lpphpl 013 idn lssml 018 - idn pengumuman hasil … penilikan phpl/295... · struktur organisasi pt...
TRANSCRIPT
LPPHPL – 013 – IDN
LVLK – 006 – IDN LSUP – 025 – IDN LSSML – 018 - IDN
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN PERTAMA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 295/EQ.SHPK/V/2019
LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Pertama Penilaian
Kinerja PHPL terhadap:
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:
Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Bogor, 18 Mei 2019
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
Nama Auditee : PT Bina Daya Bentala
Lokasi : Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK.555/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006
Luas : 20.142,10 Ha (SK.560/Menlhk/Setjen/PLA.2/
10/2017 tanggal 17 Oktober 2017)
Tanggal Pelaksanaan : 22 s.d. 29 April 2019
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus,
sehingga PT Bina Daya Bentala berhak
mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 1 dari 20
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : [email protected], [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Tim Audit : Rifan Sudiyono, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
Ucep Sucitra, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Abdul Khalim, S.P (Auditor Ekologi)
Taryadi, S.P. (Auditor Sosial)
Agung Tofani, S. Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,
Produksi & VLK)
Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si. (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT BINA DAYA BENTALA (PT BDB)
- Nomor & Tanggal SK IUPHHK : SK.555/Menhut-II/2006
Tanggal 22 Desember 2006
- No & Tanggal SK Penetapan Kawasan : SK.560/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017
Tanggal 17 Oktober 2017
b. Luas dan Lokasi : 20.142,10 Ha
Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
c. Alamat kantor :
- Kantor : Komplek Bisnis Center Blok B-3A,
Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru
28282, Provinsi Riau.
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI
KINERJA PHPL
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 2 dari 20
d. Nomor telepon/faks/E-mail : (0761) 29218; Fax. (0761) 40673
e. Pengurus :
- Dewan Komisaris :
Komisaris : Daniel Avian Karjadi
- Dewan Direksi :
Direktur : Khafid Sudrajat
f. Nomor S-PHPL/S-LK : 013.4/EQC-PHPL/VI/2018
g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 29 Juni 2018 sampai dengan
28 Juni 2023
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I - -
Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan
22 dan 29 April 2019
Kantor DisLHK Prov.
Riau; Kantor BPHP Wil.
III Pekanbaru.
▪ Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Setyo
Widodo (Kasi Pemanfaatan dan Pengukuhan
Kawasan Hutan).
▪ Koordinasi dengan BPHP wilayah III Pekanbaru
yang diwakili oleh Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP).
▪ Tim Audit berkoordinasi dengan Dinas Provinsi
dan Balai setempat sebelum dan sesudah
penilaian lapangan. Sebelum penilaian lapangan,
tim menyampaikan rencana pelaksanaan
penilaian dan meminta informasi tambahan terkait
dengan kondisi auditee yang akan dinilai. Setelah
selesai pelaksanaan penilaian lapangan, tim
melaporkan bahwa penilaian lapangan telah
selesai dan menyampaikan kebutuhan informasi
yang kurang lengkap.
Konsultasi Publik - -
Pertemuan Pembukaan 23 April 2019
Kantor PT BDB di Distrik
Jurong, ROHUL Prop.
Riau
▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik Jurong,
ROHUL Prop. Riau.
▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,
menyampaikan metodologi dan prosedur
penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada
Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan
peserta pertemuan penutupan.
▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi
kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
23 – 27 April 2019
Kantor PT BDB di Distrik
Jurong, Lokasi Uji Petik
di areal PT BDB dan
Desa Sekitar lokasi PT
BDB.
▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan
kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan
Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 3 dari 20
/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit
melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan
menganalisis menggunakan kriteria dan indikator
pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan 28 April 2019
Kantor PT BDB di Distrik
Jurong, ROHUL Prop.
Riau
▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama
penilaian.
▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.
▪ Memberitahukan temuan observasi dan
ketidaksesuaian.
▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian.
▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan
BAP
Pengambilan Keputusan 11 Mei 2019
Kantor PT EQUALITY
Indonesia
Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-
hasil dan kesimpulan penilaian yang telah
disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa
penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan
efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY
Indonesia serta mengambil keputusan mengenai
predikat kinerja PHPL Auditee.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan
Pemegang IUPHHK-HTI
BAIK
1. Hasil pemeriksaan Auditee memiliki dan dapat
menunjukan dokumen legal dan tata batas sebagai
berikut:
➢ Dokumen Legal :
- Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NIB, dan
dokumen legal lainnya.
- IUPHHK-HT PT Bina Daya Bentala yaitu SK Menteri
Kehutanan Nomor : 555/Menhut-II/2006 Tanggal 22
Desember 2006 tentang Pembaharuan IUPHHK pada
Hutan Tanaman PT Bina Daya Bentala atas Areal Hutan
Produksi Seluas ± 19.870 Hektar di Kabupaten Rokan
Hulu Provinsi Riau.
➢ Administrasi Tata Batas :
Dokumen tata batas sesuai dengan tingat realisasi yang
telah dilakukan seperti pedoman tata batas, instruksi
kerja, laporan tata batas, peta kerja tata batas dan SK
penetapan definitive Areal Kerja IUPHHK-HT PT Bina
Daya Bentala melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. SK.560/Menlhk /Setjen/PLA.2/10/2017
dengan luas 20.142,10 Ha.
2. Berdasarkan hasil verifikasi, realisasi tata batas dan
legitimasi penataan batas konsesi yang telah dilakukan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 4 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Auditee sudah mencapai 100% atau temu gelang, yang
dibuktikan dengan laporan Hasil Tata Batas sudah
disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada
tanggal 15 Juni 2015. PT. Bina Daya Bentala sudah
mendapatkan penetapan areal kerjanya secara definitive
melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.560/Menlhk/Setjen/ PLA.2/10/2017 tentang
Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT. Bina Daya
Bentala seluas 20.142,10 Ha di Kabupaten Rokan Hulu
Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17
Oktober 2017.
3. Terdapat konflik klaim lahan dengan luas total 13.255,4
Ha dan tahun 2018 hanya terselesaikan seluas 6,7 Ha
sehingga total klaim lahan masih 13.248,7 Ha, hal ini
mengindikasikan bahwa pengakuan para pihak atas
eksistensi real IUPHHK kawasan hutan-(BATB) belum
seluruhnya mengakui, terbukti masih terdapat konflik
klaim lahan. Auditee tetap berupaya melakukan
penyelesaian kliam lahan yang belum diselesaikan, yang
dirangkum dalam Rencana Kerja Penyelesaian Konflik
(RKPK), yang disetujui oleh Kepala Unit, termasuk rencana
anggarannya.
4. Berdasarkan hasil overlay antara peta
SK.560/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 dengan peta SK
MenLHK No 903/MENLHK/SETJEN /PLA.2/12/2016,
terdiri dari HP 19.909,10 Ha dan APL seluas 233 Ha.
Selanjutnya dijelaskan dalam RKUPHHK-HTI PT. Bina Daya
Bentala Periode tahun 2017-2026, SK Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan no: SK.7841/menLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/10/2018, tanggal 30 Oktober 2018,
tentang Persetujuan Penyesuaian RKU 2017-2026 tahun
kegiatan 2018 – 2019, dijelaskan bahwa pada areal kerja
PT. Bina Daya Bentala seluas 20.142,10 Ha, dimana
19.909,10 Ha merupakan HP dan kawasan APL seluas
233 Ha. dengan demikian maka verifier ini masuk kategori
tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (N/A).
5. Dalam areal PT Bina Daya Bentala terdapat 20 (dua puluh)
ladang pengeboran dengan luas keseluruhan yang dipakai
15,23 Ha dan pada tahun 2016 Auditee telah melakukan
pendataan dan pelaporan terkait keberadaan sumur
minyak PT Chevron melalui surat 037.A/BDB/IV/2016
tanggal 14 April 2016 kepada Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan terdapat jalan raya poros Kota
Duri ke Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sepanjang
17,29 KM atau total luas areal yang terkenan jalan lintas
adalah 31,12 Ha. PT. Bina Daya Bentala telah berusaha
melakukan pendataan dan pelaporan adanya kegiatan
sumur minyak PT. Chevron dan pemakaian jalan Pemda,
tetapi laporan tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya.
1.2. Komitmen
Pemegang Izin IUPHHK-
HTI
BAIK
1. Auditee dapat menunjukan keberadaan dokumen visi misi
Perusahaan, tetapi telah mengalami perubahan
berdasarkan Keputusan Direksi PT Bina Daya Bentala
nomor : 007/BDB/HSE/VIII/2018, tanggal 15 Agustus
2018 yang ditandatangani Direktur PT Bina Daya Bentala
dan efektif berlaku pada tanggal ditetapkan, dokumen visi
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 5 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
misi telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari, karena telah memuat kelestarian
produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian secara
social.
2. Dengan demikian selama tahun 2018 PT. Bina Daya
Bentala telah melakukan sosialisasi visi dan misi
Perusahaan mulai level pemegang izin dan masyarakat
setempat yaitu kepada manajemen dan mitra kerja
sebanyak 2 (dua) kali dan telah melakukan sosialisasi visi
dan misi perusahaan kepada masyarakat desa Bonai,
Sontang, dan Kasang Padang 1 kali secara bersamaan
pelaksanaanya dibuktikan dengan Berita Acara, daftar
hadir serta foto kegiatan.
3. Auditor selain melakukan Observasi terhadap kesesuain
visi Perusahaan juga melakukan diskusi dengan aspek
ekologi, produksi serta sosiali terhadap implementasi
seluruh tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh PT
Bina Daya Bentala, hasilnya beberapa kegiatan masin
belum sesuai dengan kerangka PHL, sehingga untuk tahun
2018 kegiatan pengelolaan hutan masih ada sebagian
kecil yang belum sesuai dengan kerangka PHL.
1.3. Jumlah dan
kecukupan tenaga
profesional terlatih dan
tenaga teknis pada
seluruh tingkatan untuk
mendukung pemanfaatan
implementasi penelitian,
pendidikan dan Latihan
BAIK 1. Berdasarkan analisis realisasi persentase pemenuhan
kebutuhan Ganis PHPL di PT Bina Daya Bentala yang
berkualifikasi Kompetensi terhadap syarat kecukupan
berdasarkan luasan areal kerja IUPHHK- HT dengan
perhitungan persentase 12/6 x 100 % = 116,6 %. atau
tersedia untuk setiap bidang Ganis sesuai P.16/PHPL-
IPHH/2015, bahkan untuk Ganis tertentu jumlahnya telah
melebihi syarat kecukupan.
2. Dengan demikian perencanaan peningkatan kemampuan
sumberdaya manusia tahun 2018, terdapat 24 kegiatan
pelatihan yang telah dilaksanakan, dan realisasi
berdasarkan peserta persentasenya 145/201 x100 =
72,14 %, sedangkan berdasarkan jenis pelatihan dengan
persentase 24/24x100 = 100 %, seluruh pelatihan yang
telah diselenggrakan dibuktikan dengan surat tugas dan
sertifikat pelatihan.
3. Dokumen Ketenagakerjaan di lapangan PT. Bina Daya
Bentala dinyatakan lengkap karena meliputi kategori :
Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan
dengan Karyawannya; Dokumen Standar Operasional
Presedure; Dokumen Serikat Pekerja; Dokumen
Keselamatan Kerja; Dokumen Jaminan Kesehatan; tetapi
Laporan Ketenagakerjaan terlambat dilaporkan kepada
instansi terkait.
1.4. Kapasitas dan
mekanisme untuk
perencanaan
pelaksanaan
pemantauan periodik,
evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK
BAIK
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan
Struktur Organisasi PT Bina Daya Bentala dan job
Descriptionnya, Struktur Organisasi yang telah diterbitkan
berdasarkan keputusan Direksi nomor :
005/BDB/II/2019, tanggal 1 Februari 2019
ditandatangani oleh Direktur, telah sesuai dengan prinsip
prinsip/kerangka PHPL, serta tidak terdapat rangkap
jabatan.
2. PT Bina Daya Bentala telah memiliki dan dapat
menunjukan keberadaan perangkat SIM berupa Software,
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 6 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Hardware, SOP SIM, dan tenaga pelaksana untuk
mengoperasikan SIM yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Utama PT Bina Daya Bentala nomor :
001/SK/BDB/I/2019, tanggal 1 Januari 2019.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan SPI.
Keberadaan SPI PT Bina Daya Bentala merupakan satu
kesatuan dengan Struktur Oragnisasi PT Bian Daya
Bentala berdasarkan keputusan Direktur nomor nomor :
005/BDB/II/2019, tanggal 1 Februari 2019, hasil
pemeriksaan laporan audit internal ,dapat dijelaskan
bahwa ruang lingkup pekerjaan Auditor Internal pada
tahun 2018 masih fokus pada 3 kegiatan yaitu pada
Plantation, Manager fire dan logistik saja sedangkan
bidang lain dalam pengelolaan hutan tidak mendapat
perhatian untuk pemeriksaan, sehingga belum/kurang
berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil
audit internal dengan nomor : 01/RIAU-BDB/IAD/12/18,
terdapat temuan positif dan observasi tetapi terdapat
beberapa hasil hanya mencantumkan hasil tidak sertai
dengan rekomendasi dan dampaknya, serta tidak ada
tanggapan dan tindaklanjutnya dari manajemen (auditee
bidang yang diaudit). Menurut publikasi Manajemen
Perusahaan (Konsultan ISO 9001), jika tindakan-tindakan
diatas dilakukan olen Manajemen, maka hal tersebut
esensi dari keterlaksanaan tindak koreksi manajemen
berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas
Dasar Informasi Awal
Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK
1. Hasil pemeriksaan terhadap Persetujuan rencana
penebangan melalui peningkatan pemahaman,
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi
kandungannya, PT Bina Daya Bentala telah memiliki RKT
tahun 2019, serta telah dilakukan sosialisasi terhadap 3
(tiga) Desa Terdampak, pada tanggal 20 Desember 2018,
yang dibuktikan dengan Berita Acara. Keberadaan
dokumen Berita Acara Persetujuan Rencana Kerja (RKT)
2019 yang telah ditandatangani perangkat Desa dan
tokoh tokoh masyarakat mengindikasikan bahwa kegiatan
operasional RKT 2019 PT Bina Daya Bentala telah
disetujui oleh seluruh pihak Desa terdampak RKT sekitar
areal kerja PT Bina Daya Bentala.
2. Hasil dari kegiatan sosialisasi khususnya Sosialisasi tata
batas tanggal 20 Desember 2018 untuk 3 (tiga)
terdampak menghasilkan persetujuan tata batas dari para
pihak yang dituangkan atau dibuktikan dengan
keberadaan dokumen Berita Acara Persetujuan.
Keberadaan dokumen Berita Acara Persetujuan Tata batas
areal kerja PT Bina Daya Bentala yang telah
ditandatangani perangkat Desa dan dalam dokumen TBT
no 4 tahun 2014 yang merupakan bagian dari proses
penataan batas terdapat BAP, yang ditandatangani oleh
para pihak yang mengakui dan menyetujui batas batas
konsesi, hal ini mengindikasikan bahwa proses tata batas
areal PT Bina Daya Bentala telah disetujui oleh perangkat
Desa serta masyarakat Desa terdampak areal kerja PT
Bina Daya Bentala.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 7 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3. Hasil dari kegiatan sosialisasi khususnya Sosialisasi
CSR/CD di Desa Bonai dan Desa Kasang Padang, serta
Desa Sontang menghasilkan dokumen persetujuan para
pihak yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen
Berita Acara persetujuan CSR/CD PT Bina Daya Bentala
tahun 2019 yang ditanda tangani pada tanggal 20
Desember 2018. Keberadaan dokumen Berita Acara
persetujuan CSR/CD tahun 2019 PT Bina Daya Bentala
yang telah ditandatangani para perangkat dari 3 (tiga)
Desa terdampak dan tokoh masyarakat, hal ini
mengindikasikan bahwa kegaiatn CSR/CD PT Bina Daya
Bentala 2019, telah disetujui oleh para pihak, dengan
persentase persetujuan para pihak 3/3 x 100 = 100 %.c.
4. Hasil dari kegiatan sosialisasi kawasan lindung di Desa
Bonai dan Desa Kasang Padang, serta Desa Sontang
menghasilkan dokumen Berita Acara sosialisasi kawasan
lindung PT Bina Daya Bentala tahun 2018 yang
ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2018.
Walaupun sosialisasi telah dilaksanakan pada seluruh
Desa terdampak yaitu Desa Bonai dan Desa Kasang
Padang dan Desa Sontang dengan demikian persentase
3/3x100 = 100%, namaun terkait dengan keberadan
kawasan lindung di areal hutan izin IUPHHK- HT PT Bina
Daya Bentala realisasi dilapangan banyak kawasan
lindung yang dikuasi oleh beberapa anggotan masyrakat,
sehingga hal ini mengindikasikan bahwa proses
persetujuan kawasan lindung hanya mendapat
persetujuan dari sebagian para pihak.
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja
jangka panjang dalam
pengelolaan hutan lestari
BAIK 1. Auditee telah memiliki dokumen RKU yang disahkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai
berikut:
▪ Dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10
Tahun periode 2009 – 2018 yang disyahkan oleh
Kementerian Kehutanan melalui keputusan No.
SK.70/VI-BPHT/2009 tertanggal 5 Maret 2009.
▪ Dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10
Tahun Periode 2017 – 2026 dalam rangka
pemulihan dan perbaikan tata kelola gambut, yang
disyahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. SK.6137/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2017 tertanggal 14 November
2017 tentang persetujuan RKUPHHK 2017-2026
dalam rangka perbaikan tata kelola gambut.
▪ Dokumen RKU periode 2017-2026 tahun kegiatan
2018-2019 yang disahkan melalui Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:
SK.7841/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2018
tanggal 30 Oktober 2018 tentang persetujuan
penyesuaian RKUPHHK 2017-2026 tahun kegiatan
2018-2019 an. PT Bina Daya Bentala.
Dokumen RKU tersebut telah disusun berdasarkan hasil
deliniasi mikro serta tidak dikenai peringatan tentang
kewajiban dalam proses penyusunannya.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 8 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2. Auditee telah melakukan kegiatan penataan areal kerja di
lapangan sesuai dengan dokumen RKU 2017-2026. Bukti
kegiatan PAK di lapangan dibuktikan dengan adanya BAP dan
peta sebaran pal
3. Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa tanda
batas blok dan petak kerja seluruhnya dapat terlihat dalam
kondisi yang bagus. Namun demikian peletteran pada
sebagian pal paralon di lapangan masih belum seragam.
2.2. Tingkat pemanenan
lestari untuk setiap jenis
hasil hutan kayu utama
dan nir kayu pada setiap
tipe ekosistem
BAIK
1. Auditee telah memiliki data potensi tegakan per tipe
ekosistem (hutan tanaman rawa gambut) dari hasil
inventarisasi tegakan selama 3 tahun terakhir beserta
kelengkapan peta pendukungnya (peta kerja, tally sheet
dan peta pohon).
2. Auditee telah melakukan pengukuran riap tegakan pada
plot PSP untuk tipe ekosistem rawa gambut dan sudah
dianalisis sebagai mana yang tercantum dalam dokumen
laporan PSP Tahun 2018.
3. Auditee telah melakukan pengukuran riap tegakan pada
plot PSP Tahun 2018 dan sudah dianalisis serta telah
dilaporkan kepada Balitbang dan inovasi Kehutanan.
Namun demikian data pengukuran riap tegakan tersebut
belum digunakan sebagai acuan dalam penentuan riap
tegakan pada RKT.
2.3. Pelaksanaan
penerapan tahapan
sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi
hutan
BAIK
1. Auditee telah memiliki dokumen SOP untuk seluruh
tahapan kegiatan sistem silvikultur secara lengkap, dan
isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau
ketentuan teknis.
2. Auditee telah melakukan pada seluruh tahapan kegiatan
system silvikultur THPB sesuai dengan SOP yang
dikembangkan yang meliputi kegiatan perencanaan,
penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengamanan
serta perlindungan hutan.
3. Berdasarkan hasil kegiatan PHI Tahun 2018, auditee telah
memiliki potensi tegakan sebesar 149,96 M3/ha yang
artinya auditee memiliki potensi tanaman yang mampu
menjamin kelestarian hasil hutan.
4. Auditee telah memiliki stocking tanaman hasil PAT 2, 6
dan 12 tahun 2018 adalah sebesar 92,76% yang artinya
auditee memiliki stocking tanaman yang mampu
menjamin kelestarian hasil hutannya.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi
tepat guna untuk
pemanfaatan hutan
BAIK
1. Auditee telah memiliki SOP tentang tebangan ramah
lingkungan meliputi tahapan perencanaan, pemanenan,
K3 dan penilaian pasca pemanenan yang disusun sesuai
dengan tipe ekosistem.
2. Auditee telah melakukan penerapan teknologi ramah
lingkungan pada 3 tahapan kegiatan tebangan meliputi
proses pra tebangan, penebangan dan penilaian pasca
tebangan.
3. Berdasarkan hasil uji petik terhadap dokumen LHP dan
LHC diperoleh nilai FE adalah sebesar 0,88 yang artinya
limbah hasil pemanfaatan kayu sangat minim.
2.5. Realisasi
penebangan sesuai
BAIK 1. Auditee telah memiliki dokumen RKT 2018 dan 2019
secara lengkap yang disahkan secara self approval dan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 9 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/
pemanfaatan pada areal
kerjanya
mengacu pada dokumen RKU 2017-2026.
2. Auditee telah memiliki peta kerja rencana dan realisasi
tebangan dan tanaman yang disusun berdasarkan peta
RKT Tahun 2018. Peta tersebut telah menggambarkan
areal ditebang, dipelihara dan dilindungi serta telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa
auditee telah mengimplementasikan penandaan batas
areal dipanen, dipelihara dan dilindungi. Namun demikian
tanda batas kawasan lindung hanya sebagian yang terlihat
di lapangan.
4. Auditee telah melakukan kegiatan tebangan dengan total
volume sebanyak 83,586.61 M3 atau presentase sebesar
56,80% dari rencana tebangan. Lokasi tebangan berada
pada areal yang diijinkan dan tidak melebihi luas yang
diijinkan.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang
memadai dan memenuhi
kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian
dan pengembangan,
serta peningkatan
kemampuan sumber
daya manusia
SEDANG 1. Kondisi keuangan milik auditee tahun 2018 dalam kondisi
yang kurang bagus, dimana likuiditas hanya sebesar
6,88%, solvabilitas 89,95% dan rentabilitas negative serta
catatan akuntan public terhadap Laporan Keuangan tahun
buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Auditee telah melakukan realisasi alokasi dana tahun
2017 mencapai 101% sedangkan untuk realisasi tahun
2018 adalah sebesar 102% dari rencana seharusnya
berdasarkan laporan keuangan yang disusun sesuai
P.32/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP)
3. Auditee telah melakukan realisasi alokasi dana secara
proporsional dengan presentase perbedaan sebesar
5,29% untuk tahun 2017 dan 5,22% untuk tahun 2018.
4. Auditee telah merealisasikan alokasi dana pada setiap
kegiatan pengelolaan hutan dan tidak terdapat kendala
dalam segi pendanaan. Namun demikian meski tidak
terdapat kendala dalam segi pendanaan masih terdapat
kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu.
5. Berdasarkan hasil telaah dokumen diperoleh data bahwa
data auditee telah melakukan realisasi penanaman pada
bekas tebangan di fungsi budidaya gambut mencapai
presentase sebesar 90,70% atau seluas 35,1 ha dari
rencana 38,7 ha.
6. Auditee telah melakukan realisasi tanam pada tanaman
pokok seluas 245,7 ha dari rencana 167,06 ha atau
presentase sebesar 147%. Areal yang telah tertanam
merupakan akumulasi dari realisasi tanaman pada fungsi
lindung gambut dan fungsi budidaya gambut.
3. Ekologi
3.1. Keberadaan,
kemantapan dan kondisi
kawasan dilindungi pada
setiap tipe hutan
BAIK
1. Luas kawasan dilindungi waktu Penilikan Ke-1 (2019)
sesuai dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI (Oktober,
2018) periode 2017 sd. 2026 tahun kegiatan 2018 sd.
2019 mengalami penambahan luas yaitu seluas 2.745 Ha
(13,63% dari luas areal 20.142 Ha) terdiri dari sempadan
sungai seluas 2.172 Ha, KPPN seluas 292 Ha dan DPSL
seluas 281 Ha. Pengalokasian kawasan lindung tersebut
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 10 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
telah mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi
biofisik, serta kondisi spesifik yang ada sesuai ketentuan
yang berlaku.
2. Kondisi faktual kawasan lindung Auditee yang telah ditata
dilapangan, tanda batas dikenali dilapangan dan/atau
dalam kondisi baik sebesar 52% dari yang seharusnya
dengan penandaan batas terlihat dilapangan berupa Seng
plat warna kuning dan papan informasi peruntukan
kawasan lindung.
3. Luas kawasan lindung Auditee yang berhutan sesuai
dengan fungsi kawasan lindungnya mencakup 2.258,9 Ha
(82% dari 2.739,3 Ha) terdiri dari 291,9 Ha Belukar Tua
dan Hutan pada KPPN dan 1.967,0 Ha Belukar Tua dan
Belukar Muda pada Sempadan Sungai dan terdapat
kegiatan rehabilitasi kawasan lindung DPSL seluas 6,7 Ha.
4. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung telah dilakukan
(100%), namun baru sebagian kecil (33%) para pihak
mengakui keberadaan kawasan lindung dan selama
periode tahun 2018 masih terjadi gangguan hutan di
sempadan sungai dan DPSL akibat kegiatan masyarakat
dikarenakan adanya klaim lahan
5. Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang
sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan
lindung hasil tata ruang yang ada didalam RKUPHHK-HTI
(2017) periode 2017 sd. 2026.
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
BAIK
1. Ketersediaan prosedur perlindungan hutan yang dimiliki
Auditee telah mencakup seluruh potensi jenis gangguan
hutan, meliputi: potensi gangguan kebakaran hutan,
pembalakan liar/Illegal Logging, perambahan,
pengembalaan liar, hama penyakit tanaman dan
perburuan satwa.
2. Sarana prasarana perlindungan hutan telah memadai,
Jenis, jumlah dan fungsinya sesuai dengan ketentuan
(jumlah regu RPK yang tersedia dilapangan). Hasil
pengamatan dilapangan sarpras perlindungan kebakaran
masih berfungsi dengan baik
3. Auditee telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan
jumlah sebagian sesuai dengan ketentuan dengan
kualifikasi personil yang memadai sesuai ketentuan.
4. Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui
tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan
mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan, seperti
sosialisasi, patroli perlindungan hutan dan pemasangan
papan-papan himbauan.
3.3. Pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan
hutan
BAIK
1. Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang
mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan.
2. Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai
dengan dokumen perencanaan lingkungan
AMDAL/RKL/RPL (2003); dokumen RKUPHHK-HTI;
dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dengan
kondisi yang masih berfungsi dengan baik.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 11 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3. Auditee telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan
dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai sesuai
dengan ketentuan.
4. Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air (RKL tahun 2003,
RKUPHHK-HTI, dan Dokumen Pemulihan Ekosistem
Gambut) dan sebagian besar telah diimplementasikan
sesuai ketentuan.
5. Auditee telah memiliki dokumen perencanaan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL tahun
2003, RKUPHHK-HTI, dan Dokumen Pemulihan Ekosistem
Gambut) dan sebagian besar (80%) telah
diimplementasikan sesuai ketentuan.
6. Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan dampak
dan tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar
dan penting terhadap tanah dan air.
3.4. Identifikasi spesies
flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau
langka (endangered),
jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan
endemik
SEDANG
1. Auditee telah memiliki prosedur terkait identifikasi jenis
flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE, namun referensi
prosedur belum mengacu kepada ketentuan yang terbaru
(Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
jiz. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018) terkait
jenis-jenis dilindungi sehingga mencakup sebagian besar
jenis dilindungi dan/atau RTE.
2. Kegiatan identifikasi folra dan fauna dilindungi dan/atau
RTE tahun 2018 telah dilakukan, namun hasil identifikasi
flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE terkini yang
ditemukan belum dirinci status perlindungannya menurut
Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018,
sehingga mencakup sebagian jenis yang dilindungi
dan/atau RTE yang terdapat diareal Auditee.
3.5. Pengelolaan flora
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
flora dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemic
SEDANG
1. Prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau RTE yang
ada di areal Auditee mencakup seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau RTE berdasarkan jenis-jenis yang
terdapat diareal Auditee dan sesuai ketentuan.
2. Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan flora
sebagian (83%) sesuai ketentuan, sehingga kegiatan
pengelolaan mencakup sebagian jenis-jenis yang
dilindungi dan/atau RTE diareal Auditee.
3. Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian
species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
Auditee, namun Auditee telah berupaya untuk
menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana
dijelaskan pada verifier 3.5.2.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 12 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.6. Pengelolaan fauna
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
fauna dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemik
BAIK
1. Prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau RTE yang
ada di areal Auditee mencakup seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau RTE berdasarkan jenis-jenis yang
terdapat diareal Auditee dan sesuai ketentuan.
2. Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna
sesuai ketentuan, sehingga kegiatan pengelolaan
mencakup jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal
Auditee.
3. Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian
species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
Auditee, namun Auditee telah berupaya untuk
menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana
dijelaskan pada verifier 3.6.2.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/ pemegang
izin dengan kawasan
masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat
setempat
BAIK 1. Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap
mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana
pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.
2. Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas /
rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik
batas kawasan yang disepakati para pihak.
3. Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat
dalam perencanaan SDH yang legal, lengkap dan jelas.
4. Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas
kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat
hukum adat/setempat.
5. Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para
pihak dan masih ada konflik lahan dengan masyarakat
setempat.
4.2. Implementasi
tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku.
BAIK 1. Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut
tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan
peraturan perundangan yang relevan.
2. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal
tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin
terhadap masyarakat.
3. Auditee telah memiliki bukti lengkap pelaksanaan
kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai
hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat
dalam mengelola SDH.
4. Auditee telah memiliki sebagian bukti realisasi
pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap seluruh
masyarakat.
5. Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap
terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi distribusi
BAIK 1. Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap &
jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 13 dari 20
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
manfaat yang adil antar
para pihak
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
2. Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan
jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat.
3. Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin
mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.
4. Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian besar
(≥ 50%) kegiatan peranserta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
oleh pemegang izin.
5. Auditee telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang
lengkap dan terdokumentasi dengan baik
4.4. Keberadaan
mekanisme resolusi
konflik
BAIK 1. Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang
lengkap dan jelas.
2. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap
dan jelas.
3. Auditee memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan
pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
4. Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan
konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan
Peningkatan Kesejah-
teraan Tenaga Kerja
BAIK
1. Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan
industrial dengan seluruh karyawan.
2. Pemegang izin telah merealisasikan seluruh rencana
pengembangan kompetensi.
3. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan
telah diimplementasikan seluruhnya.
4. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
(5) Resume Hasil Verifikasi LK :
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
1.1.1.a.
Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK
IUPHHK).
MEMENUHI Auditee telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.555/MENHUT-II/ 2006 Tanggal 22 Desember
2006, untuk jangka waktu izin (selama 35 tahun) mulai
Tanggal 04 Februari 2003 sampai dengan 03 Februari 2038.
Areal kerja Auditee telah ditetapkan berdasarkan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor :
SK.560/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 Tanggal 17 Oktober
2017 Tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT Bina Daya
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 14 dari 20
Bentala seluas 20.142,10 Hektar Di Kabupaten Rokan Hulu
Provinsi Riau
Hasil overley peta areal kerja auditee berdasarkan
SK.560/Menlhk/Setjen/ PLA.2/10/2017 Tanggal 17 Oktober
2017 dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :
250.000 (Lampiran SK. 903/Menlhk/Setjen/ PLA.2/12/2016
Tanggal 7 Desember 2016), areal Auditee masih tetap pada
Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Areal Penggunaan
Lain (APL).
1.1.1.b.
Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha Hasil Hutan Kayu.
(IIUPHHK).
MEMENUHI Auditee telah membayar lunas IIUPHHK melalui Bank Mandiri,
pada Tanggal 08 Desember 2005 sebesar Rp 52.000.000,00
sesuai dengan SPP IIUPHHK an. PT Bina Daya Bentala yang
diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu
melalui surat Nomor : 08.11.2005, Tanggal 24 Nopember
2004.
Bukti setor IIUPHHK telah sesuai dengan Surat Perintah
Pembayaran yang diterbitkan.
1.1.1.c. Penggunaan
kawasan yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika
ada).
MEMENUHI Auditee telah melakukan pencatatan, pendataan,
pendokumentasian, monitoring dan melaporkan kegiatan-
kegiatan penggunaan lahan di luar sektor kehutanan kepada
instansi yang berwenan, namun belum memiliki informasi
terkait izin penggunaan kawasan yang ada.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.1.1.a.
Dokumen
RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/RTT
beserta lampirannya yang
telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang,
meliputi :
1) Dokumen RKU
PHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun
berdasarkan
IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis
PHPL Timber Cruising
dan/atau Canhut.
2) Dokumen RKT/ RTT
yang disusun
berdasarkan RKU/RPKH
dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang
atau yang disahkan
secara self approval.
3) Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL Canhut.
MEMENUHI 1. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI)
Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2009 –
2018, telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.70/VI-
BPHT/2009 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
(RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun
Periode Tahun 2009 - 2018 Atas Nama PT. Bina Daya
Bentala di Provinsi Riau.
2. Dokumen Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTl)
Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun 2017 -
2026 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor : SK.6137/MenLHK-PHPL/UHP/
HPL.1/11/2017 Tanggal 14 November 2017 Tentang
Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2017 – 2026 Dalam
Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT
BianDaya Bentala di Provinsi Riau.
3. Dokumen Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTl)
Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun 2017 -
2026 Tahun Kegiatan 2018 - 2019 dan telah mendapat
persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : SK.7841/
MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/12/2018 Tanggal 30 Oktober
2018 Tentang Persetujuan Penyesuaian RKUPHHK-HTI
Periode 2017 - 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 Atas
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 15 dari 20
Nama PT Bina Daya Bentala di Provinsi Riau.
4. Dokumen RKTUPHHK-HTI 2018 PT Bina Daya Bentala
diterbitkan secara Self Aproval Berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Utama PT Bina Daya Bentala Nomor :
SK.01/BDB/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 Tentang
Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI)
Tahun 2018 an. PT Bina Daya Bentala Di Kabupaten
Rokan Hulu Provinsi Riau yang ditandatangani oleh
Direktur Utama PT Bina Daya Bentala (Effendy Saputra
Tjua).
5. Dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI 2018 PT Bina Daya
Bentala diterbitkan secara Self Aproval Berdasarkan Surat
Keputusan Direktur PT Bina Daya Bentala Nomor :
SK.04/BDB/XI/2018 Tanggal 9 November 2018 Tentang
Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
(RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 an. PT Bina Daya Bentala Di
Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang ditandatangani
oleh Direktur Utama PT Bina Daya Bentala (Khafid
Sudrajat).
6. Dokumen RKTUPHHK-HTI 2019 PT Bina Daya Bentala
diterbitkan secara Self Aproval Berdasarkan Surat
Keputusan Direktur PT Bina Daya Bentala Nomor :
SK.05/BDB/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang
Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI)
Tahun 2019 A.N. PT Bina Daya Bentala Di Kabupaten
Rokan Hulu Provinsi Riau yang ditandatangani oleh
Direktur PT Bina Daya Bentala (Khafid Sudrajat).
7. Peta areal kerja sebagai lampiran dokumen RKUPHHK-HTI
dan RKTUPHHK-HTI dibuat oleh petugas yang berwenang
dan tersedia lengkap dan absah.
2.1.1.b.
Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja dan
bukti implementasinya di
lapangan.
MEMENUHI Auditee telah memiliki Peta areal yang tidak boleh ditebang
(Kawasan Lindung) tergambar dalam Peta RKUPHHK-HTI
Tahun 2017-2026 dan Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan
Tahun 2019, skala 1 : 50.000, yang dibuat oleh Ganis PHPL
CANHUT atas nama Edhi Cahyono. Dari hasil pemeriksaan di
lapangan Auditee telah melakukan penandaan kawasan
lindung dengan cara melakukan pemasangan plang kawasan
lindung dan pemasangan patok dan posisinya sesuai dengan
yang tercantum dalam peta
2.1.1.c
Penandaan lokasi blok
tebangan/blok RKT/petak
RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan
MEMENUHI Penandaan lokasi blok tebangan/petak tebangan telah
tergambar dalam peta RKT skala 1: 50.000 yang telah
disahkan yang dibuat oleh GANIS Canhut.
Posisi blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan.
Penandaan patok batas petak mengacu pada SOP yang
dikembangkan oleh Auditee.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2.2.1.a.
Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
MEMENUHI Auditee menyusun Dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman
Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh)
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 16 dari 20
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya.
Tahun Periode 2009 –2018, telah mendapat persetujuan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.70/VI-BPHT/2009 Tentang Persetujuan Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh)
Tahun Periode Tahun 2009 - 2018 Atas Nama PT. Bina Daya
Bentala di Provinsi Riau.
Auditee menyusun Dokumen Dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
(RKUPHHK-HTl) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode
Tahun 2017 - 2026 dan telah mendapat persetujuan dan
disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.6137/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/11/2017 Tanggal 14
November 2017 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun
2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut
Atas Nama PT BianDaya Bentala di Provinsi Riau.
Auditee menyusun Dokumen Penyesuaian Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Industri (RKUPHHK-HTl) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh)
Periode Tahun 2017 - 2026 Tahun Kegiatan 2018 - 2019 dan
telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : SK.7841/ MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 Tanggal 30 Oktober 2018
Tentang Persetujuan Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode
2017 - 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 Atas Nama PT
Bina Daya Bentala di Provinsi Riau.
2.2.1.b.
Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.
NOT APPLICABLE Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan
Tahun 2019 serta hasil observasi lapangan, Auditee sudah
tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam, sehingga
verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA).
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan
Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar
mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
MEMENUHI 1. Dokumen LHP tersedia lengkap dan absah serta telah
dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.
2. Selama periode April 2018 s/d Maret 2019 Auditee talah
menerbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP) sebanyak
sebanyak 236.178,71 SM setara dengan 139.345,44 M3.
3. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen LHP
telah sesuai dengan dokumen buku ukur.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan.
Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan
lampirannya dari:
- TPK hutan ke TPK
MEMENUHI Seluruh kayu yang diangkut dari TPn/TPK Hutan telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Untuk periode April 2018 s/d Maret 2019 menggunakan
dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
Hasil uji silang antara dokumen LMKB dengan dokumen
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 17 dari 20
Antara,
- TPK hutan ke industri
primer dan/atau
penampung kayu
terdaftar,
- TPK Antara ke industri
primer hasil hutan
dan/atau penampung
kayu terdaftar.
Surat Keterangan Hasil Hutan terdapat kesesuaian.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
Verifier 3.1.3.a. Tanda-
tanda PUHH/ barcode
pada kayu dari pemegang
IUPHHK-HA bisa
NOT APPLICABLE Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dimana
sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang
Habis Permudaan Buatan (THPB) sehingga tanda-tanda pada
tunggak kayu tidak dapat ditemukan di lapangan. Dan
merujuk dari indikator 3.1.3 yang menjelaskan bahwa asal
usul kayu bulat berasal dari IUPHHK-HA, sehingga verifier ini
tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
Verifier 3.1.3.b.
Identitas kayu diterapkan
secara konsisten oleh
pemegang izin.
NOT APPLICABLE Seperti telah diuraikan pada verifier 3.1.3.a. diatas, Auditee
adalah pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dimana
sistem silvikultur yang dikembangkan adalah Tebang Habis
Permudaan Buatan (THPB) sehingga verifier ini tidak dapat
diterapkan (Not Applicable).
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.
Arsip SKSKB dan
dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan
alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman.
MEMENUHI Seluruh SKSHHK PT Bina Daya Bentala selama periode April
2018 s/d Maret 2019 tersedia lengkap, diterbitkan dan
ditandatangani oleh petugas dari perusahaan secara Self
Assesment.
Auditee tidak menggunakan dokumen SKSKB sehingga tidak
terdapat dokumen berita acara pemeriksaan kayu (BAP
P2SKSKB).
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH).
Verifier 3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
MEMENUHI Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen Surat Perintah
Pembayaran (SPP)/Bukti Pembuatan Tagihan (BPT) periode
Bulan Februari 2018 s/d Januari 2019.
Seluruh SPP/BPT yang diterbitkan telah sesuai dengan
dengan LHP yang dibuat/disahkan.
Verifier 3.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/atau
PSDH
MEMENUHI Auditee telah membayar kewajiban PSDH sesuai dengan
SPP/BPT yang diterbitkan.
PSDH untuk produksi kayu yang telah diLHPkan sejak bulan
April 2018 sampai dengan Maret 2019 dengan volume
sebesar 139.345,44 M3 telah dibayar lunas oleh Auditee
sesuai dengan dokumen SPP/BPT sebesar Rp
1.170.501.696,00.
Pembayaran PSDH dibuktikan dengan adanya tanda bukti
setor melalui Bank Mandiri dan lembar Bukti Penerimaan
Negara.
Verifier 3.2.1.c. MEMENUHI Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 18 dari 20
Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman.
tarif, volume, ukuran dan jenis yang berlaku yaitu mengacu
pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
tahun 2014 Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan
Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian
Kehutanan dan mengacu pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2017, Tanggal 19
Desember 2017 Tentang penetapan harga patokan hasil
hutan untuk perhitungan PSDH, ganti rugi tegakan dan
penggantian nilai tegakan.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Dokumen PKAPT NOT APPLICABLE Auditee bukan Pedagang Kayu Antar Pulau, sehingga tidak
memiliki dokumen PKAPT. Seluruh Kayu Bulat Kecil Auditee
diangkut menggunakan jalan darat menuju Industri PT IKPP
yang berlokasi di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga verifier ini masuk
dalam kategori Not Applicabel (NA).
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia
dan memiliki izin yang sah.
Dokumen yang
menunjukkan identitas
kapal
NOT APPLICABLE Seperti yang dijelaskan pada verifier 3.3.1, Auditee bukan
Pedagang Kayu Antar Pulau, sehingga tidak memiliki
dokumen PKAPT. Seluruh Kayu Bulat Kecil Auditee diangkut
menggunakan jalan darat menuju Industri PT IKPP yang
berlokasi di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga verifier ini masuk
dalam kategori Not Applicabel (NA).
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.4.1. Tanda V-
Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
MEMENUHI Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal pada
dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu
(SKSHHK) dari TPK Hutan.
Bentuk dan ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee
telah sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/
4/2016 tanggal 29 April 2016, lampiran 6 tentang Pedoman
Penggunaan Tanda V-Legal.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah
memiliki dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan
sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh
areal kerjanya
MEMENUHI 1. Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah
disahkan oleh AMDAL Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hulu melalui surat Nomor : 660/
BLH/2003/2005/01 yang ditetapkan di Pasir-pengarayan
Tanggal 7 Januari 2003.
2. Proses penyusunan Dokumen AMDAL telah mengacu
kepada Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001
dan Keputusan Bapedal Nomor 09 Tahun 2000 tentang
Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 19 dari 20
4.1.2.a. Dokumen RKL dan
RPL.
MEMENUHI Auditee telah menyusun Dokumen Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL) dan telah disahkan yang disusun mengacu pada
dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Rokan Hulu Nomor :
660/BLH/2003/2005/01 Tanggal 7 Januari 2003.
4.1.2.b.
Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik-kimia,
biologi dan sosial.
MEMENUHI Auditee telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan periode Semester I dan
semester II Tahun 2018, pelaksanaan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen laporan RKL
dan RPL yang disusun setiap semester dan Implementasi
pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan
dilakukan secara konsisten dan mengacu terhadap dampak
penting yang terjadi di lapangan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 5.1.1.a.
Pedoman/prosedur K3.
MEMENUHI 1. Auditee telah menyusun Prosedur Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang terdiri dari SOP Keselamatan
dan Kesehatan Kerja, SOP Alat Pelindung Diri (APD), SOP
Security dan SOP Investagasi Insiden.
2. Auditee memiliki Susunan Panitia Pembina Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja (P2K3) telah didaftarkan dan telah
mendapatkan persetujuan dari pejabat instansi terkait dan
mempunyai Tenaga Ahli K3 umum.
Verifier 5.1.1.b.
Ketersediaan Peralatan
K3.
MEMENUHI Auditee memiliki peralatan K3 dan juga telah menyediakan
klinik yang dijaga oleh seorang paramedis dan berdasarkan
observasi lapangan peralatan K3 dalam kondisi baik.
Verifier 5.1.1.c.
Catatan kecelakaan kerja.
MEMENUHI Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang
tercantum dalam dokumen Form EPI 90-02 tentang Laporan
Kecelakaan Kerja, EPI 90-04 tentang Laporan Penyelidikan
Kecelakaan/ Penyakit Akibat Kerja dan EPI 90-17 tentang
Laporan Kecelakaan Kerja/Incident Report. Laporan tersebut
dibuat oleh ahli K3 dan diketahui oleh Kepala Unit HTI..
Selama periode April 2018 s/d Maret 2019 terdapat 1 kasus
kecelakaan kerja yang bersifat ringan, korban telah mendapat
perawatan dan telah bekerja kembali.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja
Verifier :
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
MEMENUHI Auditee telah memiliki Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-
MAR) dan telah terbentuk Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang
Distrik BDB Masa Bakti 2017-2020 berdasarkan Surat
Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua SP-MAR Nmor :
.007/SK/KU/SP-MAR/X/12/2017 Tanggal 23 Desember
2017.
Hasil wawancara dengan pengurus yaitu ketua PUK Cabang
BDB pada tanggal 26 April 2019, mengatakan bahwa
keberadaan Serikat Pekerja sangat bermanfaat, dapat
membantu menyuarakan aspirasi para karyawan, dan hampir
seluruh karyawan tetap adalah anggota Serikat Pekerja.
5.2.2. Adanya
Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan
MEMENUHI Auditee telah mempunyai dokumen Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) Periode 2018 - 2020 antara Manajemen PT Bina Daya
Bentala dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR).
PKB tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 20 dari 20
(PP)
Verifier:
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP.
Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
sesuai SK Nomor : KPTS.12 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018
dan berlaku selama 2 (Dua) tahu terhitung tanggal 26 Juli
2018 s/d 26 Juli 2020.
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di
bawah umur
Verifier :
Pekerja yang masih di
bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan dokumen Laporan Tenaga Kerja, Auditee tidak
mempekerjakan karyawan di bawah umur, dan dalam sistem
rekruitmennya, Auditee telah mempersyaratkan bahwa batas
umur minimal calon karyawan adalah yang telah berumur
lebih dari 18 tahun.