DEM PERWAKILAI'T RAKJAT REPUBLIK INDONESIATahvui . Sidang . 1952

•M**M •«. HWM» MWW ~

/ P©teok—M-G KXTa

1.R.U.U. tentang "Perabukaan Apotek": 2.R.U.U. tentang"Apotek Darurat "

MEM OR I DJAWABAN.

( Diterima : pada tgl.13..D.jain*.* 195^ Agd. No.*S/UU -))

. ' BAHAN-BAHANUNTUK PEMBITJARAAN

*

didalamTERBUKA

RAPAT Bmm m-2 / PLENO

PADA HARI ^ TGL. l'8< -D.jan«L9535(Slang danmalara ) dengan

A T J A R A

Membit jarakan:

1. R.U.U. tentang fiPembukaan Apotek"2. R.U.U. tentang "Apotek Darurat"

f

(U.L W ?

(w> / 2-K 1953DjakartaBAG.P ERUNDANG2-NGAF:

a t -1 A.

1JAWA.BAN PEMERINTAHT

a t a s

Laponan Bagian-Bagian Dewan PeiHiakilan Rakjat

mengenai:

A., R.U.U, tentang "Pembukaan Apotek"^ • I

2. R,U,IT. tentang "Apotek Darurat’’\

’ ; -mmac* mk : - -^v - '

DJawafean Pamerintah-pun dibagi atas: >! ' ~ - •

t >; PEitoDANGAN UMTM,jang dapaF ^dibagi lagi atas:

• Tindjauan dari sudut media ( phapraaceutis ) —tehnis' £.* Tindjauan dari sudut polltis.4$kQnQmtts ,

II > PBMAKDA««B PASAli ABMI PASAL

mmmi

a. . o1 J

Pembukaan Apotek; .

& H.ff.U. Apotek Parurat, .

. nil m I »» Iir Jw H >» ».

I*|}Sh> wnpfliAIJa; Tindjauan dari sudut media fefehayma&eutia ) tehnis.

Kebubuhan akan obat2 di Hegara Jcl-ta untuksebahagian beaar harus didatangkan dari Luar Ne-geri » Kebutuhan ini makin lama makin mendjadi besar, oleh karena rakjat Indonesia telah memaharaimanfaat o.bat2 modern, 1 ' •

Pemasukan ( itapbr ) obat-obat ini dilakuk&n baikoleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak partikulirmenurut aturan2 dilapangan perdagangan ( umpamanja:aturan2 devisen) dan menurut aturan2 dilapanganf ^harraasi, jang diawasi oleh Kementerian Kesehatan.

Tiap pemerintah jakin, bahwa perdag&ngan obat2harus diawasi betul2, karena boleh dikatakan hampirsem.ua obat2 barat .jon.

Qbat2 dapat dibagi dalam If djenis:1, 0bat2 jang tidak berbahaja, umpamanja:

• Talk *2, obat2 jang sedikit berbahaja, umpamanja;

Jodoform* Jodiurn;3, obat2 Jang berbaha ja atau obat.2 keras,

pamanja: semua obat suntikjif. obat2 bias seperti morphine.

UMUM- 4

1,

um-i

Oleh karena 1 itu peraturan2 Pemerintah dan chu-suanja peraturan2 Sementerran Kesehatan dilapanganimpor obat2 memperbedakan tiga djenia importirobat2, j, i.t

1. Importir obat2 tidak ,berbaha ja, jang. hanjaPerekonomian,• memerlukan pengakuan Kern

2, Importir obat2 keras Jang diaebutkan;"Toegelaten Grothandelaar’', ' jang memerlu-kan izln dari Kem.Kes, disampihg pengaku-an Kem. Perekonomian,Hal ini diatur dalam ’’Sfcerkwerkende Genees-middelen Ordonnantie” , Sekarang kira2 ada75 ’’Toegelaten Groothandela&r n , diantara-nja separo kepunjaan w&rga negara.

3. Importir obatf bias, jang djugs memerlukanlain dari Kem,&es « tetapi dengan sjarat2jang agak berat berhubung dengan aturan2international dari P.S.B, tentang obat2bius, Hal ini diatur dalam ’’Verdovende mid-delen ordonnantie” , Sekarang hanja ada ti-ga importir jang dapat memenuhi Sjarff§l§jang barat itu dan oleh karenanja diperbo-lehkan memasukkan obat2 biusr .

Pemasukan obatZ harus dilakukan diba'wah pengawa-san seorang ahli. Seorang As.s.apoteker umpamanja dapatmengawasi impor obat2 keras dengan sjaratZ. tertentu;dan pemasukan obatZ bius haruslah dibawah pengawasan ’

seorang apoteker.Setibanja obatZ disini, maka mulailah distribusi

obatZ dengan ^luran2 tertentu. Kara.Kesehatan menjalurkanobat2 ini kerumab.2-sakit dan poliklinikZ .Pemerintah,dengan pendek kata ketiap-tiap object dimana Xem.Kesehatanmemberikan kesempatan kepada rakjat untuk dirawat.

Diseluruh Indonesia tersebar kira2 75^ buah rum.ahsakit, besar ketjil dan 2250 buah poliklinikZ ,, diraana

. sipenderita dapat menerima obat2. TiapZ rumah . sakit danpoliklinik bertindak sebagai tempat distribusi obat2untuk melajani orang2 sakit jang raembutuhi obat2 Itu ,

Distribusi dilapangan partikulir berdjalan di rumah.2'

sakit partikulir, apotekZ- dokter ,, di drogistery2, di de-pots obat dan tokoZ biasa. Drogistery dan depot2 obatdiatur dalam "Sterkwerkende G-eneesmiddelen Ordonnantie"'1 .Drogistery dan depotZ obat berhak'

. mendjual obatZ jangtidak begitu berbahaja bagi chalajak raraai dengan tldakraemakai resep.

Disini Pemerintah raenerangkan, bahrwa soal tokoZ '

obat Tionghoa dan India adalah suatu soal jang suj.it,jang mendapat pe rhatian Pemerintah sepenuhnja dan Peme--rintah- akan menjellaikl dan niemetjahkan soal ini sete-rusnja.

2.

Apotek2 dokter adalah apotekZ sederhana, - jang di-dirikan ditempat2 diraana sebelum ada apotek biasa, danberada dibawah pengawasan seorang dokter.

Jang meminta perhatian besar pada waktu sekarangialah masalad apotek.

Apotek adalah suatu tempa ;t distribusi obatZ > chususdimana Sisakit dapat membeli obat^dbatnja jang dianggapperlu oleh dokter * Dengan perkataan lain, apotek adalahruangan dimana resep dokter dapat disediakan.

Sekarang ada 95 buah apotek biasa dan kira2 i+5 buahapotek dokter. Pemerintah tentu mempunjai ’ suatu gambarandimana dapat dibuka apotekZ partikulir baru, dengan rneng-indahkan d juraleh penduduk tempat2 itu dan djuga djumlah .

dokter2 jang berprakt ^k -partikulir.Untuk menghindarkan penimbunan apotekZ partikulir

dikota-kota besar , seperti telah terdjadi pada waktuachir-achir ini perlulah Pemerintah menutup beberapakota. Dengan demikian diwaktu jang akan datang diadakankemungkinan. supaja dikota-kota lain djuga didirikanapotek2 baru. Penutupan kota2 didasarkan atas perban-dingan d juralah penduduk, djumlah dokter berpraktek' par-tikulir dan djumlah apotek partikulir ’ jang relatif tju-kup bahjaknja untuk kq ta2 tertutup itu.

Kepentingan kesehatan daripada Rak jat menuntut isupaja obat2 jang dianggap perlu oleh dokter untuk si-sakit, dibuat lege artis menurut susunan dan kemurngan .

jang balk. " ’ '

3 *

ij-.

Oleh karena itu, sebelum obat tersebut dipakai olehsisakit , haruslah ia meliwati seorang ahli. sangdapat bertanggung djawab sepenuhn.ia atas susunan. dankemurnian obat2 itu. Ahli ini ialah seorang apote-ker > Berhubung dengan perkembangan obat2 modernmaka sarat terhadap seorang apoteker makin lamamakin tinggi, hal mana tervudjud diseluruh duniadengan perpandjangan peladjaran "universitair" di-lapangan pharmasi. Tjontph Jang njata diket'emukandi U.S.A. dan di Inggrls, dimana dalam tahun2 ~ jang

. . teraehir orang telah sadar akan keharusan pendidikan• lebih luas untuk seorang apoteker. walaupun atau

barangkali djustru karena industnalisasi dilapa-ngan obat2 , Segala mata 2 peladjaran Jang bersang-kutan dengan pembikinan dan pemeriksaan obat2 ,umpamanja ; ilmu pharmasi', ilmu kimia , ilmu alaih,ilmu tumbuh-tumbuhan, pharmac.ologie , microbiologie ,toxicologie , levensmiddelenleer , harus dipepadjarioleh tjalon apoteker

,Berhubung dengan penflidlkann .la Jang luas

oada sekolah tinggit make orang ,1AHP ditund.iuk untukbertanggung djawab btas pembuatan obat2 menurut per-mlntaan "d'okter llaTHT'a poteker. . :

Assisten-apoteker adalah pembantu apoteker• dalam pembua tan resep2 * Teranglah, bahwa meskipun

seorang djuru >6sop mempunjai pengalaman perpuluh-puluh -tahun , ta * da pat diberikan kepadanja per-tanggungan djawab atas suatu apotek.tahfi, bahwa dimasa kedudukan Djepang diberikan ke-' pada bebera pa assisten-a poteker idjazah ahli obatdan kepada mereka diberikan izin untuk meminpinsebuah apotek. Hal ini terdiadi karena keadaan me-Boaksa , Kini makin lama masjarakat kita mendjaditeratur , maka djuga dilapangan pharmasi segala se-suatu harus diatur sebaik-baiknja.

Pemsrintah

5. Dalam hubungan ini ' perlu disini diuraikankeadaan pendidikan dilapangan pharmasi dinegeri kita ..Fakult'et Ilmu’ Pasti dan Alam bahagian pharmasi dihandling .fflendapat pethatian dari para pelad Jar sede-mikian besarnja , sehingga bahagian ini mendjadibahagian Jang terbesar dengan kira2 250 orang maha-sisva. Diantaranja ada bebera pa orang Jang mendapatheasiswa dari Pemerintah.. Pendidikan apoteker di-selenggarakan sesudahnja perang di Bandung dan diDjokjakarta. Pendidikan ini lamanja 6 tahun, sesudafe,

S.14.A. Pendidikan A ssisten-a poteker diselenggarakan,balk oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak parti-kelir. Pemerintah mempunjai 3 buah sekolah, ialahdi Djakarta , Bandung dan Djokjakarta dengan kapasiteti 120 orang peladjar. Pendidikan partikelir djugamempunjai kapasitet Jang sama * Pendidikan ini 2 tahunlamanja sesudah S.H.P. Mata2 peladjaran diatur de-demikian,sehingga tjalon assisten-apoteker dapatmemahami terutama teknik pembuatan obat2 disuatuapotek. /f§|§

Perkataan 'Djuru resep" seperti dipakai dalam|||lpasal 1 ajat 2 R.IJ.U. "Apotek darurat" adalah ter- "'<*}djemahan dari perkataan "receptarius" dan bukan 5

terdjemahan dari kata "recepteerjongen" jang sekarang

6.

£, urxd±-s “

*®.kerdja sebagai penolong disuatu. apot.pk *sama sckall tidak bertans<;«-ng cljawab atas peker-djaannja.Aturan2 Pemoriatahpun hanja mengenai 2 djenis tenagajang bertanggung djavab disuatu apotek ialah:apoteker dan assisten-apoteker.

Dengan kedua Undang^undang ini Pemerin.tahbermaksud menggiatkan usaha partikulir dengan mem-perbanjak dan menjebarkan apotek2 diseluruh Indone-sia . Dengan demiklan bukan sadja penduduk kota 2besar seperti Djakarta , Medan , Surabaja , Bandung ,Semarang , dapat dilajani oleh apotek partikulir ,tetapi djuga penduduk kota 2 ketjil seperti Penatang-siantar , Kotaradja , Bukittinggi , Tandjung Karang ,Tjiandjur , Tjimahi , Salatiga , Tegal , Djember , AmbonMenado , d.1.1. Sebenarnja apotek2 ini barus dipim-pin oleh seorang apoteker , akan tetapi pada waktu

. sekarang sangat kekurangan §> poteker. Bandung danDjokja baru mulai dapat menghasilkan tenaganja jangbaru/ dalam kira2 2 tahun j.a .d * Maka dari itu ,sambil menunggu hasil itu, maka kepada beberapaassisten-apoteker .diberikan idzin untuk memimpinsebuah apotek. Keadaan ini adalah keadaan darurat.Pemerintah berpendapat , bahwa ha'k jang diberikandengan undang2' ini kepada beberapa assisten-apotekerharus dibatasi , supaja pemberian obat2 menurut resepdokter dapat diawasi betuI2 sehingga terd jaminlah.keselamatan kesehatan Rakjat. .

b » Tindjauan dari sudut politik- ekonomis.im i

Basil penjelidikan oleh para anggota dalambaglan2 dapat disimpulkan kepada dua pokok soaljang ta 1 dapat dilepaskan daripada dua djenis sifatsebuah apotek, j.i. s apotek sebagai suatu apparatdistribusi obat2 kepada rakjat dan apotek sebagaisuatu " perusahaan" ("bedrijf " ) dalam art! kata Ki-tab Hukum Dag^ ng . Maka dari itu diakui oleh Peme-rintah, bahwa atjara dalam R.U.U. tidak sadja harusditindjau dari sudut medis-tehnis , akan tetapi perludjuga dilihat dari sudut "oolitis-ekonomis" .

Sebagaimana diterangkan diatas obat2 gunakeperluan rakjat sebagian besar harus didatangkandari luar Negeri , jang disampaikan kepada umum me-lalui instansi2 Pemerin'cah , atau melalui perusahaanpartikulir , importir2 maupun apotek2 » Mudahlah di-mengerti , bahwa kedudukan politik-ekonomis daripadaapotek - i.c. apotek darurat - dalam hubungan R.U.U.perlu diperhatikan sebagaimana dikemukakan dalamLaporan2 Bagian-bagian.

Untuk dapat mengikuti djalan fikiran paraanggota jang dinjatakan dalam Laporan2 Bagian , makakupasan tindjauan ini akan disfesun atas djawaban2pada usul2 , saran2 , pertanjaan2 jang dapat diaaggapbersifat " politik-ekonomis".

Demikianlah maka dinjatakannja harapan , supajadalam pemberian izin untuk membuka apotek , hendaknjausaha2 nasional mendapat perhatian dan - perlindungan.Diterangkan disini , bahwa perusahaan2 nasional jang.pada dewasa sekarang masih dalam tingkatan permulaanperlu akan dan oleh karenanja diberikannja bimbingandan sokongan dari Pemerintah.

7 .

5

1.

2 .

Andjuran supaja larangan .pembukaan apotek tidakberlaku sama sekali bag! bangsa Indonesia, did&sarkankepada pendapat bahwa apotek itu adalah suatu nperusa-haan” dan tempat-tempat jang akan ditutup adalah. tempat2jang balk bagi perusahaan2 untuk berkembang, Pemerintah

menerangkan disini, bahwa pembukaan spatu apotek harusmungkin bagi siapapun djuga jang disamping tudjuan/ ekonb-mis, berkehendak turut serta dalam tugas penjebaran obat;2kepada rakjat , . Akan tetapi dalam persaingan antara peru-sahaanS jang kuat dan jang .lemah, Pemerintah senantiasamemberikan pertolongan dan perlindungan kepada usohr2 na-sional, jang pada uraumnja . ekonomis lemah adanja.

Pemerintah memperhatikan pula kemungkinan perkem-bangan apotek2 sebagai perusahaan, . oleh sebab pembukaanapotek2 itu akan diperkenankan diternpat-tempat jangantara lain tjukup memenuhi sjarat bilangan penduduk,bonjaknja dokter-dckter berpraktek partikulir, dsb. . .

3 * . Oleh beberapa anggota dikatakan bahwa -dalara R.U.U,tidak tjukup terdapat djaminan, bahwa tjita-tjita Peme-rintah untuk menjebarkan apotek2 dikota-kota ketjil akanterlaksana dengan baik, djika sebagaimana seka/#rang im-por obat-obat dibiarkan behada dalam- tangan importir rak-sasa seperti Rathkamp dan van Gorkom. Dalam hal ini perluPemerintah menerangkan bahwa Pemerintah sendiri mengimporbanjak obat-obat guna keperluan rakjat. Disamping itudiperkenankan pula para importir nexv comers - untuk meng-impor obat-obat apabila mereka mentjukupi akan sjarat-sjarat jang tertentu. '

Bahwa pada waktu sekarang ini seolah-olah monopoliimpor obat2 berada dalam tangan beberapa importir bangsaasing, hal ini disebabkan. oleh karena importir2 new comersbangsa Indonesia belum mempunjal distribusi apparaattjukup outillage seperti importir2 bangsa asing.

Dikemukakan oleh beberapa anggota bahwa dalam pembe-rian lain pembukaan apotek2 baru, Pemerintah harus lebihdahulu menetapkan harga dan pengawasan obat-obat itu,karena sebagian besar daripada' rakjat tidak sanggup mem-beli obat-obat karena mahalnja,

• Harga obat2 di apotek2 partikulir mernang tinggi,meskipun telah diadakan penetapan harga - untuk obat2 Itu( recepten-tax dan factuurbesluit ) , Tingginja harga obab2ini disebabkan oleh karena harga barang2 ini diluar negeri

. pun sudah tinggi. Bagi rakjat jang tidak dan kurang mampuPemerintah menjediakan obat-obat jang diberikan denganpertjuma atau dengan pembajaran jang rendah sangat dirumah-rumah sakit dan poliklinikp.

tj-0

Dalam menghadapi kedua R.U.U. beberapa orang anggotaingin terlebih dahulu mengetahui apakah pada KementerianKesehatan ada rantjangan jang bulat daripada kebidjaksa- '

naan politik Pemerintah dalam lapangan kesehatan. Pemerim- .

tah memang mempunjal rantjangan jang tertentu mengenaipendidikan pegawai media-tehnis, antara lain dilapanganpharmasi.

5 -

6 . Atas pertanjaan: Apakah Pemerintah berusaha membuatobat2 dari bahan2 jang terdapat di Indonesia, Pemerintahmenerangkan bahwa usaha kedjurusan ini sedang dikerdjakanoleh Panitia Pharmaco Therapi.

Seorang anggota menghendaki supaja Pemerintah menga-dakan penindjauan kembali tentang materi D.V.G. Reglement.Sebagaimana telah diketahui R.TJ.U. Pokok Kesehatan sekarangsedang dalam phase penjelesaian.

TI,. PEMANDANgAN PASAL DM PASALa, R.U.U. Pembukaan Apotek. //

1, Nama, Considerana dan dictum,Usul2 untuk merobah nama undang-undangraandjadi "pendirian apotlk" atau "Pembatasan

pembukaan apotek"; mengganti kata "apotek" de-ngan "apotik", atau "rumah obat", dab. jangdimadjukan oleh satu-dua orang anggota dalamsidang2 bagian, tidak dapat diterima olehanggota2 lain jang terbanjak, jang berpenda-pat, bahwa nama, considerans dan dictum R.U.tr,sudah tegas dan terang adanja. Femerintah punberpendapat demiki&n,

Usui untuk menghnpuskan kata-kata"Republik Indonesia" dibelakang "Dengan per-setudjuan Dewan Perwakilan Rakjat" dapat di-terima oleh Pemehintah.2. Pasal 1.

ajat (1)Atas pertanjaan seorang anggota, su-~.paja untuk seluruh Indonesia diperlukan izin,

diterangkan disini, bahwa dalam. hal ini wi-lajah Indonesia terbagi atas:1, Daerah2 ( tempat2) tertutup, untuk mana di-

• perlukan izin;2, Daerah2 (tempat2) tidak tertutup, untuk mana

siapapun djuga- jang memenuhi sarat2 dapatmembuka apotek.

Perubahan kata-kata: "kalau ada izin daripadanja "dengan kata-kata:ketjuali bila diizinkannja", dapatditerima oleh Pemerintah,

Usui untuk- merobah kalimat "Dilarangdst" dengan suatu

"Pembukaan apo-tek hanja diporbolehkan ditempat-tempat ataudaerah.2 jang tidak dilarang oleh Menteri Ko-dst", tak dapat diterima olehanggota2 terbanjak dan djuga oleh Pemerintah,k'arena dengan bunji kalimat dalam R.U.U. jangsekarang lebih tegas dinjatakan maksud Peme-rintah j.i. suatu "larangan" ("verbod") untukmembuka apotek ditempat-tempat atau daerah-daerah jang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah menerima tambahan dibela-kang kata "atau" -sebelum kata "daerah-daerah"dengan kata "dan".Djuga penggantian kata "ditundjuk" de-ngan "ditetapkan” diterima balk oleh Pemerin-

tah.Ajat 2.

ketjuali•• * * * * # *

!!»(••• « •(*

membuka apotek"omschrijving" jang positif:

••••'• #•

sehatan

Perkataan "larangan" diminta oleh seoranganggota untuk diubah dengan "ketentuan". Pemerin-tah berpendapat, bahwa dengan kata "larangan"lebih tegas dikemukakan hubungan antara ajat (1)dan ajat (2),

Usui untuk tambahan kata "dan!f dibelakangkata "atau" sebelum kata "jang" dapat diterimaoleh Pemerintah.

Kata "Penguasa" adalah istilah hukum jangdipakai dalam Undang-(iihdang Dasar- Semontara R.I,(lihat pasal-pasal: J>6 , 37* U.U.D.S.) dan olehkarenanja tiada perlu diganti dengan kata "Peme-rintah".

Usui supaja ajat 2 diganti sbb,: "Larangan dlatastidak berlaku bag!apotek "kepunjaan" Pemerintah, baikMiliter maupun Sipil" tldak "dapat ' alterima oleh Pemerin-

^sebuah tab, oleh karena ada kalanja^apotek partikulir diexploi-tir oleh Pemerintah. ' ;

3. Pasal 2.Usui supaja kata "Pada" diganti dengan kata "Dalam"

dapat diterima Pemerintah.Demikian pula dapat diterima usul supaja bagian

kalimat terachir jang berbunji ’’dalam mana” diubah raen-djadi "jang menetapkan bilamana".

Beberapa anggota raengusulkan, supaja sanetie daripadajang tersebut dalam pasal ini ditjantumkan djuga dalamRantjangan Undang-undang, walaupun soal ini dudah dising"gung didalara penjelesaian. Pemerintah tidak dapat menerinausul ini, karena dengan sendirinja surat izin akan batal , ,

apabila djangka waktu jang ditetapkan berachir.Atas pertanjaan beberapa anggota: "Siapakah jang

menetapkan djangka waktu jang dimaksud dalam pasal ini?"diterangkan disinl, bahwa sudah selajaknja Menteri Kese-hatanlah jang menetapkan djangka-waktu itu.

Djangka waktu itu tidak ditjantumkan dalam R.U.Uoleh karena Pemerintah harus mengindahkan keadaan2 dankepentingan2 daripada setiap permohonan.

Pemerintah menerima baik usul untuk menghapuskanangka ''.(I)".

* 9

4* Pasal 3.Andjuran supaja kata "peraturan" diubah mendjadi

"larangan", dapat diterima oleh Pemerintah. .Usul perobahan "setinggi-tingginja" diubah mendja-

di "selama-lamanja" dapat diterima oleh Pemerintah.Beberapa orang anggota menghendaki supaja kata2

"dan hukuman sendiri" dihapuskan. Hal ini tidak mungkinOleh karena dalam suatu proces pidana ada "pengusutanhukuman" jang ditugaskan kepada Djaksa dan "hukuman"jang ditetapkan oleh Hakim,

Terhadap sifat hukuman (straf- "soort") dan lamanjahukuman (straf- "maat") diusulkan supaja hukuman kurungandiganti dengan "hukuman pendjara"; kata2: "sepuluh riburupiah" diganti dengan "empat puluh ribu rupiah"; sanctie-hukuman dari tiga bulan mendjadi enam bulan. Dan berhubungdengan ini perkataan "pelanggaran" dalam pasal 4 (1) di-ubah mendjadi "kedjahatan".

R.U.U. tentang "Perabukaan Apotek" ini sedjadjar-se-tingkat (parallel) dengan undang-undang tentang pembagiantenaga dokter, dokter gigi dan bidan setjara rasioniljang diterima baik oleh D.P.R, (U.U. th.1951 No.9; L.N.1951 No.45) * Kedua undang-undang bermaksud penjebaransetjara rasionil "Apotek" dan "tenaga l^okter dsb". Make,dari itu Menteri Kehaklman pun menjetudjui untuk menetap-kan perbuatan2 jang menjalahi undang-undang ini sebagai"pelanggaran" ("overtreding") dengan strafsanetie "huku-man denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah"; hanjasifat hukuman kurungan pada pelanggaran ini ditetapkanselama-lamanja tiga bulan.

Karena perwakllan sesuatu badan hukum tidak sadjaberwilajah suatu "daerah", tetapi mungkin dipusatkankepada suatu tempat, rnaka usul untuk mengganti kata"daerah" dengan' "tempat" didjadikan oleh Pemerintah"daerah/tempat". Dengan sendirinja usul untuk menggantiperkataan "daerah" diubah mendjadi "setempat" tidak perlulagi

Diterima oleh Pemerintah usul supaja kalimat"vakil daerah daripada bada-n hukum" diubah mendjadi"vakil badan-hukum itu didaerah/tempat".Pa sal 4.5.

per-Usui untuk mengganti kata "hal" dengan "buatan" diterima dengan tambahan " perbuatan ( hal )"sesuai dengan kata2 dalam ajat (2 ) jang bermaksidmenjatakan suatu "Strafbaar f .eit". Maka dari itu "

usul untuk mengganti kata2 " perbuatan/ha1" dengan" pelanggaran" tak. dapat diterima oleh karenadalam ajat 1 telah dikatakan bahva perobahan it'iadalah suatu pelanggaran.

"Hal jang diant jam hukuman dalam pa sal 5ir

dalam ajat (1) harus dibatja: "Perbuatan ( hal ) jangdiant jam hukuman dalam pasal 3".

6. Pasal 5.Usul supaja antara "ini" dan "berlaku" di-

sislpkan "mulai" sedang "diundangkannja" supajadiubah mendjadi "diundangkan" dapat diterima .

Usul untuk menambah achir kalimat keduadan surat-suratdengan kata-kata ; "

kabar dan diumumkan seluas-luasn ja" tak dapat di-terima , oleh sebab pengundangan suatu undang-undang.

harus terdjadi dalam bentuk tertentu menurut undang-undang; ini adalah sjarat tunggal untuk kekuatarjimengikat ( Lihat pasal 100 U.U.D.S.R.I. ).undang2 ini akan diumumkan didalam surat2 kabar ,

radio, dengan seluas-luasnja , ha.1 ini . dengan serdirinja diselenggarakan oleh Pemerintah.

Bahvass nja

¥XX 'DJAWA®AN FEMER.INffAH PASAL DEMI PASAL tontang

• .•V

b. R.U.U. "APOTEK DARURAT'".^1. Nama, Considorans dan dictum.

Nama*.Beberapa prang anggota mengusulkan, supaja

perkataan "darurat" dihapuskan. Berhubung de-ngan ini Pemerintah monganggap perlu memberikanpendjelasan, apa sebab apotek jang dimaksud da«*

lam Rantj'angan undang2 ini dinamakan apotek"Darurat".

Terlebih dahulu diterangkan, bahwa pemakai-an nama "Apotek-Darurat" torbatas pada undapg2ini dan peraturan2 jang bersangkutan; pada pngumuman kepada chalajak ramai, umpamanja diatas papan d.s.b. apotek darurat ini diperkenankan menghapuskan kata "Darurat”, dan dipal-kai nama biasa; "Apotek”,(umpamanja; Apotek"Merbabu”, dibawahnja- diterangkan; ”menurutU.U.th.1953 No

&—Adapun didalam perundang-undangan nama

kata "Apotek Darurat” ini harus dipakai untukmenundjukkan, bahwa apotek darurat ini adalahsua'tu, tindakan Pemorintah dalam keadaan daru-rat. Pada .waktu sekarang banjak/apotaker, jangmonurut undang2 dapat("bevoegd") untuk memim-pin sebuah apotek, bolum tjukup bahkan djauhdaripada tjukupj maka untuk mengatasi kekura-ngan ini, Pomerintah mongambil tindakan "daru-rat” dengan menjimpang daripada kotentuan'2 'hukum tentang pimpinan apotek oleh apoteker.Pemerintah momberikan kesempatan kepada "assis-ten-apoteker", jang memenuhi sjarat2 tortentuuntuk memimpin suatu apotek,

Tindakan darurat ini bersifat ”sementara”sambil menunggu Porguruan Tinggi bagian Phar-masi di Bandung dan Djokja menghasilkan apo-teker2 jang diperlukan,

Sekarang teranglah kiranja, bahwa maksuiPemerintah dengan Apotek Darurat pada R,U,U.ini, sebagaimana diterangkan dalam pomaldangunUmum diatas, tidak lain daripada memperbanjakaparat distribusi obat2 guna kopentingan rak-jat. Dan sekali-kali tidak untuk momberikansuatu sumber bagi beberapa orang untuk mem-perkaja diri sendiri.

Dikohendaki oleh seorang anggota untukmcrobah kata "apotek" dengan "rumah-obat",Nama kata "rumah-obat" dipakai untuk drogiste-ry, rumah-obat Tionghoa, India, d.'s.b* dankarena itu usul tak dapat diterima.

Diusulkan oloh beberapa anggota supajadalam ajat b. perkataan "peraturan" dihapus-kan, sedang anggota2 lainnja berpendapat le-bih topat kklau dihapuskan perkataan "undang-undang", Memenuhi kedua s^ran ini, pemerin-tah mongubah redaksi awal kalimat pada consi-derans sub b„ ? mendjadi; "bahwa oleh karenaitu perlu diatur dengan undang2

Usui untuk menghapuskan katamasi tak dapat diterima --oleh sebab astilah '

ini telah lazim dipakai n3i“

iP

Ml« 0 0 9 0 0 0 0 0 ^-S U 0

uilmixu phar-!B8S£Ban kosehatanm

Mernang kata2 "Reglement op dender Volksgezondheicr1' dibelakang kata ”Mengingatditambah dengan: ”(Staatsblad 1$$2 No.97), jang telahdiubah dan ditambah, paling achir dengan Staatsblad1949 No.22$”,Kata-kata: ”Ordonnansi obat2 keras 1949” baik'lahdiganti dengan: “Sterkwerkende geneesmiddelen crdon-nantie 1949"; Ordonaansi obat- bius:‘/diganti dengan "dovendeuiiddelen ordonnantie”.

enstit• • • • •

nantie 1949"; Ordonaansi obat-, bius“ /diganti dengan ?,V/dapat

Usui untuk mengganti kata ”adanja” pada kalimatpertama daripada considerans dengan kata !tdj.alannjaudapat diterima.

Andjuran untuk mengganti “ilrnu pharmasi” dengan”mendjalankan praktek pharmasi1*' tak . dapat diterima atalasan tersebut diatas.

Kata-kata lfRepublik Indonesia” dibelakang ,fDenga. persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat” boleh dihilangk2i Pasal I (I).

er-

as

n •

an.Beberapa anggota mengandjurkan, supaja djangka waktu

12 tahun dalam ajat ini dikurangkan mendjadi 10 tahunbahkan ada jang mengusulkan lebih rendah, sarnpai 5 ta

Pada rantjangan eemula Pemerintah menetapkan sja15 tahun bekerdja sebagai assisten«apoteker, oleli karPemerintah bermaksud hanja memberikan kepada assistenapoteker jang mempunjai banjak pengalaman kesempatanuntuk memimpin suatu apotek darurat. Kiranja dasar alini telah tjukup diuraikan dalam Pemandangan Umum terbut diatas.

hun.ratena

asanse-

Kemudian Pemerintah mengurangi sjarat 15 th. inisarnpai 12 tahun atas dasar pertimbangan, bahwa pengalamanselama waktu 12 tahun tjukup member!djaminan untuk mnjerahkan pimpinan suatu apotek darurat kepada assisten-apoteker jang memenuhi sjarat 12 th, itu, Lagi pula padapengangkatan seorang assisten-apoteker mendjadiahli-obat /diadakan sjarat pengalaman sekurang-kurangnja12 tahun.4 /praktekJ kepala

Maka dari itu djangka waktu 12 tahun ini bagi Peme-rintah adalah batas jang terendah,Tentang sjarat bekerdja 3 tahun pada Pemerintah

terdapat banjak sangat pendirian, Beberapa anggota mngusulkan supaja masa tiga tahun pada Pemerintah diarti-kan bekerdja pada Pemerintah Belanda, Djepang atau Re-publik, / /

Dari pihalT~F7A,PTuITKcliusuIkan supaja” 3 tahun di-djadikan 5 tahun dan 5 tahun ini hendaknja diartikan5 tahun bekerdja pada Pemerintah Nasional. -

Dewan Mahasiswa Universitet Negara Gadjah Mada diDjokjakarta mengusulkan: ”12 tahun dengan ketentuan bkerdja 6 tahun berturut-turut pada Pemerintah, diantanja 3 tahun pada Pemerintah Republik Indonesia”,Adalah bukan maksud Pemerintah membawa sjarat lamanjabekerdja pada Pemerintah ini didalam masalah-masalah Iainseperti didalam soal controverse non dan co,

Djika Pemerintah mengatakan dalam undang2:”3 tahun pada Pemerintah”, maka hal inlfc diartikan 3tahun pada Pemerintah Nasional oleh karena selama waktubekerdja pada Pemerintah Nasional itu, Pemerintah memnjai gambaran jang tegas tentang ketjakapan tjalon assis-ten-apoteker jang dimakisud dalam R.U.U,

Selain daripada itu, dengan sjarat tersebut, Pemerxn-tah bermaksud memberikan sebanjak mungkin kese-mpatanbagi prang Indonesia untuk memimpin sebuah apoteker drat.

e-

e-

P«.ra-

pu-

arm-

ieSagai assisten-L Jenfriitah' Nasio-1

mMMiWet,mm*mmm3: 3l

s#£iipi itIPImgsm

nali6bagiapemeiaSSlK ti£i§ll§ berarti” bahwa kuraiig .’ ’ ”• orang assiaten-apoteker jang sekarang

Sja'da; Pemarintaii dapat diberikan keaempatan ko-luar dari Pemerintah dan mimimpin apotek2 darurat*% Djika kata2; , ” diantaranja tahun ’• ^ ^Pbinoyl **»>*v» +• ?(!>o*** • ^ ID

s:M V:-

Pii,

, Vebi 5°3f' W'3

beke- #/;:

mi- •'?>••; ••• rv- ••v;fi . : bekerdja pada

diartikan: bekerdja pada Pemerintah Be-,Ia.nda>. Djeparig atau Republik, maka kermingkinan exo-dus ini akan mendjadi lebih besar, ha] mana sukardipertanggung-d jawabka'n.

Maka oleh karena itu Pei^|pj|||^i^engandjurkansupaja

' D.P.R, .mengambil: oper sadja apa jang . tertera ;

aaa»fi*ii.D. mi* :' ' ' 3^3Mit3 < tv „.

: Usui, supaja diantara perkataan "sebagai" dan ;"assisten-apoteker" disisipkan perkataan "practise

; rende" tak dapat. •diterima oleh karena tju^up djelasapa jang dimaksud dengan "bekerdja sebagai assis tenapoteker". ’

, *v \ ”3-3 v. .Seorang anggota menghendaki supaja pentjabutan

dilakukan oleh .suatu komisi, dimana diantaranja du-duk wakil2 dari organisasi2 ahli2 pharmasi , Sepertidemikian pula halnja terhadap pemberian idzin

membuka apotek disuatu daerah tertutup, maka disinipun -; tenhadap pentjabutan idnin bag!saoiang aasistenapoteker, Pemerintah mendjalankan kebidjaksanaannjadengan dapat mendengar instansi2 jang berkepentingan

. apabila perlu, W ' :*r 33\::K 3f333,

Diterangkan disini - mendjawab pertanjaan seoranganggota - bahwa surat idzin ditjabut, urapamanja djikasipernegang surat idzin itu melakukan hal2 jang bar- "

tentangan: dengan deradjat dan uartabat seorang pemimpin apotek, Dalam hal inipun Pemerintah dapat meft.de

Yngar instansi2 jang berkepentingari, dimana perlu.

fWi ;;

fc. \tv* .

t‘3 1 '

vr '

• •

"M ;r- * 4.. I :S. ' : ' i • :m•i..'

•v •Vi,

^ .

l!-l\ ‘untukv

:!*) r.

I->

;

'( V*:

£5"

V,i,

Basal 2,•5«fei' -

%n ••- antara . "surat" I

/aUsu.1 untuk menghapuskan „ .. ..v.u^u" 'diterima^r- .y.an

i.>:n:. 1.V,

v..;E'V ' /Jj ' -« ::-y,1+#:. Pasal 3

' ;• \t\;

\ *.

Usui untuk mehghapuskanfiJ'ahdav kur^ng: ^ 1 "p#megdng: idz,in dapat diterima||,:' ^ .? .' v

1

UiSitL ‘untuk menghapuskan kata2* "dengan pembatadtau -mienurut undang2 ini", '

5

. ^Ipgik'i /d^at f diterima, oleh karena lciranja dalam peman- •

- dangan umum sudah t jukup ,pandjang lebar diuraikan per-. bedaan antara pendidikan dan pertanggungan-d'jawab se-|%k apoteker dan seorang assisten-apoteker,

Perbedaan ini mengharuskan adanja pembatasan

p a d a, / ’:

- - -r; s - i:4-

"1:

3*

.;J * •:.V •

:::* r,ir 3, , ' '

• >A‘ 7 Y:t• ••.-I ',’-pasal k*- f :5 •

^ V,. ?sui, snuaja perkataan "menjerahkan" diganti dehgajf

^ memouatkan dan "penjerahan" 'engan "pembuatan" tak ^J/. ,: > dapat diterima oleh karena kata2 ini adalah istilah W

v I hukum japg bermakna tertentu seperti dimaksud den/zank»ta »aflevering" dalam Reglement DeVeG, 8

‘ /? :

. Kata, "Cfctapi" pada .permulaan kalimat kedua danatdihapuskan., , ' £%' t v: :

Kata " jang" antaha "l/zin" dan ’Main" tak, dihilan ikan oleh karena mungkin menimbulksn salah /

^iiipsir;aSaane *

••

3-\•>

'

i-

m3 r\3

-"iiUapilil

i

Larangan pa sal 5 a ja t 1 berlaku djuga bagi apotaker. Pasal ' 5 ajat 2 berlaku djuga bagi apoteker , haapoteker diperbolehkan "memasukkan" (" invoeren" ) , "fabriceren" dan " mengeluarkan" (" uitvoeren" ).

Tanda kdrung ( ) dibelakangT "madat" harustetap, sebab "madat" berarti t.jandu , d.iiting dan dji-tingko.-

nja

Kata "obat" pada awal kallmat ajat ( 2 ) dapat d:.-djadikan "obat2" ; kata "laln2" dapat didjadikan "lain".antara "menjerahkannja " dan "tetap:."Ta nda

boleh diganti clengan koma.Kata " pasal ini" pada ajat (3) diperbolehkan d.i-

hilangkan.7. Pasa1 6.

Pertanjaan2 disekitar pasal 6 kuranja sudah tju-kup didjawab dalam Pemandangan Umum bagian tindjauanmedis fbharmaceutis ) -tehnis. dimana tjukup diberikanpendjelasan tentang saluran pemakaian obat2 jang harusditerima dari sumber2 jang diakui oleh Pemerintah , danjang mend ja min akan kemurnian obat2 itu.

"Ordonansi obat2 bius" diganti dengan "Verdovendemiddelen ordonnantie". Huruf "2" dibelakang " lain" , padaa j a t (1) sub d , dapat dihilangkan.

"Ordonansi obat keras 1949" dapat diganti dengan. "Sterkvrerkende geneesmiddelen ordonnantie 194-9".

Pada a j a t (1) sub e^ dimaksud dengan "orang 2 ataubadan2" ialah "natuurlijke personen" dan "badan2" umpa-manja "rechtspersonen".Penggantian kata " jang mempunjai ifizin" dengan" pemegang ijjfzin" pada (1) sub c.- tidak perlu.

Perkataan "ditundjuk" pada a j a t 1 sub e. adalahlebih benar daripada "ditundjukkan".

8. Pasal 7.Dibelakang kata "djika" dapat disisipkan "dike-

tahui atau".9. Pasal 8.

Kata "mengexport" boleh diganti dengan "foengexpor".10. Pasal 9.

Tambahan dengan "terketjuali jang diberi izin"tidak dapat diterima berdasarkan atas alasan2 dalam Pe-mandangan Umum. ( lihat djuga pasal 3).

11. Pasal 10.Peraturan2 umum ialah peraturan2 jang baru jang

bukan Peraturan pelaksanaan undang2 ini, umpamanja :peraturan tentang pa pan nama ( naambord ). " Peraturan lebland. jut" ialah peraturan2 jang didasarkan pada undang2ini.

12. Pasal 11.ih

Kata "djika ia melanggar peraturan jang berlakubaginja" tak dapat dihapuskan oleh karena tidak semuaperaturan2 jang berlaku bagi apoteker berlaku djuga bag:,pemegang idzin.

ii. Basal 12

sufe\i : hbleh diganti dengan " jang dilaran|“.Usul2 tentang pengha pusan kalimat2 da lam pa salini jang didasarkan pada usul menghilangkan pembatasan jangdimaksud pada pasal 3, tak dapat diterima berhubung de-ngan alasan2 tersebut dalam Pemandangan Umum.Penggantian sifat " pelanggaran" ("overtrading" )dengan ’’ked jaha tan" ("misdrijf " ) tak dapat diterima olehkarena perbuatan jang melanggar undang2 ini , sifatnjadan sanctie-nja sama dengan ketentiian2 hukum pada "Stertk-werkende geneesmiddelen ordonnantie 1949" *Ik* Pasal

m

Pemerintah dapat menerima usul untuk menambahkalimat pertama dengan kata 2 " sampai 5 tahun sesudah fakultet Indonesia bagian Pharmasi menghasilkan apoteker2jang pertama".Demikian pula diterima penggantian kata "harinja 'dengan "hari" , dan kata "diundangkannja" dengan "diun-dangkan".Pertanjaan:"M'engapa Menteri Kehakiman ditulissampai dua kali ?*da pat didjawab:Menteri Kehakiman ditugaskan untuk mengundangkanC’afkondigen" ) undang2 ini , oleh karena itu ia harus me-nanda tangani perundangan ini; Selain daripada itu {Jndaug2ini memuat ketentuan2 jang mengandung sanctie hukuman(Strafsancties) untuk hal mana menurut ilmu hukum Tata'Negara diperlukan contra-seign dari Menteri Kehakiman,