Makalah Pendidikan Agama dan Ketauhidan Aqidah Akhlak

HUKUM ISLAM DAN PENERAPANSYARIAT ISLAM DI ACEH

DI

SUSUN

Oleh :

Nama : Yosi OlianitaNPM : 1011080132Jurusan : FKIP Bahasa InggrisSemester : II

Dosen Pembimbing :Muhammad Yusuf, S.Ag

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH ACEH

BANDA ACEH2011

KATA PENGANTAR

           Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan

akalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun

tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.

Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan, baik itu

yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan

penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat

terselesaikan.

Makalah ini memuat tentang “Hukum Islam dan Penerapan Islam di

Aceh” yang sangat berpengaruh bagi kemajuan perusahan. Walaupun makalah ini

mungkin kurang sempurna tapi juga memiliki detail yang cukup jelas bagi

pembaca.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada

pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun

mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.

Banda Aceh, 19 Maret 2011

Penulis

i

DAFTAR ISI

Halaman :

Kata Pengantar ................................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................. ii

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 1

BAB II Pembahasan

A. Penertian

1. Pengertian Hukum Islam ........................................................... 2

2. Pengertian Syariat Islam ........................................................... 3

3. Pengertian Hukum Adat ............................................................ 4

B. Analisis

1. Hubungan Syariat Islam dengan Hukum Adat .......................... 5

2. Penerapan Syariat Islam di Aceh .............................................. 8

BAB III Penutup

A. Kesimpulan ..................................................................................... 11

B. Saran ................................................................................................ 11

Daftar Pustaka .................................................................................................... 12

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat lepas dari hukum dalam setiap sendi-sendi

kehidupannya. Hal tersebut terjadi pula dalam tatanan masyarakat. Cicero

menyatakan ubi cocietas ibi us, yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada

hukum1. Indonesia menganut pluralitas hukum dimana terdapat tiga sistem

hukum yang berlaku sebagai hukum positif, yaitu hukum barat, hukum adat, serta

hukum Islam

Hukum Islam bersifat universal, artinya berlaku sama bagi semua pemeluk

agama Islam dimanapun, tidak terbatas pada nasionalitas seseorang. Keberlakuan

hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh hukum adat. Hal tersebut diakibatkan

oleh sejarah bangsa Indonesia yang menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki

hukum adatnya masing-masing sebagai hukum positif mereka. Dalam pranata

sosial adat mereka, hukum adat yang didasari oleh asas magis-religius, yang

merupakan pengaruh dari hukum Islam, merubah kaedah kesusilaan menjadi

menjadi kaedah hukum yang kemudian berlaku dalam masyarakat mereka.

Aceh merupakan daerah yeng memiliki keistimewaan sebab menerapkan

syariat Islam sebagai hukum positif mereka. Peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Aceh berdasarkan Syariat Islam. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah, yaitu

Islam masuk ke Indonesia berawal di Samudra Pasai, pesisir utara pulau Sumatra,

yang kemudian mengalami perkembangan yang pesat. Hukum Islam tersebut

kemudian memberikan pengaruh yang besar kepada hukum adat yang berlaku di

Aceh, sehingga melahirkan hukum positif Aceh yang mengandung syariat Islam.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan syariat Islam dengan hukum adat yang berlaku di

Indonesia ?

2. Bagaimana keberlakuan syariat Islam di Indonesia ?

3. Bagaimana penerapan syariat Islam di Aceh

1

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam bersumber dari agama Islam yang diturunkan langsung dari

Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam

Al Quran dan As Sunnah. Kerangka dasar agama dan ajaran Islam adalah akidah,

syariah, dan akhlak. Ketiganya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang

bersumber pada tauhid, sebagai inti akidah yang kemudian melahirkan syariah,

sebagai jalan berupa ibadah dan muamalah, serta akhlak sebagai tingkah laku,

baik kepada Allah SWT maupun kepada makhluk ciptaan-Nya lainnya.

Iman dan Ihsan atau tasawuf merupakan manivestasi dari akidah. Iman

yang berarti kepercayaan Islam merupakan pokok-pokok agama Islam (Ushul ad-

Din). Menurut ahlul sunnah wal jamaah, iman Islam terdiri dari rukun iman yang

berjumlah enam, yaitu iman kepada Allah SWT, malaikat, nabi dan rasul, kitab-

kitab, hari akhir, serta qadha dan qadar. Ihsan yang berarti kebaikan, merupakan

etika Islam. Adapun iman, amal (saleh), akhlak atau budi perketi luhur adalah

syarat-syarat dari Ihsan². Sedangkan tasawuf bertujuan sama dengan ihsan, tetapi

menganut cara-cara yang berbeda seperti pada orang sufi yang melakukan

panteisme dengan tujuan bersatu dengan Tuhan, namun cara yang digunakan tidak

sesuai lagi dengan islam dan aliran sunnah wal jamaah. Namun demikian, tidak

semua cara dalam sufi bertentangan dengan akidah tauhid Islam. Hal tersebut

diakibatkan oleh hasil pemahaman, pendalaman, penafsiran, serta perincian para

ulama tentang akidah mempunyai kecenderungan berbeda-beda yang

menimbulkan aliran-aliran atau mahzab-mahzab tertentu di kalangan umat Islam.

Akhlak adalah peringai atau tingkah laku yang berkenaan dengan sikap

manusia, terbagi atas akhlak terhadap Allah SWT dan terhadap sesama makhluk.

Akhlak terhadap sesama makhluk terbagi atas akhlak terhadap manusia, yakni diri

sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta akhlak terhadap makhluk bukan manusia

2

yang ada di sekitar lingkungan hidup, yakni tumbuh-tumbuhan, hewan, bumi, air,

serta udara.

2.1.2 Pengertian Syariat Islam

Syariat dalam pengertian etimologis adalah jalan yang harus ditempuh.

Dalam arti teknis, syariat adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur

hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam

kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan

hidupnya³. Norma ilahi tersebut berupa ibadah yang mengatur tata cara dan

upacara hubungan langsung dengan Tuhan, dan muamalah yang mengatur

hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat

Ibadah berkaitan dengan rukun Islam, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa,

dan haji. Dalam norma tersebut, tidak boleh ada penambahan dan pengurangan

sebab tata hubungan dengan Tuhan telah pasti ditetapkan oleh Allah SWT sendiri

yang dijelaskan kemudian secara rinci oleh rasul-Nya. Dengan demikian, dalam

ibadah tidak diperbolehkan adanya pembaruan atau bid’ah, yaitu proses yang

membawa perubahan (penambahan atau pengurangan) mengenai kaidah, susunan,

dan tata cara beibadah sesuai dengan perkembangan zaman.

Muamalah, hanya pokok-pokoknya saja yang ditentukan dalam Al-Qur’an

dan As sunnah, sedangkan perinciannya terbuka bagi akal manusia yang

memenuhi syarat untuk berijtihad untuk mengaturnya lebih lanjut dalam

menentukan kaidahnya menurut ruang dan waktu (yang dimanifestasikan berupa

hukum positif). Kaidah-kaidah muamalah terbagi atas kaidah yang mengatur

hubungan perdata dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan publik. Dalam

hubungan perdata terdapat hukum munakahat atau hukum perkawinan, wirasah

atau hukum kewarisan, dan hukum perdata lainnya, sedangkan dalam hubungan

publik terdapat hukum jinayat atau hukum pidana, khilafah atau al-ahkam as-

sulthaniyah atau hukum tata Negara, syiar atau hukum internasional, serta

mukhasamat atau hukum acara.

Ilmu khusus yang memahami, mendalami, dan merinci syariat, baik ibadah

maupun muamalah, agar dapat dirumuskan menjadi norma hidup (kaidah konkret)

3

yang dapat dilaksanakan manusia muslim baik sebagai manusia pribadi maupun

sebagai anggota kehidupan sosial, disebut ilmu fiqih. Ilmu fiqih terbagi atas fiqih

ibadah dan fiqih muamalah. Hasil pemahaman tentang syariat yang disebut

hukum fiqih dapat berbeda di suatu tempat dengan tempat lainnya. Itulah yang

memungkinkan terjadinya syariat Islam di Aceh yang tidak dimiliki oleh syariat

yang berkembang di daerah lain.

2.1.3 Pengertian Hukum Adat

Hukum adat menurut istilah adalah adatrecht, yaitu hukum rakyat, hukum

agama, hukum kebiasaan, dan hukum tidak tertulis, yang menurut Snouck

Hurgronje disebut sebagai aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat Aceh.

Menurut Van Vollen Houven, hukum adat berasal dari aturan-aturan yang hidup

dalam masyarakat dimana aturan-aturan tersebut diikuti oleh seluruh masyarakat

yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang memaksa. Dengan demikian,

hukum adat adalah kebiasaan adat istiadat yang tidak terkodifikasikan, akan tetapi

apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sehingga menimbulkan akibat hukum.

Hukum adat menurut Ter Haar, merupakan hukum yang menjelma dalam

keputusan masyarakat, dimana berawal dari kebiasan (yang didasarkan pada nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat) yang oleh masyarakat dikehendaki untuk

berlaku pada masyarakatnya sehingga ditambahkan sanksi yang memaksa

kedalamnya. Setelah itu keputusan masyarakat tersebut termanifestasikan dalam

keputusan penguasa adat (secara formil). Tidak ada hukum adat yang lahir diluar

keputusan, sehingga jika belum terdapat keputusan penguasa, maka belum

dikatakan hukum adat.

Proses terbentuknya hukum adat secara sosiologis (menurut Soerjono

Soekanto) adalah dimulai dengan sifat manusia yang tidak dapat hidup sendiri

yang kemudian melakukan interaksi baik dengan orang lain maupun dengan

lingkungan guna memenuhi kebutuhannya. Interaksi tersebut kemudian menjadi

pengalaman yang dinilai baik dan buruk. Kemudian pengalaman tersebut berubah

menjadi sistem nilai, yaitu pandangan baik atau buruk, adil atau tidak adil, dan

patut atau tidak patut. Sistem nilai ini dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu agama,

4

pengetahuan, dan pergaulan. Disinilah pengaruh hukum Islam masuk ke dalam

hukum adat yang ada pada masyarakat Aceh. Sistem nilai yang telah bercampur

dengan hukum Islam tersebut ternyata dipandang baik oleh masyarakat Aceh,

kemudian terbentuklah pola pikir mengenai bagaimana interaksi selanjutnya yang

harus dilakukan oleh masyarakat Aceh tersebut. Setelah itu, muncullah sikap

(kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat), dimana masyarakat Aceh

memilih cenderung untuk berbuat dengan berperilaku sesuai dengan hukum Islam

dalam hukum adat mereka tersebut. Kemudian dimanifestasikanlah sikap tersebut

dalam perilaku mereka, yang dilakukan berulang-ulang serta terus-menerus yang

kemudian disebut kebiasaan. Kebiasaan mereka pun berlaku bagi orang banyak

sehingga merupakan kebiasaan umum yang kemudian menjadi norma dimana

norma yang selanjutnya terbentuk adalah norma antar pribadi yaitu norma hukum.

Disinilah proses terakhir dimana kebiasaan masyarakat Aceh yang telah

terpengaruh oleh hukum Islam dalam hukum adat mereka tersebut kemudian

menjadi hukum nasional Aceh yang disahkan dengan UU No.11 tahun 2006 yang

mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah propinsi Nangroe

Aceh Darussalam.

2.2 Analisis

2.2.1 Hubungan Syariat Islam dengan Hukum Adat

Syariat Islam merupakan salah satu kerangka dasar hukum Islam.

Berdasarkan sejarah, hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang

lahir lebih dahulu dari hukum Islam di Indonesia. Pada jaman penjajahan Belanda,

hukum Islam menjadi adatrecht politik yang dilakukan oleh pemerintah Belanda

di Indonesia untuk menempatkan hukum Islam dibawah hukum adat, salah

satunya adalah ajaran yang dibawa oleh Snouck Hurgronje mengenai teori resepsi.

Dalam teori tersebut, hukum Islam telah diterima secara teori, tapi sering

dilanggar secara praktek sebab dalam masyarakat, hukum Islam tidak berlaku,

yang berlaku adalah hukum adat karena dalam hukum adat masuk unsur-unsur

hukum Islam, sedangkan pada masyarakat adat sendiri hukum Islam yang berlaku

bukan lagi hukum Islam sebab sudah menjadi hukum adat. Asumsi dasarnya

5

adalah hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan diaplikasikan dalam

masyarakat, sementara hukum Islam hanya sistem yang bersifat teoritis, walaupun

sebagian besar masyarakat beragama. Kemudian Rasjidi menanggapi bahwa

Snouck Hurgronje telah keliru, sebab dalam hukum apapun, hukum yang telah

diterima oleh teori apabila terdapat faktor-faktor tertentu, maka mungkin untuk

terjadinya pelanggaran di dalam prakteknya.

Hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat, menurut Hazairin, terbentuk

oleh keseluruhan norma kesusilaan yang sanksinya dapat dipaksakan. Norma awal

yang tumbuh adalah norma kesusilaan perorangan berupa Jaiz atau kebolehan

yang dalam setiap kebolehan tidak terdapat sanksi. Setelah terjadi penilaian oleh

masyarakat, jaiz berubah menjadi sunnah apabila dinilai baik sehingga dianjurkan

untuk dilakukan, tetapi menjadi makruh apabila dinilai buruk sehinggar

dianjurkan untuk tidak dilakukan. Setelah ditambahkan sanksi yang memaksa,

maka sunnah berubah kedudukan menjadi wajib yaitu keharusan untuk dilakukan,

sedangkan makruh berubah kedudukan menjadi haram yaitu larangan yang tidak

boleh dilakukan. Pada tahap inilah kemudian norma kesusilaan telah menjadi

norma hukum.

Dalam hubungannya, para ahli etnologi, antropologi, dan hukum adat

menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kedudukan

keagamaan.

Hal itu disebabkan bahwa hukum Islam mempengaruhi hukum adat.

Hukum adat didasari atas prinsip magis religius yang merupakan pengaruh

langsung dari agama, contohnya mengenai aliran animisme dan dinamisme yang

dianut oleh bangsa Indonesia.

Menurut A Johns, ia meyakini bahwa doktrin Islam telah memainkan

peranan yang sangat penting dalam kehidupan kerajaan. Hal ini benar khususnya

di Aceh dan Malaka selama masa-masa awal Islam Asia Tenggara5. Ilmuan lain

yang mengikuti pandangan tersebut berpendapat walau kekuatan adat lokal telah

termanifestasikan dalam masyarakat Indonesia, namun hukum Islam juga efektif

pada level komunal dan berhasil memodifikasikan beberapa praktek hukum,

terutama dalam bidang-bidang dalam keluarga dan nilai nilai sosial. Inilah yang

6

menjadi dasar syariat Islam sebagai manivestasi dari hukum Islam mampu

diberlakukan dalam pranata sosial masyarakat Aceh dalam hakikatnya merupakan

propinsi di Indonesia yang juga tunduk pada hukum nasional Indonesia

Menurut dialog yang saya adakan dengan dosen hukum adat saya, ibu

Meliyana Yustikarini S.H., M.H, beliau menyoroti syariat Islam yang menjadi

hukum yang berlaku dalam masyarakat aceh, disebabkan oleh hukum Islam yang

datang pada awal masuknya Islam, yaitu sekitar abad ke 11 melalui samudera

Pasai, yang kemudian mampu diterima oleh masyarakat Aceh pada saat itu, sebab

tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat mereka. Hukum Islam tersebut

kemudian mengakar secara turun temurun sehingga menjadi kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan hukum adat tersebut. Kemudian dalam perkembangannya,

masyarakat Aceh memutuskan untuk memiliki otonomi daerah yang membuat

hukum mereka tersebut diakui dan dilegalkan oleh negara menjadi hukum tertulis

mereka. Sehingga berdasarkan pengertiannya, masyarakat Aceh sama dengan

masyarakat hukum adat.

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwasanya saat Islam masuk ke

Indonesia pertama kali melalui Aceh (Samudera Pasai), para politikus Belanda,

yang salah satunya adalah Snouck Hurgronje, melakukan penelitian yang

mendalam mengenai Islam beserta hukumnya. Penelitian yang dilakukan Snouck

Hurgronje tersebut dilakukan di Aceh. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan

untuk mencari dan menemukan kelemahan Islam yang digunakan sebagai politik

bangsa Belanda agar masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam tetap tunduk dan

patuh dengan bangsa Belanda.

2.2.2 Keberlakuan Syariat Islam di Indonesia

Syariat Islam diterima di Indonesia disebabkan oleh beberapa alasan.

Alasan pertama adalah alasan sejarah dimana Islam masuk ke Indonesia sejak

abad ke-7 (berdasarkan catatan Marcopollo) atau sekitar abad ke-11 berdasarkan

prasasti yang ada di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Islam telah

mengakar di Indonesia sejak lama sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat

Indonesia.

7

Alasan kedua adalah Alasan penduduk. Menurut sensus, 88,09%

penduduk Indonesia adalah Islam (sensus tahun 1980), sehingga jelas mayoritas

penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Hal tersebut menyebabkan syariat

Islam mudah diterima di Indonesia.

Alasan ketiga adalah alasan yuridis dimana hukum Islam yang mengatur

hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, menjadi

hukum positif yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Materi-

materi hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif Indonesia sebagaimana

yang dinyatakan oleh ordonasi dan peraturan pemerintah yang mengatur peradilan

agama antara lain pada undang-undang pokok perkawinan UU No. 1 tahun 1974,

UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan

zakat, pasal-pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang kewarisan, serta

peraturan-peraturan lainnya.

Alasan yang terakhir adalah alasan konstitusional. Di bawah Bab Agama,

dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara (Republik

Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa6. Atas dasar inilah dalam

NKRI tidak boleh berlaku sesuatu atau bertentangan dengan kaidah Islam bagi

umat Islam, kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, kaidah Hindu bagi umat Hindu,

dan kaidah Budha bagi umat Budha, serta NKRI wajib menjalankan syariat Islam

bagi umat Islam, syariat Nasrani bagi umat Nasrani, dan seterusnya, dimana untuk

menjalankan syariat tersebut diperlukan perantaraan kekuasaan negara

2.2.3 Penerapan syariat Islam di Aceh

Aceh sejak dulu tidak berhubungan dengan Belanda, namun dipaksa

melaksanakan hukum pidana (wetboek van straftrecht) dan hukum perdata

(burgerlijk wetboek), sebab merupakan hukum nasional bangsa Indonesia dimana

Aceh merupakan territorial Indonesia sehingga wajib tunduk pada hukum

tersebut. Namun, pancasila dan UUD 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia

ternyata berlandaskan agama yang tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh

UUD serta sila pertama dalam pancasila. Selain itu dilatarbelakangi oleh sejarah

bahwa hampir semua tokoh pejuang Aceh berasal dari kalangan ulama,

8

menjadikan masyarakat Aceh mampu menjalankan dan mempertahankan

kedudukan dan harkat serta ciri khas bangsa Indonesia yang religius dan

memegang kuat adat dalam tatanan hukum yang berlaku di wilayah mereka.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dan pasal 18 UUD

1945, propinsi Aceh resmi ditetapkan sebagai daerah istimewa. Kemudian

ditetapkanlah UU No. 24 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi

propinsi Aceh. Propinsi Aceh berdasarkan UU No.44 Tahun 1999 memiliki empat

keistimewaan, yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan

kehidupan adat, penyelenggaran pendidikan, serta peran ulama dalam penetapan

kebijakan daerah.

Pada era reformasi, TAP MPR No. IV tahun 1999 tentang GBHN

menegaskan daerah istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus guna

mempertahankan integrasi bangsa dan menghargai kesetaraan dan keragaman

kehidupan seni budaya. Selanjutnya GBHN ditindaklanjuti oleh UU No. 22 Tahun

1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Indonesia merupakan negara

hukum, maka pelaksanaan otonomi khusus seharusnya diatur berdasarkan UU

khusus bagi Aceh, sehingga pada tanggal 9 Agustus 2001 ditetapkan UU No.18

Tahun 2001 tentang otonomi khusus daerah istimewa Aceh sebagai propinsi

Nangroe Aceh Darussalam. Kemudian diperbaharui oleh UU No.11 tahun 2006

yang mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah propinsi

Nangroe Aceh Darussalam.

Keppres No.11 tahun 2003 tentang mahkamah syari’ah dan mahkamah

syari’ah propinsi lahir guna melaksanakan hukum Islam yang menentukan

wewenang dari mahkamah syari’ah yang selanjutnya ditetapkan beberapa

peraturan daerah (qanun). Pelaksanaan syariah oleh mahkamah syariah diatur

dalam Qonun No.10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam dan Qonun

No.11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah,

dan syiar Islam yang salah satu ketentuannya adalah kewajiban berbusana Islami

bagi pemeluk muslim di seluruh wilayah Nangroe Aceh Darussalam. Namun

belum ada ketentuan hukum acara mengenai tata cara hukum acara Qonun

9

tersebut. Kedua Qonun tersebut diistilahkan dalam bahasa fiqh sebagai Qonun

formil, sedangkan Qonun materil belum disahkan. Hal ini menunjukkan

kekosongan hukum yang membuat tersangka dapat lepas dari jeratan hukum,

sehingga dalam Qonun No.10 Tahun 2002 kekosongan ini diatasi dengan tetap

memberlakukan KUHP sebagai dasar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa

mahkamah syariah hanya menerapkan setengan syari’at Islam di Aceh.

Pelaksanaan syariat Islam yang tidak ditetapkan sepenuhnya disebabkan

oleh perbedaan pendapat para ahli. Contohnya adalah Qonun jinayat yang tidak

konsisten dimana landasan argumentasinya tidak jelas rujukannya, asal dalam

mengambil rujukan dari Hukum Pidana islam dan KUHAP. Selain itu yang

membuat fatal adalah Qonun ini dikeluarkan di Aceh yang merupakan wilayah

Negara republik Indonesia sehingga bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Qonun juga ingin diberlakukan pada orang diluar agama Islam, padahal hal

tersebut melanggar hak asasi manusia dalam menjalankan agama sesuai

kepercayaannya masing-masing, maka Qonun ini melanggar ayat lakum dinukum

wa liya din yang artinya bagimu agamamu, dan bagiku agamaku.

Penerapan hukum pidana Islam pada mahkamah syariah mempengaruhi

tatanan pola hukum secara keseluruhan di Indonesia, karena penerapan syari’at

Islam tanpa dilengkapi ketentuan hukum yang sejajar dan lebih tinggi, hanya

menjadi celah para penegak hukum untuk melakukan penyimpangan dalam

praktiknya. Aceh merupakan daerah yang mendapat legitimasi untuk menerapkan

syariat Islam, sehingga membuat hukuman pidana Islam ditetapkan bukan sekedar

simbolis saja, seperti hudud, qishah, dan ta’zir terhadap pelaku maksiat dan

kriminalitas. Namun yang menjadi tantangan selanjutnya bagi masyarakat Aceh

dalam mempertahankan syariat Islam adalah berlakunya hukum barat di

Indonesia, serta kurangnya minat para ulama dan ahli hukum di Indonesia dalam

mengkaji secara mendalam dan terarah mengenai syariat Islam dan

keberlakuannya di dalam tatanan hukum nasional Indonesia pada umumnya serta

di dalam hukum Aceh pada khususnya.

10

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Syariat Islam adalah bagian dari Hukum Islam, merupakan salah satu dari

kerangka dasar agama dan ajaran Islam yang mengatur hubungan publik maupun

perdata dalam bentuk norma Ilahi.

Hukum Islam telah berbaur dengan hukum adat yang merupakan akar

peraturan bangsa Indonesia dan mampu mempengaruhi praktek hukum di

Indonesia, terutama dalam bidang keluarga dan sosial. Sejarah memainkan

peranan yang penting, yaitu Samudera Pasai di Aceh yang merupakan tempat

singgah agama Islam pertama di Indonesia, mampu membuat doktrin Islam

mempengaruhi kerajaan. Syariat Islam tersebut kemudian diterima oleh

masyarakat Aceh pada saat itu, sebab tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum

adat mereka. Perpaduan hukum tersebut kemudian mengakar secara turun

temurun sehingga menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan.

Penerapan syariat Islam di Aceh yang tidak terlepas dari faktor

diterimanya syariat Islam dalam tatanan hukum adat Aceh, juga disebabkan oleh

faktor pejuang Aceh yang mayoritas adalah ulama. Namun meskipun secara

konstitusional syariat Islam sah menjadi hukum positif Aceh, pada prakteknya

hukum positif tersebut tidak seluruhnya berasal dari syariat Islam.

1.2 Saran

Belum adanya ketentuan hukum acara mengenai tata cara hukum acara

Qonun, menciptakan terjadinya kekosongan hukum, membuat Aceh

memberlakukan Qonun No.10 Tahun 2002 yang berisi tetap memberlakukan

KUHP sebagai dasar hukum. Untuk memberlakukan syariat Islam di Aceh secara

total dan menyeluruh adalah dengan membuat hukum acara Qanun oleh

pemerintah Aceh agar Mahkamah Syariah dapat total menjalankan tugasnya

dengan tidak hanya menerapkan setengah syari’at Islam di Aceh.

11

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan Prinst, Hukum Acara Pidana; suatu pengantar, cet. Kesatu (Jakarta:Penerbit Djambatan, 1989)

Daud Ali Muhammad, Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia, cet. Ketiga Belas (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Syahar Saidus, Asas-asas hukum Islam, cet. Kesatu (Jakarta: Penerbit Alumni, 1996) hal 25

Zuhri Muhammad, Hukum Islam dalam lintasan sejarah, cet. Kesatu (Jakarta: Praja Grafindo persada, 1996) hal.143

http://acehlong.com/2009/03/07/sanksi-kriminal-dalam-islam/

http://irfanview.wordpress.com/2009/02/27/sekilas-sistem-pidana-islam/

http://guntur.name20091207jinayatnya%25E2%2580%259Cqanunjinayat%25E2%2580%259D

12