(lkjip) - cianjurkab.go.id · pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi...

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur 2016-2021 i Insp

ekto

rat

Ka

b. C

ian

jur

(LKjIP)

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt atas selesainya

penyusunanan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat

Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017. LKjIP Inspektorat Kabupaten

Cianjur Tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja

berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian

RENSTRA Tahun kedua (2016-2021) dan komitmen serta tekad kuat

Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tujuan organisasi yang

berorientasi hasil, baik berupa output maupun outcome.

Landasan hukum penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Cianjur

Tahun 2017 adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan

RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 Tahun

2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun Anggaran 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban

atas perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur yang memuat rencana,

capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah dibuat

oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur dan merupakan sumber informasi kearah

perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui usaha keras serta dukungan dari seluruh pemangku

kepentingan di bidang pengawasan, secara umum beberapa target dapat

dicapai dengan baik walaupun ada satu indikator dari empat Indikator Kinerja

Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Cianjur yang tidak tercapai.

Capaian kinerja Tahun 2017 ini merupakan salah satu masukan bagi

kegiatan di tahun berikutnya untuk menjadi lebih efektif dan efisien baik dari

segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun

koordinasi pelaksanaannya dalam membangun system pengawasan secara

komprehensif dan berkesinambungan.

ii

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam

pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami

mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk

kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan, dan

kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan lapoaran ini

diucapkan terima kasih.

Cianjur, 10 Januari 2018

Plt. INSPEKTUR,

H. AGUS INDRA, SE, MM

NIP. 195911141985031016

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten

Cianjur Tahun Anggaran 2017 dimaksud untuk memberikan informasi

perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan

fungsi Inspektorat dalam pencapaian RENSTRA Tahun kedua (2016-2021) dan

komitmen serta tekad kuat Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam

melaksanakan tujuan organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa output

maupun outcome sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten

Cianjur Tahun 2017.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan

Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur, yaitu

memiliki tugas untuk membantu Bupati Cianjur dalam membina dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan fungsi

Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaskanaan administrasi Inspektorat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Adapun capaian kinerja untuk Urusan Wajib Inspektorat Kabupaten

Cianjur pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No PD/PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASITingkat

Capaian (%)

2.306.860.000,00Rp 2.164.592.664,00Rp 93,83%

1. Jumlah Perangkat Daerah yang

dilakukan Pengawasan26 Perangkat Daerah 36 Perangkat Daerah 138,46%

2. Jumlah Pemerintah Desa yang

dilakukan Pengawasan290 Desa 278 Desa 95,86%

INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

PROGRAM : PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

INDIKATOR/TOLOK UKUR

Input : Dana1. Pelaksanaan Pengawasan

Internal Output :

iv

3. Jumlah Kasus yang diperiksa 18 Kasus 18 Kasus 100,00%

4. Jumlah Kegiatan Reviu yang

dilaksanakan6 Kegiatan 6 Kegiatan 100,00%

340 Obrik 329 Obrik 96,76%

400.000.000,00Rp 399.938.629,00Rp 99,98%

1.800 Temuan 1.884 Temuan 104,67%

80,00% 83,73% 104,67%

100.000.000,00Rp 96.332.059,00Rp 96,33%

26 Perangkat Daerah 26 Perangkat Daerah 100,00%

20% 36,05% 180,25%

3. Penguatan Pengawasan di

Kabupaten/Kota (Banprov

2017)

Input : Dana

Output :

Jumlah Perangkat Daerah yang

dibina untuk menerapkan SPIP

Outcome :

Meningkatnya nilai Maturitas

SPIP Kabupaten Cianjur pada

tahun berjalan

Penanganan Tindak Lanjut

Temuan Hasil Pengawasan APIP

Kabupaten, APIP Provinsi, BPKP

dan BPK Tahun Berjalan

Outcome :

Jumlah Objek Pemeriksaan yang

dilakukan pengawasan

1. Pelaksanaan Pengawasan

Internal

2. Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan

Input : Dana

Output :

Outcome :

Efektivitas Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan

Berdasarkan data tesebut, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 2 (dua)

indikator kinerja output yang mengukur keberhasilan kegiatan wajib

Inspektorat Kabupaten Cianjur yang tingkat capaiannya melebihi target yang

ditetapkan, 3 (tiga) indikator kinerja output yang sesuai dengan target yang

ditetapkan, dan 1 (satu) indikator kinerja output yang tidak mencapai target.

Sedangkan 1 (satu) indikator outcome yang belum mencapai target maksimal

dari 3 (tiga) target outcome di tahun 2017 yaitu Jumlah Objek Pemeriksaan

yang dilakukan Pengawasan di Tahun 2017 sebesar 96,76 %.

Sasaran kegiatan ini dicapai melalui program Peningkatan Sistem

PengawasanInternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan

penyerapan anggaran sebesar Rp2.660.863.352,00 atau 94,80% dari Jumlah

Anggaran sebesar Rp2.806.860.000,00.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja

Inspektorat Kabupaten Cianjur pada masa mendatang, Inspektorat Kabupaten

CIanjur berencana meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan

meningkatkan kualitas implementasi program/kegiatan serta melakukan

pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan

pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................... iii

DAFTAR ISI ................................................................................................. v

DAFTAR TABEL ......................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………. .... 1

1.2 Maksud dan Tujuan …………………………………………………………...... 2

1.3 Dasar Hukum …………………………………………………………………...... 2

1.4 Gambaran Umum Inspektorat kabupaten Cianjur ……….… ................. 3

1.5 Sistematika Penyusunan .................................................................... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………………………........ . 6

2.1 Rencana Strategi ………………………………………………………………… . .. 6

2.2 Visi dan Misi ……………………………………………………………………….. . 7

2.3 Tujuan dan Sasaran………………………………………………………………... 8

2.4 Kebijakan dan Program ......................................................................... 10

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .............................................................. 12

2.6 Indikator Kinerja Utama Inspektorat ..................................................... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………. 15

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 2017..…………………….. ............................. 15

3.1.1 Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) ……………………... .. 16

3.1.2 Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun

Anggaran 2017 .......................................................................... 20

3.2 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja ……. . 23

3.3 Realisasi Anggaran .............................................................................. 24

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………… ....... 28

vi

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Inspektorat

Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 .......................................... 10

2. Tabel 2. ... Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Inspektorat

Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 .......................................... 12

3. Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun

Anggaran 2017 ................................................................................... 12

4. Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Cianjur ....... 13

5. Tabel 5. Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten

Cianjur Tahun Anggaran 2016-2021 .................................................. 13

6. Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama .......................................... 16

7. Tabel 7. Penurunan Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

RI ....................................................................................................... 18

8. Tabel 8. Kondisi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan BPK RI ........................................................................... 18

9. Tabel 9. Pencapaian Indikator kegiatan Pelaksanaan Pengawasan

Internal Tahun 2017 ........................................................................... 20

10. Tabel 10. Pencapaian Indikator kegiatan Pelaksanaan Tindak Lanjut

Temuan Hasil Pengawasan Tahun 2017 ............................................. 22

11. Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Inspektorat Kabupaten

Cianjur Tahun Anggaran 2017 ........................................................... 25

12. Tabel 12. Realisasi Fisik dan Anggaran pada Urusan Wajib yang ada di

Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 ....................... 26

13. Tabel 13. Realisasi Fisik dan Anggaran pada Urusan Wajib yang ada di

Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 ....................... 28

vii

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Kondisi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tahun 2016 hingga Semester II .......................................................... 19

2. Gambar 1. Kondisi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tahun 2016 hingga Semester II .......................................................... 19

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Cianjur TA 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan

penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi yang memiliki asas

akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun untuk

mewujudkan good governance dan harus diaplikasikan ke dalam sistem

penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor

17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor

01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan

perundang-undangan dibawahnya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

adalah kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi. Ruang lingkup akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dilakukan pada semua aspek satu kegiatan, yang

meliputi asapek manajerial, teknis dan keuangan. Dengan demikian anggaran

yang digunakan menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang

dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain

dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan

outcome yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga sistem

pertanggungjawaban dapat terukur, tepat, jelas dan legitimate.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan/realisasi program dan kegiatan yang

menjabarkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Setiap

perangkat daerah berkewajjiban menyusun LKjIP sebagai bagian dari Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur sesuai amanat Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014. Aturan lain yang mengamanatkan penyusunan

LKjIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan

RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 Tahun


2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun anggaran 2017

dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017. Adapun tujuan

penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

a. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan

rencana kerja yang jelas dan sistematisdengan sasaran kinerja yang

terukur secara berkelanjutan ;

b. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau

kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi,

tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan

evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan

alokasi anggaran setiap tahun ;

c. Sarana untuk mendorong usaha penyempuranaan struktur organisasi,

kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja,

dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata

yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara

berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang

penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN) ;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangna Negara;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nmor 08 Tahun 2006 Tentang

Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

f. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;


g. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004, Tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23, 24, 25 dan 26 Tahun 2007

Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi republik indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

m. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 57 Tahun 2016 Tentang

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi dilingkungan

Inspektorat Kabupaten Cianjur;

n. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2015 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan Kabupaten Cianjur Tahun 2013;

1.4. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Cianjur

Inspektorat Kabupaten Cianjur dibentuk berdasakan peraturan daerah

(PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Bupati Cianjur

Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit

Organisasi dilingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur.

Inspektoran mempunyai tugas membantu Bupati dalam membinda dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Pelaksanaan

pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasiliasi pengawasan;

b. Pelaksanaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;


c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Berdasarkan PERDA Nomor 08 Tahun 2016, Susunan Organisasi

Inspektorat Kabupaten Cianjur mengalami perubahan struktur maupun

nomenklaktur. Nomenklaktur Inspektur Pembantu (IRBAN) Wilayah I sampai

IV dirubah sehingga menjadi Inspektur Pembantu (IRBAN) Wilayah I sampai III

dan jabatan fungsional pengawasan berada di bawah koordinator IRBAN.

Struktur Inspektorat yang baru adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan adalah Inspektur.

2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris.

Sekretariat membawahkan :

a. Sub.Bagian Perencanaan.

b. Sub.Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c. Sub.Bagian Administrasi dan Umum.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

6. Kelompok Jabatan Fungsional berada dalam koordinasi IRBAN yang terdiri

dari :

a. Auditor

b. Penjabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

c. Perencana

d. Auditor Kepegawaian

Apabila memperhatikan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas

Inspektorat sangat berperan penting dalam menjamin Terselenggaranya

Pemerintahan yang bersih bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.Sehingga

dapat terwujud pemerintahan yang baik.

Namun demikian kondisi ideal yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh

faktor-faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang menjadi isue strategis adalah :

a. Mengembangkan kapasitas Inspektorat melalui penyusunan dokumen

perencanaan pengawasan untuk bahan pengawasan pelaksanaan

kebijakan kepala daerah secara berkelanjutan.

b. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian dan pengawasan untuk

meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan dan Pendidikan

yang lebih beragam.


d. Meningkatkan fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah.

e. Menjalin Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan bidang

pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.

f. Meningkatkan kaidah partisipatif dalam proses pengawasan pelaksanaan

pembangunan daerah.

Sedangkan faktor Eksternal yang dirasakan adalah keterbatasan dalam

pengungkapan akibat status pengawas internal.

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat

Kabupaten Cianjur Tahun 2017 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum,

gambaran umum da sistematika penyusunan laporan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebeum dan setelah reviu, penjabaran

visi dan misi kabupaten, tujuan dan sasaran, kebijakan program,

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat

Kabupaten Cianjur.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta

Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan

keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan

dengan kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur dan strategi

pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan pada Visi dan -

Misi Pemerintah Kabupaten, RPJMD 2016-2021, Rencana Kerja Tahunan

2017, serta program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Tahun 2017.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan organisasi

perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman

bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.

Dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2015 disebutkan, bahwa perencanaan strategik merupakan

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu 1 smapai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbuk titik perencanaan strategic

mengandung visi, misi, tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan

sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran

teknis dari RPJMD Kabupaten Cianjur dalam aspek perencanaan

pembangunan daerah, yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program-

program dan kegiatan indikatip Inspektorat Kabupaten Cianjur selama kurun

waktu lima tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Inpektorat

Kabupaten Cianjur.

Perumusan perencanaan strategik Inspektorat Kabupaten Cianjur

mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang paling

kualitatip sampai dengan yang paling teknis, kuantitatip, dan sangat rinci.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur mencakup visi dan misi

Kabupaten Cianjur, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran

Inspektorat Kabupaten Cianjur. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017

akan dijelaskan didalam rencana kinerja 2017.


2.2. Visi dan Misi

2.2.1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi

pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya, tetap eksis, antisipatif

dan inovatip, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang

menentang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang

ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona (SPPN) menjelaskan bahwa :

„Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan”.

Atas dasar pengertian tersebut, maka untuk tahun 2016-2021

Inspektorat Kabupaten Cianjur harus mendukung visi dan misi

Kabupaten Cianjur, sehingga Visi Insektorat Kabupaten Cianjur

ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Sistem Pengawasan yang Profesional dalam

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menuju

Terwujudnya Cianjur yang lebih Maju dan Agamis”.

Visi “Terwujudnya sistem pengawasan yang profesional dalam

pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah”, mempunyai makna

bahwa setiap aparatur pengawasan yang ada di orgnisasi Inspektorat

Kabupaten Cianjur diharapkan dalam melaksanakan tugas

pengawasannya ditunjang dengan ilmu pengetahuan, kemampuan serta

kecakapan yang memedai melalui pengembangan pendidikan dan

pelatihan yang berkesinambungan, sehingga tugas pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efektif,

efesien, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab.

Visi tersebut adalah untuk mendukung visi yang di atasnya, yaitu

visi Kabupaten Cianjur, yaitu :

“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”

2.2.1. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi

pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang

harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai


penjabaan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yan gberkepentingan

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 ayat 13

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa : “Misi adalah

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi”.

Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk meningkatkan intensitas

kegiatan pengawasan dan pembinaan dalan rangka peningkatan

kualitas kerja dan manajemen aparatur pemerintah daerah, maka

untuk mnenapai misi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten

Cianjur perlu dijabarkan kedalam misi yang merupakan pernyataan

untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta

menjelaskan keberadaan Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam

melakukan kegiatan pengwasannya. Adapun Misi Inspektorat

Kabupaten Cianjur sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas

pengawasan

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan

3. Meningkatkan disiplin dan etos kerja aparatur

4. Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan kepada masyarakat

Misi Inspektorat Kabupaten Cianjur tersebut untuk mendukung

misi pembangunan jangka menengah yang dimiliki oleh Kabupaten

Cianjur Tahun 2016-202, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan

berawawasan lingkungan;

2. Meningkatkan pembangunan keagamaan;

3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang

pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Sejalan dengan visi dan misi tersebut maka di tetapkan tujuan yang

ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah :

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan yang

bersih dan efektif.”


Upaya pencapaian tujuan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman kondisi

lingkungan eksternal dan internal berupa peluang (opportunities) yang ada,

antara lain adanya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas da korupsi, kolusi dna

nepotisme, Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati

Cianjur Nomor 57 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi serta tata kerja unit

organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur. Semua dijadikan

sebagai dasar bagi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah

daerah di Kabupaten Cianjur dengan empowering seluruh sumberdaya yang

belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal.

Di lain pihak, berbagai tantangan (threats) yang dihadapi Inspektorat

dalam menjalankan tupoksi antara lain : perubahan peraturan perundang-

undangan yang begitu cepat sebagai akibat dari kondisi sosial, ekonomi, politik

yang belum stabil dan susah diprediksi sehingga prinsip good governace belum

bisa direalisasikan secara optimal. Disamping mekanisme penganggaran

daearah yang kurang kuat mendukung pelaksaan seluruh program dan

kegiatan Inspektorat Kabupaten Cianjur sebagai institusi yang bertugas di

bidang pengawasan sedangkan sasaran atau terget pengawasan tidak

sebanding dengan anggran yang tersedia.Tantangan lainnya adalah

ketidakseimbangan antara sumberdaya manusia profesional yang tersedia

dengan kebutuhan penanganan obyek pengawasan.

Kekuatan (strenghts) yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah

sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang berperan sebagai pengawas

jalannya penyelenggaran urusan pemerintah daerah agar berjalan efektif dan

efisien. Diperkuat dengan Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 76 tahun

2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 yang menyebukan

bahwa pengawasan dilakukan terhadap peraturan daerah, peraturan kepala

daerah dan pelaksaan urusan pemerintahan di daerah.

Akan tetapi, perlu dipertimbangkan pula adanya kelemahan

(weaknesses) yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Cianjur yaitu terdapat

keagaman ilmu pengetahuan (knowledge) serta ketrampilan (skill) aparatur

Inpektorat yang masih belum memadai, sehingga bedampak pada

ketidakseimbangan antara kualitas dan kualititas aparaturnya dengan beban

kerja yang diembannya, atau masih rendahnya dukungan profesionalisme

aparatur pengawasan yang ada di inspektorat.


Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur untuk

menunjang Tujuan Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah :

“Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.”

Berikut merupakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran Inspektorat

Kabupaten Cianjur Tahun 2017 (Tabel 1).

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan yang bersih dan efektif

Terwujudya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa

1. Persentase Peningkatan Maturitas SPIP

2. Persentase Penurunan Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan / Rekomendasi BPK

4. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Instansi

2.4. Kebijakan dan Program

Strategi dalam penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan di bidang

pengawasan pembangunan diwujudkan dalam rumusan garis-garis kebijakan

sebagai berikut :

a. Memberikan kesempatan kepada aparat Inspektorat Kabupaten Cianjur

untuk meningkatkan profesionalisme;

b. Mengeveluasi efektivitas kinerja PD;

c. Mamfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengawasan;

d. Memfasilitasi kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dengan

masyarakat;

e. Memfasilitasi peningkatan akuntabilitas kinerja PD dan BUMD;

f. Memfasilitasi peningkatan kualitas sistem pengendalian manajemen PD

dan BUMD untuk meminimalisir kasus-kasus penyimpangan.

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorata untuk

mencapai sasarannya melalui pelaksanaan 4 program dan 20 kegiatan, sebagai

berikut :


Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang telah dilaksanakan. Adapun program dan kegiatan di

Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (NON URUSAN)

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

h. Kegiatan PenyediaanMakanan dan Minuman Kantor

i. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi

Perkantoran

k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

l. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

m. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (NON URUSAN)

a. Pengadaan Alat-alat Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (NON

URUSAN)

a. Peningkatan Kinerja Aparatur

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH (URUSAN WAJIB)

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal

b. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

c. Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota (Banprov 2017)


2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur mencakup sasaran

strategis, indikator kinerja dan target yang dilaksanakan pada tahun 2017

didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah sebagai

berikut :

Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Inspektorat

Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

1. Terwujudnya Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan

Desa

1. Persentase Peningkatan Maturitas SPIP;

2. Persentase penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;

3. Persentase Penyelesaian tindak temuan dan

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; dan

4. Persentase penyelesaian

pengaduan masyarakat dan instansi.

20%

10%

10%

100%

Perjanjian kinerja eselon II Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah urusan

wajib, yaitu : “Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan

Pemerintahan Desa.” Adapun perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten

Cianjur Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017

SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH 1 2 3 4

A. SASARAN PROGRAM

1. Terwujudnya Peningkatan

Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Pemerintahan Desa

1. Prosentase peningkatan maturitas

SPIP

2. Prosentase penurunan temuan

dan rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK

3. Prosentase peningkatan tindak

lanjut temuan/rekomendasi BPK

4. Prosentase penyelesaian

pengaduan masyarakat dan

instansi

%

%

%

%

20

10

10

100

No PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 2 3 4

1. Program Pelayanan Administrasi Rp 499.350.000,00 PAD & DAU


Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Rp 50.000.000,00 PAD

3. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Rp 40.650.000,00 PAD

4. Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Rp 2.906.860.000,00 DAU

JUMLAH TOTAL Rp 3.496.860.000,00

2.6. Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Cianjur mencakup

urusan/indikator dan satuan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dapat

dilihat pada Tabel 4, sedangkan untuk formulasi IKU Inspektorat Kabupaten

Cianjur dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Cianjur

No URUSAN/INDIKATOR SATUAN TARGET

1. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN.

1. Persentase Peningkatan Maturitas SPIP; 2. Persentase penurunan temuan dan

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; 3. Persentase Penyelesaian tindak temuan

dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; dan

4. Persentase penyelesaian pengaduan

masyarakat dan instansi.

%

%

%

%

20

10

10

100

Tabel 5. Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) FORMULASI IKU

1. Persentase Peningkatan Maturitas SPIP;

2. Persentase penurunan temuan dan

rekomendasi hasil pemeriksaan

BPK;

Nilai maturitas SPIP pada akhir tahun dikurangi nilai maturitas SPIP awal tahun dibagi nilai maturitas SPIP

pada awal tahun dikali 100

Jumlah temuan/rekomendasi tahun sebelumnya dikurangi jumlah

temuan/rekomendasi tahun berjalan dibagi jumlah tahun sebelumnya dikali 100


3. Persentase Penyelesaian tindak temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; dan

4. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi.

Jumlah tindak lanjut temuan/rekomendasi tahun berjalan dikurangi jumlah tindak lanjut

temuan/rekomendasi tahun sebelumnya dibagi jumlah tindak lanjut temuan/rekomendasi tahun

sebelumnya dikali 100

Jumlah pengaduan masyarakat dan instansi yang diproses dibagi jumlah pengaduan dikali 100


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Kinerja Organisasi 2017

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada

pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi

amanah. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan

indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan

data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja

dari dua sumber yaitu : (1) Data Internal yang berasal dari sistem informasi

yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan bulanan, triwulanan,

smesteran, dan laporan kegiatan lainnya ; (2) Data Eksternal digunakan

sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur dibuat

sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan

pengukuran kinerja kegiatan Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017 yaitu

indikator masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk

tahun 2017 indikator input ini diperioritaskan pada penggunaan dana kegiatan

yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran

(output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan

yang dapat berupa fisik dan atau nonfisik. Indikator output yang digunakan

berfariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan),

jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang /jasa lainnya dari hasil

pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan,

orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya. Indikator hasil (outcomes)

adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada

jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak

dan relatif (%)


Perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu

memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

a. Semakin Tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik, maka digunakan rumus :

b. Semakin Tinggi Realisasi menunjukkan Semakin rendah pencapaian

kinerja, maka digunakan rumus :

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala

pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut

:

X ≥ 85% : Baik

75% ≤ X < 85% : Cukup

55% ≤ X < 75% : Sedang

X ≤ 55% : Kurang

Setelah diketahui kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan

efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara capaian

tahun 2017 dengan capaian tahun sebelumnya. Analisis ini juga

membandingkan antara capaian dan target tahun 2017 juga dengan target

Renstra Inspektorat untuk tahun terakhir.

3.1.1. Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat

kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama

No Sasaran

Strategis Indikator Satuan

Kondisi

Awal Target Realisasi

Capaian

Kinerja

Terwujudnya

Peningkatan Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

1. Persentase

Peningkatan

Maturitas SPIP;

% 1,31

(100%) 20%

1,77

(35,11%) 175,57%

2. Persentase

penurunan

temuan dan

rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK;

%

15

Rekom

(100%)

10%

15

Rekom

(0%)

0%

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 X 100%

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian =(𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖−𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 X 100%


Pemerintahan

Desa 3. Persentase

Penyelesaian tindak lanjut

temuan dan

rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK;

dan

% 38% 10% 60,58%

(22,58%) 225,83%

4. Persentase penyelesaian

pengaduan

masyarakat dan

instansi.

% 100% 100% 100% 100%

RATA-RATA 125,35%

Dari Tabel 7 di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU)

Inspektorat kabupaten Cianjur di Tahun 2017 menunjukkan kinerja yang

baik (rata-rata sebesar 125,35%) walaupun ada 1 (satu) indikator yang

tidak tercapai yaitu : persentase penurunan temuan dan rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK Tahun 2016.

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja yang telah

dicapai Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017 adalah :

A. Persentase Peningkatan Maturitas SPIP

Indikator kinerja peningkatan maturitas SPIP dilakukan sebanyak

2 (dua) kali penilaian, yaitu di awal tahun dan akhir tahun 2017

dengan hasil :

1. Penilaian awal tahun atas maturitas SPIP adalah sebesar 1,31 poin;

2. Penilaian akhir tahun atas maturitas SPIP adalah sebesar 1,77 poin

Dengan hasil penilaian tersebut, maka terjadi peningkatan nilai

maturitas SPIP yang awalnya mendapat nilai 1,31 poin menjadi 1,77

poin (terjadi peningkatan sebesar 0,46 poin).

Maka perhitungan capaian kinerja untuk IKU yang pertama adalah :

Persentase Peningkatan Maturitas SPIP = x 100

X 100 = 35,11%

Jadi Tingkat Capaian Kinerja untuk IKU yang pertama bila

dibandingkan dengan target yang akan dicapai sebesar 20% adalah

sebesar 35,11%/20% = 175,57%

(nilai akhir – nilai awal)

Nilai awal

(1,77 – 1,31)

1,31


B. Persentase Penurunan Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

BPK

Penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dapat

dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Penurunan Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

RI

NO TEMUAN/

REKOMENDASI

TAHUN

PEMERIKSAAN

TURUN/NAIK

2016 2017 Point %

1 Temuan 15 15 0 15-15/15 x 100 = 0%

2 Rekomendasi 37 40 3 37-40/37 x 100= -8,11%

Indikator kinerja penurunan temuan penyalagunaan APBD oleh PD

didasarkan pada jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI pada tahun

pemeriksaan 2016 sebanyak 15 temuan / 37 rekomendasi

dibandingkan dengan jumlah temuan/rekomendasi pada TA 2017

sebanyak 15 temuan / 40 rekomendasi. Dari tabel di atas dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi penurunan jumlah temuan hasil

pemeriksaan BPK RI tetapi mengalami peningkatan jumlah

rekomendasi yang diterima oleh Kabupaten Cianjur atas hasil

pemeriksaan BPK RI Tahun 2017 terhadap Tahun 2016.

Sehingga capaian kinerja untuk IKU kedua ini adalah 0%.

C. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan BPK

Gambaran penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK RI hingga semester II Tahun 2017 dijabarkan pada

Tabel 8 berikut :

Tabel 8. Kondisi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

No Tahun Jumlah

LHP

Jumlah

Rekomen

dasi

Status Penyelesaian s/d Semester II 2017

Selesai Sesuai

Rekomendasi

Belum Sesuai

rekomendasi

Belum

Ditindaklanjuti

1 2 3 4 5 6 7 1 2017 1 39 28 9 2

2 2016 1 37 24 13 0

3 2015 2 84 25 55 4

4 2014 1 32 25 6 1

5 2013 2 93 73 17 3


6 2012 2 65 45 13 7

7 2011 2 65 34 17 14

8 2010 1 76 49 27 0

9 2009 2 73 46 17 10

10 2008 2 88 52 29 7

11 2007 4 82 50 20 12

12 2006 2 10 5 4 1

13 2005 2 45 22 18 5

Jumlah 24 789 478 (60,58%) 245 (31,05%) 66 (8,37%)

Dari Tabel 8 di atas dapat dilihat kondisi tindak lanjut atas hasil

pemeriksaan BPK RI hingga semester II Tahun 2017 mengalami

peningkatan yang sangat signifikan. Bila dibandingkan dengan data

tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2016 dimana kondisi persentase tindak

lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI sebesar 36,67% (grafik

dapat dilihat pada gambar dibawah).

Untuk perbandingan peningkatan tindak lanjut yang telah dilakukan

antara tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Selesai

Belum SesuaiBelum

60,58%

31,05%

8,37%

Tahun 2016

Tahun 2017

Gambar 2. Perbandingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 dan 2017

38,00%

31,33%

30,67%

Selesai

Belum Sesuai

Belum

Gambar 1. Kondisi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 hingga Semester II


Maka perhitungan capaian kinerja untuk IKU yang ketiga adalah :

Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

BPK RI = x 100

X 100 = 225,83%

Jadi Tingkat Capaian Kinerja untuk IKU yang ketiga adalah

sebesar 225,83%

D. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Instansi

Dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi yang

masuk diterima oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur melalui portal

LAPOR (lapor.itdacianjur@gmail .com) Tahun 2017 diterima sebanyak

187 (seratus delapan puluh tujuh) pengaduan yang langsung

disalurkan berdasarkan tujuan pengaduannya.

Jadi untuk kinerja penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi

yang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur seluruhnya atau

100% langsung ditangani dan ditanggapi oleh operator LAPOR.

3.1.2. Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja urusan wajib Inspektorat

Kabupaten Cianjur Tahun 2017 (Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH) yang mendukung

pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cianjur, dapat disimpulkan sebagai

berikut :

A. Pencapaian terhadap indikator kegiatan Pelaksanaan Pengawasan

Internal

Pencapaian Indikator kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal

dijabarkan pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Pencapaian Indikator kegiatan Pelaksanaan Pengawasan

Internal Tahun 2017

Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi

Capaian

Kinerja (%)

1. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan

PD 26 36 138,5

(persentase thn 2017 – persentase thn 2016)

Target persentase tahun 2017

(60,58 – 38,00)

10


2. Jumlah Pemerintah Desa

yang dilakukan pemeriksaan

Desa 290 278 95,9

3. Jumlah Kasus yang diperiksa

Kasus 18 18 100

4. Jumlah Kegiatan Reviu yang dilaksanakan

Kegiatan 6 6 100

Tabel 10 di atas menunjukkan capaian sasaran kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Internal Tahun 2017 dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan

Capaian sasaran kegiatan pada indikator pertama, yaitu jumlah

Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan, telah dilaksanakan

terhadap 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah (20 dinas dan

badan + 15 kecamatan) dan 1 (satu) Perangkat Daerah

(SETDA 5 BAGIAN). Total pelaksanaan pengawasan selama

Tahun 2017 sebanyak 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah.

Bila dibandingkan dengan target capaian yang ditetapkan sebanyak

26 (dua puluh enam) Perangkat Daerah, maka terdapat kelebihan

pelaksanaan pengawasan sebesar 10 (sepuluh) Perangkat Daerah

atau 38,5%.

Capaian kinerja untuk indikator pertama kegiatan tersebut di atas

adalah 36 PD/26 PD x 100 = 138,5%

Selain perangkat daerah yang dilakukan pengawasan, satuan tugas

lain yang diawasi pada Tahun 2017 adalah pelaksanaan BOS di SD

dan SMP yang tersebar di Kabupaten Cianjur. Jumlah SD dan SMP

yang diperiksa di Tahun 2017 adalah sebanyak 80 SD dan 26 SMP.

2) Indikator Jumlah Pemerintah Desa yang dilakukan pemeriksaan

Capaian sasaran kegiatan pada indikator kedua, yaitu jumlah

Pemerintah Desa yang dilakukan pemeriksaan, telah dilaksanakan

terhadap 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) pemerintah desa atau

95,86% bila dibandingkan dengan target capaian yang ditetapkan

sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) pemerintah desa yang

diperiksa. Hal tersebut terdapat kekurangan realisasi pelaksanaan

pengawasan sebesar 12 (dua belas) pemerintah desa atau 4,13%.

3) Indikator Jumlah Kasus yang diperiksa


Capaian sasaran kegiatan pada indikator ketiga, yaitu jumlah kasus

yang diperiksa, telah dilaksanakan terhadap 18 (delapan belas)

kasus yang diperiksa atau 100% bila dibandingkan dengan target

capaian yang ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) kasus.

4) Indikator Jumlah Kegiatan Reviu yang dilaksanakan

Capaian sasaran kegiatan pada indikator keempat, yaitu jumlah

kegiatan reviu yang dilaksanakan, telah dilaksanakan terhadap

5 (lima) kegiatan Reviu, yaitu Reviu LKPD, Reviu RKPD, Reviu RKA,

Reviu Penyerapan Anggaran (3 kali), dan Reviu/Evaluasi LAKIP

Tahun 2016.

Bila dibandingkan dengan target yang harus dicapai dalam kegiatan

Pelaksanaan Pengawasan Internal sebesar 5 (lima) kegiatan reviu,

maka capaian indikator kegiatan dimaksud telah mencapai sebesar

100%.

B. Pencapaian terhadap indikator kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil

Pengawasan

Capaian sasaran kegiatan pada Indikator kegiatan Tindak Lanjut

Temuan Hasil Pengawasan dijabarkan pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Pencapaian Indikator kegiatan Pelaksanaan Tindak Lanjut

Temuan Hasil Pengawasan Tahun 2017

Semester II 2016

Semester I 2017

Semester II 2017

BPK RI 37,59 % 48,79% 60,58%

APIP Kabupaten

55% 60% 80%

APIP Provinsi 40% 65% 70%

C. Pencapaian terhadap indikator kegiatan Penguatan Pengawasan di

Kabupaten/Kota (Banprov 2017)

Kegiatan Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota (Banprov 2017)

merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat untuk memberi

dukungan pengawasan kepada Pemerintah Daerah untuk :

1) Mewujudkan pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan yang

dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat di daerah; dan


2) Peningkatan wawasan dalam rangka peningkatan level Kapabilitas

Inspektorat Kabupaten Cianjur menuju level 3 (tiga) pada Tahun

2019 secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.

3.2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Apabila melihat capaian kinerja diatas, ternyata keberhasilan tersebut

didukung beberapa faktor yang diduga turut menunjang pencapaian kinerja.

Adapun beberapa program/kegiatan yang turut menunjang keberhasilan

capaian kerja kinerja adalah :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan tersebut dirasakan sangat menunjang terhadap kelancaraan

pelaksanaan program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

Kegiatan surat menyurat menunjang kelancaran pelaksanaan

pemeriksaan, dengan kegiatan administrasi surat menyurat maka

pemberitahuan rencana pemeriksaan kepada pbrik dan penerbit surat tugas

pemeriksaan yang tepat dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan

tugas.

Kegiataan penyedian sumberdaya air dan listrik, dirasakan sangat

menunjang capaian kinerja sebab dengan ketersedian listrik yang besar akan

menjamin kecepatan pengetikan bahan dan laporan pemeriksaan.

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraaan

operasional, turut menunjang kelancaran pelaksaan tugas pemeriksaan, sebab

dengan kendaraan yang lengkap surat suratnya perjalanan akan terasa lebih

nyaman. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan menunjang

kelancaran pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

Kegiatan penggandaan komputer dan pemeliharaan rutin komputer

sangat dirasakan menujang dalam mempercepat pengetikan laporan hasil

pemeriksaan. Sementara kegiatan pemeliharaan rutin kendaran operasional

menujang dalam transportasi tim pemeriksa kelokasi objek pemeriksaan.

Dengan demikian program dan kegiatan non urusan menunjang

terhadap kelancaran, kemudahan, kecepatan, dan pencapaian kinerja. Adapun

jumlah anggaran non urusan yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja sasaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 590.000.000,00.


3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017 seluruhnya

sebesar Rp9.451.054.900,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta

lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang terbagi menjadi :

a. Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp 6.054.194.900,00 (64,06%)

b. Belanja Langsung (BL) Rp 3.396.860.000,00 (35,94%)

Belanja Langsung terbagi menjadi :

1) Belanja Pegawai Rp 112.120.000,00 (3,30%)

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 3.240.740.000,00 (95,40%)

3) Belanja Modal Rp 44.000.000,00 (1,30%)

Anggaran Belanja Langsung (BL) tersebut di atas terbagi habis ke dalam

4 (empat) program yang dilaksanakan pada Tahun 2017, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas)

kegiatan yang mendukung kepada administrasi perkatoran dengan nilai

total anggaran sebesar Rp490.350.000,00 (empat ratus sembilan puluh

juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Seluruh kegiatan dalam program ini didanai dari anggaran yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur terdiri dari

3 (tiga) kegiatan yang mendukung kepada peningkatan sarana dan

prasarana aparatur dengan nilai total anggaran sebesar

Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).



c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari

1 (satu) kegiatan yang mendukung kepada peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur menuju Kapabilitas APIP level 3 di Tahun 2019

dengan nilai total anggaran sebesar Rp40.650.000,00 (empat puluh juta

enam ratus lima puluh ribu rupiah).




d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang

mendukung kepada Urusan Wajib Inspektorat Kabupaten Cianjur

dengan nilai total anggaran sebesar Rp2.806.860.000,00 (dua miliar

delapan ratus enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).


bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2017.

Rincian anggaran dan Realisasi berdasarkan program dan kegiatan

Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada

Tabel 11.

Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kantor 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah 10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi Perkantoran 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 13. Penyediaan Peralatan Kebersihan

Kantor

Rp 490.350.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 78.000.000,00 Rp 52.800.000,00 Rp 34.710.000,00 Rp 43.525.000,00 Rp 1.020.000,00 Rp 3.000.000,00

Rp 12.000.000,00 Rp 82.845.000,00 Rp 94.000.000,00 Rp 27.650.000,00

Rp 42.600.000,00 Rp 10.200.000,00

Rp 477.823.902,00 Rp 7.867.000,00 Rp 69.453.133,00 Rp 52.800.000,00 Rp 34.689.750,00 Rp 43.484.200,00 Rp 900.000,00 Rp 2.845.000,00

Rp 12.000.000,00 Rp 82.598.319,00 Rp 94.000.000,00 Rp 27.398.000,00

Rp 39.600.000,00 Rp 10.188.500,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Alat-Alat Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat

Kantor

Rp 59.000.000,00 Rp 44.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 5.000.000,00

Rp 52.650.000,00 Rp 43.360.000,00 Rp 4.430.000,00 Rp 4.860.000,00

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kinerja Aparatur

Rp 40.650.000,00 Rp 40.650.000,00

Rp 477.823.902,00 Rp 7.867.000,00


4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal 2. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan 3. Penguatan Pengawasan di


Rp 2.806.860.000,00 Rp 2.306.860.000,00 Rp 400.000.000,00 Rp 100.000.000,00

Rp 2.654.738.452,00 Rp 2.159.997.664,00 Rp 398.408.629,00 Rp 96.332.059,00

JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2017 Rp 3.396.860.000,00 Rp 3.225.862.254,00

Persentase Realisasi anggaran dibandingkan dengan julmah anggaran

berdasarkan program Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun

Anggaran 2017,yaitu :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14,07%

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,55%

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,20%

D. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 78,15%

Persentase Realisasi TOTAL 94,97%

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program “Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH”, sampai

dengan akhir Bulan Desember 2017 dapat dilihat dalam tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Realisasi Fisik dan Anggaran pada Urusan Wajib yang ada di Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017


Capaian (%)

2.306.860.000,00Rp 2.164.592.664,00Rp 93,83%








340 Obrik 329 Obrik 96,76%

400.000.000,00Rp 399.938.629,00Rp 99,98%

1.800 Temuan 1.884 Temuan 104,67%

80,00% 83,73% 104,67%




Input : Dana

Penanganan Tindak Lanjut Temuan

Hasil Pengawasan APIP Kabupaten,

APIP Provinsi, BPKP dan BPK Tahun

Berjalan

Outcome :




Internal


Pengawasan

Input : Dana

Output :

Outcome :


Temuan Pengawasan

Output :


No SOPD/ PROGRAM/KEGIATAN Target RealisasiTingkat

Capaian (%)


2.306.860.000,00Rp 2.164.592.664,00Rp 93,83%


dilakukan pengawasan26 Perangkat Daerah 33 Perangkat Daerah 126,9%


dilakukan Pemeriksaan290 Desa 278 Desa 95,9%

3. Jumlah Kasus yang diperiksa 18 Kasus 18 Kasus 100,0%4. Jumlah Kegiatan Reviu yang


340 Obrik 329 Obrik 96,8%

400.000.000,00Rp 399.938.629,00Rp 99,98%

1.800 Temuan 1884 Temuan 104,7%

80% 57,76% 72,2%

100.000.000,00Rp 96.332.059,00Rp 96,33%


20% 36,05% 180,3%

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Penguatan Pengawasan di


1.

2.

3.

Efektivitas tindak lanjut hasil

temuan pengawasan

Input : Dana

Output : Jumlah PD yang dibina untuk

menerapkan SPIP

Outcome : Meningkatnya nilai Maturitas SPIP

Kabupaten Cianjur pada tahun

berjalan

Outcome : Jumlah Objek Pemeriksaan yang

dilakukan pemeriksaan

Input : Dana

Output : Penanganan tindak lanjut temuan

hasil pengawasan APIP

Kabupaten, APIP Provinsi, BPKP,

dan BPK Tahun Berjalan

Outcome :

PROGRAM : PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAN KEBIJAKAN KDH

Indikator / Tolok Ukur

Input : Dana

Output :

Pelaksanaan Pengawasan

Internal


BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja untuk Urusan Wajib Inspektorat Kabupaten Cianjur

pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Realisasi Fisik dan Anggaran pada Urusan Wajib yang ada di Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017


Capaian (%)

2.306.860.000,00Rp 2.164.592.664,00Rp 93,83%








340 Obrik 329 Obrik 96,76%

400.000.000,00Rp 399.938.629,00Rp 99,98%

1.800 Temuan 1.884 Temuan 104,67%

80,00% 83,73% 104,67%

100.000.000,00Rp 96.332.059,00Rp 96,33%


20% 36,05% 180,25%

3. Penguatan Pengawasan di

Kabupaten/Kota (Banprov

2017)

Input : Dana

Output :

Jumlah Perangkat Daerah yang

dibina untuk menerapkan SPIP

Outcome :

Meningkatnya nilai Maturitas SPIP

Kabupaten Cianjur pada tahun

berjalan

Penanganan Tindak Lanjut Temuan

Hasil Pengawasan APIP Kabupaten,

APIP Provinsi, BPKP dan BPK Tahun

Berjalan

Outcome :




Internal


Pengawasan

Input : Dana

Output :

Outcome :


Temuan Pengawasan

Output :




Input : Dana

Berdasarkan data tesebut, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 2 (dua)

indikator kinerja output yang mengukur keberhasilan kegiatan wajib

Inspektorat Kabupaten Cianjur yang tingkat capaiannya melebihi target yang

ditetapkan, 3 (tiga) indikator kinerja output yang sesuai dengan target yang

ditetapkan, dan 1 (satu) indikator kinerja output yang tidak mencapai target.


Sedangkan 1 (satu) indikator outcome yang belum mencapai target maksimal

dari 3 (tiga) target outcome di tahun 2017 yaitu Jumlah Objek Pemeriksaan

yang dilakukan Pengawasan di Tahun 2017 sebesar 96,76 %.

Sasaran kegiatan ini dicapai melalui program Peningkatan Sistem

PengawasanInternal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan

penyerapan anggaran sebesar Rp2.660.863.352,00 atau 94,80% dari Jumlah

Anggaran sebesar Rp2.806.860.000,00.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja

Inspektorat Kabupaten Cianjur pada masa mendatang, Inspektorat Kabupaten

CIanjur berencana meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan

meningkatkan kualitas implementasi program/kegiatan serta melakukan

pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan

pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

(lkjip) - cianjurkab.go.id · pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi...

Documents