“Tugas Al-islam kemuhammadiyaan 4”

MAKALAH

ISLAM DAN EKONOMI

OLEH :

KELOMPOK 5

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

TAHUN AJARAN 2013

DAFTAR ISI

BAB I

PEMBAHASAN ISLAM DAN EKONOMI

A.PENGERTIAN ISLAM DAN EKONOMI ................................................................... 1

B. JENIS-JENIS AKAD BAGI HASIL............................................................................. 1

1. MUDHARABAH.................................................................................................. 1

2. MUSAQOH........................................................................................................... 3

3. MUSYARAKAH.................................................................................................. 4

4. MUZARA’AH atau MUKHABARAH................................................................. 5

C.TUJUAN ISLAM DAN EKONOMI............................................................................. 6

BAB 11

1.Pandangan Islam Terhadap Harta dan Ekonomi............................................................. 7

2. Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam ......................................................................... 9

A. Perekonomian Masyarakat Luas, Bukan Hanya Masyarakat Muslim Akan Menjadi

Baik Bila Menggunakan kerangka Kerja atau Acuan Norma-Norma

Islami...................................................................................................................... 9

B. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh................................................................ 10

C. Keadilan Distribusi Pendapatan............................................................................. 10

D. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial..................................... 12

BAB III

KESIMPULAN................................................................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................... 14

BAB 1

PEMBAHASAN

Makalah Islam dan Ekonomi " Bagi Hasil"

A.  Pengertian

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

B.  Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam Islam secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Mudharabah, Musaqah, Musyarakah,,dan Muzara’ah.

1. MUDHARABAH

Salah satu bentuk kerjasama anatara pemilik modal dengan seseorang, yang pakar dalam berdagang, di dalam fiqh islam disebut dengan mudharobah, yang oleh ulama fiqh Hijaz menyebutnya dengan qiradh.

Secara termonologi, para ulama fiqh mendefinisikan mudharobah atau qiradh dengan:

كا مشتر بح الر ن يكو و فيه يتجر ال ما مل العا إلى لك لما ا فع يد أن

Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.

a. Hukum Mudharobah dan dasar hukumnya

Akad mudharobah dibolehkan dalam islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarkan uang. Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Firman Allah dalam surat al-Muzzammil 73: 20 yang berbunyi:... لله ا فضل من ن يبتغو ض ر أل ا فى ن بو يضر ن و خر ا و

…dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah…

surat al-Baqarah, 2: 198 berikut:

ربكم من فضال تبتغوا ن أ ح جنا ... ليسعليكم

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu…

b.      Rukun dan Syarat mudharabahmenurut jumhur ulama ada tiga, yaitu :

1.      Orang yang berakad ( shahibul maal dan pengelola )

2.      Modal, pekerjaan, dan keuntungan

3.      Shigat ( ijab qabul)

Adapun syarat – syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama

di atas adalah:

a.       Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan

cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal

adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat – syarat seorang wakil juga berlaku

bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.

b.      Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1)berbentuk uang, (2)jelas jumlahnya, (3)tunai,

(4)diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu

berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan

keuntungannya.

c.       Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan

bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga,

atau seperempat. Aqpabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah,

akad itu fasid (rusak).

2.      MUSAQOHSecara sederhana musaqoh diartikan dengan kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.

Dasar hukum bolehnya adalah hadist nabi yang mempekerjakan penduduk khaibar yang disebutkan di atas, yang kerjasama pertanian tersebut juga mencakup merawat tanaman. Sedangkan bagian ulama memandangnya sebagai muamalah upah mengupah, berpendapat tidak boleh karena upah tidak boleh dari hasil kerja tapi dalam bentuk nilai uang yang sudah pasti sesuai dengan perjanjian.

Rukun dan syarat Musaqqoh

jumhur ulama yang terdiri atas ulama malikiyah, syafi’iyah, dan hanabilah berpendirian bahwa transaksi al-musaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu :

a.       Dua orang/pihak yang melakukan transaksib.      Tanah yang dijadikan obyek al-musaqahc.       Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarapd.      Ketentuan mengenai pembagian hasil al-musaqahe.       shigat (ungkapan) ijab dan qabul

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi oleh masing-masing rukun adalah :1.      dewasa (akil baligh) dan berakal.2.      Obyek al-musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah.3.      Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk

digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.4.      Hasil yang dihasilkan oleh kebun itu adalah hak mereka bersama sesuai dengan kesepakatan

yang telah dibuat.5.      Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini hampir sama dengan transaksi sewa

menyewa, agar terhindar dari ketidakpastian.

3.MUSYARAKAH

Secara etimologi, asy-syirkah berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan . Asy-syirkah termasuk salah satu bentuk kerja sama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.Secara terminologi, ada beberapa definisi asy-syirkah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh.

Menurut para ulama fiqh, asy-syirkah adalahالشيوع جهة على كثر فأ ثنين إل شيئ فى الحق ت ثبو

Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.

Dasar hukum asy-syirkah

Akad asy-syirkah dibolehkan, menurut para ulama fiqh, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa’, 4: 12 yang berbunyi :

... الثلث فى ء كا شر ...فهم...maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...

Dalam ayat lain Allah berfirman :وقليل ت لحا لصا وعملوا امنوا ين الذ إال بعض على بعضهم ليبغى الخلطاء من كثيرا إن و

هم ...ما

...sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh; dan amat sedikit mereka ini...

Rukun-rukun Musyarakaha.       Para pihak yang bersyirkah.b.      Porsi kerjasama.c.       Proyek/usaha ( masyru’ )d.      Ijab qabul ( sighat ).

e.       Nisbah bagi hasil.

4.MUZARA’AH atau MUKHABARAH

Secara etimologi, al-muzara’ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan dalam terminology fiqh terdapat beberapa definisi al-muzara’ah yang dikemukakan ulama fiqh.

Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan:

الزرع فى كة الشر

Perserikatan dalam pertanian.

Imam asy-Syafi’iyah mendefinisikan al-mukhabarah dengan:

مل العا من ر والبن منها يخرج ببعضما األرض عمل

Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian

disediakan penggarap tanah.

Dalam al-mukhabarah, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah, sedang

dalam al-muzara’ah bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.

Hukum Akad al-muzara’ahDalam membahas hukum al-muzara’ah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah ( 80-150 H/699-767 M ) dan Zufar ibn Huzail ( 728-774 M ), pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa akad al-muzara’ah tidak boleh. Menurut mereka, akad al-muzara’ah dengan bagi hasil, seperti seperempat dan setengah, hukumnya batal.

Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail adalah sebuah hadis berikut:

برة المخا عن نهى وسلم عليه الله ل رسو .أن

﴿ الله عبد بن بر جا عن مسلم ﴾رواهRasulallah saw yang melarang melakukan al-mukhabarah. ( HR Muslim dari Jabir ibn

Abdillah ).

Al-Mukhabarah dalam sabda Rasulallah itu adalah al-muzara’ah, sekalipun dalam al-mukhabarah bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah.

Dalam riwayat Sabit ibn adh-Dhahhak dikatakan:

المزرعة عن نهى سلم و عليه الله صلى الله رسول .أن

﴿ ك الضحا بن بت ثا عن مسلم ﴾رواه

Rasulallah melarang al-muzara’ah ( HR Muslim ).

Rukun al-Muzara’ah

Jumhur ulama, yang membolehkan akad al-muzara’ah, mengemukakan rukun dan

syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun al-muzara’ah menurut

mereka adalah:

a.       Pemilik tanah.

b.      Petani penggarap.

c.       Obyek al-muzara’ah.

d.      Ijab dan qabul.

AKIBAT AKAD AL-MUZARA’AH

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad al-muzara’ah, apabila akad ini telah

memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

a.       Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.

b.      Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung

oleh petani dan pemilik tanh sesuai dengan prosentase bagian masing-masing.

c.       Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

C.Tujuan Islam Dan Ekonomi

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam, bisa berubah.

BAB II

1.Pandangan Islam Terhadap Harta dan Ekonomi

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (Al-An’aam : 165) serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (adz-Dzaariyaat : 56). Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu manhaj al-hayat “ sistem kehidupan “ dan wasilah al-hayat “ sarana kehidupan “.

Manhaj al-hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaliknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram.

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer.

Pelaksanaan Islam sebagai way of life secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai hayatan thayyibah (An-Nahl : 97).

Sebaliknya, menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam kehdupan sekarang, ma’isyatan dhanka atau kehidupan yang sempit, serta kecelakaan diakhirat nanti (Thaahaa : 124 – 126).

Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola wasilah al-hayah atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Wasilah al-hayah ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.

Sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya :

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan, dia Maha Mengetahui segala sesuatu “

Dari keterangan diatas, islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relativf, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

2. Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut. 1. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang

amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam bahasa Einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi ; yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Pencipta awal segala energi adalah Allah SWT.

2. Harta sebagi perhiasan  hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Firman-Nya, “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Ali Imran : 14). Sebagai perhiasan hidup, harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggan diri (Al-‘Alaq : 6 – 7).

3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. (Al-Anfaal : 28)

4. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedekah. (At-Taubah : 41, 60 ; Ali Imran : 133-134).

1. Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (a’mal) atau mata pencaharian (ma’isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Banyak ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi yang mendorong umat manusia bekerja mencari nafkah secara halal.

2. Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian (At-Takaatsur : 1 – 2), melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuan-Nya ) (Al-Munaafiquun ; 9 ), melupakan shalat dan zakat  (an-Nuur ; 37), dan memutuskan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (al-Hasyr : 7).

3. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba                   (al-Baqarah : 273 – 281), perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau haram (al-Maa’idah : 90-91), mencuri, merampok, penggasaban (al-Maa’idah : 38 ), curang dalam takaran dan timbangan (al-Muthaffifiin : 1 – 6) melalui cara-cara yang batil dan merugikan (al-Baqarah : 188 ), dan melalui suap-menyuap (HR Imam Ahmad ).

2. Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam

A. Perekonomian Masyarakat Luas, Bukan Hanya Masyarakat Muslim Akan Menjadi Baik Bila Menggunakan kerangka Kerja atau Acuan Norma-Norma Islami.

Banyak ayat Al-Qur’an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, diantaranya Aurah Al-Baqarah ayat 60 dan Al-Maa’idah ayat 87 – 88 yang semua ayatnya merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan Al-Qur’an dalam bidang ekonomi. Dari ayat-

ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik  materi maupun non materi.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

B. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persudaraan dan kasih saying bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut :

�       a. Keadilan Sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan  Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada manusia.

�        b.Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploiasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kiesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

C. Keadilan Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan cara-cara berikut ini.

Pertama :-         Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu.

-         Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.

-         Menjamin basic needs fulfillment ( pemenuhan kebutuhan dasar hidup ) setiap anggota masyarakat.

-         Melaksanakan amanah at-takaaful al-ijtima’I social economic security insurance dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara itu, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabatnya yang yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Kedua :Islam membenarkan seorang memilih kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.

Jika seluruh ajaran Islam (termasuk pelaksanaan syariah serta norma keadilan) diterapkan, kesenjangan kekayaan serta pendapatan yang mencolok tidak akan terjadi di dalam masyarakat.

D. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan  oleh Allah. Ia tidak tunduk kepada siapa pun kecuali kepada Allah (ar-Ra’d : 36 dan Luqman : 32). Ini merupakan dasar bagi Piagam Kebebasan Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini Al Qur’an  tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya (Al-A’raaf : 157).

Konsep Islam amat jelas. Manusia dilahirkan merdeka. Karenanya, tidak ada seorang pun bahkan Negara manapun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun dihadapan Allah.

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.

BAB III

KESIMPULAN

Islam membenarkan seorang memilih kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian (At-Takaatsur : 1 – 2), melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuan-Nya ) (Al-Munaafiquun ; 9), melupakan shalat dan zakat  (an-Nuur ; 37), dan memutuskan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (al-Hasyr : 7).

Konsep Islam amat jelas. Manusia dilahirkan merdeka. Karenanya, tidak ada seorang pun bahkan Negara manapun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun dihadapan Allah.

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Ghayarni. 2004. Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer. Pustaka Progressif: Surabaya.

Ahmad M Saepudin. 1987. Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif IslamI. Rajawali Pers: Jakarta.

Ali Sakti. 2007. Ekonomi Islam. Aqsa Publishing: Jakarta.

Haroen Nasrun . 2000. Fiqh Muamalah. Gaya Media Pratama: Jakarta.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah