majalahdalam wawancara singkat kiprah dengan menteri pupr basuki hadimujo, beliau dengan bangga...

Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019

2

HIP HIP HOREEE... Kiprah sudah memasuki

edisinya yang ke-100. Ucapan terimakasih

kami persembahkan untuk seluruh kontribu-

tor, unit organisasi serta pelbagai pihak terkait dan ten-

tunya para pembaca setia Kiprah.

Mengusung tema “Hunian, Infrastruktur, Kota dan

Lingkungan”. Nama Kiprah sendiri merupakan akronim

dari Permukiman dan Prasarana Wilayah yang dibentuk

pada tahun 2001 silam dan masih dipertahankan hingga

saat ini.

Kiprah mendobrak paradigma kaku yang terbentuk

di kalangan masyarakat akan media internal pemerintah

dengan terus berupaya berinovasi menjaga kualitas dan

standarisasi media cetak seiring dengan tren perkem-

bangan zaman dari awal penerbitannya hingga mema-

suki edisi ke-100 kali ini.

Dalam wawancara singkat Kiprah dengan Menteri

PUPR Basuki Hadimujo, beliau dengan bangga meng-

ucapkan selamat kepada Kiprah yang telah berhasil

mencapai edisi penerbitannnya yang ke-100. Disaat yang

sama, beliau berpesan agar Kiprah dapat selalu mem-

pertahankan netralitas dan akuntabilitas informasi yang

disajikan kepada masyarakat.

Ucapan selamat tak luput disampaikan oleh salah

satu Dewan Redaksi Kiprah Anita Firmanti yang tak

lain merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR

dimana Kiprah bernaung saat ini. Sebagai Pemimpin

Umum Kiprah, Endra S. Atmawidjaya menjabarkan kiat-

kiat bagaimana menjadi media internal pemerintah agar

dapat sejajar dengan media cetak populer yang ada.

Sejarah singkat beberapa infrastruktur besar di In-

donesia Kiprah hadirkan, bermula pada pesimisme akan

terbangunnya hingga pembuktian nyata akan megah-

nya. Salah satunya, sebut saja Pos Lintas Batas Negara

(PLBN). Dahulu, potret beranda terdepan negara ini tak

tersentuh pembangunan dan nampak memprihatin-

kan. Kini, masyarakat patut berbangga. Sarana utama

maupun pendukung tapal batas negara telah berubah,

membawa kebanggaan untuk kita masyarakat Indonesia

kepada negara tetangga diseberang sana.

Bentuk layout Kiprah kali ini tak seperti biasanya, hal

ini merupakan penanda penting untuk Kiprah bahwa

Kiprah telah mampu berkiprah sampai dengan edisinya

yang ke-100. Terus mendukung pembangunan infra-

struktur untuk kemajuan negeri. Selamat membaca.

Salam Infrastruktur! n

NUANSA

SERATUS EDISI

KIPRAH BERKIPRAHREDAKSI KIPRAH


3NUANSA

Daftar isi4


12Laporan UTaMa MENJADI REPRESENTASI KINERJA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

n Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

Pertahankan Netralitas dan Akuntabilitas hal 16

n Anita Firmanti, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR

Terobosan KIPRAH Agar Melekat di Masyarakat hal 18

n Endra S. Atmawidjaja, Kepala Biro Komunikasi

Publik Kementerian PUPR

Harus Terus Berkembang, Memberi Manfaat,

dan Menyentuh Publik hal 20

n Lisniari Munthe, Pemimpin Redaksi KIPRAH 2011-2015

Harus Lebih Menarik, Ringkas, dan Sederhana hal 22

LAPORAN UTAMA

Dewan Redaksi: Anita Firmanti • Luthfil Annam • Sudirman Pemimpin Umum: Endra S Atmawidjaja Pemimpin

Redaksi: Anum Kurniawan Redaktur Pelaksana: Arif Fajar Redaksi: Krisno Yuwono • Muhammad Danial • Djoko Karsono • Mirah N • Warjono • A B Hartati • Gustav S Editor: Santi I Astuti • Wayan Yoke • Sri Rizqi Gustiarini • Anisah FB Desain/Artistik: E Prananta • Hedi Hardiyansyah • Rangga • Amelia • Harits Fotografer: Odhy A • Andika • Agus Iwan S S Sekretaris: Juariah • Nur Aisyah • Umi Fatimah S • Fitria MP Kontributor: Djadjuri Luciana R • Asep Kurniawan • Warsono Sirkulasi/Distribusi: Karina • Nadi Tarmadi • Yusron • Anas • Arifin Diterbitkan oleh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Alamat: Biro Komunikasi Publik, Gedung Utama Lt. 4 Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Telp./Fax: 021-725 1538, 021-724 8932 e-mail: [email protected]

Redaksi Majalah KIPRAH menerima kiriman artikel, atau tulisan lain yang (1) bersifat populer dan (2) sesuai dengan isi Majalah KIPRAH. (3) Panjang tulisan minimal 400 kata, maksimal 1600 kata. (4) Pengiriman naskah dapat dilakukan melalui email ke [email protected], diser-tai dengan data diri berupa biografi singkat dan alamat, nomor telepon, fax atau E-mail (bila ada). (5) Naskah yang tidak dimuat biasanya tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis. (6) Redaksi berhak melakukan perubahan naskah tanpa mengubah isi dari tulisan.

@KemenPU

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

@kemenpupr KemenPU

5


24LaporanUTaMa NAPAK TILAS

KIPRAH

LAPORAN UTAMA

n Sejarah Logo PU hal 28

Laporan Utama

Daftar isi6


n KPBU Perumahan

Alternatif Pembiayaan Perumahan

Layak dan Terjangkau hal 30

n Milenial Campaign Infrastruktur hal 31

n Pesan Menteri Basuki

Upacara HUT RI ke-74

di Kementerian PUPR hal 31

n Akses 4 KSPN Ditingkatkan hal 32

n Lima Visi Presiden hal 32

n Tol Cisumdawu Ditargetkan Rampung

Akhir 2020 hal 33

n Jalan Tol Pertama di Kalimantan hal 33

n Penghargaan Manajemen Informasi

Arus Mudik 2019 untuk Kementerian

PUPR hal 34

n Politeknik PU hal 34

n Pembiayaan Infrastruktur hal 35

n Jembatan Apung Pertama di Indonesia hal 35

n Mitigasi Bencana Alam Papua hal 36

n Menteri Basuki Dorong Pembentukan

Pusat Penelitian Likuifaksi di Indonesia hal 36

n Teknologi Aspal Karet dan Aspal Plastik hal 37

n Renovasi Masjid Istiqlal hal 37

INFOGRAFIS

InfograFis

30InfografIs TOL JORR II

7


38InfrasTrUkTUr MENYAMBUNG UJUNG

SUMATERA

n Megahnya Tapal Batas Negara hal 44

n Membuka Konektivitas

di Tanah Borneo hal 49

n Bendungan Jatiluhur

yang Serbaguna hal 52

n Membuka Isolasi dengan

Jalan Trans Papua hal 54

n Megah Membentang di Papua hal 57

n Hasil Kerja Membangun

Trans Jawa hal 60

n Menyulap Permukiman Kumuh

Menjadi Layak Huni hal 65

n Bergegas Menuju Ibu Kota Baru hal 71

INFRASTRUKTUR

Infrastruktur

Daftar isi8


Karikatur

n Kunci Percepatan Pembangunan

Infrastruktur hal 81

n Sentuhan Kasih Bagi

Korban Bencana hal 86

n Kinerja Anggaran Kementerian PUPR

Masuk Urutan Kedua hal 90

n Tingkatkan Kualitas Insan PUPR

melalui Beasiswa Belajar hal 92

AKTUALITA

JELAJAH

SELINGAN

74 76karIkaTUr INVESTASI

gaLerI MAJALAH KIPRAH

9


10

11

91JendeLa Alika Islamadina

MUDAH BEPERGIAN

KARENA BANYAK

AKSES JALAN

n Raih Predikat Media

Sosial Terbaik 2019 hal 10

n SIBIMA Masuk Top 45

SINOVIK 2019 hal 11

LINTAS INFO

94karIkaTUr


10

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

meraih penghargaan sebagai Kementerian/Lembaga terbaik dalam

kategori media sosial dalam malam Anugerah Media Humas (AMH)

2019 pada puncak rangkaian Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK)

Nasional 2019, di Pangkalpinang, beberapa waktu lalu.

Penghargaan tersebut diterima oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial

Budaya dan Peran Masyarakat, Sudirman. Pemberian penghargaan ini me-

rupakan apresiasi bersama dan menekankan bahwa Humas merupakan pro-

fesi strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat, untuk memberikan informasi

yang benar dan terpercaya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, AMH 2019 terbagi dalam lima kategori,

yaitu penerbitan media internal, siaran pers atau pemberitaan, media sosial,

website, dan stan pameran instansi.

Untuk kategori media sosial Kementerian PUPR berhasil menjadi yang

terbaik di tingkat Kementerian/Lembaga, mengalahkan dua nominasi lain,

yakni Bank Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Penghargaan ini memacu kami agar lebih giat dalam menyebarluaskan

informasi kepada masyarakat dalam era digital saat ini, karena media sosial

memungkinkan penyampaian informasi secara lebih cepat dan relatif lebih

murah. Terlebih lagi, infrastruktur PUPR cakupannya cukup luas. Dengan

media sosial, informasi lebih mudah disebarkan karena saat ini sebagaian be-

sar masyarakat menggunakan gadget,” ujar Sudirman.

Ia menambahkan, Kementerian PUPR dalam delapan tahun terakhir me-

ngelola akun media sosial di empat platform, yakni Instagram, Twitter, Fa-

cebook dan YouTube, dengan jumlah follower yang terus tumbuh. Per akhir

September 2019, total follower di keempat akun resmi mendekati 1,5 juta, me-

ningkat 387% dari akhir tahun 2016 lalu. Meski demikian, juri AMH 2019 ka-

tegori media sosial Wicaksono yang juga pegiat media sosial (@ndorokakung)

menyampaikan bahwa jumlah follower bukan menjadi penentu dalam peni-

laian.

“Dari tahun ke tahun peserta tunjukkan kualitas dan kerja yang makin

baik. Satu unsur penilaian tahun ini berubah, jumlah follower tidak lagi men-

jadi penentu karena sekarang bisa dibeli. Kami berikan apresiasi pemenang

kategori media sosial kepada kementerian atau lembaga PUPR,” pungkasnya.

Kementerian PUPR senantiasa berupaya mengembangkan konten yang

simple, kreatif dan jenaka untuk menarik atensi netizen dalam rangka menye-

barluaskan informasi pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah kon-

ten “serah terima jabatan” Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang bersala-

man dengan dirinya sendiri. n

Raih Predikat Media Sosial Terbaik 2019OLEH: nanda, BIRO KOMUNIKASI PUBLIK, KEMENTERIAN PUPR

Lintas info


11

SISTEM Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Siap Gapai Peker-

jaan (SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru-

mahan Rakyat (PUPR) mendapatkan penghargaan TOP 45 Sistem Inovasi Pe-

layanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi Menteri

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin

kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Anita Firmanti di Istana Wa-

kil Presiden, Jakarta, pertengahan Oktober lalu.

Penghargaan juga diberikan kepada 7 kementerian lainnya dengan 8 inovasi, 4

lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten de-

ngan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi.

Wapres Jusuf Kalla berharap inovasi-inovasi tersebut dapat me-

ningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Menurutnya,

peningkatan produktivitas sangat erat kaitannya dengan inovasi

yang dapat memberikan nilai tambah pelayanan publik terutama

untuk mempermudah perizinan agar pembangunan lebih cepat

dan lebih baik.

“Inovasi adalah bagaimana menghasilkan sesuatu yang lebih

baik, cepat, dan murah. Sebagai contoh kenapa Amerika menjadi

negara maju, semua karena inovasi. Inovasi sumbernya pengeta-

huan dan teknologi, yang dasarnya adalah pendidikan,” imbuh-

nya.

Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan peng-

hargaan tersebut menjadi pemacu bagi Kementerian PUPR untuk te-

rus meningkatkan pelayanan publik di bidang konstruksi. Menurutnya,

budaya untuk terus berinovasi harus selalu ditingkatkan di lingkungan Ke-

menterian PUPR terutama untuk memberikan pelayanan publik kepada para pe-

mangku kepentingan pelaksana pembangunan infrastruktur.

“Inovasi SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP ini agar para tenaga kerja konstruksi me-

miliki standar yang dibuktikan dengan sertifikasi. SIBIMA menjadi salah satu upaya

untuk mempermudah tenaga konstruksi mengikuti sertifikasi,” ujarnya.

SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP merupakan inovasi Kementerian PUPR melalui Di-

tjen Bina Konstruksi dalam mengembangkan sistem pela-

tihan jarak jauh (distance learning) keahlian bidang konstruksi

bagi masyarakat dan mahasiswa fakultas teknik tingkat akhir. Ha-

nya dengan menggunakan jaringan internet yang dapat diakses mela-

lui website www.sibima.pu.go.id, mahasiswa tingkat akhir maupun masyarakat dapat

mengikuti pelatihan di manapun dan kapan pun tanpa tatap muka.

Hingga saat ini jumlah sertifikat DL-SIBIMA yang diterbitkan terus bertambah.

Pada periode 2015 sebanyak 1.789 orang, 2016 sebanyak 1.907 orang, tahun 2017 seba-

nyak 14.214 orang, dan tahun 2018 sebanyak 20.137 orang. n

SIBIMA Masuk Top 45 SINOVIK 2019OLEH: aHMad JaYadI - BIRO KOMUNIKASI PUBLIK, KEMENTERIAN PUPR

Lintas info


12 LAPORAN UTAMA | KIPRAh EDISI 100

MEDIA massa mempunyai peran yang

sangat penting bagi kehidupan ma-

syarakat. Begitu pula majalah KI-

PRAH sebagai media cetak internal

milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru-

mahan Rakyat (PUPR) yang turut berperan pen-

ting sebagai sumber informasi aktual mengenai

pembangunan infrastruktur, isu permasalahan,

dan perkembangan konstruksi yang dikerjakan

dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di

Indonesia.

Sejak pertama kali terbit pada 2001, KIPRAH

terus berinovasi dalam penyajian informasi hingga

tampilan desainnya yang lebih menarik dan sede-

rhana. Majalah ini awalnya merupakan alih rupa

dari Majalah PU (milik Departemen Pekerjaan

Menjadi Representasi Kinerja Pembangunan InfrastrukturMenapaki edisi khusus yang ke-100, KIPRAH tetap berupaya memberikan informasi aktual, sederhana dan menarik tentang pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Oleh: Tim kIpraH


13Menjadi Representasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur

Umum) yang sempat terhenti di periode 2000.

Nama KIPRAH merupakan singkatan dari Permu-

kiman dan Prasarana Wilayah, sesuai dengan nama

lembaga yang menaunginya waktu itu Departemen

Permukiman dan Prasarana Wilayah. Label tersebut

tetap dipertahankan sampai sekarang.

Saat ini KIPRAH pengelolaan dan penerbitannya

berada di ranah Pusat Komunikasi Publik, Kemen-

terian PUPR. Adapun penerbitan majalah ini ditujukan

sebagai media komunikasi dua arah. Tidak hanya dari

sisi pemerintah, melainkan masyarakat umum pun be-

bas menyampaikan pemikiran, pendapat, tanggapan

bahkan kritik sekalipun mengenai pembangunan in-

frastruktur di Indonesia.

Bertepatan dengan KIPRAH edisi ke-100 ini, Men-

teri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi atas

pencapaian KIPRAH yang sudah eksis selama ham-

pir dua dekade. Menurutnya, KIPRAH telah menjadi

representasi utama atas kinerja prasarana pekerjaan

umum dan perumahan rakyat.

Menteri Basuki berharap majalah ini menjadi sum-

ber informasi yang bisa melekat dan manfaatnya dira-

sakan masyarakat. “Selamat untuk KIPRAH. Ke depan-

nya, semoga selalu mempertahankan netralitas dan

akuntabilitas informasi yang disajikan kepada masya-

rakat,” ucapnya.


Sekretris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti




Menteri Basuki bersama salah satu korban bencana


15

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti turut

mengapresiasi KIPRAH yang telah menjadi pionir media Ke-

menterian PUPR. Dirinya mendorong agar majalah tersebut

terus berkembang dalam penyajian informasi dan distribusi ke

masyarakat.

“Kita juga ingin publik tahu bahwa PUPR itu ada. Lewat

majalah KIPRAH misalnya, masyarakat juga bisa tahu dan itu

memberikan harapan bagi mereka tentang infrastruktur yang

dikerjakan pemerintah,” ungkapnya.

Untuk lebih mendekatkan diri lagi ke publik, Anita me-

nyarankan agar penyebaran majalah dilakukan secara meluas.

Bukan hanya kepada instansi pemerintah pusat maupun dae-

rah, melainkan juga bisa masuk ke perusahaan swasta hingga

ke lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah. n

Menjadi Representasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur


16

Pertahankan Netralitas dan AkuntabilitasOleh: Tim kIpraH

Bincang-bincang antara Presiden RI dan Menteri PUPR beserta masyarakat

LAPORAN UTAMA | KIPRAh EDISI 100

Basuki hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MEMASUKI Kiprah edisi ke-100, Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

mengapresiasi atas kinerja dan dedikasi terhadap segenap

redaksi yang terus memberikan bacaan informatif tentang

pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah.

Menteri Basuki mengaku bangga dan mengucapkan selamat kepada

majalah KIPRAH yang telah berhasil mencapai atau mempertahankan

penerbitannya hingga saat ini. Dirinya juga mengapresiasi atas berbagai

penghargaan yang diraih media internal Kementerian PUPR tersebut.

“Walaupun ini majalah internal yang mengabarkan tentang infra-

struktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, saya ber-

harap media yang selalu mendapatkan anugerah penghargaan bagi

media di Indonesia, dapat menampung kritik, saran dan harapan masya-

rakat terhadap kinerja Kementerian PUPR yang direpre-

sentasikan sebagai kinerja prasarana pekerjaan umum

dan perumahan rakyat yang dirasakan masyarakat.

Selamat kepada majalah KIPRAH. Semoga dapat

selalu mempertahankan netralitas dan akuntabili-

tas informasi yang disajikan kepada masyarakat,”

pesan Menteri Basuki. n

Meninjau pembangunan jalan Tol Trans Sumatera Tetap menyalurkan hobi disela-sela kerja


17Pertahankan Netralitas dan Akuntabilitas


18

Terobosan KIPRAh Agar Melekat di MasyarakatOleh: Tim kIpraH

Anita Firmanti, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR


Anita Firmanti, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR


19

UCAPAN selamat mengiringi perjalanan KIPRAH yang telah

mencapai edisi ke-100.

Dalam bincang santainya dengan tim KIPRAH beberapa

hari lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Fir-

manti menilai media memiliki peran penting dalam memberitakan infor-

masi yang perlu diketahui diketahui oleh masyarakat. Termasuk mengenai

pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah melalui Kemen-

terian PUPR.

“Kita juga ingin publik tahu bahwa PUPR itu ada. Lewat majalah KI-

PRAH misalnya, masyarakat juga bisa tahu dan itu memberikan harapan

bagi mereka tentang infrastruktur yang dikerjakan pemerintah,” kata Ani-

ta di ruang kerjanya.

Dia menilai tak ada masalah dengan pemberitaan majalah KIPRAH. Va-

riasi berita menurutnya sudah cukup baik. Banyak informasi yang dibagikan

mengenai kerja pemerintah membangun infrastruktur di berbagai daerah.

Kendati demikian, Anita mendorong agar KIPRAH tidak berpuas diri.

Menurutnya, harus melakukan berbagai terobosan agar majalah tersebut

bisa semakin melekat di masyarakat luas. Dengan harapan, ketika mende-

ngar KIPRAH, orang tahu kalau nama tersebut adalah media Kementerian

PUPR.

“Jadi tantangannya ke depan itu adalah bagaimana orang di luar itu ke-

tika dengar ada majalah KIPRAH, secara langsung akan tahu dan menye-

but itu majalahnya Kementerian PUPR. Intinya, harapan saya itu majalah-

nya dicari-cari dan ditunggu. Jadi bukan sekedar orang hanya menerima

dan hanya sekadar tahu kalau ada KIPRAH,” tutur wanita kelahiran Pasu-

ruan, Jawa Timur pada 1960 tersebut.

Untuk lebih mendekatkan diri lagi ke publik, Anita menyarankan

agar penyebaran majalah dilakukan secara meluas. Bukan hanya kepada

instansi pemerintah pusat maupun daerah, melainkan juga bisa masuk

ke perusahaan swasta hingga ke lembaga pendidikan seperti perguruan

tinggi dan sekolah. “Kalau perlu, melibatkan adik-adik muda dalam pem-

beritaan KIPRAH,” ucapnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian

PUPR 2015 itu berharap melalui penyebaran dan keterbukaan informasi

tersebut akan mendapatkan respon dan masukan dari publik terhadap

kinerja pemerintah membangun infrastruktur. “Mengetahui respon dari

publik itulah saya rasa menjadi kunci penting bagi perbaikan dan perkem-

bangan KIPRAH di waktu yang akan datang,” pungkas dia.

Di akhir perbincangan, Anita pun mengucapkan selamat atas KIPRAH

dan berharap majalah tersebut terus berinovasi melalui sajian informasi

yang menarik tentang kerja pemerintah membangun infrastruktur bagi

negeri. n

Terobosan KIPRAH Agar Melekat di Masyarakat


20

SEBAGAI majalah internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR), KIPRAH memiliki peran penting sebagai media informasi

tentang pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah. Di edi-

sinya yang ke-100 ini, KIPRAH makin terus berkembang dan meningkat-

kan kualitasnya dalam menyajikan bacaan yang informatif, baik di lingkup ke-

menterian maupun publik.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR yang juga Pemimpin

Umum KIPRAH berharap agar majalah ini bisa terus berinovasi. Tidak hanya dari

sisi konten maupun foto, melainkan kualitas penyajian dan distribusi majalah ke

masyarakat juga harus ditingkatkan.

“Khususnya di era digital saat ini. Saya kira penting untuk bisa berhijrah dari

cetak menjadi digital. Jika sudah, itu harus terus disosialisasikan agar semakin me-

nyentuh audiens,” tutur Endra saat berbincang dengan tim KIPRAH di ruang kerja-

nya, pekan lalu. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Anda menilai perkembangan KIPRAH hingga saat ini?

Saya melihat ada perubahan kualitas dari segi tampilan, konten, penyajian berita, dan

cetak. Dari sisi konten, KIPRAH menjadi instrument untuk merekam seluruh kegiatan Ke-

menterian PUPR yang mendapat perhatian besar dari Presiden (Jokowi) dan media. Jadi saya

kira KIPRAH sudah in line dengan apa yang menjadi konsern pemerintah, publik, dan media.

Apa yang membedakan KIPRAH dulu dengan yang sekarang?

Dari sisi kualitas penyajian, teknis pendokumentasian maupun penulisan yang didam-

harus Terus Berkembang, Memberi Manfaat, dan Menyentuh Publik

Oleh: Tim kIpraH


Endra S. Atmawidjaja, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR


21

pingi oleh profesional sehingga KIPRAH pun lebih

mudah dibaca, lebih menarik, dan lebih informatif.

Penyajian ini termasuk kualitas foto-foto yang dipilih

mempunyai nilai fotografi yang tinggi yang dikompilasi

dari fotografer PUPR maupun fotografer lain. Ini men-

jadi semacam nilai tambah KIPRAH sehingga tampilan-

nya menjadi lebih menarik, atraktif, punya nilai seni.

Karena kalau majalah internal itu, intinya harus enak

dibaca, dilihat, dan mudah dicerna. Saya kira KIPRAH

sudah memenuhi kriteria tersebut.

Dari sisi variasi berita, ada beberapa hal yang menurut

saya cukup menarik di samping liputan utama, KIPRAH

sejak beberapa tahun terakhir mulai menyentuh kegia-

tan-kegiatan mitra utama dari legislatif. Ke depan pas-

tinya juga kegiatan mitra seperti asosiasi profesi, ikatan

profesi, ikatan kontraktor, konsultan, asosiasi pengem-

bang, itu harus mendapat tempat yang lebih besar. Jadi

yang sekarang ada ini baru legislatif.

Hal lainnya yang menarik adalah yang memperlihat-

kan daya jangkau KIPRAH ke berbagai pelosok Tanah

Air. Itu yang menurut saya juga menunjukkan bahwa

distribusi KIPRAH sampai ke berbagai wilayah. Ini ada-

lah nilai tambah yang harus dipertahankan dan perlu

ditingkatkan lagi ke depan. Karena layanan internet ini

kan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia de-

ngan kualitas yang sama.

Jadi banyak wilayah yang masih mengandalkan

buku-buku, majalah-majalah atau dokumentasi berita

yang konvensional. Artinya, harus melalui proses cetak.

Jadi ini menurut saya harus jadi perhatian bagaimana

KIPRAH bisa didistribusikan ke tempat-tempat mau-

pun pelosok yang selama ini memang tidak banyak

mendapatkan eksposur internet.

Keempat, saya kira karena kita memasuki era digital,

KIPRAH pun harus punya format baru di tahun 2020

yang bisa kita tawarkan ke publik dalam bentuk digital.

Tujuannya adalah untuk memperluas basis pembaca.

Jadi pembaca KIPRAH ini bukan hanya sifatnya insti-

tusional seperti di kementerian/lembaga, DPR, DPRD,

kampus. Tapi menurut saya harus lebih luas lagi dan

memberanikan diri untuk menyentuh audiens. Nah, ti-

dak ada cara lain kecuali menggunakan format KIPRAH

digital.

Menurut Anda, apa yang membedakan KIPRAH dibanding majalah internal kementerian lainnya?

Yang membedakan adalah kualitas, varian, distribu-

sinya. Jadi empat hal itu perbedaan KIPRAH dengan

media internal lain. Kalau KIPRAH jadi bacaan wajib,

itu soal lain. Kita perlu lihat dan evaluasi apakah KI-

PRAH sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Misalnya di PU saja, kalau KIPRAH dibaca, apakah

sudah memberikan manfaat? Jadi bukan sekedar layanan

infromasi publik yang didokumentasikan dalam bentuk

majalah, tetapi layanan informasi publik yang memberi-

kan wacana, konteks dan menjadi referensi bagi banyak

pihak mengenai pembangunan infrastruktur. Jadi tidak

sama dengan media online yang membutuhkan kece-

patan. KIPRAH membutuhkan akurasi, skill khusus, pen-

dampingan, jalinan dari mitra kerja.

Adakah masukan bagi KIPRAH ke depannya?

Saya kira penting untuk KIPRAH bisa berhijrah dari

yang sifatnya media cetak menjadi digital. Jika sudah

ada, itu harus terus disosialisasikan ke publik kalau kita

memang sudah ada KIPRAH digital. Memang harus di-

branding, jadi tidak bisa hanya mengharapkan orang

lain bisa mencari sendiri mengenai format KIPRAH ini.

Dengan berbagai platform media sosial yang ada, saya

kira harus dimanfaatkan. Karena kalau kita hanya pasif,

banyak orang tidak mengetahui kalau KIPRAH sudah

punya versi digital. Jadi sebetulnya versi digital ini bisa

bertahan lebih lama karena terekam dalam jejak digital.

Bagaimana untuk mencapai hal itu?

Tinggal bagaimana kita maintenance bagaimana me-

ningkatkan kualitas ke level tertinggi. Untuk itu me-

mang tidak ada cara lain kecuali KIPRAH lebih proaktif

dan mengangkat berita-berita yang sifatnya feature, ka-

rena berbeda dengan berita-berita majalah online yang

memang lebih cepat, instan, lebih mengandalkan jum-

lah per-satuan waktu. KIPRAH ini kan majalah inter-

nal, terbit satu bulan sekali. Jadi ketika terbit, dia harus

betul-betul ditunggu publik. Jadi kita bisa mengukur

bagaimana attachment orang terhadap KIPRAH dengan

memberikan majalah ini dan melihat responnya.

Kalau KIPRAH ini ditunggu oleh publik, berarti itu

punya kekhasan. Salah satu ciri utama majalah internal

itu harus punya kekhasan. Ia tidak sama dengan media

digital yang membutuhkan kecepatan. Kalau KIPRAH

harus ada pendalaman terhadap sebuah isu, tanpa ha-

rus menjadikan KIPRAH menjadi majalah kaku, terlalu

scientific, sulit dicerna, tetapi harus menunjukkan ini

adalah majalah populer kementerian. Memang berba-

gai stakeholder terkait harus diajak bermitra. n

Harus Terus Berkembang, Memberi Manfaat, dan Menyentuh Publik

(Foto oleh : Roni/PR Indonesia)


22

harus Lebih Menarik, Ringkas, dan SederhanaOleh: Tim kIpraH


Lisniari Munthe, Pemimpin Redaksi KIPRAH 2011-2015


23

MEDIA massa memiliki peran penting se-

bagai sumber informasi dan pengetahuan

bagi khalayak pembaca. Demikian juga

KIPRAH, majalah internal milik Kemen-

terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

yang memberikan segala informasi dan capaian kerja

dari program pembangunan infrastruktur di pelbagai

daerah yang dikerjakan pemerintah.

Di edisi khusus KIPRAH ke-100 ini, Lisniari Munthe

yang akrab disapa Lis mengaku bersyukur pernah ter-

libat dalam pengembangan majalah tersebut. “Selamat

sudah masuk edisi yang ke-100. Terus berinovasi dan

memberikan informasi yang menarik kepada banyak

orang,” katanya dalam bincang santai beberapa hari

lalu.

Berikut petikan wawancara dan sepenggal kisah

Lis yang ikut terlibat dalam pengembangan majalah

KIPRAH sejak 2011 hingga beberapa tahun kemudian.

Seperti apa pengalaman Anda ketika dulu mengurus KIPRAH?

Dulu itu tantangannya besar. Cover-nya seperti apa,

tata artistik atau desainnya, ya jelas beda banget. Seka-

rang jauh lebih baik. Kalau dulu, hambatan yang paling

saya rasakan itu kontennya, karena dulu kan banyak

yang bisa diangkat tapi hanya beberapa yang masuk.

Begitu juga foto-fotonya jauh lebih baik yang sekarang.

Dulu hanya cuma tiga orang yang ngurus, tim yang kecil

tapi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Salah satu orang yang berkontribusi terhadap pe-

rubahan KIPRAH itu adalah Pak Setiabudi, staf ahli

Menteri PU. Beliau banyak membantu KIPRAH dalam

perbaikan redaksional dan isi majalah. Kalau artikelnya

tidak sesuai, dia berani take out dan bongkar lagi konten

majalah. Jadi, artikel pesanan itu enggak boleh masuk.

Semua yang menentukan adalah dewan redaksi.

Dulu rapat KIPRAH mengundang semua perwakilan

Unor (unit organisasi). Dulu publikasinya masih sangat

terbatas, tidak seperti sekarang di mana medsos sudah

berkembang, jadi semua lini bisa dimasukkan sebagai

sarana publikasi.

Hambatan apa saja yang dialami?

Pertama, SDM yang terbatas. Kemudian, ketepatan

waktu penerbitan majalah. Kalau dulu majalah KI-

PRAH dan dokumentasi itu ada dalam satu bidang. Jadi

lebih enak kalau ada peliputan sehingga akses fotonya

lebih mudah.

Bagaimana Anda melihat KIPRAH saat ini dibandingkan dulu?

Secara kualitas sudah semakin baik. Tetapi beberapa

waktu lalu saya sempat memberikan masukan di era di-

gital atau era teknologi 4.0 ini, majalah KIPRAH perlu

mulai bertranformasi menjadi majalah digital. Karena

kalau majalah yang sifatnya hard copy atau cetakan ma-

sih banyak orang yang tidak membaca majalah cetak.

Nah, ini yang mungkin perlu dipertimbangkan.

Kalau dari segi konten atau isi, sudah baik. Tetapi

cara untuk membuat keterbacaan majalah ini yang

menjadi PR ke depan bagi Biro Komunikasi.

KIPRAH meraih sejumlah penghargaan hampir setiap tahunnya. Tanggapan Anda?

Memang suatu prestasi kalau majalah pemerintah

memenangi suatu penghargaan. Bagi saya itu suatu

yang luar biasa. Tapi penghargaan itu apakah sejalan

dengan tingkat keterbacaannya yang tinggi dan sudah

bermanfaat bagi masyarakat? Jangan sampai peng-

hargaan itu dari segi kualitas maupun kontennya saja,

tapi tidak melihat ketermanfaatannya.

Tapi saya senang dan bersyukur sekali bahwa apa

yang sudah pernah saya rintis ini bisa diteruskan, bah-

kan terus mendapatkan penghargaan tertinggi untuk

kategori majalah sektor pemerintah.

Apa harapan untuk KIPRAH ke depannya?

Karena sudah dapat beberapa penghargaan tinggi,

mestinya majalah ini harus terus dikelola. Kedua, un-

tuk menambah tingkat keterbacaan, mungkin harus

diubah publikasinya melalui digital. Mungkin kita juga

harus mulai kolaborasi dengan mitra lain atau rangkul

pihak lain, misalnya perusahaan start up.

Sebagai contoh, saya melihat di start up Ruangguru

ada Indonesia Menulis. Nah, mungkin di kementerian,

ada PUPR Menulis. Jadi nanti insan-insan PUPR itu lah

yang menulis dan memasukkan artikelnya di KIPRAH

sehingga majalah ini menjadi milik bersama. Mungkin

inovasi-inovasi seperti itu yang diperlukan sehingga

tidak sekadar mempertahankan penghargaan, tetapi

juga ketermanfaatan bagi masyarakat bisa lebih me-

ningkat.

Adakah saran mengenai konsep majalah KIPRAH agar lebih menarik?

Mulai mengemas artikelnya menjadi lebih menarik,

lebih populer, ringkas dan sederhana. Apalagi sekarang

ini kebanyakan orang cenderung malas baca berita yang

panjang. n

Harus Lebih Menarik, Ringkas, dan Sederhana


24

KIPRAH merupakan ma-

jalah populer dwi bula-

nan produksi Kemen-

terian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (PUPR)

yang mengusung tema mengenai

Hunian, Infrastruktur, Kota dan

Lingkungan. Beragam sajian infor-

masinya mengulas tentang isu-isu

terkini seputar bidang infrastruk-

tur dan konstruksi, permasalahan-

nya dan perkembangan aktual di

masyarakat.

Menilik sejarahnya, majalah ini lahir pada 2001. Maja-

lah ini merupakan alih rupa dari Majalah PU yang sempat

terhenti di periode 2000. Nama KIPRAH sendiri meru-

pakan akronim dari Permukiman dan Prasarana Wilayah,

sesuai dengan nama lembaga yang menaunginya waktu

itu Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah di

era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Nama majalah itu kemudian tetap dipertahankan

sampai sekarang. Saat ini KIPRAH dikelola dan diter-

bitkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Kementerian

PUPR. Adapun penerbitan majalah ini ditujukan seba-

gai media komunikasi dua arah. Tidak hanya dari sisi

pemerintah, melainkan masyarakat umum pun bebas

Napak Tilas

KIPRAh

Perpustakaan Kementerian PUPR



25Napak Tilas KIPRAH

Gold Winner INMA Awards 2017

2nd Winner The Best Inhouse Magazine ICMA Award 2019




Silver Winner PR Indonesia Kategori Media Cetak Internal



27

menyampaikan pemikiran, pendapat, tanggapan bah-

kan kritik sekalipun mengenai pembangunan infra-

struktur di Indonesia.

Pembaca KIPRAH merupakan orang-orang yang

berkecimpung dan memiliki ketertarikan terhadap

permasalahan dan perkembangan terkini seputar

konstruksi terutama pada tema hunian, infrastruk-

tur, kota dan lingkungan. Mereka tersebut diantaranya

para pengambil kebijakan, kontraktor, akademisi, para

profesional terutama di bidang teknik, dan mereka

yang bekerja di instansi terkait.

Kendati demikian, perjalanan KIPRAH bukan ber-

arti tanpa tantangan. Pemimpin Redaksi KIPRAH pe-

riode 2011-2015, Lisniari Munthe, mengungkapkan

beragam tantangan dan hambatan besar datang silih

berganti. “Dulu itu tantangannya besar. Pertama, SDM

yang terbatas. Kemudian, ketepatan waktu penerbitan

majalah,” tutur wanita yang akrab disapa Lis tersebut.

Kini KIPRAH telah semakin berkembang. Lis me-

ngaku dari segi tampilan dan isi jauh lebih berubah.

“Cover-nya seperti apa, tata artistik atau desainnya, ya

jelas beda banget. Sekarang jauh lebih baik. Kalau dulu,

hambatan yang paling saya rasakan itu kontennya, ka-

rena dulu kan banyak yang bisa diangkat tapi hanya be-

berapa yang masuk. Begitu juga foto-fotonya jauh lebih

baik yang sekarang. Dulu hanya cuma tiga orang yang

ngurus, tim yang kecil tapi menghasilkan sesuatu yang

bermanfaat,” imbuhnya.

Pelbagai perubahan dari segi desain hingga konten

yang disajikan itu sukses membawa KIPRAH meraih

sejumlah apresiasi. Secara berturut-turut dari 2016

hingga 2018, KIPRAH meraih penghargaan kategori

the Best of Government Inhouse Magazine yang diada-

kan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia da-

lam Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA). Satu

penghargaan ‘Silver Winner’ dan dua penghargaan

‘Gold Winner’.

Pada 2018, Majalah KIPRAH meraih penghargaan

Terbaik I untuk Kategori Penerbitan Majalah Internal

(Inhouse Magazine) pada ajang Anugerah Media Humas

(AMH) 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Kordi-

nasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Penilaian

penghargaan ini berdasar pada keterbukaan informasi

serta teknik pengerjaan. n

Napak Tilas Kiprah

Kementerian PUPR sebagai pemenang PR Indonesia Awards 2019 Kategori Terpopuler di Media

Memberikan informasi tentang Kementerian PUPR setiap saat


28

PERISTIWA pada 1966 silam itu masih melekat erat dibenak Achmad Dzulfikar. Ketika itu

dirinya merupakan karyawan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL).

Baginya peristiwa itu merupakan kebanggaan tersendiri yang telah melengkapi jati dirinya

dalam mengabdi kepada negara.

Dzulfikar merupakan tokoh dibalik penemuan lambang PU yang hingga kini masih menjadi

simbol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Logo buatannya itu berha-

sil memenangkan Sayembara Penciptaan Lambang PU Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga

Listrik (PUTL) pada 1966.

Melalui rangkaian sayembara pertama dan kedua, panitia pelaksana menetapkan karya Dzulfikar

utnuk disempurnakan dan dikukuhkan sebagai pemenang lambang PU berdasarkan Kepmen PU

No 164/KPTS/1966 sekaligus menjadi simbol lambang (Kepmen PU No 150/A/KPTS/10 November

1966).

Hal yang paling menarik adalah logo itu sekaligus menempatkan Departemen Pekerjaan Umum

sebagai departemen (kementerian) pertama yang memiliki lambang pengenal.

Atas pencapaian itu, arsitek lulusan Akademi PU (AKPU/65) Bandung ini terharu bila karyanya

masih menjadi lambang PU. Tak hanya itu, dirinya pun bangga pernah terlibat sebagai perancang

sekaligus konseptor pembangunan Kota Palangkaraya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan

Tengah dan Kota Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau.

Sebagai generasi senior dan telah berusia senja, Dzulfikar yang

masih gesit dan energik menitipkan salam dan pesan kepada

generasi muda PU agar jangan lekas puas diri dan terus

menjaga dan menggelorakan semangat “Jiwa Korsa”

PU, yaitu Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan

Bertindak Tepat.

Sejarah Logo PUAchmad Dzulfikar berjasa dalam terciptanya lambang Kementerian Pekerjaan Umum. Setiap gambar dan warna yang terdapat dalam logo tersebut memiliki makna tersendiri.

Oleh: Tim kIpraH


Achmad Dzulfika, Pembuat Logo PU



29

Makna Logo

Logo PU secara keseluruhan menggambarkan peran

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-

yat untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum

dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung

Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong.

Setiap warna memiliki makna. Warna kuning pada

dasar lambang memiliki makna lambang keagungan,

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemakmuran, menggam-

barkan bahwa dalam mengemban fungsi dan peranan

pembangunan di bidang pekerjaan umum dan peru-

mahan rakyat diabadikan dalam rasa puji syukur ter-

hadap keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Warna biru

kehitam-hitaman mengandung arti keadilan sosial,

keteguhan hati, kesetiaan pada tugas dan ketegasan

bertindak.

Masing-masing simbol atau gambar juga mempu-

nyai arti khusus. Baling-Baling menggambarkan dina-

mika. Simbol ‘Berdaun 3’ yang merupakan segitiga

berdiri tegak lurus menggambarkan stabilitas. Secara

keseluruhan menggambarkan ‘Dinamika yang Stabil’

dan ‘Stabilitas yang Dinamis’.

Bagian daun baling-baling yang mengarah ke atas

melambangkan ‘Penciptaan perumahan dan permu-

kiman’. Bagian lengkungnya dari daun baling-baling

melambangkan perlindungan untuk ruang kerja dan

tempat tinggal bagi manusia.

Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kiri

dengan bagian lengkungnya yang telungkup menggam-

barkan penguasaan bumi dan alam serta pengusahaan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Garis ho-

rizontal bentang jalan jembatan di atas sungai sebagai

usaha untuk pembukaan dan pembinaan daerah.

Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kanan

dengan bagian lengkungnya yang terlentang meng-

gambarkan usaha pengendalian dan penyaluran un-

tuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Garis Horizontal: Menggambarkan penampang

dari saluran air.

Baling-baling dengan tiga

daun ini menggambarkan tiga

unsur kekaryaan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Peru-

mahan Rakyat, yaitu: Tirta, Wis-

ma (Cipta), dan Marga. Adapun

trilogi Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat

adalah Bekerja Keras, Bergerak

Cepat, dan Bertindak Tepat. n

Sejarah Logo PU

Kartu Karyawan Achmad Dzulfikar

Achmad Dzulfika, Pembuat Logo PU


30 Infografis


31Infografis


32 Infografis


33Infografis


34 Infografis


35Infografis


36 Infografis


37Infografis


38

Menyambung Ujung Sumatera

Gerbang Tol Bakauheni Utara Trans Sumatera

Jalan tol Trans Sumatera perlahan telah beroperasi. Sebagian ruas lainnya akan terus dikerjakan hingga tersambung seluruhnya dari

Lampung hingga Aceh.

Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Bina Marga/ BpJT

Infrastruktur



39

RUAS tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-

Kayu Agung sepanjang 189 km resmi bero-

perasi. Jalan bebas hambatan itu menambah

capaian pembangunan jalan tol Trans Suma-

tera lainnya yang telah diresmikan sebelumnya oleh Pre-

siden Joko Widodo (Jokowi).

Tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi mencapai

467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut antara

lain Bakauheni–Terbanggi Besar (141 km), Terbanggi

Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km), Pa-

lembang–Indralaya (22 km), Medan–Binjai (10,46 km),

Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi (62,2 km), dan Be-

lawan-Medan-Tanjung Morawa (43 km).

“Dengan semakin bertambahnya ruas Jalan Tol

Trans Sumatera yang diresmikan, maka mobilitas

orang, barang logistik, dan jasa akan semakin baik yang

akan berpengaruh pada peningkatan indeks daya saing

bangsa. Kita ingin kecepatan dalam jaringan logistik,

jika sebelumnya dari Palembang ke Lampung sekitar 10

jam, dengan jalan tol sekarang bisa 3 jam. Itu yang na-

manya efisiensi,” tutur Presiden Jokowi.

Dia meyakini kehadiran jalan tol tersebut juga akan

menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

dan memfasilitasi sentra produksi dengan membangun

keterkaitan antara kawasan industri, pertambangan,

perkebunan dan pariwisata dengan pelabuhan atau

bandara di Pulau Sumatera sehingga mendorong pe-

ngembangan wilayah.

“Yang terpenting pembangunan jalan tol mencipta-

kan lapangan kerja. Jalan tol sepanjang ini tidak mung-

kin semua dikerjakan oleh mesin, pasti butuh tenaga

kerja. Selanjutnya juga berkaitan dengan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan jalan tol

di Sumatera menjadi bukti bahwa jalan tol bukan hanya

di Pulau Jawa saja,” serunya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kerja ke-

ras pemerintah membangun Trans Sumatera selama

Gerbang Tol Natar Trans Sumatera

Menyambung Ujung Sumatera

Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang Trans Sumatera


40 Infrastruktur

kurun 2015-2019 tak sia-sia. Sejak pertama kali

dimulai pada 30 April 2015, Kementerian PUPR

berupaya mewujudkan mimpi megaproyek jalan

Tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh

sepanjang 2.974 km tersebut. Tahap pertama

pembangunan jalan itu akhirnya dimulai dari

ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-

Tanjung Api-Api sepanjang 434 km.

Menteri Basuki mengatakan pembangunan

tol untuk mengejar ketertinggalan dari negara

lain di Asia Tenggara. Dulunya orang berpan-

dangan bahwa pembangunan Jawasentris karena

hanya fokus di Pulau Jawa. Padahal untuk me-

ningkatkan perekonomian nasional dan kesejah-

teraan masyarakat, pemerataan pembangunan

harus dilakukan di seluruh penjuru wilayah.

Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Trans Sumatera



41


42 Infrastruktur

“Jadi bukan untuk wah-wahan, tapi un-

tuk mengejar ketertinggalan dengan ne-

gara tetangga kita,” ujarnya.

Pulau Sumatera memiliki potensi

ekonomi yang besar. Hanya saja akses-

nya masih belum memadai. Dulunya

belum ada jalur tol. Semua arus logistik

dan angkutan penumpang hanya melalui

jalan umum sehingga menempuh waktu

yang lama. Belum lagi masalah kriminali-

tas di jalan yang sudah meresahkan.

Kondisi itu berdampak terhadap

Jalan Tol Ruas Palembang-Indralaya Trans Sumatera



43Menyambung Ujung Sumatera

terhambatnya pertumbuhan ekonomi

di pulau tersebut. Karena itu Menteri

Basuki menilai pembangunan Trans

Sumatera akan memberikan solusi atas

masalah tersebut, termasuk efisiensi

waktu tempuh menjadi lebih cepat.

Di periode kedua kepemimpinan

Presiden Jokowi ini, Menteri Basuki

memastikan pembangunan Trans

Sumatera akan terus dikebut hingga

2024. Ia berharap seluruh target jalan

akan segera tersambung dan bisa dio-

perasionalkan penuh dalam lima tahun

ke depan. n

Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai Trans Sumatera

Gerbang Tol Kualanamu Trans Sumatera


44

Megahnya Tapal Batas Negara

Dulunya kondisi kawasan pos lintas batas memprihatinkan. Setelah

direvitalisasi, kini kondisinya terlihat megah, modern, lengkap

dengan berbagai fasilitas, dan menjadi daya tarik wisata.

Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Cipta karya

Infrastruktur

PLBN Aruk setelah diubah direvitalisasi

PLBN Aruk sebelum direvitalisasi


45

KAWASAN perbatasan merupakan beranda

negara yang memiliki peranan strategis. Ha-

nya saja kondisinya sudah jauh tertinggal

dan memprihatinkan dibandingkan dengan

negara tetangga. Sejalan dengan Nawacita Pemerintah

untuk membangun Indonesia dari pinggiran, Kemen-

terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat men-

dapatkan amanat penting dari Presiden Joko Widodo

untuk merevitalisasi kawsan Pos Lintas Batas Negara di

beberapa wilayah.

“Ini masalah kebanggaan, masalah nasionalisme,

masalah martabat dan harga diri kita. Kalau saya tidak

mau seperti itu. Di sana saya bisa melihat, yang di sebe-

lah sangat megah, yang di kita sangat jelek sekali. Inilah

sebuah kebanggaan yang ingin kita bangun bahwa kita

Megahnya Tapal Batas Negara

PLBN Entikong sebelum direvitalisasi

PLBN Badau sebelum direvitalisasi

PLBN Skouw setelah direvitalisasi

PLBN Badau setelah direvitalisasi


46

ini negara besar,” tegas Presiden Jokowi.

Pada 2018, Kementerian PUPR akhirnya telah me-

nyelesaikan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Ne-

gara (PLBN) Terpadu atau dikenal Seven Borders of In-

donesia. Tiga PLBN di Provinsi Kalimantan Barat yaitu

Entikong, Badau, dan Aruk. Kemudian tiga lainnya di

Provinsi NTT yaitu PLBN Motaain, Motamassin, dan

Wini. Satu kawasan berikutnya yaitu PLBN Skouw di

Provinsi Papua.

Seluruh PLBN tersebut tampak megah dan menjadi

ikon perbatasan. Bahkan kawasan itu juga menjadi daya

tarik wisata bagi penduduk lokal maupun pendatang

dari negeri tetangga.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan

penataan PLBN tidak hanya pada zona inti seperti ba-

ngunan utama, bangunan pemeriksa terpadu keda-

tangan, klinik, carwash/disinfectant, jembatan timbang,

pemindai truk, bangunan pemeriksaan keberangkatan,

Infrastruktur

PLBN Wini setelah direvitalisasi

PLBN Wini sebelum direvitalisasi


47


48

“Dengan perbaikan PLBN akan menjadi kebang-

gaan kita bersama. Selain itu diharapkan dapat me-

ningkatkan kualitas keamanan di kawasan perbatasan

dan perekonomian daerah setempat,” tutur Menteri

Basuki.

Kini revitalisasi kawasan PLBN terus dilanjutkan

di wilayah lainnya. Dirjen Cipta Karya Kementerian

PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan pada tahun ini

Kementerian PUPR tengah membangun 4 PLBN Ter-

padu dari 11 PLBN yang diatur dalam Instruksi Presi-

den (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan

Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan

Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Keempat PLBN itu adalah PLBN Jagoi Babang di

Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat,

Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dan dua

PLBN di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan

Utara, yakni Sei Pancang Sebatik dan Long Midang. n

gudang sita, kennel, bangunan utilitas, bangunan check

point dan monumen.

Kawasan PLBN yang dibangun juga mencakup jalan

paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas

dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawa-

san perbatasan seperti pembangunan jalan lingkungan,

drainase, pengelolaan sampah, dan penyediaan air ber-

sih, termasuk juga pasar sebagai sarana pendukung per-

kembangan ekonomi masyarakat setempat.

PLBN Mota ‘Ain setelah direvitalisasi

Infrastruktur

Membuka Konektivitas di Tanah Borneo G

ENCARNYA pembangunan jalan nasional di Kalimantan dalam kurun

lima tahun terakhir telah membuahkan hasil. Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akses di Pulau

Borneo tersebut telah tembus seluruhnya.

Dulunya akses darat di Kalimantan masih belum tersedia lantaran kondisi

alam yang mayoritas merupakan kawasan hutan. Demi memudahkan konekti-

vitas antar daerah dan provinsi, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal

Bina Marga terus melakukan peningkatan konvektivitas di pulau tersebut.

Penataan jalan nasional itu meliputi jalur Lintas Tengah sepanjang 1.684 km,

Lintas Utara 1.557,4 km dan Lintas Selatan 3.315 km. Kini kondisi jalan Trans Kali-

Jalan Tol Ruas Balikpapan-Samarinda Trans Kalimantan

Penataan jalan yang dikerjakan selama lima tahun telah membuka akses mencakup jalan nasional tol

maupun non tol hingga ke kawasan perbatasan.


Membuka Konektivitas di Tanah Borneo


49


50


51

kan ekonomi kawasan perbatasan.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII

Balikpapan Ditjen Bina Marga, Budiamin, mengatakan

bahwa membangun jalan di perbatasan seperti Trans

Kalimantan bukan perkara yang mudah. Banyak ken-

dala yang ditemui Kementerian PUPR untuk menjalan-

kan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam

proyek strategis nasional ini, salah satunya medan yang

sangat berat.

“Ini sama seperti Trans Papua. Topografinya berbu-

kit-bukit, terutama di perbatasan Kaltim dan Kaltara

sehingga mempengaruhi waktu pengerjaan dan biaya

konstruksi,” kata Budiamin.

Peningkatan konektivitas Trans Kalimantan juga

mencakup penyediaan jalan tol. Ruas tersebut men-

cakup Balikpapan–Samarinda dengan total jarak 99,35

km. Inilah ruas jalur bebas hambatan pertama yang di-

bangun di Tanah Borneo yang diyakini dapat memang-

kas waktu tempuh Kota Balikpapan menuju Samarinda

dan sebaliknya dari semula 3 jam menjadi 1 jam. n

mantan secara umum sudah laik untuk dilalui kenda-

raan. “Kondisi jalan keseluruhan sudah siap dilintasi,”

ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR,

Sugiyartanto, beberapa pekan lalu.

Peningkatan konektivitas yang dilakukan juga men-

cakup kawasan perbatasan. Kementerian PUPR secara

bertahap membangun jalan lintas paralel perbatasan di

Pulau Kalimantan sepanjang 1.920 km.

Jalan perbatasan itu dimulai dari Kalimantan Barat

ke Kalimantan Timur, kemudian disambungkan hingga

Kalimantan Utara. Saat ini fokus pekerjaannya masih

pada pembukaan jalan sepanjang 1.068 kilometer di

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ditargetkan

jalan tersebut bakal rampung atau tembus seluruhnya

pada akhir tahun ini.

Pengadaan jalan perbatasan ini bernilai strategis. Se-

lain fungsi pertahanan dan keamanan negara, jalan ter-

sebut juga membuka daerah terisolir dan menumbuh-

Membuka Konektivitas di Tanah Borneo

Trans Kalimantan sesudah pembangunan Trans Kalimantan sesudah pembangunan

Proses pembangunan Trans Kalimantan

Proses pembangunan Trans Kalimantan


52

Bendungan Jatiluhur yang SerbagunaPembenahan terus dioptimalkan, terutama dalam pemanfaatan bendungan sebagai pengendalian banjir dan suplai kebutuhan air bersih bagi warga Jawa Barat dan Jakarta.

Oleh: Tim kIpraH/ ditjen sda

Infrastruktur

Bendungan Ir. Djuanda (Jatiluhur)



53Bendungan Jatiluhur yang Serbaguna

tenaga listrik (PLTA) yang sudah terpasang sebesar 187,5

megawatt (MW) dan fungsi pariwisata serta olahraga air.

Keberadaan bendungan ini juga dimanfaatkan ma-

syarakat sekitar untuk perikanan. “Untuk ke depannya

pekerjaan besar kita adalah untuk terus mengoptimal-

kan kemanfaaatan Bendungan Jatiluhur yang sudah ber-

umur lebih setengah abad ini,” kata Hari Suprayogi. n

plai air Jakarta mengakibatkan terjadi pengambilan air

tanah yang berdampak pada penurunan tanah sehingga

terjadi banjir rob. Oleh karenanya perlu subtitusi air

tanah dengan air permukaan yakni tambahan suplai air

dari Bendungan Jatiluhur,” kata Menteri Basuki.

Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi mengata-

kan Jatiluhur juga memiliki potensi sebagai penghasil

BENDUNGAN Ir. H. Djuanda atau dikenal

Waduk Jatiluhur merupakan bendungan ter-

besar di Indonesia. Lokasinya berjarak ku-

rang lebih 100 km arah Tenggara Jakarta. Da-

pat dicapai melalui jalan tol Jakarta-Cikampek dan jalan

tol Cipularang (ruas Cikampek – Jatiluhur). Kalau dari

Bandung berjarak 60 km arah barat laut, yang dapat

dicapai melalui jalan tol Cipularang (ruas Bandung – Ja-

tiluhur). Dari Kota Purwakarta sekitar 7 km arah barat.

Waduk ini membendung aliran Sungai Citarum

di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa

Barat. Luas genangannya mencapai sekitar 83 km2 de-

ngan panjang keliling waduk hingga 150 km.

Proyek pembangunan Jatiluhur memiliki rentetan

waktu yang panjang. Pengerjaannya mengalami sem-

bilan kali pergantian kabinet. Mulai dari Kabinet Karya

tahun 1957 sampai Kabinet Ampera tahun 1967. Diba-

ngun oleh kontraktor Perancis Coyne et Bellier pada

1953, kemudian ditinjau oleh Presiden Soekarno pada

1957 dan peresmiannya pada 26 Agustus 1967 oleh Pre-

siden Soeharto.

Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru-

mahan Rakyat juga terus membenahi waduk serba-

guna tersebut. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

mengatakan, Bendungan Jatiluhur telah memberikan

banyak manfaat kepada masyarakat, khususnya yang

bermukim di wilayah Jawa Barat dan Jakarta.

Jatiluhur berfungsi dalam pengendalian banjir di hi-

lir Bendungan, sepanjang saluran Tarum Barat, saluran

Tarum Timur dan saluran Tarum Utara seluas kurang

lebih 20.000 hektare. Selain itu, bendungan tersebut

juga bermanfaat dalam menyuplai kebutuhan air, di an-

taranya untuk keperluan irigasi yang mengairi 240.000

hektare sawah di daerah Purwakarta, Karawang, Bekasi

dan Indramayu, dan juga untuk memenuhi kebutuhan

air bagi industri dan air bersih warga Jakarta.

Untuk memenuhi kebutuhan air di Jakarta misal-

nya, mengatakan Kementerian PUPR akan menambah

suplai dari Bendungan Jatiluhur. “Masih kurangnya su-

Bendungan Ir. Djuanda (Jatiluhur) Bendungan Ir. Djuanda (Jatiluhur)


54

Membuka Isolasi dengan Jalan Trans Papua

rus kebut agar jalan ini bisa tersambung dan nantinya

teraspal sehingga dapat dilewati kendaraan dengan le-

bih mudah,” kata Menteri Basuki, pekan lalu.

Menteri Basuki juga mengatakan pembangunan ja-

lan juga mencakup kawasan perbatasan Papua. Bahkan

menurutnya masyarakat sudah mulai merasakan man-

faat dari keberadaan jalan Trans Papua dan jalan perba-

tasan Papua.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah

Papua, Osman H. Marbun, mengatakan pengerjaan ja-

lan nasional di Bumi Cenderawasih makin menunjuk-

kan hasil signifikan. Hingga saat ini progres jalan yang

dikerjakan sudah mencapai 97%. Capaian itu sekaligus

menjadi target bahwa tahun depan pengerjaan tuntas

seluruhnya.

Osman menyatakan jalan Trans Papua dibangun

bertujuan untuk membuka isolasi di wilayah di Papua

dan Papua Barat. “Pembangunan sebenarnya didorong

rampung tahun ini. Tapi beberapa kegiatan sempat ber-

henti sehingga target yang mesti dituntaskan sempat

KONEKTIVITAS merupakan salah satu fokus

utama pembangunan infrastruktur di era pe-

merintahan Presiden Joko Widodo. Visinya

untuk membangun Indonesia dari pinggiran

mulai diwujudkan dengan pemerataan pembangunan.

Salah satunya penyediaan jalan di kawasan timur In-

donesia, khususnya di Papua dimulai sejak 2015.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-

yat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan dulunya

akses di Papua nyaris sulit ditembus melalui jalur darat

karena belum tersedianya infrastruktur jalan yang me-

madai. Masih banyak daerah yang sulit dijangkau ka-

rena geografisnya yang masih hutan dan pegunungan.

Karena itu menurutnya pembangunan infrastruktur

jalan sangat penting untuk meningkatkan konektivi-

tas, membuka daerah terisolir dan mengurangi tingkat

kemahalan harga barang-barang terutama di wilayah

pegunungan seperti di Papua. “Makanya kita akan te-

Trans Papua

Dalam kurun lima tahun terakhir, pembangunan jalan kian menunjukkan progres signifikan. Sudah tersambung dan sebagian sudah beraspal.

Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Bina Marga

Infrastruktur


55

terkendala,” jelasnya.

Ia mencontohkan, jalan Trans Papua di Provinsi Pa-

pua Barat. Sepanjang 1.071 km telah tersambung dan

terus ditingkatkan kondisinya hingga tahun ini. Bah-

kan sebagian besar dari jalan sudah teraspal dan sisanya

masih agregat atau perkerasan tanah.

Kondisi medan yang berat menjadi tantangan dalam

pembangunan jalan Trans Papua Barat. Medan tersebut

seperti hutan, pegunungan dan cuaca. Ketersediaan

material konstruksi juga terbatas di Papua.

Osman meyakini pembangunan Trans Papua akan

tetap dipercepat demi menunjang kebutuhan akses

masyarakat. Ia berharap warga Papua juga ikut mendu-

kung dan mengawasi pekerjaan jalan sehingga berjalan

lancar. n Masyarakat Papua di Trans Papua Ruas habema – Kenyam

Presiden Jokowi dan Menteri Basuki

kontrol pembangunan Jalan Trans Papua

Membuka Isolasi dengan Jalan Trans Papua

Trans Papua sudah dalam proses pembangunan


56

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Peru-

mahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan

pembangunan Jembatan Youtefa yang berada

di atas Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Provinsi

Papua. Jembatan dengan tipe pelengkung baja terpan-

jang di Papua ini rencananya akan diresmikan besok Se-

nin (28/10) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) didam-

pingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo

mengatakan, pembangunan jembatan yang meng-

hubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami

di Provinsi Papua tersebut menjadi salah satu bukti ko-

Megah Membentang di Papua

Peresmian Jembatan Youtefa

Jembatan Youtefa telah diresmikan. Kemegahannya menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah memajukan timur Indonesia.

Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Bina Marga


57Megah Membentang di Papua

mitmen Presiden Jokowi dalam pembangunan infra-

struktur di Indonesia bagian Timur.

“Jadi Jembatan ini merupakan salah satu bukti Ba-

pak Presiden tidak setengah hati untuk membangun

Papua. Apalagi saya sebagai Putra Papua yang saat ini

diberikan kepercayaan menjadi Wakil Menteri untuk

membantu mewujudkan komitmen Presiden dalam

pembangunan infrastruktur,” kata Wamen Wempi saat

meninjau kesiapan lokasi peresmian Jembatan Youtefa

di Jayapura, Minggu (27/10).

Wamen Wempi berpesan kepada warga Papua agar

turut menjaga jembatan yang dibangun dari kolaborasi

antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR

dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah

Kota Jayapura. “Mari kita belajar dan mengajak diri

kita sendiri untuk kita bisa membangun Tanah Papua

dengan lebih baik, termasuk di Jembatan Youtefa, de-

ngan tidak merusak, melakukan coret-coret dan buang

sampah sembarangan,” ujarnya.

Dengan diresmikannya jembatan tersebut, nantinya

waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju Pos Lintas

Batas Negara (PLBN) Skouw akan lebih cepat dari se-

mula sekitar 1,5 hingga 2 jam menjadi sekitar 30 - 45

menit saja. Selain meningkatkan konektivitas, Jemba-

tan Youtefa juga akan mendorong pengembangan Kota

Jayapura ke Timur yakni ke arah kawasan Skouw.

Di kawasan perbatasan Skouw sebagai embrio pusat

pertumbuhan ekonomi kawasan telah selesai dibangun

PLBN dan dilanjutkan dengan pembangunan pasar.

“Kita lihat sekarang di kawasan Skouw sudah banyak

kios yang tersedia, bahkan kita lihat banyak yang berwi-

sata ke sana,” kata Kepala BBPJN XVIII Jayapura? Ditjen

Bina Marga Kementerian PUPR Osman H. Marbun.

Ditambahkan Osman, keberadaan jembatan juga

akan mengendalikan laju perkembangan Kota Jayapura

di bagian Barat yang berupa pegunungan dan sangat

beresiko merusak hutan sebagai daerah tangkapan air

bagi keberlanjutan Kota Jayapura. “Jembatan ini akan

lebih mengarahkan pengembangan Kota Jayapura ke

kawasan Koya,” ungkapnya.

Pengembangan selanjutnya dari kawasan sekitar

Jembatan Youtefa menurut Osman adalah untuk wi-

sata air karena didukung dengan pemandangan teluk

dan perbukitan. Ditambahkan Osman, Jembatan You-

tefa juga akan memperpendek jarak dan waktu tem-

puh menuju kawasan Koya sebagai venue beberapa ca-

bang olahraga dalam Pekan Olahraga Nasional (PON)

2020 di Papua. “Rencananya juga Teluk Youtefa ini

akan menjadi venue pertandingan dayung PON 2020

Papua,” tuturnya.

Kementerian PUPR telah menyelesaikan pem-

bangunan dan pemasangan bentang utama jembatan

sepanjang 433 meter, konstruksi jembatan pendekat sisi

Youtefa sepanjang 600 meter dan jalan akses Jembatan

Youtefa sepanjang 9.950 meter. Sementara Pemerintah

Kota Jayapura telah menyelesaikan pembangunan ja-

lan pendekat sisi Hamadi sepanjang 320 meter. Pem-

bangunannya dikerjakan konsorsium kontraktor PT

Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya dan PT

Nindya Karya dengan total anggaran Rp 1,8 Triliun.

Ini juga kali pertama, pembangunan jembatan di-

mana pelengkungnya dibuat utuh di tempat lain ke-

mudian dibawa ke lokasi.

Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan 2

rekor pada proyek pembangunan Jembatan Youtefa

yakni rekor pengiriman jembatan rangka baja utuh

dengan jarak terjauh dan rekor pemasangan jembatan

rangka baja utuh terpanjang. n

Presiden Jokowi, Menteri Basuki beserta rombongan berjalan di atas Jembatan Youtefa


58 Infrastruktur


59

Jembatan Tuntang Demak, Jateng


60

Hasil Kerja Membangun Trans JawaJalan Trans Jawa makin gencar dikerjakan. Pembangunan melanjutkan pekerjaan di era sebelumnya.


Infrastruktur


Ruas Semarang Batang - SS Kotabaru Trans Jawa


61Hasil Kerja Membangun Trans Jawa

MEWUJUDKAN infrastruktur konektivi-

tas tol Trans-Jawa yang merupakan al-

ternatif dari Jalur Pantura ini bukanlah

sebuah perkara mudah. Meskipun pem-

bangunannya telah dimulai sejak 1978 atau pada era

kepemimpinan Presiden Soeharto, berbagai kendala

dihadapi, mulai dari proses pembebasan lahan hingga

finansial.

Pada 1997, Indonesia dan beberapa negara lain di-

hantam krisis multidimensi. Sejumlah jalan tol yang

semula telah direncanakan pada 1995-1997 akhirnya

ditunda. Hingga kemudian pemerintahan silih ber-

ganti, pembangunan Trans-Jawa berjalan tertatih-tatih

dan baru terwujud 242 kilometer pada 2004.

Gerbang Tol Salatiga Trans Jawa

Jalan Tol Ruas Ngawi Trans Jawa


62

Pada 2005, setelah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

terbentuk di era kepemimpinan Presiden Susilo Bam-

bang Yudhoyono (SBY), pembangunan jalan tol mulai

dikebut. Setidaknya, ada 17 jalan tol yang selesai di-

bangun. Hanya empat di antaranya yang merupakan

bagian dari jaringan Tol Trans-Jawa dengan total pan-

jang 75 kilometer. Keempatnya yaitu Tol Kanci-Pejagan

sepanjang 35 kilometer, Tol Surabaya-Mojokerto Seksi

1A Waru-Sepanjang mencapai 1,89 kilometer, Tol Ker-

tosono-Mojokerto Seksi 1 Bandar-Jombang sepanjang

14,41 kilometer, dan Tol Semarang Solo Seksi 1-2 Sema-

rang-Bawen sepanjang 22,95 kilometer.

Di era Presiden Jokowi, pembangunan Trans Jawa

makin gencar dikerjakan. Ia memutuskan untuk me-

rampungkan sejumlah proyek Tol Trans-Jawa yang

telah dimulai pembangunannya pada era sebelumnya.

Tahun 2015, misalnya, Tol Gempol-Pandaan sepanjang

12,05 kilometer dan Tol Cikampek-Palimanan atau Ci-

Infrastruktur

Jalan Tol Ruas Semarang Solo Trans Jawa


63


64

tujuh ruas tol yang diresmikan kemarin, sebelumnya

juga Presiden telah membuka Tol Pemalang-Batang

Segmen Sewaka-SS Pemalang sepanjang 5,4 kilometer.

Dalam kurun waktu 2015-2018 pemerintah telah

menyelesaikan 616 kilometer Jaringan Tol Trans-Jawa.

Saat ini, jaringan tersebut telah terhubung antara Me-

rak sampai Grati di Pasuruan sepanjang 933 kilometer.

“Penyelesaian pembangunan ini melengkapi ruas-

ruas jalan tol yang telah dioperasikan pada masa se-

belumnya, yakni pada kurun 1978 hingga 2004 sepan-

jang 242 kilometer jalan tol, serta pada kurun waktu

2005-2014 sepanjang 75 kilometer,” kata Menteri PUPR

Basuki Hadimuljono.

Presiden Jokowi berharap rampungnya Tol Trans-

Jawa sesuai target dapat memberikan efek positif terha-

dap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, ter-

utama kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. n

pali sepanjang 116 kilometer diresmikan.

Kehadiran Tol Cipali menjadi salah satu titik

penting bagi penghubung Jakarta ke beberapa

ruas tol di Jawa Barat, seperti Tol Palimanan-

Kanci yang beroperasi sejak 1998, Tol Kanci-

Pejagan (2010), dan Tol Pejagan-Pemalang yang

diketahui beroperasi secara bertahap.

Pada 2016, mantan Gubernur DKI Jakarta

itu merevisi target pembangunan Tol Trans-

Jawa. Tak lagi Merak-Surabaya, melainkan

sampai Banyuwangi sepanjang 1.150 kilometer.

Di tahun berikutnya, beberapa proyek di-

rampungkan secara bertahap. Tol Mojokerto-

Kertosono Seksi 2 dan 3 Jombang-Mojokerto

Kota (19,9 kilometer) dan Mojokerto Barat-

Mojokerto Utara (5 kilometer), Tol Bawen-

Salatiga (17,6 kilometer), serta tiga seksi ter-

akhir Tol Surabaya-Mojokerto sepanjang

36,27 kilometer. Sementara pada 2018, selain

Infrastruktur

Konstruksi jembatan Tol Trans Jawa

Proses pembangunan Underpass Pasuruan Proses pembangunan ruas Tol Pejagan Pemalang

Proses Pembangunan Box Tunnel Sekar Gadung


65

Menyulap Permukiman Kumuh menjadi Layak Huni

Penataan kawasan kumuh merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Cipta karya



66

WAJAH permukiman nelayan Tegalsari

tampak begitu asri. Sejak 2016, ling-

kungannya perlahan mulai ditata rapi.

Jalannya juga diperbaiki dan dipasang

beberapa tempat sampah. Terdapat ruang terbuka pu-

blic untuk area bermain anak dengan beragam fasilitas

permainan. Sudah ada drainase, MCK komunal, gaze-

bo, jembatan, penerangan jalan, pedestrian, dan turap.

Kondisi itu sangat berbeda jauh jika dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya. Kampung tersebut meru-

pakan salah satu kawasan kumuh di Kota Tegal. Luas-

nya sekitar 27 hektare dan dihuni sebanyak 2.456 jiwa

yang mayoritas bermatapencaharian nelayan. Kondisi

jalan lingkungan bervariasi dengan lebar antara 1-3 m

dan berkelok-kelok tanpa dilengkapi saluran drainase.

Elevasi jalan sangat rendah sehingga cenderung terjadi

genangan pasca air pasang (banjir rob).

Infrastruktur

Kawasan kumuh yang belum direvitalisasi

Kawasan kumuh yang belum direvitalisasi

Kawasan kumuh yang sudah direvitalisasi


67




68

Warga juga masih membuang sampah, air besar

(BAB) sembarang di tepi sungai, dan membuang limbah

domestik langsung ke sungai. Untuk sumberair minum,

sebagian penduduk telah memanfaatkan sumber dari

PDAM namun masih ada sebagian yang menggunakan

air tanah dangkal yang tidak layak dikonsumsi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan

penataan kawasan kumuh merupakan wujud kolabo-

rasi antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah

dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat,

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawa-

sannya. “Kalau Pemda tidak bergerak dan masyarakat

tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan.

Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali

Infrastruktur

Kawasan Pantai Wainitu Ambon yang sudah direvitalisasi

Kawasan Pantai Wainitu Ambon yang sudah direvitalisasi



69

kumuh,” kata Menteri Basuki

beberapa waktu lalu.

Selain Tegalsari, masih ada

sepuluh kampung nelayan lain-

nya yang juga disulap menjadi

rapi dan layak huni. Beberapa

di antaranya yaitu Kampung

Beting Kota Pontianak, Kawa-

san Sungai Kemuning Kota

Banjarbaru, Kampung Nelayan

Untia Kota Makassar, Kawasan

Dufa-Dufa Kota Ternate dan

Kampung Nelayan Hamadi

Kota Jayapura.

Taman Krueng Daroy, Banda Aceh yang sudah direvitalisasi



70

Penataan kawasan kumuh juga mencakup kawasan

perkotaan. Salah satunya di Kampoeng Lampion, Ke-

lurahan Jodipan, Kota Malang. Lingkup pekerjaan be-

rupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan ling-

kungan, pembangunan septic tank biofil komunal, dan

hibah gerobak sampah serta motor pengangkut sam-

pah untuk pengelolaan limbah.

“Tadinya jalan aspal biasa dengan kanan kirinya be-

rupa got terbuka. Sekarang jalannya sudah kelihatan

bersih dengan ada ukirannya sehingga lebih indah,

anak-anak juga bisa bermain dengan aman sampai ma-

lam, karena kanan kiri jalan sudah tidak ada saluran

got terbuka, diganti dengan sistem drainase yang lebih

baik,” kata Suheni, Ketua RT 05/01 Kelurahan Jodipan.

Kini kawasan kampung tersebut sudah tampak can-

tik dan asri, bahkan menjadi daya tarik wisata bagi para

wisatawan domestik maupun mancanegara.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR,

Danis H. Sumadilaga memaparkan, dari total area

38.431 hektare, sebanyak 60 persennya atau sekitar

23.594 hektare kawasan kumuh telah ditata dalam

kurun 2015-2018. Kawasan kumuh tersebut tersebar

di 416 kabupaten/kota. Jawa Tengah, Aceh, dan Jawa

Barat menjadi tiga provinsi dengan kawasan kumuh

terluas.

Pencapaian itu tidak terlepas dari beragam pro-

gram dilakukan pemerintah untuk menekan luas per-

mukiman kumuh. Salah satunya program Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU). Program tersebut bertujuan me-

nangani kawasan kumuh di perkotaan dengan mem-

bangun jalan lingkungan, jembatan, drainase, persam-

pahan, fasilitas air bersih, septic tank (MCK) komunal,

dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. n

Infrastruktur

Kampung Bugis, Riau yang sudah direvitalisasi

Bergegas Menuju Ibu Kota Baru

Rencana lokasi Ibukota Baru Indonesia

Persiapan terus dilakukan, mulai dari observasi langsung, studi di lapangan, hingga proses perancangan desain ibu

kota yang saat ini masih dalam tahap sayembara.

Oleh: Tim kIpraH

Bergegas Menuju Ibu Kota Baru


71


72 Infrastruktur

KABUPATEN Kutai Kertanegara dan Kabu-

paten Penajam Paser Utara bakal segera men-

yadang status baru sebagai ibu kota negara In-

donesia, menggantikan DKI Jakarta. Presiden

Joko Widodo pada Agustus lalu telah menetapkan dua

kabupaten di Kalimantan Timur tersebut menjadi pusat

pemerintahan yang baru.

Segala persiapan sedang dilakukan. Mulai dari peng-

amatan, studi kelayakan di lapangan hingga proses pe-

rancangan desain tata kota yang akan dibangun. Jika

sesuai dengan perencanaan awal, tahun depan akan

mulai dilakukan persiapan pembangunan awal atau

groundbreaking di dua lokasi tersebut.

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia perlu me-

miliki ibu kota yang baru menggantikan DKI Jakarta.

Menurutnya, beban Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta

sudah semakin berat. “Kemacetan yang makin parah,

rawan bencana, masalah air, polusi udara hingga kepa-

datan penduduk inilah makanya pemindahan ini sudah

saatnya dilakukan,” terang Presiden Jokowi.

Jika dibandingkan dengan dua kabupaten di Kali-

mantan Timur, kondisinya lebih dibanding daerah lain-

nya. Minim risiko bencana seperti banjir, gempa bumi,

tsunami, gunung berapi, dan longsor.

Lokasinya juga sangat strategis. Berada di tengah-te-

ngah Indonesia. Selain itu, dekat dengan kota yang

sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.

“Ketersediaan infrastrukturnya juga sudah cukup leng-

kap,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya

tengah mematangkan desain ibu kota baru. Salah satu

caranya dengan menggelar melalui sayembara desain.

“Tapi desain besarnya sudah ada, ini untuk memberikan

alternatif desain yang banyak,” kata Menteri Basuki.

Kegiatan itu dimaksudkan untuk menjaring hasil

desain yang inklusif, inovatif, dan adaptif terhadap visi

dan kriteria IKN. “Kita ingin berbagai ide atau gagasan

desain kawasan melalui partisipasi seluruh masyara-

kat,” imbuhnya.

Pembangunan ibu kota baru ini akan dilakukan dalam

skala pendek dan panjang. Untuk skala jangka pendek,

gagasan ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Tahapannya dimulai dengan penyiapan rancangan

masterplan dan desain kawasan. Proses konstruksi

awalnya akan berjalan tahun depan hingga 2024. Di-

awali dengan penyediaan jalan, air bersih, drainase,

bendungan, embung, dan sarana publik utama lainnya.

Selanjutnya, pembangunan secara bertahap difokuskan

pada istana negara, gedung kementerian/lembaga dan

bangunan pendukung lainnya.

Menteri Basuki menjamin desain ibu kota baru akan

lebih ramah lingkungan. Ia pun menjawab kekhawa-

tiran banyak pihak tentang pelestarian hutan dengan

mengusung pola pembangunan berkelanjutan. Kawa-

san yang rusak akibat pertambangan dan perambahan

hutan nantinya akan dihijaukan kembali. Hal itu seja-

lan dengan gagasan ibu kota baru nantinya berkonsep

city in the forest. n

Sayembara Gagasan Desain Kawasan IKN Proses Konstruksi Kawasan IKN


73


74

INVESTASI



75

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR



76

Ahmed Zaki Iskandar,

Bupati Tangerang

Olly Dondokambey,

Gubernur Sulawesi Utara

Willem Wandik,

Bupati Puncak Papua

Mathius Awoitauw,

Bupati Jayapura

M. Idris Abdul Somad,

Wali Kota Depok

H. Fathul Huda,

Bupati Tuban

Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019 Pekerja Konstruksi

Nelayan Kota Cirebon

Petani Kota Cirebon


77

Majalah KIPRah Vol 100 th XIX | Oktober 2019Pekerja Konstruksi

Mahasiswi

Menteri PUPR

Basuki Hadimuljono

Sekretaris Jenderal PUPR

Anita Firmanti

Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung

Happy Mulya

Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur PUPR

Eko D. Poerwanto


78

PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH



79

IBU KOTA NEGARA



80

TEKNOLOGI BALITBANG



81

Kunci Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Aktualita

Presiden RI pada saat peresmian pembukaan Konstruksi Indonesia 2019

Bertepatan dengan momen Hari Konstruksi, pemerintah berkomitmen membenahi manajemen rantai pasok konstruksi dan meningkatkan keterlibatan peran swasta dalam proyek infrastruktur nasional.

Oleh: Tim kIpraH/ ditjen Bina konstruksi

Kunci Percepatan Pembangunan Infrastruktur



82

Untuk mendukung hal tersebut, Presiden Jokowi

menilai perlunya kesiapan seluruh komponen rantai

pasok industri konstruksi yang terdiri dari sumber

pendanaan, sumber daya manusia (SDM), peralatan

dan material, serta teknologi konstruksi.

“Kuncinya ada di pembenahan manajemen rantai

pasok konstruksi yang berkualitas, terutama pasokan

tenaga ahli jasa konstruksi yang harus terus kita tin-

gkatkan, kuantitas maupun kualitasnya didukung de-

ngan sertifikasi berstandar internasional,” kata Presi-

den Jokowi saat membuka Konstruksi Indonesia (KI),

Indonesia Infrastructure Development Financing (IIDF),

serta Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di JI-Expo

Kemayoran, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Dalam momen Hari Konstruksi Indonesia, Presiden

Jokowi mengatakan perlunya kerja sama antara dunia

pendidikan dan industri jasa konstruksi untuk men-

dorong terciptanya SDM konstruksi yang kompeten,

handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karena itu, pendidikan dan pelatihan vokasional

LIMA tahun pertama era kepemimpinan Pre-

siden Joko Widodo (Jokowi), program pem-

bangunan infrastruktur menjadi agenda

prioritas utama nasional. Beragam infrastruk-

tur jalan, jembatan, bendungan, perumahan rakyat,

jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM),

dan sarana utilitas lainnya telah dihasilkan selama ku-

run 2015-2019.

Infrastruktur kerakyatan itu rupanya masih menjadi

agenda prioritas nasional di periode kedua kepemim-

pinan Presiden Jokowi selama 2020-2024. Rencana itu

ditambah lagi dengan gagasan pemindahan Ibu Kota

Negara ke Kalimantan Timur.

Demi mewujudkan program tersebut, pemerintah

rela menaikkan anggaran pembangunan infrastruk-

tur dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun depan

jumlahnya sekitar Rp 430 triliun, naik dibandingkan

anggaran tahun ini senilai Rp 420 triliun.

Aktualita

Menteri PUPR saat acara Indonesia Infrastructure Week 2019

Workshop bidang konstruksi digelar di di JI EXPO Jakarta


83


84

harus juga diperbaiki. Begitu juga link and match antara lembaga pendidikan dengan

kebutuhan dunia konstruksi Indonesia harus diperkuat sehingga menghasilkan te-

naga kerja yang punya keahlian lapangan yang handal.

Terkait kesiapan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam konstruksi, Pre-

siden Jokowi menginstruksikan untuk memastikan ketersediaannya baik dari segi

kuantitas dan kualitas. Ia pun menekankan agar terus berupaya mengurangi peng-

gunaan bahan konstruksi impor, sehingga pembangunan infrastuktur yang masif

dapat mendongkrak industrialisasi dalam negeri.

“Saya minta agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius.

Berbagai produk dalam negeri seperti kebutuhan produk baja serta berbagai kebutuhan

material dan bahan baku lainnya harus disediakan sehingga sektor konstruksi bisa be-

rkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca per-

dagangan kita,” pesan Presiden Jokowi.

Ia menambahkan, gencarnya pembangunan infrastruktur juga harus dapat me-

naikkan kelas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri. Tak hanya

itu, ia juga meminta agar pembangunan infrastruktur dapat menciptakan banyak

lapangan kerja dengan mendorong peningkatan peran swasta.

“Berikan ruang kepada swasta terutama pengusaha lokal untuk terlibat dalam

pembangunan infrastruktur. Saya harapkan lima tahun ke depan, peran swasta, pe-

ran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang sebesar-besarnya. Saya yakin

Aktualita

Lomba Fun Run peringatan Hari Konstruksi 2019

Perlombaan Gate Ball peringatan Hari Konstruksi 2019 Perlombaan Gate Ball peringatan Hari Konstruksi 2019


85Kunci Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Kebutuhan infrastruktur ini dibangun untuk me-

ningkatkan daya saing Indonesia yang saat ini sudah

meningkat dari peringkat 82 menjadi 52. Peningkatan

daya saing ini ditargetkan mencapai peringkat ke 40 di

periode mendatang.

Menteri Basuki menyatakan, untuk proyek in-

frastruktur dengan tingkat kelayakan finansial yang

baik akan diserahkan ke swasta. Kalau tidak meme-

nuhi kriteria, proyek itu akan diserahkan ke BUMN,”

jelasnya.

Pembangunan infrastruktur juga harus dapat me-

ningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pemanfa-

atan berbagai produk dalam negeri seperti alat berat

excavator, marka jalan, bearing jembatan, water treat-

ment mobile, dan lain-lain. “Kita tidak bisa bergantung

pada negara lain dalam impor yang akan menghambat

perkembangan produk dalam negeri. Ada beberapa re-

gulasi yang akan dihapus dalam rangka mempercepat

pembangunan infrastruktur,” pesan Menteri Basuki.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roes-

lani mengatakan pembangunan infrastruktur memang

membutuhkan peran swasta. Apalagi dengan kondisi

budget infrastruktur tahun depan dan banyaknya in-

frastruktur yang dibangun termasuk kesiapan Ibu Kota

Negara baru.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan

Infrastruktur, Erwin Aksa, mengatakan bahwa opti-

malisasi pembiayaan proyek infrastruktur sangat dipe-

ngaruhi oleh terciptanya nilai tambah proyek, jaminan

pengembalian pinjaman, dan jaminan keuntungan

bagi investor. Kadin yang mendukung upaya pemerin-

tah dalam pembangunan infrastruktur mengajak pe-

merintah membuka keterlibatan swasta dalam penye-

diaan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui

skema Public Private Partnership (PPP).

Meriahkan hari Konstruksi Sekitar 2.000 peserta terdiri dari pegawai Kemen-

terian PUPR, masyarakat, dan Komunitas Lari se-

Jabodetabek turut memeriahkan acara Konstruksi

Indonesia Fun Run 5K yang diselenggarakan oleh Ke-

menterian PUPR bersama Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi (LPJK), Minggu lalu. Ajang Fun Run ini

sebagai bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka

menyemarakkan Hari Konstruksi Indonesia 2019.

Konstruksi Indonesia Fun Run 5K mengambil ti-

tik start dari Kampus Kementerian PUPR, dengan

rute melalui Jalan Pattimura, Jalan Sisingamangaraja,

Bundaran Patung Senayan dan berakhir kembali me-

nuju Kampus Kementerian PUPR. Acara dibuka oleh

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Syarif Burhanuddin didampingi Sekretaris Ditjen Bina

Konstruksi Dewi Chomistriana.

Selain Fun Run 5K, dalam menyemarakkan Kons-

truksi Indonesia 2019 juga diselenggarakan berbagai

kegiatan Turnamen Gateball, seminar, workshop, pa-

meran, kerjasama antar negara di bidang konstruksi

dan puncak peringatannya akan digelar di di JI EXPO

Jakarta pada 6-8 November 2019. n

dengan semangat kolaboratif akan mampu mengejar

ketertinggalan pembangunan infrastruktur,” tuturnya.

Menurutnya, langkah ini juga terkait dengan du-

kungan kesiapan pendanaan pembangunan infra-

struktur yang tidak mungkin semuanya bergantung

pada APBN. “Saya selalu berpesan tolong tawarkan

berikan prioritas pada swasta dulu, kalau swasta ti-

dak mau silahkan BUMN yang mengerjakan terutama

yang nilai investasinya rendah, kalau BUMN tidak mau

maka dikerjakan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Peran Swasta Sejalan dengan arahan itu, Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

memaparkan, agenda prioritas ke depan melanjutkan

pembangunan infrastruktur yang menghubungkan

kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mem-

permudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak la-

pangan kerja baru, dan bisa mengakselerasi nilai tam-

bah perekonomian masyarakat.

Lomba Fun Run peringatan Hari Konstruksi 2019


86

Sentuhan Kasih Bagi Korban Bencana

Bantuan yang diberikan pemerintah meliputi hunian tetap, sarana air bersih dan sanitasi, hingga rehabilitasi sekolah, madrasah, rumah sakit, dan pasar di Palu dan Ambon.

Oleh: Tim kIpraH

Pembangunan perumahan bagi korban bencana

di Palu menggunakan Teknologi Risha

87


Suasana kota Palu pasca bencana

Sentuhan Kasih Bagi Korban Bencana

UPAYA pemulihan wilayah terdampak gempa

di Palu, Sulawesi Tengah terus dikerjakan.

Satu persatu hunian akan segera dibangun.

Pemerintah berencana akan menyediakan

11.000 rumah bagi para korban bencana. Kini proses

penyediaan lahan untuk pembangunan rumah telah

rampung.

“Memang dalam setahun belakangan ini

berjalan tersendat karena ada masalah per-

izinan dan pembersihan lahan terutama

dalam pembangunan hunian tetap. Tapi

sekarang sudah selesai, masuk proses

lelang. Begitu juga di Sigi, akan segera

diselesaikan agar masuk tahap kons-

truksi,” tutur Presiden Joko Widodo

saat meninjau lokasi pembangunan

hunian di Kelurahan Duyu dan Ton-

do, Palu, beberapa hari lalu.

Setelah penyediaan lahan selesai,

pembangunan hunian tetap ini rencana-

nya ditargetkan bisa dimulai awal Januari

2020. Adapun estimasi pengerjaan seluruhnya

akan rampung pada akhir tahun depan.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Ben-

cana Kementerian PUPR di Sulawesi Tengah, Arie

Setiadi Moerwanto, mengatakan Kementerian PUPR

memprogramkan untuk membangun 8.465 unit hu-

nian tetap (Huntap) dari target keseluruhan sebanyak

11.465 unit. Itu untuk mengganti hunian sementara

(Huntara) yang telah dibangun,” kata Arie.

Adapun kebutuhan lahan untuk membangun Hun-

tap tersebut seluas 427,4 hektare. Pembangunannya

tersebar di beberapa tempat. Di Kelurahan Duyu seba-

nyak 450 unit, di Tondo – Talise 4.878 unit, di Pombewe

sebanyak 3.000 unit, serta Huntap Satelit sebanyak

3.460 unit. Pembangunan hunian tetap ini juga meli-

batkan beberapa pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu

Chi yang akan membangun sebanyak 3.000 unit rumah

di daerah Tondo.

Arie mengatakan dari 8.465 unit yang akan dise-

diakan, sekitar 1.600 unit di antaranya akan masuk ke

pembangunan tahap pertama dan mulai dibangun ak-

hir tahun ini. Pembangunan hunian itu akan menggu-

nakan teknologi rumah instan sederhana sehat (Risha)

tipe 36 yang tahan gempa. Biaya pembangunannya Rp

50 juta per unit. “Kalau diperkirakan bisa

selesai April tahun depan. Untuk

6.400 unit sisanya akan dibangun

sampai akhir 2020,” jelasnya.

Pembangunan Huntap

Satelit juga dilakukan di

beberapa desa. Di wilayah

Kabupaten Sigi ada 100

unit di Desa Loru, 40 unit di Desa Sibalaya Utara, 100

unit di Desa Lambara, 400 unit di Desa Bangga, dan

200 unit di Desa Salua. Berikutnya di Kelurahan Ganti

Kabupaten Nelayan ada 125 unit dan di Desa Lompio

Kabupaten Donggala akan dibangun 230 unit Huntap.

Selain hunian untuk masyarakat, Kementerian

PUPR juga melaksanakan rehabilitasi beberapa fasili-

tas kesehatan seperti Rumah Sakit Undata Kota Palu,

Rumah Sakit Anutapura Kota Palu, Rehabilitasi Rumah

Sakit Tora Belo Kabupaten Sigi, Puskesmas Tipo Kota

Palu, dan Instalasi Farmasi Provinsi Sulteng, Kota Palu.

Selain itu juga melaksanakan rekonstruksi sekolah

dan madrasah seperti di Kabupaten Donggala sebanyak

22 sekolah dan 14 madrasah, Kota Palu sebanyak 7 seko-


88

Perbaikan rumah warga pasca bencana

lah dan 2 madrasah, Kabupaten Sigi sebanyak 11 sekolah

dan 19 madrasah, serta di Kabupaten Parimo sebanyak

2 sekolah dan 6 madrasah.

Tak hanya Sulawesi Tengah, bantuan juga disalur-

kan ke Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Utara di

Provinsi Maluku akibat gempa yang terjadi pada Kamis

pagi, 26 September 2019 dengan magnitudo 6,8.

Berdasarkan data, tercatat sebanyak 11.065 KK atau

45.440 jiwa mengungsi di lokasi pengungsian yang

tersebar di 6 Kecamatan yakni Kecamatan Nusaniwe

(32 KK) , Sirimau (352), Baguala (686 KK), Teluk Ambon

(109 KK), Leitimur Selatan (89 KK), dan Salahitu (9.797

KK).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan

ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sani-

tasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan

pengungsi menjadi kebutuhan penting. “Kami sangat

konsern dengan air bersih terutama di tempat-tempat

pengungsian. Kita juga manfaatkan instalasi pengo-

lahan air minum (IPA) terdekat maupun IPA mobile

untuk mensuplai air bersih, khususnya ke posko pe-

ngungsian,” kata Menteri Basuki.

Selain bantuan tanggap darurat, Kementerian PUPR

dalam penanganan gempa di Ambon juga menangani

perbaikan fasilitas publik yang dibutuhkan yaitu rumah

sakit, sekolah, dan pasar. Hingga akhir Oktober lalu, Ke-

menterian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman

Wilayah (BPPW) Maluku Ditjen Cipta Karya telah me-

nyalurkan bantuan tanggap darurat dengan mobilisasi

2 unit alat berat untuk membantu pembersihan sisa

reruntuhan, mengerahkan 5 unit hidran umum berka-

pasitas 2.000 liter serta 6 unit mobil tangki air berkapa-

sitas 4.000 liter.

Pemulihan di Papua Rehabilitasi juga mencakup wilayah Wamena di

Kabupaten Jayawijaya, Papua yang mengalami keru-

sakan akibat aksi massa pada September kemarin. Per-

baikan yang dilakukan mencakup fasilitas sosial dan

umum seperti pasar, gedung pemerintahan, toko, seko-

lah dan rumah penduduk yang rusak.

Salah satunya adalah Pasar Wouma. “Insya Allah sele-

sai dua minggu. Sudah langsung bisa dipakai, sehingga

kegiatan ekonomi yang berada di pasar ini kembali pu-

lih secepat-cepatnya,” imbuh Presiden Jokowi.

Untuk penanganan pasar, Kementerian PUPR me-

nugaskan kontraktor swasta/BUMN melakukan reha-

bilitasi. Renovasi Pasar Wouma seluas 740 m2 itu diker-

jakan oleh kontraktor pelaksana dari PT Nindya Karya

dan Konsultan PT Virama Karya.

Selain pasar, perbaikan juga meliputi rumah warga

maupun rumah toko (ruko) yang rusak akibat keru-

suhan. Perbaikan rumah warga akan dikerjakan secara

swakelola atau kerja sama melibatkan Zeni TNI AD

agar lebih cepat dan aman.

Rehabilitasi kantor Bupati Jayawijaya juga akan di-

kerjakan oleh Kementerian PUPR. Hingga saat ini,

perbaikan masih dalam proses. Menteri Basuki me-

ngatakan Kementerian PUPR bersama TNI AD akan

melakukan rehabilitasi di Wamena agar penanganan-

nya lebih cepat dan memiliki kualitas mutu yang baik.

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, sebanyak

enam kantor pemerintahan mengalami rusak berat. Sa-

lah satunya kawasan kantor Bupati Jayawijaya. Kantor

pemerintahan lainnya yang rusak berat adalah Kantor

Badan Lingkungan Hidup, PLN, KUA dan Kantor Dinas

Perhubungan. Menurut hasil identifikasi, sebanyak 18

sarana pendidikan, 403 ruko, dan 183 unit rumah warga

mengalami rusak berat. n

89


simpang susun ruas Tol Bakauheni Trans sumatera


90

Kinerja Anggaran Kementerian PUPR Masuk Urutan Kedua

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berha-

sil mencatatkan tren positif dalam memasuki triwulan keempat Tahun

Anggaran 2019. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 2019 menempati pering-

kat kedua untuk Kementerian/Lembaga dengan Kategori Pagu Besar di

atas Rp10 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan lembaganya akan berkomit-

men memanfaatkan anggaran tersebut untuk mengerjakan target pembangunan

infrastruktur yang ditetapkan. “Kami akan melaksanakan tugas dan amanah de-

ngan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target, baik di dalam

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Renstra Kemen-

terian PUPR, direktif Presiden termasuk aspirasi anggota DPR RI,” katanya saat

ditemui di DPR, pertengahan September lalu.

Adapun rincian anggaran tersebut, Kementerian PUPR akan mengalokasikan

Rp43,97 triliun untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air dan Rp42,95

triliun bagi peningkatan konektivitas. Untuk anggaran lainnya digunakan bagi

penataan permukiman sebesar Rp22 triliun, perumahan sebesar Rp8,48 triliun,

pengembangan sumber daya manusia Rp525,2 miliar.

Selain itu, untuk dana pembinaan konstruksi sebesar Rp725 miliar, pembiayaan

Selingan

Persentase nilai kinerja mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Akuntabilitas belanja anggaran juga mendapat predikat baik.

Oleh: Tim kIpraH/Biro komunikasi publik


RDP dengan agenda pengesahan hasil pemba-

hasan alokasi anggaran dan program Kementerian dan

Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam

RAPBN TA 2020 tersebut merupakan keputusan ter-

akhir RAPBN di Komisi V DPR. Selanjutnya hasil rapat

diserahkan ke Badan Anggaran DPR RI untuk kemu-

dian ditetapkan dalam Sidang Paripurna menjadi UU

APBN Tahun 2020.

Rapat kerja ditutup dengan perpisahaan antara Ko-

misi V DPR RI dan mitra kerja dengan melakukan foto

bersama dan penyerahan buku tentang kinerja Komisi V

DPR. Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi, Menteri Desa, Pembangunan Dae-

rah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko

Putro Sandjojo, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI

Bagus Puruhinto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati,

dan Plt Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surama-

du (BPWS) yang juga Dirjen Cipta Karya Kementerian

PUPR Danis H. Sumadilaga. n

bitnya lima Undang-Undang telah disahkan yang meli-

puti UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, UU

No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, UU No 6 Ta-

hun 2017 tentang Arsitek, UU No 4 Tahun 2016 tentang

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan UU Sumber

Daya Air yang baru disahkan, 17 September lalu.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Menteri

Basuki menilai Komisi V telah melaksanakan secara re-

guler kunjungan kerja dan terjun langsung ke lapangan

untuk mengecek pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR. “Se-

kali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas

prestasi ini. Mengupas buah terkena getah, mencuci

mulut setelah makan ikan teri, walaupun nanti kita

akan berpisah, kami selalu ingat pesan Komisi V DPR

RI,” tutur Menteri Basuki menyampaikan pantun per-

pisahan kepada para anggota Komisi V DPR.

infrastruktur Rp263,8 miliar dan dukungan manaje-

men, pengawasan serta pengembangan inovasi sebesar

Rp1,08 triliun.

Di tahun depan, Kementerian PUPR akan melanjut-

kan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang

infrastruktur. Hal ini untuk mendukung pencapaian

Prioritas Nasional, yaitu infrastruktur dan pemerataan

wilayah serta ketahanan pangan, air, energi, dan ling-

kungan hidup.

Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan antara lain

melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air berupa

Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

yang mencakup pembangunan bendungan yang se-

dang dikerjakan (on-going) sebanyak 49 bendungan.

Besaran anggaran juga digunakan untuk men-

dukung lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

(KSPN) Super Prioritas sebesar Rp4,89 triliun, in-

frastruktur pendukung PON XX di Papua mencapai

Rp793 miliar serta dukungan infrastruktur pendidikan

dan pasar sebesar Rp6 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga

mengapresiasi kinerja DPR yang kooperatif selama lima

tahun terakhir. Salah satu bukti itu melalui dengan ter-

Jalan Nasional Sabuk Merah, NTT

Bendungan Jatibarang, Semarang, Jateng


91Kinerja Anggaran Kementerian PUPR Masuk Urutan Kedua


92 Selingan

Tingkatkan Kualitas Insan PUPR melalui Beasiswa BelajarKesempatan untuk mengikuti program beasiswa pendidikan ini diberikan dari jajaran bawah hingga pejabat tingkat atas. Total sudah lebih lebih dua ribu pegawai lulus tugas belajar.

Oleh: Tim kIpraH/ Biro komunikasi publik


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono


93Tingkatkan Kualitas Insan PUPR melalui Beasiswa Belajar

Kementerian PUPR telah mengeluarkan Surat

Edaran Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2019 tentang

Pelaksanaan Pendidikan Lanjutan Program Magister

(S2) Dan Doktoral (S3) di Kementerian PUPR yang me-

netapkan persyaratan dan mekanisme yang akan digu-

nakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan

lanjutan program Magister (S2) dan Doktoral (S3) agar

sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa keten-

tuan pemberian tugas belajar hanya diberikan kepada

PNS yang mendapatkan rekomendasi dari BPSDM.

Bidang studi yang dipilih juga mengacu pada program

studi yang telah ditetapkan dalam Daftar Bidang Studi

Pendidikan Master dan Doktoral Prioritas Kemen-

terian PUPR, termasuk lembaga pendidikan atau lem-

baga pemberi beasiswa yang dapat dipilih. n

pendidikan. “Ke depan, dengan persaingan global yang

makin ketat, maka kita harus cepat menangkap pelu-

ang untuk memperkuat kompetensi kita, salah satunya

melalui pendidikan,” ujar Lolly.

Berdasarkan rekapitulasi data karyasiswa Kemen-

terian PUPR per 18 Oktober 2019, tercatat yang telah

lulus tugas belajar sejak 2017 hingga tahun ini mencapai

2.027 orang, dengan kategori beasiswa PUPR sebanyak

1.729, dan beasiswa non-PUPR sebanyak 298. Sedang-

kan SDM PUPR yang lulus pelatihan sebanyak 3.680

orang (SDM PUPR Pusat) dan 779 orang (SDM PUPR

Daerah). Sementara untuk rekapitulasi progres studi

pegawai yang saat ini sedang menjalani beasiswa tugas

belajar (karyasiswa) per 18 Oktober 2019 sebanyak 301

orang, dengan rincian beasiswa PUPR sebanyak 221

orang dan beasiswa non-PUPR sebanyak 80 orang.

SUMBER daya manusia yang berkualitas meru-

pakan salah satu kunci penting keberhasilan

pembangunan infastruktur nasional. Demi

mewujudkan kualitas SDM yang unggul, Ke-

menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BPSDM) berkomitmen untuk mengembang-

kan kompetensi SDM lewat program peningkatan pen-

didikan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah itu sejalan dengan visi Presiden Joko Wi-

dodo di periode kedua kepemimpinannya yaitu me-

wujudkan SDM Unggul Indonesia Maju. SDM yang

dimaksud harus pekerja keras, dinamis, terampil, serta

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Jadi setelah fondasi infrastruktur yang besar kita

bangun, selanjutnya akan diikuti untuk pembangunan

SDM-nya. Presiden Jokowi berkeyakinan terdapat tiga

kunci utama agar Indonesia maju, yakni pembangunan

infrastruktur, pembangunan SDM dan melakukan

reformasi birokrasi,” kata Menteri PUPR Basuki Hadi-

muljono, di Jakarta, pekan lalu.

Seperti diketahui, Indonesia saat ini berada di pun-

cak bonus demografi dengan proporsi penduduk usia

produktif yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

usia tidak produktif. Bonus demografi tersebut akan

memberikan keuntungan besar bagi Indonesia apabila

diikuti dengan pembangunan SDM yang unggul mela-

lui peningkatan kompetensi usia produktif.

Untuk membangun SDM unggul tersebut, ASN di-

tuntut memiliki profesionalisme dan pengembangan

pengetahuan. Salah satunya melalui pendidikan berke-

lanjutan dalam bentuk pemberian beasiswa tugas bela-

jar, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program

pembinaan PNS.

Kepala BPSDM Lolly Martina Martief mengatakan,

program pendidikan merupakan salah satu hal yang ha-

rus menjadi perhatian, tidak hanya bagi pegawai yang

bersangkutan, tetapi juga bagi atasannya agar mem-

beri kesempatan bagi bawahannya untuk melanjutkan


94

Kolaborasi Bangun Bendungan Pelosika dengan Tiongkok

International Development Cooperation Agency (CIDCA)

Deng Boqing di Gedung Kementerian PUPR, Rabu lalu.

Momen itu sebagai tanda dimulainya kegiatan Enginee-

ring Services persiapan pembangunan Bendungan Pelo-

sika di Sulawesi Tenggara dengan dana hibah dari Pe-

merintah Tiongkok sebesar 28,19 Juta RMB Yuan atau

setara Rp 56,1 miliar. Konstruksi Bendungan Pelosika

dijadwalkan untuk dimulai pada 2020.

“Pemerintah Tiongkok memainkan peran penting

dalam pembangunan infrastruktur kita, baik di bidang

sumber daya air maupun jalan tol. Contoh terbesar di

bidang sumber daya air adalah Bendungan Jatigede. Ke

depannya akan dibangun empat bendungan yang saat

ini sedang dalam tahap persiapan. Salah satunya adalah

Bendungan Pelosika,” kata Anita dalam sambutannya.

Bendungan Pelosika direncanakan memiliki vo-

INDONESIA dan Tiongkok menyatakan sepakat

untuk memulai pembangunan Bendungan Pelosika

di Sulawesi Tenggara tahun depan. Komitmen itu

dilakukan antara Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama China Interna-

tional Development Cooperation Agency (CIDCA) dengan

menandatangani naskah Exchange of Letter Bendungan

Pelosika.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Jen-

deral PUPR Anita Firmanti dengan Vice Chairman China

Pemberian cendramata

Konstruksi bendungan rencananya dimulai tahun depan dengan bantuan dana hibah dari pemerintah Tiongkok senilai Rp 56 miliar.

Oleh: Tim kIpraH


95

lume sebesar 822,56 juta m3 dan dapat mensuplai air

baku sebesar 0,8 m3 per detik. Bendungan ini berfungsi

untuk mengairi area irigasi seluas 22.000 hektare, me-

nyalakan pembangkit listrik tenaga air sebesar 20 me-

gawatt (MW), dan mengurangi risiko banjir di Sulawesi

Tenggara.

Deng Boqing mengatakan pihaknya merasa senang

dapat menjadi bagian dari pembangunan Bendungan

Pelosika karena memberikan dampak di bidang sosial,

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kerja sama kita selama ini sudah saling mengun-

tungkan. Penandatanganan Exchange of Letter Ben-

dungan Pelosika ini merupakan titik baru dari kerja

sama kita selama ini. Selain itu, kami juga menantikan

kerja sama dengan Indonesia di bendungan lain,” ucap

Den Boqing.

Selain Bendungan Pelosika, Indonesia juga menjalin

kerja sama dengan Tiongkok pada pembangunan tiga

bendungan lainnya, yaitu Bendungan Jenelata di Su-

lawesi Selatan, Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Foto bersama setelah penandatanganan

Proses diskusi

Kolaborasi Bangun Bendungan Pelosika dengan Tiongkok

Selatan dan Bendungan Lambakan di Kalimantan Ti-

mur. Bendungan Jenelata dan Bendungan Riam Kiwa

tengah memasuki proses penyelesaian studi lapangan.

Kesepakatan kedua bendungan tersebut telah ditan-

datangani pada 7 Mei 2018 dan diproyeksikan selesai

pada akhir tahun ini. Untuk Bendungan Lambakan,

konsep kesepakatan akan dinegosiasikan setelah pro-

ses studi awal yang akan dilakukan pada Oktober 2019.

Kerja sama infrastruktur antara Indonesia dengan

Pemerintah Tiongkok telah dimulai sejak 2002, dia-

wali dengan penandatanganan Minutes of Understan-

ding (MoU) antara Kementerian Komunikasi Tiong-

kok dengan Kementerian PUPR mengenai kerjasama

ekonomi dan teknis pada bidang jembatan, jalan dan

proyek infrastruktur di Beijing. Kerja sama tersebut

berlanjut ke berbagai sektor seperti sumber daya air,

pengelolaan sampah, dan sanitasi. n


96


97

TEKS TIM KIPRAH FOTO ISTIMEWA

BERBAGAI infrastruktur dibangun hingga ke pelosok daerah di era

pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulai dari jalan, jembatan,

bendungan, perumahan, dan masih banyak lainnya.

Gencarnya pembangunan itu mengundang pujian dari Alika Islamadina.

Meski tak bisa melihat langsung proses pembangunan di pelabagai daerah,

setidaknya ia bisa mendengar langsung cerita dari keluarga dan kerabatnya.

Alika mengaku sering mengikuti kabar perkembangan infrastruktur

yang dikerjakan pemerintah. Selain media massa, informasi itu didapatkan

dari lingkungan keluarganya, khususnya ibu dan tantenya yang kerap

membincangkan pembangunan infrastruktur di depan dirinya. “Aku sering

dengar kalau mereka bincang dan itu bikin aku excited dengan apa yang sudah

dikerjakan pemerintah sekarang ini,” kata penyanyi muda 24 tahun tersebut.

Dirinya pun mengaku tidak malu untuk memamerkan pembangunan

infrastruktur pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan berswafoto dengan latar

belakang infrastruktur yang dibangun pemerintah dan kemudian diunggahnya

di media sosial Instagram miliknya.

“Kalau foto, terkadang itu aku selfie di jalan tol. Enggak hanya di dalam

negeri tapi juga luar negeri. Saya juga kagum sih yang di Indonesia. Sekarang

sudah mulai tersambung. Jadi gampang deh kemana-mana kalau akses jalannya

sudah ada,” tutupnya seraya tersenyum. n

Jendela

Mudah Bepergian Karena Banyak Akses Jalan

Alika Islamadina



98

MAJALAH KIPRAH


99


100

majalahdalam wawancara singkat kiprah dengan menteri pupr basuki hadimujo, beliau dengan bangga...

Documents