· lilis suryani (wakil direktur). ilyas (pesero komanditer). b. cv. asia focus inline ahmad irwin...

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pada IUI dengan nilai investasi s.d. 500 juta rupiah Dan TDI

KELOMPOK CIREBON ROTAN LESTARI II

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 108 Blok Dlereng Desa Lurah

Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Jawa Barat

Berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK

Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta Dan Lampiran 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TDI

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

2018

Kelompok Cirebon Rotan Lestari II FRM 3.07f Rev.2

2of 25

IDENTITAS LV-LK

1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,

Sleman, Yogyakarta

4. Nomor Telepon : (0274) 487862

5. Nomor Fax : (0274) 487862

6. E-mail : [email protected]

7. Direktur : Hendy Saputra

8. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK

Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan

nilai investasi s.d. Rp 500 juta

9. Tim Auditor : Mujahidin (Lead Auditor)

10. Tim Pengambil Keputusan : Ahmad Zakie Mubarrok (Technical review)

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Pemegang Izin : Kelompok Cirebon Rotan Lestari II

2. Alamat Pemegang Izin : Jl. Pangeran Antasari No. 108 Blok Dlereng Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

3. Alamat Kantor /

Industri

: a. CV. Satori Rattan Indonesia

Jl. Suryadinata Blok Gemek No. 06 RT. 019 RW. 005 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, kabupaten Cirebon.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


mailto:[email protected]


3of 25

b. CV. Asia Focus Inline

Jl. Desa Blok Karang Ampel Rt. 001 RW. 005 Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

c. CV. Babara Rattan Industry

Jl. Bougenville VI No. 03 GSI RT. 003 RW. 006 Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

4. Nomor dan tanggal

Izin Usaha Industri

(IUI)

: a. CV. Satori Rattan Indonesia

No : 503/0019.10/BPPT tanggal 26 Juni 2015


No : 503/0016.07-DU/DPMPTSP tanggal 18 Juli 2017.


No : 503/0026.10/BPPT tanggal 30 April 2013.

5. Kapasitas Izin

Produksi/ Terpasang

: a. CV. Satori Rattan Indonesia ( 50.000 pcs/tahun).

b. CV. Asia Focus Inline ( 10.000 pcs/tahun).

c. CV. Babara Rattan Industry ( 7.500 pcs/tahun).

6. Nomor Telepon / Fax : -

7. Email : -

8. Pengurus Perusahaan : a. CV. Satori Rattan Indonesia

Satori (Direktur).

Lilis Suryani (Wakil Direktur).

Ilyas (Pesero Komanditer).


Ahmad Irwin Gusyafti (Direktur).

Ir. Ahmad Syafei (Wakil Direktur).


Edy Daniel Batubara (Direktur).

Widia Vitdiandany (Wakil Direktur).


4of 25

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Tanggal Senin, 24 September 2018 Jam 09.00 WIB

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Dari tanggal Senin, 24 September 2018 s.d. tanggal Rabu, 26 September 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Tanggal Rabu, 26 September 2018 Jam 14.00 WITA

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan

Tanggal Rabu, 17 Oktober 2018

Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Penilikan Sertifikat Legalitas Kayu di Kelompok Cirebon Rotan Lestari II.


5of 25

(Resume Hasil Penilaian Dan Kesimpulan)

Penilikan Ke-1

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


PROVINSI JAWA BARAT

Nama Anggota :

CV. SATORI RATTAN INDONESIA


6of 25

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria,

dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan

memiliki izin yang sah

1.1.1. Unit usaha

adalah produsen yang

memiliki ijin yang sah

a. Akte pendirian

perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

M Tersedia Akta Pendirian CV. Satori Rattan

Indonesia yang sudah didaftarkan di

Pengadilan Tinggi Negeri Sumber - Cirebon.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam

izin Industri

M Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atas nama CV. Satori Rattan Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

TD Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 19 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017

Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas

nama CV. Satori Rattan Indonesia yang masih

berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M 9 digit awal NPWP yang tercantum dalam SKT

dan SPPKP atas nama CV. Satori Rattan Indonesia sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen Lingkungan Hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL

/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup

Lain yang setara)

M Tersedia Dokumen lingkungan UKL-UPL atas nama CV. Satori rattan Indonesia yang sudah

mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon

dan terdapat tanda terima sementara penyampaian laporan pelaksanaan UKL-UPL

semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun

2018.

g. IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

M CV. Satori Rattan Indonesia memiliki IUI yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankannya.

h. Rencana

Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

TD CV. Satori Rattan Indonesia tidak memiliki izin

IUIPHHK.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah

importir yang memiliki ijin yang sah

Dokumen identitas

importir


sebagi importir dan tidak pernah melakukan impor kayu atau produk kayu.


7of 25

Prinsip, Kriteria,


1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas

(duediligence)

Panduan/pedoman

/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas

(duediligence) importir


sebagi importir dan tidak pernah melakukan

impor kayu atau produk kayu.

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok

memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok

Akte notaris

pembentukan kelompok atau

dokumen


M Terdapat Dokumen Kesepakatan Kelompok

yang ditanda tangani diatas materai .

Internal audit anggota kelompok

M Terdapat Form pelaksanaan audit internal untuk seluruh anggota kelompok.

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha

mampu membuktikan bahwa bahan baku

yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual

beli/nota atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi bukti

pembelian.

M Selama periode audit, seluruh penerimaan

bahan baku kayu berupa furniture setengah jadi dan handycraft telah dilengkapi dengan

Nota Pemasok sebagai dokumen jual beli.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

TD CV. Satori Rattan Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Selama periode audit, seluruh bahan baku yang diterima CV. Satori Rattan Indonesia

telah dilengkapi dengan bukti serah terima dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

berupa Surat Jalan.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

M Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit telah dilengkapi dengan Surat

Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

e. Nota & Dokumen

Keterangan (Berita acara dari petugas

kehutanan atau

dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk kayu

bekas/ hasil

bongkaran/sampah kayu bukan dari

kayu lelang, serta DKP

TD Selama periode audit, CV. Satori Rattan

Indonesia tidak menggunakan dan menerima bahan baku kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu

lelang.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

TD Selama periode audit, CV. Satori Rattan

Indonesia tidak menggunakan dan menerima


8of 25

Prinsip, Kriteria,


kayu limbah

industri

bahan baku kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/ S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP dari Pemasok

M seluruh furniture setengah jadi dan wooden

handycraft yang diterima CV. Satori Rattan

Indonesia telah dilengkapi dengan DKP, dan tersedia bukti laporan hasil pemeriksaan

kepada pemasok yang menerbitkan DKP yang sesuai dengan prosedur yang ada.

h. Informasi terkait

VLBB untuk Pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

TD Seluruh penerimaan bahan baku di CV. Satori

Rattan Indonesia telah dilengkapi dengan DKP dan sejak tanggal 01 Januari 2018 kegiatan

VLBB tidak diberlakukan.

i. Dokumen

pendukung RPBBI


IUIPHHK.

2.1.2. Importir mampu

membuktikan bahwa kayu yang di impor

berasal dari sumber yang sah

a. Pemberitahuan

Impor Barang (PIB)

TD CV. Satori Rattan Indonesia tidak memiliki

perizinan impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.

b. Bill of Lading (B/L) TD CV. Satori Rattan Indonesia tidak memiliki


c. PackingList (P/L) TD CV. Satori Rattan Indonesia tidak memiliki


d. Invoice TD CV. Satori Rattan Indonesia tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan impor

bahan baku kayu.

e. Deklarasi TD CV. Satori Rattan Indonesia tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan impor

bahan baku kayu.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

TD CV. Satori Rattan Indonesia tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan impor

bahan baku kayu.

g. Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya

TD CV. Satori Rattan Indonesia tidak memiliki


h. Bukti Penggunaan Kayu dan Produk

turunannya.

TD CV. Satori Rattan Indonesia tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan impor

bahan baku kayu.

2.1.3. Unit usaha

menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tallysheet

penggunaan bahan baku dan hasil

produksi

M CV. Satori Rattan Indonesia telah memiliki

Tally sheet penggunaan bahan baku sehingga mempermudah ketelusurannya.

b. Laporan produksi hasil olahan

M Laporan hasil produksi CV. Satori Rattan Indonesia telah sesuai dengan laporan mutasi

hasil olahan kayu.

c. Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang dijinkan

M Realisasi produksi CV. Satori Rattan Indonesia tidak melebihi kapasitas produksi yang

tercantum di izin IUI yang dimiliki.


9of 25

Prinsip, Kriteria,


d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu

lelang dipisahkan

TD CV. Satori Rattan Indonesia tidak melakukan

pembelian bahan baku yang berasal dari kayu

lelang.

e. Dokumen catatan/

laporan mutasi

kayu.

M CV. Satori Rattan Indonesia menyusun

Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen

pendukungnya.

2.1.4. Proses

pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain (industri lain

atau pengrajin/ industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK

atau DKP


penjasaan produksi ke industri lain

b. Kontrak jasa

pengelolaan

produk antara audite dengan

pihak penyedia jasa (pihak lain)



c. Berita acara serah

terima kayu yang dijasakan



d. Ada pemisahan

produk yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa



e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses

produksi, dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia jasa



Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan

tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M Seluruh penjualan lokal/domestik yang dilakukan oleh CV. Satori Rattan Indonesia

selalu di lengkapi dengan Surat Jalan pada

saat pengirimannya sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu

olahan untuk ekspor harus memenuhi

kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor

M Produk yang diekspor CV. Satori Rattan

Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil olahah sendiri.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)

M Setiap kegiatan ekspor CV. Satori Rattan Indonesia dilengkapi dengan dokumen PEB

yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.

c. PackingList (P/L) M Setiap kegiatan ekspor CV. Satori Rattan

Indonesia dilengkapi dengan dokumen Packing


10of 25

Prinsip, Kriteria,


List (P/L) yang sesuai dengan dokumen PEB

pada periode yang sama.

d. Invoice M Setiap kegiatan ekspor CV. Satori Rattan Indonesia dilengkapi dengan dokumen invoice

yang sesuai dengan dokumen PEB pada

periode yang sama.

e. Bill of Lading (B/L) M Setiap kegiatan ekspor CV. Satori Rattan

Indonesia dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sesuai dengan dokumen

PEB pada periode yang sama.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal

M Setiap kegiatan ekspor CV. Satori Rattan Indonesia dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen Invoice, PEB

pada periode yang sama serta kegiatan stuffing dilakukan di lokasi pabrik CV. Satori

Rattan Indonesia.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang wajib

verifikasi teknis

TD Realisasi pengiriman CV. Satori Rattan Indonesia berupa produk furniture yang tidak

diwajibkan dilakukan pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar

TD Pada periode Audit, realisasi penjualan ekspor CV. Satori Rattan Indonesia berupa produk

furniture yang tidak dikenai bea keluar.

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya

TD Pada periode Audit realisasi ekspor CV. Satori Rattan Indonesia berupa furniture dengan

bahan baku dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

M Terdapat implementasi tanda V-Legal pada

Surat Jalan, Invoice dan Packing List.

Prinsip 4. Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaanbagiindustripengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/

Prosedur dan Implementasi K3.

a. Pedoman/ prosedur

K3

M CV. Satori Rattan Indonesia telah memiliki SOP

K3 serta petugas penanggung jawab K3.

b. Implementasi K3 M CV. Satori Rattan Indonesia memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik, serta

telah tersedia tanda jalur evakuasi pada areal kerja yang mudah dan mengarah ke titik

kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja

M CV. Satori Rattan Indonesia telah menerapkan pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi dan

pada periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang

M CV. Satori Rattan Indonesia memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang

memperolehkan karyawannya untuk


11of 25

Prinsip, Kriteria,


membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

melakukan kegiatan yang terkait dengan

kebebasan berserikat.

4.2.2. Adanya KKB atau

PP yang mengatur hak-hak-hak pekerja untuk

IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan

karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang mengatur hak-hak

pekerja

TD Jumlah Karyawan CV. Satori Rattan Indonesia

kurang dari 10 orang, sehingga tidak diwajibkan Peraturan

Perusahaan.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

M CV. Satori Rattan Indonesia tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit penilikan di CV. Satori Rattan Indonesia, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9

Kriteria, 15 Indikator, dan 56 Verifier diperoleh hasil :

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 29 (dua puluh sembilan)verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV. Satori Rattan Indonesia dinyatakan “Memenuhi” standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan dipertahankan masa

berlakunya.


12of 25


Penilikan Ke-1



PROVINSI JAWA BARAT

Nama Anggota :

CV. ASIA FOCUS INLINE


13of 25

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Tanggal Senin, 24 September 2018 Jam 09.30 WIB

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Dari tanggal senin, 24 September 2018 s.d. tanggal Rabu, 26 September 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Tanggal Rabu, 26 September 2018 Jam 14.30 WIB

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal Selasa, 17 Oktober 2018

Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Penilikan Sertifikat Legalitas Kayu di CV. Asia Focus Inline


Prinsip, Kriteria,


Prinsip 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp. 200.000.000 diluar tanah dan bangunan

1.1.1. Industri kecil

adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang

memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian

perusahaan dan atau perubahan

terakhir untuk perusahaan yang

berbadan hukum

atau KTP bagi usaha perorangan.

M Tersedia Akta Pendirian CV. ASIA FOCUS

INLINE yang sudah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Negeri Sumber - Cirebon.

b. Surat Izin Usaha


Perdagangan yang tercantum dalam

TDI / Izin Usaha

Industri (IUI) Kecil


atas nama CV. ASIA FOCUS INLINE yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya.

c. Izin HO (izin

gangguan lingkungan sekitar




14of 25

Prinsip, Kriteria,


industri) Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di


d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)


nama CV. ASIA FOCUS INLINE yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M 9 digit awal NPWP yang tercantum dalam SKT

dan SPPKP atas nama CV. ASIA FOCUS INLINE

sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen

lingkungan hidup (UKL–UPL/ SPPL/

DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen

lingkungan hidup

lain yang setara)

M CV. ASIA FOCUS INLINE memiliki dokumen

SPPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

g. Izin Usaha Industri

(IUI) Kecil atau Tanda Daftar

Industri (TDI)

M CV. ASIA FOCUS INLINE memiliki IUI Kecil/TDI

yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang

dijalankannya.




Dokumen identitas

importir

TD CV. ASIA FOCUS INLINE tidak memiliki izin



mekanisme uji tuntas (duediligence)

Panduan/pedoman

/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan



TD CV. ASIA FOCUS INLINE tidak memiliki izin



1.3.1.Kelompok


ataudokumen pembentukan kelompok

Akte notaris


dokumen pembentukan

kelompok







Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

bahwa bahan baku dan barang jadi yang

diterima berasal dari

sumber yang sudah sah

j. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian.

TD Selama periode audit, CV. Asia Focus Inline belum menerima bahan baku kayu dan

memproduksi produk yang mengandung unsur kayu.

k. Bukti penerimaan

bahan baku

dilengkapi dengan

TD Selama periode audit, CV. Asia Focus Inline

belum menerima bahan baku kayu dan

memproduksi produk yang mengandung unsur


15of 25

Prinsip, Kriteria,


dokumen angkutan

hasil hutan yang

sah

kayu.

l. Dokumen angkutan

hasil hutan yang

sah




m. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat Desa

/Kelurahan) yang dapat menjelas-

kan asal usul untuk

kayu bekas/hasil bongkaran/sampah

kayu bukan dari kayu lelang, serta

DKP

TD Selama periode audit, CV. Asia Focus Inline tidak menggunakan dan menerima bahan baku

kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang.

n. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri

TD Selama periode audit, CV. Asia Focus Inline tidak menggunakan dan menerima bahan

baku kayu limbah industri.

o. Dokumen S-LK

yang dimiliki pemasok dan /

atau DKP dari

pemasok.


belum menerima bahan baku kayu dan memproduksi produk yang mengandung unsur

kayu.

p. Informasi terkait

VLBB untuk pemasok yang

belum memiliki S-

LK/DKP



kayu.

2.1.2. Importir mampu

membuktikan bahwa

kayu yang di impor berasal dari sumber

yang sah

i. Pemberitahuan

Impor Barang

(PIB)

TD CV. Asia Focus Inline tidak memiliki perizinan

impor dan tidak melakukan impor bahan baku

kayu.

j. Bill of Lading (B/L) TD CV. Asia Focus Inline tidak memiliki perizinan

impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.

k. PackingList (P/L) TD CV. Asia Focus Inline tidak memiliki perizinan


l. Invoice TD CV. Asia Focus Inline tidak memiliki perizinan


m. Deklarasi TD CV. Asia Focus Inline tidak memiliki perizinan


n. Bukti pembayaran

bea masuk (bila terkena bea

masuk)




16of 25

Prinsip, Kriteria,


o. Dokumen lain yang

relevan untuk jenis

kayu dibatasi perdagangannya


impor dan tidak melakukan impor bahan baku

kayu.

p. Bukti Penggunaan

Kayu dan Produk turunannya.



2.1.3. Unit usaha

menerapkan sistem

penelusuran kayu

f. Laporan hasil

produksi




g. Produksi industri

tidak melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

M Realisasi produksi CV. Asia Focus Inline tidak

melebihi kapasitas produksi yang tercantum di izin TDI yang dimiliki.

h. Hasil produksi yang

berasal dari kayu

lelang dipisahkan

TD CV. Asia Focus Inline tidak melakukan

pembelian bahan baku yang berasal dari kayu

lelang.

i. Dokumen catatan/

laporan mutasi

kayu

M CV. Asia Focus Inline menyusun Laporan

mutasi kayu sesuai dengan dokumen

pendukungnya.

2.1.4. Proses

pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain (industri lain


f. Dokumen S-LK

atau DKP



g. Kontrak jasa pengelolaan



TD CV. Asia Focus Inline tidak melakukan penjasaan produksi ke industri lain

h. Berita acara serah




i. Ada pemisahan





j. Adanya


produksi, dan









yang sah untuk


TD CV. Asia Focus Inline tidak melakukan penjualan ke domestik/lokal, seluruh hasil

produksinya untuk tujuan ekspor.


17of 25

Prinsip, Kriteria,


perdagangan atau

pemindah tanganan

hasil produksi dengan tujuan domestik.



olahan untuk ekspor

harus memenuhi kesesuaian dokumen

PEB

j. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor




k. Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)



kayu.

l. Packing List (P/L) TD Selama periode audit, CV. Asia Focus Inline



m. Invoice TD Selama periode audit, CV. Asia Focus Inline


kayu.

n. Bill of Lading (B/L) TD Selama periode audit, CV. Asia Focus Inline belum menerima bahan baku kayu dan


o. Dokumen V-Legal

untuk produk yang wajib dilengkapi


TD Realisasi pennjualan ekspor CV. Asia Focus

Inline berupa produk furniture rattan yang tidak diwajibkan dilengkapi dengan dokumen

V-Legal.

p. Hasil verifikasi

teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

TD Realisasi pengiriman CV. Asia Focus Inline

berupa produk furniture rattan yang tidak diwajibkan dilakukan pemeriksaan verifikasi

teknis oleh surveyor.

q. Bukti pembayaran

bea keluar bila terkena bea keluar

TD Pada periode Audit, realisasi penjualan ekspor

CV. Asia Focus Inline berupa produk furniture yang tidak dikenai bea keluar.

r. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

TD Pada periode Audit realisasi ekspor CV. Asia

Focus Inline berupa furniture dengan bahan baku dari jenis kayu yang tidak dibatasi

perdagangannya.


3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

M Terdapat implementasi tanda V-Legal pada Invoice dan Packing List perusahaan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan


4.1.1. Pedoman/

Prosedur dan

d. Prosedur K3 M CV. Asia Focus Inline telah memiliki SOP K3

serta petugas penanggung jawab K3.


18of 25

Prinsip, Kriteria,


Implementasi K3. e. Implementasi K3 M CV. Asia Focus Inline memiliki peralatan K3

yang masih berfungsi dengan baik, serta telah

tersedia tanda jalur evakuasi pada areal kerja yang mudah dan mengarah ke titik kumpul.

f. Catatan kecelakaan

kerja

M CV. Asia Focus Inline telah menerapkan

pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi dan pada periode audit tidak terjadi kecelakaan

kerja (Nihil).


4.2.1.Kebebasan

berserikat bagi pekerja.

Kebijakan perusahaan

yangmembolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja

M CV. Asia Focus Inline memiliki pernyataan

tertulis mengenai kebijakan yang memperolehkan karyawannya untuk

melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat.

4.2.2. Adanya KKB atau IUI pada TDI atau IUI

yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

TD Jumlah Karyawan CV. Asia Focus Inline kurang dari 10 orang, sehingga tidak diwajibkan

Peraturan Perusahaan.

4.2.3. Tidak

mempekerjakan anak di bawah umur (diluar

ketentuan)

Pekerja yang masih

dibawah umur

M CV. Asia Focus Inline tidak mempekerjakan

karyawan dibawah umur.


KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit penilikan di CV. ASIA FOCUS INLINE, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9 Kriteria, 15 Indikator, dan 52 Verifier diperoleh hasil :

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 36 (tiga puluh enam) verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 16 (enam belas) verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV. ASIA FOCUS INLINE dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas

kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan dipertahankan masa berlakunya.


19of 25


Penilikan Ke-1



PROVINSI JAWA BARAT

Nama Anggota :

CV. BABARA RATTAN INDUSTRY


20of 25


Prinsip, Kriteria,


Prinsip 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp.

200.000.000 diluar tanah dan bangunan

1.1.1. Industri kecil

adalah produsen yang

memiliki izin yang sah 1.1.1. Industri kecil

adalah produsen yang memiliki izin yang sah

h. Akte pendirian

perusahaan dan

atau perubahan terakhir untuk

perusahaan yang berbadan hukum

atau KTP bagi usaha

perorangan.

M Tersedia Akta Pendirian CV. BABARA RATTAN

INDUSTRY yang sudah didaftarkan di

Pengadilan Tinggi Negeri Sumber - Cirebon.

i. Surat Izin Usaha


Perdagangan yang

tercantum dalam TDI / Izin Usaha

Industri (IUI) Kecil


atas nama CV. BABARA RATTAN INDUSTRY yang masih berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usahanya.

j. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)



Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di


k. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)


nama CV. BABARA RATTAN INDUSTRY yang

masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

l. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M 9 digit awal NPWP yang tercantum dalam SKT dan SPPKP atas nama CV. BABARA RATTAN

INDUSTRY sesuai dengan dokumen lainnya.

m. Dokumen

lingkungan hidup (UKL–UPL/ SPPL/

DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen

lingkungan hidup

lain yang setara)

TM CV. BABARA RATTAN INDUSTRY tidak memiliki

dokumen lingkungan hidup.

n. Izin Usaha Industri

(IUI) Kecil atau Tanda Daftar

Industri (TDI)

M CV. BABARA RATTAN INDUSTRY memiliki IUI

Kecil/TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha

yang dijalankannya.




Dokumen identitas

importir

TD CV. BABARA RATTAN INDUSTRY tidak

memiliki izin sebagi importir dan tidak pernah melakukan impor kayu atau produk kayu.


21of 25

Prinsip, Kriteria,




(duediligence)

Panduan/pedoman

/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas


TD CV. BABARA RATTAN INDUSTRY tidak

memiliki izin sebagi importir dan tidak pernah

melakukan impor kayu atau produk kayu.


1.3.1.Kelompok


ataudokumen


Akte notaris


dokumen








Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha

mampu membuktikan bahwa bahan baku dan

barang jadi yang diterima berasal dari

sumber yang sudah sah

q. Dokumen jual

beli/nota atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi bukti

pembelian.

TD Selama periode audit, CV. Babara Rattan

Industry belum menerima bahan baku kayu dan memproduksi produk yang mengandung

unsur kayu.

r. Bukti penerimaan bahan baku

dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang

sah

TD Selama periode audit, CV. Babara Rattan Industry belum menerima bahan baku kayu

dan memproduksi produk yang mengandung unsur kayu.

s. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah



unsur kayu.

t. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat Desa

/Kelurahan) yang dapat menjelas-

kan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah

kayu bukan dari kayu lelang, serta

DKP

TD Selama periode audit, CV. Babara Rattan Industry tidak menggunakan dan menerima

bahan baku kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

u. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri

TD Selama periode audit, CV. Babara Rattan Industry tidak menggunakan dan menerima

bahan baku kayu limbah industri.


22of 25

Prinsip, Kriteria,


v. Dokumen S-LK

yang dimiliki

pemasok dan / atau DKP dari

pemasok.


Industry belum menerima bahan baku kayu


w. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-

LK/DKP



2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa

kayu yang di impor berasal dari sumber

yang sah

q. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

TD CV. Babara Rattan Industry tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan impor

bahan baku kayu.

r. Bill of Lading (B/L) TD CV. Babara Rattan Industry tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan impor

bahan baku kayu.

s. PackingList (P/L) TD CV. Babara Rattan Industry tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan impor

bahan baku kayu.

t. Invoice TD CV. Babara Rattan Industry tidak memiliki

perizinan impor dan tidak melakukan impor

bahan baku kayu.

u. Deklarasi TD CV. Babara Rattan Industry tidak memiliki

perizinan impor dan tidak melakukan impor

bahan baku kayu.

v. Bukti pembayaran

bea masuk (bila terkena bea

masuk)

TD CV. Babara Rattan Industry tidak memiliki


w. Dokumen lain yang relevan untuk jenis

kayu dibatasi

perdagangannya

TD CV. Babara Rattan Industry tidak memiliki perizinan impor dan tidak melakukan impor

bahan baku kayu.

x. Bukti Penggunaan

Kayu dan Produk turunannya.

TD CV. Babara Rattan Industry tidak memiliki


2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem

penelusuran kayu

j. Laporan hasil produksi


dan memproduksi produk yang mengandung

unsur kayu.

k. Produksi industri

tidak melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

M Realisasi produksi CV. Babara Rattan Industry

tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum di izin TDI yang dimiliki.

l. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

TD CV. Babara Rattan Industry tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu

lelang.

m. Dokumen catatan/ laporan mutasi

kayu

M CV. Babara Rattan Industry menyusun Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen

pendukungnya.

2.1.4. Proses pengolahan produk

k. Dokumen S-LK atau DKP

TD CV. Babara Rattan Industry tidak melakukan penjasaan produksi ke industri lain


23of 25

Prinsip, Kriteria,


melalui jasa dengan

pihak lain (industri lain


l. Kontrak jasa

pengelolaan



TD CV. Babara Rattan Industry tidak melakukan


m. Berita acara serah




n. Ada pemisahan





o. Adanya


produksi, dan









yang sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan

tujuan domestik.


TD CV. Babara Rattan Industry tidak melakukan penjualan ke domestik/lokal, seluruh hasil

produksinya untuk tujuan ekspor.



olahan untuk ekspor harus memenuhi

kesesuaian dokumen PEB

s. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor



unsur kayu.

t. Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)



u. Packing List (P/L) TD Selama periode audit, CV. Babara Rattan


unsur kayu.

v. Invoice TD Selama periode audit, CV. Babara Rattan Industry belum menerima bahan baku kayu


w. Bill of Lading (B/L) TD Selama periode audit, CV. Babara Rattan

Industry belum menerima bahan baku kayu


24of 25

Prinsip, Kriteria,


dan memproduksi produk yang mengandung

unsur kayu.

x. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi


TD Realisasi pennjualan ekspor CV. Babara Rattan Industry berupa produk furniture rattan yang

tidak diwajibkan dilengkapi dengan dokumen

V-Legal.

y. Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

TD Realisasi pengiriman CV. Babara Rattan Industry berupa produk furniture rattan yang

tidak diwajibkan dilakukan pemeriksaan

verifikasi teknis oleh surveyor.

z. Bukti pembayaran

bea keluar bila terkena bea keluar

TD Pada periode Audit, realisasi penjualan ekspor

CV. Babara Rattan Industry berupa produk furniture yang tidak dikenai bea keluar.

aa. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

TD Pada periode Audit realisasi ekspor CV. Babara

Rattan Industry berupa furniture dengan bahan baku dari jenis kayu yang tidak dibatasi

perdagangannya.


3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

TD CV. Babara Rattan Industry tidak memiliki S-LK dan baru masuk menjadi anggota Kelompok

Usaha Cirebon Rotan Lestari II pada tanggal 01 Agustus 2017.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan


4.1.1. Pedoman/

Prosedur dan Implementasi K3.

g. Prosedur K3 M CV. Babara Rattan Industry telah memiliki SOP

K3 serta petugas penanggung jawab K3.

h. Implementasi K3 M CV. Babara Rattan Industry memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik, serta

telah tersedia tanda jalur evakuasi pada areal kerja yang mudah dan mengarah ke titik

kumpul.

i. Catatan kecelakaan kerja

M CV. Babara Rattan Industry telah menerapkan pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi dan

pada periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).


4.2.1.Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kebijakan perusahaan yangmembolehkan

untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat

pekerja

M CV. Babara Rattan Industry memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang

memperolehkan karyawannya untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan

kebebasan berserikat.

4.2.2. Adanya KKB atau

IUI pada TDI atau IUI

yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

TD Jumlah Karyawan CV. Babara Rattan Industry

kurang dari 10 orang, sehingga tidak

diwajibkan Peraturan Perusahaan.


25of 25

Prinsip, Kriteria,


4.2.3. Tidak

mempekerjakan anak di

bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih

dibawah umur

M CV. Babara Rattan Industry tidak

mempekerjakan karyawan dibawah umur.


KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit penilikan di CV. BABARA RATTAN INDUSTRY, secara keseluruhan dari 4

Prinsip, 9 Kriteria, 15 Indikator, dan 52 Verifier diperoleh hasil :

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 25 (dua puluh lima) verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 1 (satu) verifier.

Dengan demikian CV. BABARA RATTAN INDUSTRY dinyatakan "TIDAK Memenuhi" standar

verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan tidak

dapat diterbitkan.

Mengetahui, Tropical Rainforest InternationalCertification

Hendy Saputra Direktur Utama

· lilis suryani (wakil direktur). ilyas (pesero komanditer). b. cv. asia focus inline ahmad irwin...

Documents