1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk membangun sebuah bangsa dan negara yang maju dan berkembang,

dibutuhkan seumber daya manusia yang berkualitas guna mengelola bangsa dan

negara itu sendiri. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas

tersebut, pendidikan sangat berperan penting untuk sebuah pembangunan bangsa

dan negara ke arah yang lebih baik.

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, disebutkan

bahwa salah satu tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.,

dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah membuat suatu kebijkan

tentang pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20

Tahun 2003.

Selain itu, untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, maka setiap satuan

pendidikan harus bisa memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Yang sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005. Sehingga

tidak menutup kemugkinan bagi satuan pendidikan untuk bisa menyelenggarakan

satuan pendidikan yang bertaraf internasional, contohnya program SBI. Di mana

melalui pelaksanaan program tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia

yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing tinggi baik nasional maupun

internasional.

Di dalam makalah ini, Penulis akan membahas tentang program SBI dan

bagaimana implementasinya dengan melakukan study lapangan terhadap SMP

Negerti 1 Cimahi.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah

a) Untuk mengetahui apa itu Sekolah potemsial, SSN dan SBI.

b) Untuk mengtahui apa saja kriteria dari SBI.

2

c) Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan SBI di SMP Negri 1

Cimahi.

d) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan SBI

khusunya di SMP Negeri 1 Cimahi.

C. Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah didalam makalah ini, yaitu:

a) Apa yang dimaksud dengan Sekolah potensial, SSN, RSBI dan SBI?

b) Apa dasar hukum dari SBI?

c) Bagaimana kriteria dari SBI?

d) Bagaimana implementasi program RSBI dalam rangka menuju SBI di SMP

Negeri 1 Cimahi ?

e) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh SMP Negeri 1 Cimahi dalam proses

menuju SBI?

f) Solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

D. Pendekatan dan Metode

Pendekatan dan metode yang digunakan oleh peulis untuk menyusun makalah

ini yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan melakukan

wawancara kepada tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Negeri 1 Cimahi,

yaitu Wakil Kepala Sekolah sekaligus guru Fisika yaitu Pak Karyana, dan

Penanggung Jawab RSBI sekaligus guru Matematika yaitu Pak Cece. Selain itu,

dengan observasi ke SMP Negeri 1 Cimahi, studi pustaka, literatur internet, dan

lain-lain.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan makalah ini yaitu, Bab I Pendahuluan, terdiri

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pendekatan dan metode, serta

sistematika makalahnya. Pada Bab II Kajian Teori, membahas tentang konsep

3

sekolah formal standar (Sekolah Potensial/rintisan), konsep sekolah formal

mandiri (SKM/SSN) dan konsep Sekolah Bertaraf Internasional (SBI);

Sedangkan pada BAB III Pembahasan, meliputi dasar hukum yang

berhubungan dengan penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional,

implementasi, hambatan atau kendala pelaksanaan RSBI, dan solusi dari hambatan

tersebut. Bab IV Penutup, yaitu kesimpulan dan saran.

4

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Sekolah Formal Standar (Sekolah Potensial/Ritisan)

Sekolah potensial merupakan suatu satuan pendidikan yang belum memenuhi

standar nasional pendidikan. Adapun definisi sekolah potensial yang dikutip oleh

Riza Sativa dalam situs (http://oryza-sativa135rsh.blogspot.com/2011/01/sekolah-

bertaraf-international-sbi-dan.html) yaitu:

“Sekolah potensial, yaitu sekolah yang masih relatif banyak

kekurangan/kelemahan untuk memenuhi kriteria sekolah yang sesuai

dengan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam

UUSPN Tahun 2003 pasal 35 maupun dalam PP No. 19 Tahun 2005.

Sitegaskan dalam penjelasan PP No.19 Tahun 2005 pasa 11 ayat 2 dan

3 bahwa kategori sekolah potesial adalah sekolah yang belum

memenuhi (masih jauh) dari SNP.”

Karena sekolah potensial tersebut belum dan masih jauh dari standar nasional

pendidikan, maka untuk mengetahui karakteristik sekolah tersebut, berikut ada

beberapa kriteria sekolah potensial yaitu:

a) Sekolah negeri maupun swasta;

b) Memiliki rata-rata UN yang lebih rendah daripada rata-rata UN untuk kriteria

sekolah standar nasional (SSN), misalnya untuk penetapan SSN tahun 2006

persyaratan UN tahun 2004 minimal 6,33 dan UAN tahun 2005 6,50.

Sedangkan untuk penetapan SSNS tahun 2007 UN tahun 2005 minimal 6,35

dan UN tahun 2006 minimal 6,75;

c) Termasuk sekolah yang tergolong ketagori cukup atau kurang di

kabupaten/kota yang bersangkutan, yaitu memiliki karakteristik sekup atau

kurap terhadap 8 SNP (Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses,

standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan kependidikan, standar

5

manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian) atau di bawah nilai

baik dan amat baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian kinerja sekolah yang

dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotal;

d) Bukan sekolah yang didukung oleh yayasan yang memiliki pendanaan yang

kuat, baik dari dalam maupun luar negeri; dan

e) Sekolah dengan niali akreditasi di bawah A.

B. Konsep Sekolah Formal Mandiri (Sekolah Standar Nasional/SSN)

Kriteria kedua dari satuan pendidikan yang Sekolah Standar Nasioal (SSN),

yang mana SSN merupakan sekolah atau satua pendidikan yang telah memenuhi

delapan standar pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar

proses, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan kependidikan, standar

manajemen, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Landasan hukum dari pelaksanaan SKM/SSN yang terdapat dalam situs

(http://www.slideshare.net/J321_M/manajemen-sekolah-bermutu-dalam-kajian-

sekolah-potensial) yaitu:

a) UU RI No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 34 Tahun 2004.

b) UU RI No 25 Tahun 1999 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

c) UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:(a) Pasal 12 ayat (1) huruf b : setiap peserta didik pada setiap

satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

(b) Pasal 12 ayat (1) huruf f : setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(c) Bab IX, pasal 35 bahwa: standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

6

d) Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

e) Peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005, bagian ketiga pada Pasal 10 dan 11 mengatur tentang bebab belajar dan bentuk sistem paket dan sistem satuan kredit (SKS).

f) Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

g) Permendiknas No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.h) Permendiknas No 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi

Lulusan.i) Permendiknas No 6 Tahun 2007, sebagai penyempurnaan

permendiknas No 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No 22 dan 23 Tahun 2006.

j) Permendiknas No 12 Tahun 2007 tentang Standar pengawas Sekolah.

k) Permendiknas No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah.l) Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Guru.m) Permendiknas No 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam

Jabatan.n) Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan.o) Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian

pendidikan.p) Permendiknas no 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan

Prasarana Pendidikan.q) Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.r) Rencana Strategis Depdiknas tahun 2005-2009.s) Rencana Strategi Ditjen Manajemen Disdakmen tahun 2005-2009.

C. Konsep Sekolah Berstandar Internasional

Di Indonesia, sekolah bertaraf internasional dimulai ketika banyak para

orang-orang asing yang tingga dan bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar

negeri, yang mana mereka bekerja sebagai diploma atau duta besar yang negara-

negara tersebut. Sehingga ada sekolah khusus untuk menampung anak-anak

sebagai siswa dari orang tua yang bekerja sebagai diplomat maupun duta besar di

7

Indonesia. Contohnya yaitu Jakarta Internasional School (JIS), yang didirikan

tahun 1951.

Sebelum menuju kepada jenjang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), setelah

suatu satuan pendidikan berkategori SSN berarti sekolah tersebut telah memenuhi

kedelapan SNP, di mana dari kategori tersebut sekolah dapat naik menjadi kategori

RSBI(Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). RSBI tersebut merupakan

pendidikan yang diselenggarakan seteleh terpenuhinya standar nasional

pendidikan, yang mana sekolah yang berkategorikan RSBI, tujuan dan program-

program yang terdapat dalam RSBI tersebut mengarah untuk menuju kepada

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), karena RSBI ditujukan dan dipersipakan

untuk berarti mencapai kategori satuan pendidikan SBI (Sekolah Bertaraf

Internasional).

Adapun pengertian pendidikan bertaraf internasional adala pendidikan yang

diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya

dengan standar negara maju. Menurut Permendikan No 78 tahun 2009 Tentang

Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar

dan Menengah, tujuan diselenggarakannya SBI adalah untuk menghasilkan lulusan

yang memiliki:

a) Kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota OECD atau negara maju lainnya.

b) Daya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokan di tingkat internasional.

c) Kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu dan bentuk penghargaan internasional lainnya.

d) Kemampuan bersaing kerja di luar negeri terutama bagi lulusan sekolah menengah kejuruan.

e) Kemampuan berkomunkasi dalam bahasa Inggris (skor TOEFL Test > 7,5 dalam skala internet based test bagi SMA, skor TOEIC 450 bagi SMK), dan/atau bahasa asing lainnya.

f) Kemampuan berperan aktif secara iternasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia dalam perspektif sekonomi, sosio-kultural, dan lingkungan hidup.

8

g) Kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesioal.

Untuk melaksanakan jenjang pendidikan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional)

tentunya harus didasarkan pada landasan yuridis sebagai berikut, antara lain:

a) UU No. 20 Tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional) pasal 50 ayat

(3), yaitu: “Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan

pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan untuk menjadi

satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

b) UU No 32 Tahun 2004 (Pemerintahan Daerah).

c) PP No 19 Tahun 2005 (Standar Nasional Pendidikan).

d) PP No 38 Tahun 2007 (Pembagian Urusan Pemerintah antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupate/Kota).

e) PP No 48 Tahun 2008 (Pendanaan Pendidikan).

f) PP No 17 Tahun (Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan).

g) Permendiknas N0 63 Tahun 2009 (Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan).

h) Permendiknas No 78 Tahun 2009 (Penyelenggaraan SBI Pada

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah).

Secara umum, setiap satuan pendidikan yang sedang mmenuju kepada jenjang

SBI harus memenuhi beberapa kriteria dari Sekolah Bertaraf Internasional sebagai

berikut:

No Parameter Persyaratan

1. Standar Nasional

Pendidikan (SNP)

Harus sudah terpenuhi

2. Guru Min. S2/S3: 10 % (SD), 20% (SMP, dan

9

30% (SMA).

3. Kepala Sekolah Min. S2 dan mampu berbahasa asing

secara aktif

4. Akreditas A (95)

5. Sarana dan

Prasaraa

Berbasis TIK

6. Kurikulum KTSP diperkaya dengan kurikulum dari

negara maju, penerapan SKS pada

SMA/SMK

7. Pembelajaran Berbasis TIK, dan billingual (mulai dari

kelas 4 SD), sister school dengan sekolah

dengan negara anggota OECD atau

negara maju lainnya.

8. Manajemen Berbasis TIK; ISO 9001 dan ISO 14000

9. Evaluasi Menerapkan model UN dan diperkaya

dengan sistem ujian internasional ( negara

maju atau negara lain yang memiliki

keunggulan tertentu).

10. Lulusan Memiliki daya saing internasional dalam

melanjutkan pendidikan dan bekerja

(SMK).

11. Kultur Sekolah Terjaminnya Pedidikan Karakter, bebasa

Bullying, Demokrasi, Partisipatif.

12. Pembiayaan APBN, APBD dan boleh memungut

biaya dari masyarakat atas dasar RAPBS.

(Dikjend Man.Pend. Dasar dan Menengah Kemendiknas : 2009)

Sebelum menuju kepada Skolah Bertaraf Internasional (SBI), terlebih dahulu harus

ada tahapan dari Sesolah Standar Nasional (SSN) dan Rintisan Sekolah Bertaraf

10

Interasional (RSBI), dan setiap tahap harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai

berikut yang terdapat dalam situs

(http://oryza-sativa135rsh.blogspot.com/2011/01/sekolah-bertaraf-international-sbi-

dan.html) yaitu:

Beberapa program dan kegiatan yang harus dilakukan oleh sebuah sekolah untuk menuju Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), antara lain:

Sekolah Standar Nasional (SSN)

1. Memiliki rata-rata UN 6,52. Tidak Double Shift3. Berakreditasi B dan BAN

Sekolah/Madrasah

RSBI

1. Sudah Sekolah Standar Nasional (SSN)

2. Berakreditasi A dari Ban Sekolah/Madrasah

3. Pembelajaran Matematika IPA, dan Kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau dalam bahasa Internasional (billingual)

4. Nilai rata-rata UN 7,0

SBI

1. SNP dan diperkaya Standar Kualitas pendidikan negara manju

2. Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madarasah

3. Pembelajaran Matematika IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa internasionla (billingual)

4. Nilai rata-rata UN 8,0

11

a) Mempersiapkan kurikulum yang mengacu pada kurikulumnegara maju;

b) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran;c) Melatih guru dalam pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran;d) Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru;e) Mendapatkan pendampingan dan tenaga ahli;f) Menjalin sister school;g) Meningkatkan kemampuan guru dalam berbahasa Internasional;h) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (ISO);i) Menyelenggarakan pelatihan leadership untuk Kepala Sekolah; danj) Melengkapi sarana sekolah.(Dikjend Man.Pend. Dasar dan Menengah Kemendiknas : 2009)

Pada proses pelaksanaannya, SBI tetap menggunakan standar nasional

pendidikan tetapi diperkaya dan didukung dengan standar pendidikan dari negara

lain, yaitu salah satu negara dari anggota OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development). Menurut UU No 78 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasiol (SBI) pada Jenjang Pendidikan

Dasar dan Menengah, bahwa:

“Organisation for Economic Co-operation and Development yang kemudian disingkat OECD adalah organisasi internasional yang bertyjuan membantu pemerintahan negara anggotanya yang menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Adapun negara maju lainnya adalah negara yang tidak termasuk dalam keanggotaan OECD tetapi memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan tertentu.”

Anggota dari OECD ini biasanya memiliki keunggulan tertentu dalam bidang

penddidikan yang telah diakui secara internasional, diantara negara sebagai

anggota dari OECD antara lain: Australia, Austri, Belgia, Kanada, Czech

Republic, Denmark, Finlandia, Pracis, Jerman, Greece, Hungaria, Iceland,

Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Luxembourg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru,

Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Slovakia, Spanyol, Swedia, Switzeland,

Turki, Inggris, Amerika Serikat dan negara maju lainnya seperti Chili, Estonia,

Israel, Rusia, Slovenia, Singapura dan Hongkong.

12

Dalam pelaksanaan program sekolah bertaraf internasional tersebut, masih

memunculkan pro dan kontra antar masyarakat dann pemerintah. Bahkan ada

anjuran bahwa SBI harus dibubarkan, berikut ini ada 10 alasan yang dikemukakan

oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (ISI) Satria Dharma dalam Petisi

Pendidikan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dinilai sebagai

program gagal di depan Komisi X DPR RI, seperti yang dikutip oleh M. Latief

dalam situs

(

http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/08/20324426/10.Alasan.Utama.SBI.Haru

s.Dihentikan), yaitu:

a) Program SBI tidak didahului riset yang lengkap sehingga konsepnya sangat buruk;

b) SBI adalah program yang salah model. Kemdiknas membuat panduan model pelaksanaan untuk SBI baru (news developed), tetapi yang justru pengembangan pada sekolah-sekolah yang telah ada;

c) Program SBI telah salah asumsi. Kemdiknas mengasumsikan, bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa Inggris, seorang guru harus memiliki TOEFL > 500;

d) Telah terjadi kekacauan dalam proses belajar-mengajar dan kegagalan didaktik, di mana guru dituntut untuk menyampaikan materi dalam bahasa inggris;

e) Penggunaan bahasa pengantar pendidikan yang salah konsep. Dengan label SBI, materi pelajaran harus disampaikan menggunakan bahasa Inggri, sedangkan di Jepang dan China justru menggunakan bahasa nasionalnya sendiri;

f) SBI dinilai telah menciptakan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan;

g) SBI telah menjadikan sekolah-sekolah publik menjadi komersial;h) SBI telah menyebabkan penyesatan pembelajaran;i) SBI telah menyesatkan tujuan pendidikan; danj) SBI adalah sebuah pembohongan publik.

BAB III

13

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum yang Berhubungan dengan Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf

Internasional

Sebagai dasar acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan

jenjang SBI, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

(Permendiknas) No 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf

Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Di mana dalam

Permendiknas tersebut terdapat 12 BAB, 35 ayat dan 112 pasal, dengan

penjabaran sebagai berikut:

a) BAB 1 tentang Ketentuan Umum terdiri dari 2 pasal (pasal 1 dan 2) dan 11

ayat;

b) BAB II, tentang Penyelenggaraan terdiri dari 13 pasal 46 ayat, yaitu pasal 3,

pasal 4 (kurikulum) dengan 2 ayat, pasal 5 (proses pembelajaran) dengan 5

ayat, pasal 6 (pendidik dan tenaga kependidikan) dengan 8 ayat, pasal 7

(pendidikan dan tenaga kependidikan) dengan 3 ayat, pasal 8 (pendidik dan

teaga kependidikan) dengan 2 ayat, pasal 9 (pendidik dan tenaga kependidikan)

dengan 1 ayat, pasal 10 (sarana prasarana) dengan 5 ayat, pasal 11 dan 12

dengan 5 ayat (pengelolaan), pasal 13dan 14 dengan 9 ayat (pembiayaan), dan

pasal 15 ( pengelolaan);

c) BAB III tentang Peserta Didik yang terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat. Yaitu pasal

16 dengan 2 ayat, pasal 17 dengan 2 ayat dan pasal 18 dengan 4 ayat;

d) BAB IV, tentang Kultur Sekolah yang terdiri dari 2 pasal dan 8 ayat. Yaitu

pasal 19 dengan 4 ayat dan pasal 20 dengan 4 ayat;

e) BAB V, tentang Kewenangan Penyelenggaraan yang terdiri dari 6 pasal dan 16

ayat. Yaitu pasal 21 dengan 5 ayat, pasal 22 dengan 4 ayat, pasal 23 dengan 2

ayat, pasal 24 dengan 4 ayat, pasal 25 dan pasal 26 dengan 5 ayat;

f) BAB VI, tentang Perizinan dan Penyelenggaraan dengan 2 pasal dan 6 ayat.

Yaitu pasal 27, dan pasal 28 dengan 6 ayat;

14

g) BAB VII, tentang Pengendalian Penyelenggaraan yang terdiri dari 1 pasal dan 3

ayat. Yaitu pasal 29 dengan 3 ayat;

h) BAB VIII, tentang Pengawasan dengan 1 pasal dan 4 ayat (pasal 30 dengan 4

ayat);

i) BAB IX, tentang Pelaporan dan Tindak Lanjut dengan 1 pasal dan 2 ayat (pasal

31 dengan 2 ayat);

j) Bab X, tentang Sanksi terdiri dari 2 pasal dan 3 ayat. Yaitu pasal 32 dengan 2

ayat dan pasal 33;

k) BAB XI, tentang ketentuan peralihan dengan 1 pasal dan 2 ayat (pasal 34

dengan 2 ayat); dan

l) BAB XII, tentang Ketentuan Peralihan.

Selain Permendiknas No 78 Tahun 2009 yang mengatur tentang

penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional, juga didukung dengan peraturan

yang lainnya yaitu:

a) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

(a) Pasal 14 ayat (1) huruf f. Di mana yang menjadi urusan wajib yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah untuk kebupaten/kota merupakan urusan

yang berskala kabupaten/kota yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan.

(b) Pasal 13 ayat (1) huruf f. Bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yaitu

penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.

(c) Pasal 22 huruf f. Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah

mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.

b) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu terdapat

dalam pasal 61 ayat (1): “Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang

pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang

15

pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf

internasional.

c) PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat (4), di mana dalam pasal

tersebut disebutkan bahwa salah satu yang menjadi urusan pemerintah dari 31

bidang urusan yaitu bidang pendidikan.

Pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi dan

pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan masing-masing

dalam program penyelenggaraan pendidikan atau studi yang bertaraf

internasional.

d) PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat beberapa hal yang penting untuk

diketahui mengenai pendanaa pendidikan untuk Sekolah Bertarat Internasional

(SBI), yaitu danan Bab II tentang Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang terdapat pada pasal 9, pasal 10, pasal

13, pasal 20, dan pasal 24. Bab III tetang Tanggung Jawab Pendanaan

Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan

Masyarakat, yaitu pasal 33, pasal 35, pasal 29, dan pasal 46. Serta Bab IV

tentang Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikanl oleh Masyarakat di Luar

Penyelenggaraan dan Satuan Pendidikan yang Didirikan ole Masyarakat, yaitu

pasal 47 tentang tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta

didik.

Dalam PP No 48 Tahun 2008 tersebut dijelaskan mengenai pendaaan

pendidikand mana adannya tanggung jawab oleh pemerintah dan pemerintah

daerah, oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh

masyarakat dan oleh masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan

16

yang didirikan masyarakat. Selain itu, dijelaskan juga mengenai sumber

pendanaan pendidikan, pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan.

Untuk biaya investasi lahan , biaya selain investasi lahan, biaya operasi satuan

pendidikan mengenai biaya personalia dan non personalia yang

diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat

dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional atau berbasis keunggulan

local dapat bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan

pihak asing yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah. Yang mana

anggarannya harus bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan

yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari

rencana strategis satuan pendidikan.

Sedangkan yang diselenggarakan oleh masyarakat biayanya dapat bersumber

dari penyeleggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat,

orang tua atau wali peserta didik, masyarakat di luar orang tua atau wali peserta

didik , pemerintah, pemerintah daerah, pihak asing yang tidak mengikat

dan/atau sumber lain yang sah.

e) PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,

yang mana dalam PP tersebut terdapat aturan yang membehasa tentang satuan

pendidikan bertaraf internasional, yaitu terdapat dalam BAB VIII tentang

Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional, diantaranya:

(a) Pasal 143 yang menjelaskan bahwa pendidikan bertaraf internasional

merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional

Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan dari negara maju;

(b) Pasal 144, menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota

menyelenggarakan paling sedikit satu SD bertaraf internasional, dan atau

memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan minimal 1 SD yang bertaraf

internasional yang diselenggarakan masyarakat. Selanjutnya

17

pengembangan SD menjadi satuan pendidikan internasional yang

dilaksanakan paling lama 7 tahun;

(c) Pasal 145, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi memfasilitasi dan

membantu penyelenggaraan SD bertaraf internasional di kabupaten/kota /

wilayahnya. Bantuan tersebut bisa berupa pendanaan sarana prasarana,

operasional, menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga

penyelenggarakan supervisi dan penjaminan mutu SD bertaraf

internasional.

(d) Pasal 146, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi menyelenggarakan

paling sedikit 1 SMP, SMA, SMK, bertaraf internasional dan atau

memfasiliatsi penyelenggarannya paling sedikit 1 SMP,SMA, SMK yang

didirikan oleh masyarakat di kabupaten/kota di wilayahnya. Pengembangan

SMP, SMA, dan SMK menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional

dilaksanakan paling lama 6 (enam) tahun.

(e) Pasal 147, membahas mengenai pemerintah provinsi yang mengatur

menegenai pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah bertaraf

internasional. Yang mana pengaturan ini berupa, pemerintah provinsi

merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan,

memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan

perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, dan

memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil

pada SD, SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang

dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

(f) Pasal 148, menjelaskan bahwa pemerintah dapat membantu

penyelengggaraan pendidikan bertaraf internasional, dan memberhentikan

bantuan tersebut jika sekolah gagal mewujudkannya sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan (7 tahun untuk SD, dan 6 tahun untuk SMP, SMA

dan SMK.

18

(g) Pasal 149, bahwa Pemerintah dapat menyelenggarakan sekolah/madrasah

bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan

bertaraf internasional.

(h) Pasal 151, menjelaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan paling

sedikit 1 program studi/ perguruan tinggi yang selanjutnya dikembangkan

menjadi bertaraf internasional. Pemerintah juga memfasilitasi

penyelenggaraan 1 program studi/ perguruan tinggi yang didirikan oleh

masyarakat.

(i) Pasal 152, menjelaskan bahwa mutu dalam penyelenggaraan pendidikan

bertaraf internasional harus sesuai dengan mutu yang telah ditatapkan atau

diatur oleh menteri.

(j) Pasal 153, membahas mengenai Penyelenggara dan satuan pendidikan

dilarang menggunakan kata internasional untuk nama satuan pendidikan,

program, kelas, dan/atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan

atau izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin

penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

f) Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan, yaitu

terdapat pada pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

(a) Ayat 1: “Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program

pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu (a)

SPM; (b) SNO; dan (c) Standar mutu pendidikan di atas SNP.

(b) Ayat 2: “ Standar mutu pendidikan di atas SNP sebagaimana pada ayat 1

dapat berupa: (a) Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal;

dan (b) standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi

standar internasional.

19

B. Implementasi

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara kepada salah satu sekolah yang

sedang menuju kepada program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), bahwa

implementasi dari peraturan perundangan yang berhubungan dengan

penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional belum sepenuhnya terlaksana

dengan baik. Sehingga implementasinya belum bisa mencapai kesesuaian dengan

peraturan.

Berikut ini merupakan beberapa implementasi dari pelaksanaan peraturan

yang berhubungan dengan penyelenggaraan SBI di lapangan khususnya di SMP

Negeri 1 Cimahi:

No Peraturan

Perundangan

Kebijakan Implementasi

1. Permendiknas No

78 Tahun 2009

pasal 3

Pada Jenjang pendidikan dasar

dan menengah diselenggarakan

setelah memenuhi seluruh 8

(delapan) unsur SNP yang

diperkaya dengan standar

pendidikan negara anggota

OECD atau negara maju

lainnya.

Sudah terealisasi.

Dimana pihak

SMPN 1 Cimahi

telah melakukan

kerja sama dengan

Cambridge,

Australia dan

Malaysia.

2. Permendiknas No

78 Tahun 2009

pasal 4 ayat (1)

dan (2)

1. Kurikulum SBI disusun

berdasarkan standar isi dan

standar kompetensi lulusan

yang diperkaya dengan

standar dari negara anggota

OECD atau negara maju

lainnya.

Sudah, dengan

mengadakan kerja

sama dengan

Cammbridge,

Australia dan

Malaysia. Dimana

pihak SMPN 1

Cimahi mengadopsi

20

2. SBI menerapkan satuan

kredit semester (SKS)

untuk SMP, SMA dan

SMK.

kurikulum yang

cocok untuk

diterapkan di

sekolahnya.

Belum terealisasi.

3. SBI dapat menggunakan

bahasa pengantar bahasa

Inggris dan/atau bahasa asing

lainnya yang digunakan dalam

forum internasional bagai mata

pelajaran tertentu. (pasal 5 ayat

3 Permendiknas 78/2009)

Sudah terealisasi,

dengan menerapkan

bahasa pengantar

bahasa inggris pada

mata pelajaran IPA

(Biologi, Kimia dan

Fisika), dan

Matematika.

4. Permendiknas No

78 Tahun 2009,

pasal 6 ayat (2)

2. Seluruh pendidik mampu

memfasilitasi pembelajaran

berbasis teknologi

informasi dan komuikasi.

3. Pendidik mampu mengajar

dalam bahasa Inggris

dan/atau bahasa asing

lainnya yang digunakan

dalam forum internasional

bagi mata pelajaran/bidang

studi tertentu, keculai

Sudah terealisasi,

tetapi belum

maksimal.

Sudah terealisasi.

21

Bahasa Indonesia,

Pendidikan Agama, dan

Pendidikan

Kewarganegaraan,

Pendidikan Sejarah dan

Muata Lokal.

5. SMP bertaraf internasional

memiliki paling sedikit

20% pendidik yang

berpendidikan S2 dan S3

sesuai dengan bidang studi

yang diampu dari

perguruan tinggi yang

program studinya

terakreditas.

Sudah terealisasi.

Dimana di SMPN 1

Cimahi, 40% S2

dan 60% S1.

4. Permendiknas No

78 Tahun 2009

pasal 10 ayat (2)

Setiap ruang kelas SBI

dilengkapi dengan sarana

pembelajaran berbasis TIK.

Sudah terealisasi.

Dimana di setiap

kelas telah

ditempatkan 1 LCD

dan komputer.

5. Permendiknas No

78 Tahun 2009

pasal 10 ayat (3)

SBI memiliki perpustakaan

yang dilengkapi dengan sarana

digital yang memberikan akses

ke sumber pembelajaran di

seluruh dunia (e-library).

Belum terpenuhi

6. Permendiknas No

78 Tahun 2009

1. Biaya penyelenggaraan SBI

memenuhi standar

Sudah terealisasi.

22

pasal 13 ayat (1),

(2) dan (3)

pembiayaan pendidikan dan

menerapkan tata kelola

keuangan yang transparan

dan akuntabel.

2. Pemerintah, pemerintah

provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, dan

masyarakat sesuai dengan

kewenangannya

berkewajiban membiayai

penyelenggaraan SBI.

3. SBI dapat memungut biaya

pendidikan untuk menutupi

kekurangan biaya diatas

standar pembiayaan yang

didasarkan pada RPS/RKS

dan RKAS.

Sudah terealisasi.

Dimana bantuan

dana dari

pemerintah sebesar

50%, pemerintah

provinsi 30% dan

pemerintah

kabupaten/kota

20%. Serta bantuan

dari masyarakat.

Sudah terealisasi

7. Permendiknas No

78 Tahun 2009

pasal 15 ayat (4)

dan ayat (5)

4. SBI melaksanakan ujian

sekolah mengacu pada

kurikulum satuan

pendidikan yang

bersangkutan.

5. SBI dapat melaksanakan

ujian sekolah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4)

Sudah terealisasi

Sudah terealisasi.

Dimana setelah

pelaksanaan UN,

23

dalam bahasa Inggris atau

bahasa asing lainnya.

peserta didik akan

dihadapkan pada

ujian MIPA dengan

soal yang berbahasa

asing yang akan

dilaksanakan pada

bulan juni.

8. Permendiknas No

78 Tahun 2009

pasal 16 ayat (1)

dan (2)

Pada ayat (1) poin b

disebutkan beberapa

kualifikasi peserta didik

diantaranya tentang nilai rata-

rata rapor SD, dan adanya tes.

Pada ayat (2): “ SBI wajib

mengalokasikan beasiswa atau

bantuan biaya pendidikan bagi

peserta didik warga negara

Indonesia yang memiliki

potesi akademik tingggi tetapi

kurang mampu secara ekonomi

paling sedikit 20% dari jumlah

seluruh peserta didik.

Sudah terealisasi.

SMPN 1 Cimahi

dalam proses

penerimaan peserta

didik baru telah

melakukan proses

seleksi yaitu

melalui tes tulis dan

tes minat dan bakat.

Sudah terealisasi.

Peserta didik yang

kurang mampu

dibebaskan dari

biaya pendidikan,

tetapi sekolah

mengajukan siswa

tersebut untuk

mendapatkan

bantuan dari

pemerintah yang

24

cair selama 3 bulan

sekali.

9. Permendiknas No

78 Tahun 2009

pasal 19 ayat (1)

SBI mengembangkan

longkungan sekolah yang

bersih, tertib, indah, rindang,

aman, sehat, bebas asap rokok

dan narkoba, bebas budaya

kekerasan, dan berbudaya

akhlak mulia.

Sudah terealisasi.

10. PP No 48 Tahun

2008, pasal 9 ayat

(1), dan (2)

Dalam pasal-pasal tersebut

disebutkan bahwa biaya

investasi lahan untuk biaya

pengembangan satuan

pendidikan yang

diselenggarakan oleh

Pemerintah, dan pemerintahan

daerah harus bersumber dari

pemerintah, pemerinta daerah,

masyarakat, bantuan pihak

asing yang mengikat, dan/atau

sumber lain yang sah.

Sudah terealisasi.

Dimana SMPN 1

Cimahi sudah

mendapatkan

bantuan dari

pemerintah 50%

dan pemerintah

daerah 30%

11. PP No 48 Tahun

2008, pasal 10

ayat (1) dan (2)

Dalam pasal tersebut

disebutkan bahwa biaya

investasi selain lahan untuk

program wajar 9 tahun yang

diselenggarakan pemerintah

sudah dialokasikan pada

APBN dan APBD yang

Sudah terealisasi

25

dilaksanakan sampai

terpenuhinya SNP.

12. PP No 17 Tahun

2010, pasal 146

(6)

Pemerintah kabupaten/kota

dapat membantu SMP, SMA

dan SMK bertaraf

internasional atau yang

dikembangkan menjadi satuan

pendidikan bertaraf

internasional.

Sudah terealisasi.

13. PP No 17 Tahun

2010, pasal 148

ayat (2)

Pemerintah dapat

menghentikan bantuan kepada

satuan pendidikan bertaraf

internasional atau yang

dikembangkan menjadi satuan

pendidikan bertaraf

internasional yang gagal

menjadi satuan pendidikan

bertaraf internasional dalam

batas waktu sebagaimana

dimaksud pada pasal 144 ayat

(5) dan 146 ayat (5).

Tidak terealisasi.

Karena SMPN 1

Cimahi sendiri

kurang lebih telah 4

tahun menjadi

RSBI, tetapi

bantuan dari

pemerintah telah

berhenti sebelum

batas waktu yang

telah ditetapkan

tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas, implementasi dari berbagai kebijakan yang

telah dibuat pemerintah yang berhubungan dengan penyelenggaraan satuan

pendidikan yang bertaraf internasional belum sepenuhnya dapat terealisasi.

Misalnya, tentang bantuan pendanaan dari pemerintah baik pemerintah pusat,

provinsi maupun kabupaten/kota, bahwa mereka harus membantu program

tersebut dalam pengadaan sarana dan prasarana, pendanaan biaya operasional dan

26

sebagainya. Tetapi pada kenyataannya pemerintah telah menghentikan pemberian

bantuan pembiayaan sebelum waktu yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan hasil wawancara kepada Penanggung Jawab RSBI SMPN 1

Cimahi, bahwa bantuan dari pemerintah pusat itu sebesar 50%, pemerintah

provinsi 30% dan pemerintah kabupaten/kota 20%. Tetapi pada kenyataannya,

pemerintah pusat hanya memberikan bantuan dana selama 3 tahun RSBI berjalan

dan pada tahun ke-4 sampai saat ini bantuan tersebut belum ada, dan jumlah dana

yang dikeluarkan pun tiap tahunnya berkurang (tahun ke-1 sebesar 400 juta, tahun

ke-2 sebesar 300 juta dan tahun ke-3 sebesar 130 juta). Sedangkan bantuan dari

pemerintah daerah hanya ada pada tahun pertama RSBI di SMPN 1 Cimahi

tersebut ada.

Sehingga dana yang telah diberikan oleh pemerintah belum bisa mencukupi

untuk pengadaan sarana dan prasaran yang bisa menunjang pembelajaran secara

global dan proses perawatannya yang memerlukan dana yang tidak sedikit.

Sedangkan untuk pemenuhan sarana dan prasarananya telah terlaksana, misalnya

sekolah yang telah berfasilitas ICT, LCD dan komputer di masing-masing kelas,

serta pengadaan loker, meja dan kursi yang telah sesuai dengan standarnya.

Melihat dari definisi normatif dan EFA (Education For All), berdasarkan hasil

observasi kami ke SMPN 1 Cimahi, sekolah ini belum termasuk kedalam kategori

SBI yang bersifat normatif dan EFA (education For all) karena dari 12 standar

kompetensi ada salah satu peraturan yang belum sesuai atau belum terlaksana oleh

SMPN 1 Cimahi. salah satu standar kompetensi yang belum sesuai atau belum

terlaksana yaitu standar penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Sarana dan Prasarana dan standar lainnya yang masih diupayakan.

Kemudian, apabila dilihat dari segi tujuan bahwa pendidikan itu harus bersifat

untuk semua orang maka sistem Sekolah Bertaraf Internasional belum memenuhi

aspek tersebut, sekolah yang notabene menerapkan sistem SBI cenderung hanya

27

dapat dirasakan oleh beberapa golongan dan orang saja, sekolah SBI dibeberapa

kota cukup mahal dan kurang terjangkau bagi kalangan yang kurang mampu,

sehingga muncul anggapan bahwa hanya orang yang memiliki uang saja yang

dapat merasakan sekolah dengan sistem SBI. Saat ini sistem SBI telah

mengupayakan beberapa program seperti pemberian beasiswa bagi masyarakat

yang kurang mampu, namun hal ini belum dirasakan efektif dan menjangkau

semua kalangan di masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan

peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan,

persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,

pengundangan, dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan yang terkait,

serta jangkauan dan arah pengaturan yang memang dikehendaki oleh masyarakat,

maka proses bottom up yang selama ini diinginkan oleh masyarakat, akan

terwujud. Jika suatu RUU dihasilkan melalui proses bottom up, diharapkan

undang-undang yang dihasilkan akan berlaku sesuai dengan kehendak rakyat.

Sedangkan untuk rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat di

bawah UU, pengharmonisasian dilakukan sejak persiapan sampai dengan

pembahasan.

Hal ini berarti bahwa perundang-undangan mengenai sistem pendidikan

Sekolah Bertaraf Internasional harus dilakukan secara bottom up yaitu dengan

melihat need assisment dari bawah yaitu pada tingkat ini adalah sekolah. Selain

melihat dari tingkat need assisment perundang-undangan yang akan dibuat pun

harus melihat keadaan dan kesesuaian apabila perundangan tersebut akan

diimplementasikan. Sehingga saat undang-undang tersebut telah dikeluarkan maka

akan sesuai dengan kultur dan keadaan sekolah tersebut.

Melihat dari segi kewenangan dan dalam pembuatan keputusan yang

28

dilakukan oleh sekolah di SMP Negeri 1 Cimahi, kepala sekolah menggunakan

kewenangan dan pembuatan keputusan menggunakan teknik Top-Down yaitu

pelimpahan kewenangan dari kepala sekolah kepada staf dan guru yang ada di

sekolah tersebut. Peraturan dan keputusan yang ada berasal dan bersumber dari

kepala sekolah, namun keputusan tersebut tidak serta merta diciptakan oleh kepala

sekolah selaku manager di sekolah namun sebelumnya dengan melihat keadaan

yang ada disekolah tersebut.

Selain itu, kebijakan yang dibuat di sekolah tersebut bisa dikatakan bersifat

bottom up, misalnya tentang biaya pendidikan, dimana pihak sekolah terlebih

dahulu dengan melihat keadaan dan situasi peserta didiknya. Yang mana

kebiijakan sekolah yang dikeluarkan yaitu memberikan keringanan biaya bahkan

membebaskan biaya pendidikan bagi peseta didik yang kurang mampu, dan

mereka juga diberikan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah sebagai hasil

ajuan dari pihak sekolahnya.

C. Hambatan atau Kendala Pelaksanaan RSBI

Dalam proses pelaksanaan pendidikan bertaraf internasional, tentunya tidak

terlepas dari hambatan yang menjadi kendala pihak penyelenggara. Berikut ini

merupakan beberapa hambatan dalam peleksanaan program RSBI yang dihadapi

oleh pihak SMPN 1 Cimahi:

a) Sedikitnya atau hanya sebagian kecil tenaga pendidik yang mempunyai

kemampuan profesional.

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, bahwa guru yang mengajar di

RSBI atau SBI harus berkualifikasi minimal S2 dan S3, serta harus bisa

menguasai bahasa asing yaitu bahasa Inggris.Tetapi dalam hal ini guru belum

tersbiasa mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris karena dari

pemerintah sendiri guru belum diberi pelatihan secara khusus serta kurang

perhattian dari pemerintah akan pendidikan dan pelatihan bahasa asing

29

terhadap guru tersebut. Guru seperti dipaksakan untuk bisa menyampaikan

mata pelajaran dengan menggunakan bahasa asing.

b) Bahwa sekolah RSBI itu dianggap sebagai diskriminatif karena masyarakat

hanya berfikir dan melihat sisi negatif dari program RSBI tersebut tanpa

melihat dan mengetahui sisi positif yang ada dalam program RSBI.

c) Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak konsisten

Menurut narasumber bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah

ditetapkan tidak konsisten dan tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan

program SBI tersebut, bahwa sekolah telah membuat kesempatan atau MoU

baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun dengan

pemerintah daerah kabupaten/kota. Tetapi pada kenyatannya kebijakan yang

telah disepakati tersebut tidak berjalan lagi sampai saat ini, misalnya tentang

bantuan dana.

d) Tidak adanya koordinasi antara kementerian pendidikan dengan kementerian

dalam negeri

Menurut paparan yang dijelaskan oleh narasumber, bahwa sekolah yang

berada di bawah naungan diknas (Departemen Pendidikan Nasional) dengan

pemerintah atau birokrasi yang berada dii bawah kementerian dalam negeri,

dimana kedua lembaga tersebut kurang berkoordinasi dalam pelaksanaan

pendidikan. Jadi, menurut narasumber bahwa kedua lembaga tersebut hanya

berjalan masing-masing. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh

Kemendiknas dan Kemendagri berbeda, misalnya menurut Kemendiknas

bahwa standar tenaga pendidik itu ada 4, tetapi Kemendagri mengeluarkan

suatu kebijakan bahwa standar dari tenaga pendidik itu ada 10, dan ke-10

standar tersebut belum ada kepastiaannya.

30

D. Solusi dari Hambatan

Adapun beberapa solusi yang dapat dikemukakan oleh penulis dan solusi dari

hasil wawancara diantaranya:

a) Sebelum seorang guru menjadi pengajar di sekolah RSBI, guru tersebut harus

memiliki kualifikasi di bidang bahasa dan teknologi. Di mana harus ada

pelatihan kepada guru untuk memenuhi kualifikasi tersebut, yang sesuai dengan

Permendiknas No 78 Tahun 2009 yang terdapat dalam pasal 6 disebutkan

bahwa kualifikasi guru untuk SMP adalah 20% bergelar S2/S3.

b) Harus diubahnya pola pikir masyarakat tentang pengetahuan akan sekolah

RSBI. Di mana pihak sekolah maupun pemerintah harus menyosialisasikan

tentang produk RSBI dan bagaimana proses yang dijalankannya. Misalnya

mesyarakat belum mengetahui bahwa dalam pelaksanaannya, sekolah RSBI

tidak hanya menerima peserta didik dilihat dari kemampuan ekonominya, tetapi

peserta didik yag kurag mampu secara ekonomi tetapi memiliki pengetahuan

dan wawasan berhak masuk dan mengikuti Proses belajar mengajar di sekolah

RSBI maupun SBI tersebut, karena sekolah maupun pemerintah memberikan

bantuan danan untuk siswa tersebut. Pihak sekolah juga menyediakan dana atau

bantuan untuk siswa yang kurang mampu yaitu setiap 3 bulan sekali yang

digunakan untuk kepentingan pendidikannya.

c) Pemerintah harus bisa lebih konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang telah

dibuat sebelumnya. Sehingga tidak akan menimbulkan suatu ketidak percayaan

pihak sekolah terhadap pemerintah. Selain itu pemerintah juga harus bisa

mengkaji ulang peraturan yang telah dibuat sehingga kebijakan yang

dilasanakan dapat mengacu pada MoU yang telah dibuat.

d) Solusi bagi pemerintah, diantaranya:

(a) Konsistensi undang-undang yang berlaku;

(b) sosialisasi peraturan perundangan yang jelas kepada masyarakat;

(c) adanya bimbingan dan penyuluhan kepada piahak lembaga pendidikan

maupun masyarakat untuk pelaksanaan dari berbagai kebijakan sehingga

31

output yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat;

dan

(d) adanya program sekolah percontohan dalam rangka pelaksanaan program

SBI.

32

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang bertaraf internasional, setiap

satuan pendidikan terlebih dahulu harus bisa memenuhi 8 (delapan) Standar

Pendidikan Nasional yang meliputi standar proses, standar isi, standar sarana dan

prasarana, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,

standar penilaian, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Pengelompokkan

pendidikan sesuai dengan PP No 19 Tahun 2005 bahwa pendidikan terdiri dari:

a) Pendidikan formal standar (Sekolah Potensial/Rintisan), yaitu satuan

pendidikan yang masih jauh dari pencapaian standar nasional pendidikan.

b) Sekolah formal mandiri (SKM/SSN), yaitu satuan pendidikan yang telah

memenuhi standar nasional pendidikan.

c) Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), yaitu pendidikan yang diselenggarakan

setelah memenuhi SNP dan diperkaya dengan standar pendidikan dari negara

asing.

Pada umumnya, berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang

penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional belum bisa terealisasi dan

terlaksana sepenuhnya di lapangan. Hal ini dapat diketahui setelah penulis

melakukan observasi dan wawancara kepada pihak penyelenggara RSBI yaitu di

SMPN 1 Cimahi, dimana berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dirasa belum

bisa terimplementasi dengan baik. Misalnya kebijakan yang berhubungan dengan

kualifikasi guru yang belum terbiasa dengan penggunaan bahasa asing, bantuan

pembiayaan dari pemerintah yang tidak berjalan sesuai dengan prosedur dalam

kebijakan, dan penerapan satuan kredit semester (SKS) di tingkat SMP.

Selain itu, beberapa implementasi dari kebijakan atau peraturan tentang

penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional yang telah terlaksanakan

33

diantaranya sarana dan prasarana yang telah terpenuhi, proses pembelajaran

berbasis TIK, dan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada mata

pelajaran MIPA (Matematika, Biologi, Kimia dan Fisika).

Jadi, pada kenyataannya masih ada beberapa kebijakan atau peraturan yang

belum bisa terlaksana dengan baik. Hal tersebut tentunya tidak terlepas bari

berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara program tersebut. Tetapi hal

yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu adanya

konsistensi dari pihak-pihak terkait akan kebijakan atau peraturan yang telah

dibuat, dan adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat dan lembaga

pendidikan tentang program pendidikan bertaraf internasional dan perturan

perundangan yang mengaturnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis diantaranya yaitu:

a) Diadakannya pelatihan bagi guru tentang pengajaran bahasa asing;

b) Pemerintah maupun sekolah harus bisa menyediakan beasiswa maupun bantuan

untuk peserta didik yang berprestasi tetapi tidak mampun dalam ekonomi;

c) Harus diadakannya kerja sama antar perguruan tinggi dengan satuan pendidikan

dan pemerintah dalam keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan bertaraf

internasional;

d) Harus adanya penyuluhan atau sosialisasi dari pemerintah maupun pihak

lembaga pendidikan tertentu tentang kejelasan RSBI dan kejelasan hukumnya

kepada masyarakat;

e) Adanya sekolah percontohan untuk pelaksanaan RSBI; dan

f) Pemerintah tidak melepas begitu saja pelaksanaan RSBI kepada sekolah,

sehingga harus ada bimbingan dan pembinaan dari pemerintah itu sendiri.

34

Daftar Pustaka

Latief, M. (2011). 10 Alasan Utama SBI Harus Dibubarkan [Online]. Tersedia: http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/08/20324426/10.Alasan.Utama.SBI.Harus.Dihentikan [5 Mei 2012]

Sativani, Riza. (2011). Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) [Online]. Tersedia: http://oryza-sativa135rsh.blogspot.com/2011/01/sekolah-bertaraf-international-sbi-dan.html [2 Mei 2012]

_____. (__). Manajemen Sekolah Bermutu dalam Kajian Sekolah Potensial [Online]. Tersedia: http://www.slideshare.net/J321_M/manajemen-sekolah-bermutu-dalam-kajian-sekolah-potensial [5 Mei 2012]

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Permendiknas N0 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Permendiknas No 78 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan SBI Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

35

Lampiran

Hasil wawancara:

1. Bagaimana dengan kurikulum yang dipakai, apakah masih KTSP?

Jawab :

Masih KTSP, tapi KTSP plus ada beberapa pelajaran yang bilingual dalam

b.inggris yaitu MIPA (Matematika, biologi, fisika , kimia). Dalam proses

pembelajaran sudah mengacu ke internasional, dikelas fasilitas lengkap, ada

loker, komputer, meja dan kursi sebagus mungkin. Dan untuk hari belajarnya

sampai hari jumat, jadi dipadatkan pada lima hari itu. Proses pembelajaran

dengan IT, power point dan internet.Guru biasanya menggunakan laptop tapi

tidak setiap hari.

2. Apakah ada kurikulum yang mengacu dari luar?

Jawab :

Ada yang mengacu dari luar, kerja sama dengan negara lain seperti Australia,

Malaysia. Jadi dari provinsi guru SBI dikirim ke malaysia dan australia untuk

melakukan perbandingan pembelajaran di luar negeri. Sudah dikirim 10 orang

ke australia dan ke malaysia 4 orang. Untuk guru dituntut belajar b inggris.

Kemudian ada pertukaran pelajaran antar sekolah SBI juga pertukaran pelajar

ke malaysia. Lama pertukaran pelajar tersebut untuk siswa selama 2 hari

sedangkan guru selama 1 bulan. Program ini baru dilaksanakan dengan

selangor.

3. Bagaimana dengan biayanya pertukaran pelajar tersebut?

Jawab :

Biayanya dari sekolah dan juga dari org tua siswa membantu. Kalau biaya

untuk guru dibiayai oleh Dinas

4. Bagaimana Kualifikasi guru SBI?

Jawab :

36

Di sekolah ini 40% gurunya S2 dan 60% S1. Untuk guru yang melanjutkn

kuliah lagi ada beasiswa tetapi jika guru tersebut sudah disertifikasi maka

uang sertifikasinya diberhentikan dulu.

5. Apakah dari guru sudah bisa IT?

Jawab :

Guru disini sudah terampil IT, proses pembelajaran sudah menggunakan IT

6. Bagaimana dengan pengelolaan manajemen mutu?

Jawab :

tidak selalu jalan, kepala sekolah yang mengawasi mutu sekolah ini. input

sampai output harus bagus. Untuk masuk ke sekolah ini harus testing/seleksi,

ada seleksi administrasi dan akademis.

7. Pembiayaan untuk sekolah ini dari mana saja?

Jawab :

Ada dua jenis

1. Pemerintah

2. Komite

Untuk Dana pembangunan, bagi siswa tidak mampu bisa bayar

setengah/semampunya. Untuk SPP juga seperti itu. Orang tua siswa

diwawancarai

8. Apakah ada bantuan dari pemerintah daerah?

Jawab :

Dulu ada biaya bantuan dari pemerintah pusat selama 3 thn, tahun ke 4 lepas

tidak ada bantuan pembiayaan lagi

9. Sistem penilaian bagaimana?UTS dan UAS menggunakan bahasa indonesia

atau bagaimana?

Jawab :

Ada 3 penilaian

37

1. Tes komputer untuk UTS, pertengahan semester 1 dan 2

2. Tes semua mata pelajaran kemudian dilaporkan pada org tua dengan rapot

bayangan utk sementara

3. Uas

Bila nilai kurang dari kriteria ketuntasan minimal (KKM), nilainya tidak

dimasukkan dulu ke rapot, Kemudian diadakan perbaikan. KKM itu sesuai

tingkatan, minimalnya 80.

10. Bahasanya sudah menggunakan bahasa inggris?

Jawab :

Pada umumnya masih bhs indonesia tp untuk mata pelajaran mipa wajib b

inggris baik untuk tes harian, uts, uas hrs dalam b inggris.

11. Pembiayaan utk siswa yg kurang mampu, apakah ada beasiswa dari sekolah?

Jawab :

Dari sekolah tidak ada tp dari ada dari dinas, tiga bulan sekali tujuan utk

membantu anak membeli buku. Kalau dari sekolah pembebasan utk dana

pembangunan (DP)

12. Sekolah ini sudah SBI dr kapan? prosesnya bagaimana?

Jawab :

Dari tahun 2007, dulu ditawarkan SN (Standar nasional), kemudian RSBI dan

pada tahun 2007 ditetapkan sebagai SBI.

13. Untuk perizinannya bagaimana?

Jawab :

Sosialisasi ke dewan, walikota, ibu bapa guru baru ke masyarakat

14. Sistem pengawasannya bagaimana?

Jawab :

Langsung dr pusat direktorat smp yang biasanya melakukan monitoring

evaluasi tiap tahun ada. Kita diminta untuk melaporkan peningkatan yang

sudah dicapai

38

15. Bentuk laporannya bagaimana?

Jawab :

Laporannya itu disampaikan ke dinas kota, provinsi kemudian pusat dan

disampaikan pada saat workshop. Di workshop ini sekolah-sekolah SBI

dipanggil untuk berkumpul.

Memang pemerintah istilahnya, pedoman ada tapi kurang di awasi dengan baik

Pemerintah disini memang memiliki pedoman tapi kurang diawasi dengan baik.

Artinya sekolah memang diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berinovasi dan

berkreasi tetapi cenderung terlalu dibebaskan, sehingga di lapangan kadang ada

perbedaan dengan sekolah RSBI lainnya, perbedaan tersebut dapat dilihat melalui

berbagai segi konten atau segi lainnya.

Dalam pelajaran matematika ada tambahan seperti SKL (Standar Kompetensi

Kelulusan), ada 7 SKL untuk pelajaran matematika dan di RSBI ada 4 tambahan

menjadi 11 SKL, diantaranya ada penggalian ide dan komunikasi, bagaimana cara

mengkomunikasikannya, ada seperti refleksi kemampuan, ada kemampuan fisikli,

dan diberikan strategi pemecahan masalah.

Untuk pelaksanaannya sendiri sudah dilakukan tetapi dalam proses pelaksanaannya

kita tidak dibimbing secara ketat, artinya sampai sekarang masih belum jelas,

sehingga RSBI seperti dilepaskan begitu saja.

Lebih ideal lagi jika pihak perguruan tinggi dengan pihak sekolah ada kerja sama

untuk mengantisipasi ke depannya bisa dirembukkan bersama-sama. Pertama apa

yang dibutuhkan oleh pihak kerja di sekolah dan yang diberikan oleh perguruan

tinggi. Memang sudah ada tapi saat ini masih sebatas kegiatan PPL.

RSBI juga dikembangkan seperti sekolah umum, ada 8 standar diantaranya, standar

kurikulum, standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar penilaian, standar

39

proses, dan standar pembiayaan. Semua kompetensi tersebut harus berkembang, dan

alangkah lebih baiknya jika dalam hal mengembangkan sekolah, ada dari aspek

akademiknya, dari lapangan dan dari birokrat juga, sehingga hal tersebut akan efektif.

Tetapi sementara ini kita cenderung masing-masing dengan kepentingan sendiri.

Seperti halnya kebijakan dari pusat tentang kick over rencana tahun lalu, RSBI akan

dilimpahkan ke provinsi. Tetapi pada kenyataannya pihak tingkat ke 2 yaitu

kabupaten atau kota merasa bahwa ini merupakan aset pemerintah kabupaten kota,

jadi seolah-olah terjadi tarik ulur antara pemerintah provinsi dengan pemerintah

kabupaten kota. Disatu sisi pemerintah merencanakan bahwa RSBI akan di kick over

ke provinsi, di sisi lain kabupaten dan kota berat untuk melepaskan.

Disamping itu selama itupun, saat kita di awal RSBI dulu ada MOU tentang

perimbangan dari pusat itu sebesar 50%, dari provinsi sebesar 30%, dan dari

kabupaten kota sebesar 20%. Gubernur dan walikota sudah menandatangani MOU itu

bahwa menyetujui adanya perimbangan. Dalam implementasinya bahwa dana yang

bisa masuk ke sekolah hanya satu kali dari kabupaten kota dan provinsi. Dari pusat

sekolah mendapatkan bantuan awal sebesar 400 juta, artinya setengah dari totalnya

800 juta, di tahun ke 2 jadi 300 juta, di tahun ke 3 menjadi semakin kecil yaitu 130

juta, ini artinya pemerintah tidak konsisten.

Dari kabupaten kota dan provinsi pun sama, hanya pada tahun ini tidak ada

perimbangan dari kota atau provinsi, jadi hanya ada aturan punya aturan.

Implementasi mengenai bagaimana yang berwenang di daerah atau bagaimana

pejabat yang bersangkutan. Sepertinya disemua tempat terjadi hal seperti ini, ada tarik

ulur dan ada kecenderungan sekolah itu di bawah dinas sedangkan pemerintahan

walikota gubernur itu di bawah kemendagri.

Tidak ada kombinasi yang baik di antara para pejabat, RSBI banyak di gonjang-

ganjing apalagi RSBI pernah meminta di tinjau kembali kepada PGRI, tetapi PGRI

tidak membantu dan tidak memberikan peningkatan.

40

Tetapi itulah tantangan bagi kita sebagai pelaku pendidikan. Sebagai seorang guru

lebih nyaman dalam menyampaikan ide atau pendapat dengan bebas, dibandingkan

pejabat itu kaitannya dengan politik dan sebagainya. Dan saat ini pendidikan

cenderung di intervensi oleh politik, di situlah letak kesulitannya.

Adapun kendala-kendala lainnya yaitu:

1. Kebijakan yang tidak konsisten artinya satu departemen dengan departemen

lain tidak sinkron

Guru memiliki standar kualitisasi kompetensi, menurut permendiknas 16 ada

4 kompetensi Pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Tetapi muncul

di lapangan ada yang disebut indeks kinerja guru, dikeluarkan oleh menpan,

menteri pendayagunaan aparat negara. Berdasarkan permendiknas 16 itu

mengenai kompetensi guru ada 24 indikator, indeks kinerja guru ada 10

indikator.

2. Kendala yang lain dari segi wawasan, sdm, kompetensi yang beragam juga

menjadi tantangan

Tidak semua guru yang memiliki kompetensi sesuai yang di harapkan.

Berkaitan dengan umur berkaitan dengan kualifikasi akademik, hanya sebagai

rutinitas untuk mengajar karena tidak ada upaya lain untuk meningkatkan.

Disisi lain dari pemerintah karena berkaitan dengan dana, mau meningkatkan

kompetensinya karena tidak mau repot dibiarkan saja.

Untuk RSBI khusus ada dari dinas provinsi atau dinas kota, itu peningkatan

kualifikasi apakah di sekolahkan atau dibuat program khusus. Baru mau di

buka tahun ini program s2 untuk guru rsbi.

Tergambar guru mipa matematika ipa harus mengajar dalam bahasa inggris,

guru yang bersangkutan belum tentu memahami secara utuh dalam hal konsep

map apalagi harus mengajarkan.

3. Sarana dan prasarana masih kesulitan

41

Dalam hal ini diperlukan dana untuk sarana dan prasarana, di RSBI yang

menjadi icon yaitu ICT dan bahasa asing, untuk ICT perlu dana besar seperti

pengadaan internet, sedangkan untuk bahasa asing di perlukan sarana

penunjang seperti lab bahasa.

42

Standar SSN RSBI SBI

STANDAR PENYELENGG

ARAAN

Kurikulum # Kurikulum standar Nasional

# Kurikulum Nasional dan adaptasi dari Negara OECD

# Mengacu standar Negara OECD# Sistem SKS (Satuan Kredit Semester)

Proses Pembelajaran

# Model proses standar Nasional# Berbasis TIK# Bahasa pengantar Bahasa Indonesia

# Model proses Nasional dan adaptasi dari Negara OECD# Berbasis TIK# Bahasa pengantar Bahasa Indonesia

# Model proses Negara OECD# Berbasis TIK# Bahasa pengantar Bahasa Inggris

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

# Standar pendidik Nasional# Berbasis TIK# Bahasa pengantar Bahasa Indonesia

# Standar pendidik Nasional dan adaptasi Negara OECD# Berbasis TIK# Bahasa pengantar Bahasa Indonesia

# Standar pendidik Negara OECD# Berbasis TIK# Bahasa pengantar Bahasa Inggris# Min 20% S2 dan S3# TOEFL > 7,5

Sarana dan Prasarana

# Standar sarana Nasional# Berbasis TIK# Perpustakaan e-library# Ruang pengembangan profesionalisme guru# Sarpras pengembangan potensi siswa

# Standar sarana Nasional dan adaptasi dari Negara OECD# Berbasis TIK# Perpustakaan e-library# Ruang pengembangan profesionalisme guru# Sarpras pengembangan potensi siswa

# Standar sarana Negara OECD# Berbasis TIK# Perpustakaan e-library# Ruang pengembangan profesionalisme guru# Sarpras pengembangan potensi siswa

Pengelolaan # Standar pengelolaan Nasional

# Standar pengelolaan Nasional dan adaptasi dari Negara OECD

# Standar pengelolaan Negara OECD# Manajemen mutu ISO 9001 dan

43

ISO 14000# Kemitraan dengan sekolah dalam/luar negeri

Pembiayaan # Transparan dan Akuntabel# Bantuan dana dari Pemerintah, PemProv, PemKab/PemKot dan Masyarakat# Tidak boleh memungut biaya dari siswa

# Transparan dan Akuntabel# Bantuan dana dari Pemerintah, PemProv, PemKab/PemKot dan Masyarakat# Memungut biaya dari siswa

# Transparan dan Akuntabel# Bantuan dana dari Pemerintah, PemProv, PemKab/PemKot dan Masyarakat# Memungut biaya dari siswa

Penilaian # Standar penilaian Nasional# Berbasis TIK# Ujian sekolah dalam Bhs. Indonesia

# Standar penilaian Nasional dan adaptasi dari Negara OECD# Berbasis TIK# Ujian sekolah dalam Bhs. Indonesia

# Standar penilaian Negara OECD# Berbasis TIK# Ujian sekolah dalam Bhs. Inggris

Peserta Didik # Dana beasiswa bagi yang kurang mampu# Pembinaan peserta didik

# Dana beasiswa bagi yang kurang mampu# Pembinaan peserta didik

# Dana beasiswa bagi yang kurang mampu# Pembinaan peserta didik

Kultur Sekolah # Bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas rokok dan narkoba serta kekerasan dan berakhlak mulia# Budaya kompetitif dan kolaboratif# Peningkatan bahasa dan TIK

# Bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas rokok dan narkoba serta kekerasan dan berakhlak mulia# Budaya kompetitif dan kolaboratif# Peningkatan bahasa dan TIK

# Bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas rokok dan narkoba serta kekerasan dan berakhlak mulia# Budaya kompetitif dan kolaboratif# Peningkatan bahasa dan TIK

44

Kewenangan Penyelenggaraan # Pemerintah yang menyelenggarakan

# Pemerintah yang menyelenggarakan

# Pemerintah yang menyelenggarakan

Perizinan Penyelenggaraan # Izin diberikan oleh Pemerintah

# Izin diberikan oleh Pemerintah # Izin diberikan oleh Menteri

Pengendalian Penyelenggaraan # Verifikasi dalam rangka perizinan# Supervisi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan

# Verifikasi dalam rangka perizinan# Supervisi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan RSBI

# Verifikasi dalam rangka perizinan# Supervisi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan SBI

Pengawasan # Pengawasan akademik dan non akademik# Pengawasan Pemerintah

# Pengawasan akademik dan non akademik# Pengawasan Pemerintah

# Pengawasan akademik dan non akademik# Pengawasan Pemerintah

Pelaporan dan Tindak Lanjut # Laporan tertulis setiap 1 tahun kepada Pemerintah (DisDik)

# Laporan tertulis setiap 1 tahun kepada Pemerintah (DisDik)

# Laporan tertulis setiap 1 tahun kepada Menteri