aturan yang tegas terhadap para pihak yang melakukan penambangan ilegal. Disisi lain

dampak negatifnya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini

pemerintah harus tegas menyikapi dampak pertambangan. Hal inilah yang menjadi latar

belakang kami untuk membuat makalah mengenai perizinan usaha pertambangan dan

beberapa hal lainnya yang dapat mengurangi dampak pertambangan ilegal.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimanakah tahapan-tahapan izin usaha pertambangan (IUP) ?

1.2.2 Bagaimanakah perizinan usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi ?

1.2.3 Apa sajakah peraturan pemerintah, perundang-undangan, dan peraturan lainnya

yang terkait dengan izin usaha pertambangan ?

1.3 Tujuan

1.3.1 Untuk mengetahui tahapan-tahapan izin usaha pertambangan yang ada di

Indonesia.

1.3.2 Untuk mengetahui peraturan pemerintah, perundang-undangan, dan peraturan

lainnya yang terkait dengan izin usaha pertambangan yang ada di Indonesia.

1.3.3 Untuk menambah wawasan mengenai peraturan pertambangan Indonesia.

1.4 Manfaat

1.4.1 Mahasiswa mengetahui perizinan pertambangan yang ada di Indonesia.

1.4.2 Masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata agar dalam usaha

pertambangan tidak terjadinya pertambangan ilegal.

1.4.3 Dapat mengurangi aktivitas pertambangan ilegal.

1.4.4 Dapat meningkatkan keamanan usaha pertambangan.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM

2.1 Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha

pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin

Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan.

Izin Usaha   Pertambangan   terdiri atas dua tahap:

a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum,

eksplorasi, dan studi kelayakan.

b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Izin Usaha   Pertambangan   diberikan oleh:  

a. Bupati / Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada di dalam satu

wilayah kabupaten / kota; 

b. Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah

kabupaten / kota dalam 1 provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati /

Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

c. Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah

provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati / Walikota

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Izin Usaha   Pertambangan   diberikan kepada : 

Badan usaha.

Koperasi.

Perseorangan.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi : meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan

Study kelayakan wajib memuat ketentuan sekurang kurangnya:

Nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan

kesungguhan, modal investasi, perpanjangan waktu tahap kegiatan, hak dan

kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan, jangka waktu berlakunya tahap

kegiatan, jenis usaha yang diberikan, rencana pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penyelesaian perselisihan,

Iuran tetap dan iuran eksplorasi, mdal.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi : meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan,

Pengolahan dan Pemurnian wajib memuat ketentuan sekurang – kurangnya :

Nama perusahaan, luas wilayah, lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, modal investasi, jangka waktu berlakunya

Izin Usaha Pertambangan, jangka waktu tahap kegiatan, penyelesaian masalah

pertanahan, lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang, dana jaminan

reklamasi dan pasca tambang, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan, hak dan

kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan, rencana pengembangan dan

pernberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penerimaan

negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi, penyelesaian

perselisihan, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi mineral atau batubara,

pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri, penerapan kaidah

keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik, pengembangan tenaga kerja

Indonesia, pengelolaan data mineral atau batubara, penguasaan, pengembangan, dan

penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

2.2 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum,

eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan

Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

dan Batubara (PP No. 23 Tahun 2010). IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan

dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha

Pertambangan (WIUP). Jangka waktu masing-masing IUP eksplorasi berbeda sesuai dengan

jenis tambang yang ada pada wilayah tersebut. Pasal 42 UU No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur bahwa IUP eksplorasi untuk

pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 tahun,

sedangkan untuk non-logam paling lama 3 tahun, dengan pengecualian terhadap non-logam

jenis tertentu yang dapat diberikan IUP selama 7 tahun. Untuk pertambangan batuan, dapat

diberikan IUP selama 3 tahun, dan 7 tahun untuk pertambangan batubara. Dalam hal kegiatan

eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan

mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

 

Gambar 2.2.1 Tahapan IUP Eksplorasi

Permohonan IUP Setelah Perolehan WIUP :

Dalam Pasal 30 PP No 23 Tahun 2010, diatur bahwa dalam jangka waktu paling

lambat 5 hari kerja setelah penetapan pengumuman lelang, pemenang lelang WIUP mineral

logam atau batubara harus memohonkan IUP eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau

bupati. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, pemenang lelang WIUP akan dianggap gugur

dan uang jaminan kesungguhan yang sebelumnya sudah disetor akan menjadi milik

Pemerintah. WIUP lalu akan ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara

berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang

ditawarkan oleh pemenang pertama. Gubernur akan menyampaikan penerbitan peta WIUP

mineral bukan logam dan/atau batuan yang dimohonkan, kepada bupati/walikota untuk

mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP eksplorasi. Pemohon yang telah

mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat harus menyampaikan permohonan IUP

eksplorasi kepada yang berwenang, paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta

tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukan, pemohon dianggap gugur dan uang pencadangan

akan menjadi milik Negara dan WIUP menjadi wilayah terbuka.

Dalam hal kegiatan Eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang Izin Usaha

Pertambangan Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib

melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan. Pemegang Izin

Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan

izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan Izin sementara yang diberikan

oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya. Mineral atau

batubara yang tergali dalam hal kegiatan ekpolorasi dan kegiatan study kelayakan, pemegang

Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali

wajib melaporkan kepeda pemberi Izin Usaha Pertambangan dikenai iuran produksi.

2.3 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah

selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan

operasi produksi. Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dijamin untuk

memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha

pertambangannya. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan

usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan. Pertambangan Tanpa Izin adalah

usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan

yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dari instansi pemerintah

sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi,

atau surat berbentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang,

perusahaan atau yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang –

undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai Pertambangan Tanpa Izin.

IUP Operasi Produksi adalah ijin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka

pertambangan. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau

perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU

Minerba) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP

Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan nya.

Menurut Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah

dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

dan Batubara (PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba), IUP Operasi

Produksi terdiri atas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan.

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Operasi Produksi Bagi Badan Usaha

Pasal 23 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi bagi Badan Usaha

meliputi persyaratan:

1. Persyaratan administratif, meliputi:

a.    Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. Surat permohonan;

2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

3. Surat keterangan domisili.

b.    Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:

1. Surat permohonan;

2. Profil badan usaha;

3. Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4. Nomor pokok wajib pajak;

5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

6. Surat keterangan domisili.

2.      Persyaratan teknis, meliputi:

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai

dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

2. Laporan lengkap eksplorasi;

3. Laporan studi kelayakan;

4. Rencana reklamasi dan pasca tambang;

5. Rencana kerja dan anggaran biaya;

6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan

7. tersedia nya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling

sedikit 3 (tiga) tahun.

3.      Persyaratan lingkungan, meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4.      Persyaratan finansial, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi

pemenang lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang telah berakhir.

2.4 Reklamasi dan Pasca Tambang

Untuk melaksanakan PP No.78 Tahun 2010 tentang Rekalamasi dan Pascatambang,

perlu menetapkan Peraturan Menteri ESDM tentang pelaksanaan reklamasi dan

pascatambang pada kegiatan usaha Mineral dan Batubara. Reklamasi adalah kegiatan yang

dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan

memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai

peruntukannya. 

Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah

akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi

lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan

atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi

Jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang Izin Usaha

Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan

kegiatan Pascatambang.

Dalam regulasi ini mengatur prinsip-prinsip tentang penyusunan rencana reklamasi

oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yaitu :

1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan

2) Keselamatan dan kesehatan kerja

Sedangkan prinsip untuk pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi

produksi, yaitu :

1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan

2) Keselamatan dan kesehatan kerja

3) Konservasi Mineral dan Batubara

Dalam rangka penyusunan rencana reklamasi dan pasca tambang, pemegang IUP

Eksplorasi dan IUPK Eksplolarasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi

berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Rencana reklamasi tahap eksplorasi harus

mempertimbangkan :

1. Metode eksplorasi (kegiatan pemetaan geologi, pemercontohan dengan jarak yang

lebar, pembuatan paritan, dan pengeboran)

2. Kondisi spesifik wilayah setempat

3. Ketentuan perundang-undangan Setelah menyelesaikan studi kelayakan bagi

pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi, mereka wajib menyusun rencana

reklamasi tahap operasi produksi dan rencana reklamasi tahap operasi produksi dan

rencana pascatambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui

oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan, peraturan dan undang-

undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana reklamasi tahap operasi produksi harus mempertimbangkan :

1) Sistem dan metode penambangan berdasarkan hasil studi kelayakan (tambang terbuka dan

tambang bawah tanah)

2) Kondisi spesifik wilayah setempat

3) Ketentuan peraturan perundang-undangan

Rincian tahunan bagi pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam melakukan

rencana reklamasi tahap eksplorasi meliputi :

1) Tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan eksplorasi

2) Rencana pembukaan lahan kegiatan eksplorasi yang menyebabkan lahan terganggu 

3) Program reklamasi tahap eksplorasi

4) Kriteria keberhasilan reklamasi tahap eksplorasi meliputi standar keberhasilan

penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir

5) Rencana biaya reklamasi tahap eksplorasi.

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana

reklamasi tahap eksplorasi kepada Menteri melalui Direktur Jendral, Gubernur,

Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu 45 hari kalender

sebelum memulai kegiatan eksplorasi.Rincian tahunan bagi pemegang IUP Eksplorasi dan

IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi untuk jangka

waktu 5 tahun yang meliputi :

1. Tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan tahap operasi produksi

2. Rencana pembukaan lahan untuk kegiatan tahap operasi produksi yang menyebabkan

lahan terganggu.

3. Program reklamasi tahap produksKriteria keberhasilan reklamasi tahap operasi

4. produksi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil,

dan penyelesaian akhir

5. Rencana biaya reklamasi tahap operasi produksi

Rencana biaya reklamasi tahap operasi produksi harus menutup seluruh biaya

pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi termasuk pelaksanaan reklamasi tahap

operasi produksi yang dilakukan pihak ketiga.

6. Penentuan biaya reklamasi tahap operasi produksi pada periode 5 tahun pertama

dihitung berdasarkan rencana reklamasi tahap operasi produksi

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana

reklamasi tahap eksplorasi kepada Menteri melalui Direktur Jendral, Gubernur,

Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu 45 hari kalender

sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi periode 5 tahun

sebelumnya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan

rencana pascatambang berdasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup

yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk

mendapatkan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. Rencana

pascatambang ini meliputi :

1. Profil wilayah yang terdiri dari 

a. Lokasi dan kesampaian wilayah

b. Kepemilikan dan peruntukan lahan

c. Rona lingkungan awal yang meliputi : peruntukan lahan, morfologi, air

permukaan, air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan

ekonomi sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujutan.

d. Kegiatan lain disekitar tambang

2. Deskripsi kegiatan pertambangan yang meliputi keadaan cadangan awal, sistem

dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas

penunjang.

3. Rona lingkungan awal yang meliputi : peruntukan lahan, morfologi, air

permukaan, air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan

ekonomi 

4. Program pascatambang meliputi : reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan

diluar bekas tambang, pengembangan sosial, budaya dan ekonomi,

pemeliharaan hasil reklamasi, pemantauan.

5. Organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang .

7. Kriteria keberhasilan pascatambang, meliputi standar keberhasilan pada tapak

bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, fasilitas penunjang dan

pemantauan.

8. Rencana biaya pasca tambang.

Dalam peraturan ini diatur mengenai perhitungan rencana biaya

pascatambang. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam

menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan pemangku

kepentingan yaitu : 

1. Kementrian ESDM.

2. Dinas tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten yang membidangi pertambangan

Mineral dan Batubara.

3. Instansi terkait lainnya.

4. Masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha

pertambangan

BAB III

STUDI KASUS

Dalam bab ini, mahasiswa akan diposisikan sebagai suatu badan usaha yang akan

mendirikan perusahaan pertambangan batubara. Untuk itu, mahasiswa akan menjabarkan

tahap demi tahap dalam pendirian perusahaan pertambangan tersebut.

I. Mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara

Menurut pasal 8 ayat 2 PP no 23 tahun 2010 dan pasal 60 UU RI No 4 tahun 2009,

WIUP batubara diperoleh dengan cara lelang. Pelaksaan lelang WIUP diselenggarakan

oleh panitia lelang WIUP yang dibentuk oleh Menteri/Gubrrnur/ Walikota sesuai dengan

cakupan wilayah WUP tersebut (Pasal 11 PP No 23 Tahun 2010). Untuk mengikuti lelang

WIUP, badan usaha harus memenuhi persyaratan berupa:

a. Persyaratan Administrasi

- Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang.

- Profil badan usaha

- Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan

yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- Nomor pokok wajib pajak.

b. Persyaratan Teknis

- Pengalaman badan usaha di bidang pertambangan batubara atau

mendapatkan dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja atau

afiliasinya di bidang pertambangan.

- Memiliki satu tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan atau di bidang

geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun.

- Rencana kerja atau anggaran biaya untuk kegiatan empat tahun

eksplorasi.

c. Persyaratan finansial

- Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan public

- Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tubai di

bank pemerintah sebesar 10 % dari nilai kompensasi data informasi dari

total biaya pengganti inventasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir.

- Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu

paling lambat 5 hari kerja, setelah pengumuman pemanang lelang.

Syarat dan ketentuan di atas sesuai dengan pasal 13 PP No 22 tahun 2010.

II.Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan

Bedasarkan pasal 7 PP No.23 tahun 2010, IUP diberikan melalui tahapan

pemberian WIUP dan pemberian IUP. Setelah badan usaha memenangkan lelang WIUP

badan usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha pertambangan (pasal 29 PP No 28

tahun 2010). Sesuai dengan pasal 36 UU RI No. 4 tahun 2009 dan PP No 23 tahun 2010

menyebutkan bahwa IUP terdiri 2 tahap yaitu IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan

penyelidikan umum,eksplorasi, dan studi kelayakan dan IUP Operasi Prosuksi yang

meliputi kegiatan kontruksi,penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan

dan penjualan.

1. IUP Eskplorasi

Sebagaimana yang tertera pada pasal 30 PP No. 23 tahun 2010, permohonan IUP

Eksplorasi pertambangan batubara badan usaha ini disampaikan kepada Menteri karena

WIUP berada dalam lintas wilayah provinsi, yang selambatnya disampaikan 5 hari setelah

penetapan pemenang lelang WIUP. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh badan

usaha untuk mengajukan IUP Ekslorasi batubara (pasal 23-27 PP No. 23 Tahun 2010)

adalah:

a. Persyaratan administratif, meliputi:

- Surat permohonan;

- Susunan direksi dan daftar pemegang saham

- Surat keterangan domisili.

b. Persyaratan teknis,meliputi:

- Daftara riwayat hidup tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang

berpenglaman paling sedikit 3 tahun.

- Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas kordinat geografis lintang dan bujur

sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

c. Persyaratan Lingkungan, meliputi:

- Pernyataan untuk mematui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Pesyaratan finansial, meliputi:

- Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi

- Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP

batuara sesuai dengan nilai penawaran lelang

Setelah mendapatkan IUP eksplorasi , IUP Eksplorasi batubara diberikan dalam jangka paling

lama 7 tahun (pasal 42 UU RI No. 4 2009) dan diberikan WIUP dengan luas paling sedikit

lima ribu hectare dan paling banyak lima puluh ribu hectare (pasal 61 UU RI no. 4 tahun

2001).

2. IUP Operasi Produksi

Sesuai dengan pasal 34 PP No. 23 tahun 2010 menyebutkan bahwa pemegang IUP

Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP perasi Produksi sebagai peningkatan dengan

mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan. Permohonan IUP Operasi Produksi

disampaikan kepada Menteri karena lokasi penambangan, pengolahan, pemurnian serta

pelabuhan berada di wilayah provinsi. (pasal 35 PP No. 23 tahun 2010). Adapun syarat-

syarat dalam pengajuan permohonan IUP Opeasi Produksi yang tertera pada pasal 23-27

PP No. 23 Tahun 2010 sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif, meliputi:

- Surat permohonan;

- Susunan direksi dan daftar pemegang saham

- Surat keterangan domisili

b. Persyaratan Teknis

- Peta wilayah dilengkapi dengan atas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai

ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasionala

- laporan lengkap eksplorasi

- laporan studi kelayakan

- rencana reklamasi dann pascatambang

- rencana kerja dan anggaran biaya

- rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi prosuksi dan

- tersedianya tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling

sedikit 3 tahun.

c. Persyaratan Lingkungan

- pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup

- persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

d.Persyaratan finansial

- laporan keuangan terakhir yang telah diaudit akuntan public

- bukti pembayaran tetap 3 tahun terakhir

- bukti pembayaran pengganti inventasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang

lelang WIUP yang telah berakhir.

Adapun jangka waktu untuk IUP Operasi Produksi batubara sesuai dengan pasal 47 ayat 5

UU no 4 tahun 2009 adalah paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-

masing 10 tahun.

III. Reklamasi dan Pascatambang

Setelah melaksanakan kegiatan operasi produksi, perusahaan tambang masih memiliki

kewajiban berupa pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan pasal 101

UU no 4 tahuan 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Leksco, 2012. “ Izin Usaha Pertambangan “. http://www.hukumpertambangan. com/ijin

usaha-pertambangan-iup-operasi-produksi/#more-107. Diakses pada tanggal 28 Januari 2015.

Leksco. 2012. Wilayah Pertambangan Rakyat”.http://www.hukumpertambangan.com

/wilayah-pertambangan-rakyat/#sthash.TlwW3liS.dpuf. Diakses pada tanggal 28 Januari

2015.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan

Mineral dan Batubara.

Anonim. 2012. “Izin Usaha Pertambangan”. http://www.hukumpertambangan.com/izin-

usaha-pertambangan-khusus. Diakses pada 28 Januari 2015.