majalah bhumi bhakti edisi 13 juni 2013

�bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

� bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

�bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

STT NO.�670/ SK/ DITJEN/ STT/ �900ISSN �4��-55��

PENERBITBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

PEMBINAKepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia

PENASEHAT AHLIPara Deputi dan Inspektur Utama di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Staff Khusus BPN RI

PENANGGUNG JAWABManagam Manurung, SH, M.Kn

Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

REDAKTURKurnia Toha, SH, L.LM, Ph.D

Kepala Pusat Hukum dan Humas

PENYUNTING/EDITORDrs. Gunawan Muhammad, MPA

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFIDrs. Frederik Warwer

Kepala Sub Bidang Pengumpulan Informasi, Media Center dan Hubungan Antar Lembaga

Bambang Sugiarto, SHKepala Sub Bidang Penerangan dan Penyuluhan

Masyarakat

REDAKSISuharto, Mukhlisin

DESAIN GRAFISArif Maulana

ANGGOTASiti Noor Rochmah, S.IP

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Hukum dan Humas

Tuti Rohayati, SHIrene Pradiptasari Susetyo, S.Hum

Nur Adhani, S.SosGalang Rambu Sukmara, SH

Hesty FebriartyRisdianto Prabowo, S.S.IP.

ALAMAT REDAKSIPusat Hukum dan Humas

Cq. Bidang Hubungan MasyarakatJl. Sisingamangaraja No.2, Jakarta 12110Telp. (021) 722 9751, 739 3939, Pes. 141

Faks. (021) 722 9751

Bhumibhakti adalah media penyalur kebijaksanaan dan komunikasi di bidang pertanahan. Bhumibhakti menerima naskah/ tulisan/ berita yang terkait dengan dunia pertanahan nasional. Isi tulisan dapat berupa pemikiran, pandangan dan masukan yang bermanfaat bagi penyempurnaan pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional serta masalah pertanahan pada umumnya sebagai penjabaran Undang-Undang Pokok Agraria. Tulisan yang dimuat merupakan pandangan pribadi penulis, redaksi berhak merubah tulisan tanpa merubah inti tulisan tersebut.

Syarat naskah, artikel atau tulisan: naskah merupakan karya asli dan belum pernah dimuat di media cetak lain. Panjang tulisan maksimum 8 halaman kertas folio, jarak tulisan satu setengah spasi, sedapat mungkin dilengkapi foto-foto, data pendukung, daftar grafis dan foto penulis.

Kritik, saran, ide yang dapat dikirim melalui e-mail: [email protected], dan sertakan alamat dan nomor telepon anda yang dapat dihubungi dan untuk setiap tulisan/ naskah/ berita yang akan dimuat redaksi akan memberikan konfirmasinya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.

Bhumibhakti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terbitnya Bhumibhakti edisi ini. Bhumibhakti dibagikan secara cuma-cuma atau tidak diperjualbelikan. Dilarang mengutip, menyadur, menyalahgunakan isi dan gambar, memperbanyak, merusak dan menyimpan dalam jumlah banyak secara pribadi tanpa sepengetahuan dan izin Bhumibhakti.

Hasil Rakernas

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPN RI yang berlangsung akhir Januari 2013 lalu, di Jakarta, menjadi sajian laporan utama di Majalah BumiBhakti edisi ini. Mengingat pentingnya agenda Rakernas kali ini Kepala BPN RI

Hendarman Supandji, memaknai memiliki arti yang strategis. Rakernas yang di-laksanakan di awal tahun ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi kinerja BPN RI tahun 2012. Selain itu, dalam Rakernas dilakukan pemantapan pro-gram kerja dan kegiatan untuk tahun 2013. Rakernas sekaligus menjadi momentum pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI.

Dalam sambutannya Kepala BPN RI menguraikan banyak hal. Mulai dari evalu-asi kinerja hingga pencanangan dan pemantapan program-program kerja strategis BPN RI. Muara yang ingin dicapai untuk meningkatkan pelayanan pertanahan dan redistribusi tanah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Rakernas kali ini banyak menghasilkan rumusan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan tahun ini dan masa mendatang. Tak tanggung-tanggung untuk menghasilkan rumusan yang ideal Rakernas dibagi menjadi 4 komisi. Di antaranya, Komisi I bertugas membahas topik Pengembangan SDM BPN RI; Komisi II mem-bahas topik Pemantapan Pelaksanaan Program Strategis BPN RI dan Pelaksanaan Larasita; Komisi III membahas topik Penanganan Sengketa dan Konflik, Tanah Telantar, dan Redistribusi Tanah; dan Komisi IV membahas topik Membangun Kesejahteraan, Pemanfaatan PNBP, dan Strategi Menuju Opini WTP.

Laporan utama juga menyajikan restrukturisasi organisasi hingga integritas sampai jenjang karier di lingkungan BPN RI di bahas dalam laporan Utama. Untuk mengetahui program reformasi birokrasi di BPN RI, Majalah BhumiBhakti secara khusus mewawancarai Kepala BPN RI Hendarman Supandji, yang dikemas dalam rubrik wawancara.

Agenda penting lain BPN RI juga menjadi sajian yang cukup menarik. Di an-taranya, program one day service, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang ideal. BPN RI juga bekerja sama dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Pertamina untuk mensertipikatkan tanah dan penanganan permasalahan tanah aset negara di lingkungan usaha pertambangan minyak dan gas tersebut. Info me-narik lain, BPN RI memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), atas laporan keuangan tahun 2012 yang diaudit BPK RI. Posisinya naik kelas bersama tiga entitas lainnya.

Tak ketinggalan seminar pertanahan di Bali, penyerahan sertipikat di Makassar dan Sertipikat BMN di Maluku Utara, BPN Jatim tetapkan 13 prioritas, revitalisasi Larasita di Kepulauan Seribu, penyerahan sertipikat di Sumut, BPN siapkan badan reformasi agraria, pelantikan pejabat eselon II BPN RI, peresmian gedung baru kantor pertanahan, apel kelengkapan atribut pakaian dinas, dan info menarik lainnya.

Selamat membaca!

4 bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

daftarisi

Reformasi Birokrasi di BPN RIBadan Pertanahan Nasional (BPN) RI mulai menggulirkan program reformasi birokrasi. Momentum untuk meningkatkan pelayanan pertanahan dan redistribusi tanah demi kesejahteraan masyarakat.

Hal 5

Kerja Sama BPN RI-SKK MigasUntuk pensertipikatan tanah dan pen-anganan permasalahan tanah asset negara di lingkungan usaha pertam-bangan minyak dan gas, Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Pertamina membuat ke-sepakatan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.

Hal 24

BPN Serahkan 46.528 Sertipikat di SumutKepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji meny-erahkan sertifikat 46.528 bidang tanah kepada masyarakat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, �0 Juni �0��.

Hal 32

Laporan Utama

10Dari Restrukturisasi Organi-

sasi hingga Soal Integritas

16Jenjang Karier Baru,

Semangat Baru

Wawancara

21Perlu Booster untuk

Meningkatkan Kinerja

Nasional

23“One Day Service”

Pelayanan Pertanahan

25Seminar Pertanahan di Bali

26Meningkat, Opini Laporan

Keuangan BPN RI

Nusantara

28Penyerahan 17.680

Sertipikat di Makassar

31Revitalisasi Larasita di Kepulauan Seribu

Album

37Pelantikan 5 Pejabat

Eselon II BPN RI

5bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

Laporan Utama

Reformasi Birokrasi di BPN RIBadan Pertanahan Nasional (BPN) RI mulai menggulirkan program reformasi birokrasi. Momentum untuk meningkatkan pelayanan pertanahan dan redistribusi tanah demi kesejahteraan masyarakat.

Pada akhir Januari 2013 lalu, BPN RI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Raker-nas) 2013 di Jakarta. Menurut

Kepala BPN RI Hendarman Supandji, Rakernas ini memiliki arti yang strategis.

Pertama, karena dilaksanakan di awal ta-hun, Rakernas ini menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja BPN RI tahun 2012 sekaligus pemantapan program-program dan kegiatan untuk tahun 2013. Kedua, Rakernas kali ini menjadi momentum

pelaksanaan program reformasi bi-rokrasi di lingkungan BPN RI.

“Ini momentum strategis untuk memperbaiki kinerja melalui pelaksa-naan program reformasi birokrasi,” kata Kepala BPN RI. Ketika membuka Raker-nas tersebut, Kepala BPN RI memberi-kan pidato sambutan mengenai banyak hal di lingkungan BPN RI. Mulai dari evaluasi kinerja hingga pencanangan dan pemantapan program-program kerja strategis BPN RI.

Hal pertama yang dikemukakan

Kepala BPN RI memukul gong tanda dibukanya rapat kerja nasional 2013.


Laporan Utama

Kepala BPN RI adalah evaluasi kinerja tahun 2012. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kinerja BPN RI selama tahun 2012 harus diakui belum sepenuhnya memuaskan. Salah satu contohnya adalah hasil target fisik yang tingkat pencapaiannya ternyata hanya 76,48 persen.

Kepala BPN RI kemudian juga membeberkan sejumlah penilaian dan evaluasi lembaga lain. Misalnya, pada 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada BPN RI. Untuk tahun 2012, BPK baru mulai melakukan pemeriksaan pada Februari 2013 sehingga hasilnya belum bisa dike-tahui. Adapun dari Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK), demikian dijelas-kan, melalui survei integritas, lembaga antikorupsi tersebut memberikan skor 6,12 kepada BPN RI, yang berarti masih di bawah nilai rata-rata secara nasio-nal 6,30. Dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra-si (PAN-RB), untuk penilaian terhadap laporan akuntabilitas, BPN RI juga baru memperoleh nilai 50,25 (CC). Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masih memberikan catatan-catatan agar BPN RI menyempurnakan pelaksanaan pelayanan publik bidang pertanahan di seluruh Indonesia.

“Untuk itu, kita harus memiliki tekad dan komitmen bersama untuk memperbaiki catatan-catatan tersebut, sebagaimana yang akan saya instruk-sikan pada akhir pengarahan saya ini,” Kepala BPN RI menerangkan.

Meskipun secara umum kinerja be-lum memuaskan, namun Kepala BPN RI juga mencatat ada sejumlah satuan kerja di lingkungan BPN RI yang me-miliki kinerja memuaskan. Hal tersebut didasarkan pada hasil evaluasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SK-MPP) terhadap capaian kinerja tahun 2012. Ada 5 kantor wilayah (kanwil) dan 5 kantor pertanahan (kantah) yang memiliki capaian memuaskan, bahkan ada yang lebih dari 100 persen.

Kelima kanwil dengan capaian kinerja terbaik adalah Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta (100%), Kanwil BPN Provinsi Riau (96,80%), Kanwil

BPN Provinsi Bangka Belitung (96,80%), Kanwil BPN Provinsi Banten (95,81%), dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah (95,76%). Sedangkan, 5 kantah dengan capaian kinerja terbaik adalah Kantah Kota Bandar Lampung (106,89%), Kan-tah Kabupaten Dairi (100,04%), Kantah Kabupaten Aceh Jaya (100%), Kantah Kota Sibolga (100%), dan Kantah Kota Padang (100%).

“Saya memberikan apresiasi atas capaian kinerja tertinggi kepada lima Kanwil dan lima Kantah. Saya berharap, tingginya capaian ini juga sejalan dengan realisasi fisik dan realisasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan se-cara benar,” ujar Kepala BPN RI.

Reformasi BirokrasiBerikutnya, Kepala BPN RI meman-

faatkan forum Rakernas sebagai mo-mentum untuk menggulirkan program reformasi birokrasi. Hal itu ditandai dengan penyematan Pin Reformasi Bi-rokrasi (RB) secara simbolis oleh Kepala BPN RI. Pin RB tersebut selanjutnya harus dikenakan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BPN RI ber-samaan dengan seragam pakaian dinas harian (PDH) hingga akhir Desember 2013.

Dijelaskan Kepala BPN RI, proses pelaksanaan reformasi birokrasi di ling-kungan BPN RI dimulai sejak dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RB oleh Kepala BPN RI melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 507/KEP-3.43/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 497/KEP-3.43/XI/2012 tanggal 19 November 2012. Selain itu, juga dibentuk Tim Pe-nilai Mandiri Pelaksanaan RB (Assesor). Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RB kemudian menyusun Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah diajukan kepada Kementerian PAN-RB pada 15 Januari 2013. Dokumen Usulan dan Road Map tersebut memang merupakan prasyarat bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan program reformasi bi-rokrasi.

Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan RB BPN RI meliputi 9 pro-gram. Ke-9 program tersebut meliputi Program Manajemen Perubahan, Pro-gram Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Penataan dan Pe-nguatan Organisasi, Program Penataan Tata Laksana, Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Program Penguatan Pengawasan, Program Pe-

Sambutan Kepala BPN RI dalam Rapat kerja Nasional tahun 2013.


Laporan Utama

nguatan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Program Monitoring dan Evaluasi.

Ke-9 program tersebut kemudian dijabarkan menjadi 27 kegiatan. Tidak hanya itu, Kepala BPN RI juga meng-gulirkan dua program percepatan re-formasi birokrasi yang disebut “Quick Wins BPN RI”. Kedua program ini dilaksanakan mulai 2013 hingga 2014. Kedua program “Quick Wins BPN RI” ini meliputi Program Percepatan Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah dan Pro-gram Percepatan Pelayanan Peralihan Hak Jual-Beli Atas Tanah.

Dalam kerangka pelaksanaan re-formasi birokrasi tersebut, Kepala BPN RI juga telah mencanangkan program pembaharuan yang disebut Sapta Pem-baharuan Reformasi Birokrasi BPN RI. Ketujuh program pembaharuan terse-but meliputi pembaharuan di bidang Model Rekrutmen, Sistem Pendidikan dan Pelatihan, Kode Perilaku, Standar Minimum Profesi, Pola Jenjang Karier, Sistem Pengawasan, dan Majelis Ke-hormatan Kode Perilaku dan Profesi. Selain itu, juga digulirkan program Sapta Tertib Pertanahan yang meliputi Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Perlengkapan, Tertib Perkantoran, Ter-

tib Kepegawaian, Tertib Disiplin Kerja, dan Tertib Moral.

Dengan penyematan Pin RB dalam acara Rakernas, Kepala BPN RI meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BPN baik di pusat maupun di daerah agar segera memahami dan melaksanakan seluruh rangkaian kegia-tan RB sesuai sesuai arahan dari Tim RB BPN RI. Selama program reformasi birokrasi ini bergulir, Kepala BPN RI berharap adanya perubahan pola pikir, perilaku, dan budaya lama menjadi pola pikir, perilaku, dan budaya baru di kalangan pebajat dan pegawai BPN RI. Melalui program ini juga diharapkan muncul semangat baru, semangat pe-rubahan melakukan reformasi birokrasi yang dilandasi Sapta Tertib Pertanahan dan Sapta Pembaharuan BPN RI.

“Rapat Kerja ini merupakan mo-mentum awal bagi kita untuk memulai pelaksanaan RB di BPN RI,” Kepala BPN RI menegaskan. Kepala BPN RI juga mengungkap sejumlah kegiatan program reformasi birokrasi yang sudah berjalan, misalnya di bidang penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, telah diterbitkan Per-aturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier PNS

di lingkungan BPN RI. “Hal ini sangat diperlukan untuk peningkatan profe-sionalisme dan kinerja. Lebih lanjut, untuk kebutuhan organisasi diperlukan pengembangan jabatan, berupa jabatan fungsional,” jelasnya.

Peningkatan Kinerja

Karena dijadikan momentum awal pelaksanaan program reformasi bi-rokrasi, Rakernas 2013 BPN RI ini juga mengusung tema yang sama, “Melalui Reformasi Birokrasi Kita Wujudkan Pelayanan Prima, Peningkatan Penanga-nan Sengketa dan Konflik, dan Pening-katan Redistribusi Tanah untuk Men-capai Kesejahteraan Rakyat”. Berkaitan dengan itu, melalui forum Rakernas ini Kepala BPN meminta kepada setiap kedeputian/bidang menyusun langkah-langkah guna meningkatkan kinerja.

Sejak sebelum digelar Rakernas, Kepala BPN RI telah meminta kepada seluruh satuan kerja (satker) untuk menyusun dan mengusulkan rencana ke-giatan dan anggaran untuk tahun 2014. Rencana anggaran dan kegiatan tersebut juga harus dilengkapi dokumen pendu-kung untuk disatukan dengan rencana di tingkat lembaga. Dengan demikian, akan ada kesatupaduan antara rencana pusat dan daerah. Sebab, ditegaskan Kepala BPN RI, rencana yang baik akan mem-berikan kontribusi pencapaian kinerja sebanyak 60 persen dalam pelaksanaan kegiatannya.

Dijelaskan lebih lanjut, sehubungan dengan tingkat penerimaan pendapa-tan negara bukan pajak (PNBP) pada 2012 yang masih rendah, yaitu 61,92 persen, Kepala BPN RI meminta peserta Rakernas dapat menemukan solusinya. “Agar PNBP dapat dimanfaatkan secara maksimal,” tandasnya.

Di bagian lain, Kepala BPN RI juga meminta forum Rakernas mencari solusi terhadap berbagai kendala serta hambatan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan pertanahan. Bidang ini berkaitan dengan kegiatan pembuatan peta dasar, peta tematik, peta potensi tanah, dan pemanfaatan teknologi ter-kini. Kepala BPN RI juga mengingatkan bahwa infrastruktur data spasial yang telah dibangun sampai dengan saat ini

Penyematan pin reformsi birokrasi oleh kepala BPN RI.


Laporan Utama

harus dapat menunjang seluruh program strategis pertanahan.

“Sebagaimana sudah saya tegaskan dalam beberapa kesempatan, bahwa No Map No Plan dan No Map No Certificate harus sudah menjadi suatu keharusan,” jelasnya. Dia menambahkan, pembangu-nan sistem Geo-Komputerisasi Kantor Pertanahan (Geo-KKP) yang mengkore-lasikan atau link up antara data spasial dan data tekstual dengan sistem yang berbasis web, harus menjadi prioritas di dalam pembangunan infrastruktur data spasial (pertanahan). Hal ini, menurutnya, sejalan dengan visi dunia mengenai “Cadastre 2014”. Untuk itu, Kepala BPN RI meminta agar pembaha-ruan atau up date sistem Geo-KKP harus selalu dilakukan secara kontinu untuk mendapatkan data yang berkualitas dan akurat. Tujuannya, untuk percepatan legalisasi aset (pendaftaran tanah) dan keperluan perumusan kebijakan spasial dalam proses pembangunan yang me-merlukan tanah.

Mengingat pentingnya pembangu-nan sistem informasi dan infrastruktur pertanahan tersbut, kepada peserta Rakernas, Kepala BPN RI meminta agar data spasial dijadikan landasan bekerja dalam pelayanan pertanahan. “Tidak ada lagi pendaftaran tanah yang bidangnya tidak dipetakan,” ujarnya. Selain itu, infrastruktur berupa peta dan peralatan pengukuran yang ada harus dimanfaat-kan dan selalu dijaga serta terpelihara. “Lakukan pengembangan sistem dan metodologi yang inovatif dengan peman-faatan teknologi informasi yang selalu berkembang,” imbuh Kepala BPN RI.

Sementara itu, di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah, Kepala BPN RI meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan dimak-sud harus memenuhi kaidah-kaidah kecepatan, keakuratan, dan akuntabili-tas berbasis keterbukaan informasi dan teknologi informasi elektronik.

Kepala BPN RI juga mengingatkan, dengan telah diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pem-

bangunan untuk Kepentingan Umum, seluruh pejabat dan pegawai agar benar-benar memahami seluruh peraturan perundang-undangan terkait pelaksa-naan UU tersebut. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten/kota dapat terlaksana tepat waktu sekaligus mengurangi kemungkinan timbulnya masalah dan konflik yang diakibatkan adanya kegiatan pembebasan tanah.

Secara khusus, Kepala BPN RI juga menyoroti bidang pengaturan dan penataan pertanahan. Di bidang ini, ia meminta agar terus dilakukan upaya un-tuk meningkatkan perolehan tanah yang dapat dijadikan obyek landreform. Ala-sannya, hingga kini masih banyak petani yang belum memiliki tanah sebagai areal pertanian. Kepala BPN RI juga mengi-ngatkan agar dilakukan penyempurnaan terhadap tugas yang berkaitan dengan

analisa ketersediaan tanah, konsolidasi tanah, serta pendataan penguasaan pe-milikan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal ini diperlukan agar diperoleh hasil dan manfaat secara maksimal.

Selanjutnya, di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyara-kat, Kepala BPN RI meminta agar pene-gakan hukum terhadap tanah telantar dilaksanakan secara lebih baik, penuh keyakinan, terencana, dan terukur. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Seperti diketahui, dari 30 penetapan tanah telantar yang dilaku-kan BPN RI, 11 di antaranya digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, dari seluas 41.217,5897 hektare tanah telantar, yang tidak dapat ditindak lanjuti seluas 34.368 hektare. Padahal, imbuh Kepala BPN RI, penertiban tanah-tanah yang tidak dikelola dan dimanfaatkan oleh pemegang haknya


Laporan Utama

sangat diperlukan, baik untuk cadangan strategis nasional, untuk program-pro-gram nasional dan regional yang mem-butuhkan tanah relatif luas, maupun untuk diredistribusikan kepada petani yang belum memiliki tanah.

Kepala BPN RI menjelaskan, di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan telah dilakukan terobosan untuk optimalisasi pemanfaatan SDM dengan membentuk tim ad hoc terdiri beranggotakan 11 orang. Tim serupa juga harus dibentuk di tingkat Kanwil dan Kantor Pertanahan. Terobosan ini diperlukan mengingat saat ini pertambahan jumlah kasus pertana-han jauh lebih besar dibandingkan pe-nyelesaiannya. Pembentukan tim terse-but dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sisa konflik, sengketa dan perkara, terutama kasus yang bersifat nasional, sensitif, dan dapat mempenga-ruhi ideologi, politik, dan keamanan.

“Untuk itu perlu dilakukan pengkajian dengan menggali akar masalahnya, agar dapat diselesaikan secara tuntas, baik melalui jalur mediasi maupun hukum,” tegas Kepala BPN RI.

Terakhir, di bidang pengawasan, Kepala BPN RI menjelaskan lingkup “pengecualian” terhadap opini WDP yang diberikan BPK. Pengecualian tersebut meliputi sistem pencatatan dan pelaporan atas pendistribusian aset peralatan dan mesin serta jaringan dan pencatatan Aset Tetap Lainnya berupa peta. Karena itulah, Kepala BPN RI telah memberi perintah kepada seluruh satker untuk melakukan berbagai perbaikan. Di antaranya, harus menyajikan lapo-ran keuangan yang wajar; melakukan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan; menertibkan administrasi Barang Milik Negara; mempedomani Surat Edaran Kepala BPN RI, antara lain Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 206/28/01/2013 tentang Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2012, Surat Kepala BPN RI Nomor 3694/28/X/2012 tentang Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Laporan Keuangan Se-mester I tahun 2012, Surat Sekretaris Utama BPN RI Nomor 4351/2.3-100/XI/2012, serta menindaklanjuti semua hasil temuan BPK RI dan Inspektorat Utama BPN RI.

Secara khusus, Kepala BPN RI meminta kepada jajaran Inspektorat Utama untuk melaksanakan program- program pembinaan dan pendamping-an secara intensif dan berkesinambu-ngan kepada satker untuk memastikan dilaksanakannya kelima instruksi di atas, agar tercapai opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), menindaklanjuti hasil survei KPK, dan penilaian Om-budsman RI.

Agar menghasilkan rumusan- rumusan dan program-program stra-tegis guna meningkatkan kinerja lem-baga, dalam forum Rakernas dibentuk 4 komisi. Komisi I bertugas membahas topik Pengembangan SDM BPN RI; Komisi II membahas topik Pemantapan Pelaksanaan Program Strategis BPN RI dan Pelaksanaan Larasita; Komisi III membahas topik Penanganan Sengketa

dan Konflik, Tanah Telantar, dan Re-distribusi Tanah; dan Komisi IV mem-bahas topik Membangun Kesejahtera-an, Pemanfaatan PNBP, dan Strategi Menuju Opini WTP.

Sesuai pembidangan tugas per komi-si, Kepala BPN RI meminta dapat meru-muskan isu-isu dan program-program strategis. Di antaranya, melakukan kajian secara cermat terkait pola karier, jabatan fungsional, dan disiplin serta sistem rekrutmen pegawai; merumuskan strategi pelaksanaan seluruh program strategis BPN RI agar diperoleh capaian kinerja yang tinggi; merumuskan stra-tegi pelaksanaan layanan pertanahan bergerak (Larasita) agar menghasilkan kinerja optimal; merumuskan strategi penanganan sengketa, konflik pertana-han dan diutamakan melalui pendeka-tan win-win solution; merumuskan penyempurnaan proses penertiban dan pendayagunaan tanah telantar se-hingga mencapai hasil yang maksimal; melakukan pengkajian dan pencarian lebih luas untuk mendapatkan sumber-sumber tanah yang dapat dijadikan obyek landreform; mengkaji secara khusus pemanfaatan dana PNBP agar dapat dimanfaatkan secara optimal se-suai dengan kebutuhan masyarakat dan lembaga BPN RI; merumuskan upaya-upaya nyata dalam rangka tindak lanjut temuan BPK agar BPN RI mendapat opini WTP tahun 2012; merumuskan upaya-upaya nyata dalam rangka tindak lanjut hasil survei integritas KPK yang masih berstatus “open” dan pertahan-kan yang sudah berstatus “close”; dan, merumuskan upaya-upaya nyata dalam rangka perbaikan dan tindak lanjut hasil evaluasi Ombudsman RI terkait dengan pelayanan publik di bidang pertanahan di seluruh Indonesia dan penyempur-naan terkait Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk seluruh satker di lingkungan BPN RI.

Dengan itu semua, Kepala BPN RI berharap Rakernas dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif dan nyata dalam rangka mewujudkan program-program strategis BPN RI serta program-program pendukung lainnya. Tujuannya, program-program tersebut berdampaknya langsung dan dirasakan masyarakat. q

�0 bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

Laporan Utama

Dari Restrukturisasi Organisasi hingga Soal IntegritasBanyak rumusan kebijakan dan program kerja yang dihasilkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI 2013. Apa saja hasil-hasil Rakernas tersebut?

Mengusung tema “Melalui Reformasi Birokrasi Kita Wujudkan Pelayanan Prima, Peningkatan Pe-

nanganan Sengketa dan Konflik Perta-nahan, dan Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Mencapai Kesejahteraan Rakyat”, Rakernas BPN RI berlangsung di Jakarta dari 28 Januari hingga 1 Februari 2013. Rakernas digelar salah

satunya dimaksudkan untuk mendukung dan menyukseskan program reformasi birokrasi yang mulai digulirkan tahun ini. Rakernas diharapkan juga meng-hasilkan rumusan dan langkah-langkah strategis. Untuk itu, peserta Rakernas dibagi menjadi 4 komisi. Yaitu, Komisi I bertugas membahas topik Pengemba-ngan SDM BPN RI; Komisi II membahas topik Pemantapan Pelaksanaan Program

Strategis BPN RI dan Pelaksanaan Lara-sita; Komisi III membahas topik Pena-nganan Sengketa dan Konflik, Tanah Telantar, dan Redistribusi Tanah; dan Komisi IV membahas topik Membangun Kesejahteraan, Pemanfaatan PNBP, dan Strategi Menuju Opini WTP.

Komisi I yang diketuai Jantje Tuwera beranggotakan 21 orang. Tugas Komisi I merumuskan langkah-langkah yang berkaitan dengan masalah restruk-turisasi organisasi, rekruitmen pegawai, jabatan fungsional, pola jenjang karier, dan disiplin pegawai. Untuk program restrukturisasi organisasi, ada sejum-lah rumusan dan langkah yang dibuat Komisi I.

��bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

Laporan Utama

Pertama, dirumuskan bahwa re-strukturisasi organisasi di lingkungan BPN RI perlu dilakukan dengan penge-lompokan satuan kerja berdasarkan fungsi/pekerjaan/kewenangan/urusan atau perumpunan fungsi. Dalam kon-teks organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan penataan organisasi tanpa menambah jumlah kedeputian. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan penggabungan dan penguatan tugas serta fungsi yang ada.

Diberi catatan, upaya restrukturi-sasi tersebut diusulkan untuk dijabarkan dalam program jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, perlu dibentuk tim untuk mengkaji restrukturisasi organisasi. Sedangkan, dalam jangka panjang, mengingat juga karakteristik tugas dan fungsi yang bersifat nasional, regional, dan sektoral yang menyangkut kepentingan peme-rintah dan masyarakat banyak, maka keberadaan lembaga pengelolaan perta-nahan harus diatur dengan UU.

Kedua, sehubungan dengan karak-teristik tugas dan fungsi BPN RI bersifat spesifik dan harus dilaksanakan secara professional, maka diperlukan adanya majelis pertimbangan profesi dan kode etik dalam rangka perlindungan hukum terhadap semua pegawai BPN RI.

Untuk program rekruitmen pega-wai, Komisi I masih memandang perlu dilakukan rekruitmen guna memenuhi kebutuhan pegawai melalui rekruitmen CPNS dan rekruitmen PNS dari instansi lain dan rekruitmen tenaga kontrak/bukan pegawai (penyedia jasa yang diperoleh secara kontraktual). Sebab, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, masih diperlukan 15.000 pegawai untuk proyeksi lima tahun ke depan.

Untuk masalah jabatan fungsional, Komisi I merumuskan bahwa pengang-katan pegawai untuk jabatan fungsional ditujukan guna memberi kejelasan tugas yang dilakukan oleh pegawai serta seba-gai indikator penilaian prestasi kerja, jenjang karier pegawai, dan remunerasi. Dalam konteks ini, Komisi I menegas-kan bahwa BPN RI perlu mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra-

si (PAN-RB) jabatan fungsional umum yang saat ini telah ditetapkan dalam kamus jabatan fungsional umum untuk menjadi jabatan fungsional tertentu. Jabatan-jabatan fungsional dimaksud adalah Jabatan Analis Penilai Tanah dan Pemeta Nilai Tanah, Analis Permohonan Hak, Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, Penyuluh dan Fasili-tator Pertanahan, Mediator Pertanahan, dan Kuasa Hukum Pertanahan.

Selain itu, menurut Komisi I, mengi-ngat tugas-tugas pertanahan memer-lukan data intelejen, khususnya dalam rangka penanganan kasus-kasus per-tanahan, maka perlu diusulkan pem-bentukan jabatan fungsional tertentu, yaitu jabatan Intelejen Pertanahan — di samping jabatan fungsional tertentu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB, yang perlu dikembangkan di BPN RI adalah Analisis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pra-nata Komputer, Perencana, Arsiparis, Pustakawan, dan Pranata Hubungan Masyarakat.

Untuk program penataan pola jen-jang karier, menurut Komisi I, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur pola jenjang karier PNS

di lingkungan BPN RI merupakan suatu harapan yang baik dan memberikan se-mangat bagi setiap pegawai. Peraturan tersebut dinilai dapat memacu prestasi pegawai di lingkungan BPN RI. Dalam rumusannya, Komisi I menegaskan bahwa dengan adanya peraturan Kepala BPN RI tersebut, ukuran pemberian rewards dan punishment serta penjenja-ngan karier menjadi semakin jelas sejak diterima menjadi PNS sampai pensiun (pemberhentian).

Untuk masalah disiplin pegawai, Komisi I memandang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten-tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih bersifat umum/normatif. Karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hu-kum dan obyektivitas dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai BPN RI yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, Komisi I memandang perlu aturan lebih tegas dan jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran disiplin secara lebih terperinci yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPN RI.

Selanjutnya, Komisi II dipimpin Muhammad Ikhsan dengan lima anggota tim. Komisi ini bertugas merumuskan langkah-langkah di bidang pemantapan pelaksanaan program strategis BPN RI dan pelaksanaan LARASITA. Dalam bi-dang pemantapan pelaksanaan program

�� bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

Laporan Utama Laporan Utama

strategis pertanahan, ada program dan/atau langkah yang dirumuskan Komisi II, yaitu penyempurnaan perencanaan, penetapan subyek-obyek, kelengkapan dokumen, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan peraturan perundang-undangan.

Pertama, penyempurnaan peren-canaan. Penyempurnaan perencanaan pelaksanaan program strategis dilaku-kan berkaitan dengan penentuan sub-yek-obyek, penyempurnaan petunjuk teknis dan standard operating proce-dure (SOP), penetapan lokasi kegiatan dengan mempertimbangkan infrastruk-tur pertanahan yang tersedia perlu pe-nguatan koordinasi antarinstansi dalam perencanaan, khususnya bagi program legalisasi aset lintas sektor.

Kedua, penetapan subyek-obyek. Komisi II merumuskan bahwa peneta-pan subyek peserta program strategis pertanahan untuk program PRONA, ne-layan, petani, usaha kecil dan menengah (UKM), transmigrasi, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikategorikan ekonomi lemah dilakukan berdasarkan referensi sesuai ketentuan yang ada. Sementara itu, khusus pro-gram strategis lintas sektor, penentuan subjek dan obyek peserta program diu-sulkan oleh masing-masing kementeri-an, dan sudah diterima oleh koordinator program, dalam hal ini Deputi Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Ma-syarakat BPN RI, paling lambat bulan Desember tahun sebelumnya (T-1). Ada-pun anggaran dalam rangka pelaksanaan penentuan daftar calon peserta (subyek dan obyek) program lintas sektor ini dibebankan kepada masing-masing kementerian. Dirumuskan pula bahwa obyek bidang tanah yang dapat didaf-tarkan oleh satu orang peserta program strategis pertanahan (PRONA dan lintas sektor) paling banyak dua bidang dalam rangka pemenuhan asas keadilan.

Ketiga, kelengkapan dokumen. Di sini Komisi II merumuskan bahwa alat bukti hak sebagai bagian dari keleng-kapan dokumen adalah alat bukti hak sebagaimana ditentukan dalam PMNA Nomor 3 Tahun 1997. Namun, bilamana alat bukti hak sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan tersebut tidak ada, maka peserta program legalisasi aset melengkapi dengan membuat surat pernyataan di atas materai yang cu-kup dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan tentang penguasaan fisik atas bidang tanah yang dikuasai. Dalam hal ini, BPN RI tidak diperkenankan memungut biaya materai dan patok tanda batas oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban peserta program strategis (PRONA dan lintas sektor).

Keempat, BPHTB. Program strate-gis pertanahan yang dilakukan secara massal bagi golongan masyarakat eko-nomi lemah sampai menengah, dapat mengajukan pengurangan pengenaan BPHTB secara kolektif oleh masyarakat melalui kepala desa/kelurahan kepada bupati/wali kota dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa/kelurahan sesuai ketentuan. Kelima, SDM. Pening-katan kuantitas dan kualitas petugas tek-nis pengukuran perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program legalisasi aset massal.

Keenam, sarana prasarana. Pening-katan kuantitas dan kualitas infrastruk-tur legalisasi aset perlu ditingkatkan untuk mendukung percepatan program legalisasi aset. Infrastruktur yang perlu ditingkat antara lain meliputi infrastruk-

tur titik dasar teknik dan peta dasar pendaftaran, infrastruktur IP4T, keterse-diaan peta penatagunaan tanah, keterse-diaan peta pengukuran dan pendaftaran tanah/peta garis dan fotogrametris, dan ketersediaan alat ukur.

Terakhir, ketujuh, peraturan per-undang-undangan. Di sini Komisi II menegaskan bahwa perlu dirumuskan perlindungan profesi terhadap petugas BPN RI dalam menjalankan tugas profesi dengan UU.

Sementara itu, untuk pemantapan pelaksanaan LARASITA, Komisi II juga menegaskan bahwa masih dilakukan penyempurnaan baik dalam hal peren-canaan kegiatan, anggaran, SDM, infra-struktur, maupun peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk meningkat-kan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan LARASITA sehingga layanan pertanahan lebih dirasakan oleh masyarakat.

Langkah yang dirumuskan Komisi II, misalnya, menyebutkan bahwa se-tiap kantor pertanahan kabupaten/kota harus membuat jadwal kunjungan dan disosialisasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat tentang adanya kunjungan pelayanan pertanahan me-lalui LARASITA. Selain itu, pemilihan lokasi pelayanan LARASITA harus sesuai kriteria dan skala prioritas yang ditetap-kan oleh kepala kantor pertanahan.

Untuk mendukung upaya pemanta-



pan pelaksanaan LARASITA tersebut, para kepala unit satuan kerja harus mengusulkan alokasi anggaran opera-sional secara rutin setiap tahun. Kan-tor pertanahan kabupaten/kota juga harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis peng-gunaan aplikasi LARASITA offline baik yang dilaksanakan oleh BPN RI, kantor wilayah, maupun kantor pertanahan kabupaten/kota. Terakhir, Komisi II menegaskan bahwa dalam upaya lebih mempercepat kinerja pelayanan perta-nahan melalui LARASITA, para kepala kantor pertanahan kabupaten/kota harus segera melakukan pendelegasian kewenangan sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 Jo.Nomor 2 Tahun 2013.

Berikutnya adalah Komisi III yang dipimpin oleh Ronsen Pasaribu dengan anggota sebanyak 20 orang. Ada tiga bidang dibahas oleh Komisi III ini, yaitu penanganan sengketa dan konflik;

penertiban dan pendayagunaan tanah telantar; dan peningkatan redistribusi tanah untuk kesejahteraan rakyat.

Pada bagian penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, menu-rut Komisi III, peningkatan kinerjanya memerlukan tertib administrasi dan pembentukan unit intelijen di lingkung-an BPN RI. Untuk meningkatkan tertib administrasinya, perlu diterbitkan Surat Edaran Kepala BPN RI tentang petunjuk pencatatan pengaduan kasus pertana-han, petunjuk teknis pedoman peng-gunaan anggaran oleh daerah dalam rangka penegakan hukum, melakukan pembinaan ke Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk menghadapi pengaduan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang disengketa-kan, dan menerbitkan Surat Edaran pemberlakuan pelaporan melalui apli-kasi SKMPP yang terintegrasi dengan Pusdatin BPN RI.

Sedangkan, untuk mengatasi ma-

salahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, menurut Komisi III diper-lukan penerbitan Keputusan Kepala BPN RI tentang SOP pelayanan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan; Petunjuk Kepala BPN RI mengenai Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam kaitannya dengan Pasal 126 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 agar tidak ada lagi per-bedaan pelaksanaan blokir di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia; Pener-bitan Keputusan Kepala BPN tentang petunjuk teknis mediasi; Penerbitan Surat Edaran Kepala BPN agar menyer-takan staf mengikuti rencana aksi di atas; dan Surat Edaran Kepala BPN RI untuk memberlakukan pendampingan/ bantuan hukum di jajaran BPN RI.

Selain itu, juga diperlukan sosialisasi peraturan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berupa ta-


nah. Komisi III juga merumuskan bahwa BPN RI perlu memiliki unit Intelijen un-tuk membantu pendeteksian dini dalam hal sengketa dan konflik, dengan langkah awal membuat MoU antara BPN dan BIN dan mengikutkan pegawai BPN dalam pendidikan intelejen dasar maupun Intelijen strategis (intelstrat).

Yang kedua, untuk bagian penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, terdapat 8 rumusan yang dibuat Komisi III. Pertama, para pelaksana harus melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan benar sesuai prosedur dan mekanisme yang ada sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, untuk penegakan disiplin bagi petugas yang melanggar sebagaimana dimaksud di atas perlu diberikan sanksi administrasi. Ketiga, perlu peningkatan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan penertiban tanah telantar. Keempat, perlu sosialisasi mengenai Peraturan Pelaksanaan Pe-nertiban Tanah Telantar. Kelima, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas mengenai tata cara penghapusan data-base tanah terindikasi telantar berupa Surat Edaran Kepala BPN RI. Keenam, perlu sosialisasi mengenai status hukum database dan tata cara penghapusan ta-nah terindikasi telantar. Ketujuh, perlu pengkajian lebih lanjut baik dari segi akademisi maupun praktisi di bidang perbankan. Dan, kedelapan, izin lokasi yang dikenakan oleh PP 11 Tahun 2010, yaitu izin lokasi yang sudah dibebaskan, namun setelah kurun waktu tiga tahun sejak pembebasan tanah tersebut ta-nahnya tidak dimanfaatkan.

Pada bagian pelaksanaan redistri-busi tanah, secara garis besar Komisi III merumuskan adanya 4 langkah yang perlu dilakukan. Pertama, menerbit-kan Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah dengan cakupan materi meliputi mekanisme perencanaan yang berbasis lokasi dan kondisi obyek, ketegasan tanggung jawab Kakanwil/Kakantah dalam pelaksanaan redistribusi tanah, mekanisme terperinci dan syarat calon penerima tanah untuk lokasi TOL yang belum digarap, mekanisme terperinci redistribusi TOL yang tidak diketahui letak pastinya di lapangan, mekanisme

terperinci redistribusi TOL yang sum-bernya bervariasi sehingga dapat diren-canakan penganggaran sesuai kondisi obyek, susunan keanggotaan dan tugas PPL sesuai kondisi nomenklatur SKPD kabupaten/kota setempat, mekanisme terperinci pemberian ganti kerugian terhadap tanah absentee dan kelebihan maksimum baru untuk mendapatkan potensi TOL, kriteria calon penerima redistribusi tanah yang operasional, mempertegas dokumen redistribusi ta-nah yang menjadi warkah, dan riwayat penggarapan terhadap SK redistribusi tanah yang masih berlaku.

Kedua, menerbitkan Peraturan Kepala BPN RI sebagai dasar hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan redistribusi tanah, ketentuan pembatasan jangka waktu 10 tahun tidak boleh dialihkan haknya, dan ketentuan pengeluaran TOL yang ke-wenangannya dilimpahkan ke Kanwil.

Ketiga, melakukan kajian dan rumu-san yang berkaitan dengan pengaturan lebih lanjut dari hasil penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan serta hasil penertiban tanah telantar yang dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah dan perumusan

redistribusi tanah nonpertanian. Dan, keempat, menyempurnaan Aplikasi SKMPP dengan mengakomodasi jenis belanja kegiatan redistribusi tanah di Kanwil dalam aplikasi SKMPP.

Terakhir Komisi IV yang diketuai Doddy Imron Cholid dengan anggota 8 orang. Tugas Komisi IV ini berkaitan dengan 4 masalah, yaitu pemanfaatan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) secara optimal, peningkatan kesejahtera-an pegawai, hasil survei integritas Komi-si Pemberantasan Korupsi (KPK), dan strategi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada bagian pemanfaatan PNBP, Komisi IV menilai bahwa selama ini besaran PNBP tidak merata antarsat-ker. Karena itu, diperlukan adanya pe-rubahan mekanisme pengelolaan dana PNBP di lingkungan BPN RI. Soal ini sudah diusulkan oleh Kepala BPN RI kepada Menteri Keuangan melalui surat bernomor 4499.1/1.1/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, dan tembusannya disampaikan kepada Menteri PPN/Ke-pala BAPPENAS.

Ditegaskan dalam rumusan Komisi IV, bahwa pemanfaatan dana PNBP merupakan pendukung dana Rupiah Murni. Dengan demikian, pembiayaan


�5bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

kegiatan-kegiatan operasional yang merupakan prioritas satker yang ber-sangkutan seyogianya dikonsentrasi-kan pada Rupiah Murni. Sedangkan, dana PNBP dikonsentrasikan untuk membiayai kegiatan prasarana dan sarana fisik (investasi belanja modal). Di bagian lain, Komisi IV merumuskan bahwa masing-masing satker agar me-nyusun kebutuhan riil serta prasarana dan sarana fisik dalam bentuk rencana pemanfaatan PNBP. Untuk itu, pada bu-lan Maret 2013, para Kepala Bagian Tata Usaha agar membawa rencana program dan anggaran dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk pemanfaatan PNBP sebagai perwujudan dari bottom-up planning.

Sementara itu, pada bagian pe-ningkatan kesejahteraan pegawai BPN RI, Komisi IV menegaskan bahwa perlu dilakukan identifikasi terhadap unsur-unsur kesejahteraan yang perlu ditingkatkan mutunya. Berdasarkan unsur-unsur kesejahteraan pegawai yang teridentifikasi, peningkatan kese-jahteraan dapat dibagi dalam kelompok kebutuhan jangka pendek, jangka mene-ngah, dan jangka panjang. Yang jangka pendek meliputi jaminan kesehatan, pengembangan koperasi, dan asuransi;

yang jangka menengah meliputi sarana penunjang gedung, pengadaan seragam berikut atributnya, dan mess pegawai; yang jangka panjang meliputi kendaraan dinas, rumah dinas, dan pendidikan.

Komisi IV juga menerima banyak masukan dari daerah. Berdasarkan masukan yang diterima, Komisi IV mencatat bahwa beberapa kebutuhan yang dirasakan perlu segera disediakan antara lain seragam dinas berikut atributnya, kendaraan dinas, dan rumah dinas. Ditegaskan pula bahwa penye-diaan kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan ini perlu direncanakan penganggarannya dari PNBP.

Untuk meningkatkan nilai hasil survei integritas yang dilakukan KPK, Komisi IV menggariskan bahwa perbai-kan kualitas pelayanan BPN RI harus dilakukan serempak di seluruh Kantor Pertanahan. Ada 4 langkah yang ha-rus dilakukan. Pertama, kepala kantor wilayah menugaskan para kepala bidang dan kepala bagian tata usaha dan ma-sing-masing kepala kantor pertanahan sebagai penanggung jawab perbaikan kualitas pelayanan pertanahan di ma-sing-masing kantor pertanahan.

Kedua, para penanggung jawab bersama-sama para pejabat eselon IV

dan V di kantor pertanahan menyusun rencana aksi peningkatan kualitas pela-yanan pertanahan berdasarkan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan pertanahan tahun 2012 dan rencana aksi peningkatan indeks integritas layanan publik BPN RI. Ketiga, dalam rencana aksi tersebut ditetapkan masing-ma-sing penanggung jawab substansi, uraian langkah-langkah perbaikan, dan batas waktu pelaksanaannya. Keempat, melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi secara berjenjang, dari kantor per-tanahan kepada kanwil BPN provinsi pada minggu pertama setiap bulan, dan dari kanwil BPN provinsi kepada Kepala BPN RI pada minggu ketiga pada bulan yang sama.

Yang terakhir, untuk pencapaian opini WTP, ada lima langkah yang di-rumuskan Komisi IV. Kelima langkah tersebut adalah, pertama, menindak-lanjuti semua rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuang-an Semester I Tahun 2012 dan temuan-temuan tahun sebelumnya. Kedua, dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar diperhatikan bahwa tidak ada lagi ruang untuk diskusi dan berargumen terhadap hasil temuan. Opsinya hanya satu: pela-jari dan laksanakan. Ketiga, mengingat masih tersedia waktu untuk perbaikan, diinstruksikan agar semua tindak lanjut atas rekomendasi yang dilaksanakan setelah bulan Januari 2013, dilaporkan oleh satker bersangkutan kepada Kepala BPN RI secara berjenjang. Keempat, BPN Pusat telah melakukan pendampi-ngan terhadap lokasi uji petik pemerik-saan BPK di 6 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Dan, kelima, sebagai antisipasi pemeriksaan BPK tahun mendatang, setiap satker agar melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan pedoman yang telah disediakan.

Itulah rumusan yang dihasilkan ke-empat komisi yang kemudian menjadi keputusan Rakernas. Jika apa yang telah dihasilkan dan diputuskan dalam Rakernas dilaksanakan dengan baik, maka reformasi birokrasi di BPN RI akan berjalan mulus yang ujungnya akan me-ningkatkan kinerja lembaga dan kualitas pelayanan pertanahan. q



Pola Jenjang Karier Baru, Semangat Baru

Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI mulai menerapkan pola jenjang karier baru. Tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja pegawai berbasis merit system. Lebih adil dan transparan dibandingkan dengan pola lama.

Restrukturisasi organisasi dan penataan jenjang karier. Itulah dua contoh langkah strategis yang dilakukan

BPN RI dalam kerangka pelaksanaan program reformasi birokrasi. Dengan dua langkah tersebut, misalnya, diharap-kan BPN RI akan berkembangan men-jadi lembaga yang efisien dan profesional

dalam bidang pelayanan pertanahan.Ketika menyampaikan pidato sambut-

an pada acara pelantikan pejabat eselon II di lingkungan BPN RI di Jakarta pada awal April 2013, Kepala BPN RI Hendar-man Supandji menjelaskan langkahnya melakukan restrukturisasi organisasi. Latar belakangnya adalah diberlakukan-nya Undang-Undang (UU) Nomor 2

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. “Atas dasar itu, maka struktur organisasi BPN RI perlu dilakukan penyesuaian,” ujarnya.

Meskipun beban kerja dan tugasnya bertambah, tidak berarti bahwa restruk-turisasi organisasi dilakukan dengan cara menambah jumlah struktur untuk eselon I. Restrukturisasi organisasi dilakukan dengan langkah penataan fungsi. Sehing-



ga, jumlahnya tetap sama, namun fung-sinya diperbaharui atau disesuaikan.

Dijelaskan Kepala BPN RI, organisasi BPN RI yang baru terdiri dari 5 Kedepu-tian, yaitu Kedeputian Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan (Kedeputian I); Kedeputian Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kedeputian II); Kedeputian Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Kedeputian III); Kedeputian Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Kedeputian IV); dan Kedeputian Bidang Pengkajian Penanganan Sengketa dan Konflik Per-tanahan (Kedeputian V) serta Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama.

Memang, proses restrukturisasi or-ganisasi tersebut belum final. Namun, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) struktur organisasi tersebut sudah disam-paikan kepada Presiden untuk diproses lebih lanjut. Dijelaskan Kepala BPN RI, restrukturisasi organisasi ini dilakukan dalam kerangka untuk penajaman dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi masing-masing kedeputian yang nanti-nya dijabarkan lebih lanjut pada tingkat eselon II.

Di saat bersamaan, BPN RI juga melakukan perubahan pola jenjang karier. Pola jenjang karier yang baru ini diatur melalui Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPN RI. Kepala BPN RI menyebut, pengaturan jenjang karier ini merupakan bagian dari agenda besar penataan lelembagaan untuk membe-nahi pelaksanaan program strategis yang juga dimaksudkan untuk menyikapi perluasan dan pendalaman dari tang-gung jawab yang diemban oleh BPN RI. “Dengan langkah ini diharapkan BPN RI menjadi organisasi yang semakin baik, yang semakin bertanggung jawab, yang semakin dipercaya oleh rakyat Indone-sia,” ujarnya.

Penataan sumber daya manusia (SDM) melalui pengaturan pola jenjang karier ini, menurutnya, dilakukan untuk membenahi sistem. Sebab, menurutnya, SDM merupakan hal paling utama dalam sebuah organisasi. “The man behind system. Karena itu, pembenahan harus dilakukan agar tugas dan fungsi BPN

RI dapat dilaksanakan dengan baik dan benar,” Kepala BPN RI menegaskan.

Dalam peraturan tentang pola jenjang karier yang baru ini, menu-rutnya, aturan dibuat lebih lengkap dan tegas, dengan proses pembinaan pegawai BPN RI sejak diterima men-jadi CPNS sampai yang bersangkutan pensiun (berhenti). Peraturan tersebut, ujarnya, mengedepankan unsur re-ward and punishment, dan berorien-tasi pada merit system.

Sebagai contoh, mereka yang tidak mendapat jabatan struktural, katanya, di-berikan jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional umum. Pejabat eselon II di Pusat yang belum pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah, secara bertahap akan dimutasikan menjadi Kepala Kantor Wilayah agar penjenjangan karier yang bersangkutan baik dan benar.

“Dengan dikeluarkannya peraturan ini, sudah jelas promosi dan mutasi telah diatur secara berjenjang mulai dari Tipe Kantor A, B, dan C. Penyesuaian pelaksa-naan peraturan ini dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu 2 tahun, karena melihat kondisi eksisting jabatan yang ada sekarang perlu dibenahi dan dirasionalkan dengan peraturan ini,” Kepala BPN RI menjelaskan.

Beberapa contoh pengaturan dalam peraturan baru tersebut, misalnya, disebutkan bahwa unit organisasi di lingkungan BPN RI terdiri dari BPN RI (kantor pusat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertana-han, dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Adapun pola jenjang karier yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara penempatan, jabatan, pangkat, pendidikan, dan pela-tihan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.

Sementara itu, yang dimaksud de-ngan sistem karier dan sistem prestasi kerja adalah sistem pengangkatan dalam jabatan struktural maupun jabatan fung-sional yang didasarkan pada masa kerja, kesetiaan, pengabdian, kecakapan dan prestasi kerja yang bersangkutan, serta syarat-syarat obyektif lainnya.

Pokok penjenjangan karier dalam peraturan ini terdiri dari tiga jenjang. Pertama, masa kerja 0 tahun sampai dengan 10 tahun atau usia sampai de-ngan 40 tahun dapat dibina dan dipo-sisikan untuk menduduki jabatan Eselon



V atau Eselon IV; kedua, masa kerja 10 tahun sampai dengan 20 tahun atau usia sampai dengan 50 tahun dapat dibina dan diposisikan untuk menduduki ja-batan Eselon III; dan, ketiga, masa kerja 20 tahun sampai dengan 30 tahun atau usia sampai dengan 60 tahun dapat di-bina dan diposisikan untuk menduduki jabatan Eselon II atau Eselon I. Namun, pembinaan karier berjenjang seperti itu dikecualikan terhadap PNS yang mem-punyai prestasi kerja yang luar biasa.

Dalam peraturan ini, juga terdapat tiga jenjang untuk pengangkatan dalam jabatan struktural. Pertama, pengang-katan dalam jabatan struktural Eselon II dilaksanakan dalam waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun; kedua, pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III dilaksanakan dalam waktu antara 3 tahun sampai dengan 4 tahun; dan, ketiga, pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV dan V dilaksanakan dalam waktu antara 3 tahun sampai dengan 5 tahun.

Pemindahan tugas atau mutasi untuk PNS yang tidak menduduki ja-batan struktural juga diatur. Misalnya, ditegaskan bahwa pemindahan wilayah

kerja PNS yang tidak menduduki ja-batan struktural dapat dipertimbang-kan setelah bertugas paling kurang 4 tahun pada unit kerja yang bersangku-tan, kecuali mengikuti suami dan/atau pindah antarprovinsi kecuali untuk Pulau Jawa dan Bali. Pemindahan PNS yang tidak menduduki jabatan stuktural dilakukan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan serta dapat dilaku-kan setelah PNS yang bersangkutan bertugas paling kurang 4 tahun dan setelah lebih dari 4 tahun wajib untuk dipindahkan.

Di saat yang sama, peraturan ini juga mengatur perihal pengangkatan PNS yang tidak menduduki jabatan struktural dalam jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional umum tersebut dapat diusulkan menjadi jabatan fungsional tertentu. Ada lima jenis jabatan fung-sional tertentu, yaitu surveyor pemetaan; auditor; widyaiswara; peneliti; atau dosen.

Dijelaskan Kepala BPN RI, dalam peraturan yang baru ini, pembinaan karier didasarkan pada penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Dengan demikian, PNS yang berprestasi

dan melakukan penemuan baru yang bermanfaat bagi organisasi akan mem-peroleh prioritas dalam pengangkatan dalam jabatan dan tugas belajar selan-jutnya. Sebaliknya, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan per-aturan perundang-undangan.

Adapun soal pengangkatan dalam jabatan tertentu, menurutnya, dilak-sanakan dengan prinsip orang yang tepat pada jabatan yang tepat sesuai dengan kepentingan tugas, organisasi, dan karier yang bersangkutan berdasarkan unsur penilaian. Pengangkatan juga dilaksanakan secara berjenjang dan transparan, sesuai dengan pola jenjang karier dengan menitikberatkan pada sistem prestasi kerja. “Ini agenda besar untuk membenahi SDM agar pelayanan pertanahan semakin baik dan profes-sional,” tandasnya.

Dengan adanya pola jenjang karier yang baru ini, menurut Kepala BPN RI, diharapkan muncul semangat baru di kalangan pejabat dan pegawai di ling-kungan BPN RI untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. q

Laporan Utama


Belajar dari Buku Saku

Banyak cara dilakukan untuk mensosialisasikan program reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Salah satunya melalui pembuatan buku saku. Apa saja isinya?

Tekad dan keseriusan BPN RI dalam melaksanakan program reformasi birokrasi salah satu-nya tampak dari penyusunan

dan penerbitan buku. Buku tersebut diterbitkan sebagai bahan dan wahana untuk sosialisasi dan internalisasi pro-gram reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI. Meskipun disebut buku, isinya sangat lengkap dan komprehensif dalam membahas road map reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI.

Diberi judul “Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI”, buku yang disusun Tim Reformasi Birokrasi BPN RI terse-

but diterbitkan pada 28 Januari 2013. Isi buku terdari dari Kata Pengantar, Daftar Isi, Yel-yel Reformasi Birokrasi, Semboyan BPN RI, Sapta Tertib Perta-nahan, Sapta Pembaharuan Reformasi Birokrasi BPN RI, Latar Belakang Pro-gram Reformasi Birokrasi, Arah Refor-masi Birokrasi, Visi dan Misi Reformasi Birokrasi BPN RI 2010-2014, Grand Design Reformasi Birokrasi BPN RI 2010-2014, Road Map Reformasi Bi-rokrasi BPN RI 2010-2014, dan Program Percepatan (Quick Wins).

Yang menjadi pokok bahasan buku ini tentu saja road map program reformasi

birokrasi di lingkungan BPN RI. Dalam road map disebutkan bahwa program dan kegiatannya mencakup 9 program dan 27 kegiatan plus program percepatan (quick wins). Rencana kerja 9 program reformasi birokrasi dimaksud terdiri dari: (a) manajemen perubahan, (b) pe-nataan peraturan perundang-undangan, (c) penataan dan penguatan organisasi, (d) penataan tata laksana, (e) penataan sistem manajemen SDM aparatur, (f) penguatan pengawasan, (g) penguatan akuntabilitas kinerja, (h) peningkatan kualitas pelayanan publik, serta (i) monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kemudian, masih ditambahkan dengan rencana kerja terperinci untuk program percepatan (quick wins).

Dalam buku saku ini dijelaskan, untuk program pertama, yaitu manaje-men perubahan, ada tiga kegiatan pokok, pembentukan Tim Manajemen Perubah-an BPN RI, penyusunan strategi manaje-men perubahan dan strategi komunikasi BPN RI, dan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. Diharapkan, dari kegiatan-kegiatan tersebut akan terba-ngun kesamaan persepsi, komitmen, dan keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai.

Untuk program kedua, yaitu pena-taan peraturan perundang-undangan, kegiatannya meliputi penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh BPN RI. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memetakan peraturan perundang-un-dangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron. Diharapkan, melalui kegiatan ini terjadi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya menjadi lebih efisien dan efektif

Untuk program ketiga, yaitu program penataan dan penguatan organisasi, kegiatannya meliputi restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja dan penguatan unit kerja yang mena-ngani fungsi organisasi, tata laksana,

Laporan Utama


pelayanan publik, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan. Diharapkan, melalui kegiatan ini tercapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.

Program keempat, yaitu program penataan tata laksana, kegiatannya me-liputi penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pembangunan/pengembangan e-Government. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan.

Adapun program kelima, yaitu pro-gram penataan sistem manajemen aparatur, kegiatannya meliputi pena-taan sistem rekrutmen pegawai, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan, asesmen individu pegawai berdasarkan kompe-tensi, penerapan sistem penilaian ki-nerja individu pegawai, pembangunan/pengembangan database pegawai, dan pengembangan pendidikan dan pelati-han pegawai berbasis kompetensi.

Out put program kelima di antaranya adalah adanya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; peta profil kom-petensi individu; dan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi. Diharapkan, melalui kegiatan ini akan diperoleh pegawai baru maupun yang sedang berkarier yang memilliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. Selain itu, juga diperoleh sistem pengukuran kinerja individu yang obyek-tif dan terukur.

Program keenam, yaitu program penguatan pengawasan, kegiatannya meliputi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada BPN RI dan peningkatan peran Aparat Penga-wasan Intern Pemerintah (APIP) seba-gai quality assurance dan consulting. Melalui kegaiatan ini, diharapkan akan tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif serta taat pada peraturan tercapai dan pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya berjalan dengan baik.

Program ketujuh, yaitu program pe-nguatan akuntabilitas kinerja, kegiatan-

nya meliputi penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), pengembangan sistem manajemen ki-nerja organisasi, dan penyusunan indi-kator kinerja utama (IKU). Diharapkan, melalui kegiatan ini akan terbangun sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif.

Selanjutnya program kedelapan, yaitu program peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatannya meliputi penerapan standar pelayanan pada unit kerja, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan peningkatan parti-sipasi masyarakat dalam penyelengga-raan pelayanan publik. Dari kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau

Terakhir, program yang kesembilan, yaitu monitoring dan evaluasi, kegiatan-nya meliputi monitoring yang dilakukan dua kali setahun, evaluasi tahunan, dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan pada 2014. Kegiatan ini diharapkan

menghasilkan sebuah panduan laporan monitoring dan evaluasi secara me-nyuluruh.

Buku saku ini juga memuat pro-gram tambahan di luar road map, yaitu program yang disebut Quick Wins atau Program Percepatan. Quick Wins terdiri dari dua kegiatan, yaitu Pelaya-nan Pengecekan Sertipikat Tanah dan Pelayanan Peralihan Hak Jual-Beli Atas Tanah. Dengan program Quick Wins ini akan didapat dokumen Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah dan doku-men Pelayanan Peralihan Hak Jual-Beli Atas Tanah. Dengan itu diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap bi-rokrasi BPN RI terus meningkat.

Sebagai buku yang dimaksudkan untuk menjadi bahan dan wahana sosiasilisasi dan internalisasi program reformasi birokrasi, dengan membaca buku ini diharapkan seluruh pejabat dan pegawai BPN RI dapat memperoleh panduan yang jelas dan gamblang dalam ikut serta menyukseskan program terse-but. q

Laporan Utama


WaWancara

Perlu Booster untuk Meningkatkan Kinerja

Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI sedang menggalakkan program reformasi birokrasi. Berbagai perubahan dan pembenahan terus dilakukan. Tujuannya, ke depan BPN RI akan menjadi lembaga yang akuntabel dan dipercaya masyarakat dalam bidang pelayanan pertanahan. Untuk mengetahui apa saja program-program BPN RI untuk menyukseskan program reformasi tersebut, Majalah BhumiBhakti mewawancari Kepala BPN RI Hendarman Supandji. Berikut petikannya:

Apa makna reformasi birokrasi menurut Bapak?

Esensi Reformasi Birokrasi adalah perubahan ke arah yang lebih baik, terutama perubahan pola pikir dan bu-daya kerja aparatur negara. Reformasi Birokrasi juga mencakup pembenahan organisasi dan tata laksana pemerin-tahan sehingga lebih akuntabel, kualitas layanan publik meningkat, dan pada

akhirnya kepercayaan publik kepada Pemerintah juga akan meningkat.

Sejauh mana komitmen Pimpi-nan BPN RI terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi?

Komitmen jajaran pimpinan BPN RI terhadap Reformasi Birokrasi sangat tinggi. Saya sudah menandatangani SK tentang Tim Pelaksana Reformasi

Birokrasi BPN RI. Tim ini dipimpin oleh Sekretaris Utama dan di dalam tim tersebut terdapat kelompok kerja-ke-lompok kerja (pokja-pokja) pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPN RI, saya juga sudah membentuk Tim Penilai Mandiri untuk melakukan penilaian secara mandiri terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPN RI, menye-diakan informasi mengenai perkemba-ngan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh BPN RI.

Langkah-langkah apa yang dilakukan BPN RI untuk mensuk-seskan Reformasi Birokrasi?

Saat ini seluruh jajaran BPN RI se-dang melakukan “Gerakan Perubahan”. Saya telah mencanangkan Sapta Tertib dan juga Sapta Pembaharuan Pertana-han. Sapta Tertib Pertanahan meliputi tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin kerja, dan tertib moral. Sedangkan, Sapta Pembaharuan meliputi model rekruit-men, sistem pendidikan dan pelatihan, standar minimum profesi, pola jenjang karier, sistem pengawasan, dan Majelis Kehormatan Kode Perilaku dan Profesi. BPN RI juga sedang melaksanakan refor-masi institusi. Reformasi institusi dimak-sudkan agar tercipta struktur organisasi yang ramping namun kaya fungsi. Pada saat ini, BPN RI dengan kementerian terkait sedang menyelesaikan peraturan presiden mengenai perubahan struktur organisasi BPN RI.

Bagaimana pengaruh Refor-masi Birokrasi terhadap kinerja?

Dalam rangka reformasi birokrasi, kita terus berusaha meningkatkan pela-yanan kepada masyarakat. Peningkatan


WaWancara

pelayanan masyarakat adalah salah satu bentuk dari peningkatan kinerja. Karena itu, kita terus dorong agar seluruh jaja-ran BPN RI dapat melakukan akselerasi dan inovasi dalam pelaksanaan pelaya-nan. Alhamdulillah, hasilnya sudah mulai kelihatan.

Langkah apa yang sudah dilaku-kan BPN RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat?

Saat ini sedang digalakkan program one day service, yakni pelayanan satu hari selesai. Pada tahap awal ini ada dua kegiatan, yaitu pengecekan sertipikat dan peralihan hak (jual beli). Nantinya akan ditingkatkan terus. Kemudian, program Larasita yang merupakan pelayanan jem-put bola. Petugas BPN tidak menunggu masyarakat datang meminta pelayanan di kantor, tapi kita yang mendatangi masyarakat, terutama masyarakat yang sulit menjangkau Kantor Pertanahan. Program ini terus kita tingkatkan dan menjadi salah satu indikator kinerja Kantor Pertanahan.

Apa pandangan Bapak menge-

nai remunerasi?Remunerasi merupakan tunjang-

an kinerja bukan sekadar peningka-tan kesejahteraan atau kenaikan gaji. Remunerasi adalah imbal balik dari peningkatan kinerja, tentu erat sekali hubungannya dengan peningkatan

kualitas pelayanan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, motivasi pegawai mem-butuhkan booster sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Dengan remunerasi, pegawai akan berkonsentrasi penuh ter-hadap pekerjaan melayani masyarakat, tidak melakukan fraud, dan berdedikasi tinggi karena kesejahteraannya terjamin. Saat ini, BPN RI belum mendapatkan remunerasi, karena kita masih dalam proses pengajuan dokumen-dokumen Reformasi Birokrasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mudah-mudahan

dalam waktu dekat akan segera terwu-jud.

Apa Harapan Bapak terhadap

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPN RI ke depan?

Tentu saja harapan saya BPN RI ke depan berhasil melakukan Reformasi Birokrasi dengan baik, didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, sejahtera, serta menjadi lembaga yang akuntabel dan dipercaya masyarakat.

Setelah cukup lama menunggu, akhirnya BPN RI mendapat pre-dikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apa komentar Bapak?

Akhir Juni 2013 saya diundang BPK RI untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012. Alhamdulillah, BPN RI mendapatkan opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas). Prestasi ini tentu harus kita apresiasi. Hal tersebut tidak akan terwujud bila tidak ada kerja konkret dari seluruh jajaran di BPN RI. Karena itu, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran BPN RI atas kerja kerasnya se-hingga kita dapat memperoleh predikat WTP-DDP. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita tingkatkan lagi! q


nasionaL

“One Day Service” Pelayanan Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI menggulirkan program “One Day Service”. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan menjadikan kinerja lembaga lebih baik.

Wa k i l M e n t e r i P e n -dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

Eko Prasojo mendukung langkah BPN RI meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan melalui revitalisasi Program Larasita dan One Day Service (ODS). “Hal itu akan meningkatkan kepercaya-an publik,” kata Eko Prasojo

Dijelaskan, Program Larasita yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono sejak 2010 merupakan salah satu terobosan yang dilakukan BPN RI. Menurutnya, Larasita telah menjadi salah satu ikon yang mampu mengangkat citra dan kinerja BPN RI. Menurut Eko Prasojo, rendahnya pe-ringkat kemudahan berusaha (easy do-ing business) yang disandang Indonesia harus ditangani secara bersama-sama, termasuk oleh jajaran BPN RI. “Saya

senang, dan berharap terobosan Kepala BPN RI juga mendapat dukungan dari jajarannya, sehingga program-program yang bagus ini bisa diimplementasikan dengan baik,” ujar Eko Prasojo.

Seperti diketahui, dalam berbagai kesempatan Kepala BPN RI Hendar-man Supandji menjelaskan bahwa BPN RI akan terus berupaya meningkatkan pelayanan pertanahan, salah satunya melalui program ODS. Melalui program ini, sejumlah pelayanan seperti pemin-dahan hak atas tanah dan pengecekan sertifikat bisa dilakukan secara cepat dan bisa selesai dalam sehari .

“Mari kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program Larasita dan One Day Service ini,” ujar Kepala BPN RI dalam acara Revitalisasi Larasita di Kabupaten Kepuluan Seribu, DKI Jakarta, akhir April 2013.

Revitalisasi Program Larasita,

demikian Kepala BPN RI menjelaskan, dilakukan dengan meningkatkan laya-nan pertanahan jemput bola. Program ini sudah digulirkan sejak awal 2013. “Melalui program Larasita ini, jajaran BPN RI mendatangi langsung tempat tinggal masyarakat, baik di desa-desa maupun tempat-tempat yang jauh dari kantor pertanahan, untuk melakukan layanan pertanahan seperti membuat sertipikat,” imbuhnya.

Dikatakan, Larasita yang meru-pakan program prorakyat yang akan terus dtingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Larasita, pada tahun 2013 kantor pertanahan kabupaten dan kota diharuskan mem-buat jadwal kunjungan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah setempat dan masyarakat tentang adanya kunjungan pelayanan pertanahan melalui Porgram Larasita.

Diungkapkan, untuk DKI Jakarta selama Januari hingga April 2013, sertipikat prona telah diserahkan ke masyarakat sebanyak 200 bidang dan melalui program Larasita 102 bidang. “Tahun 2013 ini untuk DKI kita target-kan 4.700 sertipikat,” ujarnya. Untuk target sertipikasi tanah tingkat nasional di tahun 2013, ditambahkan Kepala BPN RI, adalah 1.930.965 bidang tanah. “Un-tuk mencapai target nasional ini, bahkan untuk lebih mempercepat sertipikasi tanah, program Larasita bisa lebih di-tingkatkan lagi,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Ahmad Luthfi mengapresiasi terobosan BPN RI lewat program Lara-sita dan ODS terutama di Kepulauan Se-ribu. “Kepulauan Seribu sudah berkem-bang menjadi tujuan wisata nasional. Karena itu, adanya proses sertipikasi yang menjamin hak atas tanah sangat mendukung perkembangan wisata di Kepulauan Seribu,” ujarnya. q


nasionaL nasionaL

Kerja Sama BPN RI-SKK MigasUntuk pensertipikatan tanah dan penanganan permasalahan tanah asset negara di lingkungan usaha pertambangan minyak dan gas, Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Pertamina membuat kesepakatan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.

Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara BPN-RI de-ngan SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) dilaku-

kan di Jakarta, 26 April 2013. Penan-datanganan Nota Kesepakatan Bersama tersebut dilaksanakan Kepala BPN RI Hendarman Supandji, Kepala SKK Mi-gas Rudi Rubiandini RS, dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Penandatanganan naskah kerja sama BPN RI dengan SKK Migas di-maksudkan sebagai upaya awal untuk melaksanakan pensertipikatan tanah dan penanganan permasalahan tanah aset negara yang dikelola oleh SKK Migas dan dimanfaatkan oleh Kontrak-tor Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam

melaksanakan kegiatan usaha hulu migas di seluruh Indonesia.

Sementara itu, tujuannya kerja sama ini untuk mewujudkan tertib adminis-trasi dan memberikan jaminan kepas-tian hukum dengan cara memberikan prioritas pelayanan melalui pelaksanaan pensertipikatan tanah dan penanganan permasalahan tanah aset negara yang dikelola SKK Migas di seluruh Indonesia. Sebab, kegiatan usaha hulu migas meru-pakan kegiatan yang strategis untuk kepentingan nasional.

Sementara itu, nota kesepakatan ber-sama antara BPN RI dengan Pertamina dimaksudkan untuk melaksanakan per-cepatan pensertipikatan tanah, melaku-kan penanganan permasalahan tanah,

dan membantu pelaksanaan pengadaan tanah bagi Pertamina untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertipikat, kerja sama penanganan masalah tanah, dan terlaksananya pengadaan tanah.

Berkaitan dengan kesepakatan kerja sama ini, Kepala BPN RI Herdarman Supandji menyatakan bahwa penan-datanganan nota kesepakatan bersama ini mempunyai arti strategis. Hal ini, dikatakannya, merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen agar ta-nah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPN RI juga mengingatkan agar SKK Migas dan Pertamina tidak melupakan rakyat miskin di sekitar wilayah usaha migas. Kepedulian, menurutnya, bisa dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat setempat melalui kegiatan fasilitasi dan bantuan serta bimbingan kewirausahaan maupun kemitraan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh ma-syarakat setempat. q

Kepala BPN-RI Hendarman Supandji, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini R.S.


nasionaL nasionaL

Seminar Pertanahan di Bali

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Herdarman Supandji membuka seminar nasional bertema “Reformasi Regulasi, Institusi, dan Birokrasi Pertanahan dan Agraria Menuju Keadilan dan Kepastian Pengelolaan Pertanahan dan Agraria untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat Indonesia” di Bali, 22 Mei 2013.

Seminar dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Gubernur Bali, Para

Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bali, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Ketua Umum DPP Perhimpu-nan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), para pejabat Eselon I dan II di ling-kungan BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali beserta jajaran, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Ketua Umum Pengurus Pusat KAPTI-AGRARIA, dan peserta seminar.

Saat membuka seminar, Kepala BPN RI mengatakan, forum seperti ini bisa dimanfaatkan untuk memberi masukan terkait regulasi dan kebijakan di bidang pertanahan. Bahkan, lanjutnya, melalui forum seminar seperti ini, dapat diperoleh usulan atau masukan yang berkaitan dengan penguatan institusi dan reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI. Tidak

itu saja, juga dapat diperoleh masukan berkaitan dengan masalah perbaikan pengelolaan sumber daya agraria untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Sebab, dijelaskan Kepala BPN RU, bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memang menyatu dengan kehidupan. Mulai dari lahir hingga mati, misalnya, manusia membutuhkan air dan tanah. “Di sinilah diperlukan pengaturan penguasaan, penggunaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber-sumber daya agraria yang adil dan pasti,” Kepala BPN RI menegaskan.

Kepala BPN RI menyitir Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Po-kok-Pokok Agraria atau UUPA. Sebagai peraturan dasar, UUPA memerlukan peraturan lainnya yang akan menyem-purnakan ketentuan yang ada.

Dijelaskan Kepala BPN RI, UUPA menjadi landasan pengaturan sum-ber daya agrarian. Namun, dalam prakteknya, semangat, konsepsi, dan asas-asas dasar dari UU yang mengatur sumber daya agraria banyak yang tidak sesuai dengan UUPA. “Bahkan, terjadi insinkronisasi, tidak harmonis, dan tumpang tindih,” katanya.

Setidaknya, menurut Kepala BPN RI, saat ini ada 12 UU yang mengatur sumber daya agraria. Di antaranya UUPA, UU pertambangan, konservasi, pengelolaan lingkungan, kehutanan, minyak dan gas bumi, panas bumi, sumber daya air, perikanan, penataan ruang, pengelolaan wilayah pesisir, dan pengolahan sampah. Insinkronisasi dan disharmonisasi di an-tara UU di atas membuat amanat pasal 33 sulit tercapai, bahkan menjadi penyebab meningkatknya sengketa pertanahan.

Lebih lanjut dijelaskan, sejak keluar TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, BPN RI telah melaksanakan berbagai program harmonisasi dan sinkronisasi terhadap 632 peraturan. Hasil evaluasi menunjuk-kan, terdapat 208 peraturan tidak ber-laku. Dengan begitu, hingga saat ini hanya 424 peraturan yang masih relevan.

Di tahun 2013 ini, katanya, BPN RI menargetkan untuk menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Per-tanahan, menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indo-nesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Untuk itu, BPN telah bekerja sama dengan kalangan perguruan tinggi. q


nasionaL nasionaL

Meningkat, Opini Laporan Keuangan BPN RIKerja keras Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI membuahkan hasil. BPN RI termasuk tiga entitas yang mengalami peningkatan opini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan BPK RI 2012 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP).

Kamis, 27 Juni 2013, BPK menyerahkan Laporan Ha-sil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemen-

terian dan Lembaga (LKKL) Tahun 2012 kepada 37 kementerian/lembaga.

Penyerahan dilakukan di kantor BPK RI Jakarta. Penyerahan dilakukan oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri, dan ang-gota BPK RI Agung Firman Sampurna kepada para menteri dan pimpinan lem-

baga pemerintah nonkementerian yang menjadi entitas pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara III BPK RI.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo menjelaskan, BPK RI memberikan opini WTP terhadap 24 kementerian/lem-baga. Sedangkan, 13 kementerian/lem-baga memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Dijelaskan juga, pada pemeriksaan LKKL Tahun 2012, terdapat tiga entitas yang mengalami peningkatan opini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu BPN RI, Mah-kamah Agung, dan Badan Kependudu-kan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Di saat yang sama dilapor-kan ada enam entitas yang mengalami


nasionaL nasionaL

penurunan opini, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pe-rumahan Rakyat, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Dalam penyampaian gambaran umum hasil LKKL Tahun 2012, dijelas-kan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan sarana untuk men-capai tujuan bernegara. Karena itu, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan tingkat akuntabilitas yang memadai.

Prestasi BersejarahSaat menghadiri penyerahan Lapo-

ran Hasil Pemeriksaan tersebut, Kepala BPN RI Herdarman Supandji mengaku bangga, dan mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan kesempatan dan diberi kesempatan un-tuk menyampaikan official statement.

“Capaian opini Wajar Tanpa Penge-cualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) ini merupakan opini ter-tinggi yang dicapai BPN RI dalam lima tahun terakhir,” ujar Kepala BPN RI. Sebelumnya, pada 2008 dan 2009, BPN RI baru memperoleh status Disclaimer. Selanjutnya, dua tahun berturur-turut, pada 2010 dan 2011, opini BPN RI di bidang laporan keuangan sudah mening-kat menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP). Praktis, baru untuk tahun 2012, BPN RI memperoleh opini WTP DPP.

Pencapaian opini WTP, menurut Ke-pala BPN RI, memang sudah merupakan komitmennya sejak dipercaya untuk me-mimpin BPN RI. “Saya mencanangkan dan membulatkan tekat untuk mencapai opini terbaik (WTP). Komitmen terse-but, Alhamdulillah, diikuti oleh seluruh jajaran pejabat dan pegawai BPN RI, baik pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan. Capaian tersebut juga merupakan hasil pembi-naan dari Tim BPK RI dan pihak-pihak lainnya, seperti Kementerian Keuangan serta adanya pendampingan dari BPKP,” jelasnya.

Kepala BPN RI juga menegaskan, un-

tuk mempertahankan prestasi tersebut, di lingkungan BPN RI telah membuat Rencana Aksi dalam rangka menghilang-kan catatan sebagaimana terdapat dalam paragraf penjelasan dalam opini BPK RI. BPN RI juga akan segera menindaklan-juti seluruh temuan yang disampaikan oleh Tim Audit BPK RI, baik temuan yang terkait kelemahan sistem pengen-dalian intern maupun temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perun-dang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan juga bahwa Kepala BPN RI bertanggung jawab untuk menge-lola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan. Selain itu, juga bertanggung jawab untuk menyusun dan menyeleng-garakan pengendalian intern yang efek-tif serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu

dan sesuai Standar Akuntansi Pemerin-tahan (SAP). “Kami juga bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomen-dasi BPK sesuai hasil pemeriksaan,” tegasnya.

Dalam kaitannya dengan penyusu-nan Laporan Keuangan, Kepala BPN RI menegaskan bahwa dirinya bertang-gung jawab untuk menyajikan Lapo-ran Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan selalu berusaha meningkatkan kualitas Laporan Keuangan BPN RI agar dapat disajikan secara cepat, tepat, dan aku-rat. “Kami juga berupaya menerapkan Sistem pengendalian internal yang memadai dan Reformasi Birokrasi, di antaranya dengan memberikan reward dan punishment serta membangun Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” jelasnya. q


nUsantara

Penyerahan 17.680 Sertipikat di Makassar

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji menyerahkan sertipikat tahap pertama tahun 2013 sebanyak 17.680 sertipikat tanah kepada masyarakat, Polda Sulsel, Kodam Wirabuana, Dinas Perhubungan, dan instansi pemerintah lainnya di Makassar, Sulawesi Selatan, 29 April 2013.

Penyerahan secara simbo-lis dilaksanakan pada Apel Siaga Pemantapan Pelaksa-naan Program dan Kegiatan

Pertanahan Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Selatan di hala-man Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Apel Siaga dipimpin Kepala BPN RI. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan para pejabat di Provinsi Su-lawesi Selatan.

Dalam sambutannya Kepala BPN RI menjelaskan, penerbitan 17.680

sertipikat tersebut di antaranya berasal dari Program Sertipikasi Tanah Prona (11.282 bidang), Redistribusi Tanah (2.942 bidang), Sertipikasi Tanah Nelay-an (469 bidang), UKM (465 bidang), Ser-tipikasi Tanah Berpenghasilan Rendah atau MBR (75 bidang), Sertipikasi Tanah Instansi Pemerintah (474 bidang), Lara-sita (1.097 bidang), wakaf (73 bidang), dan serta pertanian (803 bidang).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPN RI mengapresiasi kinerja jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan yang melebihi target nasional. Target yang ditetapkan adalah sebesar 45,91

persen (38.513 bidang) dari target 40 persen pada bulan Juni 2013. Penca-paian ini diharapkan dapat memacu percepatan legalisasi aset bidang tanah di Provinsi Sulawesi Selatan dan men-jadi acuan bagi provinsi lain di seluruh Indonesia.

“Dengan terlegalisasinya tanah ma-syarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman dan tenteram serta dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai dasar modal yang produktif untuk ke-sejahteraan,” ujar Kepala BPN RI.

Kepada jajaran Kanwil BPN Sulawesi Selatan, Kepala BPN RI berpesan agar pencapaian ini dilanjutkan dan diting-katkan dengan terus menjalankan pro-gram-program yang prorakyat. Yang per-lu terus digalakkan, menurutnya, adalah pelayanan jemput bola dan program One Day Service dalam pelaksanaan Program Larasita. Di samping itu, juga diingatkan bahwa penyelesaian kasus-kasus pertanahan harus dilaksanakan secara baik melalui gelar perkara atau mediasi. “Penyelesaian kasus dengan pendekatan win-win solution, sehingga dapat selesai demi kepentingan masyara-kat secara keseluruhan,” jelasnya.

Dalam Apel Siaga tersebut juga dilakukan penandatanganan nota ke-sepahaman mengenai sertipikasi aset pemerintah daerah antara Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Elfachri Budiman dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Penandatanganan juga disaksikan Ke-pala BPN RI.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pi-haknya siap bekerja sama dengan BPN untuk melancarkan proses sertipikasi tanah bagi masyarakat. Bentuk kerja sama tersebut, salah satunya, lewat pe-nandatangan naskah kerja sama antara Gubernur Sulsel dengan Kakanwil BPN Sulsel tersebut. q

Kepala BPN RI memberikan sambutan saat apel siaga pemantapan program dan kegiatan pertanahan tahun anggaran 2013 sertipikat hak atas tanah.


nasionaLnUsantara

Penyerahan Sertipikat BMN di Maluku Utara Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji menyerahkan sertipikat tanah Prona sebanyak 721 bidang kepada masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Sertipikat yang diserahkan tersebut merupakan bagian dari target tahun 2013 sebanyak 30.726 bidang yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

“Patut kita syukuri adalah, bahwa hari ini Bapak/Ibu sekalian merupakan penerima tahap pertama

sertipikat Prona 2013 yang akan dii-kuti tahap-tahap berikutnya kepada masyarakat di desa-desa lain di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara,” kata Kepala BPN RI dalam sambutannya.

Lebih lanjut Kepala BPN RI me-ngatakan, dilakukannya penyerahan sertipikat tersebut merupakan salah satu wujud nyata kepedulian pemerintah kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Maluku Utara, dalam rangka memberikan suatu tanda bukti hak atas tanah yang berupa sertipikat. Dengan diserahkannya sertipikat tersebut, Ke-pala BPN RI berharap bisa memberikan

rasa aman, rasa tenteram, dan kemanta-pan hati karena sertipikat tersebut dapat menjadi bukti kepemilikan yang sah atas bidang tanah yang selama ini ditempati masyarakat.

Di bagian lain sambutannya Kepala BPN RI mengungkapkan bahwa ke-giatan sertipikasi tanah Prona di Provinsi Maluku Utara setiap tahun mengalami kenaikan target sangat signifikan. Pada 2010, misalnya, target yang ditetapkan sebanyak 3.000 bidang. Pada 2011 naik menjadi 4.700 bidang. Bahkan, pada 2012 mengalami kenaikan hampir 500 persen, yaitu sebanyak 23.500. Ditar-getkan, pada tahun 2013 ini meningkat menjadi 30.726 bidang.

“Target dan keberhasilan program ini tidak terlepas dari peran serta dan kerja sama yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyara-kat,” kata Kepala BPN RI. Ditambahkan, peningkatan target setiap tahun terse-but dimaksudkan untuk dapat segera merealisasikan cita-cita bersama, yaitu menyelesaikan kegiatan percepatan pendaftaran tanah terhadap seluruh bidang-bidang tanah yang ada sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, dapat tercipta suatu iklim investasi dan iklim usaha yang baik di Provinsi Maluku Utara melalui penyederhanaan prose-dur, perbaikan sistem informasi, kepas-tian hukum, sebagai sarana pendukung dalam percepatan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Kepala BPN RI juga mengapresiasi jajaran pemerintah daerah dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara atas kerja keras dan semangat pengabdian yang tulus. “Karena, pada saat ini yang menurut saya masih dalam triwulan per-tama, telah berhasil melakukan serang-kaian kegiatan yang dimulai dari penyulu-han kepada masyarakat, pengukuran bidang-bidang tanah dan pengumpulan bukti-bukti kepemilikan, pemberkasan, yang pada akhirnya sekarang sertipikat sudah siap diserahkan,” ujar Kepala BPN RI. Dalam mengakhiri sambutannya, Kepala BPN RI berharap sertipikat yang baru diserahkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. q

Kepala BPN RI memberikan Sertipikat hak atas tanah kepada warga masyarakat.


nUsantara

BPN Jatim Tetapkan 13 PrioritasGuna meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur (Kanwil BPN Jatim) telah menerapkan 23 program prioritas. “Komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, sekaligus menyukseskan program strategis nasional BPN RI,” kata Kepala Kanwil BPN Provinsi Jatim Deddy Setiady. Sebelum dilantik menjadi Kepala Kanwil BPN Jatim, Deddy Setiady menduduki jabatan Kepala Kanwil BPN Maluku Utara.

Prioritas tersebut, menurut Deddy, pertama program legalisasi aset (prona, redis-tribusi), legalisasi aset lin-

tas sektor, (UKM, nelayan, masyarakat berpenghasilan rendah). Dalam hal ini, lanjutnya, akan digenjot pelaksanaan legalisasi aset yang didukung program dan layanan komputerisasi.

Kedua, penyelesaian sengketa konflik pertanahan dengan mengedepankan mediasi untuk mecari penyelesaian “win-win solution”. Ketiga, menjaga hubungan baik dengan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dan seluruh Kan-tor Pertanahan menjaga hubungan baik dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur.

Keempat, lanjut Deddy, mening-katkan koordinasi dengan BUMN di Propinsi Jawa Timur dalam rangka identifikasi, penataan, dan legalisasi aset tanah BUMN yang tersebar di Jawa Timur. Kelima, menjaga hubungan baik dengan muspida (Polda, Kodam, Kejati, dan lain-lain) dan instansi vertikal lain-nya.

Keenam, menjaga hubungan baik

dengan partner kerja BPN, seperti no-taris/PPAT, dalam rangka mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, tepat, dan transparan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Ketu-juh, memberikan prioritas dalam legal-isasi aset tanah milik negara (pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota) dan Badan Sosial Keagamaan yang ada di Jawa Timur.

Kedelapan, meningkatkan kekom-pakkan (team work) bagi seluruh pegawai. Kesembilan, konsisten terha-dap aturan dan optimalisasi pelayanan pertanahan. Kesepuluh, implementasi komputerisasi kantor pertanahan ber-basis web. “Prioritasnya ring satu, yaitu Kantor Pertanahan Surabaya Satu, Surabaya Dua, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik,” katanya.

Kesebelas meningkatkan pelayanan pertanahan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Keduabelas, mengawal pembangunan dan pengembangan ka-wasan industri di Jawa Timur. Dan, ke-tigabelas, membangun model tata kelola administrasi kantor pertanahan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dilingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. q


nasionaLnUsantara

Revitalisasi Larasita di Kepulauan Seribu

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pertanahan di berbagai daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI menggulirkan program revitalisasi dan optimalisasi Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) sepanjang tahun 2013. Pada 24 April 2013, misalnya, Kepala BPN RI Hendarman Supandji meninjau pelaksanaan Revitalisasi dan Optimalisasi program Larasita di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Dengan Revitalisasi dan Op-timalisasi program Larasita, pelayanan pertanahan terus ditingkatkan, salah satunya

dengan cara “jemput bola”. “Melalui program Larasita ini, jajaran BPN RI mendatangi langsung tempat tinggal masyarakat, baik di desa-desa maupun tempat-tempat yang jauh dari kantor pertanahan, untuk melakukan layanan pertanahan, seperti membuat sertipi-kat,” katanya.

Dalam keterangannya, Kepala BPN RI menjelaskan bahwa Larasita yang merupakan program prorakyat yang akan terus dtingkatkan pelayanannya,

baik dari sisi kualitas maupun kuanti-tasnya. “Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Larasita, pada tahun 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota diharuskan membuat jadwal kunjungan dan sosialisasi kepada pemerintah dae-rah setempat dan masyarakat tentang adanya kunjungan pelayanan pertana-han melalui Larasita,” katanya.

Optimalisasi Pelayanan Larasita di Kepulauan Seribu, menurut Kepala BPN RI, merupakan tekad, kesungguhan, dan bukti nyata BPN RI, khususnya jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Ja-karta dan jajaran Pemerintah Daerah Ka-bupaten Kepulauan Seribu, untuk terus

meningkatkan pengabdian pelayanan sertipikat kepada masyarakat.

Sedikit demi sedikit, imbuhnya, BPN RI mulai melakukan perubahan-peruba-han dan perbaikan-perbaikan di bidang pelayanan kepada masyarakat. “Artinya, kami semua jajaran BPN RI telah mulai menyadari, memahami, memaknai, menjiwai, dan melaksanakan filosofi dan semangat Sapta Tertib Pertanahan,” ujarnya.

Kepala BPN RI berharap kualitas pelayanan terus ditingkatkan, se-hingga menjadikan lembaga BPN RI benar-benar mendapat pengakuan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Di bagian lain Kepala BPN RI menjelaskan, untuk wilayah DKI Jakarta sampai Desember 2012 telah mensertipi-katkan tanah sebanyak 1.210.173 bidang tanah (79,41%) dari 1.524.001 bidang tanah. Untuk tahun 2013 sampai dengan bulan April ini, pensertipikatan baru mencapai 200 bidang dan pelayanan melalui Larasita untuk legalisasi aset sebanyak 102 bidang.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Kepala BPN RI juga menyerahkan ser-tipikat tanah secara simbolis sebanyak 10 bidang yang merupakan bagian dari target keseluruhan yang akan diserah-kan kepada masyarakat DKI Jakarta pada tahun 2013 sejumlah 4750 bidang dengan perincian, dari kegiatan Prona 4250 bidang dan UMK 500 bidang dan pelayanan Larasita.

Bupati Kepulauan Seribu Ahmad Luthfi mengapresiasi terobosan BPN RI lewat program Larasita dan “one day service” yang membantu warga di Kepulauan Seribu. “Kepulauan Seribu sudah berkembang menjadi tujuan wi-sata nasional. Karena itu, adanya proses sertipikasi yang menjamin hak atas tanah sangat mendukung perkembangan wisata di Kepulauan Seribu,’ ujarnya. q


nUsantara nUsantara

BPN Serahkan 46.528 Sertipikat di Sumut

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji menyerahkan sertifikat 46.528 bidang tanah kepada masyarakat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20 Juni 2013. Penyerahan sertipikat tersebut merupakan hasil rekapitulasi pelaksanan program strategis BPN RI tahap pertama untuk wilayah Sumatera Bagian Utara. Wilayah ini meliputi lima provinsi, yaitu Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussaam (NAD), Sumatera Barat, Riau, dan Riau Kepulauan. Penyerahan sertipikat juga disaksikan Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumatra Utara dan Aceh Hari Utomo.

Dalam sambutannya, Kepala BPN RI mengaku bangga atas kinerja kantor perta-nahan sewilayah Sumatera

Bagian Utara. Pencapaian kinerja di

wilayah ini telah melebihi target nasi-onal yang ditetapkan 40 persen hingga Juni 2013. “Saya bangga dan bersyukur seluruh jajaran kantor wilayah dan kantor pertanahan di sini telah bekerja

keras menyelesaikan sertipikasi tanah melebihi target nasional,” ujarnya.

Sertipikat yang diserahkan tersebut dari sertipikasinya Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona) sebanyak 33.804 bidang, program nelayan seban-yak 487 bidang, pertanian sebanyak 81 bidang, usaha kecil menengah (UKM) sebanyak 114 bidang, redistribusi se-banyak 11.455 bidang, dan transmigrasi sebanyak 587 bidang. Selain di Sumatra Utara, proses penyerahan sertipikat juga dilakukan di Meulaboh, Aceh; Kota Payakumbuh, Sumatra Barat; dan Beng-kalis, Riau. Wilayah Sumbagut menjadi wilayah tahap pertama yang diberikan sertipikat tanah.

Dijelaskan Kepala BPN RI, peny-erahan sertipikat ini merupakan bagian dari program legalisasi asset tanah yang dilaksanakan oleh BPN RI dalam rangka memberikan legalisasi atas bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh ma-syarakat, badan hukum publik, maupun badan hukum swasta. Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui pendaftaran tanah atau sertipikasi tanah baik dengan menggunakan sumber dana publik mau-pun sumber dana penerimaan negara bukan pajak.

Hingga Desember 2012, telah dis-ertipikatkan sebanyak 45.234.490 bidang tanah (52,72%) dari 85.803.826 bidang tanah untuk seluruh Indonesia. Ditambahkan, pada 2013, BPN RI men-argetkan sertipikasi sejumlah 1.930.695 bidang tanah melalui rupiah murni dan penerimaan negara bukan pajak.

Khusus program redistribusi tanah, pada 2012 secara nasional ditargetkan sebanyak 149.600 bidang tanah, dan pada 2013 sebanyak 175.500 bidang tanah yang akan didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu yang tidak mempunyai tanah. Dijelaskan juga bahwa

BPN RI menargetkan percepatan

Kepala BPN RI menyerahkan Sertipikat secara simbolis.


nUsantara nUsantara

penyelesaian program strategis legal-isasi aset tahun 2013 sejumlah 928.695 bidang. Ditargetkan pada Juni (kuartal I) minimum mencapai 40%, September (kuartal II) mencapai 70%, dan Desem-ber (kuartal III) mencapai 100%.

Untuk memenuhi target tersebut, Kepala BPN RI menghimbau kepada semua pegawai BPN RI untuk terus mengabdi kepada masyarakat dan negara. Dia mengajak pegawai BPN RI untuk tidak mempersulit pengurusan sertipikat. “Mari kita jalankan refor-masi birokrasi dengan sungguh-sung-guh, jadikan diri kita sebagai agen dari reformasi birokrasi itu sendiri,” ujar Kepaa BPN RI.

Kepala BPN RI juga mengingatkan, untuk meningkatkan kualitas dan mem-percepat pelayanan pertanahan, pegawai BPN RI harus jemput bola, mendatangi masyarakat untuk memberikan pelayan-an yang terbaik. “Tidak diperkenankan lagi untuk didatangi terus oleh masyara-kat,” tandasnya.

Dikatakannya, pelayanan yang baik adalah pelayanan yang murah ongkos-nya, persyaratannya mudah, cepat dan tepat waktu, dan akurat. “Akurasi pent-ing agar tidak ada sertipikat ganda atau tumpang tindih sehingga menimbulkan sengketa pertanahan,” terangnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Ronny Kusuma Yudistiro, mengatakan, penyerahan sertipikat dilakukan secara simbolis kepada 52 orang perwakilan dari lima provinsi. “Ini adalah penyera-han sertipikat tahap pertama dari pro-gram strategis pertanahan tahun 2013. Kami akan selesaikan sesuai target di akhir tahun ini,” kata Ronny.

Gubernur Sumatera Utara Gatot

Pujonugroho mengaku gembira dengan penyerahan sertipikat ini. Menurutnya, percepatan program sertipikasi aset di wilayah Sumut dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat . “Kami mengapresiasi program BPN Sumut dan kantor pertanahan kota serta kabupaten di wilayah Sumut. Kami berharap kerja sama ini semakin diting-katkan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga di-lakukan penandatanganan Memory of Understanding (MoU) antara Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara dengan perwakiln Bank Indonesia Wilayah IX Sumatera Utara dan Aceh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumatra Utara dan Aceh Hari Utomo, mengakui, sertipikat masih menjadi kendala bagi pengusaha kecil. Mereka memiliki tanah, tetapi statusnya tidak dapat diagunkan.

Dengan adanya percepatan sertipi-kasi, menurutnya, dapat meningkatkan tingkat kepercayaan perbankan kepada UKM. Untuk mendukung program terse-but, jelasnya, antara BI dan BPN RI menjalin kerja sama untuk mengiden-tifikasi daerah-daerah yang bisa diker-jasamakan. Proses selanjutnya, setelah mendapatkan sertipikasi dari BPN RI, BI akan menjadi intermediasi antara UKM dan perbankan. q

Kepala BPN RI menyaksikan penandatanganan MoU antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dan Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumatera Utara.

Sambutan Kepala BPN RI.


nUsantara nUsantara

Kepala BPN RI Gagas Badan Reformasi Agraria

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji mengatakan, perlunya pembentukan lembaga khusus yang menangani persoalan reformasi di bidang pertanahan. Hal itu disampaikan Kepala BPN RI ketika membuka seminar nasional bertema “Tanah untuk Kesejahteraan, Kemakmuran Rakyat, dan Ketahanan Pangan” yang diselenggarakan Pancanaka di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 19 Maret 2013.

Pancanaka merupakan sebuah lembaga nonpemerintah yang fokus pada pemberdayaan dan advokasi tanah. Lem-

baga itu juga mempunyai misi melak-sanakan pendampingan dan pembelaan masyarakat di bidang pertanahan. Pancanaka beranggotakan kalangan akademisi, advokat, pensiunan militer, pejabat/pegawai BPN RI, aktivis LSM, dan wartawan. Seminar sehari ini

juga menampilkan pembicara lain, di antaranya anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Budiman Sudjatmiko, Deputi V bidang Pengkajian dan Penan-ganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI Effendi, serta Laksanto Utomo dari Pancanaka.

Dalam paparannya saat menjadi key-note speaker, Kepala BPN RI menjelas-kan, dibentuknya sebuah badan yang menangani reformasi di bidang agraria

juga bertujuan untuk mendistribusikan tanah secara adil kepada jutaan petani di Indonesia. Dia memberi contoh, di Thailand, kepemilikan lahan di kalangan petani rata-rata mencapai lima hektare. Bila seorang petani meninggal dunia, im-buhnya, lahan tersebut langsung diwa-riskan kepada anaknya yang benar-benar berkeinginan bekerja sebagai petani.

Di Indonesia, lanjut Kepala BPN RI, yang terjadi justru bertolak belakang. Sebab, banyak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Lahan persawahan sudah banyak yang berubah menjadi are-al permukiman atau lahan pabrik. Para petani pun kian terdesak karena tanah yang dimiliki sebagai sumber peng-hidupan terus menyempit. Selanjutnya, demikian ditegaskan Kepala BPN RI, banyak petani gurem yang terdorong un-tuk menduduki lahan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh instansi pemerintah atau badan hukum swasta.

“Akibatnya, banyak konflik tanah terjadi di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan kasus,” ungkap Kepala BPN RI.

Di bagian lain dijelaskan, reformasi agraria juga berarti mendistribusikan tanah telantar kepada rakyat petani dan untuk mensejahterahkan rakyat. Refor-masi agraria dilakukan BPN RI dengan melakukan sejumlah aksi. Antara lain, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pertanahan, redistribusi tanah, mener-tibkan tanah telantar, serta sertipikasi tanah di seluruh Indonesia.

Selain itu, sambungnya, BPN RI juga sedang melakukan pengkajian mengenai pengembangan dan penguatan kelem-bagaan pertanahan melalui undang-undang. “BPN ingin melaksanakan pe-nataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhati-kan kepemilikan tanah untuk rakyat,” ujarnya. q


nUsantara nUsantara

Penyerahan Sertipikat di Bengkalis

Sosialisasi Program Sertipikat MBRUn t u k m e n g o p t i m a l k a n

program sertipikasi tanah bagi masyarakat bereng-

hasilan rendah (MBR), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melakukan sosialisasi kepada ma-syarakat di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), 5 Juni 2013. Kegiatan ini dihadiri Ketua Tim Sertipikasi dari Kemenpera

Amran.Dikatakan Amran, sejak 2010

hingga 2013, Kabupaten Sumbawa telah mendapatkan program sertipi-kasi tanah untuk MBR dari Kemen-pera dalam berbagai bentuk. Pada tahun ini, lanjutnya, selain program Bantuan Stimulan Perumahan Swa-daya (BSPS), juga terdapat program sertipikasi bagi masyarakat berpeng-

hasilan rendah (MBR), yakni program sertipikat bagi masyarakat yang pada tahun sebelumnya mendapatkan pro-gram BSPS. Program ini dialokasikan untuk 650 bidang tanah. “Sekarang masih tahap sosialisasi, mengenai mekanisme pelaksanaan program akan ditindaklanjuti oleh Pokja di lapangan bersama tim dari BPN Sum-bawa,” jelasnya. q

Kantor Pertanahan Kabu-paten Bengkalis, Riau, me-nyerahkan sertipikat kepada masyarakat kurang mampu

pada 20 Juni 2013. Penyerahan ini merupakan hasil program strategis, dan merupakan bagian dari penyerahan sertipikat secara simbolis oleh Kepala BPN RI Hendarman Supandji di Sibo-langit, Sumatera Utara, untuk wilayah

Sumatera Bagian Utara yang meliputi Provinsi Riau, Kepri, Sumut, Sumbar, dan Aceh.

Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis Umar Fathoni, mengatakan, target yang harus diselesaikan Kantor Pertanahan Bengkalis tahun 2013 ini sebanyak 800 bidang tanah yang tersebar di 6 desa. Adapun untuk sertipikat tanah nelayan targetnya sebanyak 138 bidang tanah.

Hingga pertengahan Juni 2013, telah diselesaikan penerbitan sertipikat prona 578 bidang dan sertipikat tanah nelayan sebanyak 110 bidang. Sementara itu, un-tuk kegiatan sertipikat tanah masyarakat miskin yang dibiayai Pemkab Bengkalis, dari target 290 bidang tanah, telah sele-sai diukur sebanyak 265 bidang. “Saat ini dalam.proses sertipikat sebanyak 71 bidang,” ujarnya. q


nUsantara

BPN Kota Tangerang Bagikan 1.388 Sertipikat Gratis

Buol Lampaui Target Legalisasi Aset

Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tangerang, Banten, 21 Juni 2013, menyerahkan sebanyak

sedikitnya 1.388 sertipikat gratis hasil program nasional agraria (Prona) tahap I kepada pemilik tanah di Kota Tangerang.

Selain itu, juga diserahkan ser-tipikat kepada 73 UKM dan 185 sertipikat bagi instansi pemerintah, termasuk 172 sertipikat untuk fasilitas

sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) yang di dalamnya mencakup posyandu.

Pada tahun 2013 ini, Kantor Per-tanahan Kota Tangerang ditargetkan menyelesaikan 2.192 sertipikat tanah hasil Prona. Dengan demikian, masih ada 804 sertipikat tanah Prona yang akan diserahkan pada tahap II yang akan diserahkan pada September mendatang.

Untuk tahap pertama, yang ditun-taskan lebih dulu adalah sertipikat Prona untuk wilayah Kreo, Kecamatan Larangan; Petir, Kecamatan Cipon-doh; Cipadu, Kecamatan Larangan; Belendung, Kecamatan Benda; Periuk, Kecamatan Periuk; Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah; Pedure-nan, Kecamatan Karang Tengah; dan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug. q

Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, terus meningkat. Hingga Juni 2013, legali-

sasi aset telah mencapai 65 persen dari target. Pencapaian 65 persen itu disam-paikan Kepala Kantor Pertanahan Buol Suparno Taurat di hadapan Kakanwil

BPN Sulteng Mochtar Deluma ketika mengunjungi Kantor Pertanahan Buol, Rabu (12/6). Selama sehari, Mochtar Deluma melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program legalisasi aset Tahun Anggaran (TA) 2013.

Selain melakukan monitoring dan evaluasi, Kakanwil BPN Sulteng Mochtar

Deluma juga melakukan pembinaan kepegawaian di Kantor Pertanahan Buol, mengingat kondisi kepegawaian di Buol saat ini masih memprihatinkan. Pegawainya hanya sejumlah 17 orang, sementara pekerjaan begitu banyak dan berat.

“Pegawai kami yang ada (PNS) hanya sebanyak 17 orang, dibantu tenaga hon-orer 14 orang. Perlu diketahui pula, di posisi eselon V saja ada kurang lebih 10 kota jabatan belum terisi. Karena itulah, kedatangan Kakanwil ke sini untuk melakukan pembinaan, teru-tama membahas masalah sumber daya manusia (SDM),” ujar Kepala Kantor Pertanahan Buol.

Meski begitu, jelasnya, seluruh di jajaran Kantor Pertanahan Buol tetap semangat dalam melaksanakan setiap beban tugas yang ada. Apalagi, Kantor Pertanahan Buol memiliki pekerjaan rumah (PR) yang harus dilaksanakan tahun ini, seperti kegiatan Proyek Nasi-onal (Prona) sertifikasi tanah sebanyak 2000 bidang, kegiatan redistribusi TOL 1000 bidang, dan kegiatan Lintas Sektor Transmigrasi 750 bidang di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan, dengan rincian untuk lahan I 250 bidang, lahan II, 250 bidang, dan LP 250 bidang. q


aLbUm

Pelantikan 5 Pejabat Eselon II BPN RIKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Hendarman Supandji, melantik 5 orang Pejabat Struktural Eselon II di Aula Prona BPN RI, 1 Mei 2013. Kelima pejabat yang dilantik adalah Deddy Setiadi sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; Subowo Meru sebagai Direktur Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu (WP3WT); La Hamusein sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara; Gunawan Sasmita sebagai Inspektur Wilayah III; dan Bambang Hendriawan sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan tersebut Ke-pala BPN RI menyatakan bah-wa struktur kepemimpinan, mutasi dan promosi dilakukan

berpedoman kepada Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPN RI dan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 57/2013 tentang Penataan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan BPN RI. “Setiap personil di BPN RI mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan promosi dan mutasi yang akan terus dilakukan dengan taat asas sesuai ketentuan yang berlaku, “ tegasnya.

Kepala BPN RI lebih lanjut me-


aLbUm

ngatakan, untuk mewujudkan pelak-sanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten, berkelanjutan dan bersinergi, telah ditetapkan Sapta Tertib Pertanahan dan Sapta Pembaharuan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai di jajaran BPN RI dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi ma-syarakat. Inti Reformasi Birokrasi itu adalah perubahan perilaku (mind set) dan perubahan budaya (cultural set), perubahan paradigma pelayanan lambat menjadi cepat, pekerjaan terbagi habis, setiap kegiatan waktunya tepat, biaya jelas, persyaratannya jelas, dan terakhir ada reward and punishment.

Selain itu Kepala BPN RI juga men-gatakan bahwa dalam rangka pening-katan pelayanan di bidang pertanahan sudah diterbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pelaksa-naan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribu-si Daerah. Dengan adanya Surat Edaran ini, validasi BPHTB tidak diperlukan lagi, cukup dengan membuat pernyataan PPAT yang bersangkutan atau pemohon. Selain itu, juga sudah dikeluarkan Per-aturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

“Dalam peraturan tersebut, berkai-tan dengan Akta PPAT, BPN tidak menyediakan blanko Akta PPAT, cukup dibuat oleh PPAT yang bersangkutan. Untuk itu, saya minta agar ketentuan tersebut segera disosialisasikan kepada seluruh jajaran BPN RI, agar tidak ada kendala dalam pelayanan masyarakat.” ujar Kepala BPN RI.

Tugas KhususDi bagian lain dalam sambutannya,

Kepala BPN RI menegaskan bahwa pe-nataan kelembagaan di lingkungan BPN RI dititikberatkan pada penataan sum-ber daya manusia. Hal ini, menurutnya, dilakukan agar tugas dan fungsi BPN RI dilaksanakan dengan baik dan benar.

Sebagai organisasi yang dinamis, demikian kata Kepala BPN RI, tour of duty maupun tour of area adalah hal yang biasa terjadi sebagai bagian dari dinamika organisasi itu sendiri, baik karena alasan-alasan alamiah maupun kepentingan pembinaan dan kaderisasi pesonil yang berorientasi kepada efek-tivitas manajemen dan peningkatan kinerja organisasi.

Kepala BPN RI mengungkapkan, dirinya telah mengeluarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pega-wai Negeri Sipil di Lingkungan BPN RI. Peraturan ini mengatur perihal pembinaan pegawai BPN RI sejak diterima menjadi CPNS sampai yang bersangkutan pensiun (berhenti), dan mengedepankan reward and punish-ment serta berorientasi pada merit sys-tem. Dengan peraturan ini, mereka yang

tidak mendapat jabatan struktural akan diberikan jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional umum. Juga, pejabat eselon II di kantor pusat yang belum pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah secara bertahap akan dimu-tasikan untuk menjadi Kepala Kantor Wilayah agar penjenjangan karier yang berjalan baik dan benar.

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, jelas Kepala BPN RI, menjadi jelas bahwa promosi dan mutasi telah diatur secara berjenjang mulai dari Tipe Kantor A, B, dan C. Penyesuaian pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan secara berta-hap dalam kurun waktu dua tahun.

Dari lima pejabat Eselon II yang dilantik, dua di antaranya berasal dari Kejaksaan Agung Republik In-donesia dan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kepada mereka, Kepala BPN RI memberikan


aLbUm

Pelantikan 21 Pejabat Eselon II

Nama Jabatan

Ronsen Pasaribu Kakanwil BPN Provinsi Riau

H.M.Najib Taufik Kakanwil BPN Provinsi Lampung

Syafriman Kakanwil BPN Provinsi Banten

Djamaluddin Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta

A Samad Soemarga Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

Heri Santoso Kakanwil BPN Provinsi Bali

Made Ngurah Pariatna Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur

Hasmi Hanafi Kakanwil BPN Prov Nusa Tenggara Barat.

Sunrizal Kepala Biro Keuangan & Pelaksanaan Anggaran

Arif Pasha Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan & Protokol

Putu Suweken Kepala Biro Organisasi & Kepegawaian

Djoko Dwi Tjiptanto Direktur Pemetaan Dasar

Moh Setiaboedi Direktur Landreform

Razali Yahya Direktur WP3WT

M Amin Said Direktur Pengendalian Penerapan Kebijakan & Program

R Supratman Direktur Konflik Pertanahan

Nini Marianti Inspektur Wilayah IV

Sri Maharani Dwi Putri Inspektur Wilayah V

Jusfin Ketaren Kepala Pusat Pendidikan & Pelatihan

Iwan Taruna Isa Kepala Pusat Penelitioan & Pengembangan

Oloan Sitorus Ketua STPN

tugas khusus untuk segera melakukan evaluasi terhadap sistem anggaran dan pelaksanaannya dan penyempurnaan penatausahaan anggaran agar tercipta tertib anggaran. Tujuannya agar BPN RI bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran.

Kemudian, kepada Inspektur Wilayah yang baru dilantik, Kepala BPN RI mem-beri tugas khusus untuk segera bersi-nergi dan berkonsolidasi dengan pejabat di lingkungan Inspektorat Utama BPN RI. Sebab, katanya, masih banyak hal menyangkut temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara belum terselesaikan dan masalah hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran perlu ada kejelasan huku-mannya sehingga tidak ada keraguan dalam hal penjatuhan hukuman kepada yang melakukan pelanggaran.

Kepada Inspektur Utama, Kepala BPN memberi tugas agar sistem penga-wasan ditekankan kepada pendamping-an dan pembinaan, baik dalam hal pe-ngadaan barang dan jasa maupun dalam pelaksanaan program-program strategis pertanahan di seluruh Indonesia.

Di saat yang sama, Kepala BPN RI juga mengungkapkan, dalam kerangka penataan dan penguatan organisasi dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia, selama periode 2012-2013 telah dilakukan promosi dan mutasi jabatan terhadap 2.502 orang pegawai. Perinciannya, untuk pejabat Eselon II sebanyak 61 orang (ditambah 5 orang yang baru dilantik), pejabat Eselon III sebanyak 364 orang; dan pe-jabat Eselon IV sebanyak 2.077 orang. Sedangkan, untuk pejabat Eselon V yang merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN, sejak Juni 2012 hingga Februari 2013 telah dilakukan mutasi dan promosi terhadap 2.564 orang pega-wai. Dengan demikian, jumlah keseluruh mencapai 5.066 orang pegawai.

Di samping mutasi dan promosi, BPN RI juga telah menjatuhkan huku-man disiplin terhadap 115 orang pega-wai. Hukuman disiplin tersebut meliputi hukuman ringan sebanyak 69 orang, hukuman sedang sebanyak 9 orang, dan hukuman berat sebanyak 37 orang. q

Pada 8 Februari 2013, Kepala BPN RI juga telah melantik 21 orang pe-jabat setingkat Eselon II. Pelantikan dilakukan di Aula Lantai VII Gedung BPN RI. Dari 21 orang pejabat Eselon II tersebut, 8 orang dilantik sebagai Kepala Kepala Kantor Wilayah (Ka-

kanwil) BPN, 5 orang sebagai Di-rektur, 3 orang sebagai Kepala Biro (Kabiro), 2 orang sebagai Inspektur Wilayah (Irwil), dan 3 orang men-duduki jabatan di bidang pendidikan, pengembangan, pelatihan, dan pene-litian. Berikut perinciannya:


aLbUm

Diresmikan, 4 Gedung Baru Kantor Pertanahan

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji meresmikan empat gedung baru kantor pertanahan di tiga daerah. Dengan gedung baru, pelayanan pertanahan harus semakin baik.

Pada 29 April 2013 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kepala BPN RI meresmikan gedung Kan-tor Petanahan Bulukumba

yang terletak di Jalan Durian Nomor 9 Bulukumba. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala BPN RI usai Apel Siaga Pemantapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pertanahan di halaman Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudir-man, Makassar. Sebelumnya, Kantor Pertanahan Bulukumba berada di Jalan

Dr Wahidin Sudirohusodo.Kepala BPN RI juga telah meres-

mikan tiga gedung Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Kantor Pertanahan Semarang, Ban-jarnegara, dan Cilacap. Gedung Kantor Pertanahan Semarang baru dibangun, sedangkan gedung Kantor Pertanahan Banjarnegara dan Cilacap merupakan hasil renovasi.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, sehingga

pembangunan Gedung Kantor Perta-nahan Kabupaten Semarang dan reno-vasi Gedung Kantor Pertanahan Banjar-negara dan Gedung Kantor Pertanahan Cilacap dapat berjalan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik,” demikian Kepala BPN RI memberikan sambutan saat meresmikan gedung-gedung baru tersebut.

Dijelaskan, ketiga pembangunan dan renovasi gedung kantor pertanahan tersebut sepenuhnya dibiayai melalui DIPA BPN RI dengan alokasi anggaran hampir Rp 10 miliar. Karena itu, Kepala BPN RI berharap agar gedung kantor pertanahan tersebut dapat dijaga, di-pelihara, dan dirawat dengan baik agar dapat memberikan kenyamanan dan ke-teduhan bagi aparat kantor pertanahan dalam memberikan pelayanan. Namun, menurutnya, yang lebih penting adalah orang yang mengisi gedung yang megah ini juga harus bersih, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan berpedoman pada Sapta Tertib Pertanahan.

Menurut Kepala BPN RI, pemba-ngunan gedung kantor hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai perbaikan dan pembangunan fisik semata, sebagaimana juga perubahan terhadap pakaian dinas yang baru, tetapi juga harus dibarengi perubahan sikap, watak, dan perilaku. “Moral juga harus dibangun dengan berpedoman pada perintah harian yang telah saya keluarkan,” tandas Kepala BPN RI. Isi perintah harian Kepala BPN RI, yakni, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jangan menggu-nakan motto “kalau bisa dipersulit ke-napa harus dipermudah”; sistem operasi prosedur pelayanan pertanahan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; keluhan dan pengaduan masyarakat agar ditanggapi dan segera dijawab dan ditindaklanjuti; dan seluruh aparat BPN RI agar bekerja dengan sungguh-sung-guh, tulus, dan ikhlas. q

4�bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

aLbUm

Gedung Baru Kantor Pertanahan Badung

Masyarakat Badung, Bali, kini bisa kembali menikmati layanan pengurusan dan persertipikatan tanahnya lebih mudah. Sebab, gedung Kantor Pertanahan Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Seminyak, Kuta, Badung sudah mulai beroperasi normal sejak diresmikan pada 21 Mei 2013. Peresmian dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji.

Hadir dalam acara peres-mian adalah Sekretaris Utama dan Staf Khusus Bidang Hukum BPN RI,

Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, Ketua Kejati Bali, Ketua Kejari Denpasar, Kakanwil BPN Jawa Tengah, Kakanwil BPN Sulawesi Tengah, dan tamu un-dangan lainnya. Dalam kesempatan itu

juga, secara simbolis Kepala BPN RI me-nyerahkan sertipikat kepada penerima sertipikat dari sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Kepala BPN RI, menyatakan, selesainya pembangunan gedung ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan laya-nan pertanahan di tengah masyarakat.

Dengan gedung baru, lanjutnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung bisa meningkatkan pelayanan pengurusan pertanahan. “Dalam bekerja kami harap mengedepankan kearifan lokal di Bali ini dalam menyelesaikan bidang pertana-han,” ujar Kepala BPN RI.

Dijelaskan juga, tujuan perbaikan sarana dan prasarana kantor pertanahan dilakukan untuk meningkatkan layanan ke masyarakat. Karena itu, menurutnya, yang lebih penting adalah, “the man be-hind the building”. Untuk memberikan pelayanan yang optimal, BPN RI tidak pelit memberikan penghargaan kepada aparat di lingkungannya. Bagi yang ber-prestasi akan diberikan promosi, bila tidak melakukan tugas dengan baik, lem-baga ini tak segan memberikan sanksi. “Ini diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPN RI,” terangnya.

Bupati Badung Anak Agung Gde Agung, mengungkapkan, keberadaan kantor BPN Badung baru ini memberikan harapan akan percepatan layanan admini-strasi pertanahan di wilayahnya. Sebab, menurutnya, kian hari masyarakat Badung kian sadar untuk melengkapi administrasi pertanahan, khususnya pensertipikatan. Dengan lengkapnya dokumen tanah yang dimiliki, berarti akan meminimalisasi permasalahan di kemudian hari.

Selain itu, kepastian hukum akan kepemilikan tanah, lanjut Gde Agung, diperlukan untuk mendukung pereko-nomian daerah yang tumbuh pesat men-capai 7,15 persen. Diakui, pembangunan di berbagai bidang juga terus meningkat sehingga tanah di Badung memiliki nilai ekonomis tinggi. Malah, Gde Agung me-nyebut, sertipikat tanah di Badung punya nilai ekonomis sangat tinggi dan menjadi faktor pertumbuhan ekonomi di Badung. “Sertipikat tanah bukan benda yang mati, namun mampu mengangkat nilai ekonomi ketanahan di Badung. Pada tahun 2012, misalnya, nilai ekonomi sertipikat atas tanah mencapai sekitar Rp 5 triliun,” jelasnya. q

Kepala BPN RI meresmikan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Bali.

4� bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

aLbUm

Apel Kelengkapan Atribut Pakaian DinasPada 27 Mei 2013, Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI menggelar “Apel Kelengkapan Atribut Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPN RI di kantor pusat BPN RI di Jakarta. Apel dipimpin Kepala BPN RI Hendarman Supandji dan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di kantor pusat BPN RI.

Dalam pengarahannya, Ke-pala BPN RI menegaskan bahwa pelaksanaan apel ini dimaksudkan untuk meng-

evaluasi pelaksanaan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional RI. Melalui apel ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin kerja, ketertiban, kebersihan, serta untuk menjaga kerapian dalam berpakaian di lingkungan kerja.

Selain itu, lanjutnya, apel ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan keje-lasan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Sebab, BPN RI merupakan Lembaga Pemerintah yang bersifat vertikal, sehingga diperlukan kejelasan komando antara Pusat dalam hal ini BPN RI, dengan Daerah, yaitu Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

“Sebagai salah satu perwujudan

hierarki tersebut diperlukan adanya kejelasan pakaian, warna, maupun atributnya, sebagaimana yang telah saya tetapkan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil BPN RI,” jelasnya.

Dengan adanya kejelasan atribut, lanjut Kepala BPN RI, akan menjadi jelas identitas bagi pegawai baik di kalangan internal BPN RI maupun eksternal BPN RI. Kejelasan atribut ini juga untuk meningkatkan percaya diri dalam menjalankan tugas dan menjaga wibawa Pegawai BPN RI di dalam menjalankan hubungan kerja dengan Instansi lain.

“Selanjutnya, dengan memakai atribut pakaian dinas ini, saya berpe-san kepada Saudara-saudara semua untuk selalu menjaga kehormatan dan wibawa sebagai pegawai BPN RI, serta

jangan menyalahgunakan kehormatan dan wibawa yang dipercayakan kepada saudara-saudara semua,” demikian pesan Kepala BPN RI.

Kepala BPN RI juga mengingat-kan soal betapa pentingnya menjaga kewibawaan dan kehormatan sebagai pegawai BPN RI dalam menjalankan amanah mengemban tugas dan fungsi BPN RI yang bertujuan memberikan pelayanan pertanahan yang sebaik-baik-nya untuk mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala BPN RI juga berharap, atribut pakaian dinas dapat menambah kebang-gaan bagi pejabat dan pegawai BPN RI, menjunjung nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan, menjalin tali silatura-him, serta rasa persatuan di antara kita seluruh pegawai di lingkungan BPN RI, khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Kepada seluruh pejabat dan pegawai yang telah dengan tertib dan lengkap memakai pakaian dinas, Kepala BPN RI mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi. “Bagi yang belum lengkap dalam cara berpakaian dinas, saya instruksikan untuk segera melengkapi,” tegasnya. q

4�bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

majalah bhumi bhakti edisi 13 juni 2013

Documents