RISALAHRAPAT PANITIA KHUSUS

RANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANG

GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Tahun Sidang : 2007-2008

Masa Persidangan : II

Rapat ke : 5 (lima)

Jenis Rapat : Rapat Kerja

Dengan : -

Hari/Tanggal : Rabu, 28 November 2007

Pukul : 13.59 WIB s.d. 14.53 WIB

Acara : 1. Pembukaan oleh Ketua Pansus;2. Penyampaian dan Pengesahan Mekanisme

Pembahasan Pansus;3. Pengesahan Jadwal Acara Pansus;4. Paparan RUU Inisiatif DPR;5. Pandangan dan Pendapat Pemerintah terhadap RUU

tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;6. Lain-lain.

Tempat : Ruang Rapat Panitia Anggaran (Depan Komisi III)Gedung Nusantara II Paripurna Lantai 1

Ketua Rapat : DR. (IPB) H. Bomer Pasaribu, S.H., S.E., MS.

Sekretaris Rapat : Dra. Prima MB Nuwa

Hadir : 33 orang Anggota dari 50 orang Anggota

PIMPINAN :1. DR. (IPB) H. BOMER PASARIBU, S.H., S.E., MS2. IR. ATTE SUGANDI, MM

3. KH. AMIN BUNYAMIN, LC 4. SYAMSUL HILALc

F-PG :

F-PDIP :

F-PD :

F-PPP :

F-PAN :

F-PKB :

F-PKS :

F-BPD :

F-PBR :

F-PDS :

ANGGOTA YANG IZIN :

1. DRS. DEDING ISHAK, S.H., MM2. DEWI ASMARA3. DRA. SRI HARINI4. S.P. INDRAWATI TARMUJI, S.E., M.M.5. VICTOR BUNGTILU LAISKODA, S.H.6. H.A. AFIFUDDIN THAIB, S.H.

7. SONY SUMARSONO8. JAKA ARYADIPA SINGGIH 9. GUNAWAN SLAMET10. DJOEMAD TJIPTO WARDOJO11. SITI SOEPAMI12. MARDJONO13. PERMADI14. SABAM SIRAIT

15. E.E MANGINDAAN, S.E., S.IP16. F.X. SOEKARNO, S.H.

17. H. DAROMI IRDJAS, S.H., M.Si.18. H. HUSAIRI ABDI, LC 19. H. YUDO PARIPURNO, S.H.

20. IR. AKMALDIN NOOR, MBA 21. DRA. LATIFAH ISKANDAR22. DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Si.

23. DRS. MUFID A. BUSYAIRI, M.Pd24. KH. HANIEF ISMAIL25. DRS. MUCHOTOB HAMZAH, MM

26. MA’MUR HASANUDDIN, MA27. JALALUDDIN ASYSATIBI

28. KH. ANWAR SHALEH

29. H. YUSUF FANIE ANDIN KASIM, S.H.

-30. Hj. R. KURNIATI, SH, MH F-PDIP31. ANTARINI MALIK F-PG32. DRS. H. DJELANTIK MOKODOMPIT F-PG33. PROF. DRS. H. RUSTAM E. TAMBURAKA, MA F-PG34. AGUSTINUS CLARUS F-PDIP35. DRS. H. SOFYAN ALI, MM F-PD36. H. HERMANSYAH NAZIRUN, S.H. F-PAN37. H. IMAM SYUJA’, S.E. F-PAN38. DRS. H. FUAD ANWAR, M.Si. F-PKB39. YUSUF SUPENDI, Lc F-PKS

2

KETUA RAPAT (DR. (IPB) H. BOMER PASARIBU, SH, SE, MS) :Bismillahirrahmanirrahim.Assalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,Saudara Pimpinan Pansus; Para Anggota Pansus RUU Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang kami hormati;Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili;

3

Saudara Menteri Sekretaris Negara RI atau yang mewakili;Saudara Menteri Pertahanan RI;Saudara Menteri Sosial RI beserta seluruh jajaran masing-masing;Hadirin/hadirat sekalian.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 95 ayat (1) maka Rapat Kerja pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.59 WIB)

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal, daftar hadir telah ditandatangani oleh 29 anggota dari seluruh Anggota Pansus 50 orang. Dengan demikian rapat telah mencapai kuorum, rapat segera kita mulai.

Sebelum melanjutkan acara kita pada siang hari ini, terlebih dahulu saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri Rapat Kerja Pansus DPR RI tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dengan 4 (empat) menteri yang ditunjuk oleh Presiden.

Pada hari ini, sesuai dengan acara yang telah kita agendakan, kita akan mengadakan RAKER dengan 4 (empat) menteri yang merupakan pasangan kerja pansus kita sebagaimana tertera didalam Surat Presiden nomor R.64/Pres/10/2007 tanggal 24 Oktober 2007. Menurut informasi dari Sekretariat Jenderal DPR RI, Menhukham melalui suratnya Nomor M.UM.01.06-184 tanggal 27 Nopember 2007, telah menyampaikan permohonan maaf karena disaat yang bersamaan melaksanakan tugas di tempat yang lain. Demikian juga Menteri Sekretaris Negara yang tadi disampaikan melalui Menteri Sosial juga ada tugas lain.

Saudara-saudara Pimpinan Pansus; dan Anggota Pansus; serta Hadirin sekalian;

Perlu kami sampaikan bahwa Pansus ini terdiri dari Pimpinan dan anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, dengan komposisi sebagai berikut, Ketua kami sendiri Dr. (IPB) H. BOMER PASARIBU, SH,SE,MS dari Fraksi Partai Golkar, Wakil Ketua : HJ. R. KURNIATI, SH,MH dari Fraksi PDIP, beliau masih ada urusan, Wakil Ketua IR. ATTE SUGANDI,MM dari F-PD, Wakil Ketua KH. AMIN BUNYAMIN, LC dari F-PPP dan Wakil Ketua SYAMSUL HILAL dari F-PKS.

Sedangkan para anggota terdiri dari 50 orang yang barangkali sekaligus kami perkenalkan saja sekarang.

Pertama Antarini Malik dari F-PG, Pak Deding Ishak dari F-PG, Dewi Asmara dari F-PG, Nusron Wahid, Irsyad Sudiro, Ibu Indrawati Tarmudji dari Golkar, Pak Victor Bungtilu, Pak Afifuddin Thaib, Pak Djelantik Mokodompit, Prof. Tamburaka.

Dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdiri dari Pak Sony Sumarsono, Pak Jaka Aryadipa Singgih, Pak Gunawan Slamet, Pak Djoemad Tjipto Wardojo, Ibu Siti Soepami, Pak Mardjono, Pak Permadi, Pak Agustinus Clarus, Pak Sabam Sirait.

Dari Fraksi Partai Demokrat, Bapak Syarief Hasan, Pak Mangindaan, Pak F.X. Soekarno, Pak Sofyan Ali.

Dari Partai Persatuan Pembangunan, Pak Daromi, Pak Husairi Abdi, Pak Yudo Paripurno, Pak Muchtar Aziz.

Dari Partai Amanat Nasional, Akmaldin Noor, Pak Hermansyah Nazirun, Pak Imam Syuja, Ibu Latifah Iskandar, Pak Zulkifli Halim.

Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Mufid Busyairi, Pak Hanif Ismail, Pak Fuad Anwar, Pak Mufid Rahmat, Pak Muchotob Hamzah.

Dari Partai Keadilan Sejahtera, Pak Yusuf Supendi, Pak Ma’mur Hasanuddin, Pak Jalaluddin Asysatibi.

4

Dari Partai Bintang Pelopor Demokrasi, Pak Jamaluddin Karim, Pak Anwar Shaleh.Dari Partai Bintang Reformasi, Pak Yusuf Fanie Andin Kasim.Dari Partai Damai Sejahtera, Pak Arisman Zagoto.

Saudara Pimpinan, Para Menteri dan jajaran,

Sesuai dengan undangan maka rapat kita pada siang hari ini adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian dan Pengesahan Mekanisme Pembahasan Pansus2. Penyampaian dan Pengesahan Rancangan jadwal Acara Pansus3. Kalau diperlukan oleh pemerintah, Pemaparan Draft RUU tentang Gelar Tanda

Jasa dan Tanda Kehormatan 4. Penyampaian Pandangan dan Pendapat Pemerintah terhadap RUU tentang

Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.5. Lain-lain penutup.

Untuk mempersingkat waktu, marilah kita melangkah ke acara kita selanjutnya yaitu penyampaian dan pengesahan mekanisme kerja pansus. Kami mohon naskah yang sudah ada dan telah diberikan kepada bapak-bapak dari jajaran pemerintah untuk ditanggapi. Sedangkan dari lingkungan pansus sendiri ini merupakan hasil rapat kita berkali-kali rasanya tidak ada masalah lagi, yang kita ingin persetujuan adalah dari pemerintah.

Sekedar menyegarkan, yang pertama umum menyangkut tentang pembahasan rancangan ini dan telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada peraturan Tata Tertib DPR, yang kami mohon perhatian adalah pada butir 8 (delapan). Pada saat ada rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum dengan instansi pemerintah maupun para pakar, kalangan akademisi, LSM atau yang lain-lain sebagaimana tertera pada poin 7 (tujuh) maka juga dihadiri oleh perwakilan dari pihak pemerintah untuk dapat mendengarkan saran dan masukan. Jadi setiap kegiatan pansus ini kedepan kami mohon dari bapak-bapak unsur pemerintah mengirimkan perwakilannya untuk dapat mengikuti.

Demikian juga pada adanya ketentuan mengenai kunjungan kerja di dalam maupun ke luar negeri untuk mendapatkan masukan maka pemerintah diharapkan mengikutsertakan wakilnya sebagai pendamping delegasi.

Pada bagian kedua, macam dan fungsi serta tata cara rapat, ini juga memenuhi ketentuan didalam Tata Tertib Dewan yang meliputi Rapat Intern atau Rapat Intern Pansus, kedua Rapat Raker dengan menteri. Catatan menteri dapat bersama-sama atau sendiri-sendiri didalam Rapat Kerja sesuai dengan surat Presiden. Jadi tidak harus empat-empatnya, dapat bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Kami mohon sedikit perhatian mengenai Rapat Kerja pada huruf f, setiap usul perubahan substansi dibahas nanti paling banyak 2 (dua) kali putaran termasuk penjelasan para pengusul dengan catatan substansi disetujui dan rumusan juga disetujui langsung dapat disahkan oleh raker. Kedua, substansi disetujui tapi rumusan belum disetujui maka perumusannya diserahkan kepada tim perumus atau tim kecil. Ketiga, substansi belum disetujui dan rumusan juga belum disetujui dapat ditempuh melalui pembahasan melalui forum lobby, bila forum lobby belum berhasil menemukan kesepakatan, pembahasan materi dapat dilanjutkan dalam Panitia Kerja (PANJA) dan apabila dalam PANJA belum diperoleh catatan, dilaporkan kepada PANSUS untuk diambil keputusan. Keempat, apabila bersifat penomoran atau pasal yang bersifat teknis maka penyelesaian diserahkan pada Tim Sinkronisasi.

F-PDIP (PERMADI) :Interupsi sebentar pimpinan.Naskah ini sebenarnya naskah standar yang sudah menjadi ketentuan keputusan

berkali-kali pansus dan saya kira bapak-bapak menteri juga sering menjadi mitra kerja pansus saya kira langsung saja disetujui.

KETUA RAPAT :

5

Terima kasih.Itu yang kami ingatkan saja, itu yang kami mohon perhatian nanti yang sudah kita

sangat biasa dan sudah baku didalam kegiatan pansus, baik didalam ketentuan tata tertib maupun ketentuan mekanisme. Nanti akan ada Rapat Kerja, Tim Kecil, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi dan selanjutnya. Itu penjelasan singkat dan kami mohon kami mendengarkan.

F-PD (F.X. SOEKARNO, SH) :Boleh pimpinan kami interupsi.Terima kasih.Ada mohon penjelasan saja. Posisinya adalah Pansus, Raker, Panitia Kerja, Tim

Perumus, Tim Sinkronisasi, kenapa harus ada Tim Kecil pak? Ini yang memperpanjang. Ini sekedar mohon penjelasan saja, itu yang pertama.

Yang kedua, di poin 3 (tiga) yaitu f, yaitu Rapat Panja dipimpin oleh Pansus, bisa saja, tapi pertanyaan kami apa betul begitu nanti ketua pansus harus tetap ada, apakah bukan mengikuti ketentuan yang c saja yaitu dipimpin oleh unsur pimpinan pansus yang namanya adalah jadi ketua panja. Ini sekedar bertanya saja. Saya kira demikian, dengan catatan ini mungkin kami sependapat usul Pak Permadi kalau sudah jelas disetujui.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih.Masih ada teman-teman?Saya kira betul apa yang diajukan tadi oleh Pak Permadi maupun Pak Karno.

Khusus mengenai butir 3 f semangatnya memang rapat-rapat panja dipimpin oleh unsur pimpinan pansus. Semangat dari tim kecil juga sepakat dapat dibentuk bila dibutuhkan.

Terima kasih.Kami persilahkan pemerintah?

MENTERI SOSIAL (BACHTIAR CHAMSYAH) :Bismillahirrahmanirrahim;Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat pimpinan pansus;Bapak/Ibu anggota Pansus yang kami hormati;

Pada prinsipnya tidak ada sesuatu yang perlu kita perdebatkan. Kita bersepakat tentang ini, mungkin tata bahasa halaman 1 (satu) 2 romawi ini gaya Medannya nampak sekali, macam, fungsi dan tata cara rapat. Kenapa tidak kita buat jenis, fungsi dan tata cara rapat. Ini hanya rasa bahasa saja, kalau prinsipnya saya paham maksudnya. Itu saja pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Catatan kecil tadi saya pikir dapat diterima dan dengan demikian dapat kami

simpulkan bahwa pemerintah telah dapat menerima naskah mekanisme kerja ini untuk kita berlakukan selanjutnya.

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.Kita sudah mengesahkan mekanisme yang nanti akan menjadi pedoman kita

didalam seluruh kegiatan kita selanjutnya.Acara kedua adalah menyangkut tentang penyampaian rancangan jadwal acara

untuk masa persidangan II yaitu penyampaian dan pengesahan rancangan jadwal acara rapat kerja dengan pemerintah dalam rangka Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

6

Pansus dalam masa sidang II ini hanya mempunyai sisa 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 29 Nopember dan tanggal 5 Desember. Mengingat minimnya hari kerja Pansus yang tersisa maka untuk persidangan ini kami akan mengisi dengan Rapat Dengar Pendapat Umum dimana Rapat Kerja ini kita harapkan baru selanjutnya akan dilangsungkan pada masa sidang III Tahun Sidang 2007/2008 yang akan baru akan dimulai pada tanggal 7 Januari 2008. Jadi sekali lagi kita akan reses dan baru akan berakhir reses tanggal 6 Januari 2008, tanggal 7 Januari pembukaan sidang, sesudah itu kita akan melanjutkan sidang-sidang rapat kerja dan selanjutnya. Sedangkan 2 (dua) hari kerja yang masih tersisa diiisi dedngan tanggal 29 besok Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KORPRI dan PGRI. Sedangkan pada Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 5 Desember dengan sejumlah pakar. Selanjutnya kami ada reses, kita akan mulai lagi sesudah Masa Sidang III pada tanggal 7 Januari 2008. Khusus 2 (dua) kali RDPU tanggal 29 dan tanggal 5 Desember, apakah ini disepakati oleh Pemerintah?

MENTERI SOSIAL :Pak Ketua.Andaikata diberi kesempatan ada bahan yang bisa kami lihat. Ini jadwalnya tidak

ada sama kami. Kadangkala daya ingat ini kurang bagus juga. Jadi kalau dikasih supaya mantap dia.

KETUA RAPAT :Baik, terima kasih.Tolong dibagikan rancangan besok dan tanggal 5 Desember.

F-PDIP (PERMADI) :Pimpinan.Kalau tidak salah besok dan tanggal 5 itu masih intern kita karena RDPU, tidak

mengikutsertakan pemerintah saya kira. Jadi jadwal pansus lengkap dengan pemerintah itu setelah reses. Jadi jadwalnya nanti saja setelah reses, dibuat lengkap sekalian. Tanggal 29 itu RDPU kita dengan instansi-instansi. Begitu pak menteri.

KETUA RAPAT :Baik, ada lagi?Tapi diharapkan mulai hari ini semua kegiatan sudah kegiatan bersama, itu

makanya kita tunda. Namun demikian memang ini kita rancang sebelum kita mengadakan rapat kerja dengan pemerintah. Dan oleh karena itu hanya dua kali, yang kita harapkan ada perwakilan pemerintah ikut mendengarkan masukan dari instansi atau perorangan yang kami undang didalam RDPU-RDPU itu.

Jadi tolong diberikan, hanya dua hari, tanggal 29 besok dengan lingkungan PGRI dan tanggal 5 dengan sejumlah tokoh-tokoh antara lain tokoh olahragawan, tokoh budayawan, tokoh sejarawan, yaitu ada 5 (lima) orang. Yaitu dengan PGRI dan KORPRI tanggal 29 besok, pada tanggal 5 adalah RDPU dengan Icuk Sugiarto olahragawan kita, Garin Nugroho tokoh film, WS Rendra budayawan dan Taufik Ismail.

MENTERI SOSIAL :Pak Ketua.Inikan ternyata saya lihat jadwal sementara. Rupanya kita belum membuat

umpamanya pansus ini kita selesaikan 3 (tiga) bulan, RDPU mungkin 5 kali, Raker kita pansus mungkin 3 kali, panja kita hitung umpamanya bisa 5 atau 7 kali. Kemudian baru Tim Kecil, Tim Sinkronisasi. Jadi targetnya berapa bulan. Andaikata belum, karena itu tidak prinsipil bagi kami tidak ada masalah. Ini kita setuju saja, inikan RDPU. Kita tidak ada masalah dengan ini. Nanti pada waktu rapat pansus mau kita mulai hendaknya bisa diberikan jadwal yang lengkap sehingga kita tahu kapan kita harus disini, kapan kita kerja yang lain. Dan kemudian nanti tentunya di Panja tidak perlu menteri, cukup eselon I. Jadi kami bisa membagi kerja maksudnya.

7

Jadi prinsipnya kita tidak ada masalah mungkin pimpinan masih memerlukan waktu untuk mendesain waktu secara lengkap.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih.Akan ada acara untuk itu.Kami sekarang mensahkan bahwa untuk dua hari yang tersisa pemerintah setuju.

Dengan demikian nanti mengirimkan wakilnya untuk ikut mendengarkan jalannya rapat dengar pendapat umum dari 4 kementerian yang ditunjuk oleh Presiden.

(RAPAT : SETUJU)

Saudara-saudara sekalian;Pimpinan dan para anggota pansus.

Mengingat rancangan undang-undang ini merupakan usul inisiatif DPR RI dan sesuai pula dengan peraturan tata tertib DPR Pasal 137 ayat (1) poin c yang berbunyi “pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden berdasarkan daftar inventarisasi masalah”, maka sehubungan dengan hal itu kami mohon kepada pemerintah untuk menyusun DIM dimana Daftar Inventarisasi Masalah yang dibuat oleh pemerintah tersebut pada saatnya dapat diserahkan kepada pansus melalui sekretariat pansus yang kami mohon persetujuan kita kalau boleh ingin cepat 1 (satu) bulan sehingga sesudah masa reses akan berakhir syukur kalau bisa tanggal 3 Januari 2008 DPR sudah menerima DIM lengkap dari pemerintah, sehingga sesudah itu kita dapat segera memulai rapat-rapat kerja antara pemerintah dan DPR untuk membahas pada minggu kedua setelah pembukaan masa sidang tanggal 7 Januari 2008. Dan kami sedang merancang nanti sesudah BAMUS pada hari ini ada rapat akan kita peroleh gambaran jalannya agenda sidang-sidang pada masa persidangan berikutnya, dan sesudah itu kami akan buat skenario yang tadi disampaikan oleh saudara Menteri Sosial.

Khusus mengenai DIM ini apakah kami dapat mengharapkan pemerintah menyelesaikan sejak hari ini dan tanggal 3 Januari, tanggal 4 lebih bagus ya? Kalau itu tanggal 3 atau 4, sekretariat kami tanyakan membutuhkan waktu 2-3 hari untuk memperbanyak dan menyampaikannya kepada para anggota yang pada tanggal 7 sudah kumpul kembali di Jakarta, nanti sekitar 10 hari diberikan waktu bagi para anggota, poksi-poksi untuk mempelajari, baru tanggal 17 dan selanjutnya kita mengadakan rapat kerja. Jadi kalau boleh tanggal 3 atau 4 kami sudah memperoleh DIM dari Pemerintah.

Sebelum kami lanjutkan perintah dari Pasal 137 ini kami mohon dulu untuk ditanggapi atau disetujui oleh pemerintah.

MENTERI SOSIAL :Karena permintaan ketua sudah sampai bicara hari kliwon dan tidak. Nampaknya

ada pengaruh dengan orang Sumatera Utara. Kita setuju pak.

KETUA RAPAT :Jadi kalau sudah begini permulaan yang bagus untuk cepat selesai, karena dari

semua pendapat kita, kita ingin cepat saja selesai tapi kualitasnya bagus. Jadi kita harapkan tanggal 3, pertanyaan ini sekaligus masih ada rapat intern teman-teman dari masing-masing anggota dan poksi dapat mempelajarinya akan disampaikan tanggal 7 paling lambat di meja bapak-bapak semua.

Jadi kita sudah menyepakati DIM Pemerintah kita terima tanggal 3 paling lambat tanggal 4 Januari 2008.

(RAPAT : SETUJU)

Bapak dan Ibu sekalian,

8

Kami ingin juga menanyakan, perlu apa tidak perlu, kalau tidak kami harapkan tidak usah, masih diperlukankah paparan dari pengambil inisiatif atas Rancangan Undang-Undang Tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Kalau dianggap perlu kami paparkan singkat tapi kalau tidak dianggap perlu, kami akan meminta pandangan umum Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 137 ayat (2) untuk rancangan undang-undang itu kalau naskah yang kami sampaikan sudah dianggap dapat dipahami. Tetapi kalau masih dianggap perlu dipaparkan singkat, kami dengan tenaga ahli sudah siap memberikan paparan singkat mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

MENTERI SOSIAL :Pak Ketua.Pertanyaan ini memang sulit dijawab. Kalau kami katakan tidak perlu, tidak

bermaksud kami anggap enteng terhadap rancangan undang-undang itu. Tetapi kalau kami minta paparan, nanti dianggap kami ini sudah dikasih begitu lama tidak dibaca juga rupanya. Ini persoalan bagi kami.

Jadi kami ingin menjelaskan kami telah membaca dengan sungguh-sungguh, bukan berarti kami anggap enteng rancangan ini. Betapa seriusnya kami maka kami kira untuk tidak membuang waktu, jika bapak setuju tidak usahlah dipaparkan lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Jadi paparan dianggap sudah disampaikan dengan membaca baik oleh para

menteri yang telah ditugaskan oleh Presiden. Dengan demikian acara ini dianggap telah selesai.

Dengan demikian acara berikutnya untuk menjelang penuntupan ini sekali lagi sesuai dengan Pasal 137 ayat (2), kita ingin mendengarkan sekarang, kalau dari kita sebenarnya pendapat atau pandangan umum fraksi-fraksi tetapi karena ini bukan dari Pemerintah, sesuai dengan Pasal 137 ayat (2) kami mohon sekarang tanggapan umum atau pendapat umum dari pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

MENTERI SOSIAL :Bapak Ketua, Bapak Pimpinan;Bapak-bapak dan Ibu Anggota Pansus yang terhormat.

Izinkan kami menyampaikan pandangan

PANDANGAN DAN PENDAPAT PRESIDENATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANG

GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Pimpinan dan Para Anggota Pansus yang terhormat,Hadirin yang berbahagia,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, iman, ikhsan, dan kesehatan yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari dan tempat yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama guna menyelenggarakan tugas mulia kenegaraan, yakni membahas Rancangan Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

9

Dalam kesempatan yang berbahagian ini izinkanlah kami menyampaikan Pancangan dan Pendapat Presiden atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden dengan Surat Nomor RU.02/7897/DPR-RI/2007 tanggal 3 Oktober 2007 untuk dapat dibicarakan dan dibahas bersama guna memperoleh persetujuan bersama dan selanjutnya dapat disahkan menjadi Undang-Undang. Pandangan dan Pendapat Presiden atas Rancangan Undang-Undang tersebut dimaksudkan sebagai upaya dalam memenuhi rangkaian dan tahapan pembahasan suatu Undang-Undang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Tata Tertib DPR.

Pimpinan dan Para Anggota Pansus yang terhormat,

Pengajuan RUU tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan pada hakikatnya merupakan manifestasi dari kesungguhan dan kebulatan tekad Dewan Perwakilan Rakyat dalam menumbuhkan semangat kepahlawanan dan patriotisme, menghargai jasa dan menumbuhkan sikap keteladanan bagi setiap orang, yang pada gilirannya diharapkan bermuara pada peningkatan kualitas diri kemanusiaan yang beradab, berbudi pekerti yang luhur, dan berahlak mulia dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu pengajuan RUU ini dimaksudkan untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia dalam menegakkan dan menghormati jasa orang-orang yang telah mendarma-baktikan hidupnya dengan memberikan karya terbaiknya bagi bangsa dan negara.

Sejalan dengan itu, pembentukan RUU ini merupakan wujud nyata dari kesungguhan pembentuk undang-undang dalam melaksanakan amanat konstitusi, yakti Pasal 15 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa ”Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang”.

Pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan kepada orang-orang yang dinilai berjasa terhadap negara merupakan bentuk apresiasi,empati dan simpati masyarakat, bangsa dan negara terhadap perilaku positif tersebut dapat menjadi pencetus timbulnya gelombang stimulus dan respon positif yang luar biasa, tidak terbatas hanya pada individu atau seseorang tetapi juga terhadap kelompok sosial dalam masyarakat, untuk saling berlomba dalam kebaikan.

Pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan selama ini pengaturannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan kita. Semenjak adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seluruh pengaturan mengenai pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan harus disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum masyarakat.

Untuk itu Presiden dapat memahami arti pentingnya pengajuan RUU usul inisiatif DPR sebagai landasan hukum dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan, mantap dan berwibawa.

Pimpinan dan Para Anggota Pansus yang terhormat,

Berkaitan dengan materi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, pada prinsipnya Presiden dapat menerima dan bersedia melakukan pembahasan dengan DPR. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan beberapa materi yang perlu dipertimbangkan untuk dibahas lebih mendalam. Adapun materi yang dimaksud antara lain adalah :

1. Pemerintah mengharapkan agar substansi Rancangan Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Menekankan pada peningkatan dan optimalisasi fungsi kelembagaan dan koordinasi yang dimiliki instansi pemerintah

10

baik pusat maupun di daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pemberian penghargaan. Instansi tersebut pada dasarnya telah memiliki sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, sistem, mekanisme, organisasi, data dan informasi serta jaringan kerja baik nasional maupun internasional yang telah cukup mapan karena telah dibangun Pemerintah dalam jangka waktu yang lama dan kapasitas kelembagaan terus menerus dikembangkan.

2. Pelaksanaan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan oleh Pemerintah selama ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah mengalami masalah serta kendala, bahkan dari tahun ke tahun secara kualitas dan kuantitas terdapat peningkatan.

3. Pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan yang diproses melalui Dewan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dan gelar pahlawan yang diproses melalui Badan Pembina Pahlawan Pusat tidak terjadi duplikasi karena masing-masing institusi mempunyai tugas dan fungsi yang jelas.

4. Berdasarkan pengalaman selama ini pemberian gelar dan pembinaan kepada warakawuri/keluarga pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial secara baik dan akan sulit apabila dilaksanakan oleh hanya satu instansi/lembaga.

5. Untuk terwujudnya obyektifitas dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan secara selektif diperlukan adanya pertimbangan yang bersifat hirarkis dan komprehensif dari berbagai aspek penilaian yang ada di masing-masing instansi/lembaga terkait dan para pakar yang kompeten baik di tingkat daerah sampai pada tingkat pusat.

6. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatann merupakan manifestasi dari penghargaan negara kepada orang-orang yang dinilai berjasa bagi negara, tanpa terkecuali bagi mereka yang berwarga negara asing. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah menyarankan agar materi RUU ini mempertegas siapa-siapa yang berhak memperoleh gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan untuk lebih menjamin kepastain hukum.

7. Terkait dengan Pasal 21 RUU, bahwa gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diberikan hanya bagi mereka yang telah gugur atau meninggal dunia. Pemerintah berpendapat bahwa seyogyanya tanda jasa dan tanda kehormatan juga diberikan kepada mereka yang masih hidup.

8. Pemerintah berpendapat bahwa RUU ini seharusnya dapat memberikan makna keseimbangan, dalam arti bahwa pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan seyogyanya dibarengi dengan pemberian kompensasi misalnya peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang menerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sesuai dengan jasa yang diberikan kepada negara.

9. Pemerintah berpendapat bahwa perlu ditelaah secara lebih mendalaml terkait dengan pencabutan 20 (dua puluh) peraturan perundang-undangan di bidang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dalam RUU ini. Hal ini dimaksudkan agar nantinya materi RUU ini benar-benar menampung hal-hal yang masih relevan dan diperlukan sehingga pengaturannya lebih komprehensif.

Pimpinan dan Para Anggota Pansus yang terhormat,

Demikian Pandangan dan Pendapat Presiden atas RUU tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, semoga dapat dijadikan bahan dalam pembahasannya. Hal-hal lain yang belum kami sampaikan pada kesempatan ini akan kami sampaikan secara rinci dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada saat pembahasan materi Rancangan Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dengan demikian dapat kami sampaikan kembali bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menerima dan siap membahas RUU usul inisiatif DPR dalam rapat-rapat berikutnya.

11

Atas perhatian Pimpinan dan para Anggota Pansus yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita bersama.

Wassalaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

ATAS NAMA PESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI SOSIALREPUBLIK INDONESIA,

BACHTIAR CHAMSYAH

MENTERI SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA,

M .HATTA RAJASA

MENTERI PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA,

JUWONO SUDARSONO

MENTERI HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

KETUA RAPAT :Terima kasih.

Pansus yang terhormat,

Naskah ini mungkin belum sampai, tolong diperbanyak oleh sekretariat dan hari ini juga dapat disampaikan kepada para anggota naskah resmi tadi yang telah dibacakan atas nama Presiden dari 4 menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Ini merupakan bahan penting bagi kita, nanti akan kita bahas bersama khususnya baik didalam intern masing-masing poksi maupun pada pansus secara keseluruhan. Dan besok akan kita rancangkan mengenai rancangan jadwal acara berikutnya sesudah pada sore hari ini kita mendengarkan kesimpulan dari Rapat BAMUS terhadap agenda rapat-rapat pada masa sidang berikutnya.

Saudara-saudara sekalian,

Apakah akan segera menutup rapat ini? Kecuali ada masalah lain-lain dengan catatan sekali lagi ini sudah merupakan pandangan umum resmi pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang telah disampaikan atas inisiatif DPR, akan segera kami bagikan.

Sebelum kami tutup acara lain-lain kami persilahkan.

F-PAN (DRA. LATIFAH ISKANDAR) :Terima kasih pimpinan.Kami sudah mendengarkan dan sudah membaca, menerima secara tertulis ada

berkop garuda tetapi sayang di belakang tidak ada cap ataupun tanda tangan jadi sepertinya kurang lengkap.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Baik, terima kasih.Ada yang lain? Ini menyangkut naskah yang sedang difotokopi dan disampaikan.

Saya pikir kalau sudah orangnya resmi, dibacakan oleh orang yang bersangkutan juga pejabat resmi, dengan dokumen yang juga bertanda resmi, sudahlah.

Ada lagi? Silahkan kalau masih ada?Silahkan Bu.

F-PG (S.P. INDRAWATI TARMUJI, S.E., M.M.) :Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Bapak Ketua Pansus GTK dan Anggota; sertaBapak/Ibu, empat menteri yang pada siang ini hadir di tengah-tengah kami;

12

Kami tadi menyimak tadi apa yang diminta oleh Menteri Sosial yang mewakili bapak/ibu sekalian bahwa tidak hanya jadwal tetap kedepan yang diberikan tetapi saya ingin mengusulkan progressing yang sudah berjalan bisa disampaikan agar progressing yang dilakukan oleh pansus kunker dengan lembaga-lembaga lain agar supaya untuk pemantapan dan pengembangan pengetahuan sebagai pertimbangan bahwa pansus ini sudah melakukan tahap demi tahap.

Saya kira usul itu saja pak ketua.Terima kasih.Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :Terima kasih Ibu dari Fraksi Partai Golkar.Masih ada lagi? Cukup?

F-PDIP (PERMADI) :Sedikit saja, terima kasih pimpinan.Penyusunan jadwal sebaiknya dilakukan berdua bukan oleh pansus kita sendiri

tetapi juga karena tadi Bapak Mensos mengatakan jadwal-jadwal sekian bulan dan lain sebagainya perlu ada berdua saya kira.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Baik, terima kasih.Masih ada lagi? Untuk merespon usul tadi, sebetulnya diawal tadi sudah kami

laporkan sejak terbentuknya pansus, di lingkungan DPR, kami ulangi, kita sudah melakukan kunjungan kerja ke tiga provinsi. Pertama Provinsi Aceh dan Sumatera Utara satu paket, kedua Provinsi Sulawesi Selatan dan ketiga Provinsi Jawa Timur. Nanti ada masalah-masalah titipan tapi bukan tempatnya sekarang untuk bisa kami klarifikasi rekan-rekan dari lingkungan pemerintah.

Yang kedua juga sudah melakukan 5 (lima) kali Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah instansi yang menggambarkan kelompok kepentingan atau stakeholders antara lain dengan Pimpinan Legiun Veteran Republik Indonesia dan Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI). Kedua dengan Dewan Harian Nasional Angkatan ’45. Ketiga dengan PEPABRI tingkat pusat.

Selain itu kami juga mengadakan pembicaraan dengan para pakar yang dinilai mempunyai pengetahuan yang luas didalam masalah pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dan juga kepada organisasi-organisasi masyarakat. Mengenai rekaman dari pembahasan yang sudah dilakukan pada waktunya dapat kami sampaikan pada rapat-rapat yang akan datang. Selanjutnya masih ada 2 (dua) rapat besok, kami mohon betul dari lingkungan pemerintah sudah dapat mengikuti persis rapat-rapat dengar pendapat umum yang masih tersisa dua hari.

Yang kedua Pak Permadi, memang kami hanya merancangkan rancangan yang akan kita sesuaikan dengan hasil musyarawah BAMUS hari ini tentang pengagendaan rapat-rapat pada Masa Sidang III yang dibuka pada tanggal 7 Januari 2008. Sesudah itu kami rancangkan di tingkat pimpinan lalu dibahas di tingkat kita pansus baru kita akan kompromikan dengan rekan-rekan pemerintah, karena sangat tergantung kepada agenda-agenda yang diputuskan pengalokasian waktu oleh Badan Musyawarah kalau tidak salah pada rapat sore hari ini.

Jadi pada akhirnya nanti akan dapat disetujui bersama tapi semangatnya adalah pansus ini ingin ini cepat. Kami tahu rekan-rekan kami ingin cepat tapi ternyata lambat sehingga ada yang sudah empat tahun, tiga tahun, kami ini ingin lebih cepat tapi dengan kualitas lebih baik. Semangat itu sudah menjadi kemauan kita bersama.

Jadi mohon nanti rancangan yang sudah ada sementara sangat singkat tapi besok sesudah kami dapat bahan dari BAMUS akan kami buat dan kita rapatkan besok dengan keputusan dari pemerintah, antara lain rancangan kasarnya mungkin diperlukan 2 atau 3 kali rapat kerja lagi dengan pemerintah. Sesudah itu beberapa lagi rapat dengar pendapat

13

umum. Baru berikutnya kita segera memasuki panja dan panja ini akan bicara intensif tentu pada umumnya tertutup dan dikunci dengan tim perumus, tim kecil dan sebagainya.

Kami berharap ini dapat selesai secepatnya, lebih cepat lebih bagus. Jadi tidak akan lama-lama Insya Allah, kecuali dari pemerintah mungkin banyak usulan-usulan yang bagi kami ini sudah, sebab kami membaca, tapi karena bahasanya Menteri Sosial atas nama Presiden halus benar, saya tangkap betul bahwa ini ada pendalaman pada butir (1), pada butir (3), artinya tangkaplah itu yang sekarang ini kalau sudah bagus, sedangkan semangat yang ada disini itu langsung ingin diintegrasikan, tapi kalau sudah berfungsi bagus selama ini sudah membuktikan diri dan sudah efektif.

Kita akan bahas sebaik mungkin tapi saya melihat dari 9 butir yang ditujukan oleh Presiden nampaknya ini akan lancar-lancar saja. Sekali lagi ada masalah yang kami mohon titipkan yang sudah kami temukan memang dengan sadar tentang revisi undang-undang tentang Veteran Republik Indonesia yang secara khusus memang tidak kami masukan integral disini. Ada beberapa pendapat masukan pokok-pokoknya kemudian timbulkan lex specialis, sehingga undang-undang ini yang merupakan amanat Pasal 15 dianggap sebagai lex generalis sedangkan turunannya Undang-Undang Veteran merupakan lex specialis tapi itu nantilah.

Saya pikir kalau tidak ada lagi? Bapak-bapak dan ibu-ibu kami ingatkan besok kita akan mengadakan Rapat Dengan Pendapat Umum pada jam 10.00 sampai jam 12.00 dan akan diikuti dengan Rapat Internal pansus dan selanjutnya pada tanggal 5 Desember rapat dengar pendapat umum berikutnya dengan tokoh-tokoh olahragawan, cendekiawan maupun budayawan.

Apabila tidak ada lagi, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil’alamin rapat kerja pertama kami tutup dengan resmi.

Wabillahitaufiq Walhidayah.Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.53 WIB)

Jakarta, 28 November 2007

a.n. KETUA RAPATSEKRETARIS RAPAT,

Dra. PRIMA M.B. NUWANIP. 210001466

14

15