1

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

KELEMBAGAAN NEGARA DI INDONESIA

ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN DALAM MEWUJUDKAN

PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF

Disampaikan pada Kuliah Perdana Semester Genap tahun 2009-2010

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Padjajaran, Bandung.

Bandung, 18 Februari 2010

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera Untuk kita Semua,

Puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan

YME, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua

sehingga kita bisa berkumpul dalam forum Kuliah Perdana Semester

Genap Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(FISIP) Universitas Padjajaran.

Tema yang dimintakan kepada saya, adalah Kelembagaan Negara

di Indonesia, antara Harapan dan Kenyataan dalam Mewujudkan

Pemerintahan Yang Efektif. Tema ini adalah tema yang penting dan

selalu up to date untuk dibicarakan, khususnya bagi mahasiswa Ilmu

Pemerintahan.

2

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati, saya akan menguraikan

peran kelembagaan negara di Indonesia dalam mewujudkan

pemerintahan yang efektif,

Sistem politik yang demokratis, di mana kedaulatan berada di

tangan rakyat, dewasa ini telah menjadi sistem yang diterima oleh banyak

negara. Kedaulatan adalah “kekuasaan tertinggi”. Dalam kehidupan

bernegara, rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada negara.

Kedaulatan rakyat yang diserahkan kepada negara itu tercermin pada tiga

cabang kekuasaan yang dikenal dengan konsep trias politika, yaitu ajaran

pembagian kekuasaan dalam negara yang dikenalkan oleh oleh ilmuwan

Perancis, Montesquieu, dalam bukunya ”the Spirit of Laws“. Montesquieu

membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu legilslatif,

eksekutif, dan yudikatif. Ajaran pemisahan kekuasaan ini sebelumnya

dikenalkan oleh ilmuwan Inggris, John Locke, dalam bukunya “Two

Treatises of Government“. John Locke membagi kekuasaan negara

menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, ekekutif, dan federatif.

Konsep dasar trias politika adalah kekuasaan di suatu negara tidak

boleh dilimpahkan hanya pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan

harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Kekuasaan

yang menumpuk di satu cabang kekuasaan akan memunculkan kekuasaan

3

yang korup, seperti yang dikatakan Lord Action, “Power tends to corrupt.

Absolute power, corrupt absolutely“.

Doktrin trias politika banyak mempengaruhi the founding fathers

Amerika Serikat pada saat perumusan konstitusi mereka. Trias politika

pada waktu itu diartikan sebagai separation of powers. Akan tetapi,

sekalipun ketiga kekuasaan sudah dipisah, penyusun konstitusi Amerika

menganggap perlu untuk menjamin bahwa masing-masing kekuasaan

tidak melampaui batas kekuasaannya. Maka dari itu, mereka mencoba

membendung kecenderungan ini dengan membangun sistem “checks and

balances”, pengawasan dan keseimbangan, di mana setiap cabang

kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan

lainnya.

Dalam konteks Indonesia, sebelum adanya Perubahan Pertama

UUD 1945 (1999), kita tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan

(separation of powers) sebagaimana diperkenalkan oleh John Locke dan

Montesquieu, melainkan pembagian kekuasaan (division of

powers/distribution of powers). Hal ini antara lain terlihat dari kekuasaan

Presiden yang tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif, tetapi juga

kekuasaan legislatif.1 Setelah Perubahan Pertama UUD 1945 yang

materinya antara lain menggeser kekuasaan legislatif dari Presiden ke

DPR,2 kita menjadi negara yang juga menerapkan ajaran pemisahan

1 Lihat Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan.

2 Lihat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945.

4

kekuasaan (separation of powers).3 Kendati demikian, dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan tidak hanya dibagi ke dalam tiga

cabang kekuasaan saja. Selain DPR, Presiden, dan MA yang masing-

masing menjalankan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ada

juga lembaga-lembaga lain yang menjalankan kekuasaan negara, seperti

MPR dan BPK. Bahkan, setelah perubahan UUD 1945, ada lembaga-

lembaga baru yang dihadirkan, antara lain DPD dan MK. Meski dalam

fungsinya yang sangat terbatas, DPD ikut serta dalam menjalankan

kekuasaan legislatif, terutama terkait dengan inisiasi, pembahasan, dan

pertimbangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah,

termasuk pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut.4

Adapun MK menjadi pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan

MA.5

Selain membagi kekuasaan negara kepada lembaga-lembaga

negara utama, UUD 1945 juga memberikan kewenangan kepada

lembaga-lembaga tertentu. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan

istilah state auxilliary agencies atau state independent bodies, misalnya

komisi pemilihan umum (KPU)6 dan Komisi Yudisial (KY).

7

3 Jimly Asshiddiqie, “Pergeseran Kekuasaan Legislatif-Eksekutif dan Peningkatan Peran DPR di

Masa Depan”, makalah pada Seminar Nasional tentang Peningkatan Peran DPR-RI, Jakarta, 6

September 2000. 4 Lihat Pasal 22D Perubahan Ketiga UUD 1945.

5 Lihat Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945.

6 Lihat Pasal 22E ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945.

7 Lihat Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945.

5

Meski kita sekarang menganut pula ajaran pemisahan kekuasaan,

tetapi yang diterapkan tidaklah ajaran pemisahan kekuasaan klasik yang

hanya membagi kekuasaan negara atas tiga cabang kekuasaan.

Tumbuhnya banyak lembaga negara tidak terhindarkan seiring dengan

semakin kompleksnya urusan kenegaraan. Lagipula, meski diakui penting,

sejak lama ajaran tentang pemisahan kekuasaan tersebut banya dikritisi,

misalnya yang tampak dari pernyataan G.W. Paton berikut ini: ”Although

in political theory much has been made of the vital importance of the

separation of powers, it is extraordinary difficult to define precisely each

particular power…The political usefulness of a separation of powers is

clearly recognized today, but the major juristic difficulty is to discover any

clear definitions of the legislative, administrative, and judicial process

which can be related to the functioning of actual states”.8

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati,

UUD 1945 telah menempatkan lembaga-lembaga negara pada

proporsinya. UUD 1945 telah menyebarkan kekuasaan ke lembaga-

lembaga negara yang ada. Pada era Orde Baru, DPR dianggap hanya

sebagai “stempel” dari lembaga eksekutif. Maka pada era pasca Orde

Baru lembaga ini diberdayakan, dan memiliki posisi yang sejajar dengan

lembaga-lembaga negara lainnya. Peta kekuasaan yang terpusat di

8 G. W. Paton, A Text-Book of Jurisprudence, second edition (Oxford: The Clarendon Press,

1951), hlm. 262.

6

tangan eksekutif menyebar ke arah yang lebih seimbang. Dengan

demikian, harapan baru tercipta pada lembaga-lembaga negara yang ada

bila berperan secara optimal dan proporsional.

Amandemen UUD 1945 telah mengubah susunan dan struktur

kelembagaan negara. Yang paling terlihat adalah tidak lagi dikenal

sebutan “lembaga tinggi dan tertinggi negara” dalam struktur

kelembagaan negara di Indonesia. Semua “lembaga tinggi dan tertinggi

negara” itu menjadi “lembaga negara” sebagaimana diatur dalam UUD

1945. Selain itu, dalam cabang kekuasaan legislatif, telah diperkenalkan

format baru lembaga perwakilan Indonesia. Sebelumnya kita hanya

memiliki DPR dan MPR, yang keanggotaannya terdiri dari para anggota

DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan serta yang dianggap

sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Kini hadir lembaga perwakilan

baru sebagai bentuk penguatan terhadap utusan daerah, yaitu Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), yang seluruh anggotanya dipilih melalui

pemilihan umum. Para anggota kedua lembaga perwakilan tersebut (DPR

dan DPD) kemudian menjadi anggota MPR. Kondisi tersebut tidak serta

merta dapat dinyatakan sebagai sistem keparlemenan bikameral atau dua

kamar.

Hal itu selain tidak secara eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945

juga karena filosofi pembentukannya tidak mengarahkan untuk menjadi

sebuah sistem keparlemenan bikameral. Kehadiran DPD dalam sistem

keparlemenan di Indonesia adalah dalam kerangka menguatkan peran

7

daerah di tingkat pusat, khususnya dalam upaya memberikan pengaruh

atau bahkan ikut merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan daerah

sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 22D Perubahan Ketiga UUD

1945.

Kekuasaan membentuk undang-undang tetap berada di tangan

DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perubahan

Pertama UUD 1945. Untuk ke depannya, tetap terbuka upaya

peningkatan peran DPD dalam proses legislasi, pengawasan, dan

anggaran melalui perubahan UUD 1945 sesuai ketentuan Pasal 37

Perubahan Keempat UUD 1945, dengan tetap dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana DPD

menunjukkan kinerjanya sesuai amanat UUD 1945 yang ada sekarang.

Anggapan bahwa setelah perubahan UUD 1945 sistem politik kita

beralih ke arah penguatan DPR sehingga tercipta legislative heavy, tidak

sepenuhnya benar. Misalnya, dari aras kekuasaan legislatif. Meskipun

terjadi pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden

kepada DPR melalui perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD

1945, tidak serta merta DPR memegang sepenuhnya kekuasaan tersebut.

Sebab, semua rancangan undang-undang dibahas bersama dengan

Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.9 Jika rancangan

undang-undang tersebut tidak mendapatkan persetujuan bersama,

rancangan undang-undangan tersebut tidak dapat dimajukan lagi dalam

9 Lihat Pasal 20 ayat (2) Perubahan Pertama UUD 1945.

8

persidangan DPR masa itu.10

Dari ketentuan ini, dapat saya katakan

bahwa sesungguhnya Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

pascapeubahan UUD 1945 memegang 50 persen kekuasaan legislatif.

Presiden dapat memveto setiap rancangan undang-undang yang tidak ia

setujui. Hanya, memang, veto tersebut tidak berada di ujung setelah

suatu rancangan undang-undang disetujui oleh lembaga legislatif

sebagaimana halnya di Amerika Serikat, melainkan pada saat

dilakukannya pembahasan antara pemerintah dan DPR. Tidak

mengherankan bila ada yang menyatakan bahwa pergeseran fungsi

legislasi setelah perubahan UUD 1945 justru makin menguatkan model

legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia.11

Ini

menunjukkan bahwa dari segi desain konstitusional, tidak sepenuhnya

benar klaim legislative heavy.

Contoh lain, dalam kaitan dengan pemakzulan (impeachment)

terhadap pesiden dan/atau wakil presiden. DPR tidak begitu saja dapat

menjatuhkan presiden dan/atau wakil presiden hanya dengan suara

mayoritas di lembaga legislatif. Aturan impeachment menurut UUD 1945

pascaamandemen berbeda dengan pengaturan sebelumnya. DPR tidak

bisa langsung mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang

paripurna dalam rangka pemakzulan terhadap presiden dan/atau wakil

presiden, namun harus melalui proses di MK untuk selanjutnya

10

Lihat Pasal 20 ayat (3) Perubahan Pertama UUD 1945. 11

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem

Presidensial Indonesia, Cetakan I, Jakarta, Rajawali Press, 2010.

9

diserahkan kembali ke DPR. Jika memang MK memutuskan bahwa

presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelangaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya, dan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

presiden dan/atau wakil presiden, maka proses selanjutnya berada di

tagan MPR untuk memutuskannya secara politik.

Amandemen UUD 1945 memposisikan lembaga legislatif dan

eksekutif dalam posisi yang sejajar. Apabila pada era Orde Baru

kekuasaan eksekutif sangat eksesif, maka kini tidak ada gerak langkah

eksekutif yang lepas dari kontrol DPR. Kekuasaan membuat undang-

undang kini bergeser ke lembaga legislatif, begitu juga dalam hak budget,

dan penentuan pejabat-pejabat publik seperti hakim agung, Gubernur

Bank Indonesia, personalia komisi-komisi negara, sampai penerimaan

duta-duta besar negara asing di Indonesia, harus melalui pertimbangan

DPR. Keterlibatan DPR khususnya dalam proses pengangkatan pejabat

publik tersebut sebagai refleksi bahwa DPR adalah representasi rakyat,

sehingga setiap pejabat publik harus memperoleh konfirmasi atau bahkan

persetujuan dari rakyat. Akan tetapi proses seleksi administrasi dan

kemampuan terhadap para calon pejabat publik tersebut sesungguhnya

telah dilakukan oleh tim seleksi dari lembaga-lembaga yang terkait,

bahkan oleh tim-tim seleksi independen.

10

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati,

Sebagai lembaga yang mewakili rakyat, Dewan mempunyai tiga

fungsi, yaitu legislasi, budgeting, dan controlling. Fungsi legislasi

merupakan fungsi yang paling dasar dari sebuah lembaga legislatif. Fungsi

ini bertujuan agar DPR dapat membentuk peraturan perundang-

undangan yang baik, karena kegiatan legislasi selalu identik dengan

proses pembentukan sebuah undang-undang. Melalui DPR, aspirasi

masyarakat ditampung, kemudian diimplementasikan dalam undang-

undang yang dianggap sebagai representasi kehendak rakyat.

Pada fungsi anggaran (budgeting), DPR bersama presiden

menyusun anggaran dalam RAPBN yang nantinya dijadikan Undang-

undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DPR juga

membahas RUU atau Pelaksanaan APBN pada satu tahun anggaran

sebelumnya. Dalam susunan alat-alat kelengkapan DPR, ada Badan

Anggaran sebagai divisi khusus yang berkaitan dengan anggaran negara.

Selain itu, sesuai dengan amanat UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), telah terbentuk Badan Akuntabilitas

Keuangan Negara (BAKN) sebagai alat kelengkapan DPR yang secara

khusus menangani urusan keuangan negara supaya lebih akuntabel dan

transparan, khususnya melakukan penelaahan terhadap temuan hasil

pemeriksaan BPK yang disampaikan ke DPR.

Pada fungsi pengawasan (controlling), DPR bertugas mengawasi

jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif, yaitu

11

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan

negara, dan kebijakan pemerintah. Karena, sebuah lembaga negara yang

tidak mendapatkan pengawasan memungkinkan munculnya

penyalahgunaan wewenang. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap

eksekutif, DPR mempunyai beberapa hak, baik secara kelembagaan

maupun individu setiap anggota. Hak yang terkait dengan kelembagaan

dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan adalah hak angket atau

hak untuk mengadakan penyelidikan, hak interpelasi atau hak untuk

meminta keterangan, dan hak menyatakan pendapat.

Selain itu, terdapat hak yang melekat di setiap anggota DPR dalam

konteks pengawasan, yaitu hak bertanya, yang dilakukan baik dalam

setiap rapat kerja dengan pemerintah maupun dalam pelaksanaan hak-

hak kelembagaan tersebut.

Dari perspektif keparlemenan, pemerintahan yang efektif berarti

pemerintahan yang berpihak pada kepentingan publik. Tantangan yang

dihadapi DPR adalah mengelola kemampuan untuk menjadi partner

politik bagi pemerintah (eksekutif) yang bersifat kritis-konstruktif

terhadap setiap kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan perannya

sebagai wakil rakyat, para anggota DPR tidak sekadar secara prosedural

semata-mata menjalankan tugasnya dengan selalu mengkritisi kebijakan

tanpa dasar, tetapi juga secara substansial memiliki bobot melalui

penguasaan materi dan permasalahan yang sedang dibahas.

12

Dengan kata lain, keterwakilan secara substansial menuntut para

anggota Dewan tidak hanya bekerja semata-mata secara prosedural,

tetapi harus lebih substansial, dengan memastikan bahwa segenap

prosedur tersebut berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, para anggota Dewan tidak

boleh terjebak “politicking”, dimana aktivitas dan dinamika politik

diwarnai dengan semengat untuk saling menjegal dan menjatuhkan,

tetapi harus mengedepankan etika dan moralitas politik. Sikap kritis dan

korektif para anggota Dewan tidak dibelokkan untuk kepentingan tawar-

menawar politik yang bersifat pragmatis, demi kepentingan pribadi dan

kelompoknya. Apabila, tidak demikian, maka cepat atau lambat wibawa

lembaga DPR akan tersandera oleh perilaku elite-elite politik internalnya.

Apabila implementasi ketiga fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan

pengawasan), didasarkan pada komitmen moral untuk kepentingan

rakyat, maka kontribusi Dewan sangatlah menentukan dalam

mewujudkan pemerintahan yang efektif. Di sisi lain, kewibawaan dan

integritas lembaga DPR di mata rakyat akan meningkat, mengingat rakyat

memiliki rasa percaya (trust) yang tinggi dan tidak serta-merta bersikap

apriori kepada lembaga DPR.

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati, saya akan menguraikan

pelaksanaan fungsi-fungsi DPR, antara harapan dan kenyataan,

13

Pada era reformasi ini, dengan adanya semangat yang tinggi di

dalam mengimplementasikan demokrasi secara konsisten, yang ditandai

dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 serta praktik politik yang

demokratis, terbuka dan partisipatif, DPR dituntut untuk senantiasa

menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Di bidang legislasi, merujuk pengalaman kinerja DPR sebelum

periode 2009-2014, sebagaimana dicatat oleh Tim Kajian Peningkatan

Kinerja DPR masih terdapat dua permasalahan pokok, antara lain; target

jumlah penyelesaian RUU yang telah ditetapkan dalam prioritas tahunan

di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), belum dapat

sepenuhnya dipenuhi; dan proses pembahasan RUU kurang transparan,

sehingga sulit diakses oleh publik.

Di sisi lain, dicatat juga bahwa banyak produk perundang-

undangan yang dihasilkan DPR selama ini yang dipertanyakan kualitasnya,

mengingat banyaknya tuntutan judicial review masyarakat yang

dikabulkan oleh pihak Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu saja, catatan

tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi kami, segenap pimpinan dan

anggota DPR periode 2004-2009, agar kekurangan tersebut dapat diatasi

dengan sebaik-baiknya. Bahwa di dalam proses legislasi, kami akan

seoptimal mungkin bekerja secara sungguh-sungguh, tidak saja

berorientasi pada target jumlah RUU yang disepakati dan disahkan, tetapi

jauh daripada itu adalah kualitasnya. Produk perundang-undangan yang

14

dihasilkan oleh DPR, bagaimanapun harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada publik/rakyat, serta benar-benar dapat diandalkan.

Sementara itu, pada pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan telah

melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kemampuan anggota

seperti membangun kerjasama dengan beberapa pusat data, membentuk

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) disamping Badan

Anggaran. Semua itu dimaksudkan agar fungsi anggaran dilakukan secara

optimal, dengan mengedepankan asas keadilan, proporsionalitas,

akuntabilitas dan transparansi yang selaras dengan ketentuan konstitusi

dan perundang-undangan terkait. Dan satu hal yang harus dicatat jangan

sampai fungsi anggaran ini disalahgunakan dengan menjadikannya ajang

bagi para anggota Dewan untuk melakukan tawar-menawar dengan

berbagai pihak, khususnya pemerintah, demi kepentingan jangka pendek

individu maupun kelompok.

Sementara itu di dalam pelaksanaan konteks pengawasan, fungsi

tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk aktivitas seperti rapat kerja

komisi dengan mitra kerja masing-masing, mengadakan kunjungan kerja

ke berbagai daerah, serta membentuk berbagai kepanitiaan seperti

Panitia Khusus (Pansus) untuk merespons berbagai masalah penting,

strategis dan krusial. Optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan akan

dapat berjalan secara optimal, apabila baik pihak Dewan maupun

pemerintah sama-sama proaktif, terbuka dan obyektif. Dan harus dicatat,

sebagaimana diuraikan di atas konteks optimalisasi fungsi pengawasan

15

DPR tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintah/Presiden,

mengingat di dalam sistem ketatanegaraan kita DPR tidak dapat

menjatuhkan Presiden, demikian pula sebaliknya Presiden tidak dapat

membubarkan DPR.

Dalam konteks pengawasan ini, Tim Peningkatan Kinerja DPR-RI

mengidentifikasi adanya tiga permasalahan yakni: [1] efektivitas

pengawasan melalui rapat-rapat masih rendah; [2] aspirasi masyarakat

(konstituen) pada saat anggota DPR melakukan pengawasan ke daerah,

seringkali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya; dan [3] DPR-RI

belum efektif menjalankan tugas dan fungsi checks and balances. Guna

mengatasi ketiga masalah tersebut Dewan telah menyempurnakan Tata

tertib DPR-RI, disesuaikan dengan UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3.

Dengan adanya mekanisme yang lebih baik, maka diharapkan kendala-

kendala yang ada dapat diminimalisasi, sehingga sebagai rumah rakyat,

lembaga DPR senantiasa terbuka bagi aspirasi masyarakat, dan di sisi lain

tetap kritis-obyektif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Realitas yang dihadapi DPR selain dari masalah tiga fungsi

tersebut, Dewan masih terus bekerja untuk memperbaiki citra agar

kedepan, DPR lebih baik. Gambaran di atas menunjukkan bahwa upaya

untuk meningkatkan kualitas demokrasi khususnya dari sisi DPR tidaklah

mudah. Demokrasi adalah sebuah proses yang tanpa henti. Demokrasi

juga adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara

yaitu mensejahterakan rakyat. Tetapi demokrasi juga bukan tanpa

16

kelemahan dan cela. Kelebihan demokrasi adalah rakyat memiliki ruang

untuk ikut terlibat dalam seluruh proses berbangsa dan bernegera baik

melalui pemilu, melalui penyampaian pendapat yang relatif bebas, serta

melalui para wakilnya di lembaga perwakilan.

Kelemahan utama demokrasi adalah inefisien dan inefektif,

mengingat demokrasi lebih mengedepankan proses, bukan semata-mata

hasil akhir. Demokrasi bukanlah sesuatu yang instan, tetapi

membutuhkan suatu upaya nyata, bahkan pengorbanan, untuk mencapai

suatu kualitas yang diharapkan. Apabila demokrasi salah kelola, maka

akan berakibat fatal: stabilitas politik terganggu, dan tentu saja hal ini

akan berpengaruh kepada proses pembangunan ekonomi dan bidang-

bidang lain. Instabilitas politik akibat kegagalan demokrasi, sungguh

merupakan sesuatu yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu, kewajiban kita

semua adalah mengupayakan proses demokrasi, agar berjalan dengan

baik, dan tidak terjebak pada instabilitas politik.

Walaupun mengandung kelemahan, tetapi hingga saat ini belum

ada satu sistem lain yang mampu memberikan ruang bagi adanya

kebebasan untuk rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh Winston Churchill,

demokrasi memang bukan sistem politik yang terbaik, tetapi belum ada

sistem lain yang lebih baik lagi. Karena itulah prasyarat bagi berjalannya

demokrasi dengan baik adalah, bekerjaanya dengan baik konsep Trias

Politika, sebagaimana diuraikan terdahulu; partisipasi publik yang efektif;

serta kedewasaan politik semua pihak. Bagaimanapun, demokrasi harus

dikelola secara arif dan benar. Dalam konteks ini peran para pemimpin,

17

terutama para elite dan pemimpin politik sangat penting di dalam

memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya, serta memberikan

pengabdian total bagi kesejahteraan rakyat dalam menjalankan tugas-

tugas konstitusionalnya.

Demokrasi yang kita pilih harus tetap bersandar kepada nilai-nilai

luhur bangsa yang sangat menghargai etika dan sopan santun. Oleh

karena itu saya mengajak kepada para mahasiswa dan berbagai elemen

masyarakat untuk meningkatkan kualitas di dalam berdemokrasi dan

mengimplementasikannya secara baik di lapangan. Saya sangat

menghargai segenap daya kritis mahasiswa dan masyarakat di dalam

memberikan kritik dan masukan kepada DPR, Pemerintah, maupun

lembaga-lembaga negara lainnya. Tetapi masukan dan kritik tersebut,

tetap harus dilakukan di dalam koridor konstitusi dan demokrasi yang

beretika. Mahasiswa adalah kaum terpelajar, dan oleh sebab itulah

tidaklah pantas apabila mahasiswa menyampaikan masukan dan kritik,

justru dengan cara-cara yang tidak mencerminkan sebagai pelajar yang

melekat pada dirinya ketinggian budi pekerti dan moral-etikanya.

Mahasiswa adalah harapan masa depan bangsa, dan para calon

pemimpin bangsa. Dalam kaitan inilah saya mendoakan mudah-mudahan

seluruh mahasiswa yang hadir di dalam acara ini, dan menyimak dengan

baik apa yang saya sampaikan, kelak akan menjadi pemimpin bangsa,

dengan bekal ilmu yang memadai dan membawa bangsa dan negara

Indonesia menjadi lebih maju dan berjaya. Amin.

18

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Sebagai kata akhir, saya mengucapkan selamat atas dimulainya

kuliah pertama Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Padjajaran. Semoga kegiatan ini membawa manfaat

bagi kita semua dalam ikut mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

berwibawa di masa sekarang dan di masa depan.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamiththariq,

Wassalamu’alaikmum Warohmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 18 Februari 2010

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

H. MARZUKI ALIE