MAGISTER MANAJEMEN PERGURUAN TINGGIFAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ADMINISTRASI KEUANGAN DAN

PENGADAAN

Sutan Rachman WHSYusuf Rudiantara

PENGELOLAAN KEUANGAN

Your logo

UU NO 17 TAHUN 2003: KEUANGAN NEGARA

UU NO 1 TAHUN 2004: PERBENDAHARAAN

UU NO 15 TAHUN 2004: PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN

UU 25 TAHUN 2004: PERANCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL & HELTS

PEDOMAN ATURAN KEUANGAN

Your logoTATA KELOLA KEUANGAN

• UU NO 17 TAHUN 2003

• UU NO 1 TAHUN 2004

• UU NO 25 THN 2004, HELTS,RENSTRA & PROKER

• UU NO 15 TAHUN 2004

CON TROL LING

PLAN NING

ORGANISING

ACTUATING

Your logo

PRINSIP-PRINSIP UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA (UU NO. 17 TAHUN 2003)

• HEMAT, TIDAK MEWAH, TERARAH, EFISIEN, TERKENDALI, SEMAKSIMAL MUNGKIN MENGGUNAKAN PRODUKSI/JASA DALAM NEGERI

• JUMLAH PENGELUARAN DALAM ANGGARAN MERUPAKAN BATAS TERTINGGI UNTUK SETIAP JENIS PENGELUARAN

• ANGGARAN TIDAK MUTLAK HARUS DIHABISKAN• DILARANG MELAKUKAN TRANSAKSI APABILA ANGGARAN TIDAK TERSEDIA, SERTA DILARANG

MELAKUKAN PENGELUARAN YANG MENYIMPANG DARI TUJUAN YANG DITETAPKAN• PEMBAYARAN DILAKUKAN SETELAH BARANG/JASA DITERIMA BERDASARKAN BUKTI TAGIHAN

KEPADA NEGARA• DILARANG MELAKUKAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN SEBAGAI BERIKUT:• PERAYAAN/PERINGATAN HARI BESAR, HARI RAYA, DAN HARI ULANG TAHUN DEPARTEMEN/LEMBAGA• PEMBERIAN UCAPAN SELAMAT, HADIAH/TANDA MATA, KARANGAN BUNGA DAN SEBAGAINYA UNTUK

BERBAGAI PERISTIWA• PESTA UNTUK BERBAGAI PERISTIWA DAN PEKAN OLAHRAGA PADA DEPARTEMEN/LEMBAGA• PENGELUARAN LAIN UNTUK KEPERLUAN/KEGIATAN YANG SEJENIS SERUPA DENGAN YANG

TERSEBUT DIATAS• PENYELENGGARAAN RAPAT/RAPAT DINAS, SEMINAR, PERTEMUAN, LOKAKARYA, PERESMIAN

GEDUNG/PROYEK DAN SEJENISNYA DIBATASI PADA HAL-HAL PENTING DAN DILAKUKAN SESEDERHANA MUNGKIN.

Your logo

BADAN LAYANAN UMUM (PASAL 68 DAN 69 UU NO.1 TAHUN 2004)

• DIBERIKAN KELELUASAAN UNTUK PENGGUNAAN LANGSUNG PENDAPATAN YANG DIPEROLEH SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAYANAN YG DIBERIKAN UNTUK MEMBIAYAI BELANJA NEGARA

• DAPAT MEMPEROLEH HIBAH ATAU SUMBANGAN DARI MASYARAKAT ATAU BADAN LAIN

• TIDAK MENGUTAMAKAN PENCARIAN KEUNTUNGAN• PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM YG MEMENUHI

PERSYARATAN “SMART”, YAITU:• Spesific : fokus pada jenis layanan• Measurable : dapat diukur• Attainable : dapat dicapai• Reliable : relavan dapat diandalkan• Timely : tepat waktu• SPM harus mempertimbangkan kualitas layanan , pemerataan dan kesetaraan

layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Kualitas Layanan meliputi; teknis pelayanan,proses pelayanan, tata cara, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan.

Your logo

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

• RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) tahunan disusun berdasarkan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BISNIS LIMA TAHUNAN.

• RENSTRA lima tahunan disusun berdasarkan RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RENSTRA KL), untuk kemendikbud dapat dilihat dalam HIGHER EDUCATION LONG TERM STRATEGY (HELTS)

• RBA-BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, instansi lain, dan hibah

• RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dgn prosesntase ambang batas tertentu. RBA adalah refleksi program dan kegiatan dari instansi dan disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya

• RBA merupakan bagian dari RKA-KL yang diajukan kepada Kementerian keuangan, untuk kemudian akan dibahas dengan DPR

Bersifat Top Down

Your logo

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA (PMK NO. 134/PMK.06/2005 DAN

PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-66/PB/2005)

Your logo

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Renstra UB berdasarkan

Renstra Kemendikbud

RENSTRA DEKAN 5

TAHUN (beserta PROKER)

RBA Tahunan Fakultas

RBA UBDok

pelaksanaan anggaran BLU

Pengesahn DPA BLU, maks 31 des by Menkeu

Dasar penarikan dana. Dilakukan

dengan SPM

PengajuanKegiatanDan anggaranUnit kerja

Belanja dapat Bertambah/ber-Kurang dari RBA Fakultas mengikuti pertambahan/pe-ngurangan pendapatan scrProporsional (flexible budget)

Your logo

RENCANA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2014

PNBP• UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak dan PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan PNBP

BOPTN• Permendikbud RI Nomor 58 Tahun 2012

tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi

IMPLEMENTASI PENGADAAN

Berdasarkan kepres 54 thn 2010 jo. perpres 70 thn 2012

Untuk Pengadaan Barang/Jasa : PPK < Rp 200 jt : KTU PPK > Rp. 200 jt : Dekan

Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan, serta kurang optimalnya peran PPK dalam menjalankan tugasnya karena posisi PPK sebagai pimpinan, menyebabkan tidak fokus dalam urusan pengadaan

Berdasarkan kepres 54 thn 2010 jo. perpres 70 thn 2012

Pejabat Pembuat komitmen

- Menyiapkan dan Menetapkan HPS

- Menetapkan kontrak

- Mengawasi jalannya kontrak

- Persetujuan pembayaran

Pengadaan

- Melaksanakan proses pengadaan mulai pengumuman sampai penentuan penyedia

Penerima Hasil pekerjaan

- Memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan PPK

Fenomena :1. PPK intervensi dalam

kewenangan pemilihan penyedia

2. Panitia pengadaan tidak melaksanakan proses pengadaan sesuai prosedur (terutama utk pek dibawah 200 juta)

3. Rangkap jabatan, sehingga proses pengadaan tidak optimal

4. Kurang kompetennya penerima hasil pek.

TERIMA KASIH