lkjip 2017 pengadilan negeri pekanbarupn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · tabel 1 terwujudnya...

97
LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU i

Upload: phamdan

Post on 09-Apr-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

i

Page 2: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho

serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017 ini dengan

tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan

Pekanbaru Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang Negeri

Pekanbaru merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian

kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri telah

ditetapkan melalui Penetapan Kinerja 2017.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2017 Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melaksanakan berbagai program dan

kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun

2015-2019. Yang diterjemahkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang terdiri dari 4

(Empat) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2017.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Pekanbaru ini dapat memenuhi harapan sebagai

pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah

ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pekanbaru, 17 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Drs. ARIFIN, SH. M.Hum

NIP. 19600503 198804 1 001

Page 3: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA
Page 4: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2017, Pengadilan Negeri

Pekanbaru telah berhasil melaksanakan misi

yang diemban dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Pengadilan Negeri Pekanbaru ini

diukur berdasarkan pencapaian sasaran

strategis dan indikator kinerja yang telah

ditetapkan. Pada tahun 2017, Pengadilan

Negeri Pekanbaru menetapkan 4 (empat)

sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur

menggunakan target kinerja pada 13 (tiga

belas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari

4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan

dalam penetapan kinerja tahun 2017 terdapat

sasaran strategis yang berhasil

dilaksanakan dengan baik (capaian 100%

atau lebih) yaitu Sasaran peningkatan

efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian

kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah

sebesar 90%. Rincian pencapaian kinerja

masing-masing indikator tiap sasaran

strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam

tabel berikut .

Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

SASARAN STRATEGIS I

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

INDIKATOR KINERJA TARGET

(%)

REALISASI

(%)

CAPAIAN

(%)

Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

1. Perdata

2. Pidana

3. PHI

4. Tipikor

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase perkara :

1. Perdata

2. Pidana

3. PHI

4. Tipikor

yang diselesaikan tepat waktu

77 %

85 %

60 %

77 %

81%

86 %

68 %

73 %

105 %

101 %

113%

95 %

Page 5: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

iii

Persentase penurunan sisa

Perkara

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

1%

10%

5%

6%

0.6%

18%

4%

-21%

60%

180%

80%

-350%

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum :

1. Banding

2. Kasasi

3. PK

85 %

90 %

95 %

90 %

92 %

99 %

106 %

102 %

104 %

Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan

dengan Diversi

6 % - -

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan

80 % 79.75 % 99 %

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I 118%

Tabel 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS II

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA TARGET

(%)

REALISASI

(%)

CAPAIAN

(%)

Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para

pihak Tepat Waktu

100 % 100 % 100 %

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui

Mediasi

3 % 7 % 233 %

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,

Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100 % 100 % 100 %

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

100 % 100 % 100 %

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 133 %

Page 6: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

iv

Tabel 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS III

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN

TERPINGGIRKAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

(%)

REALISASI

(%)

CAPAIAN

(%)

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

75 % - -

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

100 % 100 % 100 %

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III 100 %

Tabel 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN STRATEGIS IV

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

(%)

REALISASI

(%)

CAPAIAN

(%)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti (dieksekusi)

80 % 75 % 94 %

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV 94%

Page 7: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

v

DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................ ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................. v

DAAFTAR TABEL ......................................................................................................... vi

DAFTAR ISI GRAFIK ………………………………………………………………………………………………… vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ....................................................................................................... 1

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi ................................................................................. 1

C. Struktur Organisasi ................................................................................................ 2

D. Issu Strategis ....................................................................................................... 4

E. Sistematika Penyajian ............................................................................................ 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 ................................................................................. 9

1. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................................. 10

2. Program Utama dan Kegiatan Pokok ....................................................................... 10

B. Rencana Kinerja Tahun 2017 .................................................................................. 14

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ............................................................................... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Kinerja Organisasi ..................................................................................... 20

B. Realisasi Anggaran ................................................................................................. 40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................................ 42

B. Rekomendasi ......................................................................................................... 42

LAMPIRAN

Struktur Organisasi

Indikator Kinerja Utama

Rencana Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Pengukuran Kinerja per Triwulan

Pengukuran Kinerja Tahun 2017

SK Tim Penyusunan LKjIP

Page 8: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel .......................................... ii

Tabel 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ............................................................ iii

Tabel 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.................................. iv

Tabel 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ................................................................ iv

Tabel 5 Potensi dan Permasalahan .................................................................................................................... 6

Tabel 6 Reviu Matrik Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Pekanbaru ................. 13

Tabel 7 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017 ....................................................... 17

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017 ...................................................... 19

Tabel 9 Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017 ................................................... 21

Tabel 10 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel ................................... 22

Tabel 11 Data Penyelesaian Sisa Perkara yang di selesaikan ....................................................................... 24

Tabel 12 Data Penyelesaian Perkara Tepat Waktu ....................................................................................... 25

Tabel 13 Persentase penurunan sisa perkara ................................................................................................ 26

Tabel 14 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum................................................................. 28

Tabel 15 Data Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi .................................................. 29

Tabel 16Tabel Mutu Pelayanan ........................................................................................................................ 30

Tabel 17 Indeks kepuasan masyarakat ........................................................................................................... 31

Tabel 18 Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel ........................................................................ 32

Tabel 19 Data Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu .................................................. 32

Tabel 20 Data Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi ........................................................................... 33

Tabel 21 Data Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi ........................................................................... 34

Tabel 22 Data putusan perkara Tipikor yang di upload ke dalam website ................................................ 35

Tabel 23 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan .............................. 36

Tabel 24 Data putusan perkara prodeo yang diselesaikan ......................................................................... 37

Tabel 25 Data Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ............ 38

Tabel 26 Data putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ............................................... 40

Tabel 27 Tabel Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017 ....................................... 41

Tabel 28 Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pekanbaru ..................................................... 5

Tabel 29 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017 ...................................................... 26

Tabel 30 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017 .................................................... 29

Tabel 31 Reviu Matrik Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Pekanbaru ............... 33

Tabel 32 Pengukuran Kinerja Per Triwulan Pengadilan Negeri Pekanbaru................................................ 38

Tabel 33 Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017 ................................................... 5

Page 9: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

vii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 capaian Sasaran 1 Tahun 2015, 2016 dan 2017 ............................................................................ 23

Grafik 2 Capaian Sasaran 1 Indikaror 1 .............................................................................................................. 23

Grafik 3 Rata-Rata Capaian .............................................................................................................................. 24

Grafik 4 Capaian Sasaran 1 Indikator 2 ................................................................................................................ 25

Grafik 5 Rata-Rata Capaian .............................................................................................................................. 26

Grafik 6 Capaian Sasaran 1 indikator 3 ........................................................................................................... 27

Grafik 7 Capaian Sasaran 1 Indikator 4 ................................................................................................................ 27

Grafik 8 Capaian Rata-Rata .............................................................................................................................. 28

Grafik 9 Capaian Sasaran 1 Indikator 5 .......................................................................................................... 29

Grafik 10 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 s.d 2017 .............................................................. 31

Grafik 11 Capaian Sasaran 2 Tahun 2015, 2016 dan 2017 ................................................................................... 31

Grafik 12 Capaian sasaran 2 indikator ............................................................................................................ 33

Grafik 13 Capaian Sasaran 2 indikator 2......................................................................................................... 34

Grafik 14 Capaian 2 Indikator 3 ....................................................................................................................... 35

Grafik 15 Capaian 2 Indikator 4 ....................................................................................................................... 35

Grafik 16 Capaian Sasaran 3 Tahun 2015,2016 dan 2017 ........................................................................... 36

Grafik 17 Capaian sasaran 3 indikator 1 ............................................................................................................... 37

Grafik 18 Capaian Sasaran 3 Indikator 2 ........................................................................................................ 38

Grafik 19 Capaian Sasaran 4 ............................................................................................................................ 39

Grafik 19 Capaian Sasaran 4 ............................................................................................................................ 40

Grafik 20 Capaian Persentase perkara perdata ..................................................................................................... 40

Grafik 21 Grafik Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017 ................................ 41

Page 10: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA
Page 11: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja

organisasi merupakan hasil yang diharapkan

pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas.

Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap

sasaran strategis sehingga bisa diperoleh

gambaran progres kerja yang mencerminkan

kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari

rangkaian proses kerja adalah

pendokumentasian sebagai bentuk laporan

pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi

secara komprehensif untuk memberikan umpan

balik pada perencanaan kinerja tahun

berikutnya.

Penyusunan LKjiP Pengadilan Negeri Pekanbaru

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis

berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN

dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui

tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) merupakan faktor penting dalam

meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk

mewujudkan hal tersebut telah dituangkan

dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang diantaranya adalah Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas,

Pengadilan Negeri Pekanbaru berupaya

meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong

terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga

peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik.

Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas

kinerja adalah menjadikan Pengadilan Negeri

Pekanbaru akuntabel dalam melaksanakan

aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya

masyarakat dalam pelaksanaan penegakan

hukum, yang artinya akan meningkatkan

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga peradilan sehingga meningkatkan

kredibilitas serta citra penegakan hukum pada

khususnya.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

Pengadilan Negeri Pekanbaru didirikan pada

tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor.J.K.2/44/21 tanggal 23 Februari Tahun

1959.

1. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah

pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan di wilayah

hukum Pekanbaru berasaskan Pancasila dan

UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok

menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya dan tugas lain yang diberikan

kepadanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya,

Pengadilan Negeri Pekanbaru terlepas dari

Page 12: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

2

pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain

sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang kekuasaan Kehakiman.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut

Pengadilan Negeri Pekanbaru

menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2004)

a. Menerima, memeriksa, mengadili dan

memutus perkara.

b. Mengajukan berkas perkara yang

mengajukan upaya hukum ke tingkat

Banding, kasasi dan Peninjauan

Kembali (PK).

c. Melaksanakan putusan (eksekusi)

terhadap putusan perkara perdata yang

telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

2) Fungsi nasehat

a. Pengadilan Negeri dapat memberi

nasehat atau pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum

kepada lembaga pemerintah daerah

dan lembaga lain yang meminta

(undang-Undang No. 5 tahun 2004).

b. Melakukan pengawasan terhadap para

narapidana yang ada dirutan/lembaga

pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan

administrasi umum, keuangan dan

kepegawaian serta lainnya untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok

teknis peradilan dan administrasi

peradilan.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima,

memeriksa, mengadili dan memutus

perkara berdasarkan Undang-Undang No.

4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004,

Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas

dan kewenangan lain berdasarkan

undang-undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pada Tahun 2016, struktur organisasi dan

numenklatur jabatan Pengadilan Negeri

Pekanbaru mengalami perubahan, mengacu

pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan.

Pada numenklatur yang baru, jabatan

Panitera dan jabatan Sekretaris terpisah.

Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri

Pekanbaru sebagai berikut :

Page 13: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

3

Page 14: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

4

D. ISSU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, Pengadilan Negeri Pekanbaru masih

dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang

harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja

peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi

isu strategis di Pengadilan Negeri Pekanbaru

adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan dan Akuntabel

Upaya untuk meningkatkan

produktifitas penyelesaian perkara,

Mahkamah Agung dan peradilan

dibawahnya tidak pernah berhenti

untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya para pencari

keadilan, untuk mengimplementasikan

penyelesaian perkara dalam jangka

waktu maksimal 5 bulan telah

diupayakan diadakan kebijakan-

kebijakan seperti Standar Operasiona

lProsedur (SOP) penyelesaian perkara

di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam

pelaksanaannya pada tahun 2017

kecepatan penyelesaian perkara

mengalami peningkatan dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya, namun

pelaksanaan tersebut belum

sepenuhnya berjalan efektif karena

masih terdapat perkara yang

penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.

Manajemen penanganan perkara

menjadi pengaruh besar dalam

pencapaian target, proses perkara

masuk hingga perkara putus dan

minutasi saat ini mahkamah agung

telah berupaya menerapkan system

Informasi Penelusuran perkara (SIPP)

dan Sistem ini dibuat bertujuan

meningkatkan efektifitas dan efisiensi

penanganan perkara dan tertib

administrasi dan mempermudah

pencarian data baik untuk intern

maupun publik, Sistem Informasi ini

telah menggunakan template putusan

sebagai standar pembuatan putusan.

Sistem Informasi ini juga digunakan

sebagai monitoring penanganan

perkara. Pelaksanaan sistem informasi

ini didukung dengan peraturan

Mahkamah Agung dan SOP (Standar

Operasional Prosedur) penggunaan dan

supervisi SIPP, sistem ini mengukur

sejauh mana kinerja dalam proses

penanganan perkara. Namun

pemanfaatan teknologi informasi dalam

manajemen penanganan perkara masih

belum maksimal dikarenakan masih

terdapat kelemahan dalam kinerja

sumber daya manusia dalam

memanfaatkan teknologi informasi ini.

Para pencari keadilan masih merasa

putusan hakim belum memenuhi rasa

keadilan. Hal ini menimbulkan

penerimaan masyarakat terhadap

Putusan Pengadilan masih rendah,

sehingga upaya hukum terus dilakukan

mulai dari upaya hukum tingkat

banding, kasasi dan peninjauan

kembali.

2. Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA

dan PT disebabkan rasa ketidakpuasan

para pencari keadilan terhadap hasil

putusan baik di Pengadilan Tingkat

Pertama maupun Pengadilan Tingkat

Banding sehingga memicu para pihak

melakukan upaya hukum banding dan

kasasi sehingga harus dilaksanakan

Page 15: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

5

peningkatan sumber daya hakim dalam

hal hukum formil dan materiil.

Penyelesaian perkara melalui mediasi

berdasarkan peraturan Mahkamah

Agung Perma Nomor 1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

dan Perma Nomor 1 Tahun 2016

tanggal 3 Februari 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma

ini diharapkan dapat meningkatkan

akses terhadap keadilan bagi

masyarakat melalui penyelesaian

sengketa, sebagai salah satu

alternative penyelesaian sengketa yang

saling menguntungkan kedua belah

pihak melalui mediasi di pengadilan.

Diharapkan dengan terbitnya aturan

terkait mediasi tersebut, tingkat

keberhasilan mediasi dapat meningkat.

Mediasi yang berhasil menjadi akta

perdamaian pada tahun 2017 adalah

berjumlah 14 perkara. Tahun ini terjadi

peningkatan jumlah perkara yang

diselesaikan secara mediasi

dibandingkan tahun lalu yang

berjumlah hanya 6 perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan

bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

Penguatan akses terhadap pengadilan

merupakan salah satu komitmen yang

ingin diwujudkan oleh Mahkamah

Agung RI dengan tujuan Memberi

kemudahan akses informasi kepada

pencari keadilan; dan Meringankan

beban biaya berperkara untuk

masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan

terhadap masyarakat miskin sesuai

Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

yang menyebutkan empat bentuk

mekanisme pemberian bantuan

masyarakat miskin dan termarjinalkan,

dalam Pembebasan biaya perkara

melalui fasilitas prodeo, Pengadilan

Negeri Pekanbaru masih memiliki

kendala dalam hal biaya pembebasan

biaya perkara melalui fasilitas prodeo,

karena keterbatasan anggaran yang

disediakan sementara biaya proses

yang ada tidak mencukupi terhadap

perkara tersebut, disamping itu juga

kurangnya pemahaman pencari

keadilan dan pengguna pengadilan

mengenai prosedur di pengadilan

sehingga masih sulitnya akses

masyarakat terhadap pengadilan

karena sarana informasi tersebut

belum menjamin sepenuhnya

transparansi di pengadilan.

4. Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan

pengadilan dapat diukur dari jumlah

putusan yang dilaksanakan tanpa

adanya eksekusi. Permohonan eksekusi

muncul akibat ketidakpatuhan salah

satu pihak sehingga semakin sedikit

permohonan eksekusi maka kepatuhan

terhadap putusan pengadilan semakin

tinggi.

Masih ada para pihak yang mengajukan

permohonan eksekusi ke Pengadilan

Negeri Pekanbaru. Hal ini disebabkan

masih adanya salah satu pihak yang

tidak patuh terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam rangka peningkatan pelayanan

kepada masyarakat pencari keadilan

tidak akan terlepas dari penguatan

sumber daya manusia baik yang terkait

dengan teknis peradilan maupun non

teknis peradilan. Dalam hal penguatan

sumber daya manusia dibidang teknis

peradilan maka Mahkamah Agung

menetapkan kebijakan dilakukan

pelatihan teknis bagi aparatur

pengadilan baik bagi hakim, panitera

maupun juru sita. Bagi tenaga non

teknis dilakukan pendidikan dan

pelatihan terkait dengan administrasi

umum, manajerial dan kepemimpinan.

Namun masih dijumpai permasalahan

sumber daya manusia seperti masih

lemahnya pemahaman terhadap

kebijakan teknis dan non teknis

Page 16: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

6

peradilan, pola karir yang belum sesuai

dengan kompetensi, dan beban kerja

belum merata yaitu ada beberapa

posisi yang beban kerjanya sangat

tinggi tetapi beberapa posisi lainnya

beban kerjanya cenderung rendah.

Selain itu dalam dalam hal peningkatan

sarana dan prasarana saat ini masih

terdapat kendala dalam hal

keterbatasan anggaran untuk

memenuhi permintaan diadakannya

penggantian sarana dan prasarana

yang rusak, keadaan tersebut dapat

menurunkan kinerja aparatur

berhubung jumlah perkara yang tiap

tahun meningkat sementara dalam

proses administrasinya tidak didukung

dengan sarana yang memadai,

sehingga beban kerja tidak sebanding

dengan sarana dan prasarana yang

ada.

Tabel 5 Potensi dan Permasalahan

Potensi Permasalahan

1. Produktifitas

Penyelesaian

Perkara dan

Proses

Penanganan

perkara

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun

2014 Tentang Penyelesaian Perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

Banding pada 4 (Empat) Lingkungan

Peradilan

2. Standar Operasional Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Pekanbaru

3. Memanfaatkan teknologi informasi

4. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah

Agung

5. Menggunakan template putusan

6. Regulasi Mahkamah Agung yang

mendukung pelaksanaan SIPP

-

-

-

Masih ada perkara

yang penyelesaiannya

lebih dari 5 bulan.dan

perkara mediasi tidak

mencapai seluruhnya

akte perdamaian.

Masih banyaknya

keluhan publik tentang

akurasi informasi pada

SIPP dan belum ada

kemampuan untuk

mengontrol secara

efektif

Masih terdapat

kelemahan kinerja

sumber daya manusia

dalam memanfaatkan

SIPP untuk

penanganan perkara

2. Peningkatan

aksepbilitas

masyarakat

terhadap

putusan

pengadilan

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian

perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim

dalam penanganan

perkara untuk menciptakan putusan hakim yang

akuntabel.

- Masih terdapat perkara

yang mengajukan

upaya hukum banding,

kasasi, dan PK

3. Akses terhadap

pengadilan

dalam

peningkatan

pelayanan prima

1. Akses pengadilan terhadap masyarakat

miskin dan termarjinalkan : Posbakum,

Pembebasan biaya perkara Prodeo.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pemberian Bantuan Hukum

-

-

Keterbatasan anggaran

untuk menyediakan

fasilitas prodeo

Masih adanya keluhan

publik bahwa sarana

Page 17: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

7

3. Akses informasi menggunakan sarana meja

informasi dan teknologi informasi

4. SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman

pelayanan informasi pengadilan

informasi yang

disediakan belum

menjamin sepenuhnya

transparansi di

pengadilan.

4. Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat

diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan

tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi

muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak

sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi

maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan

semakin tinggi.

- Masih ada para pihak

yang mengajukan

permohonan eksekusi

ke Pengadilan Negeri

Pekanbaru. Hal ini

disebabkan masih

adanya salah satu

pihak yang tidak patuh

terhadap Putusan

Pengadilan Negeri

Pekanbaru.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini

mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Pengadilan Negeri Pekanbaru selama tahun

2017. Capaian kinerja 2017 tersebut

diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja

(performance agreement) 2017 sebagai tolok

ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana

kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(performance gap) bagi perbaikan kinerja

dimasa mendatang. Dengan demikian

sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun

2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diisajikan

penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi

serta permasalahan utama (strategic issued)

yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini

diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja

organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan

Realisasi Kinerja Tahun ini.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja

serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja

sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis

organisasi.

4. Analisa penyebab keberhasilan

/kegagalan atau peningkatan

/penurunan kinerja serta alternative

solusi yang telah dilakukan.

5. Analisa atas efisiensi penggunaan

sumber daya.

6. Analisa program/kegiatan yang

menunjangkeberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan

kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Page 18: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

8

Pada sub bab ini diuraikan realisasi

anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas

capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Page 19: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat

bahwa salah satu arah rencana pembangunan

jangka panjang adalah pemantapan

kelembagaan hukum yang antara lain meliputi

penataan kedudukan, fungsi dan peranan

institusi hukum termasuk badan peradilan,

organisasi profesi hukum, serta organisasi

hukum lainnya agar semakin berkemampuan

untuk mewujudkan ketertiban; kepastian

hukum; dan memberikan keadilan kepada

masyarakat banyak serta mendukung

pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN

dinyatakan bahwa tahapan pembangunan

aparatur negara pada RPJMN 2015-2019

diarahkan pada peningkatan kesadaran dan

penegakan hukum dalam berbagai aspek

kehidupan berkembang makin mantap.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan

Negeri Pekanbaru menyusun Rencana Strategis

2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis

Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan

misi yang merupakan acuan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi

tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan

yang lebih terarah dan perumusan sasaran

organisasi dengan Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang digunakan dalam pengukuran

kinerja dan pengendalian pelaksanaaan

program dan kegiatan.

VISI

Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU YANG AGUNG”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menjadikan

Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan

memilki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus

perkara

.

MISI

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Page 20: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

10

1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan

Dari visi dan misi yang telah dirumuskan, selanjutnya ditetapkan tujuan yang hendak dicapai

Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

b. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru

menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis untuk tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

a. Program Utama

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Pekanbaru

dalam tahun 2015 – 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka

Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai program, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

b. Kegiatan Pokok

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Page 21: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

11

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Tujuan

Targe

t

Jang

ka

Mene

ngah

Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator

kinerja

Uraian Indikator kinerja

2015

2016

2017

2018

2019 Program Kegiatan Indikator

Kegiatan

Targe

t

Anggaran

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

- Banding - Kasasi - PK

80% 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang diselesaikan :

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

1.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

2.Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2.Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu

2. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di Lingkungan Mahkamah Agung

1. 938 Perkara 2. 12 layanan 3. 5 layanan

1. 419.278.000 2. 13.690.636.000 3. 495.000.000

b. Persentase perkara :

1.Perdata 2. Pidana 3.Tipikor 2. PHI

yang diselesaikan tepat waktu

100% 100% 100% 100%

85% 85% 85% 85%

77% 85% 60% 77%

82% 87% 69% 75%

83% 88% 70% 76%

c. Persentase penurunan sisa

Perkara 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor 4. PHI

6% 10% 5% 25%

40% 70% 60% 50%

1% 10% 5% 6%

1% 10% 4% 1%

1% 10% 4% 1%

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

Page 22: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

12

1. Banding

2. Kasasi 3. PK

88% 90% 99%

85% 83% 99%

85% 90% 95%

91% 93% 99%

91% 93% 99%

e. Persentase

Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

6% 5% 6% 6% 7%

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- 70% 80% 81% 82%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

2% 1% 3% 8% 9%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100% 100% 100% 100% 100%

Setiap pencari keadilan dapat

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

100% 1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

75% 75% 75% 76% 77%

Page 23: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

13

menjangkau Badan Peradilan

Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Miskin dan Terpinggirkan

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

84% 83% 80% 76% 77%

Tabel 6 Reviu Matrik Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Pekanbaru

Page 24: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

14

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja tahun 2017 Pengadilan Negeri Pekanbaru memuat angka target kinerja tahun 2017 untuk seluruh indikator kinerja yangada pada tingkat

sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2017. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja

tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal

sebagai Penetapan Kinerja

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2017

1. Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

100%

100%

100%

100%

1. Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

2.Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah Agung

3.Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung

1.Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

2.Pembinaan

Administrasi

dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan Urusan

Administrasi

3.Pengadaan

Sarana dan

Prasarana di

Lingkungan

1.Perkara

peradilan umum

yang

diselesaikan

ditingkat

pertama dan

banding secara

tepat waktu

2.Penyelenggara

an operasional

perkantoran dan

non operasional

satker daerah

3.Pengadaan

gedung kantor

sesuai prototype

pelayanan public

1. 938 Perkara

2. 12 layanan

3. 5 layanan

1. 419.278.000

2. 13.690.636.000

3.

495.000.000

Page 25: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

15

Mahkamah

Agung

4.Jumlah

pengadaan

peralatan /

fasilitas kantor

di Lingkungan

Mahkamah

Agung

b. Persentase perkara:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

yang diselesaikan

tepat waktu

77%

85%

60%

77%

c. Persentase penurunan

sisa

Perkara

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

1%

10%

5%

6%

Page 26: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

16

4. PHI

d. Persentase yang tidak

mengajukan upaya

hukum:

1. Banding

2. Kasasi

3. PK

85%

90%

95%

e. Persentase Perkara

Pidana Anak yang

diselesaikan dengan

Diversi

6%

f. Index responden

pencari keadilan yang

puas terhadap layanan

peradilan

80%

2. Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

c. Persentase isi putusan

yang diterima oleh

para pihak tepat

waktu

100%

Perkara d. Persentase perkara

yang diselesaikan

melalui mediasi

3%

e. Persentase berkas

perkara yang diajukan

Banding, Kasasi, dan

PK secara lengkap dan

tepat waktu

100%

Page 27: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

17

f. Persentase Putusan

perkara yang menarik

perhatian masyarakat

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus

100%

3. Meningkatnya

Akses Peradilan

bagi Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara

Prodeo yang

diselesaikan

75%

a. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum)

100%

4. Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

a. Persentase putusan

perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi)

80%

Tabel 7 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017

Page 28: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

18

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan

peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan

Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan

dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program atau kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja.

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

100%

100%

100%

100%

b. Persentase perkara:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

yang diselesaikan tepat waktu

77%

85%

60%

77%

c. Persentase p enurunan sisa

Perkara

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

1%

10%

5%

6%

d. Persentase yang tidak mengajukan upaya

hukum:

1. Banding

2. Kasasi

3. PK

85%

90%

95%

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang

diselesaikan dengan Diversi

6%

f. Index responden pencari keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan

80%

2. Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para

pihak tepat waktu

100%

Page 29: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

19

Perkara b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui

mediasi

3%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan

Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan

tepat waktu

100%

d. Persentase Putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah

diputus

100%

3. Meningkatnya Akses

Peradilan bagi

Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

75%

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

yang mendapat Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

100%

4. Meningkatnya

Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi)

80%

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017

Page 30: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan

Negeri Pekanbaru Tahun 2017 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target dengan

realisasi indikator masing-masing sasaran

strategis. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh

data capaian kinerja Pengadilan Negeri

Pekanbaru pada tahun 2017 adalah sebesar

111%.

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja

dari yang paling tinggi hingga terendah adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara (133%)

2. Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan, dan Akuntabel

(118%)

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

(100%)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan (94%)

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada

masing-masing indikator sasaran sebagaimana

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017

1. Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase perkara:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

yang diselesaikan tepat waktu

77%

85%

60%

77%

81%

86%

68%

73%

105%

101%

113%

95%

c. Persentase penurunan sisa

Perkara

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

1%

10%

5%

6%

0.6%

18%

4%

-21%

60%

180%

80%

-350%

c. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya

hukum:

1. Banding

2. Kasasi

3. PK

85%

90%

95%

90%

92%

99%

106%

102%

104%

Page 31: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

21

e. Persentase Perkara Pidana Anak

yang diselesaikan dengan Diversi

6% - -

f. Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan

peradilan

80% 79,75% 99%

2. Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

a. Persentase isi putusan yang

diterima oleh para pihak tepat

waktu

100% 100% 100%

Perkara b. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi

3% 7% 233%

c. Persentase berkas perkara yang

diajukan Banding, Kasasi, dan PK

secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100%

d. Persentase Putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah

diputus

100% 100% 100%

3. Meningkatnya

Akses Peradilan

bagi Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan

75% - -

b. Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang

mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

100% 100% 100%

4. Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase putusan perkara perdata

yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

80% 75% 94%

Tabel 9 Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017

Perbandingan antara realisasi dengan target

Capaian = Realisasi x 100%

Target

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis

Page 32: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

22

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur

keberhasilan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam

memberikan peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam

indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel

di bawah ini:

Tabel 10 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2017 2016 2015

Terwujudnya

Proses

Peradilan yang

Pasti,

Transparan,

dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara

yang

diselesaikan:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase perkara:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

yang diselesaikan tepat

waktu

77%

85%

60%

77%

81%

86%

68%

73%

105%

101%

113%

95%

89%

99%

68%

90%

82%

83%

76%

83%

c. Persentase penurunan sisa

Perkara

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

1%

10%

5%

6%

0.6%

18%

4%

-21%

60%

180%

80%

350%

135%

136%

140%

150%

137%

50%

100%

152%

c. Persentase perkara yang

tidak

mengajukan upaya

hukum:

1. Banding

2. Kasasi

3. PK

85%

90%

95%

90%

92%

99%

106%

102%

104%

78%

97%

98%

96%

96%

96%

e. Persentase Perkara Pidana

Anak yang diselesaikan

dengan Diversi

6% - - 125 80

Page 33: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

23

Index responden pencari

keadilan yang puas

terhadap layanan

peradilan

80% 79,75% 99% 99% -

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I 118% 91% 92%

Grafik 1 capaian Sasaran 1 Tahun 2015, 2016 dan 2017

Data pada grafik 1 menggambarkan capaian sasaran

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan, dan Akuntabel pada tahun 2015 sampai

dengan tahun 2017. Data tersebut menunjukkan

bahwa pada tahun 2017, capaian sasaran

penyelesaian perkara meningkat dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya,mencapai 118%. Pengadilan

Negari Pekanbaru terus melakukan peningkatan

produktifitas penyelesaian perkara, hal ini

menunjukkan adanya peningkatan kinerja Pengadilan

Negeri Pekanbaru dalam menyelenggarakan

Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja

sasaran ini sebagai berikut :

SASARAN 1 : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah

perbandingan jumlah sisa perkara yang

diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang

harus diselesaikan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja

penyelesaian sisa perkara. Pada tahun 2016.

realisasi penyelesaian sisa perkara perdata,

pidana, tipikor dan PHI mencapai target 100%.

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya

disebabkan karena perkara yang masuk pada

akhir tahun, dan tidak dapat diselesaikan pada

tahun berjalan. Jumlah sisa perkara pada tahun

2016

adalah 154 perkara perdata, 257 perkara pidana,

48 perkara Tipikor, dan 28 perkara PHI. Seluruh

sisa perkara tersebut dapat diselesaikan pada

tahun 2017, sehingga tidak menjadi tunggakan

lagi di tahun 2018.

Grafik 2 Capaian Sasaran 1 Indikaror 1

92 91

118

Capaian Sasaran 1 Tahun 2015, 2016 dan 2017

Th 2015

Th 2016

Th 2017

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0 50 100 150

PERDATA

PIDANA

TIPIKOR

PHI

Capaian Sasaran 1 Indikator 1

Target Realiasi Capaian

Page 34: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

24

Dari grafik dibawah menunjukkan bahwa sisa

perkara tahun 2016 dapat diselesaikan 100%

pada tahun 2017.

Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri

Pekanbaru terhadap sisa perkara pada tahun

sebelumnya dapat diselesaikan pada tahun

berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan

pada tahun depan.

Tabel 11 Data Penyelesaian Sisa Perkara yang di selesaikan

Tahun Perkara Jumlah sisa

perkara yang

harus

diselesaikan

Jumlah sisa

perkara yang

telah

diselesaikan

Realisasi Target Capaian Rata-

Rata

capaia

n

2017 Perdata

Pidana

Tipikor

PHI

154

257

48

28

154

257

48

28

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2016 Perdata

Pidana

Tipikor

PHI

100

243

26

16

100

243

26

16

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2015 Perdata

Pidana

Tipikor

PHI

113

257

22

26

113

257

22

26

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Grafik 3 Rata-Rata Capaian

Grafik disamping menunjukkan realisasi

penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017 dan

tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai target

100%.

Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang selalu

menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya,

sehingga tidak menjadi tunggakan perkara

ditahun berikunya0

20

40

60

80

100

120

Capaian Persentase Sisa Perkara Tahun 2015 s.d 2017

2015 2016 2017

Page 35: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

25

SASARAN 1 : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator kinerja ke - 2 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Grafik 4 Capaian Sasaran 1 Indikator 2

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah

perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat

waktu dengan beban perkara.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara.

Dari grafik disamping menunjukkan bahwa capaian perkara

Pidana, Perdata dan Tipikor pada tahun 2017 dapat

diselesaikan diatas 100% dari target yang ditetapkan,

sedangkan capaian perkara PHI tahun ini turun yakni 95%

pada tahun 2017.

Perkara yang masuk pada bulan Oktober, November dan

Desember belum bisa diselesaikan pada akhir tahun 2017,

sehingga akan menjadi beban perkara pada tahun 2018, sesuai

dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara

berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2

Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang

mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5

(lima) bulan.

Tabel 12 Data Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Tahun Perkara Sisa

perkara

tahun

sebelumnya

Perkara

Masuk

Jumlah

perkara

yang harus

diselesaikan

Jumlah

perkara

yang telah

diselesaikan

Realisa

si

Targe

t

Capaia

n

Rata-

rata

Capaia

n

2017 Perdata

Pidana

Tipikor

PHI

154

257

48

28

642

1.250

99

98

796

1.507

147

126

643

1.297

101

92

81%

86%

68%

73%

77%

85%

60%

77%

105%

101%

113%

95%

104%

2016 Perdata

Pidana

Tipikor

PHI

100

243

26

16

540

1.349

88

102

640

1.592

114

118

486

1.335

66

90

76%

84%

58%

76%

85%

85%

85%

85%

89%

99%

68%

90%

87%

2015 Perdata

Pidana

Tipikor

PHI

113

257

22

26

440

1.210

88

68

553

1.467

110

94

453

1.224

84

78

82%

83%

76%

83%

100%

100%

100%

100%

82%

83%

76%

83%

81%

PHI

TIPIKOR

PIDANA

PERDATA

95

113

101

105

73

68

86

81

77

60

85

77

Capaian Sasaran 1 Indikator 2

Target Realisasi Capaian

Page 36: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

26

Secara umum, rata-rata capaian persentase

penyelesaian perkara (pidana, perdata, tipikor

dan PHI) sepanjang tahun 2015 sampai dengan

tahun 2017 sesuai data pada Tabel diatas secara

berturut-turut adalah 81% ; 87% dan 104%.

Angka ini menunjukkan bahwa produktifitas

Grafik 5 Rata-Rata Capaian

penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri

Pekanbaru dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan hingga tahun 2017.

Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara

tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur

penyelesaian perkara yang mengatur

bahwa penyelesaian perkara di tingkat

banding adalah 3 (tiga) bulan sejak

perkara masuk hingga perkara minutasi.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam

proses percepatan penyelesaian perkara,

sejak perkara masuk hingga perkara

putus, melalui aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP).

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

penyelesaian perkara secara rutin dan

berkala, melalui rapat bulanan

SASARAN 1 : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator kinerja ke - 3 : Persentase penurunan sisa perkara

Tabel 13 Persentase penurunan sisa perkara

Tahun Perkara Sisa perkara

tahun

sebelumnya

Sisa Perkara Realisasi Target Capaian

2017 Perdata

Pidana

Tipikor

PHI

154

257

48

28

153

210

46

34

0,6%

18%

4%

-21%

1%

10%

5%

6%

60%

180%

80%

-350%

2016 Perdata

Pidana

Tipikor

PHI

100

243

26

16

154

257

48

28

-54%

-95%

-84%

-75

40%

70%

60%

50%

-135%

-136%

-140%

-150%

81 87104

0

50

100

150

Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tahun

2015 s.d 2017

2015 2016 2017

Page 37: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

27

2015 Perdata

Pidana

Tipikor

PHI

113

257

22

26

100

243

26

16

11%

5%

-5%

38%

6%

10%

5%

25%

137%

50%

-100%

152%

Grafik 6 Capaian Sasaran 1 indikator 3

Persentase penurunan sisa perkara adalah

perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun

sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan

sisa perkara tahun sebelumnya.

Sisa perkara (perdata, pidana, tipikor dan PHI) tahun

2016 adalah 487 perkara. Sedangkan sisa perkara tahun

2017 adalah 443 perkara. Terdapat penurunan sisa

perkara pada tahun 2017 sebanyak 44 perkara

dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2016.

Sisa perkara pada tahun 2017 lebih sedikit dibanding

sisa perkara tahun 2016 hal ini menunjukkan bahwa

terjadi peningkatan dalam penyelesaian perkara pada

tahun 2017 di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sementara terjadi peningkatan jumlah perkara masuk

pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016.

SASARAN 1 : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator kinerja ke - 4 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

Hukum

Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum adalah perbandingan antara

jumlah perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum dengan jumlah putusan

perkara. Indikator ini untuk mengukur

jumlah pencari keadilan yang puas atas

putusan pengadilan.

Dari table diatas menunjukkan bahwa

perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum pada tahun 2017 mengalami

peningkatan dibandingkan dengan

beberapa tahun sebelumnya. Hal ini

menunjukkan bahwa walaupun belum

seluruhnya

Grafik 7 Capaian Sasaran 1 Indikator 4

-350

80

180

60

-21

4

18

0,6

6

5

10

1

-400 -200 0 200 400

PHI

Tipikor

Pidana

Perdata

Capaian Sasaran 1 Indikator 3

Target Realisasi Capaian

104

102

106

99

92

90

95

90

85

PK

KASASI

BANDING

Capaian Sasaran 1 Indikator 4

Target Realisasi Capaian

Page 38: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

28

putusan Hakim tingkat pertama yang

diterima masyarakat tetapi dari tabel diatas

menunjukkan bahwa masyarakat sudah

puas terhadap Putusan Hakim Tingkat

Pertama dapat dilihat dari hasil capaiannya

sudah 100% untuk perkara Banding,

Kasasi dan Peninjauan Kembali

Tabel 14 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tahun Upaya

Hukum

Jumlah

Putusan

Perkara

Jumlah Perkara

yang

mengajukan

upaya hukum

Jumlah

Perkara yang

tidak

mengajukan

upaya hukum

Realisasi Target Capaian Rata-

rata

Capaiaa

n

2017 Banding

Kasasi

PK

1.660

1.718

1.718

159

133

21

1.501

1.585

1.697

90%

92%

99%

85%

90%

95%

106%

102%

104% 104

2016 Banding

Kasasi

PK

1632

1.690

1.690

237

150

33

1.395

1.540

1.657

66%

91%

98%

85%

93%

99%

78%

97%

98% 91

2015 Banding

Kasasi

PK

1.607

1.685

1.685

235

200

30

1.372

1.485

1.655

85%

88%

98%

88%

90%

99%

96%

96%

96% 96

Grafik 8 Capaian Rata-Rata

Secara umum, rata-rata capaian persentase

perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum

(Banding, kasasi, PK) mengalami peningkatan

yakni tahun 2015, 2016 adalah 96%, 91% dan

pada tahun 2017 adalah 104%. Artinya

penerimaan masyarakat terhadap putusan

pengadilan tingkat pertama cukup tinggi

dibanding tahun 2015 dan 2016.

96

91

104

80

85

90

95

100

105

Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun

2015 s.d 2017

2015 2016 2017

Page 39: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

29

SASARAN 1 : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator kinerja ke - 5 : Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan

dengan diversi

Persentase perkara pidana melalui sistem

peradilan pidana anak adalah perbandingan

jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan

melalui diversi dengan jumlah perkara pidana

anak.

Tabel 15 Data Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun

Perkara Jumlah Perkara

Pidana Anak

Jumlah perkara pidana

anak yang diselesaikan

secara diversi

Realisasi Targe

t

Capaia

n

2017 Anak 50 - - 6% -

2016 Anak 23 1 4% 5% 80%

2015 Anak 20 5 25% 20% 125%

Jumlah perkara pidana anak tahun 2017 adalah

50 perkara.

Diversi yang berhasil pada tahun 2017 ini adalah

:

Tingkat penyidikan : 26 perkara

Tingkat Persidangan : Nihil

Tahun 2017 ini tidak ada perkara diversi yang

berhasil diselesaikan ditingkat Persidangan.

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan

untuk menghindarkan pelaku dari sistem

peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk

memberikan perlindungan dan rehabilitasi

kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah

anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep

diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan

dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk

berubah. Tidak semua masalah perkara anak

nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan

formal, dan memberikan alternatif bagi

penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi

kepentingan terbaik bagi anak dan dengan

mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Grafik 9 Capaian Sasaran 1 Indikator 5

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pada

tahun 2017 terjadi penurunan capaian jumlah

perkara pidana anak yang diselesaikan secara

diiversi ditingkat Pengadilan dibandingkan

dengan tahun 2015 dan tahun 2016.

125

80

0

0 50 100 150

Capaian per tahun

Capaian Penyelesaian Diversi Anak Tahun 2015 s.d 2017

2017 2016 2015

Page 40: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

30

SASARAN 1 : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator kinerja ke - 6 : Index responden pencari keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk

menggambarkan indeks kepuasan masyarakat

atas penyelenggaraan pelayanan publik di

pengadilan.

Indeks responden pencari keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan

Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun

2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Pekanbaru

melakukan survei terhadap Pencari Keadilan yang

puas terhadap layanan Pengadilan Negeri

Pekanbaru.

Survei tersebut dilakukan dengan 11 ruang

lingkup yaitu : Persyaratan, Prosedur, Waktu

Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis

Pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku

pelaksana, Maklumat Pelayanan, Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan, Panduan

Informasi, Sarana Prasarana.

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai berikut:

No. Mutu Pelayanan Norma Skor

Skala 100 Skala 1-4

1. A (Sangat Baik) 81,26 – 100,00 3,26 – 4,00

2. B (Baik) 62,51 – 81,25 2,51 – 3,25

3. C (Kurang Baik) 43,76 – 62,50 1,76 – 2,50

4. D (Tidak Baik) 25,00 – 43,75 1,00 – 1,75

Tabel 16Tabel Mutu Pelayanan

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan

Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2017

adalah 79,75 dengan kategori “BAIK” (pada

interval 62,51 s/d 81,25), dimana target angka ini

berada di atas ketentuan minimal yang telah

ditentukan di dalam Peraturan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51.

Target Indeks kepuasan masyarakat yang

ditetapkan adalah 80,0 (Baik). sehingga dapat

disimpulkan masyarakat puas terhadap

pelayanan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Page 41: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

31

Tabel 17 Indeks kepuasan masyarakat

Indeks

kepuasan

masyarakat

Realisasi Target Capaian

2017 79,75% 80% 99%

2016 69,38 70% 99%

Grafik 10 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 s.d 2017

Dari grafik disamping menunjukkan bahwa Capaian Indeks

kepuasan masyarakat pada tahun 2016 dan 2017 adalah 99%.

Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat puas terhadap

pelayanan yang ada padaPengadilan Negeri Pekanbaru.

Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

Grafik 11 Capaian Sasaran 2 Tahun 2015,

2016 dan 2017

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur

keberhasilan Pengadilan Negeri Pekanbaru

dalam efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri

dari empat indikator.

Grafik disamping menunjukkan bahwa

terjadi peningkatan pengelolaan

penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri

Pekanbaru dari tahun 2015 s.d 2017.

99 99

0

50

100

150

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016

s.d 2017

2016 2017

80

126 133

Capaian Sasaran 2 Tahun 2015,2016 dan 2017

Th 2015

Th 2016

Th 2017

Page 42: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

32

Tabel 18 Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

Realisa

si

Capaian

2017 2016 2015

Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase isi putusan

yang diterima oleh para

pihak tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui

mediasi

3% 7% 233% 207% 19.5%

c. Persentase berkas

perkara yang diajukan

Banding, Kasasi, dan PK

secara lengkap dan tepat

waktu

100% 100% 100% 100% 100%

d. Persentase Putusan

perkara yang menarik

perhatian masyarakat

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus

100% 100% 100% 100% 100%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 133 126 80

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

SASARAN 2 : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak

Tepat Waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para

pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi

putusan yang diterima oleh para pihak tepat

waktu dengan jumlah putusan.

Tabel 19 Data Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Tahun

Jumlah putusan Jumlah isi putusan yang

diterima tepat waktu

Realisasi Target Capaian

2017 2.082 2.082 100% 100% 100%

2016 2.310 2.310 100% 100% 100%

2015 2.224 2.224 100% 100% 100%

Page 43: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

33

Salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

disampaikan kepada para pihak dengan tepat

waktu.

Grafik 12 Capaian sasaran 2 indikator

Jumlah perkara yang putus tahun 2017 adalah

2.082 perkara (perdata,pidana,tipikor dan PHI),

semua isi Putusan tersebut telah diterima oleh

para pihak dengan tepat waktu. Sehingga

capaiannya pada tahun 2017 adalah 100%.b

Grafik disamping menunjukkan bahwa Capaian isi

putusan yang diterima oleh para pihak tepat

waktu dari tahun 2015 s.d 2017 adalah 100%

artinya bahwa Salinan putusan Pengadilan Negeri

Pekanbaru telah disampaikan kepada para pihak dengan tepat waktu.

SASARAN 2 : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator kinerja ke - 2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui

mediasi adalah perbandingan jumlah perkara

yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah

perkara yang dilakukan mediasi.

Indikator ini untuk mengukur keberhasilan

penyelesaian perkara melalui mediasi.

Tabel 20 Data Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Tahun

Perkara Jumlah Perkara

yang dilakukan

mediasi

Jumlah Perkara

yang diselesaikan

melalui mediasi

Realisasi Target Capaian

2017 Perdata

(gugatan)

206 14 3% 7% 233%

2016 289 6 2,07% 1% 207%

2015 256 1 0,39% 2% 20%

2015

2016

2017

0

50

100

100

100

100

Capaian isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu

tahun 2015 s.d 2017

2015 2016 2017

Page 44: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

34

Capaian perkara yang diselesaikan secara

mediasi adalah 233%, hal ini menunjukkan

bahwa tahun ini terjadi peningkatan jumlah

perkara yang diselesaikan secara mediasi

dibanding tahun sebelumnya. Mediasi yang

berhasil menjadi akta perdamaian berjumlah 14

perkara sedangkan pada tahun 2016 mediasi

yang berhasil menjadi akta perdamaian

berjumlah 6 perkara.

Penyelesaian perkara melalui mediasi

berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma

Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma

Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi

dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat

tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka

perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh

majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang

tidak beriktikad baik, maka ia akan dihukum

untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan

baru lainnya adalah mengenai kesepakatan

sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan

mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga

sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat

diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari

berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan

kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim

untuk menjadi mediator juga diakomodasikan

dalam Perma ini.

Grafik 13 Capaian Sasaran 2 indikator 2

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses

terhadap keadilan bagi masyarakat melalui

penyelesaian sengketa, sebagai salah satu

alternative penyelesaian sengketa yang saling

menguntungkan kedua belah pihak melalui

mediasi di pengadilan.

Capaian perkara yang diselesaikan melalui

mediasi pada 3 tahun terakhir terus meningkat

yakni tahun 2015 adalah 20%, th 2016 adalah

207%, tahun 2017 adalah 233%. Hal ini

menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri

Pekanbaru terus berupaya meningkatkan mediasi

untuk menyelesaikan sengketa.

SASARAN 2 : Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator kinerja ke - 3 : Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi

dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu

Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara

lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan

jumlah berkas perkara yang diajukan banding,

kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah

berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi

dan PK.

Tabel 21 Data Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Tuhun Jumlah berkas

perkara yang

dimohonkan

banding, kasasi dan

PK

Jumlah berkas perkara yang

diajukan banding, kasasi

dan PK secara lengkap

*Realisasi Target Capaian

2017 313 313 100% 100% 100%

20

207233

CAPAIAN PERKARA YANG DISELESAIKAN SECARA MEDIASI TH.2015 S.D 2017

2015 2016 2017

Page 45: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

35

2016 420 420 100% 100% 100%

2015 465 465 100% 100% 100%

Tahun 2017 Capaian Berkas Perkara Yang

Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan

Kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah

100%.

Semua berkas upaya hukum yang diajukan

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara

lengkap dan tepat waktu dikirimkan ke

Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

Dari table diatas menunjukkan bahwa capaian

Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi

dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan

tepat waktu dari tahun 2015 s.d 2017 adalah

100%

Grafik 14 Capaian 2 Indikator 3

Indikator kinerja ke - 4 : Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

Tabel 22 Data putusan perkara Tipikor yang di upload ke dalam website

Tahun Jumlah perkara

tipikor yang

diputus

Jumlah putusan perkara

Tipikor yang di upload

dalam website

*Realisasi Target Capaian

2017 101 101 100% 100% 100%

2016 66 66 100% 100% 100%

2015 84 84 100% 100% 100%

Persentase Putusan Perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara

online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah

perbandingan Jumlah putusan perkara Tipikor

yang di upload dalam website dengan Jumlah

perkara tipikor yang diputus.

Semua proses perkara masuk hingga perkara

putus dan minutasi saat ini mahkamah agung

telah berupaya menerapkan system Informasi

Penelusuran perkara (SIPP) dan Sistem ini dibuat

bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi

penanganan perkara dan tertib administrasi dan

mempermudah pencarian data baik untuk intern

maupun publik.

Grafik 15 Capaian 2 Indikator 4

100

100

100

0 50 100 150

2017

Capaian sasaran 2 indikator 3

Target Realisasi Capaian

100

100

100

0 50 100 150

2017

Capaian sasaran 2 indikator 4

Target Realisasi Capaian

Page 46: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

36

Capaian Putusan Perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah 100%.

Jumlah perkara tipikor yang diputus tahun 2017

adalah 101 perkara semua perkara Tipikor

tersebut telah di upload ke dalam website

http://sipp.pn-pekanbaru.go.id/. Dari table diatas

menunjukkan bahwa capaian Putusan Perkara

yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari dari

tahun 2015 s.d 2017 adalah 100%.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 23 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Realisas

i

Capaian

2017 2016 2015

Meningkatny

a Akses

Peradilan

bagi

Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirka

n

a. Persentase Perkara Prodeo

yang diselesaikan

75% - - - -

b. Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang

mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III 100% 100% 100%

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 dari tahun 2015 s.d tahun 2017 adalah 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa tersedianya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di

Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Grafik 16 Capaian Sasaran 3 Tahun 2015,2016 dan 2017

0

20

40

60

80

100100 100 100

Capaian Sasaran 3 Tahun 2015,2016,2017

Th 2015 Th 2016 Th 2017

Page 47: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

37

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Tabel 24 Data putusan perkara prodeo yang diselesaikan

Tahun Jumlah perkara

prodeo

Jumlah perkara prodeo

yang diselesaikan

Realisasi Target Capaian

2017 - - - 75% -

2016 - - - 75% -

2015 - - - 75% -

Persentase perkara yang diselesaikan melalui

pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan

antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

dengan jumlah perkara prodeo yang masuk.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan

Negeri Pekanbaru dalam memberikan akses

untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat

tidak mampu.

Tahun 2017 tidak ada perkara prodeo yang

masuk ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sehingga untuk tahun 2017 capaian untuk

penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya

/ prodeo yaitu nihil.

Pada table diatas menunjukkan bahwa capaian

perkara prodeo yang diselesaikan dari tahun

2015 s.d tahun 2017 adalah Nihil.

Pengadilan Negeri Pekanbaru masih memiliki

kendala dalam hal biaya pembebasan biaya

perkara melalui fasilitas prodeo, karena

keterbatasan anggaran yang disediakan

sementara biaya proses yang ada tidak

mencukupi terhadap perkara tersebut, disamping

itu juga kurangnya pemahaman pencari keadilan

dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di

pengadilan sehingga masih sulitnya akses

masyarakat terhadap pengadilan karena sarana

informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya

transparansi di pengadilan.

Penguatan akses terhadap pengadilan

merupakan salah satu komitmen yang ingin

diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan

tujuan memberi kemudahan akses informasi

kepada pencari keadilan; dan Meringankan

beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin

dan terpinggirkan.

Grafik 17 Capaian sasaran 3 indikator 1

00,5

1

20170

0

0

Capaian Sasaran 3 Indikator 1

Target Realisasi Capaian

Page 48: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

38

SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

Indikator kinerja ke - 2 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel 25 Data Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum

Tahun Jumlah pencari

keadilan golongan

tertentu

Jumlah pencari keadilan

golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan

hukum

Realisasi Target Capaian

2017 115 115 100% 100% 100%

2016 84 84 100% 100% 100%

2015 75 75 100% 100% 100%

Persentase pencari keadilan golongan tertentu

yang mendapat layanan bantuan hukum adalah

perbandingan antara jumlah pencari keadilan

golongan tertentu yang mendapatkan layanan

bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan

golongan tertentu. Posbakum di Pengadilan

memberikan manfaat yang sangat besar bagi

para pencari keadilan terutama bagi mereka yang

tidak mampu karena melalui program ini

masyarakat dapat memperoleh layanan hukum

berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum,

serta pembuatan dokumen hukum berupa surat

gugatan yang dibutuhkan dalam proses

penyelesaian perkara di pengadilan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap

masyarakat miskin sesuai Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

yang menyebutkan bentuk mekanisme

pemberian bantuan masyarakat miskin dan

termarjinalkan yakni dalam Pembebasan biaya

perkara melalui fasilitas prodeo, dalam

penyelenggaraan sidang keliling dan Pos Bantuan

Hukum. Dari data diatas Pengadilan Negeri

Pekanbaru telah berhasil menyelenggarakan pos

bantuan hukum yaitu memberikan bantuan

layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan

golongan tertentu sehingga capaian dari indikator

ini 100%.

Grafik 18 Capaian Sasaran 3 Indikator 2

Page 49: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

39

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

Realisasi Capaian

2017 2016 2015

Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

Persentase putusan

perkara perdata yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

80% 75% 94% 90% 90%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV 94% 90% 90%

Grafik 19 Capaian Sasaran 4

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4 dari tahun 2015 s.d

tahun 2017 adalah 90%, 90% dan 94%. Hal ini menunjukkan

bahwa adanya peningkatan kepatuhan terhadap putusan

Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari

jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi.

Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu

pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka

kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan

100100100

0 50 100 150

2017

Capaian sasaran 3 indikator 2

Target Realisasi Capaian

88

90

92

94

Capaian Sasaran 4 Tahun2015 s.d 2017

90 90

94

Capaian Sasaran 4 Tahun 2015,2016,2017

Th 2015 Th 2016 Th 2017

Page 50: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

40

Indikator kinerja : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Tabel 26 Data putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tahun Jumlah

putusan

perkara yang

sudah BHT

Jumlah

putusan

perkara yang

ditindaklanjuti

Jumlah

putusan

perkara yang

dieksekusi

Realisasi Target Capaian

2017 142 107 35 75% 80% 94%

2016 102 76 26 74% 83% 89%

2015 94 69 25 73% 84% 86%

Persentase putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan

antara jumlah putusan perkara yang di tindak

lanjuti dengan jumlah putusan perkara yang

sudah BHT.

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa capaian

jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan

hukum tetap tahun 2017 adalah 94%. Yang

terdiri dari 142 perkara yang BHT, dari jumlah

tersebut putusan perkara ditindaklanjuti adalah

107 perkara.

Grafik 20 Capaian Sasaran 4

Tingkat kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Negeri Pekanbaru semakin meningkat, walaupun

masih ada para pihak yang mengajukan

permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri

Pekanbaru.

Grafik dibawah merupakan capaian putusan

perkara perdata yang ditindaklanjuti pada 3

tahun terakhir yakni tahun 2015 adalah 102%,

th 2016 adalah 106%, tahun 2017 adalah 94%.

Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap

putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru semakin

tinggi.

Grafik 21 Capaian Persentase perkara perdata

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri

Pekanbaru mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp. 15.294.104.000,- (lima belas

miliar dua ratus sembilan puluh empat juta

seratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari

DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

2015

2016

201786

89

94

CAPAIAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI

2015 2016 2017

94

75

80

0 20 40 60 80 100

2017

Capaian sasaran 4

Target Realisasi Capaian

Page 51: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

41

sebesar Rp. 14.874.826.000,- (empat

belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat

juta delapan ratus dua puluh enam ribu

rupiah) dan DIPA Ditjen Badan Peradilan

Umum (03) sebesar Rp. 419.278.000,-

(empat ratus sembilan belas juta dua ratus

tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri

Pekanbaru tahun 2017 adalah

Rp.15.207.248.790,- (99,43%).

Tabel 27 Tabel Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017

NO. DIPA

PN. PEKANBARU

PAGU

(Rp)

REALISASI SISA

(Rp) (Rp) (%)

1. DIPA 01 14.874.826.000

14.799.396.785 99,49

75.429.215

2. DIPA 03 419.278.000

407.852.005 97,27

11.425.995

TOTAL 15.294.104.000

15.207.248.790 99,43

86.855.210

Grafik 22 Grafik Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017

Page 52: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

42

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017

menyajikan berbagai keberhasilan maupun

kendala dalam mencapai sasaran strategis

Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2017 dan

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

yang tercermin pada capaian indikator kinerja

masing-masing sasaran strategis.

Secara umum capaian sasaran strategis pada

tahun 2017 ini menunjukkan peningkatan yang

signifikan bahkan ada indikator yang mengalami

kemajuan yang cukup pesat dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya, namun ada juga indikator

yang belum mencapai target yang diharapkan.

Dari ke-4 (empat) sasaran yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja tahun 2017, Persentase

capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru

pada tahun 2017 adalah sebesar 109%.

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja

dari yang paling tinggi hingga terendah adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara (133%)

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

DIPA 01DIPA 03

14.874.826.000

419.278.000

14.799.396.785

407.852.005

REALISASI ANGGARAN DIPA 01 DAN 03

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

Page 53: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

43

2. Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan, dan Akuntabel

(104%)

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (100%)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan (94%)

Persentase capaian sasaran tersebut

menunjukkan bahwa secara umum selama tahun

2017 pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri

Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik

sebagaimana mestinya dan mengalami

peningkatan dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang

telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan

administrasi perkara, administrasi umum, dan

dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun

demikian masih dijumpai permasalahan dan

kendala yang berhubungan dengan kebijakan,

permasalahan sumber daya manusia,

permasalahan dalam fungsi pengawasan, dan

ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor

penunjang

B. Saran-saran

Dalam rangka peningkatan kinerja

Pengadilan Negeri Pekanbaru, kendala dan

permasalahan yang menyebabkan tidak

tercapainya sasaran dalam laporan kinerja ini

akan menjadi bahan perbaikan di tahun

berikutnya. Untuk mengatasi kendala dan

permasalahannya, Pengadilan Negeri Pekanbaru

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus

terus berupaya meningkatkan koordinasi dan

kerjasama secara keseluruhan oleh segenap

komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan

civil society sebagai bahan integral dari

pengadilan. Upaya koordinasi dan kerjasama itu

penting mengingat keberhasilan capaian kinerja

secara keseluruhan sangat ditentukan oleh

komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif

berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem

pemerintahan yang berorientasi pada hasil,

berbasis kinerja, dan bertujuan melayani

berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan.

Page 54: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

44

Page 55: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA
Page 56: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

2

Page 57: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA
Page 58: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

0

Page 59: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA
Page 60: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

0

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

No KINERJA

UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

1. Terwujudnya

Proses

Peradilan

yang Pasti,

Transparan

dan

Akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan :

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

Catatan :

Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100%

Page 61: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

1

b. Persentase perkara :

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

yang diselesaikan

tepat waktu

Catatan :

perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara

yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)

Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun

berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan

tahun berjalan

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

c. Persentase penurunan

sisa perkara:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

Tn = Sisa perkara tahun berjalan

Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Jumlah Perkara yang ada x 100%

Tn.1− Tn

Tn.1 x 100%

Page 62: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

2

d. Persentase perkara

yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum:

1. Banding

2. Kasasi

3. PK

Catatan :

Upaya hukum = Banding, kasasi, PK

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya

hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

e. Persentase Perkara

Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan

Diversi

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku

kejahatan, melainkan sebagai korban

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

f. Index responden

pencari keadilan yang

puas terhadap

layanan peradilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari

2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

Panitera Laporan

Semester

an dan

Laporan

Tahunan

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah Putusan Perkara x 100%

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak x 100%

Page 63: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

3

2. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase Isi

Putusan Yang

Diterima Oleh para

pihak Tepat Waktu

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

b. Persentase Perkara

yang Diselesaikan

melalui Mediasi

Catatan :

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

c. Persentase berkas

perkara yang diajukan

Banding, Kasasi dan

PK secara lengkap dan

tepat waktu

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

d. Persentase putusan

perkara yang menarik

perhatian masyarakat

Panitera Laporan

Bulanan

dan

x 100% Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu

Jumlah Putusan

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x 100%

x 100%

Jumlah berkas perkara yang diajukan bandingkasasi dan PK secara lengkap

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,

kasasi dan PK

x 100%

Jumlah putusan perkara Tipikor yang

di upload dalam website Jumlah perkara Tipikor

yang diputus

Page 64: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

4

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus

Laporan

Tahunan

3 Meningkatny

a Akses

Peradilan

bagi

Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara

Prodeo yang

diselesaikan

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

b. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

Mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan

Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan :

PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan

(marjinal)

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo x 100%

x 100%

Page 65: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

5

Tabel 28 Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pekanbaru

4. Meningkatny

a Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan

Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti

Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

Catatan :

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

x 100%

Page 66: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA
Page 67: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

21

Page 68: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA
Page 69: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

21

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2017

1. Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

100%

100%

100%

100%

1. Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

2.Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

1.Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

2.Pembinaan

Administrasi dan

Pengelolaan

Keuangan Badan

Urusan

Administrasi

1.Perkara

peradilan umum

yang diselesaikan

ditingkat pertama

dan banding

secara tepat

waktu

2.Penyelenggaraa

n operasional

perkantoran dan

non operasional

satker daerah

1. 938

Perkara

2. 12

layanan

3.

419.278.

000

2.

13.690.6

36.000

Page 70: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

22

3.Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

3.Pengadaan

Sarana dan

Prasarana di

Lingkungan

Mahkamah

Agung

3.Pengadaan

gedung kantor

sesuai prototype

pelayanan public

4.Jumlah

pengadaan

peralatan/fasilitas

kantor di

Lingkungan

Mahkamah Agung

3. 5

layanan

3.

495.000.

000

b. Persentase perkara:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

77%

85%

60%

77%

Page 71: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

23

yang diselesaikan tepat

waktu

c. Persentase penurunan

sisa

Perkara

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

1%

10%

5%

6%

d. Persentase yang tidak

mengajukan upaya

hukum:

1. Banding

2. Kasasi

3. PK

85%

90%

95%

e. Persentase Perkara

Pidana Anak yang

6%

Page 72: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

24

diselesaikan dengan

Diversi

g. Index responden

pencari keadilan yang

puas terhadap layanan

peradilan

80%

2. Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

a. Persentase isi putusan

yang diterima oleh

para pihak tepat waktu

100%

Perkara b. Persentase perkara

yang diselesaikan

melalui mediasi

3%

c. Persentase berkas

perkara yang diajukan

Banding, Kasasi, dan

PK secara lengkap dan

tepat waktu

100%

Page 73: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

25

d. Persentase Putusan

perkara yang menarik

perhatian masyarakat

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus

100%

3. Meningkatnya

Akses Peradilan

bagi Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

b. Persentase Perkara

Prodeo yang

diselesaikan

75%

b. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum)

100%

Page 74: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

26

4. Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

b. Persentase putusan

perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi)

80%

Tabel 29 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017

Page 75: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

27

Page 76: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

28

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2017

1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

100%

100%

100%

100%

b. Persentase perkara:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

yang diselesaikan tepat waktu

77%

85%

60%

77%

c. Persentase penurunan sisa

Perkara

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

1%

10%

5%

6%

d. Persentase yang tidak mengajukan upaya

hukum:

1. Banding

2. Kasasi

3. PK

85%

90%

95%

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang

diselesaikan dengan Diversi

6%

c. Index responden pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan

80%

Page 77: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

29

2. Peningkatan

Efektifitas Pengelolaan

Penyelesaian

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh

para pihak tepat waktu

100%

Perkara b. Persentase perkara yang diselesaikan

melalui mediasi

3%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan

Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap

dan tepat waktu

100%

d. Persentase Putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah

diputus

100%

3. Meningkatnya Akses

Peradilan bagi

Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan

75%

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

100%

4. Meningkatnya

Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi)

80%

Tabel 30 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017

Page 78: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

30

Page 79: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

31

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.

5. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

7. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Tujuan

Targe

t

Jang

ka

Mene

ngah

Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator

kinerja

Uraian Indikator kinerja

2015

2016

2017

2018

2019 Program Kegiatan Indikator

Kegiatan

Targe

t

Anggaran

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

- Banding - Kasasi - PK

80% 3. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan :

5. Perdata

6. Pidana

7. Tipikor

8. PHI

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

1.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

2.Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2.Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

3. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu

4. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di

1. 938 Perkara 2. 12 layanan

4. 419.278.000 2. 13.690.636.000

c. Persentase perkara :

1.Perdata 2. Pidana 3.Tipikor 5. PHI

yang diselesaikan tepat waktu

100% 100% 100% 100%

85% 85% 85% 85%

77% 85% 60% 77%

82% 87% 69% 75%

83% 88% 70% 76%

c. Persentase penurunan sisa

Perkara 1. Perdata 2. Pidana

6% 10%

40% 70%

1% 10%

1% 10%

1% 10%

Page 80: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

32

3. Tipikor 4. PHI

5% 25%

60% 50%

5% 6%

4% 1%

4% 1%

Lingkungan Mahkamah Agung

3. 5 layanan

3. 495.000.000

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

4. Banding 5. Kasasi

6. PK

88% 90% 99%

85% 83% 99%

85% 90% 95%

91% 93% 99%

91% 93% 99%

f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

6% 5% 6% 6% 7%

g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- 70% 80% 81% 82%

4. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

b. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

2% 1% 3% 8% 9%

d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100% 100% 100% 100% 100%

Page 81: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

33

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

100% 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

b. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

75% 75% 75% 76% 77%

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

84% 83% 80% 76% 77%

Tabel 31 Reviu Matrik Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Pekanbaru

Page 82: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

34

Page 83: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

35

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

N

O

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

Target Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Target Realis

asi

Capaia

n

Target Realis

asi

Capaia

n

Target Realisa

si

Capaia

n

Target Realisa

si

Capaia

n

1. Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

100%

100%

100%

100%

10%

98%

90%

100%

10%

98%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

100%

100%

-

85%

100%

100%

-

100%

100%

100%

-

100%

-

-

-

100%

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b. Persentase

perkara:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

yang diselesaikan

tepat waktu

77%

85%

60%

77%

7%

15%

10%

17%

7%

15%

10%

17%

100%

100%

100%

100%

17%

35%

25%

37%

17%

35%

25%

37%

100%

100%

100%

100%

47%

60%

40%

57%

47%

60%

40%

57%

100%

100%

100%

100%

77%

85%

60%

77%

81%

86%

68%

73%

105%

101%

113%

95%

c. Persentase

penurunan sisa

perkara:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

1%

10%

5%

6%

-

2%

1%

1%

-

2%

1%

1%

-

100%

100%

100%

-

4%

2%

2%

-

5%

2%

2%

-

125%

100%

2%

-

7%

3%

4%

-

8%

3%

4%

-

114%

100%

100%

1%

10%

5%

6%

0,6%

18%

4%

-21%

60%

180%

80%

350%

Page 84: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

36

d. Persentase

perkara yang

tidak

mengajukan

upaya

hukum:

1. Banding

2. Kasasi

3. PK

85%

90%

95%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

100%

100%

100%

25%

30%

35%

25%

30%

35%

100%

100%

100%

55%

60%

65%

55%

60%

65%

100%

100%

100%

85%

90%

95%

90%

92%

99%

106%

102%

104%

e. Persentase

Perkara Pidana

Anak yang

diselesaikan

dengan Diversi

6%

1%

-

-

2%

-

-

4%

-

-

6%

-

-

g. Index

responden

pencari

keadilan yang

puas terhadap

layanan

peradilan

80%

-

-

80%

79,75%

99%

-

2. Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase isi

putusan yang

diterima oleh

para pihak tepat

waktu

100%

25%

25%

100%

50%

50%

100%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase

perkara yang

3%

-

-

-

1%

1%

100%

2%

2%

100%

3%

7%

233%

Page 85: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

37

diselesaikan

melalui mediasi

c. Persentase

berkas perkara

yang diajukan

Banding, Kasasi,

dan PK secara

lengkap dan

tepat waktu

100%

25%

25%

100%

50%

50%

100%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

d. Persentase

Putusan perkara

yang menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses secara

online dalam

waktu 1 hari

setelah diputus

100%

25%

25%

100%

50%

50%

100%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

3. Meningkatnya

Akses Peradilan

bagi Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase

Perkara Prodeo

yang

diselesaikan

75%

5%

-

-

25%

-

-

45%

-

-

75%

-

-

b. Persentase

Pencari Keadilan

Golongan

Tertentu yang

mendapat

Layanan

100%

25%

25%

100%

50%

50%

100%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

Page 86: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

38

Bantuan Hukum

(Posbakum)

4. Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

Persentase putusan

perkara perdata

yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

80%

20%

20%

100%

40%

40%

100%

60%

60%

100%

80%

75%

94%

Tabel 32 Pengukuran Kinerja Per Triwulan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Page 87: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA
Page 88: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

2

Page 89: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

3

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017

1. Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase perkara:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

yang diselesaikan tepat waktu

77%

85%

60%

77%

81%

86%

68%

73%

105%

101%

113%

95%

c. Persentase penurunan sisa

Perkara

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

4. PHI

1%

10%

5%

6%

0.6%

18%

4%

-21%

60%

180%

80%

-350%

c. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya

hukum:

1. Banding

2. Kasasi

3. PK

85%

90%

95%

90%

92%

99%

106%

102%

104%

Page 90: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

4

d. Persentase Perkara Pidana

Anak yang diselesaikan

dengan Diversi

6% - -

e. Index responden pencari

keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan

80% 79,75% 99%

2. Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

a. Persentase isi putusan yang

diterima oleh para pihak tepat

waktu

100% 100% 100%

Perkara b. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi

3% 7% 233%

c. Persentase berkas perkara

yang diajukan Banding,

Kasasi, dan PK secara lengkap

dan tepat waktu

100% 100% 100%

d. Persentase Putusan perkara

yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

100% 100% 100%

3. Meningkatnya

Akses Peradilan

bagi Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo

yang diselesaikan

75% - -

b. Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang

mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

100% 100% 100%

Page 91: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

5

4. Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

Persentase putusan perkara

perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

80% 75% 94%

Tabel 33 Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017

Page 92: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

6

Page 93: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

7

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NOMOR : W4.U1/4a/KP.04.05/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2017

DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Menimbang : a. Bahwa menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 dan Surat Ketua

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : W4.U/3637/KP.01.1/XII/2017 tanggal

12 Desember 2017 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2018, maka untuk kelancaran penyusunan perlu menunjuk pejabat –

pejabat yang bertugas menyelesaikan laporan tersebut.

b. Bahwa pejabat – pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan

dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

Page 94: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

8

2018 Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan susunan sebagaimana

tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 04 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Drs. ARIFIN, SH. M.Hum

NIP. 19600503 198804 1 001

Page 95: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

9

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NOMOR : W4.U1/4a/ KP.04.5/I/2018

TANGGAL : 4 Januari 2018

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017

DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NO NAMA JABATAN DITUNJUK

SEBAGAI

1. DRS. ARIFIN, SH. M.HUM Ketua

Pelindung

2. BAMBANG MIYANTO,SH. MH Wakil

Pengarah

3. RISKA WIDIANA,SH. MH Hakim Ketua

4. BILLIATER SITEPU, SH. MH Panitera Wakil Ketua

5. YURNIDA, SE Sekretaris Sekretaris

6. EFRIZAL, SH Panmud Pidana Anggota

7. HJ. DESSURYA, SH. MH Panmud Perdata Anggota

8. AMIRIN, SH Panmud Hukum Anggota

9. ROSDIANA SITORUS, SH Panmud PHI Anggota

10. DENNI SEMBIRING, SH. MH Panmud Tipikor Anggota

11. MISTI HUTAPEA, SmHk Kasubbag. Kepegawaian dan

Ortala Anggota

12. DEWI MUSTIKA INDAH, S.Kom, SH Kasubbag. Perencanaan, TI

dan Pelaporan Anggota

Page 96: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

10

13. YUNI ELYSABET, SE Kasubbag. Umum dan

Keuangan Anggota

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 04 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI

PEKANBARU

Drs. ARIFIN, SH. M.Hum

NIP. 196005031988041001

Page 97: LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARUpn-pekanbaru.go.id/files/lkjip2017.pdf · Tabel 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA

LKjIP 2017 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

11

PIAGAM PENGHARGAAN LOMBA IMPLEMENTASI

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)

Pada Tahun 2017 Peringkat ke-5 Se-INDONESIA dengan Kategori

Jumlah Perkara diatas 2001 Perkara per Tahun dengan Nilai 741,359