lkpd provinsi bengkulu 2009
DESCRIPTION
Laporan BPK APBD Provinsi Bengkulu Semester I Tahun 2010TRANSCRIPT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2009
LAPORAN III
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2009
DAFTAR ISI
Halaman
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ............................................. 1
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ........................................................................ 3
A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Tahun 2005 sampai dengan 2009... 3
B. Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2009 ..... 3
LAMPIRAN
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Bengkulu. Tanggung jawab BPK RI terletak pada pengungkapan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pemeriksaan BPK RI. Namun, laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan tidak dimaksudkan untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
BPK RI menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.
1. Terdapat Kekurangan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp4.199.845.287,46
2. Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru sebesar Rp3.000.000.000,00 lebih rendah dari yang telah ditetapkan peraturan perundangan-undangan
3. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.810.000.000,00 direalisasikan untuk bantuan sosial
4. Pembayaran premi asuransi untuk pimpinan dan anggota DPRD tidak dipungut PPh 21 sebesar Rp79.200.000,00 dan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp6.000.000,00
5. Penitipan dana di luar Kas Daerah sebesar Rp5.027.426.136,61 menyalahi ketentuan dan menyebabkan hilangnya potensi pendapatan daerah sebesar Rp31.445.036,89
6. Terdapat upah pungut yang belum dibayarkan kepada yang berhak sebesar Rp25.433.256,00
7. Kontrak pekerjaan pada beberapa SKPD di lingkungan Pemprov Bengkulu terlambat dan penyedia barang dan jasa belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp84.463.412,00
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2
8. Terdapat kemahalan harga pengadaan perangkat software pendidikan untuk SD, SMP dan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu TA 2009 minimal sebesar Rp1.072.800.000,00
Sehubungan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada manajemen Pemerintah Provinsi Bengkulu agar :
1. Meninjau ulang Peraturan Gubernur Nomor E.14 tahun 2009 tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Peraturan Gubernur Nomor F.8 tahun 2009 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) untuk menegaskan bahwa persentase bagi hasil pajak daerah dari penerimaan pajak daerah bruto sebelum dikurangi terlebih dahulu biaya pemungutan pajak daerah sebesar 5%.
2. Menganggarkan dan menyalurkan sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp7.000.000.000,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meminta Sekretaris DPRD untuk mengenakan PPh Pasal 21 atas tambahan penghasilan berupa premi asuransi yang diberikan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp79.200.000,00 untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
4. Menegur Kepala Biro Pengelolaan Keuangan selalu BUD untuk secepatnya menyerahkan dana-dana bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa menunggu berakhirnya tahun anggaran.
Permasalahan dan saran perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.
Selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Bengkulu tahun 2009 dan 2008 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern. Laporan tersebut disajikan pada bagian lain yang tidak terpisahkan dari laporan ini.
Bengkulu, Mei 2010
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 3
TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Tahun 2005 sampai dengan 2008
Hasil pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2005 sampai dengan 2008 menunjukkan dari 70 temuan pemeriksaan kepatuhan dan 148 saran, telah ditindaklanjuti 132 saran, dan masih dalam proses 16 saran. Rincian temuan pemeriksaan kepatuhan yang belum ditindaklanjuti dimuat dalam Lampiran 1.
B. Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2009
1. Terdapat Kekurangan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp4.199.845.287,46
Dalam Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan anggaran belanja transfer bagi hasil pajak daerah Rp117.475.295.446,75, dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp76.599.201.503,46 atau 65.20% dari nilai anggaran dengan rincian sebagai berikut.
No. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 20.303.578.296,00 14.898.967.737,67 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 31.577.620.551,80 16.501.789.822,55 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) 39.686.346.893,41 21.834.104.113,94 4. Pajak Air Permukaan (AP) dan Air Bawah Tanah (ABT) 3.059.000.000,00 515.590.123,87 5. Hutang PKB, BBN-KB, PBB-KB dan Pajak AP dan ABT 2008 22.848.749.705,54 22.848.749.705,43
Jumlah 117.475.295.446,75 76.599.201.503,46
Dari hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban transfer bagi hasil pajak diketahui bahwa:
a. Dalam menghitung bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menggunakan data kendaraan bermotor tahun 2008 untuk perhitungan PKB dan BBN-KB, serta menggunakan data panjang jalan Kabupaten/Kota tahun 2004 untuk perhitungan PBB-KB. Pemerintah Provinsi Bengkulu belum menggunakan data kendaraan bermotor dan panjang jalan Kabupaten/Kota tahun 2009 karena belum tersedianya data terbaru untuk Kabupaten Bengkulu Tengah yang masih bergabung dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara.
b. Dalam Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menganggarkan Biaya Pemungutan Pajak Daerah sesuai ketentuan sebesar 5% dari total penerimaan pajak daerah. Namun demikian, Pemprov Bengkulu menghitung bagi hasil pajak daerah, baik PKB, BBNKB, PBB-KB, dan Pajak ABT-AP, sebesar persentase tertentu sesuai ketentuan dari nilai keseluruhan penerimaan pajak daerah setelah dikurangi biaya pemungutan pajak daerah 5% (95% dari total penerimaan pajak daerah).
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 4
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pasal 77, Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk membagikan hasil pajak provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari hasil penerimaan pajak dengan proporsi pembagian sebagai berikut.
No. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Persentase untuk
Provinsi (%) Persentase untuk
Kabupaten/Kota (%)
1. Pajak Kendaraan Bermotor 70 30 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 70 30 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 30 70 4. Pajak Air Permukaan dan Air Bawah Tanah 30 70
Apabila dilakukan perhitungan kembali terhadap pembagian transfer bagi hasil Kabupaten/Kota tanpa mengenakan pemotongan biaya pemungutan pajak daerah sebesar 5%, maka terdapat kekurangan penerimaan bagi hasil pajak daerah yang seharusnya diterima Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp4.199.845.287,46 dengan rincian sebagai berikut.
No. Uraian Bagi Hasil Pajak Daerah
Bagi Hasil Pajak Daerah untuk
Kab/Kota setelah pemotongan 5%
(Rp)
Bagi Hasil Pajak Daerah untuk
Kab/Kota yang seharusnya
diterima (Rp)
Selisih kekurangan penerimaan Bagi
Hasil Pajak Daerah untuk Kab/Kota
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) = (4) (3) 1. Pajak Kendaraan Bermotor 19.932.070.507,50 20.981.126.850,00 1.049.056.342,50 2. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor 21.803.644.132,50 22.951.204.350,00 1.147.560.217,50
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
35.270.325.032,74 37.126.657.929,20 1.856.332.896,46
4. Pajak Air Permukaan dan Air Bawah Tanah
2.791.020.789,10 2.937.916.620,10 146.895.831,00
Jumlah 79.797.060.461,84 83.996.905.749,30 4.199.845.287,46
Hal tersebut terjadi karena adanya Peraturan Gubernur Nomor E.14 tahun 2009 tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Peraturan Gubernur Nomor F.8 tahun 2009 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang pada intinya menyatakan persentase bagi hasil pajak daerah dari penerimaan pajak daerah netto dimana dikurangi terlebih dahulu biaya pemungutan pajak daerah sebesar 5%.
Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu terlebih dahulu memotong biaya upah pungut sebesar 5%, mengingat aparat yang melakukan usaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan pajak daerah adalah Pemerintah Provinsi, sedangkan Kabupaten/Kota hanya mendapatkan hasilnya, sehingga wajar jika Pemerintah Provinsi mengeluarkan dahulu biaya upah pungutnya, kemudian baru dibagi untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor E.14 tahun 2009 tentang penetapan pembagian hasil PKB dan BBN-KB serta Peraturan Gubernur Nomor F. 8 tahun 2009 tentang penetapan persentase pembagian hasil PBB-KB.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 5
BPK RI merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk meninjau ulang Peraturan Gubernur Nomor E.14 tahun 2009 tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Peraturan Gubernur Nomor F.8 tahun 2009 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) untuk menegaskan bahwa persentase bagi hasil pajak daerah dari penerimaan pajak daerah bruto sebelum dikurangi terlebih dahulu biaya pemungutan pajak daerah sebesar 5% dan menyalurkan kekurangan pemberian bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp4.199.845.287,46.
2. Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru sebesar Rp3.000.000.000,00 lebih rendah dari yang telah ditetapkan peraturan perundangan-undangan
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009, dianggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp3.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100%. Tujuan pemberian bantuan keuangan tersebut adalah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah pada masa transisi sebagai daerah otonomi baru. Rincian Belanja Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2009 adalah sebagai berikut.
No. Uraian Bantuan Keuangan Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai (Rp)
1. Bantuan Keuangan Tahap 1 001/BKKKPD/LS/019/2009 4 Juni 2009 1.500.000.000,00 2. Bantuan Keuangan Tahap 2 002/BKKK-PD/LS/019/2009 3 Agustus 2009 1.500.000.000,00
Jumlah 3.000.000.000,00
Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu yang menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu berkewajiban memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp5.000.000.000,00 setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Bengkulu Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-880 tahun 2008 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 17 November 2008, Menteri Dalam Negeri telah mengangkat Saudara H. Bambang Suseno, SKM, MM. sebagai Penjabat Bupati Bengkulu Tengah. Selain itu Penjabat Bupati Bengkulu Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Bengkulu.
Hal ini mengakibatkan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun Anggaran 2009 masih kurang direalisasikan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Pemerintah Provinsi belum mengetahui apakah bantuan
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 6
keuangan tersebut telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah secara tepat sasaran.
Hal tersebut terjadi karena Tim Anggaran Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 tidak mematuhi peraturan perundangan dalam menyusun pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah menyatakan bahwa :
a. Gubernur Bengkulu telah membuat surat ke Departemen Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ditembuskan ke DPRD yang intinya untuk membantu proses pengalokasian DAU Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten lainnya yang waktu pemekarannya bersamaan sehingga kewajiban Pemerintah Provinsi hanya sebatas pada telah dialokasikannya DAU dan Dana lainnya ke Kabupaten Bengkulu Tengah. Kewajiban tersebut bersifat tidak mutlak namun melihat kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Berhubung pada Tahun Anggaran 2009 kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu sangat terbatas untuk memprioritaskan pembayaran hutang yang telah jatuh tempo, maka bantuan ke Kabupaten Bengkulu Tengah hanya dapat dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00.
b. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan saat ini belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sehingga akan kami kirimkan kembali surat teguran ke-2 tentang penyampaian hal tersebut.
BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Bengkulu agar menganggarkan dan menyalurkan sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp7.000.000.000,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.810.000.000,00 direalisasikan untuk bantuan sosial
Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada beberapa SKPD digunakan untuk bantuan sosial sebesar Rp1.810.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
a. Sekretariat Daerah
Pada Tahun Anggaran 2009, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu merealisasikan Belanja Barang dan Jasa untuk
Rp1.560.000.000,00 dari anggarannya sebesar Rp1.560.000.000,00 (100%).
Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 123 tahun 2009 tentang Panitia Pelaksana Penetapan Peserta Kegiatan Pembinaan -Provinsi Bengkulu yang menyat i kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu akan diselenggarakan selama 2 (dua) hari bertempat di Kota Bengkulu dan Kabupaten.
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja diketahui bahwa belanja tersebut direalisasikan dalam bentuk bantuan berupa uang kepada pdi kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu sebesar Rp400.000,00 per bulan selama 3 bulan tanpa adanya pelaksanaan kegiatan yang mendukung program Pembinaan
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 7
kegiatan-kegiatan yang akan dibebankan pada Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah.
b. Dinas Pemuda dan Olahraga
Pada Tahun Anggaran 2009, Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan kegiatan Event-Event Olahraga dengan anggaran sebesar Rp2.900.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp2.449.203.500,00 atau 84,46% dari nilai anggaran. Dari realisasi kegiatan tersebut diantaranya direalisasikan untuk Belanja Barang dan Jasa berupa Belanja Jasa Penunjang Kegiatan sebesar Rp2.053.503.500,00 dari anggarannya sebesar Rp2.474.600.000,00.
Hasil pemeriksaan Belanja Jasa Penunjang Kegiatan diketahui terdapat Belanja Bantuan Pembinaan kepada Cabang Olahraga Tenis Meja sebesar Rp250.000.000,00 yang diberikan secara tunai. Sampai dengan pemeriksaan laporan keuangan berakhir, penerima bantuan belum menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.
Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
a. Pasal 49 yang menyatakan bahwa Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.
b. Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
Hal ini mengakibatkan ketidaktertiban disiplin anggaran yang berdampak terhadap kekurangakuratan penyajian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2009.
Keadaan tersebut disebabkan Tim Panitia Anggaran Daerah kurang cermat dalam merencanakan alokasi anggaran Belanja Bantuan ke dalam Belanja Barang dan Jasa.
Terkait dengan keadaan di atas, Kepala Dinas yang terkait menyatakan bahwa akan segera melengkapi bukti-bukti pertanggungjawaban terhadap pengeluaran dana-dana tersebut.
BPK RI merekomendasikan Gubernur Bengkulu agar menegur Tim Panitia Anggaran Daerah yang kurang cermat dalam merencanakan alokasi anggaran Belanja Bantuan ke dalam Belanja Barang dan Jasa.
4. Pembayaran premi asuransi untuk pimpinan dan anggota DPRD tidak dipungut PPh 21 sebesar Rp79.200.000,00 dan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp6.000.000,00
Pada Tahun Anggaran 2009, Sekretariat DPRD mendapatkan alokasi anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp16.523.465.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp13.649.988.039,00 atau 82,61%. Dari jumlah realisasi anggaran tersebut, diantaranya sebesar Rp540.000.000,00 untuk biaya asuransi kesehatan anggota DPRD.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 8
Realisasi biaya asuransi sebesar Rp540.000.000,00 digunakan untuk pembayaran premi asuransi pemeliharaan kesehatan bagi 45 pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya yang terdiri dari satu istri/suami dan 2 orang anak atau sebesar Rp12.000.000,00 untuk setiap anggota. Berdasarkan SK Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu Nomor 17 tahun 2008 tanggal 2 Maret 2009 perusahaan asuransi yang ditunjuk adalah PT Asuransi Bumi Asih Jaya.
Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap daftar gaji dan penjelasan dari Sekretaris DPRD, diketahui bahwa jumlah Anggota DPRD yang masih aktif adalah 44 orang, dan sebanyak 1 orang, atas nama H. Amran Marzuki, SH telah meninggal dunia pada tahun 2007. Pada bulan September 2009, telah terjadi pergantian Anggota DPRD Periode 2009-2014. Jadi, terdapat kelebihan pembayaran premi asuransi terhadap Anggota DPRD atas nama H. Amran Marzuki, SH dari bulan Maret-Agustus 2009 sebesar Rp6.000.000,00.
Selain itu, dari hasil pemeriksaan terhadap SP2D Nomor 0510/019/LS/2009 tertanggal 13 Maret 2009 dan penjelasan dari bendahara pengeluaran, diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran belum memungut PPh Pasal 21 sebesar Rp79.200.000,00 (Rp528.000.000,00 x 15%) atas pembayaran premi asuransi untuk 44 orang pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp528.000.000,00 tersebut.
Keadaan tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan paragraf penjelasan yang menyatakan bahwa pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek Pajak
Hal ini mengakibatkan terjadinya kerugian daerah akibat kelebihan pembayaran yang dilakukan kepada PT Asuransi Bumi Asih Jaya sejumlah Rp6.000.000,00 dan kekurangan penerimaan Negara dari PPh Pasal 21 yang tidak dipungut sebesar Rp79.200.000,00.
Hal tersebut terjadi karena Sekretaris DPRD lalai, tidak mengecek kembali jumlah anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang harus dibayarkan premi asuransinya dan tidak mengenakan PPh Pasal 21 atas tambahan penghasilan berupa premi asuransi yang diberikan pimpinan dan anggota DPRD.
Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa pihaknya telah merekomendasikan kepada Asuransi untuk membayar PPh Pasal 21, namun pihak Asuransi berpendapat bahwa premi bukan merupakan penghasilan ataupun pendapatan secara langsung sehingga bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. Mengenai kelebihan pembayaran yang dilakukan kepada PT Asuransi Bumi Asih Jaya
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 9
sejumlah Rp6.000.000,00, Bendahara Pengeluaran telah menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
BPK RI merekomendasikan Gubernur Bengkulu agar meminta Sekretaris DPRD untuk mengenakan PPh Pasal 21 atas tambahan penghasilan berupa premi asuransi yang diberikan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp79.200.000,00 untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
Atas kelebihan pembayaran yang dilakukan kepada Asuransi, rekanan telah menyetorkan dana sejumlah Rp6.000.000,00.
5. Penitipan dana di luar Kas Daerah sebesar Rp5.027.426.136,61 menyalahi ketentuan dan menyebabkan hilangnya potensi pendapatan daerah sebesar Rp31.445.036,89
Pada Neraca Pemerintah Provinsi Bengkulu, Posisi Kas Daerah per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp3.035.239.064,86. Nilai saldo akhir Kas Daerah ini diperoleh dari posisi Kas Daerah awal tahun ditambah pendapatan daerah dan dikurangkan belanja daerah sepanjang tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan penatausahaan belanja daerah pada Sekretariat Daerah diketahui bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 Bendahara Umum Daerah (BUD) telah menerbitkan lima SP2D LS dengan nilai sebesar Rp5.027.426.136,61 dengan rincian sebagai berikut.
No. No. SP2D Jumlah (Rp) Penerima Tanggal Pencairan
1. 9300/019/LS/2009 2.503.105.391,85 Pemda Bengkulu Utara untuk Bagi Hasil Pajak Daerah 20 April 2010
2. 9301/019/LS/2009 1.439.082.744,76 Pemda Kaur untuk Bagi Hasil Pajak Daerah 29 April 2010
3. 9355/019/LS/2009 1.059.238.000,00 PT Eka Sukama Bangun Mulia untuk pembayaran tagihan proyek 28 Januari 2010
4. 9320/019/LS/2009 12.000.000,00 PT Radio Swara Trans Wahana Makmur untuk tagihan penyiaran 19 Januari 2010
5. 9313/019/LS/2009 14.000.000,00 PT Radio Swara Trans Wahana Makmur untuk tagihan penyiaran 19 Januari 2010
Jumlah 5.027.426.136,61
Berdasarkan Surat Kepala Biro Pengelolaan Keuangan kepada Pimpinan Cabang Utama PT Bank Bengkulu (Nomor 900/582/B.8/ 2009 tanggal 31 Desember 2009), diketahui BUD belum mencairkan dana SP2D kepada Pemerintah daerah/pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 2009, tetapi menitipkan dana
pada PT Bank Bengkulu, dengan alasan belum terpenuhinya sejumlah persyaratan administrasi pencairan dana. Dana tersebut baru dicairkan dan diberikan kepada pemerintah daerah pada bulan Januari dan April 2010 sebesar Rp5.027.426.136,61 setelah kelengkapan administrasi terpenuhi dan surat permintaan
kepada Pemerintah Daerah/pihak ketiga. Atas penitipan dana sementara tersebut, PT Bank Bengkulu tidak memberikan jasa giro selayaknya penempatan Kas Daerah pada rekening giro Pemerintah Daerah. Berdasarkan perhitungan, jika asumsi jasa giro adalah sebesar 2,25% p.a., maka besaran jasa giro yang seharusnya didapatkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp31.445.036,89.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 10
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, yaitu:
a. Pasal 20 ayat (2) butir e yang menyatakan bahwa BUD berkewajiban untuk menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
b. Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan bahwa uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara.
c. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum.
Keadaan tersebut mengakibatkan:
a. Terjadi potensi kekurangan penerimaan jasa giro sebesar Rp31.445.036,89 yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu jika dana tersebut masih tersimpan di rekening Kas Umum Daerah.
b. Lemahnya pengendalian pengelolaan dana di luar Kas Daerah yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan dana.
Keadaan tersebut terjadi karena Kepala Biro Pengelolaan Keuangan sebagai BUD lalai tidak sesegera mungkin mencairkan dana-dana yang sudah menjadi hak pihak ketiga, khususnya menjadi hak pemerintah kabupaten/kota.
Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah menyatakan bahwa Penerbitan SP2D LS dengan total sebesar Rp5.027.426.136,61 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2009 dan dititipkan pada rekening titipan pihak ketiga disebabkan terdapat tagihan pihak ketiga yang telah diterima di Biro Pengelolaan Keuangan yang persyaratan administrasinya belum lengkap sementara pada tanggal tersebut akan dilakukan penutupan buku, sedangkan tagihan tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2009.
BPK RI merekomendasikan Gubernur Bengkulu agar menegur Kepala Biro Pengelolaan Keuangan selalu BUD untuk secepatnya menyerahkan dana-dana bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa menunggu berakhirnya tahun anggaran.
6. Terdapat upah pungut yang belum dibayarkan kepada yang berhak sebesar Rp25.433.256,00
Pada Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp10.425.714.128,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp9.784.196.453,00 atau 93.85%, dengan rincian sebagai berikut.
No. Biaya Pemungutan Pajak Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1. Biaya pemungutan PBB 1.048.105.298,00 909.352.678,00 2. Biaya pemungutan Pajak Daerah 9.377.608.830,00 8.874.843.775,00
Jumlah 10.425.714.128,00 9.784.196.453,00
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban biaya pemungutan pajak daerah diketahui bahwa pembagian upah pungut kepada aparat pelaksana pemungutan pajak dan aparat penunjang telah sesuai dengan Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 11
Namun, pembayaran biaya pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kepala Depot Pertamina sebagai aparat penunjang lainnya belum direalisasikan sebesar Rp25.433.256,00. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran kepada Kepala Depot Pertamina dikarenakan nomor rekening tujuan penerima upah pungut tidak diketahui dan dana tersebut masih disimpan oleh Bendahara Pengeluaran.
Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan upah pungut yang diperuntukkan kepada aparat pelaksana dan aparat penunjang terkait dengan pemungutan pendapatan pajak daerah. Upah pungut ini diberikan kepada aparat tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
Selain itu, sesuai Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 140 A tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pasal 3 yang menyatakan bahwa alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terdiri dari :
1) 80% (delapan puluh persen) untuk Aparat pelaksana pemungutan terdiri dari :
a) 45% (empat puluh lima persen) untuk Dinas/Instansi Pengelola;
b) 35% (tiga puluh lima persen) untuk Pertamina dan Produsen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya;
2) 20% (dua puluh persen) untuk Aparat penunjang, terdiri dari :
a) 5% (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
b) 15% (lima belas persen) untuk Aparat Penunjang Lainnya
Hal tersebut mengakibatkan Aparat Penunjang Lainnya belum memperoleh haknya sebesar Rp25.433.256,00 atas realisasi biaya pemungutan pajak daerah yang tidak tersalurkan.
Keadaan tersebut disebabkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah lalai dengan merealisasikan biaya pemungutan pajak daerah tetapi tidak membagikannya kepada Aparat Penunjang Lainnya yang berhak.
Atas permasalahan tersebut, Pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa belum terealisasinya upah pungut dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) untuk aparat penunjang lainnya (Pertamina Palembang) dikarenakan Bendahara belum mengetahui pihak Pertamina yang berhak menerima pembayaran tersebut sehingga dana tersebut masih dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran dan akan segera disetorkan kepada yang berhak.
BPK RI merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah untuk menyerahkan biaya pemungutan pajak daerah kepada Kepala Depot Pertamina sebesar Rp25.433.256,00 sehingga keseluruhan biaya pemungutan dapat tersalurkan kepada yang berhak.
Atas kekurangan pembayaran upah pungut tersebut, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah telah menyerahkan dana tersebut kepada pihak yang berhak pada tanggal 3 Juni 2010 sebesar Rp25.433.256,00.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 12
7. Kontrak pekerjaan pada beberapa SKPD di lingkungan Pemprov Bengkulu terlambat dan penyedia barang dan jasa belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp84.463.412,00
Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap beberapa kontrak pekerjaan pada beberapa SKPD diketahui terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp84.463.412,00 dan terdapat kekurangan hasil pekerjaan sebesar Rp13.571.800,00 dengan rincian sebagai berikut.
a. Pekerjaan pengadaan Rice Processing Complex (RPC) pada Dinas Pertanian terlambat dan rekanan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp34.236.000,00
Dalam TA. 2009 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu memperoleh alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp56.945.400.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp51.343.483.000,00. Dari jumlah realisasi anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk pengadaan Rice Processing Complex (RPC). Proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan umum. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor 050/1763/3/2009 tanggal 24 September 2009 PT Gading Putra ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor 028/1838/SPK/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp1.902.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar lunas.
Dari hasil pemeriksaan berita acara serah terima diketahui penyedia barang dan jasa belum menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak. Pekerjaan pengadaan RPC baru diserahterimakan kepada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tanggal 28 Desember 2009 sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Nomor 027/2472/1.4/2009 tanggal 28 Desember 2009. Dengan demikian terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen belum mengenakan sanksi denda keterlambatan selama 18 hari atau
b. Pekerjaan Pemboran Eksplorasi Bahan Galian Batubara dan Batubesi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terlambat dan rekanan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp26.038.030,00
Dalam TA. 2009 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp6.199.616.780,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp5.181.274.460,00. Dari jumlah realisasi anggaran tersebut, di antaranya digunakan untuk kegiatan DES Penajaman Informasi Bahan-bahan Pertambangan dengan pekerjaan Pemboran Eksplorasi (Penyelidikan) Bahan Galian Batubara dan Batubesi. Proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara seleksi umum jasa konsultasi. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 19/PAN-BOR/ESDM/2008 tanggal 06 Agustus 2008 PT Surveyor Indonesia (PT SI) ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Kontrak Nomor 800/610/ESDM/21.540.3 tanggal 25 Agustus 2008 senilai Rp1.561.962.000,00.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 13
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan 24 Desember 2008. Rencana Anggaran Biaya Pengeboran eklplorasi batubara dan batubesi yang dilakukan di 3 Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yaitu Kecamatan Taba Penanjung sebesar Rp537.528.000,00, Kecamatan Napal Putih sebesar Rp506.398.000,00 dan Kecamatan Kerkap sebesar Rp518.036.000,00.
Dalam pelaksanaannya kontrak tersebut mengalami perubahan yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor 800/779/ESDM/21.540.3 tanggal 24 November 2008 yang merubah jangka waktu pekerjaan menjadi maksimal 120 (seratus dua puluh hari) hari kalender terhitung sejak addendum surat perjanjian yaitu tanggal 24 November 2008 sampai dengan 23 Maret 2009. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar lunas.
Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak, berita acara serah terima dan dokumen pembayaran diketahui sampai dengan tanggal 18 November 2008, penyedia barang dan jasa hanya sanggup melaksanakan pekerjaan pemboran di 2 lokasi yaitu Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Kerkap. Pihak Rekanan mengajukan permohonan melalui surat Nomor Srt-703/SIPLG-XI/IG2008 tanggal 18 November 2008 perihal permohonan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan dan peluncuran 1 lokasi ke tahun 2009 kepada Dinas ESDM dengan alasan waktu yang tersisa tinggal 32 hari, cuaca dalam keadaan musim hujan, dan keadaan geografi alam dengan hutan dan perbukitan terjal. Kemudian Pihak Dinas ESDM menyetujui permohonan tersebut dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 800/776/ESDM/21.540.3 tentang Kesepakatan Pelaksanaan Pekerjaan Pemboran Eksplorasi Bahan Galian Batubara di 1 (satu) Lokasi Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara untuk ditunda/diluncurkan pada Tahun Anggaran 2009. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, addendum pertambahan waktu selama 120 hari tanpa didukung oleh dokumentasi yang kuat seperti data curah hujan dari BMKG serta alasan kendala geografi alam seharusnya telah diantisipasi terlebih dahulu sehingga pihak ketiga harus dikenakan denda keterlambatan atas keterlambatan pekerjaan Pemboran Eksplorasi (Penyelidikan) Bahan Galian Batubara dan Batubesi di lokasi Kecamatan Taba Penanjung dengan nilai denda sebesar Rp26.038.030,00 (Rp520.760.600,00) x 5%).
c. Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa untuk SMA pada Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan volume kontrak sebesar Rp13.571.800,00 dan rekanan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp12.339.382,00
Dalam TA. 2009 Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu memperoleh alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp24.081.920.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp15.727.282.100,00. Dari jumlah realisasi anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa untuk SMA. Proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan umum. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor 609/14.68/I/Dikprov tanggal 7 Oktober 2009 CV Cipta Karya Informatika ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor 602/03.11/Diknas tanggal 20 Oktober 2009 senilai Rp2.675.300.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh)
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 14
hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009. Pekerjaan telah selesai 100% dan telah dibayar lunas.
Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak, berita acara serah terima dan dokumen pembayaran diketahui hal-hal sebagai berikut.
1) Hasil pemeriksaan fisik terhadap Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa untuk SMA diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak yaitu terdapat kekurangan 10 unit Monitor LCD
sebesar Rp13.571.800,00.
2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, pekerjaan tersebut sudah diserahkan ke 10 sekolah sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tertuang didalam kontrak yaitu sampai dengan 17 Desember 2009. Jangka waktu pelaksanaan tersebut termasuk dalam pelaksanaan pengiriman barang yang dikirimkan ke lokasi sekolah beserta instalasi peralatan tersebut. Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pendukung berupa laporan monitoring diketahui bahwa terdapat beberapa alat laboratorium yang terlambat dipasang dibeberapa sekolah dengan rincian sebagai berikut.
a) SMKN 2 Arga Makmur
SMKN 2 Arga Makmur
No Uraian Jumlah Barang
Harga Satuan (Rp) Jumlah
1. Master Consule Based 1 set 48.419.690,00 48.419.690,00
2. Rackmount for Machine Audio 1 buah 3.554.430,00 3.554.430,00
3. Educational Recorder 1 buah 3.271.400,00 3.271.400,00
4. Educational Amplifier 20 buah 1.648.020,00 32.960.400,00
5. Master Headset & Microphone 1 buah 290.840,00 290.840,00 6. Student Headset & Microphone 20 buah 290.840,00 5.816.800,00
7. Digital Voice Recorder 20 buah 581.680,00 11.633.600,00 8. Connecting cable 20 buah 452.430,00 9.048.600,00 9. Monitor LCD 15" 20 buah 1.357.180,00 27.143.600,00
10. Share Display Equipment 10 buah 1.014.640,00 10.146.400,00 11. Multimedia Device 1 set 10.986.250,00 10.986.250,00
12. Educational Language Software 1 set 4.846.930,00 4.846.930,00 13. Documentation Presentation 1 unit 8.269.250,00 8.269.250,00 14. Carpet 1 set 3.554.430,00 3.554.430,00
15. Catwalk 1 set 2.908.180,00 2.908.180,00 16. Power Back Up 1 unit 29.988.750,00 29.988.750,00
17. AC 1 PK 2 set 4.523.750,00 9.047.500,00 18. UPS 1200 Volt 1 unit 2.281.290,00 2.281.290,00
Jumlah Total 224.168.340,00
b) SMKN Plus N 7 Bengkulu
SMKN Plus N 7 Bengkulu
No Uraian Jumlah Barang Harga Satuan Jumlah
1. AC 1 PK 2 set 4.523.750,00 9.047.500,00 Jumlah Total 9.047.500,00
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 15
Atas keterlambatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan belum mengenakan sanksi denda keterlambatan atas pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa untuk SMA Tahun Anggaran 2009, dengan nilai denda maksimal 5% dari total peralatan yang belum ada/terpasang sebesar Rp12.339.382,00 ((Rp224.168.340,00 + Rp9.047.500,00 + Rp13.571.800,00) x 5%).
d. Pekerjaan Pengadaan Komputer, Printer dan Scanner pada Dinas Pendidikan terlambat dan rekanan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp11.850.000,00
Dalam TA. 2009 Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu memperoleh alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp24.081.920.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp15.727.282.100,00. Dari jumlah realisasi anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk pengadaan Komputer, Printer dan Scanner. Proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan cara pelelangan umum. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor 11/Pan.PBJ.ScnPNF/VI/2009 tanggal 27 Juli 2009 CV Dena Teknik ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor 602/16.79.4/Dikprov tanggal 18 Agustus 2009 senilai Rp237.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 26 September 2009. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar lunas.
Dari hasil pemeriksaan berita acara serah terima diketahui penyedia barang dan jasa belum menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak. Pekerjaan pengadaan Komputer, Printer dan Scanner baru diserahterimakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu tanggal 17 Desember 2009 sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Nomor 027/02.06/Dikprov tanggal 17 Desember 2009. Dengan demikian terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen belum mengenakan sanksi denda keterlambatan maksimal 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp11.850.000,00 (5% x Rp237.000.000,00).
Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan masing-masing Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) terkait yang menetapkan bahwa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan
pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan atau maksimal 5% dari nilai kontrak.
Keadaan tersebut mengakibatkan kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp13.571.800,00 dan beberapa hasil pekerjaan berupa peralatan laboratorium bahasa, peralatan RPC, komputer, printer dan scanner terlambat dimanfaatkan dan sanksi denda keterlambatan belum diterima sebesar Rp84.463.412,00 (Rp34.236.000,00 + Rp26.038.030,00 + Rp12.339.382,00 + Rp11.850.000,00).
Hal tersebut terjadi karena masing-masing Kepala Dinas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran dan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lalai dan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kontrak yang telah ditetapkan.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 16
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, masing-masing Kepala Dinas menjelaskan bahwa:
a. Kepala Dinas Pertanian menyatakan akan menegur PPTK karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan akan meminta PT Gading Putra untuk membayarkan keterlambatan sesuai dengan yang telah tertera di dalam kontrak kerjasama.
b. Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa keterlambatan pekerjaan pemboran 1 lokasi di Kecamatan Taba Penanjung disebabkan pengaruh kondisi alam yang tidak dapat dihindarkan dan kondisi warga setempat yang kurang kondusif dalam pekerjaan pemboran.
c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa pihaknya akan memerintahkan rekanan (CV Cipta Karya Informatika) untuk menyetorkan atas kekurangan fisik pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa untuk SMA dan mengenakan sanksi denda keterlambatan pekerjaan tersebut ke Kas Daerah.
d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa pihaknya akan memerintahkan rekanan (CV Dena Teknik) untuk menyetorkan denda keterlambatan pekerjaan pengadaan Komputer, Printer dan Scanner tersebut ke Kas Daerah.
BPK RI merekomendasikan Gubernur Bengkulu agar:
a. Menginstruksikan masing-masing Kepala Dinas, yaitu Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas ESDM, dan Kepala Dinas Pendidikan, selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
b. Menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan sejumlah Rp13.571.800,00.
c. Mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada rekanan atas kelalaiannya sebesar Rp84.463.412,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.
Atas keterlambatan pekerjaan dan kekurangan pekerjaan pada Dinas Pendidikan Nasional, rekanan telah menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp23.510.792,00 dan kekurangan pekerjaan sebesar Rp13.571.800,00.
8. Terdapat kemahalan harga pengadaan perangkat software pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu TA 2009 minimal sebesar Rp1.072.800.000,00
Dalam Tahun Anggaran 2009, Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu memperoleh alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp24.081.920.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp15.727.282.100,00. Dari jumlah realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Pengadaan Perangkat Software Pendidikan untuk SD, SMP dan SMA melalui proses pelelangan umum yang dilaksanakan oleh PT Guru Agung Mandiri dengan Kontrak Nomor 425/08.39/DIKprov tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp5.192.550.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009. Pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor --/GAM-BKL/BASTB/XI/2009 dan telah dibayar lunas.
Berdasarkan hasil konfirmasi harga kepada PT Kalika Infotama sebagai pemegang hak paten dan penjamin mutu dari software yang dibeli diketahui bahwa harga perangkat
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 17
software tersebut jauh lebih rendah dari harga kontrak dan memperoleh potongan discount 25% dengan selisih secara keseluruhan sebesar Rp1.072.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
No Software Pendidikan Unit Harga Sesuai Kontrak (Rp)
Harga Sesuai Konfirmasi (Rp) Selisih (Rp) Jumlah (Rp)
1 Software MP Matematika SMP Kelas 7
30 9.020.000,00 6.000.000,00 3.020.000,00 90.600.000,00
2 Software MP Matematika SMP Kelas 8
30 9.020.000,00 6.000.000,00 3.020.000,00 90.600.000,00
3 Software MP Matematika SMP Kelas 9
30 9.020.000,00 6.000.000,00 3.020.000,00 90.600.000,00
4 Software MP Fisika SMP Kelas 7
30 9.020.000,00 6.000.000,00 3.020.000,00 90.600.000,00
5 Software MP Fisika SMP Kelas 8
30 9.020.000,00 6.000.000,00 3.020.000,00 90.600.000,00
6 Software MP Fisika SMP Kelas 9
30 9.020.000,00 6.000.000,00 3.020.000,00 90.600.000,00
7 Software MP Fisika SMA Kelas 10
45 9.920.000,00 6.000.000,00 3.920.000,00 176.400.000,00
8 Software MP Fisika SMA Kelas 11
45 9.920.000,00 6.000.000,00 3.920.000,00 176.400.000,00
9 Software MP Fisika SMA Kelas 12
45 9.920.000,00 6.000.000,00 3.920.000,00 176.400.000,00
Jumlah 1.072.800.000,00
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
b. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007: Bagian Keempat Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak bisa dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kemahalan harga Pengadaan Perangkat Software Pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA yang berpotensi merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp1.072.800.000,00.
Keadaan tersebut terjadi karena:
a. Panitia Pengadaan Barang lalai dan tidak profesional dalam menyusun HPS berdasarkan hasil survei harga dan kemungkinan potongan harga yang diberikan.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 18
b. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu sebagai pejabat pembuat komitmen tidak cermat mengevaluasi dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri yang diusulkan oleh panitia pengadaan.
Atas permasalahan tersebut, Ketua Lelang Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa Panitia telah berusaha mencari sumber informasi harga software yang dimaksud dalam DPPA SKPD. Namun, Panitia Lelang mengalami kesulitan mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPK RI merekomendasikan Gubernur Bengkulu agar memberikan teguran dan meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan atas kelalaiannya dalam menetapkan harga perhitungan sendiri yang tidak secara keahlian/profesional sehingga menimbulkan kemahalan harga.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2009
LAMPIRAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1
Lam
pira
n 1
T
IND
AK
LA
NJU
T H
ASI
L P
EM
ER
IKSA
AN
AT
AS
KE
PAT
UH
AN
LA
POR
AN
KE
UA
NG
AN
PE
ME
RIN
TA
H P
RO
VIN
SI B
EN
GK
UL
U T
AH
UN
AN
GG
AR
AN
200
5 - 2
008
No
LH
P T
emua
n Pe
mer
iksa
an
Rek
omen
dasi
T
inda
k L
anju
t St
atus
1
2 3
4 5
6 1.
LH
P BP
K
RI
Pem
erik
saan
La
pora
n K
euan
gan
Pem
erin
tah
Prov
insi
Ben
gkul
u N
omor
30
1/S/
XIV
.2/0
7/20
06
tang
gal 2
5 Ju
li 20
06
Pene
rimaa
n B
agi
Has
il PB
B da
n B
iaya
Pun
gut P
BB
Kur
ang
Dite
rima
Sebe
sar
Rp3
17.6
12.4
76,0
0
BPK
-RI
mer
ekom
enda
sika
n ke
pada
G
uber
nur
agar
m
emer
inta
hkan
ke
pada
K
epal
a D
inas
Pe
ndap
atan
D
aera
h da
n K
epal
a B
iro K
euan
gan
untu
k m
elak
ukan
ko
rdin
asi
deng
an
KP-
PBB
da
n se
gera
m
empe
rhitu
ngka
n ke
kura
ngan
pen
erim
aan
Bag
i H
asil
PBB
dan
Bia
ya P
ungu
t PB
B se
besa
r R
p317
.612
.476
,00
serta
m
enye
tork
an k
e K
as D
aera
h.
Tin
dak
Lan
jut 2
0 Se
ptem
ber
2006
: -
Sur
at
Sek
reta
riat
Dae
rah
atas
nam
a G
uber
nur
Ben
gkul
u
ditu
juka
n ke
pada
K
epal
a D
inas
Pe
ndap
atan
Dae
rah
Prov
insi
Ben
gkul
u da
n K
epal
a B
iro
Keu
anga
n Se
tda
Prov
insi
B
engk
ulu
No.
700/
591/
I/BPP
/ 20
06 t
angg
al 2
Agu
stus
200
6 Pe
rihal
:
Tegu
ran/
Perin
tah
ag
ar
Kep
ala
Din
as
Pend
apat
an
Dae
rah
dan
Kep
ala
Biro
K
euan
gan
untu
k m
elak
ukan
koo
rdin
asi
deng
an K
P-PB
B d
an
sege
ra
mem
perh
itung
kan
keku
rang
an p
ener
imaa
n B
agi
Has
il PB
B d
an B
iaya
Pun
gut
PBB
seb
esar
R
p317
.612
.476
,00
serta
m
enye
tork
an
ke
Kas
D
aera
h.
- Not
a D
inas
Kep
ala
Biro
Keu
anga
n Pr
ovin
si B
engk
ulu
ditu
juka
n ke
pada
Se
kret
aris
D
aera
h Pr
ovin
si B
engk
ulu
yang
men
yata
kan
bahw
a B
iro K
euan
gan
suda
h 4
(em
pat)
kali
berk
oord
inas
i ke
KP-
PBB
Ben
gkul
u pa
da B
ulan
Agu
stus
dan
Sep
tem
ber 2
006.
- S
urat
K
anto
r Pe
laya
nan
Paja
k B
umi d
an B
angu
nan
Ben
gkul
u di
tuju
kan
kepa
da
Biro
K
euan
gan
Sekr
etar
iat
Dae
rah
No.
S-19
3/W
PJ.2
8/ K
B.0
1/20
06
tang
gal
28 A
gust
us 2
006
beris
i ta
ngga
pan
tinda
k la
njut
pe
mer
iksa
an
BPK
-RI
Perw
akila
n II
Pa
lem
bang
yan
g m
ener
angk
an K
eput
usan
ber
sam
a -
Sura
t K
epal
a D
inas
Pen
dapa
tan
Dae
rah
Prov
insi
Ben
gkul
u di
tuju
kan
kepa
da
Gub
ernu
r B
engk
ulu
Prov
insi
Ben
gkul
u U
p. K
epal
a B
adan
Pen
gaw
asan
Pr
ovin
si
Ben
gkul
u N
o.90
0/
456/
DPD
.V.
Perih
al
Penj
elas
an se
baga
i ber
ikut
:
B
S
2
1.
Pene
rimaa
n
PBB
s
esua
i la
pora
n PT
. B
ank
Ben
gkul
u se
lam
a Ta
hun
Ang
gara
n 20
05 s
ebag
ai
berik
ut :
-
Pene
rimaa
n
PB
B
@
Rp1
7.24
0.71
4.65
4,00
-
B
iaya
Pe
mun
guta
n PB
B
@
Rp3
19.0
42.8
54,0
0 To
tal
Rp1
7.55
9.75
7.50
8,00
2.
Pen
erim
aan
B
iaya
Pem
ungu
tan
Tahu
n A
ngga
ran
2005
ada
yan
g di
terim
a ol
eh K
as
daer
ah/te
rcat
at
bula
n Ja
nuar
i @
R
p177
.705
.799
,00.
Seh
ingg
a to
tal
pene
rimaa
n m
enur
ut
Kas
D
aera
h ad
alah
se
besa
r R
p17.
737.
463.
307,
00
(Rp1
7.55
9.75
7.50
8,00
-
Rp1
77.7
05.7
99,0
0).
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Tind
ak la
njut
aud
itee
belu
m se
suai
den
gan
reko
men
dasi
ka
rena
terd
apat
per
beda
an p
erhi
tung
an P
BB
dan
Bia
ya
Pung
ut P
BB
di m
ana
: To
tal P
ener
imaa
n at
as b
agi h
asil
dan
biay
a pu
ngut
PB
B m
enur
ut
BPK
R
I Pe
rwak
ilan
Pale
mba
ng
@
Rp1
7.56
3.17
9.27
0,00
se
dang
kan
men
urut
D
ispe
nda
@R
p17.
705.
463.
307,
00.
Kek
uran
gan
pene
rimaa
n ba
gi
hasi
l PB
B d
an B
iaya
Pun
gut P
BB
tahu
n an
ggar
an 2
005
men
urut
D
ispe
nda
@
Rp
142.
328.
439,
00
(Rp1
7.87
9.79
1.74
6,00
-R
p17.
705.
463.
307,
00)
seda
ngka
n m
enur
ut
BPK
se
besa
r R
p317
.612
.476
,00
sehi
ngga
terd
apat
sel
isih
Rp1
75.2
84.0
37,0
0. K
emud
ian
kete
rlam
bata
n pe
nerim
aan
dari
Ban
k O
pera
sion
al k
e K
as d
aera
h di
akh
ir ta
hun
pene
rimaa
n di
mas
ukka
n se
baga
i pen
erim
aan
Tahu
n 20
06 b
elum
dis
erta
i buk
ti.
Tin
dak
Lan
jut 7
Mar
et 2
007
:
Sura
t ke
tera
ngan
ata
s na
ma
Dan
i Ir
awan
, SE
(K
epal
a B
agia
n K
as
Dae
rah)
ya
ng
men
eran
gkan
ba
hwa
kete
rlam
bata
n pe
nerim
aan
Bag
i H
asil
PBB
dan
Bia
ya
Pung
utan
PB
B s
ebes
ar R
p317
.612
.476
,00
dise
babk
an
kare
na te
rdap
at k
ekel
iruan
pad
a sa
at p
enye
tora
n ya
itu :
1.
Dik
aren
akan
ke
terb
atas
an
wak
tu
sehi
ngga
pe
nerim
aan
Bag
i Has
il PB
B d
an B
iaya
Pun
gut P
BB
TA 2
005
baru
dis
etor
pad
a bu
lan
Janu
ari
2006
se
besa
r Rp1
77.7
05.7
99,0
0
3
2.
Mas
uk
kere
keni
ng
Bia
ya
Pero
leha
n H
ak
Ata
s Ta
nah
dan
Ban
guna
n (B
PHTB
) se
besa
r R
p86.
564.
493,
00
3.
Mas
uk k
erek
enin
g Pe
nerim
aan
Lain
-lain
yan
g sa
h se
besa
r Rp5
3.34
2.18
4,00
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Tind
ak la
njut
mas
ih b
elum
ses
uai d
enga
n re
kom
enda
si
kare
na b
elum
ada
buk
ti se
tor
pene
rimaa
n B
agi
hasi
l PB
B d
an B
iaya
Pun
gut P
BB
seb
esar
Rp1
77.7
05.7
99,0
0 da
n be
lum
ad
a bu
kti
tertu
lis
atas
ke
kelir
uan
pem
beba
nan
reke
ning
B
PHTB
se
besa
r R
p86.
564.
493,
00 d
an r
eken
ing
Pene
rimaa
n la
in-la
in
sebe
sar R
p53.
342.
184,
00
Pe
mba
yara
n B
iaya
Pe
rjala
nanD
inas
Lu
ar
Dae
rah
Gub
ernu
r M
eleb
ihi
Ket
entu
an
Sebe
sar R
p691
.732
.000
,00
BPK
-RI
mer
ekom
enda
sika
n ke
pada
G
uber
nur a
gar :
Tida
k la
gi
mem
berik
an
disp
osis
i at
as
peng
elua
ran-
peng
elua
ran
yang
tida
k se
suai
de
ngan
ke
tent
uan
dan
men
gem
balik
an
serta
men
yeto
rkan
kel
ebih
an p
emba
yara
n B
iaya
Pe
rjala
nan
Din
as
sebe
sar
Rp6
91.7
32.0
00,0
0 te
rseb
ut k
e K
as D
aera
h.
Tin
dak
Lan
jut 2
0 Se
ptem
ber
2006
:
Sura
t Sek
reta
riat D
aera
h at
as n
ama
Gub
ernu
r Ben
gkul
u di
tuju
kan
kepa
da S
ekre
taria
t Dae
rah
Prov
insi
Ben
gkul
u N
o.70
0/61
5.a/
I/BPP
/200
6 ta
ngga
l 2
Agu
stus
20
06
Perih
al:
Tegu
ran/
Perin
tah
kep
ada
Sekr
etar
is D
aera
h un
tuk
Tida
k la
gi
mem
berik
an
disp
osis
i at
as
peng
elua
ran-
peng
elua
ran
yang
tid
ak
sesu
ai
deng
an
kete
ntua
n da
n m
enge
mba
likan
se
rta
men
yeto
rkan
ke
lebi
han
pem
baya
ran
Bia
ya P
erja
lana
n D
inas
seb
esar
R
p691
.732
.000
,00
ters
ebut
ke
Kas
Dae
rah.
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Tind
ak la
njut
aud
itee
belu
m se
suai
den
gan
reko
men
dasi
ka
rena
G
uber
nur
belu
m
men
gem
balik
an
serta
m
enye
tork
an k
eleb
ihan
pem
baya
ran
Bia
ya P
erja
lana
n D
inas
se
besa
r R
p691
.732
.000
,00
ters
ebut
ke
K
as
Dae
rah.
Tin
dakl
anju
t 18
Des
embe
r 20
07 :
Diti
ndak
lanj
uti d
enga
n Su
rat P
erny
ataa
n da
ri Pl
t. Se
kda
(a.n
G
uber
nur
Ben
gkul
u)
yang
is
inya
m
enje
lask
an
bahw
a ke
lebi
han
biay
a Pe
rjala
nan
Din
as
Gub
ernu
r B
engk
ulu
pada
Tah
un 2
005
dise
babk
an k
aren
a da
na
yang
tela
h di
angg
arka
n pa
da m
ata
angg
aran
per
jala
nan
dina
s tid
ak m
encu
kupi
dan
dik
aren
akan
tug
as-tu
gas
Gub
ernu
r yan
g sa
ngat
ban
yak
yaitu
kun
jung
an k
e pu
sat
dan
daer
ah-d
aera
h la
inny
a da
n un
tuk
mas
a ya
ng a
kan
data
ng
peng
angg
aran
da
na
perja
lana
n di
nas
akan
BS
4
dian
ggar
kan
sesu
ai d
enga
n ke
tent
uan
yang
ber
laku
dan
su
rat
pern
yata
an i
ni d
ibua
t se
baga
i tin
dakl
anju
t ha
sil
pem
erik
saan
BPK
RI
Perw
akila
n Pa
lem
bang
Tah
un
2005
.
Sela
in it
u ju
ga d
itind
akla
njut
i den
gan
Sura
t dar
i Sek
da
(a.n
G
uber
nur
Ben
gkul
u)
kepa
da
Biro
K
euan
gan
No.
700/
603/
I/BPP
/200
6 Ta
ngga
l 2
Agu
stus
200
6 ya
ng
isin
ya m
emin
ta p
erha
tian
untu
k di
mas
a m
enda
tang
ag
ar
mel
aksa
naka
n fu
ngsi
nya
seba
gai
peng
enda
li an
ggar
an.
Dan
di
tang
gapi
de
ngan
su
rat
dari
Biro
K
euan
gan
kepa
da
Gub
ernu
r B
engk
ulu
yang
m
enya
taka
n ba
hwa
mas
a m
enda
tang
aka
n m
elak
ukan
pe
ngen
dalia
n an
ggar
an s
esua
i de
ngan
ket
entu
an y
ang
berla
ku.
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Tind
akla
njut
bel
um s
esua
i den
gan
reko
men
dasi
, kar
ena
belu
m a
da s
etor
an s
ebes
ar R
p.69
1.73
2.00
0,00
ter
sebu
t ke
Kas
Dae
rah.
Rea
lisas
i B
iaya
Sew
a R
umah
Ja
bata
n / R
umah
Din
as a
nggo
ta
DPR
D L
ebih
Tin
ggi d
ari H
arga
Pa
sar
sebe
sar
Rp1
.590
.000
.000
,00
BPK
-RI
mer
ekom
enda
sika
n ke
pada
G
uber
nur a
gar :
Men
arik
ke
lebi
han
pem
baya
ran
biay
a se
wa
rum
ah
jaba
tan
/ ru
mah
di
nas
Ang
gota
D
PRD
se
besa
r R
p1.5
90.0
00.0
00,0
0 da
n m
enye
tork
anny
a ke
Kas
Dae
rah
Tin
dakl
anju
t
Sura
t Sek
reta
riat D
aera
h at
as n
ama
Gub
ernu
r Ben
gkul
u di
tuju
kan
kepa
da S
ekre
taris
DPR
D N
o.70
0/60
8/I/B
PP/
2006
tang
gal 2
Agu
stus
200
6 Pe
rihal
: Te
gura
n/Pe
rinta
h
kepa
da S
ekre
taria
t D
PRD
unt
uk
men
arik
kel
ebih
an
pem
baya
ran
biay
a se
wa
rum
ah j
abat
an /
rum
ah d
inas
A
nggo
ta
DPR
D
sebe
sar
Rp1
.590
.000
.000
,00
dan
men
yeto
rkan
nya
ke K
as D
aera
h
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Tind
ak la
njut
aud
itee
tidak
ses
uai d
enga
n re
kom
enda
si
kare
na G
uber
nur b
elum
men
arik
kel
ebih
an p
emba
yara
n bi
aya
sew
a ru
mah
jab
atan
/ r
umah
din
as A
nggo
ta
DPR
D
sebe
sar
Rp1
.590
.000
.000
,00
dan
men
yeto
rkan
nya
ke K
as D
aera
h.
Tin
dak
Lan
jut 9
Nov
embe
r 20
07 :
Tela
h di
seto
r ke
kas
dae
rah
sebe
sar
Rp7
94.5
00.0
00,0
0.
Buk
ti te
rlam
pir.
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Mas
ih
terd
apat
bi
aya
sew
a ru
mah
ja
bata
n an
ggot
a D
PRD
ya
ng
belu
m
dise
tor
ke
kas
daer
ah
sebe
sar
BS
5
Rp7
95.5
00.0
00,0
0 (R
p1.5
90.0
00.0
00,0
0 -
Rp7
94.5
00.0
00,0
0).
Tin
dak
lanj
ut 1
7 M
aret
200
8 :
Tela
h di
seto
r ke
Kas
dae
rah
sebe
sar
Rp2
0.00
0.00
0,00
bu
kti t
erla
mpi
r.
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Mas
ih
terd
apat
bi
aya
sew
a ru
mah
ja
bata
n an
ggot
a D
PRD
yan
g be
lum
dis
etor
ke
Kas
dae
rah
sebe
sar
Rp7
75.0
00.0
00,0
0 (1
.590
.000
.000
,00
- 79
4.50
0.00
0-20
.000
.000
,00)
.
Bia
ya
Rep
rese
ntas
i da
n Ta
mba
han
Bia
ya
Perja
lana
n D
inas
pad
a Se
kret
aria
t D
PRD
B
engk
ulu
Mel
ebih
i K
eten
tuan
se
besa
r Rp7
12.7
50.0
00,0
0
BPK
-RI
mer
ekom
enda
sika
n ke
pada
G
uber
nur
agar
m
enin
jau
ulan
g Su
rat
Kep
utus
an G
uber
nur
No.
105
Tahu
n 20
05
tang
gal
10 M
aret
200
5, d
an d
isesu
aika
n de
ngan
ket
entu
an y
ang
ada
serta
men
arik
da
n m
enye
tork
an
atas
ke
lebi
han
pem
baya
ran
sebe
sar
Rp2
08.3
00.0
00,0
0 ke
K
as D
aera
h.
Tin
dak
Lan
jut 2
0 Se
ptem
ber
2006
: -
Su
rat
Sekr
etar
iat
Dae
rah
atas
na
ma
Gub
ernu
r B
engk
ulu
ditu
juka
n ke
pada
Se
kret
aris
D
PRD
N
o.70
0/60
9/I/B
PP/2
006
tang
gal
2 A
gust
us
2006
Pe
rihal
:
Tegu
ran/
Perin
tah
ke
pada
Se
kret
aria
t D
PRD
un
tuk
men
inja
u ul
ang
Sura
t K
eput
usan
G
uber
nur
No.
105
Tahu
n 20
05 t
angg
al 1
0 M
aret
20
05,
dan
dise
suai
kan
deng
an k
eten
tuan
yan
g ad
a se
rta
men
arik
da
n m
enye
tork
an
atas
ke
lebi
han
pem
baya
ran
sebe
sar
Rp2
08.3
00.0
00,0
0 ke
K
as
Dae
rah.
- S
urat
S
ekre
taris
DPR
D P
rovi
nsi
Ben
gkul
u di
tuju
kan
Kep
ada
Gub
ernu
r B
engk
ulu
Up.
Se
kret
aris
D
aera
h Pr
ovin
si
Ben
gkul
u N
o.70
0/11
00/D
PRD
-I/20
06
Tang
gal
7Agu
stus
20
06.
Perih
al:
Tang
gapa
n at
as
Sura
t Se
kret
aria
t D
aera
h at
as
nam
a G
uber
nur
Ben
gkul
u N
o.70
0/60
8/I/B
PP/2
006
men
gena
i bi
aya
repr
esen
tasi
dan
tam
baha
n bi
aya
perja
lana
n di
nas
yang
mel
ebih
i ke
tent
uan,
aka
n di
sesu
aika
n de
ngan
ke
tent
uan
dan
Sura
t K
eput
usan
Gub
ernu
r N
o.10
5 ta
hun
2005
ta
ngga
l 10
-3-2
005
tent
ang
biay
a pe
rjala
nan
dina
s D
alam
N
eger
i ba
gi
PNS
di
lingk
unga
n Pe
mer
inta
h Pr
ovin
si B
engk
ulu,
sup
aya
ditin
jau
ulan
g ka
rena
sud
ah ti
dak
sesu
ai la
gi d
enga
n ko
ndis
i saa
t ini
.
-
Sura
t Ed
aran
K
etua
D
PRD
Pr
ovin
si B
engk
ulu
ditu
juka
n ke
pada
Pim
pina
n da
n A
nggo
ta D
PRD
BS
6
Prov
insi
Ben
gkul
u N
o. 7
00/1
030.
1/D
PRD
-I/2
006.
Pe
rihal
: Dal
am m
elak
sana
kan
perja
lana
n di
nas
baik
ke
dal
am m
aupu
n lu
ar d
aera
h Pr
opin
si B
engk
ulu
tidak
di
bole
hkan
la
gi
dibe
rikan
ta
mba
han
biay
a op
eras
iona
l per
jala
nan
dina
s. -
Su
rat
Ket
ua D
PRD
Pro
vins
i B
engk
ulu
ditu
juka
n ke
pada
Gub
ernu
r B
engk
ulu
No.
700
/107
1/D
PRD
-I/2
006
tang
gal
25
Agu
stus
20
06.
Perih
al:
Tang
gapa
n at
as S
urat
Sek
reta
riat D
aera
h at
as n
ama
Gub
ernu
r B
engk
ulu
No.
700/
608/
I/BPP
/200
6 m
enge
nai
kele
biha
n pe
mba
yara
n ta
mba
han
perja
lana
n di
nas
Pim
pina
n da
n A
nggo
ta s
ebes
ar R
p 20
8.30
0.00
0,00
unt
uk ti
dak
dita
rik/d
ikem
balik
an.
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Tind
ak la
njut
aud
itee
tidak
ses
uai d
enga
n re
kom
enda
si
kare
na
Gub
ernu
r be
lum
men
inja
u ul
ang
Sura
t K
eput
usan
Gub
ernu
r N
o.10
5 Ta
hun
2005
tan
ggal
10
Mar
et 2
005,
dan
dis
esua
ikan
den
gan
kete
ntua
n ya
ng
ada
serta
m
enar
ik
dan
belu
m
men
yeto
rkan
at
as
kele
biha
n pe
mba
yara
n se
besa
r R
p208
.300
.000
,00
ke
Kas
Dae
rah.
Tin
dak
Lan
jut 9
Nov
embe
r 20
07 :
Tela
h di
seto
r ke
Kas
Dae
rah
real
isas
i ta
mba
han
biay
a pe
rjala
nan
dina
s se
besa
r R
p10.
500.
000,
00.
Bukt
i te
rlam
pir.
Sela
in i
tu t
erny
ata
sebe
sar
Rp1
7.05
0.00
0,00
m
erup
akan
ua
ng
kont
ribus
i un
tuk
men
giku
ti so
sial
isas
i/pel
atih
an.
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Tind
ak
lanj
ut
belu
m
sese
uai
deng
an
reko
men
dasi
ka
rena
mas
ih t
erda
pat
sisa
yan
g be
lum
dis
etor
seb
esar
R
p180
.750
.000
,00
(Rp2
08.3
00.0
00,0
0 -
Rp1
0.50
0.00
0,00
- R
p17.
050.
000,
00)
Tin
dakl
anju
t 18
Des
embe
r 20
07
Diti
ndak
lanj
uti d
enga
n m
elam
pirk
an 3
lem
bar k
uita
nsi
mas
ing-
mas
ing
sebe
sar
Rp3
.500
.000
,00
(Tot
al
Rp1
0.50
0.00
0,00
) un
tuk
Bia
ya
Kon
tribu
si
dala
m
rang
ka m
engk
uti M
unas
Pim
pina
n D
PRD
Se
Indo
nesi
a di
Hot
el S
hang
rila
Jaka
rta T
angg
al 2
4 s/
d 27
Jan
uari
2005
7
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Tind
akla
njut
bel
um s
esua
i, ka
rena
mas
ih t
erda
pat
sisa
ya
ng b
elum
dis
etor
Rp.
170.
250.
000,
00.
2.
LH
P BP
K
RI
Pem
erik
saan
La
pora
n K
euan
gan
Pem
erin
tah
Prov
insi
Ben
gkul
u N
omor
88
.b.2
/S/X
IV.2
/06/
2007
ta
ngga
l 11
Juni
200
7
Keg
iata
n K
oord
inas
i Pe
mer
inta
h D
aera
h D
ireal
isas
ikan
seb
agai
Ban
tuan
Tu
njan
gan
Keh
orm
atan
A
nggo
ta
KPU
Se
besa
r R
p74.
736.
000,
00
dan
Tanp
a B
ukti
Perta
nggu
ngja
wab
an
Form
al
Sebe
sar
Rp4
54.0
00.0
00,0
0
BPK
-RI
mer
ekom
enda
sika
n G
uber
nur
Ben
gkul
u ag
ar :
Mem
erin
tahk
an S
ekre
taris
Dae
rah
untu
k se
gera
men
arik
pem
baya
ran
hono
r kep
ada
Ang
gota
K
PU
yang
te
lah
terla
njur
di
baya
rkan
seb
esar
Rp7
4.73
6.00
0,00
dan
m
enye
tork
anny
a ke
Kas
Dae
rah.
Tin
dakl
anju
ti 4
Sept
embe
r 20
07:
Su
rat
Tegu
ran
Gub
ernu
r B
engk
ulu
No.
700/
564/
I/BPP
/200
7 ke
pada
Se
kda
untu
k se
gera
m
enar
ik p
emba
yara
n ho
nor
kepa
da a
nggo
ta K
PU d
an
men
yeto
rkan
nya
ke K
as D
aera
h.
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Tida
k da
pat d
itind
ak la
njut
i
BS
R
ealis
asi
Bia
ya S
ewa
Rum
ah
Jaba
tan/
Rum
ah D
inas
Ang
gota
D
PRD
Le
bih
Ting
gi
Dar
i H
arga
Pa
sar
Sebe
sar
Rp6
22.8
80.0
00,0
0
BPK
-RI
mer
ekom
enda
sika
n G
uber
nur
Ben
gkul
u ag
ar m
emer
inta
hkan
Sek
reta
ris
DPR
D u
ntuk
seg
era
men
arik
pem
baya
ran
kele
biha
n Tu
njan
gan
Peru
mah
an P
impi
nan
dan
Ang
gota
D
PRD
se
besa
r R
p622
.880
.000
,00
dan
men
yeto
rkan
nya
ke
Kas
Dae
rah.
Tin
dak
Lan
jut 4
Sep
tem
ber
2007
:
Sura
t Te
gura
n G
uber
nur
Ben
gkul
u N
o.70
0/57
3/I/B
PP/2
007
kepa
da K
epal
a Se
t DPR
D P
rov
Ben
gkul
u,
agar
m
enar
ik
kele
biha
n pe
mba
yara
n Tu
njan
gan
peru
mah
an P
impi
nan
dan
Ang
gota
DPR
D
dan
men
yeto
rkan
nya
ke K
as d
aera
h. A
kan
teta
pi b
elum
ad
a re
alis
asi s
etor
an k
e K
as D
aera
h
Tin
dak
Lan
jut 1
7 M
aret
200
8 :
Diti
ndak
lanj
uti
deng
an m
elam
pirk
an f
oto
copy
buk
ti se
tor
sebe
sar
Rp4
01.2
20.0
00,0
0 se
hing
ga
mas
ih
terd
apat
sis
a R
p221
.660
.000
,00
(Rp6
22.8
80.0
00,0
0 -
Rp4
01.2
20.0
00,0
0)
Tin
dak
Lan
jut 2
8 Fe
brua
ri 2
010
Buk
ti Se
tora
n se
jum
lah
Rp2
06.7
00.0
00,0
0
Tind
ak la
njut
bel
um s
esua
i den
gan
reko
men
dasi
kar
ena
mas
ih b
elum
terd
apat
set
oran
seb
esar
Rp1
4.96
0.00
0,00
(R
p221
.660
.000
,00-
Rp2
06.7
00.0
00,0
0)
BS
Peng
angg
aran
B
iaya
K
oord
inas
i da
n K
onsu
ltasi
Din
as
Pend
apat
an
Dae
rah
Tida
k Se
suai
K
eten
tuan
da
n D
iant
aran
ya
Sebe
sar
Rp7
5.60
0.00
0,00
D
iber
ikan
se
baga
i Ta
mba
han
Peng
hasi
lan
Teta
p
BPK
-RI
mer
ekom
enda
sika
n G
uber
nur
Ben
gkul
u ag
ar :
Mem
erin
tahk
an K
epal
a D
inas
Pen
dapa
tan
Dae
rah
untu
k se
gera
men
arik
tam
baha
n pe
ngha
sila
n ba
gi S
taf
Din
as P
enda
pata
n D
aera
h se
besa
r R
p75.
600.
000,
00
dan
men
yeto
rkan
nya
ke K
as D
aera
h.
Tin
dak
Lan
jut t
gl. 4
Sep
tem
ber
2007
: Su
rat
Tegu
ran
dari
Sekr
etar
is D
aera
h A
n. G
uber
nur
Ben
gkul
u N
omor
700
/576
/I/BP
P/20
07 tg
l. 14
Agu
stus
20
07 k
epad
a K
epal
a D
ispe
nda
Prov
. B
engk
ulu
agar
se
gera
men
arik
tam
baha
n pe
ngha
sila
n ba
gi S
taf D
inas
Pe
ndap
atan
D
aera
h se
besa
r R
p75.
600.
000,
00
dan
BS
8
men
yeto
rkan
nya
ke K
as D
aera
h.
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Tind
ak L
anju
t Bel
um S
esua
i Rek
omen
dasi
.
Peng
emba
lian
Dan
a O
pera
sion
al
dan
Tunj
anga
n K
omun
ikas
i In
tens
if Pi
mpi
nan
dan
Ang
gota
DPR
D
Bel
um
Dila
ksan
akan
Se
besa
r R
p5.1
80.4
00.0
00,0
0
BPK
-RI
mer
ekom
enda
sika
n G
uber
nur
Ben
gkul
u ag
ar
mem
erin
tahk
an
seca
ra
tertu
lis
Sekr
etar
is
DPR
D
untu
k se
gera
m
elak
ukan
pe
nagi
han
atas
pe
mba
yara
n Tu
njan
gan
Kom
unik
asi
Inte
nsif
Pim
pina
n da
n A
nggo
ta D
PRD
dan
Dan
a O
pera
sion
al
Pim
pina
n D
PRD
Tah
un A
ngga
ran
2006
da
n m
enye
tork
anny
a ke
Kas
Dae
rah.
Tin
dak
Lan
jut 4
Sep
tem
ber
2007
:
Sura
t Te
gura
n G
uber
nur
Ben
gkul
u N
o.70
0/57
3/I/B
PP/2
007
dan
No.
700/
579/
I/BPP
/200
7 ke
pada
Kep
ala
Set D
PRD
Pro
v Be
ngku
lu u
ntuk
seg
era
mel
akuk
an
pena
giha
n at
as
pem
baya
ran
Tunj
anga
n K
omun
ikas
i In
tens
if Pi
mpi
nan
dan
Ang
gota
DPR
D
dan
Dan
a O
pera
sion
al
Pim
pina
n D
PRD
Ta
hun
Ang
gara
n 20
06 d
an m
enye
tork
anny
a ke
Kas
Dae
rah.
Tin
dakl
anju
t 18
Des
embe
r 20
07 :
Diti
ndak
lanj
uti d
enga
n m
elam
pirk
an 2
lem
bar
foto
coy
bukt
i se
tor
tang
gal
16
Nov
embe
r 20
07
seju
mla
h R
p66.
960.
000,
00 d
an R
p643
.950
.000
,00,
den
gan
tota
l R
p710
.910
.000
,00.
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Tind
akla
njut
bel
um s
esua
i rek
omen
dasi
, kar
ena
mas
ih
ada
sisa
se
besa
r R
p4.4
69.4
90.0
00,0
0 (R
p5.1
80.4
00.0
00,0
0 - R
p710
.910
.000
,00)
yan
g be
lum
di
seto
r ke
Kas
Dae
rah.
T
inda
k L
anju
t tan
ggal
28
Febr
uari
201
0
Buk
ti Se
tor t
angg
al 0
3 Se
ptem
ber 2
009
peng
emba
lian
TKI A
nggo
ta D
PRD
sebe
sar R
p386
.000
.000
,00
Tind
ak la
njut
bel
um se
suai
den
gan
reko
men
dasi
se
besa
r Rp4
.083
.490
.000
,00
(Rp.
4.46
9.49
0.00
0,00
Rp3
86.0
00.0
00,0
0)
B
S
Ang
sura
n Pe
njua
lan
Ken
dara
an
dan
Rum
ah
Din
as
serta
Tu
ntut
an
Gan
ti R
ugi
Bel
um
Dis
eles
aika
n Se
besa
r R
p517
.430
.735
,00
BPK
-RI
mer
ekom
enda
sika
n G
uber
nur
Ben
gkul
u ag
ar :
Mem
erin
tahk
an s
ecar
a te
rtulis
Sek
reta
ris
Dae
rah
untu
k se
gera
men
agih
ang
sura
n da
ri pe
gaw
ai
bers
angk
utan
da
n m
enye
tork
anny
a ke
Kas
Dae
rah.
Tin
dak
Lan
jut 4
Sep
tem
ber
2007
:
Sura
t Te
gura
n
G
uber
nur
Ben
gkul
u N
o.70
0/58
0/I/B
PP/
2007
ke
pada
Se
kret
aris
D
aera
h un
tuk
sege
ra
men
agih
an
gsur
an
dari
pega
wai
be
rsan
gkut
an d
an m
enye
tork
anny
a ke
Kas
Dae
rah.
Tin
dak
Lan
jut
9 N
ovem
ber
2007
:
Mel
ampi
rkan
bu
kti
seto
r se
besa
r R
p1.2
26.0
00,0
0 un
tuk
angs
uran
ru
mah
di
nas
dan
sebe
sar
Rp
BS
9
98.5
00.0
00,0
0 un
tuk
angs
uran
Ken
dara
an.
Sehi
ngga
m
asih
ter
dapa
t ke
kura
ngan
seb
esar
Rp2
8.63
1.23
1,00
(R
p29.
857.
231,
00
Rp1
.226
.000
,00)
unt
uk a
ngsu
ran
Rum
ah
Din
as
dan
keku
rang
an
sebe
sar
Rp3
15.8
25.2
32,0
0 (R
p414
.325
.232
,00
R
p98.
500.
000,
00)
untu
k an
gsur
an
Ken
dara
an
roda
em
pat.
Se
dang
kan
untu
k TG
R
sebe
sar
Rp7
3.23
8.27
2,00
be
lum
ada
seto
ran.
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Tind
akla
njut
bel
um se
suai
reko
men
dasi
Rea
lisas
i
Keg
iata
n R
apat
K
oord
inas
i M
uspi
da
Sebe
sar
Rp3
24.5
00.0
00,0
0 Ti
dak
Tepa
t Sa
sara
n da
n D
iant
aran
ya
Sebe
sar
Rp2
29.5
00.0
00,0
0 M
erug
ikan
Keu
anga
n D
aera
h
BPK
RI
mer
ekom
enda
sika
n ke
pada
G
uber
nur B
engk
ulu
agar
:
Men
egur
sec
ara
tertu
lis S
ekre
taris
Dae
rah
Prov
insi
Ben
gkul
u at
as k
etid
akce
rmat
an
dala
m m
elak
sana
kan
tuga
s da
n m
enar
ik
keru
gian
da
erah
da
ri se
bagi
an
bela
nja
Bia
ya
Pend
ukun
g K
egia
tan
sebe
sar
Rp2
29.5
00.0
00,0
0 ya
ng
dibe
rikan
pa
da
Inst
ansi
Ver
tikal
dan
men
yeto
rkan
nya
ke
Kas
Dae
rah.
Tin
dak
lanj
ut 1
6 O
ktob
er 2
008
: Su
rat
Tegu
ran
Gub
ernu
r B
engk
ulu
No.
700/
686/
I/BPP
/ 20
08 k
epad
a Se
kret
aris
Dae
rah
Prop
insi
unt
uk b
eker
ja
lebi
h ce
rmat
dal
am m
elak
sana
kan
tuga
s.
Has
il Pe
mba
hasa
n :
Tind
ak la
njut
bel
um s
esua
i den
gan
reko
men
dasi
BPK
R
I, di
kare
naka
n bi
aya
koor
dina
si
mus
pida
seb
esar
R
p229
.500
.000
,00
belu
m d
iset
or k
e K
as D
aera
h
BS
Te
rjadi
pe
ngge
lapa
n pa
jak
peng
hasi
lan
pasa
l 21
at
as
real
isas
i up
ah
pung
ut
paja
k pa
da D
inas
Pen
dapa
tan
Dae
rah
sebe
sar R
p937
.623
.461
,00
BPK
RI m
enya
rank
an G
uber
nur B
engk
ulu
untu
k m
enga
mbi
l lan
gkah
-lang
kah
huku
m
sesu
ai
deng
an
kete
ntua
n pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an d
an m
emer
inta
hkan
B
enda
hara
Pen
gelu
aran
Dis
pend
a Pr
ovin
si B
engk
ulu
untu
k m
enye
tork
an k
emba
li PP
h 21
ata
s up
ah p
ungu
t TA
. 20
07 s
ebes
ar
Rp4
13.9
16.9
22,0
0 da
n TA
. 20
08 s
ebes
ar
Rp5
23.7
06.5
39,0
0.
Tin
dak
lanj
ut ta
ngga
l 31
Des
embe
r 20
09:
Sura
t G
uber
nur
700/
448/
I/IN
P/20
09 t
angg
al 2
2 Ju
li 20
09 k
epad
a K
epal
a D
inas
Pen
dapa
tan
Dae
rah
Prov
insi
Ben
gkul
u un
tuk
men
gam
bil
lang
kah-
lang
kah
9huk
um
sesu
ai d
enga
n ke
tent
uan
pera
tura
n pe
rund
ang-
unda
ngan
da
n m
emer
inta
hkan
B
enda
hara
Pen
gelu
aran
Dis
pend
a Pr
ovin
si B
engk
ulu
untu
k m
enye
tork
an k
emba
li PP
h 21
at
as u
pah
pung
ut T
A. 2
007
sebe
sar
Rp4
13.9
16.9
22,0
0 da
n TA
. 200
8 se
besa
r Rp5
23.7
06.5
39,0
0.
Sura
t Kep
ala
Din
as P
enda
pata
n D
aera
h ta
ngga
l 30
Juli
2009
ke
pada
G
uber
nur
Ben
gkul
u ba
hwa
tela
h di
perin
tahk
an
Pak
Zulk
ifli
bend
ahar
a pe
ngel
uara
n un
tuk
sege
ra m
enye
tor k
emba
li PP
h Pa
sal 2
1 at
as U
pah
pung
ut T
ahun
Ang
gara
n 20
07 d
an 2
008
Buk
ti se
tor S
SP u
ntuk
PPh
21
dari
bela
nja
upah
pun
gut
Dis
pend
a Pr
ovin
si B
engk
ulu
Tahu
n 20
08 se
besa
r R
p523
.706
.539
,00
(buk
ti se
tora
n te
rlam
pir)
BS
10
Has
il Pe
mba
hasa
n:
Tind
ak la
njut
bel
um se
suai
den
gan
reko
men
dasi
kar
ena
belu
m a
da se
tora
n PP
h 21
ata
s upa
h pu
ngut
TA
200
7 se
besa
r Rp4
13.9
16.9
22,0
0 ke
Kas
Neg
ara.
Kas
di
bend
ahar
a pe
ngel
uara
n be
bera
pa
SKPD
te
rlam
bat
dise
tor
sebe
sar
Rp2
87.0
40.4
68,0
0 da
n be
lum
di
seto
r se
besa
r R
p2.7
69.9
91.0
57,0
0
BPK
RI m
enya
rank
an G
uber
nur B
engk
ulu
agar
: M
emer
inta
hkan
B
enda
hara
Pe
ngel
uara
n D
inas
PU
un
tuk
sece
patn
ya
men
gem
balik
an
sisa
ka
s se
besa
r R
p2.7
69.9
91.0
57,0
0 se
tela
h pr
oses
huk
um
sele
sai.
Tin
dak
lanj
ut ta
ngga
l 31
Des
embe
r 20
09:
Sura
t G
uber
nur B
engk
ulu
Nom
or 7
00/4
38/I/
INP/
2009
ta
ngga
l 22
Juli
2009
kep
ada
Ben
daha
ra P
enge
luar
an
Din
as P
eker
jaan
Um
um P
rovi
nsi B
engk
ulu
untu
k m
enge
mba
likan
sisa
kas
sebe
sar R
p2.7
69.9
91.0
57,0
0 se
tela
h pr
oses
huk
um se
lesa
i. H
asil
Pem
baha
san:
Ti
ndak
lanj
ut b
elum
ses
uai d
enga
n re
kom
enda
si k
aren
a be
lum
ada
set
oran
seb
esar
Rp2
.769
.991
.057
,00
ke K
as
Dae
rah
BS
Terd
apat
ke
kura
ngan
vo
lum
e pe
kerja
an s
port
cen
ter
sebe
sar
Rp2
1.44
0.01
5,07
dan
pek
erja
an
yang
ha
rus
diul
ang
sebe
sar
Rp5
2.72
5.88
6,85
se
rta
kete
rlam
bata
n pe
kerja
an
yang
be
lum
dik
enak
an d
enda
seb
esar
R
p 96
8.21
5.57
8,00
BPK
RI m
enya
rank
an G
uber
nur B
engk
ulu
agar
m
emer
inta
hkan
K
epal
a D
inas
Pe
mud
a da
n O
lahr
aga
untu
k :
Mem
perta
nggu
ngja
wab
kan
keku
rang
an
volu
me
fisik
pe
kerja
an
sebe
sar
Rp2
1.44
0.01
5,07
da
n m
empe
rhitu
ngka
n ke
mba
li da
ri pe
mba
yara
n si
sa p
eker
jaan
ya
ng b
elum
sele
sai.
Tin
dak
lanj
ut ta
ngga
l 31
Des
embe
r 20
09:
Sura
t Gub
ernu
r Ben
gkul
u N
omor
700
/443
/I/IN
P/20
09
tang
gal 2
2 Ju
li 20
09 k
epad
a K
epal
a D
inas
Pem
uda
dan
Ola
hrag
a Pr
ovin
si B
engk
ulu
agar
m
empe
rtang
gung
jaw
abka
n ke
kura
ngan
vo
lum
e fis
ik
peke
rjaan
se
besa
r R
p21.
440.
015,
07
dan
mem
perh
itung
kan
kem
bali
dari
pem
baya
ran
sisa
pe
kerja
an y
ang
belu
m se
lesa
i. Te
rdap
at
pem
asan
gan
jend
ela
kaca
m
ati
sebe
sar
Rp7
80.9
96,1
9 da
n Pa
sang
an w
asta
fe m
eja
seta
ra T
OTO
se
besa
r R
p2.6
57.7
20,0
0 pa
da
Spor
t C
entre
Sa
wah
Le
bar,
sehi
ngga
mas
ih t
erda
pat
keku
rang
an f
isik
yan
g be
lum
di
perta
nggu
ngja
wab
kan
sebe
sar
Rp1
8.00
1.29
8,88
(R
p21.
440.
015,
07-R
p780
.996
,19-
Rp2
.657
.720
,00)
H
asil
Pem
baha
san:
Ti
ndak
lanj
ut b
elum
sesu
ai d
enga
n re
kom
enda
si K
aren
a be
lum
ad
a pe
rtang
gung
jaw
aban
se
besa
r R
p18.
001.
298,
88
BS
11
Pem
baya
ran
prem
i as
uran
si
untu
k pi
mpi
nan
dan
angg
ota
DPR
D t
idak
dip
ungu
t PP
h 21
se
besa
r R
p79.
200.
000,
00
dan
terja
di
kele
biha
n pe
mba
yara
n se
besa
r Rp1
2.00
0.00
0,00
BPK
RI m
enya
rank
an G
uber
nur B
engk
ulu
agar
m
emer
inta
hkan
Sek
reta
ris D
ewan
Pr
ovin
si B
engk
ulu
untu
k :
Mem
ungu
t PP
h Pa
sal
21
sebe
sar
Rp7
9.20
0.00
0,00
da
n m
enye
tork
anny
a ke
K
as N
egar
a.
Tin
dak
lanj
ut ta
ngga
l 31
Des
embe
r 20
09:
Sura
t G
uber
mur
Ben
gkul
u N
omor
700
/444
/I/IN
P/20
09
tang
gal 2
2 Ju
li 20
09 k
epad
a Se
kret
aris
DPR
D P
rovi
nsi
Ben
gkul
u u
ntuk
mem
ungu
t PP
h Pa
sal
21 s
ebes
ar
Rp7
9.20
0.00
0,00
dan
m
enye
torn
ya
ke
Kas
N
egar
a.
Sura
t Se
kret
aris
D
PRD
N
omor
16
5/82
9/Se
t-D
PRD
/200
9 ta
ngga
l 27
Juli
2009
kep
ada
Pim
pina
n PT
A
sura
nsi B
umi A
sih
Jaya
unt
uk m
enye
tork
an P
Ph P
asal
21
ata
s pr
emi
asur
ansi
unt
uk p
impi
nan
dan
angg
ota
DPR
D
Prov
insi
B
engk
ulu
Tahu
n 20
08
sebe
sar
Rp7
9.20
0.00
0,00
H
asil
Pem
baha
san:
Ti
ndak
lanj
ut b
elum
sesu
ai d
enga
n re
kom
enda
si.
Kar
ena
belu
m a
da se
tora
n ke
Kas
Neg
ara
sebe
sar
Rp7
9.20
0.00
0,00
BS
Paja
k pe
ngha
sila
n pa
sal 2
1 at
as
hono
rariu
m
peng
urus
ha
rian
dan
staf
se
kret
aria
t K
ON
I se
besa
r R
p22.
679.
992,
80
belu
m d
ipun
gut
BPK
RI m
enya
rank
an G
uber
nur B
engk
ulu
agar
: M
emer
inta
hkan
B
enda
hara
Pe
ngel
uara
n D
ispo
ra
untu
k m
emun
gut
PPh
21
atas
ho
nora
rium
yan
g di
berik
an p
ada
TA. 2
008
sebe
sar
Rp2
2.67
9.99
2,80
da
n m
enye
tork
anny
a ke
Kas
Neg
ara.
Tin
dak
lanj
ut ta
ngga
l 31
Des
embe
r 20
09:
Sura
t G
uber
nur
Ben
gkul
u N
omor
700
/434
/I/IN
P/20
09
tang
gal
22 J
uli
2009
kep
ada
\ B
enda
hara
Pen
gelu
aran
D
inas
Pem
uda
dan
Ola
hrag
a Pr
ovin
si B
engk
ulu
untu
k m
emun
gut P
Ph 2
1 at
as h
onor
ariu
m y
ang
dibe
rikan
pad
a TA
. 20
08
sebe
sar
Rp2
2.67
9.99
2,80
da
n m
enye
tork
anny
a ke
Kas
Neg
ara.
Su
rat
Ket
ua
KO
NI
Prov
insi
Ben
gkul
u N
omor
35
3/K
ON
I/BK
L/IX
/200
9 ta
ngga
l 1
Sept
embe
r 20
09
kepa
da k
epal
a D
inas
Pem
uda
dan
Ola
hrag
a Pr
ovin
si B
engk
ulu
yang
m
enya
taka
n ba
hwa
19
oran
g tid
ak
dila
kuka
n pe
mot
onga
n PP
h Pa
sal 2
1 da
n ha
nya
2 or
ang
mer
upak
an P
NS
dan
tela
h di
laku
kan
peny
etor
an a
tas
nam
a Za
inal
A
bidi
n ta
ngga
l 15
/9/2
009
sebe
sar
Rp5
00.0
00,0
0 da
n A
min
udin
tang
gal 1
5/9/
2009
seb
esar
R
p500
.000
,00
seh
ingg
a m
asih
bel
um d
iset
or k
e K
as
Dar
ah
sebe
sar
Rp2
1.67
9.99
2,80
(R
p22.
679.
992,
80-
Rp1
.000
.000
,00)
H
asil
Pem
baha
san:
Ti
ndak
lanj
ut b
elum
sesu
ai d
enga
n re
kom
enda
si k
aren
a be
lum
ada
seto
ran
PPh
21 k
e K
as N
egar
a se
besa
r
BS
12
Rp2
1.67
9.99
2,80
Peng
adaa
n se
wa
peng
inap
an,
mak
an
dan
min
um
pada
ke
giat
an
Peka
n O
lahr
aga
Pela
jar
Wila
yah
sebe
sar
Rp1
.239
.937
.500
,00
tidak
se
suai
ke
tent
uan
dan
terja
di
keru
gian
da
erah
m
inim
al
sebe
sar R
p49.
980.
000,
00
BPK
RI m
enya
rank
an G
uber
nur B
engk
ulu
agar
mem
berik
an t
egur
an s
ecar
a te
rtulis
ke
pada
K
epal
a D
inas
Pe
mud
a da
n O
lahr
aga
seba
gai
Peja
bat
Pem
buat
K
omitm
en,
Pani
tia
Lela
ng
dan
Peja
bat
Pela
ksan
a Te
knis
Keg
iata
n (P
PTK
) at
as
kela
laia
nnya
dal
am m
elak
sana
kan
pros
es
tend
er
dan
pela
ksan
aan
kegi
atan
ya
ng
tidak
se
suai
ke
tent
uan
serta
m
enar
ik
kele
biha
n pe
mba
yara
n se
besa
r R
p49.
980.
000,
00 d
an
men
yeto
rkan
nya
ke
Kas
Dae
rah.
Tin
dak
lanj
ut ta
ngga
l 31
Des
embe
r 20
09:
Sura
t Gub
ernu
r Ben
gkul
u N
o.70
0/43
3/I/I
NP/
2009
ta
ngga
l 22
Juli
2009
kep
ada
Kep
ala
Din
as P
emud
a da
n O
lahr
aga
Prov
insi
Ben
gkul
u se
baga
i Pej
abat
Pem
buat
K
omitm
en, P
aniti
a Le
lang
, dan
Pej
abat
Pel
aksa
na
Tekn
is K
egia
tan
(PPT
K) a
gar l
ebih
telit
i dal
am
mel
aksa
naka
n pr
oses
tend
er d
an p
elak
sana
an k
egia
tan
haru
s ses
uai k
eten
tuan
serta
men
arik
kel
ebih
an
pem
baya
ran
sebe
sar R
p49.
980.
000,
00 d
an
men
yeto
rkan
nya
ke K
as D
aera
h Su
rat K
epal
a D
inas
Pem
uda
dan
Ola
hrag
a Pr
ovin
si B
engk
ulu
Nom
or 2
284/
DPO
/B.1
/200
9 ta
ngga
l 8
Sept
embe
r 200
9 ke
pada
Kep
ala
Insp
ekto
ra W
ilaya
h Pr
ovin
si B
egku
lu y
ang
men
yata
kan
CV
Hot
el d
an
Res
tora
n B
idad
ari m
enya
nggu
pi k
eleb
ihan
pem
baya
ran
sebe
sar R
p49.
980.
000,
00 d
enga
n m
elak
ukan
pen
cici
lan
berta
hap.
B
ukti
seto
r ke
Kas
Dae
rah
sebe
sar R
p5.0
00.0
00,0
0 ta
ngga
l 11
Sept
embe
r 200
9 te
rlam
pir
Sehi
ngga
mas
ih te
rsis
a ya
ng b
elum
dis
etor
ke
Kas
D
aera
h se
besa
r Rp4
4.98
0.00
0,00
(Rp4
9.98
0.00
0,00
-R
p5.0
00.0
00,0
0)
Has
il Pe
mba
hasa
n:
Tind
ak la
njut
bel
um se
suai
den
gan
reko
men
dasi
, kar
ena
mas
ih b
elum
dila
kuka
n pe
nyet
oran
ke
Kas
Dae
rah
sebe
sar R
p44.
980.
000,
00
BS
K
eter
anga
n :
BS
= Ti
ndak
lanj
ut b
elum
sesu
ai re
kom
enda
si
BD
= T
inda
k la
njut
bel
um d
itind
akla
njut
i